Pedoman
PENGAWASAN Dana Desa
Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat - Jakarta Selatan - 12430 Indonesia Telp. +62 21 7591 5498, +62 21 7591 5546 | Fax. +62 21 751 2503 info@pattiro.org| @infopattiro
Kapan dan Bagaimana Proses Pencairannya?
Apa itu Dana Desa? Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara:
Pemerintah Kabupaten/ Kota menyalurkan Dana Desa ke Pemerintah Desa
Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa ke Kabupaten/Kota
Dilakukan secara bertahap: Tahap I : di transfer pada April sebesar 40% (paling lambat minggu II) Tahap II : di transfer pada Agustus sebesar 40% (paling lambat minggu II) Tahap III : di transfer pada November sebesar 20% (paling lambat minggu II)
Penyaluran dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD
Dilakukan secara bertahap: Tahap I : diterima desa paling lambat Minggu III April sebesar 40% Tahap II : diterima desa paling lambat Minggu III Agustussebesar 40% Tahap III : diterima desa paling lambat Minggu III Novembersebesar 20%
Syarat Penyaluran : Perbup/Perwal tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri APBD Kab/Kota telah ditetapkan
Penyaluran dilakukan dengan pemindah bukuan dari RKUD ke rekening desa
Syarat Penyaluran : Setelah APB Desa ditetapkan
Dana Desa digunakan untuk apa? Dana desa digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
Berapa Besaran Dana Desa? Besaran dana desa yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. Besaran dana setiap desa ditentukan berdasarkan: a. Jumlah penduduk desa b. Luas wilayah desa c. Angka kemiskinan desa d. Tingkat kesulitan geografis. Ke empat komponen di atas ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut: a. 30% untuk jumlah penduduk b. 20% untuk luas wilayah c. 50% untuk angka kemiskinan.
Rumus yang digunakan untuk menghitung alokasi dana desa setiap desa oleh kabupaten/ kota:
Pagu dana desa kab/kota x (30% x persentase jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten/kota) + (20% x persentase luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota). Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan dari rumus diatas.
Kapan Dana Desa Harus Dilaporkan? Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Semester I disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun berjalan. 2. Semester II disampikan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Sanksi Terdapat dua jenis sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Desa terkait penggunaan dana desa: Sanksi pelaporan Apabila kepala desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan, maka Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran dana desa
ke rekening desa sampai kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa. Begitupula jika Bupati/Walikota terlambat menyampaikan laporan penyaluran dan konsolidasi dana desa, maka Menteri dapat menunda penyaluran dana desa ke reke ning kabupaten/kota. Sanksi SILPA Apabila hasil evaluasi dana desa yang dilakukan oleh kabupaten/ kota ditemukan dana SiLPA (sisa perhitungan lebih tahun
lalu) yang tidak wajar di desa, maka Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada desa tersebut berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA untuk dana desa tahun berikutnya. Terjadinya SiLPA yang tidak wajar ini disebabkan oleh: a. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pedoman umum dan pedoman teknis kegiatan. b. Penyimpanan dana desa dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.
Mengapa Perlu Monitoring Dana Desa? Hakikat anggaran adalah anggaran bersumber dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk APBD dan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak tahu kemana uang mereka dibelanjakan oleh pemerintah. Dana desa merupakan bagian dari anggaran rakyat yang bersumber dari APBN, oleh karena itu rakyat berhak mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan anggaran dan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Cara Monitoring Dana Desa Monitoring dana desa dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Di halaman selanjutnya adalah aksi/kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka monitoring dana desa di setiap tahapan.
kerangka Monitoring Dana Desa
Tahap Perencanaan
Juni
Terlibat dalam Musyawarah Desa (menentukan rencana strategis dan prioritas program/kegiatan desa untuk tahun depan) Terlibat dalam Musrenbang Desa (memastikan rencana kegiatan desa yang akan masuk dalam APB Desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati di Musdes)
Pencairan dari Kabupaten/Kota ke desa
Mencari tahu berapa jumlah alokasi dana desa untuk setiap desa (Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan dana desa) Melakukan penelusuran/tracking ke desa berapa jumlah dana desa yang diterima mereka. a. memastikan apakah dana desa yang diterima desa sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Perwal/Perbup. b. apakah pencairan tepat waktu atau tidak.
Tahap Pelaksanaan
Maret
Tahap I April (40%) Tahap II Agustus (40%) Tahap III November (20%)
Melakukan penelusuran/tracking kegiatan yang didanai oleh APB Desa a. Memastikan apakah jumlah dana kegiatan sesuai dengan rencana yang dianggarkan dalam APB Desa. b. Memastikan apakah lokasi/sasaran sesuai dengan yang telah ditentukan dalam APB Desa.
Pertanggungjawaban
Januari/ Pebruari
Mengecek apakah Kepala Desa telah membuat dan menyampaikan laporan realisasi dana desa tepat waktu. (Laporan semester I di bulan Juni dan semester II di bulan Januari tahun anggaran berikutnya)
Februari Desember
Juni Januari
tahun anggaran berikutnya