Buletin Edisi P2K 2015 Edisi: 02/B/P2K/XV 5 September 2015
ORO P S Menyibak Realita
penaonline.wordpress.com FB: Persma Poros UAD Twitter: @PorosUAD
Ilustrator: Ilham Lazuardi
Poin Lima Batasi Gerak Mahasiswa
si
Edi
K 2 P sus
Khu
“Mahasiswa tidak akan bebas dalam menyalurkan aspirasinya.” Surat Pernyataan, adalah salah satu
akan mahasiswa. Dampaknya, mahasiswa
berkas yang harus diisi oleh mahasiswa
dipaksa fokus kuliah dan buta akan kondisi
baru saat registrasi. Di dalam pernyataan
masyarakat. “Aturan tersebut bisa menga-
tersebut terdapat poin nomor lima yang
rah ke sana (NKK/BKK-red),” ungkap Bayu
akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan
Aji Pamungkas, selaku Ketua Dewan Per-
dari elemeny akhir-akhir ini mendapat ban-
wakilan Mahasiswa Universitas (DPMU). Dia
yak sorotan dari elemen kampus. Pasalnya,
juga menambahkan, peraturan serupa telah
poin yang berbunyi: Tidak akan menga-
lama berlaku di UAD, seperti pembatasan
dakan/menganjurkan/menghasut ke arah
minimal presensi 75 persen yang dapat
demonstratif di lingkungan kampus Univer-
menghambat mahasiswa dalam bergerak
sitas Ahmad Dahlan dalam arti luas, diang-
dan berorganisasi.
gap sebagai sebuah aturan yang bisa mengancam mahasiswa dalam bergerak dan sekaligus mematikan ekspresi mahasiswa secara sistematis.
ada, asalkan tidak dengan cara anarkis. Senada dengan Fadlil, Nashiril Haq selaku Gubernur Fakultas Psikologi beranggapan bahwa aturan tersebut bukanlah sebuah masalah. Asalkan tidak berujung anarkis. “Kalau aturan itu sebagai pembatas tindakan ekstrim, tidak apa-apa,” paparnya. Ella Yussy Dwi Astuti, Presiden mahasiswa, menyayangkan adanya sebuah perguruan tinggi yang mengeluarkan aturan
Abdul Fadlil, Wakil Rektor III yang menaungi bidang kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni, membantah jika poin nomor 5 tersebut merujuk pada pem-
Mengenai peraturan yang mematikan
batasan ruang gerak mahasiswa. “Aturan
pergerakan mahasiswa, di Indonesia pernah
tersebut hanya sebagai pembatas bagi
berlaku Normalisasi Kehidupan Kampus/
mahasiswa untuk tidak bertindak anarkis,”
Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang
jelasnya. Dia menambahkan bahwa kampus
secara sistematis memandulkan perger-
selalu terbuka terhadap semua kritik yang
seperti itu. Dia menilai hal ini adalah indikasi bahwa ada rezim yang tidak terbuka terhadap kritik. Dia menambahkan bahwa UAD boleh saja membangun citra mahasiswa berprestasi, namun tidak dengan membatasi mahasiswa melalui peraturan. Warsito, Gubernur Fakultas Teknologi Industri (FTI) justru mengatakan aturan tersebut merupakan ancaman bagi maBersambung ke Hal 3
BERITA UTAMA
1
EDITORIAL
2
OPINI
5-6
BERITA UTAMA
4
SASTRA
7
GALERI FOTO
8
KILAS P2K 7 SUARA MABA 3