Pontianak Post

Page 1

Pontianak Post P e rt a ma da n T e rut a ma di K al i m a n t a n B a r a t

Selasa, 1 September 2009 M / 11 Ramadhan 1430 H

Noordin Ketua Tanzhim Al Qaidah Noordin M. Top

JAKARTA--Komisi I DPR tidak sabar melihat kelambanan kepolisian menangkap Noordin M. Top, gembong teroris asal Malaysia. Karena itu, kemarin komisi yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri itu ’’menghakimi” Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di

TERORIS

&

Eceran Rp. 2.500

Anang dan Krisdayanti Cerai Usai Lebaran

SELEBRITAS

RUMOR keretakan rumah tangga, pasangan selebritis, Anang dan Krisdayanti mulai terkuak. Pasangan yang menikah pada 22Agustus 1996 ini akhirnya memutuskan untuk berpisah. Bahkan, hampir tiga bulan terakhir, keduanya sudah tak

Senayan. Namun, Kapolri tetap tenang menanggapinya. ”Insya Allah anak-anak tidak pernah istirahat. Ini bulan Ramadhan, bulan baik. Kami mohon doanya agar upaya pengembangan di lapangan berhasil,” kata Kapolri di hadapan anggota komisi I. Dia sebenarnya hanya mendampingi Menko Polhukam yang diundang untuk membahas sinergi pemberantasan teror antara TNI dan kepolisian. Menurut Kapolri, dari tersangka yang u Ke Halaman 11 kolom 5

lagi tinggal satu atap. ”Secara agama kita sudah bercerai,” kata Anang di jalan Radio Dalam raya, Plaza Margaguna, Jakarta, Senin (31/8) kemarin. Rencananya setelah lebaran, lanjut Anang, mereka akan melanjutkan proses percerain ke Pengadilan Agama (PA) sehingga keputusan bercerai bisa diselesaikan. ”Saya harus menghargai bulan u Ke Halaman 11 kolom 5

Wapres Tuding BI Lemah Anggap Mantan Pemilik Rampok Bank Century MUTIARA RAMADHAN

Puasa Primitif Atau Beradab

Uray Helwan

Kuttab Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Wilayah Kalbar

ADA perbedaan yang signifikan antara masyarakat primitif dengan masyarakat beradab. Manusia primitif semua ukurannya serba materi, atau setidaknya diukur dengan penginderaan. Makanan yang sudah tersedia, juga tempat tinggal serta pakaian pelindung badan. Jadi kaya dan bahagia ditakar dengan hal-hal yang

JAKARTA – Kemelut pengucuran dana bailout Rp 6,7 triliun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century meruncing. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan membantah sanggahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan telah melaporkan penanganan masalah di Bank Century pada

22 November 2008. JK mengaku baru mendapat laporan dari Menkeu dan Gubernur BI Boediono pada 25 November 2008 atau tiga hari setelah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengambil alih Bank Century serta dua hari setelah LPS mengucurkan dana talangan Rp 2,7 triliun ke Century. ’’Saya sudah periksa ke sekretaris. Tanggal 22 November itu hari Sabtu, sehingga saya tidak ke kantor, tapi (melakukan kunjungan kerja) ke (Pelabuhan) Tanjung Priok

dan (laboratorium LIPI di) Cibinong,’’ ujar JK dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden kemarin (31/8). Untuk kali pertama dalam lima tahun terakhir, JK memberikan keterangan pers menggunakan pointer serta membagikan press release kepada wartawan. Dia menyatakan, pada 25 November 2008, Sri Mulyani dan Boediono datang ke kantornya untuk melaporkan langkah yang diambil Bank Indonesia dan pemerintah melalui LPS. ’’Jadi, mereka melapor setelah

Yang Lulus Sertifikasi 2007-2008 Mulai 2010

kolom 1

04:14 04:24 11:45 14:58 17:49 18:57

02-9

04:13 04:23 11:44 14:57 17:48 18:57

u Ke Halaman 11 kolom 1

Tunjangan Profesi Guru Dibayar Bupati

u Ke Halaman 11

01-9

LPS mengucurkan dana ke Bank Century. Dalam pertemuan itu, sama sekali tidak dibicarakan soal dana (bailout ke Bank Century) Rp 6,7 triliun,’’ tegasnya. Dalam pertemuan tersebut, JK menegaskan bahwa masalah Bank Century bukan masalah krisis moneter, namun tindak pidana perampokan bank oleh mantan pemiliknya. Indikasinya, pengendali bank merampok dana milik nasabah dengan segala cara, termasuk menerbitkan obligasi

dikeluarkan sebesar Rp 45-60 juta. Keterlambatan bongkar muat ini, lanjut Rosyidi, karena alat bongkar muat seperti Container Craine (CC) dan Reach Steaker (RS) sering mengalami kerusakan. Sehingga mengganggu kelancaran bongkar muat dan distribusi barang. Akibatnya proses bongkar muat barang dari kapal terhambat. Persoalan lain, Rosyidi menambahkan, Terminal Peti Kemas (TPK) Pontianak masih belum memenuhi standarisasi dan sumber daya manusia masih kurang.

JAKARTA--Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kembali mengeluarkan kebijakan baru. Mulai 2010, tunjangan profesi untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) akan dibayarkan melalui bupati. Mereka yang mendapat tunjangan tersebut adalah guru yang lulus sertifikasi periode 2007 dan 2008. Tunjangan profesi mereka bakal digabung dengan gaji bulanan. ’’Pak Bupati yang membayar. Jadi, di dalam gaji sudah termasuk tunjangan profesi,’’ ujar Mendiknas Bambang Sudibyo di Jakarta kemarin. Untuk guru yang lulus sertifikasi 2009, pembayaran Bambang Sudibyo tunjangan profesinya masih melalui Depdiknas. Yaitu, langsung ditransfer ke rekening para guru. ’’Hanya yang tahun terakhir dibayar Depdiknas. Setelah dicek, namanya betul, sudah S-1, telah lulus sertifikasi, dan tidak ada kesalahan lagi, maka ditetapkan permanen pada tahun selanjutnya dan menerima tunjangan yang melekat pada gaji,’’ terang Mendiknas.

u Ke Halaman 11 kolom 5

u Ke Halaman 11 kolom 5

Mudjadi/Pontianak Post

DIKELUHKAN: Lambatnya bongkar muat di Pelindo II Pontianak dikeluhkan. Para pengusaha mengalami kerugian akibat besarnya biaya operasional kapal.

Bongkar Muat Kembali Terlambat Layanan Pelindo II Dikeluhkan, Operasional Kapal Membengkak PONTIANAK—Layanan PT Pelindo II Pontianak dikeluhkan. Bongkar muat sering kali mengalami keterlambatan. Masalah ini mengulangi persoalanpersoalan yang terjadi tahun sebelumnya. Normalnya antrean sampai bongkar muat kapal adalah lima hari, tapi sekarang bisa lebih dari sembilan hari.

Ketua Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia Kalbar Rosyidi Usman tak menepis menurunnya kinerja Pelindo itu. “Sejak bulan Juli, bongkar muat sering kali mengalami hambatan. Ini tentu merugikan pihak kita,” kata Rosyidi kepada Pontianak Post kemarin di ruang kerjanya. Dijelaskan, keterlambatan ini tentu memiliki resiko. Biaya operasional kapal semakin membengkak. Dalam satu hari bisa menghabiskan biaya sebesar Rp 1520 juta. Jika terjadi keterlambatan tiga hari maka biaya tambahan yang harus

Timor Leste setelah Sepuluh Tahun Pisah dari Indonesia

Minyak dan Gas Tumpuan Mensejahterakan Rakyat Sejak merdeka sepuluh tahun lalu hingga sekarang, Timor Leste tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Untuk keperluan ini, dibutuhkan dana hampir separo APBN-nya.

Justin M. Herman, Dili HARUS diakui bahwa sebagai negara baru, Timor Leste masih memperlihatkan banyak ketertinggalan. Meski begitu, dalam sepuluh tahun lepas dari Indonesia, negara itu terus berbenah. Tahun ini ada tujuh prioritas

Reuters/Adrees Latif

BERBENAH: Kota Dili, Ibukota Timor Leste terus berbenah. Berbagai program pembangunan dilakukan negara berpenduduk sekitar satu juta jiwa ini.

pembangunan yang dicanangkan untuk penduduknya yang hanya satu juta jiwa itu. Pertama, pembangunan sektor pertanian demi ketersediaan pangan warganya,

yang diikuti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Perbaikan dan pembangunan irigasi masuk prioritas pula. Duet Presiden Ramos Horta

dan PM Xanana Gusmao yang memimpin sejak 2007 memberikan terobosan baru pembangunan di Timor Leste. Biaya pembangunan infrastruk-

tur yang hancur-lebur sesudah jajak pendapat 1999 diperoleh dari produksi minyak di Celah Timor dan bantuan negara sahabat.

Online: http://www.pontianakpost.com/ *Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 2.500 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 3.000 *Ketapang Rp 3.000 *Kapuas Hulu Rp 3.000

u Ke Halaman 8 kolom 2

Jawa Pos Group Media


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.