Pontianak Post Senin 7 September 2015 M / 23 Dzulkaidah 1436 H
Eceran Pontianak Rp 3.000
pertama dan terutama di kalimantan barat
kris samiaji/sumatera ekspres
Masa Denial yang Mestinya Bisa Dilewati SIKAP terbaik yang harus diteguhkan saat ini adalah: mengakui dan menyadari bahwa keadaan ekonomi kita memang sulit. Tidak perlu menutupi. Lebih-lebih tidak perlu menolak keadaan yang memang sulit itu. Jangan punya sikap, yang di dunia kedokteran disebut denial. Tidak boleh sebagian dari kita mengatakan sulit, tapi sebagian lagi mengatakan kita ini tidak sulit. Menjalani fase mengakui kesulitan itu kadang tidak mudah. Seperti orang yang didiagnosis terkena penyakit jiwa, umumnya menolak dikatakan sakit jiwa. Atau sakit kanker. Atau sakit apa pun. Kian kuat penolakan itu, kian sulit upaya penyembuhannya. Tapi, datangnya fase penolakan itu sangat wajar. Terjadi hampir pada siapa saja. Hanya, sebaiknya fase denial itu jangan lama-lama. Agar tidak terjadi konflik antaranggota keluarga. Tidak perlu bertengkar mengapa terkena penyakit. Siapa yang mengakibatkan sakit. uKe Halaman 11 kolom 5
selebritas
DARURAT ASAP: Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumsel, Minggu (6/9).
Kabut Asap Semakin Pekat 200 Titik Panas Kepung Kalbar PONTIANAK – Bencana kabut asap di Kalimantan Barat semakin bertambah parah. Kabut asap pekat semakin dirasakan masyarakat. Sebagian wilayah Kalbar terus dikepung titik api. Jumlahnya bahkan bertambah setiap harinya. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak sampai Minggu (6/9) tercatat ada 200 hotspot di Kalimantan Barat yang tersebar di
sejumlah daerah. Prakirawan BMKG Supadio, Dina, menjelaskan, untuk data update terbaru dari 5 September sampai 6 September 2015 terpantau sekitar ratusan titik api di beberapa kabupaten di Kalbar. “Misalnya pencitraan Satelit MODIS sampai hari minggu tanggal 6 pukul 05:00 Wib, terpantau setidaknya tujuh kabupaten penyumbang 200 titik api,” katanya Minggu (6/9) di Kubu Raya. Menurutnya wilayah penyumbang titik api
Sebaran Hotspot di Kalbar Satelit NOAA-18 (Sabtu (5/9) sore pukul 05:00)
Satelit MODIS (Minggu (6/9) pagi pukul 05.00) Ketapang
126 Hotspot
Sintang
Kayong Utara
36 Hotspot
Ketapang
39 Hotspot
Kubu Raya
15 Hotspot
Sekadau
23 Hotspot
Melawi
14 Hotspot
Melawi
14 Hotspot
Sintang
14 Hotspot
Sanggau
6 Hotspot
Sanggau
7 Hotspot
Kayong Utara
3 Hotspot
Sekadau
4 Hotspot
Kubu Raya
3 Hotspot
Mempawah
4 Hotspot
Kapuas Hulu
1 Hotspot
Landak
50 Hotspot
Total 200 Hotspot
1 Hotspot Total 140 Hotspot
grafis:BudiKecik/PontianakPost
uKe Halaman 11 kolom 1
Sumber : BMKG Supadio, Pontianak.
Presiden Minta Tindak Pembakar Hutan JAKARTA - Kebakaran hutan yang meluas di Sumatera dan Kalimantan membuat Presiden Joko Widodo ( Jokowi) geram. Kepala Kantor Staf Presiden Teten
Masduki mengatakan, selain datang langsung meninjau kebakaran hutan di Sumatera, presiden juga sudah menginstruksikan untuk menindak tegas para pembakar hutan.
“Presiden sudah minta aparat untuk menelusuri,” ujarnya saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum mengantar keberangkatan Presiden Jokowi kemarin
(6/9). Menurut Teten, presiden juga telah memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, para menteri
terkait, serta kepala daerah agar bahu membahu mengusut dan menangani kebakaran hutan. uKe Halaman 11 kolom 5
Jangan Hanya Lip Service
IMAM HUSIEN/JAWA POS
11 TAHUN MUNIR: Istri Alm. Munir, Suciwati, Kordinator Kontras Haris Azhar, Direktur Program Imprasial Al Araf memberikan keterangan pers perihal 11 tahun meninggalnya Aktivis HAM Munir Said, di Kantor Kontras, Jakarta, Minggu (06/09).
Desak Bentuk Tim Baru Ungkap Dalang Pembunuhan JAKARTA – Sebelas tahun berlalu sejak pejuang dan pembela hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib
dibunuh dalam perjalanan pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Proses hukum yang diterima Pol-
lycarpus Budihari Priyanto, terpidana pembunuh Munir, uKe Halaman 11 kolom 5
Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk meyakinkan pejabat, pemimpin proyek, dan kepala daerah agar tidak waswas kena pasal-pasal k o r u p s i . Mu l a i menerbitkan surat edaran larangan kriminalisasi; jaminan langsung menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam); hingga komitmen langsung dari penegak hukum. Yang terbaru, istana merilis surat edaran antikriminalisasi kebijakan dan administrasi. ”Supaya pejabat tidak takut lagi,” ujar Sekretaris Kabi-
net Pramono Anung Kamis (3/9). Pram memaparkan, ada tiga poin utama dalam surat edaran tersebut. Pertama, pelanggaran yang bersifat administratif tidak bisa dipidanakan. Kedua, hal yang bersifat kebijakan tidak bisa dipidanakan. Ketiga, apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa daerah, undang-undang mengatur bahwa ada batas toleransi 60 hari. Apabila uKe Halaman 12 kolom 1
JESSICA ISKANDAR
Santai Hadapi Putusan BULAN ini menjadi momen mendebarkan bagi presenter dan artis, Jessica Iskandar. Perjuangannya membuka ‘tabir’ kebenaran akan pernikahan dengan suaminya, Ludwig bakal berakhir. Ya, jika tidak ada halangan, pekan depan, ibu satu anak ini akan menerima putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. ”Harusnya minggu kemarin putusan. Tapi diundur. Minggu depan paling baru sidang lagi,” ujar Jessica saat ditemui di Puri Indah Mall, Jakarta Barat, (5/9). Pernikahan Jessica, sapaan akrabannya uKe Halaman 11 kolom 1
11.42
14.53
17.46
18.54
04.21
Jadwal Shalat Sepanjang Masa: H. Syekh Abdul Rani Mahmud Alyamani.
Online: http://www.pontianakpost.co.id/
Catatan Diskusi di Ruang Redaksi Pontianak Post
Lelang Jabatan, Upaya Mencari Pejabat Hebat Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam memilih aparatur atau pejabat yang berkapasitas, berkompeten dan berintegritas tinggi. Salah satu cara yang dinilai ideal adalah melalui seleksi terbuka atau lebih dikenal dengan istilah lelang jabatan untuk menduduki posisi tertentu. IDIL AQSA AKBARY, Pontianak Belakangan ini istilah lelang jabatan semakin populer di tengah masyarakat. Terutama setelah dikumandangkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Purnama (Ahok) pada 2013 lalu.
Seleksi terbuka ini dinilai dapat memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apalagi melihat prosesnya yang transparan, memiliki indikator yang jelas serta dilaksanakan oleh Panitia uKe Halaman 11 kolom 1
*Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 3.000 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 4.000 *Ketapang Rp 4.000 *Kapuas Hulu Rp 4.000 C
M
Y
K
MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST
HANGAT: Diskusi tentang pro kontra lelang jabatan di Gedung Graha Pena Pontianak Post, Sabtu (5/9) berlangsung hangat. Berita terkait di halaman 4 koran ini.
Jawa Pos Group Media