Pontianak Post

Page 1

Selengkapnya Baca Hal 16-17

Pontianak Post

Rabu 11 November 2009 M / 23 Dzulqaidah 1430 H

P e rt a ma da n T e rut a ma di K al i m a n t a n B a r a t

Eceran Rp. 2.500

Rekayasa Jerat Antasari Wiliardi Mengaku Diarahkan Penyidik

JAKARTA--Siapa dalang di balik pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen semakin kabur. Itu jika keterangan Wiliardi Wizar yang disampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korups i (KPK) Antasari Azhar benar. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Wiliardi Wizar Jakarta Selatan kemarin (10/11), Wiliardi membuat pengakuan cukup mengagetkan. Dia mengatakan, keterlibatan Antasari sudah diarahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. ”SaHadiatmoko saran kita cuma Antasari,” tegas Wiliardi saat menjelaskan kronoligis dirinya memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mantan Kapolres Jaksel itu mengatakan, ucapan itu terlontar dari mulut seorang penyidik. Ketika itu 30 April 2009, pukul 24.00 dia didatangi oleh Direskrimum Polda Metro Jaya

Waspadai Rekayasa Sosial

PONTIANAK--Pengamat sosial dari Fisip Universitas Tanjungpura, Drs M Sabran Achyar MSi menyatakan kasusAntasariAzhar merupakan bentuk dari rekayasa sosial. Ini terbukti dari pernyataan mantan Kapolres Jakarta

Selatan, Kombes Wiliardi Wizar di pengadilan yang mengaku ditekan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan. Tuduhan itu lantas ditolak keras Polri. Melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna, Polri menyatakan bahwa pernyataan Wiliardi sah-sah saja diungkapkan di peradilan. Untuk menangkis tudingan tersebut, Polri telah siap dengan sejumlah alat bukti yang sah. Dilihat dari pernyataan kontroversi Wiliardi, indikasi adanya rekayasa sosial sangatlah kentara. Dalam kesaksiannya dipersidangan Antasari Azhar, Wiliardi dengan lantang menyatakan bahwa selama proses pembuatan berita acara pemeriksaan, dirinya diminta mantan Wakabareskrim u Ke Hal 11

kolom 5

u Ke Hal 11

kolom 1

Tim Delapan Usut Kontak Polri-LPSK JAKARTA - Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan) kemarin mengklarifikasi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) I Ketut Sudiharsa. Tim bentukan presiden itu mendalami kontak antara Polri dan LPSK dalam upaya pemberian perlindungan bagi Anggoro Widjojo dan penolakan perlindungan bagi Ari Muladi, saksi kunci kasus dugaan pemeraAndri Nurdriansyah/Rakyat Merdeka san dan penyuapan yang dituduhkan polisi kepada KLARIFIKASI: Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai memenuhi Chandra-Bibit. panggilan Tim Delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, u Ke Halaman 11 kolom 1

SELEBRITAS

Ingin Jadi PNS SUKSES berkarir sebagai model, artis film, dan sinetron ternyata tidak mengendurkan keinginan Shezy Idris untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bintang dalam film Kutukan Rambut Palsu itu ingin mengikuti jejak sang ayah, Idris Priyatna. Untuk mewujudkan hasratnya tersebut, artis kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1981, itu berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Shezy Idris

u Ke Hal 8 kolom 3

dinamika yang terjadi menjelang Musyawarah Daerah (musda). “Kalaulah nanti memang ada figur lain yang lebih banyak mendapatkan dukungan dari kawan-kawan pemegang hak suara, saya legowo untuk tidak maju. Kalau perkembangannya nanti teman-teman minta saya maju kembali, saya akan maju,” katanya. Ditegaskannya, aturan partai membolehkan seseorang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar maksimal dua periode. “Jadi tidak masalah kalau saya nanti memutuskan untuk maju kembali,” kata anggota DPR RI Dapil Kalbar ini.

PONTIANAK--Sebagian besar korupsi di Kalbar yang melibatkan aparat proses hukumnya jalan di tempat. Hanya sedikit dari kasus yang ditangani sampai ke pengadilan. Sebagian kalangan menduga tidak terlepas dari peran makelar kasus atau mafia peradilan. Sosok Artalyta Suryani pada kasus jaksa Urip dan Ong Yuliana Gunawan dalam kasus Anggoro Wijaya hanya cermin wajah penegakkan hukum Indonesia. Artalyta dan Ong Yuliana juga ada di sistem hukum daerah. “Makelar kasus sudah menjadi rahasia umum dan pasti ada di Kalbar. Mereka adalah bagian dari mafia peradilan,” ujar aktivis anti korupsi Kotak Rakyat Borneo, Agus Budiman. Namun, praktik ini sulit diungkap. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, tersangka atau terdakwa menutupnya rapat-rapat dalam lingkaran hitam yang tidak kasat mata. Menurut Agus, pengungkapan Markus di pusat hanya karena wewenang KPK melakukan penyadapan telepon. Jika tidak ada wewenang tersebut, Markus tidak dapat diketahui keberadaannya. Satu-satunya cara pengungkapan Markus di daerah adalah pengakuan korban pemerasan. Sekarang sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi terkendala lagi apakah

u Ke Halaman 11 kolom 5

u Ke Halaman 8 kolom 5

Selasa (10/11).

Zulfadhli Menunggu, Morkes Direstui Agung Jelang Musda Golkar Kalbar PONTIANAK--Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Zulfadhli hingga kini masih belum memutuskan apakah dia maju kembali dalam bursa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2009-2014 atau tidak. “Sampai hari ini (kemarin, Red), saya belum memutuskan sikap apakah maju kembali atau tidak. Keputusan itu akan saya umumkan menjelang hari H musda nanti,” kata Zulfadhli dihubungi

Zulfadhli

Morkes Effendi

Pontianak Post, Selasa (10/11). Dia menambahkan, keputusannya nanti juga akan sangat tergantung dari dinamika-

Mafia Peradilan Mandekkan Kasus Korupsi Kalbar

Sisi Lain Tim Delapan Mengurai Benang Kusut Perseteruan KPK-Polri

Pagi Buyung Yoga, Anis Sempatkan Bertemu Anak Tim Delapan tampil sebagai ”penengah” dalam perseteruan antara KPK dan Polri. Mereka bekerja siang malam untuk mengurai benang kusut kasus menghebohkan itu. Inilah sisi lain kerja mereka.

ANGGIT-NAUFAL, Jakarta LIMA hari terakhir, Kantor Wantimpres berubah menjadi ramai setelah Presiden SBY Raka Denny/Jawa Pos memutuskan membentuk Tim TIM PENCARI FAKTA: Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution (tengah) bersama Pencari Fakta (TPF) atau yang anggota tim lainnya memberikan keterangan pers.

dikenal dengan Tim Delapan untuk memverifikasi kasus Chandra dan Bibit. Maklum, kantor yang menempati bekas gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) itu menjadi markas tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution. Setiap ”menginterogasi” pihak terkait, Tim Delapan menggunakan aula yang terletak di lantai dua. Ruang tersebut berisi barisan kursi yang ditata saling berhadapan di empat sisinya. Para anggota berada di barisan kursi yang menghadap pintu utama. Selain delapan kursi yang diduduki anggota Tim Delapan, di belakangnya masih berjajar deretan kursi yang diisi para staf tim. ”Mereka yang menyiapkan bahan-bahan sebelum kami melakukan klarifikasi,” kata Anies Baswedan, anggota Tim Delapan. Di sisi yang berseberangan atau membelakangi pintu adalah tempat duduk pihak-pihak yang diperiksa.

Online: http://www.pontianakpost.com/ *Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 2.500 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 3.000 *Ketapang Rp 3.000 *Kapuas Hulu Rp 3.000

u Ke Halaman 8 kolom 1

Jawa Pos Group Media


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.