Pontianak Post

Page 1

Pontianak Post Eceran Rp. 2.500

P E RT A MA DA N T E RUT A MA DI K A L I M A N T A N B A R A T

Rabu 18 November 2009 M / 1 Dzulhijjah 1430 H

Penanganan Korupsi Kalbar Mandul Mahasiswa Demo Kejati, Desak Eksekusi Koruptor APBD Sambas PONTIANAK--Belasan mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) berdemo di Kejaksaan Tinggi Kalbar, Selasa (17/11) sekitar pukul 10.30. Mereka meminta kejaksaan serius dan transparan menangani perkara korupsi di daerah ini.

Massa datang dengan spanduk dan bendera. Mereka tertahan di depan pagar pintu masuk Kantor Kejati Kalbar. Solmadapar meminta bertemu Kajati untuk menyampaikan aspirasi. Asisten Intel Kejati Kalbar, Priyanto, yang ingin meladeni massa berdialog ditolak. Solmadapar tidak menghiraukannya, justru bernyanyi. Sesekali massa berupaya masuk ke halaman Kejati, mencoba menjebol pagar besi. Usaha itu diantisipasi. Jaksa dan polisi mencegahnya. Demo nyaris dibubarkan polisi karena dianggap merusak sarana pemerintah. Moh Ali Muthohar

Ke Halaman 7 kolom 1

TERTAHAN: Mahasiswa tertahan di pagar masuk Kantor Kajati Kalbar. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Kalbar serius dan proaktif menangi kasus-kasus korupsi di Kalbar.

Bering/Pontianak Post

Utamakan Keselamatan Lala-Lulu Operasi Kembar Siam Pertama di Kalbar PONTIANAK—Manajemen RSUD dr Soedaro Pontianak tidak terburu-buru untuk melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam Zakiah Nurmala (Lala) dan Zakiah Nadiva (Lulu). Keselamatan bayi menjadi prioritas utama untuk menentukan pilihan mulai dari tim dokter, tempat pelaksanaan operasi hingga pendanaan. ”Saya sudah melakukan pertemuan

intensif dengan Departemen Kesehatan dan tim ahli dari RSCM. Kita juga sudah berkomunikasi dengan dokter Surabaya yang pernah melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Pada intinya mereka siap membantu,” kata Direktur RSUD Soedaro Gede Sanjaya kepada Pontianak Post, Selasa (17/11) siang. Pembicaraan dengan Dipartemen Kesehatan di Jakarta terkait soal penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Operasi ini membutuhkan dana lumayan besar. Gede Sanjaya

Ke Halaman 7 kolom 5

Tolak Stop Kasus Bibit-Chandra

Presiden SBY Gamang Tunda Sepekan Respons Rekomendasi Tim Delapan JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membutuhkan waktu hampir sepekan lagi untuk mengambil sikap terhadap rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Riyanto (Tim Delapan). Sikap presiden baru diumumkan Senin

pekan depan, setelah memberi kesempatan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Jaksa Agung Hendarman Supanji untuk turut mempelajari rekomendasi Tim. Pagi ini, presiden akan melakukan rapat khusus dengan sejumlah menteri untuk membahas hasil laporan dan rekomendasi Tim. Nanti malam, presiden juga akan memanggil Kapolri dan Jaksa Agung. Mereka berdua diberi waktu dua hingga tiga hari untuk mempelajari hasil verifikasi Tim Delapan, termasuk kesimpulan dan rekomen-

dasinya. ”Sudah barang tentu akan ada direktif dari hasil rapat besok (hari ini),” kata Menkopolhukam Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Seluruh anggota Tim Delapan kemarin menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden. Ke Halaman 7 kolom 1

BAGAIMANA nasib berkas perkara Bibit S Riyanto dan Chandra M. Hamzah setelah keluarnya rekomendasi Tim Delapan? Jaksa Agung Hendarman Supandji masih belum mau berkomentar tentang hal itu. “Tentunya nanti berdasar rekomendasi, bagaimana petunjuk Bapak Presiden,” kata Hendar-

man sebelum meninggalkan kantornya kemarin petang. Dia menjelaskan akan memberikan pendapat hukum jika ada langkah yang diambil terhadap perkara dua pimpinan nonaktif KPK itu. Baik itu SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) oleh Polri, SKPP (surat Ke Halaman 7 kolom 1

Dampak Pembangkit Listrik yang ‘Salah Makan’ 11:29 14:53 17:34 18:46 04:05

Dua Pilihan Akal Sehat Plus Satu Gila Pertanyaan: Indonesia begitu kaya gas. Mengapa PLN sampai tidak bisa mendapatkan gas? Sehingga sebagian pembangkitnya, sekitar 5000 MW, harus diberi “minum” solar yang dalam setahun menghabiskan uang PLN Rp 80 triliun?

Catatan Dahlan Iskan URUSAN ini rumitnya bukan main. Memang yang berhak mengatur perdagangan gas adalah pemerintah. Mestinya pemerintah bisa mengaturnya lebih baik. Tapi, saya masih belum tahu siapa yang disebut pemerintah itu.Yang jelas,

M JAKWAN/TANGERANG EKSPRES

PLTU: Pembangunan PLTU Teluknaga di Desa Lontar Kecamatan Kemiri, Tangerang terus digenjot yang diharapkan dapat mengatasi krisis energi.

pemilik-pemilik ladang gas adalah perusahaan swasta. Asing maupun domestik. Para pemilik ladang gas tentu ingin menjual gasnya dengan harga terbaik. Sebab, investasi untuk menemukan ladang gas tidak sedikit. Maka, PLN harus bersaing dengan pembeli-pembeli lain: pedagang luar negeri maupun pedagang Dahlan Iskan dalam negeri seperti Perusahaan Gas Negara (PGN). Keinginan lain para pemilik ladang gas adalah ini: pembeli harus mengambil semua gas yang

Online: http://www.pontianakpost.com/ *Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 2.500 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 3.000 *Ketapang Rp 3.000 *Kapuas Hulu Rp 3.000

Ke Halaman 7 kolom 5

Jawa Pos Group Media


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.