Pontianak Post
79 XPSME!DVQ
Eceran Rp. 2.500
P E RT A MA DA N T E RUT A MA DI K A L I M A N T A N B A R A T
Selasa 23 Maret 2010 M / 7 Rabiul Akhir 1431 H
MABT Kalbar Terbelah Giliran Harso Rombak Pengurus MABT Pontianak PONTIANAK—Kepengurusan Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kalbar terpecah. Harso Utomo Suwito bersikukuh dirinya tetap sebagai ketua. Dewan Presidium MABT Kalbar yang diketuai Sukardi hasil mubeslub, tidak memiliki hubungan dengan MABT Kalbar pimpinannya. “Mereka bukan perpanjangan tangan dari MABT Kalbar yang saya pimpin. Lambang yang mereka gunakan saja sudah beda dengan kami,” tegas Harso saat menggelar jumpa pers di Sekretariat MABT Kalbar, Senin (22/3). Harso tidak mengakui hasil musyawarah besar luar biasa MABT Kalbar yang diketuai Yandi Algresto karena hanya empat DPD
MABT Kabupaten/Kota sah dibawah kepemimpinannya yang menyetujui. Sedangkan, lima DPD lainnya kepengurusannya tidak sah. Disampaikan Harso, jika mubeslub didasarkan padaAD/ART MABT Kalbar, ia yakin panitia mengetahui bahwa hasil mubeslub bisa diakui jika diikuti minimal setengah jumlah MABT kabupaten/kota. “Jadi dari 11 DPD minimal 6 DPD yang SK kepengurusnnya masih hidup hadir baru dikatakan sah,” katanya. Empat DPD MABT kabupaten/ kota yang masih aktif SK-nya adalah DPD MABT Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kapuas Hulu, dan Sambas. Sedangkan, DPD MABT Singkawang Wijaya Kurniawan, Sekadau, Sintang, dan Sanggau, SK kepengurusannya sudah demisioner. “Bahkan ada yang sekitar dua tahun, SK kepengurusannya selesai. Kalau DPD Melawi dan Ketapang yang tidak ikut dalam mubeslub, SK-nya Ke Halaman 6 kolom 2
Polri-Jaksa Keroyok Susno Akil Desak Gayus Dipecat
Serang Balik, Gugat Pencemaran Nama Baik
VONIS bebas bagi pegawai negeri sipil Ditjen Pajak Gayus Tambunan menimbulkan kecurigaan adanya prosedur yang salah dalam penuntasan kasus itu. Sejumlah kalangan mendesak adanya peninjauan ulang. ’’Untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat, bentuk tim gabungan. Dengan Ditjen Pajak, misalnya, kan katanya ada orang pajak yang ikut bermain. Kalau kasus hukumnya korupsi, kepolisian serahkan kepada kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),’’ kata hakim konstitusi Akil Mochtar. Dia menambahkan, semakin lambat penyelesaian kasus tersebut, kepercayaan publik terhadap institusi Polri akan semakin lemah. ’’Saat Susno terseret kasus Anggodo Widjojo, Hendarso tampak membela Susno habis-habisan. Tapi, kemudian Susno diberhentikan dari jabatannya. Susno
JAKARTA--Suara sumbang Komjen Pol Susno Duadji tentang adanya makelar kasus (markus) pajak di internal Polri menjadi serangan balik bagi mantan Kabareskrim itu. Karir jenderal bintang tiga ini bahkan terancam di ujung tanduk. Setelah mantan anak buahnya di Bareskrim melaporkan Susno atas pencemaran nama baik, para jaksa kasus Gayus Tambunan juga akan menempuh hal sama. Susno diperiksa secara maraton di Mabes Polri, kemarin (22/3). Mantan Kapolda Jawa Barat itu baru keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung TNCC sekitar pukul 22.10. “Status saya terperiksa,” katanya sebelum meninggalkan Mabes Polri. Susno mengaku hanya diperiksa terkait pernyataannya di berbagai media soal indikasi markus di perkara penggelapan pajak Gayus
Ke Halaman 7 kolom 5 Muhamad Ali/Jawapos
DIPERIKSA: Komjen Susno Duadji memenuhi panggilan Propam Mabes Polri, Senin (22/3) terkait pernyataannya yang menduga adanya praktek mafia kasus di tubuh Polri.
Ke Halaman 7 kolom 5
Gayus Divonis Bebas Tim Kejagung Periksa Jaksa Kasus Pajak
Hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Nasran Aziz SH, yaitu setahun penjara dengan percobaan setahun. Humas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Arthur Hangewa membenarkan Gayus telah divonis bebas. ’’Benar, terdakwa Gayus divonis bebas pada Jumat (12/3) oleh ketua majelis hakim yang juga Ketua PN Tangerang Muhtadi Asnun
TANGERANG – Gayus Halomoan P. Tambunan, 30, pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang disebut mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji terlibat kasus pajak Rp25 miliar, ternyata divonis bebas (vrijspraak) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.
GROW WITH CHARACTER
Meyakinkan Philip Kotler PERJUANGAN saya “menyelamatkan” Asia Pacific Marketing Federation pada 1998-2000 memang menguras energi dan pikiran. Tapi, cukup berbuah! Pertama, sampai sekarang pun, periode sulit ketika saya dibantu dua Sekjen dari Indonesia masih dikenang teman-teman di Asia. Sekjen pertama selama 1998 sampai 1999 adalah Enny Hardjanto, yang waktu itu sudah tidak Hermawan Kartajaya di Citibank lagi. Sekjen kedua yang bekerja keras mendampingi saya pada 1999 sampai 2000 adalah Y.W. Junardy, bekas CEO IBM Indonesia. Ke Halaman 7 kolom 1
Ke Halaman 7 kolom 1
SBY: Tak Ada Penonaktifan Pejabat Sikap Pemerintah atas Rekomendasi DPR dalam Kasus Century JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum akan menonaktifkan sejumlah pejabat yang dinilai DPR bertanggung jawab dalam kasus dugaan tindak pidana atas bailout Bank Century. Penonaktifan baru dilakukan jika pejabat yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa dalam kasus hukum terkait. Itu disampaikan Menko Polhukam
Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/3). Menurut Djoko, sikap pemerintah tersebut merupakan tanggapan atas imbauan dan rekomendasi parlemen yang tertuang dalam surat ketua DPR tentang persetujuan DPR terhadap kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang pengusutan kasus Bank Century. ’’Penonaktifan pejabat negara yang diduga terlibat harus memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku dan diatur dalam UU,’’ kata Menko Polhukam Djoko Suyanto setelah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden SBY kemarin. Djoko bersama Kapolri
Unas Hari Pertama Sarat Masalah
Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Kepala BPKP Didi Widayadi ditugasi presiden untuk merumuskan sikap pemerintah atas rekomendasi DPR. Djoko menjelaskan, dengan memegang asas praduga tidak bersalah serta undangundang, pejabat akan berhenti sementara bila menjadi terdakwa. Jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan, pejabat itu akan berhenti tetap. Dalam rekomendasi DPR tersebut, dua pejabat disebut bertanggung jawab, yakni Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA--Pelaksanaan ujian nasional (unas) hari pertama kemarin (22/3) masih diwarnai beragam persoalan. Hal tersebut tecermin dari banyaknya pengaduan yang dicatat tim Kemendiknas. Total, ada 417 laporan yang masuk. Sepuluh di antaranya merupakan pengaduan terkait dengan kebocoran soal unas di berbagai daerah.
Ke Halaman 7 kolom 5
Ke Halaman 7 kolom 5
Tambal Kebocoran, Siapkan Soal Khusus
Noor Huda Ismail; Konsultan Sukses yang Berdayakan Para Napi Teroris
Urusi JI Hitam dan Abu-Abu, Bikin Tambak hingga E-Trading Pekerjaan Noor Huda Ismail sebagai konsultan di sejumlah perusahaan PMA (penanaman modal asing) sebenarnya sudah sangat mapan. Tapi, dia tak puas jika belum bisa memberdayakan para napi teroris yang kebanyakan hidupnya masih memprihatinkan. Langkah konkret pun dia lakukan.
Kardono Setyorakhmadi, Surabaya Kardono/Jawa Pos
UMUR Noor Huda Ismail masih muda, 38 tahun. Sehari-hari dia ber-
MANTAN TERORIS: Tambak udang milik Noor Huda di Kendal, Jawa Tengah, yang dikelola mantan napi kasus terorisme.
profesi sebagai konsultan risk management di sejumlah perusahaan PMA. Soal gaji, tentu saja lebih dari cukup. Karena itu, kehidupan ekonominya tergolong sangat mapan. Selain sibuk dalam pekerjaan, Noor punya kesibukan lain. Yang ini jauh dari keinginan untuk meraup untung. Tapi, lebih pada kepeduliannya terhadap nasib para napi teroris yang hidupnya masih memprihatinkan. ’’Saya penasaran, kenapa hidup para mantan napi kasus terorisme masih susah dan tidak mendapat apresiasi dari masyarakat?’’ kata bapak satu anak itu. Hari itu dia menemui beberapa eks napi teroris yang tinggal di Sidoarjo dan Surabaya. Di mata Noor, para eks napi teroris itu sebenarnya berkepribadian dan bisa dipercaya. Selain itu, mereka tidak neko-neko, pekerja keras, dan mentalnya sudah teruji.
Online: http://www.pontianakpost.com/ *Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 2.500 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 3.000 *Ketapang Rp 3.000 *Kapuas Hulu Rp 3.000
Ke Halaman 7 kolom 1
Jawa Pos Group Media