Pontianak Post

Page 1

43

XPSME!DVQ

Pontianak Post

Rabu 28 April 2010 M / 14 Jumadil Awal 1431 H

KASUS CENTURY

KPK Periksa Boediono dan Sri Mulyani di Kantor JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ekstra hati-hati dalam memeriksa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alih-alih memanggil dan memeriksa di gedung KPK, komisi antikorupsi itu akan mendatangi kantor keduanya untuk meminta keterangan. Kepastian meminta keterangan Boediono di kantor Setwapres dan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu meluncur dari pimpinan KPK Mochammad Jasin usai Seminar Pembangunan Jalan Nasional di Hotel Le Meridien kemarin (27/4). “Karena kesibukan beliau (Boediono), permintaan Boediono keterangan dilakukan di kantor Wapres. Apalagi, wapres adalah simbol negara,” katanya. Hal serupa berlaku pada Sri Mulyani. Pimpinan KPK yang gemar mengenakan kopiah itu mengatakan, pemeriksaan Sri Mulyani sangat mungkin dilakukan di kantornya karena alasan kesibukan. “Itu (diperiksa di kantor) juga tidak apaSri Mulyani apa. Asas fleksibel kita kedepankan,” katanya. Jasin menegaskan model pemeriksaan tersebut tidak melanggar aturan. Selama ini, pemeriksaan tidak di kantor KPK juga dilakukan pada sejumlah tersangka kasus korupsi saat masih berstatus terperiksa. Itu ketika kasus masih berstatus penyelidikan, belum penyidikan. Ke Halaman 7 kolom 5

$GD 6LQ\DO 7DKDQ +DNLP 0D¿D Hari Ini Polri Periksa Asnun dan Panitera PN Tangerang JAKARTA – Target Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menuntaskan penanganan mafia pajak dalam pekan ini memaksa penyidik Polri bekerja ekstrakeras. Setelah menyebut sindikat pajak melibatkan lima kelompok mafia, hari ini polisi akan memeriksa hakim dan panitera yang diduga tersangkut kasus Gayus Tambunan itu. Muhtadi Asnun, mantan ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang juga ketua majelis hakim kasus Gayus, akan diperiksa di Bareskrim Polri mulai pukul 10.00 WIB. ”Kalau tidak ada penundaan dari penyidik, rencananya memang besok (Rabu, Red),” ujar Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Kombes Zainuri Lubis kemarin (27/4). Ke Halaman 7 kolom 1

Muhammad Iqbal/Satelit News

DIAMANKAN: Petugas memperlihatkan ketamine (bahan baku pembuat sabu) dan tersangka di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (27/4).

Bawa 4 Kg Ketamine WN India Ditangkap JAKARTA--Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menangkap seorang warga negara (WN) India sesaat setelah turun dari pesawat di Terminal II E, Senin (26/4) lalu.

GROW WITH CHARACTER

Grow With (Excellence, Professionalism) Character ADA sebuah buku yang menginspirasi saya. Judulnya Every Business is a Growth Business! Di dalam buku itu dikemukakan hasil riset si pengarang. Basically, temuannya hanya dua. Pertama, bisnis yang tidak tumbuh akan mati! Kenapa? Sebab, pesaingnya tumbuh dan akan mempunyai better bargaining position. Pelanggan juga nggak suka pada perusahaan yang stagnan. Tidak berkembang dan tidak punya inovasi. Hermawan Kartajaya Mereka pasti pindah ke pesaing yang lebih kreatif. Alasan berikutnya, ada tekanan dari dalam. Karyawan merasa tidak punya masa depan. Yang bagus akan keluar, sedangkan yang “kartu mati” atau deadwood tinggal. Karena itu, kalau mau sustainable, sebuah perusahaan harus grow. Kedua, pertumbuhan itu harus disertai kualitas. Jangan hanya mengejar top line atau market share. Ke Halaman 7 kolom 1

Eceran Rp. 2.500

P E RT A MA DA N T E RUT A MA DI K A L I M A N T A N B A R A T

Pria bernama Sahrul Ahamieed itu membawa sekitar 4 kg kristal putih diduga ketamine di bagian bawah tas bawaannya. Barang haram tersebut diperkirakan senilai Rp4 miliar. Kepala Kantor Bea dan Cukai

Soekarno-Hatta, Bahaduri Wijayanta, mengatakan berdasarkan analisa passenger manifest pesawat Garuda Indonesia GA 867 rute Bangkok-Cengkareng-Surabaya, ada WN India ditetapkan sebagai Ke Halaman 7 kolom 5

Dewan Tuding Mafia Perkebunan Pemkab Terlibat

Pontianak Pontensial Konflik PONTIANAK--AKBP Rachmat Mulyana resmi menggantikan Kombes Pol Asep Syahrudin sebagai Kapoltabes Pontianak, Selasa (27/4). Serahterima jabatan digelar dalam upacara di halaman Mapoltabes Pontianak dengan inspektur Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin TPL Tobing. Seluruh kapolres hadir dalam upacara yang sempat diguyur gerimis hujan sebelum pelaksanaan. Ke Halaman 7 kolom 1

bisa berubah. Apalagi harga avtur tahun ini relatif cukup stabil dan lebih murah dibandingkan tahun lalu. Untuk nilai tukar tahun ini, pemerintah menetapkan Rp9.500 per dolar AS atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yakni Rp12.500. Selain itu, kata Karding, masih terbuka peluang cukup besar untuk melakukan efisiensi pengelolaan haji. “Rencana pemerintah menempatkan lebih banyak jamaah di lokasi yang lebih dekat dengan Masjidil Haram tentu akan mendorong efisiensi transportasi darat,” kata dia.

SUNGAI RAYA—Nyaris bentrok massa antara Desa Olak-Olak Kubu dan Sungai Ambawang, Kubu Raya tidak perlu terjadi asalkan masalah tata batas, pemberian izin hingga konsep inti dan plasma perkebunan sawit ditata teratur. “Ini kan tidak. Bagaimana mungkin Hak Guna Usaha (HGU) PT Sintang Raya ada yang berada di areal tata batas sengketa termasuk lahan kebun jagung, kelapa dan padi warga. Apalagi masyarakat petani di sana banyak tidak tahu lahan mereka diperjual belikan,” kata Agus Sudarmansyah, anggota DPRD Kubu Raya dapil Kubu, Batu Ampar dan Terentang (Kubater) menanggapi bentrok warga dan perusahaan di ruang kerjanya, kemarin (27/4). Menurut dia yang harus disorot dalam permasalahan ini adalah Pemkab Kubu Raya. Pasalnya, penerbitan HGU perkebunan awalnya berasal dari tim yang dibentuk Pemkab. Dengan demikian mereka juga paham penerbitan HGU yang dikeluarkan BPN berada di atas areal sawah, rumah dan kebun warga. ”Ini kalau dibuka, seluruh warga bisa mengamuk. Kok bisa penerbitan HGU seperti itu,” ucapnya. Ia sendiri bahkan berani menuding ketika HGU diterbitkan ada mafia perkebunan bermain. Artinya ada oknum Pemkab Kubu Raya demi keuntungan sesaat, merekomendasikan

Ke Halaman 7 kolom 5

Ke Halaman 7 kolom 5

Mujadi/Pontianak Post

SERTIJAB: Kapolda Brigjen Pol Drs Erwin TPL Tobing menyematkan tanda jabatan kepada AKBP Drs Rachmat Mulyana sebagai kapoltabes, Selasa (27/4) di Halaman Mapoltabes Pontianak.

Biaya Haji Berpeluang Turun DPR Ungkap Mark Up Petugas JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pantang mundur dan terus memaksakan agar Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) pada 2010 diturunkan. Untuk keperluan itu, para wakil rakyat mengundang Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam hearing yang digelar di gedung dewan di Senayan kemarin (27/4). Dalam forum itu, Ketua Komisi VIII

DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyatakan peluang menurunkan BPIH 2010 ini masih terbuka lebar. “Kami di DPR berjanji untuk membahas poin per poin dengan pemerintah. Psikologi kita jelas tidak mau naik, malah kalau bisa turun,” katanya. Menurut Karding, ada empat asumsi yang bisa digunakan DPR untuk mendorong agar BPIH 2010 tidak naik. Diantaranya, terkait biaya tiket pesawat dan nilai tukar rupiah. Dia mengatakan, pemerintah masih menggunakan asumsi harga tiket tahun 2009 sehingga masih

Hakim M Nasir Qamarullah Dipecat Gara-gara Poligami dan Gelapkan Duit Mahasiswa 11:42 15:01 17:46 18:56 04:20

Tak Ingin Ceraikan Ketiga Istri, Bermaksud Pensiun Dini Hakim yang satu ini benarbenar keterlaluan. Dia diduga telah menggelapkan duit mahasiswa S-2 UMI Makassar sebesar Rp61 juta dan kawin dengan tiga wanita sekaligus. Dia akhirnya dipecat.

Agung Putu, Jakarta SENI (26/4) pagi seorang ’’terdakwa’’ duduk di depan tujuh hakim Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di ruang Wirjono Projodikuro gedung Mahkamah Agung (MA). Dia bernama Muhammad Nasir Qamarullah, 56. Selama ini dia dikenal sebagai hakim di Pengadilan Agama (PA) Pare Pare,

Agung Putu Iskandar/Jawa Pos

TAK BERDOSA: Nasir Qamarullah saat menjalani sidang kode etik di Gedung Mahkamah Agung.

Sulawesi Selatan. Kalau biasanya memimpin sidang, kemarin Nasir justru yang disidang oleh para hakim penegak kode etik kehakiman itu. Tujuh hakim yang menyidang Nasir dipimpin Imron Anwari. Dia merupakan hakim dari unsur MA bersama Djafni Djamal, dan Habiburrahman. Sedangkan dari KomisiYudisial (KY) ada Zainal Arifin, Mustafa Abdullah, Chatamarrasjid, dan Soekotjo Soeparto. Nasir diajukan ke sidang kode etik karena dilaporkan telah menggelapkan duit mahasiswa pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, sebesar Rp61 juta. Menurut hakim Zainal Arifin, modus yang dilakukan Nasir dengan menawarkan jasa pembayaran biaya ujian untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliahnya. Uang itu, kata dia, akan diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UMI.

Online: http://www.pontianakpost.com/ *Mempawah, Sambas, Singkawang, Bengkayang Rp 2.500 *Landak, Sanggau, Sintang Rp 3.000 *Ketapang Rp 3.000 *Kapuas Hulu Rp 3.000

Ke Halaman 7 kolom 1

Jawa Pos Group Media


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.