RSUD Klaim Penanganan Pasien Sesuai Prosedur

Kepala Urusan Customer

Servis RSUD Kota Bogor, Rusli Setiadi, mengatakan

BPJS Kesehatan sebagai program Jaminan Kesehatan

Nasional Kartu Indonesia

Sehat (JKN-KIS) menjadi asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia.

Namun tidak semua layanan dan penyakit bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

Sedikitnya, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

Salah satunya, pasien dengan diagnosa kekerasan.

Pria yang akrab disapa

Uci ini menjelaskan, pada

Sabtu (1/4) RSUD Kota

Bogor kedatangan pasien dengan diagnosa kekerasan.

Pasien atas nama AF (28) datang ke UGD RSUD Kota Bogor, pada pukul 23.55

WIB, dengan kondisi terluka. Menurut keterangan keluarga, luka tersebut didapati dari perkelahian. “Kami tidak tahu pasti di mana terjadi perkelahiannya. Pasien merupakan warga Kampung Cilangkap RT 8/8, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng,” kata Uci, sapaan Rusli Setiadi. Karena kondisi pasien cukup darurat, perawat pun langsung melakukan tindakan medis untuk menghentikan pendarahan pasien. Kemudian ditindaklanjuti untuk dilakukan rawat inap di ruangan Lawang Gintung. Menurut Uci, keluarga pasien sudah menyetujui hal itu. Selanjutnya, pihak RSUD menginformasikan kepada keluarga, jika pasien dengan diagnosa kekerasan tidak bisa dicover BPJS. Sebagaimana ter tuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kondisi tersebut membuat keluarga merasa keberatan, dan meminta solusi pada pihak Rumah Sakit (RS) agar anggota keluarganya tidak masuk sebagai pasien umum. Kemudian, lanjut Uci, RSUD berupaya menempuh jalur lain, dengan mengupayakan agar pasien bisa dicover melalui Jamkesda Kabupa ten Bogor. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, agar dicover Jamkesdakab, yakni adanya Laporan Polisi (LP). Pihak keluarga pun diminta untuk membuatnya. Namun, menurut Uci, hingga Rabu (12/4), keluarga pasien tidak kunjung membuat LP. Sehingga pihak RSUD memutuskan pasien dimasukan ke jalur umum. “Kami masih mengupayakan dengan mengupload ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, meski tanpa LP, agar bisa dicover Jamkesdakab. Namun ditolak, karena tidak memenuhi syarat. Dan akhirnya, pasien atas nama Agung itu harus masuk lewat jalur umum,” terangnya. Lebih lanjut, Uci pun mengatakan, kondisi tersebut menjadi polemik antara RSUD Kota Bogor dan ke luarga pasien. Karena keluarga pasien

Duduki Peringkat Keempat Kota Paling Toleran

SEMPAT menduduki peringat terakhir sebagai kota paling toleransi pada 2015 silam, kini posisi Kota Bogor melesat jauh ke posisi keempat.

SETARA institute telah menggeluarkan laporan IKT 2022, terkait peringkat kota-kota di Indonesia, yang menjadi kota dengan tingkat tolerasansi tinggi.

IKT 2022 menjadi publikasi ke-6 SETARA Institute. Indeks ini bertujuan untuk menyajikan data tentang indeks kinerja setiap elemen kota. Di antaranya pemkot hingga elemen masyarakat dalam mengelola kerukunan toleransi, wawasan kebang s aan, dan inklusi sosial.

Dalam menentukan peringkat atau skornya, studi IKT yang dilakukan SETARA Institute menetapkan empat variabel dengan delapan indikator alat ukur.

Di antaranya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan diskriminatif, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, pernyataan publik pemkot, tindakan nyata pemkot, heterogenitas agama, dan inklusi sosial keagamaan.

Kota Bogor tahun ini, berada di posisi keempat, berdasarkan variabel tindakan pemerintah setelah Kota Salatiga, Bekasi, dan Singkawang. Dalam variabel laporan tersebut, SETARA Institute mempertimbangkan kompleksitas tata kelola toleransi dan kebhinekaan. Kota Bogor yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.099.026 orang, dinilai memiliki toleransi terbaik di atas 90 kota lain yang ada di Indonesia.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasan menjelaskan, pencapaian itu menandakan kepemimpinan toleransi Bima Arya, sebagai Wali Kota menyumbang skor yang besar.

Padahal di tahun 2015, Kota Bogor menempati posisi terakhir kota paling toleransi yakni posisi ke-94. Di tahun 2017, Kota Bogor naik di posisi 92, tahun 2018 di posisi 88, dan posisi 33 di tahun 2021. Kini secara nasional, Kota Bogor menempati posisi ke-17 kota paling toleransi di Indonesia.

Kerja nyata Pemerintah Kota Bogor terbukti mampu meningkatkan toleransi. Berbagai program pemerintah kota, untuk mendorong

Warganet Gerah, Supir BisKita Tak Ramah

Meski setuju dengan tarif yang ditawarkan, para warganet menginginkan agar kualitas fasilitas BisKita Transpakuan lebih baik dari sebelumnya. Poin yang menjadi sorotan salah satunya, ialah gaya mengemudi supir bus.

Salah seorang warganet, Nur Azizah melalui akun Instagramnya @nurazizahzh mengeluhkan pengalaman yang tak mengenakkan. Ia mengaku sempat menjumpai supir yang tidak ramah pada penumpang.

“Dua kali dapat supir yang tidak ramah. Bikin ogah naik lagi. Kirain yang punya pengalaman ini saya saja ternyata banyak,” tuturnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan akun @ nurfauziahapri93. Dia mengeluhkan supir BisKita yang kerap memotong jalan, di perempatan lampu merah Yasmin.

“Tolong dipertegas untuk supirnya, jangan suka motong jalan dari kiri ke kanan di lampu merah lampu merah Yasmin. Padahal mereka tidak punya jalur khusus, tapi seenaknya,” ungkapnya.

Selain perilaku supir, jauhnya jarak antar halte BisKita juga turut jadi sorotan. Masyarakat berharap, penerapan tarif dapat dibarengi dengan penambahan halte. Sehingga jarak penumpang dengan tujuan tidak terlalu jauh.

“Semoga dengan diberlakukannya tarif ini pelayanan dan fasilitasnya bisa lebih baik lagi. Serta dipertimbangkan kembali tempat pemberhentian yang masih cukup jauh antar halte. Di jalur koridor 2 Bubulak-Ciawi, Halte Loji langsung ke Panaragan sedangkan untuk yang rumahnya di daerah antara kedua halte tersebut terlalu jauh dan susah menjangkaunya,” keluh akun @mutyamardiah. (fat/c) toleransi melalui program budaya, penciptaan ruang bersama dan perhatian khusus kepada minoritas menjadi kunci meningkatnya Indeks Kota Toleran Kota Bogor.

Tindakan pemerintah, menjadi pengungkit yang dianggap paling penting bagi kinerja pembangunan toleransi kota.

“Kota Bogor berhasil naik peringkat IKT secara signifikan.

Kota Bogor menjadi salah satu kota yang signifikan kemajuannya,” kata Ismail.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan, kondisi ini bisa dikatakan capaian besar Kota Bogor, mengingat Kota Bogor pernah di tingkat terendah dari 94 kota pada tahun 2017, dan sejak itu terus berbenah, hingga saat ini.

Terlebih, kemajuan pesat di Kota Bogor selama lima tahun terakhir, terjadi pada saat kota-kota lainnya mengalami dinamika penurunan peringkat. “Indeks ini menjelaskan bahwa merawat toleransi bukanlah hal mudah, terutama bagi kota-kota yang masuk kategori kota urban dengan kompleksitas sosial yang tinggi, seperti Kota Bogor,” katanya. Bima mengungkapkan, jika capaian tersebut merupakam hasil kerja keras semua pihak. Menurutnya, kunci kesuksesan Kota Bogor adalah komitmen pemkot untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.(fat/c) ingin dibebas-biayakan selama dirawat di RSUD. “Sementara keputusan manajemen tidak menginginkan hal itu,” sebutnya.

Karena pasien masuk lewat jalur umum, sebut Uci, tentu harus ada biaya yang dikeluarkan. Jumlahnya mencapai Rp5 juta. Namun, karena pasien meminta keringan, pihak RSUD pun memberikan penjaminan BPKB, dan pembayaran pengobatan bisa dilunasi dengan dicicil.

“Kami pun mem beri kan keringanan berupa penjaminan BPKB. Dan biaya tersebut bisa dicicil Rp500 ribu per bulannya, sampai lunas tanpa ada bunga, atau biaya tam bahan,” sebutnya. Uci pun menegaskan, bila RSUD Kota Bogor telah bertindak sesuai dengan Pasal

32 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Da lam UU itu disebutkan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swas ta, wajib memberi kan pela yanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (ded/c)

Pemkot Siap Bangun Kembali Cagar Budaya

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, revitalisasi itu untuk menyelamatkan cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Bogor. Menurutnya, bangunan tersebut adalah aset penting. Sehingga perlu diselamatkan semaksimal mungkin. “Kami melakukan kajian forensik bangunan terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan kami pelajari bersama,” jelas Bima. Ia menerangkan, kajian forensik bangunan bertujuan melihat bangunan yang dapat diselamatkan, atau yang tidak bisa. Selain itu, kajian juga dilakukan untuk menentukan bangunan yang termasuk cagar budaya, dengan bangunan pelengkap saja. Setelah proses kajian selesai, pemkot bersama pihak-pihak terkait, akan kembali berdiskusi membahas desain dan fungsi bangunan cagar budaya tersebut.

“Saya akan koordinasi untuk percepatan ini. Pemkot siap mengalokasikan (anggaran revitalisasi),” tutur Bima. Di samping itu, Pemkot Bogor juga berjanji akan mengantisipasi penuh permintaan obat-obatan, pasca peristiwa kebakaran yang menghanguskan instalasi farmasi RS Salak. Sebab Bima melihat, fungsi pelayanan RS Salak tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor akan berkoordinasi secara intens, dengan RS Salak. Hingga saat ini, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Mabes Polri masih menggelar olah tempat kejadian perkara di kawasan RS Salak. (fat/c)

Hobi Motor Torsi Besar

Dia mulai bermain moge sejak 2009 silam. Kegemarannya dengan moge, membuat Anhar pun akhirnya bergabung dengan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), pada 2011.

Pria yang kini menjabat sebagai Sekjen Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Chapter Bogor mengaku, sudah beberapa daerah di Indonesia telah dikunjungi dengan mogenya itu. Sebut saja Bali, Aceh, dan terakhir ke Padang, Sumatera Barat. “Tahun lalu juga saya ikut Sumatera Bike Week 2022,” ucap dia. Rencananya, Mei mendatang, dia juga akan melakukan turing ke Pangan daran. Meski menggunakan moge, bagi dirinya tak ada yang membedakan. Hanya memang torsi pada mesin yang lebih besar. Anhar juga menyebut, HDCI tidak hanya sekadar bermain moge, touring dan lainnya. Mereka juga ada pelatihannya. “Kami ada safety riding untuk member-member baru, jadi tidak langsung kami kasih, ada rules-nya,” tukas dia. (ded/c)