Elite Golkar Bantah KIB Rapuh

JAKARTA–Partai Golkar memban tah anggapan-anggapan pihak-pihak tertentu yang menyebutkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun bersama PAN dan PPP merupakan sebuah koalisi yang rapuh. (KIB sampai ke tingkat daerah) terus melakukan kegiatan sosialisasi secara bersama-sama, juga terus berjalan, jadi kekhawatiran ataupun juga pemikiran bahwa koalisi ini rapuh itu kami yakin tidak benar,” kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono dalam diskusi Embargo talk episode 4 “Koalisi Indonesia Bersatu layu sebelum berkembang,” di Jakarta, Kamis (9/3).

Dave menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan tentang KIB akan konsisten atau terancam bubar jika melihat perkembangan koalisi tersebut saat ini.

Golkar kata dia melihat gerakangerakan setiap parpol di KIB maupun pernyataan-pernyataan

Walaupun kami belum segera menetapkan calon, tetapi Partai Golkar sudah memiliki calon partai Golkar kan jelas Pak Airlangga Hartarto, dari KIB diskusinya belum sampai ke tahap sana (pencapresan),”

Dave Laksono Ketua DPP Partai Golkar yang disampaikan para elite parpol tidak membuat atau sampai menyebabkan perpecahan. Bahkan, menurut dia komunikasi di KIB berjalan baik bahkan sampai ke jaringan di tingkat daerah.

“KIB itu sendiri komunikasi antara sesama ketua umum dari berba-

RENCANA: Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril

Ihza Mahendra mengatakan, dirinya berencana bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Berencana

Temui Megawati

JAKARTA–Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya berencana bertemu dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk membahas persoalan ketatanegaraan, termasuk sistem Pemilu

2024. Menurut Yusril, saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, (9/3) jadwal pertemuan tengah dicari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“(Pertemuan dengan) Bu Megawati sedang disusun waktunya oleh Pak Hasto. Pada saat saya bertemu langsung, kami sudah sepakat untuk membahas soal ketatanegaraan,” kata dia.

Yusril menuturkan, silaturahim dengan Megawati bernilai penting, baik bagi PDIP maupun PBB. Ia juga mengatakan, PDIP merupakan salah satu partai yang memiliki kedekatan komunikasi dengan pihaknya.

“Yang paling dekat adalah bisa berkomunikasi dengan PPP dan sangat dekat dalam berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai nasionalis karena PDIP sekarang ditarik ke belakang ya Partai Nasional Indonesia (PNI), kalau PBB ditarik ke belakang adalah Masyumi,” kata dia.

Selain PDIP melalui pertemuan dengan Megawati, Yusril menyampaikan PBB juga berencana untuk bertemu dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, PBB dan PPP memiliki akar ideologi yang sama, yaitu sebagai partai Islam.

“Ada akar ideologi dan bisa bertemu dan bekerja sama. Pertama kali kami akan bekerja sama dengan PPP,” ujarnya.(jpc)

KOALISI: Koalisi

Indonesia gai macam dan juga sampai jaringan di bawahnya sesama pengurus dan para ketua-ketua daerah sampai dengan tingkat kabupaten kota terus berjalan,” kata dia. Terkait sampai saat ini KIB belum mengumumkan pasangan calon presiden yang akan diusung untuk Pemilu 2024, menurut dia hal itu karena komunikasi antar parpol di koalisi masih terus berjalan.

Bersatu (KIB) yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP bukan merupakan sebuah koalisi yang rapuh.

“Walaupun kami belum segera menetapkan calon, tetapi Partai Golkar sudah memiliki calon partai Golkar kan jelas Pak Airlangga Hartarto, dari KIB diskusinya belum sampai ke tahap sana (pencapresan), nah kapan diskusi itu akan dilakukan ini membutuhkan waktu,” ujarnya. Mereka pun lanjut Dave pastinya juga melihat momen yang tepat untuk menyampaikan, mengumumkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada 2024, tidak sembarang mengumumkan.(jpc)

Uji Batas Usia Minimal CapresCawapres

JAKARTA–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

“Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI, namun sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini,” ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) Francine Widjojo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Francine menambahkan, dua UU Pemilu sebelumnya mengatur 35 tahun sebagai syarat usia minimal. Ia menilai tidak ada dasar dan urgensi dalam membatasi rakyat tidak boleh memilih capres dan cawapres yang usianya 35-39 tahun. Syarat minimal umur 35 tahun untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 6 huruf (q) UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf (o) UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan PSI tanggal 9 Maret 2023 bersama kader-kader mudanya, yaitu Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachov Dom, dengan LBH PSI selaku kuasanya. ”Saat ini tidak ada batasan usia minimal untuk menjadi menteri. Sedangkan, dalam Pasal 8 ayat

(3) UUD 1945 ada potensi menteri yang usianya di bawah 40 tahun dapat melaksanakan tugas sementara sebagai presiden dan wapres,” kata Francine.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

“Jangan sampai UU justru menjadi hambatan potensi anak muda,” kata Francine. (net)

Banding Sebagai Ekspresi Tidak Setuju

JOGJAKARTA–Ketua Komisi

Pemilihan Umum (KPU) RI

Hasyim Asy’ari memastikan akan menempuh upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebagai ekspresi tidak setuju penundaan penyelenggaraan

Pemilu 2024.

“KPU kan sebagai tergugat ya, kalau KPU tidak banding kan sama dengan menyetujui putusan tersebut. Maka sebagai ekspresi bahwa KPU tidak setuju dengan substansi putusan tersebut ya mekanisme hukumnya KPU harus melakukan upaya hukum banding,” kata Hasyim Asy’ari di Grha Sabha Pramana,

Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Rabu (8/3).

Hasyim menyebut upaya banding terhadap amar putusan PN Jakarta Pusat akan ditempuh KPU RI dalam waktu dekat.

“KPU akan banding, satu, dua hari ini lah,” ujar dia. Dalam kesempatan itu, Hasyim berharap pihak yang menuding KPU RI tidak serius dan cenderung meremehkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di PN Jakpus, agar membaca kembali serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh KPU. Seperti diwartakan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indo- nesia (KAMMI) mengadukan tujuh unsur pimpinan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga melanggar etik akibat kekalahan melawan Partai Prima. Selain dianggap meremehkan, KPU dituding tidak mempersiapkan perlawanan saat sidang gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Terkait hal itu, Hasyim menegaskan bahwa KPU RI selalu melakukan pembelaan secara serius saat bertubi-tubi digugat oleh partai politik ke Bawaslu RI, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan ke Pengadilan Negeri.(jpc)