Dewan Panggil Pengelola Bogor Valley

Sambungan dari Hal 12

Pemilik dan penghuni apartemen juga menghendaki adanya pergantian pengelolaan dari manajemen yang lama. Gayung bersambut. Surat yang diajukan ke Kementerian dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, juga sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pergantian.

“Sudah ada jawabanya untuk melakukan rapat umum anggota luar biasa, yang juga sudah dijawab juga oleh pengelola akan dilakukan pada 9 April 2023,” ucap Mohan. Namun, para pemilik dan penghuni Apartemen Bogor Valley menyampaikan, masih ada misskomunikasi terkait dengan rencana tersebut. Sebab, pengelola yang saat ini masih menjabat, menyebut jika surat yang dimaksud adalah hanya melakukan pergantian pengawas saja, bukan berikut pengurus.

“Sedangkan bunyi surat yang ditandatangani itu pergantian pengurus dan pengawas. Warga menghendaki sesuai apa yang di surat Perumkim,” ucap dia.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenal Abidin, meminta agar para pemilik dan penghuni apartemen melakukan komunikasi kembali dengan pengelola, untuk meluruskan tafsiran yang salah menurut versi mereka.

“Ketika mereka masih tidak mendapatkan jawaban sesuai surat, komisi III akan memanggil pengelola yang ada untuk menegaskan bunyi surat apa yang menjadi titah Disperumkim,” ucap dia. Selain itu, politisi Gerindra itu juga meminta agar warga yang mengadu, untuk membaca AD/ART, dan melaksanakan pemilihan yang baik dan benar.

“Setelah selesai, dan siapapun yang terpilih manajemennya, pemkot harus turut serta mengawasi dan pengawasan fisik, juga memperhatikan kelengkapan SLF, terkait adanya laporan yang masuk, nanti akan ditindak lanjuti setelah manajemen selesai,” ucap dia. (ded/c)

Langsung ’Cecar’

Kadis PUPR

Kedua pejabat itu telah lolos seleksi lelang jabatan. Kepada keduanya, Bima menekankan kecermatan dalam menyelesaikan sejumlah pembangunan yang sedang, dan akan dilakukan Pemkot Bogor. Terutama soal pelebaran Jembatan Otto Iskandardinata (Otista). “Ini sekitar sepuluh bulan menjelang Desember, banyak kegiatan besar yang harus dilakukan secara tepat waktu. Yang paling strategis adalah jembatan Otista ini,” kata Bima, usai melantik sejumlah pejabat di sekitaran Jembatan Otista.

Bima juga meminta semua pihak untuk mendukung sejumlah proyek di Kota Bogor, agar berjalan tepat waktu. “Saya minta untuk menjadi atensi semua, tidak hanya PUPR,” sambung dia.

Bima meminta Dinas

Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan wilayah lain, untuk menyosialisasikan jalur alternatif imbas pembangunan jembatan. Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, untuk berkoordinasi dengan TNI/Polri, agar memastikan tahapan-tahapan pengawalan selama pembangunan. “Lalu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat juga harus ikut mengawal, agar tidak terjadi gagal lelang,” imbuh dia.

Terakhir, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian Kota Bogor, diminta berkoordinasi dengan pedagang yang terdampak, selama pengerjaan pembangunan jembatan. “Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan. Jembatan Otista sudah akan mulai lelang, dan apabila tepat waktu, pengerjaan dimulai beberapa hari setelah lebaran,” ucap dia. Selain itu, Bima juga meminta, agar Kepala DPUPR yang baru dilantik, agar banyak turun ke lapangan, dan melakukan pemeliharaan jalan. Termasuk memastikan bahwa seluruh pelosok kota terpantau, dan terjaga kualitas pekerjaan pembangunanya. “Saya tidak mau melihat jalan-jalan bolong, saya sampai akhir tahun menjabat, ingin melihat semua jalan mulus di Kota Bogor, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di Bogor Selatan, Bogor Barat, Tanah Sareal, dan semuanya, jalan-jalan harus mulus semuanya,” pinta dia.

Bima Arya juga mewanti-wanti, Dinas PUPR tidak boleh tunduk pada kekuatan, kepentingan, dan pengusaha manapun. “Juga harus memastikan semua transparan, dan dikelola secara profesional,” tegas dia.

Sedangkan untuk Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang baru, dia menitipkan agar perpustakaan dikelola menuju perpustakaan kelas dunia, menambah koleksi, dan menjadikan perpustakaan yang berbasis komunitas. “Serta menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, dan inovasi, berkolaborasi bersama berbagai pihak, saya minta agar ada centra kuliner, coffe shop, kegiatan diskusi dan lain-lain,” tukas dia. Selain dua kepala dinas, sejumlah pejabat lainnya juga ikut dilantik, yakni Lia Kania Dewi yang kini menempati

Kepala Bagian Umum Setda Kota Bogor, Muhamad Hutri menjadi Sekretaris DPUPR, Yadi Cahyadi menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Adi Novan sebagai Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Lalu, Abdul Manan Tampubolon mendapatkan promosi jabatan, menjadi Kepala Bagian Protokol dam Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bogor, serta Asep Kartiwa, yang kini menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Muhammad Taufik Jaya Maulana, yang kini menjabat Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Untuk diketahui, Pemkot Bogor melantik sebanyak 38 pejabat struktural, dan dua kepala dinas di Lingkungan Pemkot Bogor.(ded/c) akan terjadi sesuatu pada anaknya itu. “Komunikasi terakhir, saya ngobrol sama ibunya masalah celana, dia bilang celana sekolah yang lama mau dipotong,” tuturnya. Salah seorang guru di tempat AS bersekolah, Wawan, menuturkan bahwa berdasarkan keterangan siswa, korban saat itu tengah jalan pulang dari sekolah. Korban telah usai mengikui ujian semester. Pihak sekolah sangat menyesalkan kejadian tersebut. Bukan sekali, kejadian kekerasan yang melibatkan pelajar yang kian meresahkan masyarakat khususnya orang tua.

“Kami mengimbau kepada siswa lain tidak terprovokasi, tidak terpancing emosi, harapannya mereka tetap belajar seperti biasa, tidak terpengaruh dan tidak mengikuti pancingan dan misalkan provokasi dari pihak lain,” harap Wawan. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, menegaskan segera menangkap pelaku. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kami tunggu hasil dari penyidikan dan penyelidikan, pasti kami tangkap pelakunya. Beri kami waktu,” tukasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan kesedihan dan kekesalannya terkait dengan peristiwa penganiayaan pelajar yang merenggut korban jiwa tersebut. Bima meminta agar kejadian itu menjadi atensi bagi semua pihak. “Saya terus terang geregetan, karena SMA/SMK ini bukan kewenangan wali kota, kalau kewenangan kami, pasti sudah ada sanksi keras terhadap SMK yang bersangkutan,” cetus Bima. Namun demikian, Bima akan mengusulkan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II, untuk memberikan sanksi sekeras-kerasnya, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh, terhadap sekolahsekokah yang dalam catatan ini, terlihat aktif dalam tawuran. “Saya mengusulkan sanksi sekeras mungkin, antara lain dengan tidak mengijinkan melakukan PPDB, menyetop bantuan, dan sebagainya,” tukas dia. (ded/cok/c)