Lebaran BebasTanpa Masker Harga Daging Mulai Naik

Sambungan dari Hal 12

“Jumlah kasus minggu ini turun dibandingkan minggu lalu, dari 41 menjadi 26 kasus,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, Rabu (12/4).

Menurut dia, jumlah kasus yang sembuh juga turun dibandingkan dengan minggu lalu, dari 28 kasus menjadi 21 warga.

Lalu, penambahan kasus warga yang meninggal juga turun, dari 1 menjadi 0 kasus. “Tapi jumlah kasus warga yang masih sakit minggu ini, naik dibanding minggu lalu dari 69 menjadi 74 kasus,” beber Erna. Namun demikian, Dinkes Kota Bogor akan terus melakukan pemantauan penambahan kasus Covid-19, jelang lebaran. “Diimbau saja pakai masker, tapi gak ada sosialisasi khusus atau pengawasan khusus,” imbuh dia.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mempersilahkan, agar masyarakat Kota Bogor dapat memanfaatkan momentum lebaran untuk berbelanja, dan juga menjadi ajang silaturahmi dengan keluarga. Bima juga tak melarang, jika terjadi kerumunan warga saat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan lebaran.

“Bebas, gak usah pakai masker,” tukas dia.

DMI: Periksa

Disisi lain, angka penularan Covid-19 di Indonesia merangkak naik mendekati 1.000 kasus per hari pada Selasa (11/4). Peningkatan kasus Covid-19 terjadi menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Dari data Satgas Covid-19, tercatat 944 kasus Covid-19 pada 11 April 2023. Pada hari sebelumnya, yakni 10 April 2023, hanya tercatat 494 kasus Covid19 di Indonesia.(ded/c)

Seluruh Sticker QRIS

Sambungan dari Hal 12

Imbauan itu dikeluarkannya, merespons tindak penipuan dengan modus mengganti barcode QRIS kotak amal, dengan barcode palsu yang terjadi di Masjid Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta.

“Perkembangan teknologi yang baru justru digunakan sebagai modus kejahatan baru. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh DKM untuk memeriksa semua sticker QRIS, apakah sudah sesuai dengan rekening DKM. Baik yang menempel di kotak amal maupun di dinding masjid,” ucapnya kepada Radar Bogor, Rabu (12/4). Dia menilai, penipuan tersebut dapat berdampak buruk, karena membuat niat jemaah membantu pemelihara- an masjid, justru beralih ke tangan orang jahat. Ade juga menyarankan, agar DKM memasang sticker QRIS di tempat-tempat tertentu saja, dan diketahui oleh para pengurus DKM. “Karena sticker yang terpasang di banyak tempat, dapat menghilangkan estetika masjid, serta membuat kesan kotor dan kumuh. Ini juga memperbesar potensi penipuan,” terang dia. Ade berpesan kepada para jemaah, untuk tidak perlu takut bersedekah. Meski begitu, Ade mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berhatihati, ketika ingin bersedekah dengan menggunakan metode QRIS. “Perlu ketelitian agar sedekah yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna,” imbuhnya. (fat/c)

Luncurkan Duplikasi Super Aplikasi

Sambungan dari Hal 12

APLIKASI super disebutsebut pemkot, akan diluncurkan di HJB Juni mendatang. Super aplikasi ini, merupakan salah satu produk dari hasil belajar Pemkot Bogor, ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, beberapa waktu lalu.

Di Pemkab Sumedang, platform ini diberi Nama WA Kepo. Saat ini, Pemkot Bogor masih mencari nama yang cocok untuk super aplikasi ini. Mengingat, ini merupakan sebuah platform

Bernama WA Kepo

yang simpel, dan mudah digunakan masyarakat. Aplikasi ini berbasis WhatsApp, yang menghadirkan menu-menu pilihan, yang bisa dipilih masyarakat sesuai kebutuhannya.

“WA Kepo ini platform informasi yang simple dan user friendly. Warga cukup daftar ke WA Kepo, nanti akan muncul menu-menu nya. Jadi simple karena semua orang pakai

WhatsApp,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat memimpin Briefing Staf di

Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, baru-baru ini. Bima mengatakan, menumenu di WA Kepo ini bahkan sangat update dan real time, terkait serapan APBD. Demi memuluskan peluncuran platform informasi berbasis WhatsApp ini, dibutuhkan banyak tenaga IT yang disebar ke seluruh OPD. Tugas tenaga

IT ini untuk mengupdate data dan informasi statis dan juga dinamis.

“Saya minta Diskominfo Kota Bogor bisa launching platform ini pada HJB mendatang dan saya minta platform milik Kota Bogor harus jauh lebih keren,” pintanya. Pihaknya juga belajar kesuksesan Kabupaten Sumedang menurunkan angka stunting. Di Kabupaten Sumedang memiliki database angka stunting yang terus update. Angka hasil penimbangan dan lainnya terpampang jelas, di dashboard kantor Bupati Sumedang. Sehingga bupati bisa langsung intervensi.(ded/c)

Sambungan dari Hal 12

Pedagang daging di Pasar Bogor, Bogor Tengah, Putra, mengatakan bahwa hingga Rabu (12/4) belum terlihat lonjakan pembeli. Konsumen yang datang masih didominasi para pelanggan tetap.

“Masih biasa-biasa saja.

Biasanya mulai ramai saat masuk H-7 lebaran,” kata Putra. Selain daging sapi, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Kemi, pedagang, menyebut harga ayam potong naik sebesar Rp2 ribu dari harga sebelumnya. Yaitu dari Rp33 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram. Sedangkan komoditas sayur-mayur belum mengalami kenaikan.

“Cabai rawit harganya Rp30 ribu per kilogram, cabai keriting Rp30 per kilogram, tomat Rp10 ribu per kilogram. Untuk bawang merah Rp30 ribu per kilogram dan bawang putih Rp28 ribu per kilogram,” kata pedagang sayur, Aceng. Sementara komoditas lain seperti minyak goreng, saat ini di harga Rp15-17 ribu per liter. Harga tertinggi pada minyak goreng kemasan premium yakni Rp17 ribu per liter. Kemudian harga telur ayam ras Rp29 ribu per kilogram, dan telur ayam kampung Rp2,5 ribu per butir. Untuk tepung terigu, dibanderol dengan harga Rp9,5 ribu per kilogram, mentega Rp24 ribu per kilogram, dan gula pasir curah Rp14 ribu. Sedangkan gula pasir kemasan Rp15 ribu per kilogram.(fat/c)

Warga Keluhkan RT Pungut THR

Sambungan dari Hal 12

Akun itu mempertanyakan, apakah pungutan tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Si pemilik akun menyebut pungutan itu dilakukan oleh RT di Kecamatan Bogor Utara.

“Diminta langsung oleh pihak RT, nominalnya bebas, per kepala keluarga,” tulis akun tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Rizka Fadhila, gerak cepat membaca keluhan itu. Ia berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut. Pada dasarnya, pungutan liar itu merupakan penarikan keuangan di luar aturan dan kewenangan, harus ada dasarnya,” tegas Rizka.(fat/c)

ILUSTRAS: Para santri di salah satu pesantren saat mengikuti salah satu acara di sekolahnya.