Hasani Abdul Gani

Gerindra: Sandiaga Harus Izin Prabowo

JAKARTA–Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan secara empat mata dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Pertemuan itu terkait status Sandiaga yang diisukan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keduanya melakukan pertemuan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/1) lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati Sandiaga harus seizin Prabowo jika ingin menghadiri acara partai lain.

“Tercapailah sebuah kesepakatan bahwa menjalin komunikasi dengan kawan-kawan partai yang lain itu lumrah, itu biasa, tapi yang paling penting adalah itu semua harus dikoordinasikan, harus dikomunikasikan, dan semua harus atas persetujuan atau seizin dari partai dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto,” kata Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK) DPP Gerindra Prasetyo Hadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Hadi memastikan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu dipastikan masih berstatus kader Partai Gerindra. Menurut Prasetyo, Sandiaga mengklaim akan tunduk dan patuh pada keputusan partai.

“Hasil pertemuan beliau berdua yang salah satu pointnya adalah sebagai kader Partai Gerindra, tercatat sampai hari ini, Pak Sandiaga tetap tunduk, patuh dan loyal pada keputusan pembina, ketua umum dan keputusan Partai Gerindra,” tegas Hadi.

Hadi juga mengutarakan, Sandiaga akan patuh pada keputusan partai khususnya terkait Pilpres 2024. “Konteksnya berkaitan dengan masalah Pilpres 2024, makna wajib tunduk patuh itu terhadap keputusan partai. Di mana Partai Gerindra sudah mengambil keputusan pada rapimnas mencalonkan kembali Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden,” pungkas Hadi.(jp)

Hasil pertemuan beliau berdua yang salah satu pointnya adalah sebagai kader Partai Gerindra, tercatat sampai hari ini, Pak Sandiaga tetap tunduk, patuh dan loyal pada keputusan pembina, ketua umum dan keputusan Partai Gerindra,”

Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi (OKK) DPP Gerindra

Prasetyo Hadi SOROTAN: Kegiatan bertajuk Birukan Langit Indonesia yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN) di Lapangan Sempur, Kota Bogor, pada Sabtu (14/1), jadi sorotan.

Panwascam Telusuri Dugaan Kampanye Terselubung

BOGOR–Kegiatan bertajuk Birukan Langit Indonesia yang digagas Partai Amanat Nasional (PAN) di Lapangan Sempur, Kota Bogor, pada Sabtu (14/1), jadi sorotan.

Dalam kegiatan yang dihadiri ribuan warga itu, ditemukan adanya indikasi pelanggaran penggunaan fasilitas publik, dan pemasangan baliho Bedjo Santoso. Dimana baliho yang memampang gambar Ketua DPD PAN Kota Bogor tersebut ber tu lis kan bakal calon legislatif (Bacaleg).

Hal itu diungkapkan Ketua Panwascam Bogor Tengah, Andry Simorangkir. Menurut dia, kegiatan yang mengerahkan massa banyak sebenarnya baru pertama kali dilakukan oleh DPD PAN pada 2023 ini.

Oleh karenanya, saat kegiatan itu berlang sung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor langsung menge rahkan jajaran Panwascam di enam keca matan untuk memantau di lapangan. ”Kita semua turun (melakukan pemantauan), memang kami melihat ada baliho yang bertulisan Bacaleg, dan penggunaan fasilitas publik (lapangan sempur),” kata Andry kepada wartawan, Senin (16/1).

Dijelaskan Andry, atas temuan pemasangan baliho jajaranya masih melakukan kajian dan berkoordinasi dengan Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bogor. ”Kami masih kaji berkoordinasi dengan Bawaslu, karena sebenarnya dalam tahap ini kan belum masuk tahapan kampanye, baru sebatas pengundian nomor urut parpol,” papar Andry.

Sedangkan untuk penggunaan Lapangan Sempur masuk ranah Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim).

Namun demikian, pihaknya masih menunggu arahan Bawaslu apakah akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPD PAN Kota Bogor, atau ada rencana berkirim surat imbaian ke seluruh partai politik agar tidak melakukan kegiatan serupa. ”Kegiatan penggunaan lapangan juga sudah mengantungi izin dari Disperumkim termasuk izin keramaiannya. Statusnya Bacaleg juga kan belum tentu maju,” ucap dia.

Pria yang aktif berorganisasi Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI) Cabang Bogor mengaku, Panwascam lebih menitik beratkan pada pencegahan, bukan aduan. Hanya saja, pihaknya mengantisipasi ketika partai lain membuat kegiatan yang sama. ”Karena kita azasnya kesetaraan, nanti takutnya ke depan itu kami gak bisa bisa kok itu bisa,” papar dia.

Apalagi tahapan kampanye baru akan berlangsung pada 24 November 2023. Andry menegaskan, partai politik saat ini hanya boleh memperkenalkan nomor urut partai. ”Foto juga gak apa-apa asalkan tidak mencantumkan Bacaleg. Sama pemakaian fasilitas, sebenarnya fasilitas publik itu gak bisa dipakai tetapi karena belum masuk ke tahapan kampanye, dan belum juga ditentukan oleh KPU tempat-temat mana saja yang bisa dipakai,” tutup Andry.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD PAN Kota Bogor Bedjo Santoso mengaku belum mengetahui terkait adanya temuan yang dilakukan Panwascam Bogor Tengah tersebut. ”Belum tahu,” jawabnya singkat.(ded)

KLARIFIKASI : Kasatpol PP Kota Bogor, Agustiansyah menyambangi markas PDI Perjuangan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatab Tanahsareal, Senin (16/1).

Kasatpol PP Kota Bogor Minta Maaf

Soal Pencabutan Bendera PDI Perjuangan

BOGOR–Insiden pencabutan bendera partai PDI Perjuangan oleh tim tangkas Satpol PP Kota Bogor yang sempat memanas berakhir damai.

Atas hal itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah beserta jajarannya menyampaikan surat permohonan maaf tertulis ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanahsareal, Senin (16/1).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mempertanyakan pencopotan bendera saat HUT PDI Perjuangan kepada Satpol PP Kota Bogor. Sebab, kejadian ini merupakan kedua kalinya terjadi insiden serupa.

“Kami melayangkan surat kepada Satpol PP Kota Bogor untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Hari ini kami menerima itikad baik dari Satpol PP. Dengan kebesaran hatinya Kasatpol PP Kota Bogor Agustiansyah menyampaikan surat permintaan maaf secara terbuka. Tetapi kalau berulang, kami tentu akan melakukan tindakan,” kata Dadang.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengatakan, sejauh ini Satpol PP Kota Bogor dikenal sebagai instansi yang humanis. Namun rupanya hal itu diang gap hanya ada di ranah media sosial.

Sebab pada kenyataannya, ada insiden yang menyinggung dan melukai PDI Perjuangan dengan pencabutan atribut partai. Jika kesalahan dalam bentuk administrasi, PDI Perjuangan siap untuk dikoreksi serta menerima kesalahan untuk saling memperbaiki.

“Saya berharap ini merupakan kejadian terakhir, dan tidak terjadi di kemudian hari. Sebaiknya koordinasi dan komunikasi agar tidak semena-mena melakukan pencopotan atribut partai. Untuk Kota Bogor lebih kondusif,” ucap Atty.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah menjelaskan, setelah kejadian beberapa waktu lalu, pihaknya menyambangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor untuk bersilaturahmi serta mengantarkan surat permohonan maaf dan klarifikasi kepada pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Bogor terkait penertiban yang dilakukan.

“Bukan bicara siapa salah dan benar, tapi kebesaran hati kami untuk meminta maaf. Untuk menjaga silaturahmi seluruh elemen masyarakat di Kota Bogor. Surat permintaan maaf diterima Ketua DPC didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan dan disaksikan oleh pengurus dan kader,” ujar dia.

Ia menjelaskan, insiden bermula dari penca butan bendera oleh tim tangkas yang patroli setiap hari di wilayah pusat Kota Bogor. Untuk pemasangan atribut par tai, biasa ada tembusan dari Badan Kesbangpol Kota Bogor ke Satpol PP Kota Bogor.

“Saat kami melakukan pencabutan, belum ada suratnya. Itu diakui ketua dan sekretaris DPC soal surat belum ada surat. Dan saya juga melakukan kesalahan, karena tidak komunikasi terlebih dahulu,” ucap dia.

Agustiansyah memastikan, setelah pencabutan atribut partai dirinya memastikan pada sore harinya terpasang kembali. ”Ditambah sudah ada surat permohonan yang ditembuskan ke Satpol PP. Selama sesuai ketentuan dipatuhi, kami tidak akan melakukan pencabutan. Ini pelajaran untuk kami, agar kedepannya lebih baik lagi,” tukas dia.(ded)

(DOK JAWAPOS.COM) DUKUNGAN: Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pernyataan sikap delapan partai politik untuk mendukung sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari proses demokrasi.

Proporsional Terbuka Diterima Semua Kalangan

JAKARTA–Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pernyataan sikap delapan partai politik untuk mendukung sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan didasari pemikiran rasional dengan basis tindakan moral yang benar.

Kedelapan parpol tersebut diantaranya Golkar, PKS, PAN, PKB, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP dan Partai Gerindra.

“Kedelapan fraksi itu tidak sedang bermain-main. Tidak bercanda. Ya itu sangat serius,” kata Saleh kepada wartawan, Senin (16/1).

Saleh menuturkan, kedelapan fraksi ingin mengedepankan kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih representatif, aspiratif, akomodatif, dan diterima hampir semua kalangan.

“Di DPR saja pun diterima mayoritas, apalagi di masyarakat,” ucap Saleh.

Saleh mengungkapkan, jika ada yang menilai hanya sekedar ‘horehore’, justru itu malah yang becanda. Ia juga menyampaikan sikap itu adalah bagian dari demokrasi yang bisa diskusikan dan diskursus di ruang publik.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam me nyam paikan pendapat. Kedelapan partai tentu menyadari betul bahwa semua akan kembali kepada MK.(jpc)

GRAHA PENA BOGOR

JL KHR ABDULLAH BIN NUH NO 30 TAMAN YASMIN BOGOR