5.425 Hektare Lahan Tunggu Legalisasi

Semua

Dimanfaatkan

Warga di Kawasan Hutan

CIBINONGNasib ribuan bidang tanah masyarakat di kawasan hutan Kabupaten Bogor, kini bergantung pada

Tim Penyelesaian Penguasaan

Tanah dalam rangka Penataan

Kawasan Hutan (PPTPKH).

Tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut, bertugas meninjau dan memverifikasi usulan Pemda

Kabupaten Bogor terkait penyelesaian permasalahan tanah di kawasan hutan.

Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Eko Mujiarto menyebut, ada sebanyak 5.425 hektare dengan 21.879 bidang tanah di kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.

“Terdiri dari permukiman dan prasara sarana fasilitas umum mulai dari jalan, sarana pendidikan, kesehatan, kantor desa dan lain sebagainya, termasuk sarana ibadah atau berkaitan dengan sosial,” ungkapnya, Jum’at, (16/6).

Menurut dia, jumlah itu tersebar di 71 desa dari 22 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Sementara lebih dari 6 ribu kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan hutan.

Dengan kehadiran tim PPTPKH, Eko berharap, penyelesaian permasalahan tanah di kawasan hutan dapat menemukan titik terang. Terlebih, masyarakat mendapatkan pelepasan hak atas tanah yang dimanfaatkannya KLHK.

“Tergantung hasil tim terpadu, kita tunggu apakah merekomen- dasikan rumah warga diberikan pelepasan hak, atau legalisasi hutan sosial atau, legalisasi yang lainnya,” kata dia. Kata dia, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 10 kabupaten di Jawa Barat yang tengah didatangi tim PPTPKH. Tim tersebut datang sejak 13 hingga 19 Juni 2023 untuk melakukan peninjauan lapangan.

Selanjutnya, Ketua Tim PPTPKH KLHK, Omo Rusdiana mengungkapkan, program ini penting untuk dilakukan yang nantinya akan menjadi bahan internalisasi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Misalnya pengelolaan hutan yang berbasis masyarakatnya itu bisa berkembang lebih baik sehingga Bogor ini lingkungannya tambah baik,” ungkap dia.

Kemudian, Koordinator Bidang Pertanahan Kemenko Perekenomian diwakili Analisis Perekonomian, Hikmat Megandana, menambahkan, PPTPKH merupakan bagian dari program strategi nasional bernama reforma agraria. Reforma agraria ini termasuk dalam program Nawacita

Presiden RI dan merupakan program strategis nasional di program pemerataan ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan dampak langsung melalui pensertifikatan tanahtanah yang sudah dikuasai, salah satunya kawasan hutan.

“Melalui kegiatan ini kami mendorong percepatan reforma agraria, salah satunya dengan peningkatan SDM. Tim teknis di Kemenko terus dilatih, Dengan harapan agar implementasi di lapangan bisa terlihat,” tandas dia.(cok/c)

TAK BERNYAWA: Tim relawan dan BPBD serta polisi mengevakuasi jenazah bocah yang hanyut di aliran Sungai Ciliwung.