MIMBAR BEBAS Tarif Air PDAM Naik, Rakyat Semakin Terbebani!

BARUBARU ini masyarakat melakukan aksi penolakan untuk menolak kenaikan tarif air PDAM. Para perempuan dari berbagai kalangan yang tergabung dalam Koalisi

Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu menolak rencana kenaikan tarif air bersih Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu. Penolakan itu disampaikan kepada para wakil rakyat, da lam audensi di gedung DPRD Indramayu, Jumat (27/1/2023).

Mereka diterima langsung

Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292 RS Azra (0251) 8318456

RS Hermina Mekarsari (021) 29232525

RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610

Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435

RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 350658, (0251) 8320467

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724

Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396

Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000

Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055

Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567

RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900

RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591

RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251)

Menuntaskan

Masalah

Kemiskinan

INDONESIA merupakan negara yang kaya akan SDA (sumber daya alam). Namun, kemiskinan tetap terjadi diberbagai daerah, bahkan sampai menimbulkan kemis kinan ekstrim. Yogyakarta yang tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa tercatat memiliki angka kemiskinan sebesar 11,49 persen, melebihi rata-rata nasional yaitu 9,57 persen. Jika menggunakan rata-rata nasional, maka terdapat sekitar 26,16 juta penduduk miskin di Indonesia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan terjadinya salah kelola SDA, dan juga pengelolaan SDA yang diserahkan pada swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Juga karena taraf hidup yang buruk dan upah minimum yang tidak memadai, pendidikan yang rendah, dan pengangguran yang terus meningkat.

Pemerintah harus segera memberi solusi tuntas untuk masalah ini. Karena kewajiban negaralah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan.

Dalam sistem Islam, pengelolaan SDA wajib diserahkan kepada negara, karena SDA adalah milik umum dan negara hanya sebagai pengelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan SDA yang dikelola oleh negara maka bisa mengurangi pengangguran dengan mempekerjakan penduduk untuk mengelola SDA. Sehingga kehidupan pendudukpun terjamin dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

Taqiya Mumtaza Yogyakarta

oleh Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin dan sejumlah ketua serta anggota komisi DPRD. Salah seorang perempuan asal Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Lili Marlina (34 tahun), mengatakan, rencana kenaikan tarif PDAM sebesar 30 persen sangat memberatkan.

Selain di Indramayu, kabar kenaikan tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terjadi di berbagai daerah. Misalnya, di Surabaya yang dikabarkan telah naik dari Rp600 menjadi Rp2.600.

Palembang juga akan naik pada Maret 2023 sesuai kategori sosial 7,5%, pelanggan rumah tangga 15%, dan kategori niaga 17,5%. Kota Bandung bahkan sudah menaikkan tarif PDAM dari Rp 1.000 per meter kubik (m3) naik menjadi Rp 9.000/ m3 pada Desember 2022. Air adalah kebutuhan pokok setiap individu, dengan adanya kenaikan tarif PDAM dalam kehidupan yang serba susah hari ini jelas akan menambah beban rakyat. Mirisnya lagi ketika rakyat harus mengeluarkan uang untuk memanfaatkan

MinyaKita Mulai Langka

MASYARAKAT resah. Minyak goreng (migor) bersubsidi merk MinyaKita mulai langka. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, penyebab langkanya MinyaKita karena migor tersebut diperjualbelikan secara online. Menurutnya, MinyaKita diperuntukkan khusus masyarakat ekonomi kurang mampu sehingga tak boleh diperjualbelikan bebas. Mengingat, ketersediaan MinyaKita terbatas, seharusnya hanya diperjualbelikan di pasar tradisional (4/2).

Permasalahan migor di negeri ini tampak masih ruwet. Kebijakan pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) urung menyolusi masalah. Tentunya, tidak hanya masyarakat ekonomi bawah yang membutuhkan migor murah. Tapi juga mereka yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM). Sejak terjadinya kenaikan harga migor pada Oktober 2021, begitu banyak UKM yang gulung tikar. Di saat pemerin- tah menggiatkan program UMK, di saat bersamaan belum mampu menyelesaikan karut marut salah satu bahan pokok tersebut.

Miris. Indonesia sebagai negara dengan lahan sawit terbesar di dunia, tapi masyarakatnya kesulitan mendapat migor murah. Padahal, dengan lahan sawit 10 juta hektar lebih, Indonesia mampu memproduksi sekitar 43,5 juta ton kelapa sawit setiap tahunnya. Patut menjadi fokus perhatian, Indonesia memiliki kebun sawit sendiri hingga tak seharusnya menjual migor sesuai harga pasar dunia untuk rakyatnya. Bahkan, seharusn ya Indonesialah yang mengendalikan pasar dunia, bukan dikendalikan.

Andaipun, Indoensia belum mampu mengendalikan pasar dunia, setidaknya mampu memuaskan rakyat dengan menjamin ketersediaan migor murah, kualitas ‘wah’ . Apalagi, migor merupakan komoditas penting yang berpotensi menciptakan konflik horizontal karena berkaitan dengan urusan perut. Namun, cita-cita mensejahterakan rakyat dengan menyediakan migor murah menjadi sulit dilakukan ketika melihat kenyataan, kebun sawit serta pabrik-pabrik pengelolaan migor dikuasai perusahaan swasta dan asing. Disinilah pemerintah patut mengevaluasi diri. Investasi swasta dan asing dalam pengelolaan lahan sawit, menciptakan monopoli harga. Sehingga pemerintah pun tak lagi kuasa. Kebijakan harga migor yang berkasta-kasta, melahirkan kejahatan baru seperti penimbunan dan permainan harga di pasaran. Andai saja, oligarki tidak menguasai negeri ini, dengan mencari formula sistem terbaik, pemerintah pasti mampu menyediakan harga migor murah dengan kualitas ter baik. Sehingga masyarakat bawah tidak terus menerus dirugikan.

Ikhty Inqilby