Bima Arya Sebut Dedie Bakal Gantikan Posisinya

Bawaslu: Itu Pelanggaran

BOGOR–Sambutan Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang mendoakan Dedie A Rachim menjadi wali kota Bogor pada Pemilu 2024 mendatang, di perhelatan Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2023 berbuntut panjang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kota Bogor menyebut sambutan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan alias masuk dalam kategori Pelanggaran

Pemilu, karena melakukan ajakan.

“Saat ini memang itu gak boleh, karena partai politik pun diberikan keleluasaan sosialisasi bendera dan nomor urut partai, tapi dia tidak boleh mengajak untuk memilih partainya atau calon anggota legislatif (caleg)-nya,” kata Anggota

Bawaslu Kota Bogor, Firman Wijaya kepada wartawan, Senin (6/2).

Meski sudah dianggap melanggar, diakui Firman, Bawaslu belum bisa menindaklanjuti hal ini. Karena, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan atas persoalan tersebut.

“Sampai saat ini memang untuk terkait dugaan Pak Wali (Bima Arya) belum ada laporan ke kami Bawaslu, karena kan gini setiap Pengawasan Pemilu itu hasilnya berupa laporan hasil pengawasan, dan itu memang gak ada sampai hari ini informasinya,” ucap dia.

Oleh karenanya, Bawaslu Kota Bogor hingga kini masih menunggu laporan hasil pengawasan atau LHP.

Dijelaskan Firman, ada dua sumber yang bisa melaporkan adanya temuan Pelanggaran Pemilu. Pertama, laporan dari masyarakat atau kedua hasil Pemantauan Pemilu atas adanya pelanggaran tersebut.

“Nah kemarin nih Pemantau Pemilu yang hadir di CGM belum melaporkan.

Kalau sudah ada laporan ya kami tindaklanjuti. Tapi untuk sampai ke ketemuan itu harus berangkat dari LHP dan itu belum ada,” ungkap dia.

“Kecuali ada (masyarakat) yang melaporkan, kami tindaklanjuti,” tukas dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut jika Wakil Wali Kota Bogor saat ini, Dedie A Rachim, akan meneruskan tongkat kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Kota Bogor.

“Soulmate saya, Insyaallah Wali Kota Bogor mendatang, Wakil Wali Kota Bogor Kang Dedie Rachim. Diaminkan gak? Terima kasih,” kata Bima Arya dalam sambutannya. Khusus untuk Ridwan Kamil, Bima Arya meminta restu warga Kota Bogor, agar lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu dapat memimpin Indonesia, ketika jabatannya sebagai gubernur berakhir pada September 2023.

“Mari doakan Kang Emil bisa menyelesaikan tugas dengan khusnul khotimah.

Mari doakan agar Kang Emil diberikan kesempatan mengemban amanah yang lebih tinggi lagi. Memimpin Indonesia,” ungkap Bima.(ded)

BERMASALAH: Wali Kota Bima Arya memeluk Dedie A Rachim pada pembukaan perhelatan Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2023 Minggu (5/2).

Golkar Teratas, NasDem-PDIP Ketat

BOGOR–Partai Golkar menempati posisi teratas hasil Polling Parpol Pemilu 2024 yang digelar Radar Bogor, 23 Januari-5 Februari 2023.

Partai berlambang Pohon Beringin itu, meraih 41 persen suara, jauh meninggalkan para pesaingnya.

NasDem dan PDIP, menyusul di posisi kedua dan ketiga. Nasdem memperoleh 15 persen suara, terpaut tipis dengan PDIP (14 persen).

Posisi keempat hingga ketujuh jauh tertinggal dari tiga partai teratas, Golkar, NasDem dan PDIP. Di tempat keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan empat persen suara, kemudian PKS meraih tiga suara, Gerindra dua perse suara dan Demokrat hanya satu persen suara saja.

Sementara, 11 parpol peserta Pemilu 2024 lainnya, tak memperoleh dukungan suara. Seperti Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, PSI, Perindo, PPP dan

Partai Ummat. Menanggapi itu, Ketua DPD Partai

Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy, menyebut hasil polling yang dilakukan Radar Bogor setidaknya menunjukan mesin partai yang berjalan dengan baik, meski belum tentu merepresentasikan hasil sebenarnya pada Pemilu 2024. Namun demikian, hasil tersebut dapat menjadi dasar dan acuan untuk bisa memacu lebih semangat lagi.

“Kami memperkuat kerja-kerja partai, sehingga nanti pada saatnya, partai dapat meraih suara yang maksimal,” kata Rusli Senin (6/2).

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor itu, berharap hasil Pemilu 2024 yang akan datang Partai Golkar mendapat hasil yang baik, dan dapat diwujudkan dengan kerja keras untuk kemaslahatan warga Kota Bogor.

“Kontribusi semuanya akan diperhitungkan sekecil mungkin, intinya bagaimana dapat membangun, menjaga, dan merawat mesin partai agar tetap berjalan,” ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Rusli juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat atas polling yang dilakukan Radar Bogor.

“Saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi atas polling Parpol Pemilu 2024 yang dilakukan Radar Bogor,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPC PDI

Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata merespon baik hasil polling yang menunjukan PDI Perjuangan berada di urutan ketiga atas bersama Golkar, dan Partai NasDem. “Kita bersyukur PDI Perjuangan melalui polling masih ada di urutan teratas, meski tidak bisa dijadikan ukuran pasti tingkat elektabilitas partai di Kota Bogor tetapi itu sebagai bukti warga Bogor masih mengapresiasi kinerja partai, sehingga masih setia untuk memilih PDI Perjuangan,” ucap Dadang.

“Saya juga berterimakasih kepada Radar Bogor yang telah membuat polling, yang pasti ini tetap tidak menjadikan kita terlena, tetapi menjadi pemicu untuk terus bekerja bagi rakyat,” ungkap dia. Kemudian, dilanjutkan Dadang warga Kota Bogor sendiri memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga mereka cukup rasional dalam memilih prtai, maupun kader yang nantinya menjadi caleg. “Mana caleg atau partai yang bekerja untuk masyarakat atau tidak,” imbuh dia. Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bogor, Benninu Argoebie menambahkan, dari hasil polling Parpol Pemilu 2024, yang menempatkan berada di urutan tiga teratas yakin menujukan sudah terbentuk mesin partai hingga ke tingkat ranting.

Pria yang akrab disapa Bang Benn itu, juga optimis pada Pemilu mendatang dapat menambah kader perwakilan dari Partai NasDem di Kota Bogor. (ded)

Bawaslu Butuh Anggaran Rp53 Miliar

CIBINONG–Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu Kabupaten Bogor, butuh biaya sebesar Rp53 miliar untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.

Anggaran itu, akan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan mulai dari rangkaian hingga pelaksanaan Pilkada mendatang.

“Kita sudah mengajukan sekitar Rp53 miliar, masih dalam proses dan belum terealisasi,” Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, Senin (6/2/2023).

Selain itu, Irvan menuturkan, pihaknya juga mengajukan permohonan bantuan mebeler serta alat tulis kantor untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor.

“Kita belum menghitung secara detail berapa kebutuhannya, namun kita butuh beberapa seperti kursi, meja dan lainnya, mungkin ada aset pemda yang tidak terpakai bisa digeser ke kantor kita,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Irvan, pihaknya juga meminta ke Pemkab Bogor untuk memberikan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memaksimalkan tugas, peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan Pemilu 2024.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjelaskan, kebutuhan biaya Bawaslu Kabupaten Bogor kemungkinan tidak akan seluruhnya ditanggung oleh APBD Kabupaten Bogor.

“Karena ini nyambung juga dengan Pilgub (pemilihan gubernur), jadi kita cost sharing dengan Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

Untuk mekanismenya, lanjut Wildan, 60 persen dari anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, dan 40 persen dari APBD Provinsi Jabar. Menurutnya, hal ini serupa dengan pelaksanaan Pilkada 2018 lalu.

Anggota PPS Diduga Pengurus Parpol

BOGOR–Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bogor Utara, Kota Bogor, mendalami kasus dugaan salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Cibuluh yang merupakan pengurus atau anggota partai politik (parpol).

Pendalaman temuan ini berdasarkan hasil penyelidikan Panwascam Bogor Utara yang sudah teregistrasi sejak Selasa, (22/1).

Ketua Panwascam Bogor Utara, Rasyid Ridho mengatakan, awalnya kasus ini bisa masuk ke tahap pendalaman berawal dari adanya aduan dari masyarakat, yang melaporkan langsung ke Kantor Sekretariat Panwascam Bogor Utara.

Kemudian, pihaknya melakukan tahap klarifikasi terhadap pelapor tersebut, sehingga yang bersangkutan menunjukan beberapa bukti keterlibatan anggota PPS ini sebagai pengurus Parpol.

“Setelah dilakukan klarifikasi beliau menunjukan bukti-buktinya ada foto, dan satu orang saksi,” kata Ridho kepada wartawan Senin, (6/2).

PELANTIKAN : Pelantikan 204 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih oleh KPU Kota Bogor, di SKI Tajur, Kecamatan Bogor Timur pada Selasa, (24/1) lalu.

Usai mendapatkan bukti-bukti pendukung, pihaknya langsung melakukan tahap klarifikasi terhadap anggota PPS yang diduga sebagai pengurus Parpol tersebut.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap terlapor, dia menyatakan tidak mengakui sebagai anggota atau pengurus Parpol,” ucap Ridho.

“Disitu dia juga bercerita, sempet ketika mendaftar ke PPS, terus di skrining SIPOL tercantum di partai.

Nah beliau menyangkal dan sudah melakukan klarifikasi ke KPU,” sambung dia.

Akan tetapi, selang berjalannya waktu, pelapor kemudian menyerahkan bukti tambahan ke Panwascam Bogor Utara.

Di mana, bukti itu merupakan foto yang menunjukan terlapor sedang mengadiri acara salah satu parpol, yang mana peserta dari kegiatan tersebut hanya dihadiri para pengurus

Parpol. “Ada fotonya. Di dalam fotonya ada background partai, bertuliskan bahwa kegiatan itu khusus untuk bagi anggota yang ber-KTA. Kan jelas itu,” ungkap dia.

Atas itu, pihaknya langsung mengklarifikasi kembali kepada yang bersangkutan, namun dibantah terlapor.

“Dia menganggap bahwa dia bukan bagian dari partai tersebut. Di klarifikasi di sumpah,” lanjut Ridho.

Atas hal tersebut, diakui Ridho, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap salah satu pengurus parpol yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bogor dari Dapil Bogor Utara, serta anggota KPU Kota Bogor. “Rencananya besok (hari ini,Red) kami melakukan pemanggilan. Di Kantor Sekretariat Panwascam Bogor Utara,” ujar Ridho. Diketahui, KPU Kota Bogor baru saja melantik anggota PPS terpilih pada Pemilu 2024 di SKI Tajur, Kecamatan Bogor Timur pada Selasa, 24 Januari 2023. (rur)

Gubernur Sebaiknya

Dipilih Pusat

BOGOR–Wacana penghapusan jabatan gubernur hasil pilkada yang dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dinilai tepat. Musababnya, hanya bupati/wali kota yang lebih mengetahui kondisi sebenarnya wilayah yang dipimpin. Hal ini diungkapkan akademisi Univer sitas Pakuan (Unpak), R. Muhammad Mihradi. Menurutnya, titik berat otonomi daerah (otda) ada di pemerintah kabupaten/kota. Bukan di provinsi.

“Fungsi gubernur lebih kepada melakukan kordinasi, dan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebab, titik sentral utama demokrasi itu ada di kabupaten/kota, karena punya wilayah serta kepentingan daerah,” ujar Mihradi ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/2) kemarin. Ia mengatakan, peniadaan pilkada gubernur secara langsung bisa menekan anggaran. Hanya saja hal itu harus didukung sistem demokrasi yang lain. Seperti penyederhanaan jumlah parpol, polarisasi di masyarakat, kemudian demokrasi kurang optimal. Sebab, akan tercipta kondisi di mana representasi keterwakilan masyarakat tidak berimbang. “Ada saja parpol yang suaranya minimal, tapi memiliki kewenangan dan hak yang sama dengan partai lain, itu juga tidak sehat.”(rur)

Itu pun pengalokasiannya kemungkinan besar akan dibagi pada APBD 2023 dan APBD 2024.

“Tidak sekaligus di APBD 2023, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri seperti apa,” tambahnya

Kebutuhan anggaran itu, nantinya diperuntukkan bagi pembayaran honor tim pengawas, operasional, serta perjalanan dinas Bawaslu.

“Kebanyakan untuk honor tim pengawas, operasional, perjalanan dinas dan sebagainya mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat PPS(panitia pemungutan suara),” tandas Wildan.(cok)