BOGOR RAYA Dishub Tolak TPPAS Nambo Beroperasi

CIBINONGDinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor menolak dengan tegas beroperasinya Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut - Nambo. Padahal, DLH Provinsi Jawa Barat berencana mengoperasikan TPPAS tersebut, dalam waktu dekat.

“Karena tidak sesuai DED (detail engineering design) yang telah disepakati, kami menolak TPPAS Nambo untuk beroperasi,” ujar Sekretaris DLH Kabupaten Bogor, Endah Nurmayanti, Senin (6/2). Endah menjelaskan, DED TPPAS Nambo berubah setelah direncanakan bakal beroperasi. Meskipun sejak awal disepakati bahwa TPPAS Lulut - Nambo akan mengolah sampah menjadi briket melalui pembakaran, namun terakhir berubah hanya menjadi tempat daur ulang sampah. Pihaknya pun menilai hal tersebut terkesan dipaksakan. Apalagi berpotensi berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Klapanunggal dan sekitarnya.

“Kalau hanya daur ulang sampah, jelas kita menolak. Karena seharusnya sampah itu dipilah dan diolah. Belum lagi soal belum adanya IPAL (instalasi pembuangan air limbah), maka ini akan berdampak kepada masyarakat,” jelas Endah. Namun demikian, pihaknya menegaskan jika penolakan ini bukan berarti Pemkab Bogor menolak keras TPPAS Lulut - Nambo beroperasi. Melainkan menagih komitmen awal yang menjaga agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kalau menimbulkan dampak negatif dari pembuangan dan pengelolaan sampah, warga Kabupaten Bogor yang terdampak. Kami akan setuju jika semuanya sudah sesuai komitmen,” tukasnya.(cok/c)

4.754 Aparatur Desa Terima Jaminan Kesehatan

GENCAR: Tampak suntikan vaksin sebelum diberikan kepada warga yang ikut vaksinasi. Awal 2023, Pemkab kembali menerima tambahan dosis untuk vaksin 1-2 serta Booster.

CIBINONGSebagai ujung tombak pemerintah daerah, aparatur pemerintah desa perlu mendapat jaminan kesehatan yang layak.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengklaim telah memberikan jaminan kesehatan kepada 4.754 aparatur desa sejak awal program ini berjalan pada 2020 lalu.

FOTO : HENDI/RADAR BOGOR

Dinkes Terima Tambahan Booster Kedua

Ingin Vaksin, Datang ke Puskesmas

CIBINONGDinas Kesehatan Kabupaten Bogor menerima tambahan 2.000 vial dosis vaksin Covid-19 dari Pemprov Jawa Barat.

Per Senin (6/2), total vaksinasi yang diterima dan telah diberikan ke masyarakat Kabupaten Bogor seba- nyak 8.981.627 dosis atau 68,05 persen. “Untuk vaksin booster, baru datang kemarin (dosis), dapatnya 2.000 vial, “ ucap Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana.

Dari jumlah itu, kata Adang, sangat kurang dari yang diajukan sebanyak 5.000 vial. Meski demikian, tambahan dosis tersebut

Tarif Parkir Capai Rp50 Ribu

CISARUAAksi getok tarif parkir di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kembali terjadi.

Terbaru video memperlihatkan wisatawan yang menjadi korban getok tarif parkir viral di media sosial.

dalam video yang tersebar di media sosial Twitter @txtdaribogor Disebutkan, tarif parkir mobil di warpat (warung Patra ) Puncak digetok Rp50 ribu.

Menanggapi hal itu, Camat Cisarua, Ivan Pramudya mengatakan, Muspika Kecamatan Cisarua sudah melakukan pengecekan ke lokasi yang diduga menjadi lokasi getok parkir tersebut.

“Tadi, saya bersama dengan Satpol PP, Polsek Cisarua dan Koramil sudah mendatangi lokasi,” katanya kepada Radar Bogor , Senin (6/2).

Ivan memaparkan, lokasi getok tarif parkir itu, bukan berada di Wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bo gor. Melainkan, masuk wilayah Kabupaten Cianjur.

“Itu lokasinya parkir di pinggir jalan di Puncak Pass. Itu sudah masuk Cianjur,” paparnya.

Kata ivan, soal getok tarif parkir di kawasan puncak ini merupakan parkir liar. Adapun hasil pemeriksaan di lapangan sore tadi, kata Ivan, akan disampaikan ke Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Bogor.

Karena, jika harus ada penertiban, maka arah penertibannya akan dilakukan oleh dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. “Dulu kan pernah disegel sama Dishub juga,”paparnya.

Ia berharap getok tarif parkir di puncak tidak terjadi lagi. Karena dengan adanya getok tarif parkir tentunya bisa membuat kunjungan wisatawan anjlok.

“Nanti banyak wisatawan yang kapok, jadi saya minta agar tidak ada lagi getok tarif parkir di Puncak, Kabupaten Bogor ini,” tukasnya. (all/c) dapat diberikan kepada 10 ribu warga yang belum menerima vaksin booster.

“Satu vial itu kan bisa untuk 10 orang, jadi yang akan divaksin dikumpulkan dulu dan diberikan vaksin dalam satu waktu,” jelasnya. Sementara itu, capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor untuk dosis ketiga atau booster pertama sebanyak 1.609.210 dosis atau 44,00 persen. Sedangkan untuk dosis keempat atau booster kedua baru mencapai 10.041 dosis atau 3,45 persen. Adang menginfokan, bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin mendapat vaksin booster, bisa datang ke puskesmas terdekat.

Masyarakat hanya perlu membawa bukti keterangan vaksinasi sebelumnya, yang juga bisa diakses di aplikasi PeduliLindungi dengan jarak penyuntikan vak sin sebelumnya adalah tiga bulan.(cok/c)

“Melalui jaminan kesehatan ini, kami memastikan bahwa semua perangkat desa terlindungi kesehatannya hingga fasilitas layanan kesehatannya, khususya para aparatur desa yang ada di seluruh Kabupaten Bogor,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, Senin (6/2). Dia menjelaskan, mekanisme jaminan kesehatan tersebut dilakukan dengan cara bantuan pembayaran iuran bagi aparatur desa sebesar lima persen dengan ketentuan empat persen dari APBD Kabupaten Bogor dan satu persen dari APBDesa, utamanya ADD atau dana lain selain Dana Desa. Selain bagi aparatur desa, jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi lima jiwa yang terdiri dari satu orang kepala atau perangkat desa, satu orang istri/suami dan tiga anak berdasarkan urutan kelahiran.

“Mudah-mudahan setelah jaminan kesehatan ini kita tanggung, semua perangkat desa mulai dari kepala desa sampai dusun mereka bisa terlindungi, terjamin kesehatannya dan makin merasa nyaman juga, lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kinerjanya,” jelas Renaldi. Terpisah, Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Udin Saputra menyambut baik program tersebut. Dari yang sebelumnya punya jaminan kesehatan mandiri dan bahkan harus bayar sendiri, kini mendapat bantuan iuran Pemkab Bogor.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Bogor, kami sangat terbantu yang tadinya belum punya, yang mandiri sekarang kami semua dipastikan terfasilitasi jaminan kesehatannya,” tandasnya.(cok/c)

Tim medis menyuntikkan vaksin kepada salah saorang aparat di tingkat desa. Pemkab klaim sudah memastikan semua sudah divaksin