3 minute read

Keadilan Kian Bias

KASUS penabrakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), berinisial HAS, yang melibatkan purnawirawan Polri, tengah hangat disorot publik. Dari serangkaian pemeriksaan, mahasiswa yang sudah tak bernyawa ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya, karena kelalaian korban saat berkendara, hingga akhirnya nahas tertabrak kendaraan sang purnawirawan. Penyelidikan pun dihentikan karena tersangka telah tewas.

Tentu saja, keputusan polisi ini terkategori cacat hukum.

Karena sang purnawirawan tak menolong korban saat meregang nyawa. Malahan, justru meninggalkannya. Bukankah, ini juga suatu bentuk kelalaian?

Drama ketidakadilan berulang kali dipertontonkan di negeri ini. Dimana para penguasa memiliki kebebasan bertindak dan menetapkan hukum suatu masalah. Lembaga penegak hukum pun semakin menampakkan jati dirinya. Memutar balikkan fakta hingga tampak sedemikian rupa. Walhasil, keadilan tak berdaya di tengah himpitan sistem yang bobrok.

Inilah cerminan buruknya aturan buatan manusia. Tak layak dijadikan sandaran. Tak layak jadi standar baik salahnya perbuatan.

Buruknya wajah keadilan di tengah sistem demokrasi sekulerisme yang kapitalistik.

Sistem demokrasi memberi ruang yang bebas untuk manusia dalam membuat aturan. Sesuai kehendak dan kepentingannya. Tanpa peduli segala akibat yang akan ditanggung masyarakat. Diperparah dengan sifatnya yang kapitalistik. Hukum dan keadilan dapat ditukar dengan sejumlah materi. Hukum pun dapat dibuat sesuai pesanan penguasa. Sistem ini merusak nilai keadilan yang sesung_ guhnya. Hilangnya aturan agama yang seharusnya dijadikan pondasi pengaturan kehidupan, menghilangkan rasa keadilan yang seharusnya diterapkan. Keadilan tak bisa ditegakkan karena keburukan penerapan sistem destruktif.

Tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Memprihatinkan.

Selayaknya sistem yang rusak ini sesegera mungkin dicam- pakkan. Karena menimbulkan kezaliman di tengah masyarakat. Sama sekali tak dapat menampakkan keadilan di tengah kehidupan. Sistem usang ini harus sesegera mungkin diganti dengan sistem yang menjaga keamanan dan dapat menegakkan keadilan di tengah umat. Yaitu sistem yang berpondasikan aturan agama sebagai aturan kehidupan. Karena aturan agama sejatinya mengembalikan posisi manusia sebagai penegak dan pemelihara keadilan di dunia. Sebagai implikasi ketakwaannya kepada Sang Pencipta.

Yuke Octavianty Forum Literasi

Muslimah Bogor air, ternyata pelayanan air PDAM hanya dapat digunakan untuk beberapa keperluan saja, namun tidak layak untuk diminum. Sehingga rakyat harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air untuk layak diminum.

Padahal SDA, terutama air di negeri ini, sangat melimpah. Namun sayang, banyak dikuasai oleh swasta kemudian dikomersialkan untuk umum. Setidaknya ada 100 lebih perusahaan air non-PDAM di negeri ini.

Seharusnya air ini dijamin oleh Negara, tanpa harus bayar. Karena jika kembali pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Berarti, air adalah kekayaan alam yang seharusnya dikelola negara yang tidak boleh dikuasai oleh swasta, kemudian Negara memberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis.

Lia Suliawati

Jebakan Utang

GEMAH ripah loh jinawi dahulu menjadi sebutan bagi negeri ini. Kekayaannya luar biasa banyak, bahkan menjadi incaran negeri lain. Hanya saja, akhir tahun 2022 ini, Indonesia memiliki utang mencapai Rp7.554,25 triliun. Besarnya utang tersebut sesungguhnya tidak relevan dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Ke mana larinya semua SDA itu, jika ternyata di satu sisi utang membengkak dan angka kemiskinan turut meningkat? Dari sini kita sadar bahwa ada kesalahan dalam kelola negeri ini. Dimana kekayaan alam tidak dikelola negara tapi diberikan kepada swasta. Sejatinya juga, utang adalah alat bunuh diri politik bagi negara yang bersangkutan. Apalagi dalam sistem kapitalisme yang begitu memuja uang. Utang adalah senjata untuk menikam negara-negara yang lemah secara politik sehingga ekonominya bisa dijajah secara terus-menerus. Dengan kata lain, utang negara adalah jebakan yang bahkan bisa membuat kedaulatan negara pengutang tergadaikan. Berkaca kepada kisah Zimbabwe dan Sri Lanka yang terjerat utang. Utang tidak membuat kedua negara tersebut terbantu ekonominya, melainkan makin terperosok jauh ke dalam krisis. Keduanya tidak mampu membayar utang kepada kepada kreditur. Akibatnya, krisis ekonomi di sana sampai harus menumbalkan rakyatnya. Aset-aset BUMN di negaranya pun terpaksa dikuasai pihak kreditur akibat gagal bayar utang. Lantas, apakah kita hendak diam saja dan membiarkan Indonesia senasib dengan Zimbabwe dan Sri Lanka?

Hendaknya, negeri ini harus segera menyadarinya bahwa sistem kapitalisme, menjadikan negeri ini terperosok kepada kesengsaraan. Perlunya negeri ini kembali kepada aturan dari sang Pencipta alam semesta. Srimel Ibu Peduli Generasi

KEHILANGAN STNK R2 Hnd, Orange Pth, 2015, F3916IU, Nk:MH1JFM229FK263314, Ns:JFM2E2253533, an.Surtini, Kp.Tarikolot Rt.5/7, Citeureup, Kab.Bgr (PKT1-23000162-24,31/01,07/02/23)

STNK R2 Hnd, Htm, 2017, F3570FBF, Nk:MH1JFZ119HK510324, Ns:JFZ1E1489260, an.Iim, Kp.Sukamulya Rt.2/7, Sipayung, Sukajaya, Kab.Bgr. (PKT1-23000288-07,14,21/02/23)

RUMAH DIJUAL Rumah dijual lok : Jl.Pakuan Ciheuleut Bogor Timur, luas 50M2, sertifikat, 2 lantai, ada kost2an. Harga 350 jt nego. Hub : 081399310827. (RB3-07/02/23)

This article is from: