2 minute read

Imbas Jembatan Otista

Ditutup Total

RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591

RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892

Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723

RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426

Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Cisarua-Bogor (0251) 8253630, 8257663

RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142

RS Vania IGD (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605

RSKIA Sawojajar (0251) 8324371

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan sosialisasi terkait rencana penutupan Jembatan Otista kepada warga dan pengusaha yang terdampak. Sosialisasi yang dilakukan di SDN Bangka 3 itu, menyasar warga dan pelaku usaha yang berjualan di seputar Sistem Satu Arah (SSA) Kota Bogor. Sebab, pembangunan Jembatan Otista yang berasal dari APBD Pemprov Jawa Barat Rp52,7 miliar itu, berimbas akan dilakukannya penutupan total Jalan Otista Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina mengatakan, sosialisasi sendiri dilakukan kepada warga dan pengusaha yang berada di Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, dan Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

“Kita sudah sampaikan item pekerjaan apa saja, berapa lama, area kerjanya seperti apa, alasan kenapa Jembatan Otista harus dibongkar kenapa tidak ditambah,” kata Rena.

“Kenapa tidak pakai jembatan bailey. Kita sudah sampaikan semua ke warga, termasuk rekayasa lalu lintasnya,” sambung Rena usai sosialisasi dengan warga dan pengusaha di SDN Bangka 3.

Selama pengerjaan pembangunan, diakui Rena memang akan berdampak pada warga yang menjalankan usaha di sepanjang Jembatan Otista.

Namun demikian, Pemkot

Bogor dalam hal ini melalui

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Dinkumdagin) sudah merelokasi para pengusaha bunga ke tempat lain di bawah binaan UMKM.

“Yang berat adalah (pelaku usaha) oksigen, pabrik karet dan sebagainya, mereka minta space bagaimana area kerjanya diperhitungkan lagi,” ucap Rena.

Dijelaskan Rena, terkait permintaan diberikan ruang agar tetap bisa membuka usahanya saat memulai pekerjaan berlangsung, sudah disampaikan bahwa kondisi membutuhkan alat-alat berat dan memakan ruang yang cukup besar.

“Tinggal kita sesuaikan di lapangan, waktu kapan kita butuh area kerja yang luas. Itu kita mau tidak mau memang harus butuh area kerja luas, jadi dipagarnya luas,” terang Rena.

“Tapi ketika pekerjaan tidak butuh area kerja luas, itu kita akan sesuaikan. Jadi tidak 7,5 bulan warga benar-benar tertutup aksesnya untuk berjualan,” tambah Rena.

Disisi lain, Dinkumdagin juga menawarkan opsi kepada pelaku usaha di Jembatan Otista yang belum mendapat kan jatah relokasi di beberapa tempat yang nantinya disiapkan.

“Iya, ada opsi minta relokasi.

Pak Atep nawarkan ada beberapa tempat, mereka mau survei bareng. Silakan itu ranahnya di UMKM,” imbuh dia. (Radar Bogor, 29/04/2023) Jembatan Otista mulai diperbaiki pada 1 Mei 2023 dan akan memakan waktu selama 7 bulan Proses perbaikan ini membuat jalan harus ditutup dan akan berdampak pada seluruh pengguna jalan, terutama warga sekitar, pedagang, trayek angkot, dll.

Dengan demikian, Pemerintah bukan corong pengusaha yang membuat proyek perbaikan demi keuntungan pengusaha dan sedikit komisi untuknya.

Oleh karena itu, Pemkot harus bijak dalam mengeluarkan keputusan sehingga kerugian pihak yang terdampak dapat diminimalisir. Karena pemerintah adalah pelayan rakyat yang menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Sehingga tidak boleh ada satu pun rakyat yang merugi akibat kebijakan ini (penutupan jembatan Otista).

Maka, solusi yang paling tepat adalah melalui sistem khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah yang mampu membuat Pemerintah yang ideal dalam melayani masyarakat hanyalah pemerintah yang berkuasa di sistem khilafah Pemerintahnya bekerja melayani masyarakat untuk mengejar ridha Allah semata, bukan demi kekuasaan apalagi harta.

Lisda Hermawati

yang serupa. Hal itu adalah satu keniscayaan dalam sistem sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dijadikan urusan individu dan diterapkan dalam ruang privat rakyat. Terlebih kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat dijunjung tinggi dalam sekulerisme. Seharusnya negara segera mengambil tindakan tegas untuk bisa menyelesaikan masalah ini dari akarnya, agar tidak terus beru- lang. Karena masalah ini adalah permasalahan yang serius. Namun sayang terkadang negara justru meminta umat Islam untuk bersabar dan tidak anarkis terhadap para pelaku penista agama. Memang seperti inilah gambaran sistem sekularisme saat ini, sangat wajar jika tidak ada keadilan dan tidak adanya penjagaan akidah terhadap warga negaranya. Lia Suliawati

KEHILANGAN

STNK R4 Mercedes Ben 2019, Htm, F1450JN, Nk:MH213085KJ001685, Ns:26492030079151, an.Rhena Nonasari.S, Graha Cibinong Asri Blok D6/15 Kab.Bgr. (PKT1-23000764-09,16,23/05/23)

BPKB No:O.03028754, R2 Hnd, Mrh Htm, 2015, F6911DH, Nk:MH1JBP114FK248838, Ns:JBP1E1246593, an.Neli Darneli, Kp.Tanah Sewa Rt.2/3 Ciparigi Kota Bgr. (RB1-23000765-09/05/23)

HLG BPKB R2 B3660EET, NS:JFH1E1216098, NK:MH1JFH117EK216443, An.Rikson Sinaga, Palsigunung RT 9/1 Tugu Cimanggis Depok. (RB2-23000767-09/05/23)

STNK R2 Hnd, Htm, 2022, F2748FHF, Nk:MH1JM6119NK224926, Ns:JM61F1224892, an.Zulfie Siti.K, Kp.Lengkong Barang Rt.2/3, Iwul Parung Kab.Bgr. (PKT1-23000768-09,16,23/05/23)

JAENAL/RADAR BOGOR

BERDEBU:

This article is from: