Road Map Rasda by Representasi Efektif

ROAD MAP RASDA Bantuan Pangan Beras Bagi Masyarakat Miskin Menggunakan Beras Produksi Petani Padi Setempat yang dikelola oleh Daerah RASDA sebagai Pengganti RASKIN

Road Map Rasda Disusun oleh tim advokasi nasional perbaikan RASKIN menjadi RASDA Sekretariat: Institute for Promoting Livelihood Approach (InProSuLA) Jl. Magelang Km. 4,3 Gg. Jatimulyo TRI/ 273A, Yogyakarta 55242 Telepon/ Fax : (0274) 562370 Website : http://inprosula.org/ Email : inprosula@yahoo.coml; bibit_besari@yahoo.co.id ÂŠ InProSuLA, Maret 2015.

Tentang InProSuLA Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach (InProSuLA) adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan asset penghidupan masyarakat. InProSuLA didirikan di Yogyakarta pada Agustus 2002 dengan semangat untuk memberpabiki penghidupan masyarakat miskin dan pelestarian lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman, layak, dan produktif, serta mampu mengatasi dan pulih dari tekanan dampak perubahan. Buku ini dipublikasikan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi buku ini merupakan tanggung jawab Institute for Promoting Livelihood Sustainable Approach (InProSuLA) dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat. Buku ini merupakan hasil kerjasama InProSULA dengan USAID/ Program Representasi, sebuah program demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdurasi empat hingga lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serika (USAID). ProRep bertujuan untuk memperbaiki representasi di Indonesia dengan meningkatkan inklusifitas dan efektivitas kelompok dan institusi yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan publik kepada pemerintah dengan mendorong transparansi dan efektivitas proses legislasi. ProRep dilaksanakan oleh Chemonics International, bekerja sama dengan Urban Institute, Social Impact, dan Kemitraan.

Daftar Istilah APBD APBN BPD BPS BRI BULOG BUMN DAK Divre DPPKAD Ekosob Gakin Gapoktan HAM HPP InProSuLA KK KPK LDPM MoU MPPN OMS Pangda Perda PKMS PNPM PNS Pokmas PPLS ProRep PUAP Rasda Raskin Renstra RPJMD RRI RTM RTS RTS-PM SKPD TKPK TNP2K TVRI

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Bank Pembangunan Daerah : Badan Pusat Statistik : Bank Rakyat Indonesia : Badan Urusan Logistik : Badan Usaha Milik Negara : Dana Alokasi Khusus : Divisi Regional : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Ekonomi, sosial, dan budaya : Keluarga Miskin : Gabungan Kelompok Tani : Hak Asasi Manusia : Harga Pembelian Pemerintah : Institute for Promoting Sustainable Livelihood : Kepala Keluarga : Komisi Pemberantasan Korupsi : Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat : Memorandum of Understanding â&#x20AC;&#x201C; Nota Kesepahaman : Masyarakat Peduli Pangan Nusantara : Organisasi Masyarakat Sipil : Pangan Daerah : Peraturan Daerah : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Pegawai Negeri Sipil : Kelompok Masyarakat : Pendataan Progam Perlindungan Sosial : Program Representasi : Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian : Beras daerah : Beras untuk Rakyat Miskin : Rencana Strategis : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah : Radio Republik Indonesia : Rumah Tangga Miskin : Rumah Tangga Sasaran : Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : Televisi Republik Indonesia

Daftar Isi

1 6 12 32 58 64 68

BAB I Pendahuluan BAB II Arah dan Kebijakan RASDA BAB III Proses Program RASDA BAB IV Ragam Konsep Program RASDA BAB V Langkah â&#x20AC;&#x201C; Langkah RASDA BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi Daftar Pustaka

Pendahuluan

BAB I

ROAD MAP RASDA

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang Pangan adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Hak atas pangan tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan hakhak lainya, seperti hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan dan hak atas sumber daya. Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob)—hukum perjanjian HAM Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 11/2005—dengan sangat jelas memuat hak atas pangan ini. Pasal 11 Kovenan Ekosob itu dijelaskan lebih rinci dalam Komentar Umum No. 12 tentang Kovenan Ekosob yang mendefinisikan hak atas pangan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan cara pembelian, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi dari masyarakat di mana suatu konsumen itu berasal, dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu maupun kolektif, yang bermartabat yang bebas dari ketakutan. Dikarenakan HAM adalah hukum perjanjian internasional, di mana negara merupakan subyek hukum yang berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) HAM, termasuk hak atas pangan, maka pemenuhan hak atas pangan warga negara merupakan tanggung jawab negara (Governments have a legal obligation to respect, protect and fulfill the right to food). Ketersediaan (availability); akses (accessibility); penerimaan (acceptability) dan Kualitas (quality) merupakan indikator utama dalam menilai pemenuhan hak atas pangan. Dalam rangka pemenuhan hak atas pangan, pemerintah sejak tahun 1998 sampai sekarang menyelenggarakan Program RASKIN untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) masyarakat miskin. Pada awalnya program tersebut merupakan program jaring pengaman sosial, kemudian berubah menjadi program subsidi pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Agar mencapai efektifitas (ketepatan), setiap awal tahun pemerintah menetapkan Pedoman Umum (Pedum) RASKIN sebagai pedoman untuk 2

menetapkan sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasinya. Program RASKIN Tahun 2014 menetapkan sasaran sejumlah 15.530.897 RTS (Rumah Tangga Sasaran), jumlah beras yang didistribusikanyaitu 15 kg/ bulan selama 12 bulan, mutu medium, harga tebus Rp 1.600/ kg, menetapkan prinsip – prinsip dan mekanisme pengadaan dan pendistribusian serta pengorganisasian keterlibatan para pihak mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat kelompok masyarakat (pokmas). Hasil survey banyak pihak mencatat bahwa Program RASKIN yang menggunakan anggaran APBN tidak kecil ini (tahun 2014 21,3 trilyun) belum mencapai 6 tepat sebagaimana ditetapkan dalam Pedum, yaitu tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasinya. Monitoring RASKIN oleh InProSuLA bersama Gapoktan di DIY, Jawa Barat dan Jawa tengah atas dukungan USAID/Program Representasi (2012 – 2013) menunjukkan bahwa meski dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan akses RTS tetapi belum semua Rumah Tangga Miskin (RTM) ditetapkan dan terdaftar sebagai RTS, kualitas beras di bawah medium, sering tertunda, menurunkan nilai jual produk pangan lokal (beras dan non beras) yang diproduksi oleh RTM, mengganggu relasi sosial antar masyarakat serta mengabaikan keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Program RASKIN belum mencapai 6 tepat: tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga, dan administrasi. Tingkat pencapaian 6 tepat rendah, yaitu 33,4 %. Hal ini disebabkan oleh penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data BPS yang belum mengakomodir dinamika faktor kemiskinan tingkat rumah tangga, bertambahnya harga tebusan untuk ongkos distribusi dari titik distribusi desa ke titik bagi RTS, kualitas beras di bawah medium, kurangnya sosialisasi, lemahnya sistem monitoring, dan belum berjalannya mekanisme pengaduan.* (Sumber: Monitoring RASKIN di Sumatera Utara, Bandar Lampung dan Daerah – daerah lain oleh SMERU dan beberapa Lembaga Survey) 3

ROAD MAP RASDA

BAB I Pendahuluan

Sedang Monitoring RASKIN di Sumatera Utara, Bandar Lampung dan daerah – daerah lain yang dilakukan oleh SMERU maupun beberapa Lembaga Survey lainnya menunjukkan masih rendahnya tingkat pencapaian 6 tepat yaitu 33,4 % yang disebabkan oleh penetapan RTS berdasarkan data BPS yang belum mengakomodir dinamika faktor kemiskinan tingkat rumah tangga, bertambahnya harga tebusan untuk ongkos distribusi dari titik distribusi desa ke titik bagi RTS, kualitas beras di bawah medium, kurangnya sosialisasi, lemahnya sistem monitoring dan belum berjalannya mekanisme pengaduan.

Hasil kajian KPK tentang program RASKIN yang telah berjalan selama 15 tahun ini menyatakan program tidak efektif dan merekomendasikan untuk didesain ulang. Landasan Hukum

Bahkan hasil kajian KPK menyimpulkan bahwa program RASKIN yang telah berjalan selama 15 tahun ini tidak efektif dan merekomendasikan untuk didesain ulang. Oleh karena itu, InProSuLA mendorong Pemerintah Daerah di wilayah – wilayah surplus beras dan atau wilayah yang telah siap untuk menginisiasi Program RASDA sebagai alternatif perbaikan Program RASKIN. Program RASDA ini lebih menjamin pencapaian 6 tepat, meningkatkan pendapatan petani produsen beras, memperbaiki perekonomian daerah karena pagu (jumlah sasaran dan jumlah beras, kualitas, waktu, harga tebusan dan administrasiannya) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan masyarakat dan stakeholders di daerah

Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Buku Road Map RASDA ini adalah : • menterjemahkan tujuan umum RASKIN dalam konteks daerah, yaitu : menjamin pencapaian 6 tepat (sasaaran, jumlah, kualitas, waktu, harga dan administrasi) program bantuan pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan pendapatan petani produsen padi, mengembangkan perekonomian pedesaan, daerah dan nasional, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta menghargai, mengoptimalkan potensi pangan lokal. • Mendokumentasikan proses program RASDA • Mensosialisiasikan Ragam Konsep RASDA • Mempromosikan Program RASDA untuk perbaikan pengelolaan program RASKIN • Memberikan panduan langkah – langkah program RASDA

• Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen • Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan • Undang – Undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penaganan Fakir Miskin • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan • Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan • Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan • Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan • Pedum Raskin Tahun 2014 • InPres 13 Tahun 2012 tentang Perberasan

Ruang Lingkup Mengacu pada pengertian dan landasan hukum di atas, maka ruang lingkup Buku Road Map RASDA ini mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu : arah dan kebijakan, proses program RASDA, ragam konsep RASDA dan langkah – langkah mewujudkan RASDA. Dalam arah dan kebijakan merupakan penjabaran dari tujuan umum dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, kebijakan umum pangan serta penjabaran tujuan khusus bantuan pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam konteks daerah. Proses program RASDA merupakan dokumentasi proses dan hasil kegiatan penyusunan program RASDA, ragam konsep RASDA merupakan dokumentasi kegiatan untuk inisiasi pelaksanaan RASDA yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai wilayah serta Program RASDA yang akan diwujudkan. Sedang langkah – langkah mewujudkan merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Program RASDA. 5

Arah dan Kebijakan Rasda

BAB II

ROAD MAP RASDA

BAB II Arah Dan Kebijakan Rasda

ROAD MAP RASDA

BAB II Arah Dan Kebijakan Rasda

Arah dan kebijakan RASDA tidak terlepas dari tujuan umum dan kebijakan nasional tentang penanggulangan kemiskinan maupun tujuan khusus dan kebijakan tentang RASKIN. Program RASDA diharapkan dapat memberikan kontribusi yang terintegrasi dalam upaya perlindungan sosial masyarakat miskin, peningkatan akses pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterlibatan aktif masyarakat miskin dalam proses pembangunan serta peningkatan keberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan Mengingat bahwa persoalan kemiskinan multi sektor dan multi isu maka tujuan umum penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengatasi persoalan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kondisi yang dapat dengan mudah jatuh di bawah garis kemiskinan serta persoalan perbedaan intensitas dan jumlah orang miskin antar provinsi dan kabupaten/kota. Sedang tujuan khusus dari penangguangan kemiskinan ini adalah meningkatnya akses pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat miskin, meningkatnya keterlibatan masyarakat miskin dalam proses pembangunan serta meningkatnya keberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

berbagai program pemberdayaan masyarakat perdesaan saat ini bertransformasi sebagai Dana Desa. • Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, yaitu: Penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai kegiatan pendampingan. 2.

Pelembagaan penanggulangan kemiskinan Memberikan kewenangan lembaga tertentu sebagai leading sektor atas lembaga lain dan atau para pihak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota (TKPK Daerah).

Tujuan dan kebijakan RASKIN Sebagai bagian dari program bantuan sosial yang tak terpisahkan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan, tujuan RASKIN diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian pangan beras. Pemerintah menyusun Pedoman umum RASKIN yang ditetapkan setiap tahun menjelang pelaksanaan program sebagai acuan para pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan umum penanggulangan kemiskinan meliputi klaster program penanggulangan kemiskinan, pendekatan penanggulangan kemiskinan serta pelembagaan penanggulangan kemiskinan. 1.

Klaster program penanggulangan kemiskinan terdiri dari: • Program bantuan dan jaminan sosial, seperti : Raskin/pangan beras, Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin (jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASODKB), anak terlantar (pksa), bantuan langsung sementara (BLT – BLSM) serta jaminan sosial. • Pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan PPIP), Peningkatan Usaha Agrobisinis Pertanian (PUAP), Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, PNPM generasi, green kecamatan development program, serta PNPM neighborhood development. Sejalan dengan UU Desa,

Sasaran RASKIN dinamis sesuai dengan hasil termutakhir data PPLS (Pendataan Program – program Perlindungan Sosial), ketersediaan sumberdaya anggaran, kebutuhan dan kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah. Sasaran program RASKIN Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan. Tim Koordinasi (Tikor) Pusat menetapkan pagu RASKIN yang terdiri dari jumlah RTS, jumlah dan kualitas beras, waktu distribusi, harga tebus dan administrasi berdasarkan data PPLS Tahun 2011 dan usulan dari TKPK Daerah. Pengadaan beras dikelola oleh Perum BULOG menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar HPP (harga Pembelian Pemerintah) 6.600 ,-/kg (Inpres 13 Tahun 2012). Pemeliharaan kualitas di gudang dan distribusi sampai di tingkat titik distribusi (desa) dilakukan oleh BULOG menggunakan biaya yang dibayarkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 1.700,-/kg. Kualitas beras adalah kualitas medium (di atas HPP) berdasarkan kriteria kualitas yang ditetapkan bersama antara BULOG Devisi Regional bersama dengan TKPK Daerah. 9

ROAD MAP RASDA

BAB II Arah Dan Kebijakan Rasda

Distribusi dari Titik Distribusi (desa) sampai ke titik bagi (RTS) dilakukan oleh kelompok Masyarakat atas pendampingan TKPK Daerah menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupatern/Kota. Waktu distribusi ditetapkan setiap bulan, harga tebusan di titik distribusi sebesar 1.600,-/kg yang dibayarkan langsung oleh RTS melalui Pokmas untuk disampaikan kepada TKPK Daerah dan diteruskan ke BULOG Devisi Regional. Agar dapat mencapai tujuan secara efektif, dalam Pedum RASKIN juga ditetapkan tentang 6 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat adminsitrasinya yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dengan program RASKIN ini. Selain itu, Pedum RASKIN juga memberikan panduan tentang manfaat dari RASKIN, yaitu: • Stabilisasi harga beras di pasaran. • Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional. • Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. • Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS. • Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. • Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dan Kebijakan RASDA Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial dan pencapaian tujuan RASKIN serta dapat mengambil peran dalam bantuan panga beras, tujuan RASDA diarahkan untuk: • menjamin pencapaian 6 tepat (sasaran, jumlah, kualitas, waktu, harga dan administrasi) program bantuan pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, • meningkatkan pendapatan petani produsen padi, • mengembangkan perekonomian pedesaan, daerah dan nasional, • meningkatkan keterlibatan masyarakat serta menghargai, • mengoptimalkan potensi pangan lokal. Agar mencapai tujuan secara effektif diperlukan kebijakan sebagai arah tujuan maupun acuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Program RASDA. Kebijakan tersebut diharapkan memiliki kapasitas dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaraan, mekanisme pelaksanaan dan pengendalian. Pilihan bentuk kebijakan yang ideal dalam hal ini adalah dituangkan atau berdasar pada Peraturan Daerah. 10

Berdasarkan amanat Perda tersebut pemerintah kabupaten/kota membentuk tim pengelola RASDA yang merupakan pengembangan dari tim koordinasi RASKIN kabupaten/kota dengan melibatkan BULOG dan kelembagaan pangan masyarakat setempat, dibentuk melalui SK Bupati/ Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota. Tugas tim pengelola RASDA meliputi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan pengadaan dan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati dan tim koordinasi raskin provinsi. Sedang fungsi tim pengelola RASDA adalah: perencanaan dan penyediaan APBD, penetapan pagu RASDA, penyusunan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi pelaku dan sosialisasi program RASDA, pembinaan tim koordinasi RASDA tingkat kecamatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta advokasi perbaikan tata kelola RASKIN melalui RASDA. Sasaran RASDA adalah RTS Raskin dan RTM yang tidak terdaftar sebagai RTS Raskin yang diusulkan oleh tim koordinasi RASDA tingkat kecamatan berdasarkan hasil termutakhir RTM oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pengadaan beras oleh kelembagaan pangan masyarakat sebagai bagian dari tim pengelola RASDA menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan pengalihan anggaran pengadaan beras Raskin dari BULOG. Pemeliharaan kualitas di gudang dan distribusi sampai di titik bagi (RTS) dilakukan oleh tim pengelola RASDA bersama tim koordinasi RASDA tingkat kecamatan dan desa menggunakan biaya APBD maupun dari pengalihan anggaran operasional pengamanan kualitas beras raskin dari Kementerian Keuangan sebesar 1.700,-/kg yang selama ini dikelola oleh BULOG. Kualitas beras adalah kualitas medium (di atas HPP) berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama antara BULOG Devisi Regional bersama dengan TKPK Daerah. Waktu distribusi ditetapkan setiap bulan, harga tebusan di titik distribusi sebesar 1.600,-/kg yang dibayarkan langsung oleh RTS melalui Pokmas untuk disampaikan kepada tim koordinasi RASDA tingkat kecamatan dan diteruskan ke tim pengelola RASDA. Harga tebusan yang dibayarkan oleh RTS dikumpulkan oleh kelompok masyarakat di setiap dusun, diadministrasikan oleh tim pelaksanan distribusi rasda desa, disampaikan kepada tim pengelola RASDA kabupaten melalui tim koordinasi tingkat kecamatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pokmas oleh tim pelaksana desa dan di tingkat desa oleh tim koordinasi tingkat kecamatan serta oleh tim pengelola RASDA kabupaten untuk jenjang kecamatan maupun tingkat kabupaten. 11

Proses Program Rasda

BAB III

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

ROAD MAP RASDA

Serangkaian kegiatan dan hasil proses program RASDA sebagai berikut:

asDa R m a r g o r P s e Pros

Merupakan dokumentasi proses dan hasil setiap kegiatan yang menjadi latar belakang tersusunnya Program RASDA, yaitu: peningkatan kemampuan dan kesadaran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk membaca anggaran bantuan pangan, penyusunan format monitoring partisipatip dan langkah – langkah pelaksanaan monitoringnya, proses dan hasil monitoring efektifitas dan relevansi RASKIN di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kegiatan berikutnya dalam proses Program RASDA adalah advokasi perbaikan tata kelola RASKIN melalui pengorganisasian alternatif Program Raskin menggunakan Beras produksi petani Daerah (inisiasi RASDA), kampanye publik tentang RASDA, membangun relasi dengan para pembuat Kebijakan bantuan pangan serta menyusun grand desain Program RASDA. Proses Program RASDA dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Tim Advokasi InProSuLA bersama – sama Asosiasi Gapoktan DIY, Jawa Tengah dan Jawa barat yang melibatkan NGO jaringan kerja Masyarakat Peduli Pangan Nusantara (MPPN) atas dukungan USAID/Program Represetasi (ProRep). Kegiatan proses program ini juga telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari sebagian pembuat kebijakan bantuan pangan baik tingkat pusat maupun daerah, seperti : Badan Ketahanan pangan Kementerian Pertanian, Deputi Ketahanan Pangan Kemenko Ekonomi, Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Anggota DPR RI Komisi IV dan VIII, Pimpinan DPRD DIY dan Kulonprogo, SKPD – SKPD yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan DIY, Bupati dan SKPD Kulonprogo.

Pengorganisasian Gapoktan.

Kampanye publik tentang RASDA

Membangun Relasi dengan Pembuat Kebijakan

Penyusunan grand desain RASDA

Penguatan kapasitas Gapoktan.

Monitoring Partisipatif program RASKIN

Semiloka Nasional Perbaikan tata kelola Raskin melalui Program RASDA

7 Mendorong berkembangnya inisiasi RASDA

Proses Program RASDA dikoordinasikan dan difasilitasi oleh tim advokasi InProSuLA bermitra dengan Asosiasi Gapoktan DIY, Jawa Tengah dan Jawa barat, melibatkan jaringan kerja Masyarakat Peduli Pangan Nusantara (MPPN), dan didukung oleh USAID/Program Representasi.

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

Pengorganisasian Gapoktan Kegiatan ini penting karenaGapoktan ada di setiap desa, beranggotakan kelompok tani dari tiap dusun dalam desa tersebut dimana setiap kelompok tani memiliki anggota petani laki – laki dan perempuan cukup besar antara 50 hingga 125 orang, menjadi pintu masuk berbagai proyek bantuan pangan dari berbagai instansi, tetapi tidak terlibat dalam perencanaan program tersebut, berpotensi menjadi media sinergi antar kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan di pedesaan.

Melalui dukungan ProRep, InProSuLA menyelenggarakan serangkaian kegiatan Training of Trainer bagi Pimpinan Gapoktan, mendorong terlaksananya training mandiri oleh Gapoktan di tingkat desanya serta memfasilitasi implementasi hasil training dalam proses program bantuan pangan di desanya.

Monitoring partisipatip tentang efektifitas bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin (RASKIN)

Pengorganiasian dilakukan melalui pertemuan – pertemuan para pengurus kelompok tani anggota Gapoktan, pertemuan para pengurus Gapoktan antar desa di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Saat ini telah terbentuk asosiasi Gapoktan yang memiliki kepengurusan dan keanggotaan tingkat provinsi DIY dan tingkat kabupaten di DIY, Jawa tengah dan Jawa Barat. Para pengurus Asosiasi Gapoktan terlibat aktif dan bergabung sebagai Tim Advokasi perbaikan bantuan pangan yang dikoordinasikan oleh InProSuLA.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pimpinan Gapoktan tentang anggaran bantuan pangan

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam serangkaian kegiatan pelatihan anggaran mereka implementasikan untuk melaksanakan monitoring Raskin. Jaringan kelompok tani yang mereka organisir melalui Gapoktan mereka gerakkan untuk melakukan monitoring Raskin di desanya masing – masing. Sebelum monitoring mereka menyusun format melalui workshop yang difasilitasi oleh InProSuLA atas dukungan USAID/Program Representasi (ProRep).

Para pimpinan Gapoktan termotivasi untuk mengetahui secara lebih mendalam nomenklatur anggaran, cara membaca dan menilai tentang kebijakan anggaran pendapatan maupun anggaran belanja terkait dengan proyek – proyek bantuan pangan yang bersinggungan dengan kegiatan harian Gapoktan. Mereka juga membutuhkan ketrampilan dan cara – cara mengimplementasikan pengetahuan dan ketarmpilannya dalam hal anggaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan program bantuan pangan di desanya. 16

Workshop ini juga memilih jenis bantuan pangan yang akan dimonitoring dan alasan – alasan penting mengapa dimonitoring, memilih lokasi sampel yang akan dimonitoring yang merepresentasikan daerah surplus pangan beras, surplus pangan non beras dan daerah rawan pangan. 1.

Program bantuan pangan yang akan dimonitong adalah program RASKIN, pertimbangannya adalah: • Menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan masuk dalam klaster perlindungan sosial masyarakat miskin 17

BAB III Proses Program Rasda

ROAD MAP RASDA

• Diselenggarakan di seluruh desa se-wilayah Indonesia, baik desa yang memiliki suplus pangan beras, surplus pangan non beras maupun desa rawan pangan • Target sasaran besar, Tahun 2014 sebanyak 15.530.897 RTS • Membutuhkan anggaran yang besar, Tahun 2014 sebanyak 18.4 trilyun melebihi anggaran di sejumlah kementerian yang terkait pangan seperti Kementerian pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, koperasi dan perdagangan. • Menggunakan produk beras yang cukup besar, Tahun 2014 sebanyak 2,8 juta ton. 2.

Pelaksanaan monitoring RASKIN dan evaluasinya Pelaksanaan Monitooring RASKIN oleh Tim InProSuLA dan Gapoktan di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai berikut: a. Parameter yang digunakan Dokumen yang digunakan untuk referensi Monitoring adalah Buku Pedoman Umum RASKIN Tahun 2013 yang memuat Pagu Raskin dan pencapaian 6 tepat, Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan umum Ketahanan Pangan. Referensi tersebut menjadi sumber penyusunan parameter monitoring yaitu: • Pelaksanaan dan pencapaian 6 tepat, yaitu tepat sasaran, jumlah dan kualitas beras, waktu distribusi, harga tebusan dan administrasinya. • Potensi efektifitas dan penyimpangannya dari penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. b. Lokasi yang menjadi sampel Lokasi yang dijadikan sampel monitoring dipilih dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas pangan beras dan non-beras, tingkat kerawanan pangan, tingkat partisipasi/ keterlibatan para pemangku kepentingan serta tingkat permasalahan yang muncul.

Lokasi monitoring RASKIN Tahun 2013 oleh tim InProSuLA – Gapoktan, sebagai berikut: Lokasi Provinsi

Kabupaten

Desa

Sleman

Margoagung, Kecamatan Seyegan

Gunungkidul

Hargosari, Kecamatan Tanjungsari

Bantul

Triharjo, Kecamatan Pandak

Kulonprogo

Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo

Jawa Tengah

Magelang

Gondangwangi, Kecamatan Sawangan

Jawa barat

Karawang

Tegalsari, Kecamatan Cilamaya Wetan

DIY

Responden Monitoring Responden monitoring adalah wakil SKPD yang tergabung dalam tim koordinasi raskin provinsi dan kabupaten, Kepala BULOG Divre, wakil Gapoktan, wakil kelompok tani, wakil kelompok perempuan, tokoh masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak termasuk dalam daftar RTS, Wakil RTM – RTS, dan wakil RTS non RTM.

d. Metode monitoring Monitoring dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dan Focus Group Discusion. 3.

Hasil Monitoring a. Manfaat RASKIN • mensubsidi beras RTM – RTS yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki lahan pangan, buruh tani, buruh musiman dan buruh serabutan. • mengantisipasi kelangkaan beras/masa paceklik di desa desa yang tidak memiliki lahan pertanaman padi. • Membantu masyarakat miskin mengurangi pengeluaran untuk pangan. • menambah ketersediaan tepung beras (karena tidak dikonsumsi) dan mengurangi suplai dan pemakaian gandum tingkat pedesaan.

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

b. Temuan • Dari Parameter 6 tepat Indikator

Temuan

Tepat Mutu

Bau apek, ada kutu, ada ulat, beras berwarna kuning, banyak menir, banyak gabah, kemasan rusak,

Tepat Jumlah

Tidak setiap RTS yang menerima beras sebanyak 15kg setiap bulannya. KK yang masuk sebagai RTS mendapat 10kg, sedangkan KK yang dipandang miskin oleh pemerintah desa mendapat 8 kg. bahkan di Tegalsari (Karawang, Jawa Barat), RTS hanya menerima 5kg.

Tepat Sasaran

RTM yang tidak masuk RTS tetap menerima beras RASKIN, di Desa Pendoworejo, kabupaten Kulonprogo, RTS RASKIN sebanyak 474 KK, tetapi yang menerima RSKIN sebanyak 540 KK. Desa Tegalsari (Karawang, Jawa Barat) jumklah RTS 592 kk, beras RASKIN dibagi untuk 1.200 kk .

Tepat Waktu

RTS tidak menerima RASKIN secara rutin (tanggalnya tidak tetap).

Tepat Harga

Harga tebus beras seharusnya Rp. 1.600/kg, tetapi pada kenyataannya penerima membeli dengan harga Rp. 2.000/kg

Tepat Administrasi

Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan dalam penentuan RTS. Selain itu, kader di tingkat desa seringkali harus nombok uang tebusan RASKIN.

• Parameter penanggulangan kemiskinan secara komprehensif (percepatan pengurangan kemiskinan) »» Dinamika faktor kemiskinan rumah tangga yang berkembang setiap hari tidak terakomodir dalam penetapan pagu raskin oleh tim pusat berdasarkan PPLS Tahun 2011. »» TKPK daerah tidak terlibat dalam perencanaan RASKIN, selain perencanaan distribusi beras. »» Otoritas anggaran pengadaan, pemeliharaan kualitas dan distribusi oleh Perum BULOG tidak dapat mendorong peningkatan ekonomi petani produsen beras dan tidak meningkatkan perekonomian perdesaan maupun daerah. »» Tidak ada mekanisme kontrol kualitas beras oleh RTS dan masyarakat. »» Tidak ada mekanisme kontrol belanja pengadaan beras oleh TKPK daerah, masyarakat dan RTS.

Rekomendasi Dari manfaat dan temuan monitoring dapat direkomendasikan sebagai alternatif perbaikan pengelolaan program bantuan pangan beras, sebagai berikut: • penambahan indikator keberhasilan program dalam konteks pengentasan RTS dari kemiskinan. Dengan demikian, setiap RTS harus bisa diperkirakan berapa lama akan menerima program RASKIN. • Penetapan pagu oleh TKPK daerah yang melibatkan masyarakat berdasarkan dinamika faktor kemiskinan rumah tangga yang berkembang setiap hari. • Pemberian otoritas pengelolaan anggaran kepada daerah untuk pengadaan, menjaga kualitas dan distribusi beras bantuan bagi masyarakat miskin di daerahnya yang lebih menjamin penggunaan beras dari produksi petani setempat, sehingga terjadi sinergi program perlindungan sosial dengan peningkatan pendapatan petani dalam konteks penanggulangan kemiskinan. • Perlunya mekanisme kontrol proses pengadaan, kualitas dan jumlah beras oleh masyarakat dan RTS. • Revitalisasi fungsi TKPK daerah dan tim koordinasi raskin daerah sebagai tim pengelola bantuan pangan beras.

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

Kampanye publik tentang alternatif perbaikan tata kelola bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin di daerah Berbagai upaya dilakukan untuk mensosialisasikan alternatif perbaikan tata kelola Bantuan Pangan Beras, mempromosikan dan membangun kesadaran para pihak agar mendukung terealisasinya perbaikan tata kelola tersbut. Serangkaian kegiatan kampanye publik yang telah dilakukan oleh tim advokasi InProSuLA – Gapoktan atas dukungan USAID/Program Representasi antara lain mencetak dan menyebarluaskan leaflet desentralisasi Raskin, siaran pers, talkshow RRI dan TVRI, serta pengajian budaya pangan oleh Emha Ainun Najib bersama Kiai Kanjeng yang menghadirkan masyarakat umum, SKPD, DPRD dan para pihak yang berkepentingan dengan bantuan pangan beras. Dari pengajian yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang tersebut mengambil tema “madhep mantep Pangane dhewe” mampu menumbuhkan kesadaran pentingnya melaksanakan bantuan pangan kepada masyarakat miskin menggunakan pangan yang diproduksi oleh masyarakat setempat dan dikelola oleh masyarakat setempat pula. Pengajian ini menjadi pendorong inisiasi program RASDA di Kabupaten Kulonprogo, merupakan sinergitas antara Raskin dengan upaya peningkatan pendapatan petani produsen beras yang notebenenya masuk dalam kategori RTM. RASDA ini juga kemudian mendorong upaya deversifikasi pangan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kulonprogo.

Membangun relasi/link dengan pembuat kebijakan berkaitan dengan bantuan pangan Kegiatan ini merupakan proses mobilisasi komitmen para pihak untuk merealisasikan RASDA sebagai alternatif perbaikan tata kelola bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin. a. Membangun link dengan DPRD DIY dilakukan oleh Tim Advokasi InProSuLA – Gapoktan secara intensif melalui hearing dengan pimpinan DPRD DIY menyampaikan concept paper RASDA pada tanggal 22 Juli 2013, dilanjutkan dengan komunikasi – komunikasi informal dengan para anggota DPRD. b. Membangun link dengan SKPD DIY dalam forum koordinasi perencanaan program yang dihadiri oleh semua SKPD yang tergabung dalam TKPKD dan Tim Koordinasi Raskin DIY. c. Membangun link dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) – Kementerian Pertanian, Kemenko Ekonomi dan Kemenko Kesra untuk menyampai konsep paper RASDA, menggali masukan perabikan konsep paper, membangun komitmen dengan cara mengidentifikasi program – program Kementerian tersebut yang dapat diintegrasikan untuk mendukung pelaksanaan RASDA. Komunikasi ini dibangun dengan cara beraudensi dengan Kepala BKP dan jajarannya, mengikuti serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh BKP maupun komunikasi informasl dengan para pimpinan BKP. d. Membangun link dengan DPR RI dan DPD RI, melalui hearing dan konsultasi dengan beberapa anggota komisi IV dan VIII untuk mendorong proses politik yang dapat mendukung teralisasinya 23

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

RASDA. Hearing dan konsultasi ini dilakukan dengan cara mendatangi ruang kerja, mengagendakan diskusi maupun dengan cara mengundang beberapa kali beberapa angggota komisi IV untuk berdialog dengan para pimpinan Gapoktan dan pimpinan daerah di DIY dan kabupaten Kulonprogo. Membangun link dengan media massa melalui diskusi publik yang melibatkan para wartawan dari berbagai surat kabar, TVRI dan RRI.

Kota, Bappeda dan SKPD Pangan dari berbagai daerah di Indonesia, OMS, NGO, perguruan tinggi dan Gapoktan dari berbagai Daerah di Indoensia. Kegiatan yang diorganisir oleh InProSuLA atas dukungan USAID/ ProRep ini dibuka oleh Chief of Party ProRep. Tahapan kegiatan ini meliputi diskusi panel untuk menggali peluang kebijakan dari Kementerian Pertanian, Kemenko Ekonomi dan Kemenko Kesra serta dari BULOG yang dapat diakses oleh daerah untuk merealisasikan RASDA dilanjutkan sharing pengalaman advokasi perbaikan tatakelola Raskin dari berbagai daerah mapun usulan – usulan alternatifnya termasuk inisiatif RASDA.

Semiloka nasional perbaikan tata kelola raskin melalui program RASDA

Kegiatan ini merupakan proses untuk memberikan informasi kepada Pemerintah di tingkat Pusat maupun daerah serta kepada para stakeholders dan masyarakat tentang hasil monitoring dan evaluasi Raskin beserta usulan alternatifnya, menggali inisiasi RASDA yang dilakukan di berbagai daerah seperti, Sumatera Utara, Surakarta, dan Kulonprogo untuk disebarluaskan kepada daerah – daerah lain. Semiloka Nasional ini juga merupakan proses menganalisa peran dan posisi RASDA dalam perbaikan taat kelola Raskin, pemetaan peran para pihak yang harus dilakukan untuk merealisasikan RASDA. 1.

Pelaksanaan Dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember di Yogyakarta, diikuti oleh 150 orang dari Kementerian Pertanian, Kemenko Ekonomi, Kemenko Kesra, Perum BULOG, DPR RI, DPRD DIY dan Kabupaten/

Hasil Semiloka Nasional selama 3 hari ini mencapai hasil sebagai – berikut : a. Mengidentifikasi keberhasilan BULOG dalam melaksanakan perannya, yaitu pengadaan dan distribusi beras untuk 17.4 juta RTS sejumlah 3,4 juta ton. b. Mengidentifikasi kegagalan RASKIN, terutama ketidakmampuan mengakomodasikan dinamika faktor kemikinan rumah tangga yang selalu berkembang setiap hari sehingga selalu salah sasaran, tidak mampu menyediakan beras kualitas medium sesuai dengan anggaran yang diterima oleh BULOG dari Pemerintah karena BULOG selalu mengambil beras dari daerah lain yang jaraknya relatif jauh dan disimpan dalam waktu yang relatif lama, tidak mampu memperbaiki pendapatan petani produsen beras dan perekonomian pedesaan karena beras raskin dibeli oleh BULOG dari mitra kerja bukan petani, tidak mampu memperkuat kelembagan penanggulangan kemiskinan daerah karena pagu dan perencanaan raskin ditetapkan oleh tim pusat. c. Mengidentiifikasi peluang untuk mendukung RASDA, yaitu adanya komitmen BULOG untuk terlibat aktif dan bertanggung jawab atas kualitas beras, komitmen Kementerian Pertanian untuk mengintegrasikan program bantuan pangan untuk mendukug pelaksanaan program RASDA, serta terinformasikannya meknisme penyusunan Pedum Raskin. d. Adanya pembelajaran untuk menginisiasi program bantuan pangan daerah sebagai koreksi dan alternatif perbaikan bantuan pangan pusat.

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

Rekomendasi a. Perbaikan Proses penyusunan Pedoman Umum RASKIN yang lebih menjamin keterlibatan Daerah (pemerintah dan masyarakat) secara penuh dalam hal penetapan RTS, pengadaan dan distribusi beras sampai ke titik bagi (RTS), pengelolaan anggaran APBN dan anggaran pendamping, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keberhasilan RASKIN di Daerahnya. b. Pengawasan secara intensif oleh Lembaga Legislatif di Daerah maupun di Pusat dalam pengelolaan RASKIN saat ini dan ke depan. c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiasi Daerah untuk menerapkan model â&#x20AC;&#x201C; model bantuan pangan beras (RASDA) dan bantuan Pangan Non Beras (Pangda) sesuai dengan potensi pangan daerahnya masing â&#x20AC;&#x201C; masing. d. Perlunya disusun PERDA sebagai payung hukum pengelolaan RASDA dan/atau PANGDA yang mengatur tentang tata cara penganggaran, tata cara penetapan sasaran, penggunaan beras atau non beras produk petani setempat, kelembagaan yang bertanggung jawab, mekanisme penyediaan dan distribusi, penganggaran dan akutabilitasnya

pengadaan beras raskin oleh Gapoktan menggunakan beras produksi petani anggota Gapoktan yang kemudian ditindaklanjuti dengan SPK (surat Perjanjian Kerjasama) antara BULOG dengan Gapoktan tentang proses pengadaan beras untuk program RASKIN di Kulonprogo. Untuk mengembangkan pembelajaran tentang pelaksanaan inisiastif RASDA di Kabupaten Kulonprogo, tim advokasi InProSuLA - Gapoktan melakukan studi tentang implementasi Raskin Daerah (Raskinda) di Surakarta. Implementasi Raskinda di Surakarta didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pengadaan dan distribusi beras medium bagi RTM yang tidak terdaftar sebaai RTS Raskin. Proses politik anggaran di Surakarta untuk pelaksanaan Raskinda ini menjadi bahan pembelajaran untuk pendampingan proses anggaran RASDA di kabupaten Kulonprogo.

Mendorong berkembangnya inisiasi RASDA di beberapa Daerah Pasca semiloka, tim advokasi InProSuLA â&#x20AC;&#x201C; Gapoktan melakukan rangkaian aktifitas untuk mendorong terealisasi dan berkembangnya inisiasi RASDA, baik di provinsi DIY, Jawa tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Dari hasil identifikasi di berbagai daerah tersebut, mengingat kemampuan sumberdaya yang ada, maka tim advokasi InProSuLA memprioritaskan pendampingan ke kabupaten Kulonprogo. Pendampingan di kabupaten Kulonprogo dimulai dengan pengorganisasian kesiapan Gapoktan dari sisi kapasitas SDM dan Kelembagaan maupun dari sisi ketersediaan produk beras, dilanjutkan dengan loby dan koordinasi ke BULOG agar menggunakan beras produksi petani Kulonprogo melalui Gapoktan untuk pemenuhan kebutuhan RASKIN di Kulonprogo, memediasi kerjasama BULOG dengan Pemerintah daerah dalam hal pengadaan dan distribusi beras untuk Raskin. Saat ini telah ada MoU antara BULOG dengan Bupati Kulonprogo yang berisi tentang komitmen kedua belah pihak untuk merealisasikan 26

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

Rangkaian aktifitas dilakukan untuk mendorong terealisasi dan berkembangnya inisiasi RASDA. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan selama proses pendampingan ke kabupaten Kulonprogo oleh tim advokasi InProSuLa:

1. 2. 3.

Pengorganisasian kesiapan Gapoktan (Produk kebijakan yang dihasilkan: kapasitas SDM, kelembagaan, dan ketersediaan produk beras).

Loby dan koordinasi ke BULOG (Produk kebijakan yang dihasilkan: penggunaan beras lokal melalui Gapoktan).

Memediasi kerjasama BULOG dengan Pemda (Produk kebijakan yang dihasilkan: pengadaan dan distribusi beras Raskin).

• MoU antara BULOG dengan Bupati Kulonprogo (Komitmen kedua pihak untuk realisasi pengadaan beras lokal oleh Gapoktan untuk program Raskin)

• Surat Perjanjian Kerjasama antara BULOG dengan Gapoktan (proses/ teknis pengadaan beras program RASKIN).

Studi tentang implementasi Raskin Daerah (Raskinda) di Surakarta untuk mengidentifikas dan mengembangkan pembelajaran tentang pelaksanaan inisiastif RASDA

Workshop menyusun grand desain RASDA Sebagai alternatif untuk memperbaiki tatakelola Raskin dibutuhkan grand design RASDA berdasarkan pengalaman peleksanaan RASDA di berbagai Daerah yang sat ini masih sangat beragam. Grand Desain RASDA ini diharapkan dapat menterjemahkan tujuan dan kebijakan bantuan pangan sebagai bagian dari penanggulangan kemsikinan dalam konteks Daerah dan menjadi pijakan untuk penyelenggaraan RASDA di setiap Daerah. Workshop yang diselenggarakan tanggal 2 – 5 Juli 2014 oleh InProSuLA atas dukungan ProRep ini menghadirkan Kepala Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian, staf ahli BULOG, Bupati Kulonprogo, Walikota Surakarta, anggota DPRD dan pimpinan SKPD pangan dari DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Tim Advokasi InProSuLA – Gapoktan serta NGO dan CSO jaringan MPPN dari NTT dan Sumatera Utara. Sebagai Pembuat Kebijakan, Badan Ketahanan Pangan menyampaikan informasi tentang Kebijakan Umum Ketahanan Pangan untuk Bantuan pangan melalui kegiatan pengembangan kelembagaan cadangan pangan di 17 Provinsi, 100 Kabupaten mengggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pangan. Staf Ahli BULOG menyampaikan informasi tentang peluang dukungan Raskin Daerah melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BULOG dalam konteks pengadaan beras. Bupati Kulonprogo selaku pembuat kebijakan di daerah sekaligus sebagai penanggung jawab program RASDA menyampaikan pengalamannya melaksanakan inisiatif Program RASDA sebagai bagian dari penjabaran visi “bela dan beli kulonprogo” dan “madhep mantep pangane dhewe”.

ROAD MAP RASDA

BAB III Proses Program Rasda

Pelaksanaan program RASDA di Kulonprogo diawali kerjasama dengan BULOG Devri DIY untuk melaksanakan komitmen penggunaan beras produksi petani Kulonprogo untuk memenuhi kebutuhan program RASKIN di Kulonprogo. Pemerintah kabupaten dan BULOG bersama – sama memfasilitasi Gapoktan untuk pengadaan beras RASKIN sebanyak 3.600 ton dari kebutuhan sejumlah 7.400 ton. Dana untuk pengadaan disediakan oleh BPD melalui fasilitas pinjaman komersial, sedang gudang penampungan dan kontrol kualitas difasilitasi oleh BULOG. Sharing pengalaman melaksanakan Raskin Daerah juga disampaikan oleh Wali Kota Surakarta dalam workshop ini. Pelaksanaan Raskin Daerah di Surakarta berbeda dengan pelaksanaan RASDA di Kulonprogo. Di Surakarta, sasaran Raskinda adalah RTM yang tidak masuk dalam daftar / tidak menjadi RTS Raskin. Kualitas beras Raskinda adalah beras kualitas medium sampai premium menggunakan dana yang bersumber dari APBD.

»» UU No. 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 »» PP No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. »» Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan. »» Pedum Raskin Tahun 2014. »» InPres 13 Tahun 2012 tentang Perberasan. • Menyusun Legal Draft, pilihan yang disepakatiadalah Peraturan Bupati untuk RASDA Kulonprogo dan Perda RASDA untuk Surakarta. Selanjutnya workshop juga berhasil menetapkan strategi program RASDA, pembagian peran antar pihak serta merumuskan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Selain dari Kulonprogo dan Surakarta, disampaikan sharing juga dari daerah lain seperti Kebumen, Magelang, dan NTT tentang inisiasi bantuan daaerah di masing – masing daerah peserta Lokakarya. Melalui diskusi kelompok maupun pleno untuk mensinergikan antara tujuan, kebijakan dan peluang dengan pembelajaran dari hasil sharing tersebut, para peserta workshop mampu menyusun grand desain RASDA yang meliputi: • Arah dan Tujuan • Payung Kebijakan • Kelembagaan • Pengelolaan Program, meliputi: »» Pihak/aktor yang terlibat dan bentuk keterlibatan yang diharapkan »» Perencanaan dan penganggaran »» Pengadaan dan Distribusi »» Monitoring dan Evaluasi »» Publikasi /Penyebaran pengaruh hasil RASDA. Selain itu, dalam workshop ini juga telah ditetapkan langkah – langkah Program RASDA, yaitu : • Mengumpulkan regulasi yang berhubungan dengan ketahanan pangan, baik ketersediaan, distribusi, akses maupun konsumsi pangan. • Mengkaji Regulasi yang paling relevan, yaitu : »» UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan »» PP No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, 30

Ragam Konsep Program Rasda

BAB IV

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Program RASDA merupakan perbaikan tata kelola Program Bantuan pangan beras pada masyarakat miskin yang diterjemahkan sesuai dengan kondisi dan situsasi yang berkembang di masing – masing daerah, sehingga pemaknaan dan bentuk pelaksanaan Program RASDA menjadi beragam.

RASDA untuk membela dan membeli beras produksi petani 1.

Pijakan Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa bantuan pangan beras untuk masyarakat pendapatan rendah (miskin ) atau Program Raskin Tahun 2014 Pemerintah melalui Perum BULOG mendistribusikan beras sejumlah 2,8 juta ton kepada Rumah Tangga Miskin sejumlah 15.530.897 RTS yang menyebar di semua desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Bagi daerah yang jumlah kebutuhan beras penduduknya lebih besar dari jumlah produksi yang dimiliki, distribusi beras Raskin ini sangat berarti untuk meningkatkan ketersediaan beras daerahnya. Tetapi sebaliknya, distribusi beras Raskin di daerah – daerah yang memiliki produksi beras lebih besar dari kebutuhan penduduknya (surplus) berpotensi menghambat pencapaian harga layak beras yang diproduksi oleh petani setempat, termasuk petani yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Hasil studi tim advokasi InProSuLA – Gapoktan di DIY, Jawa Barat, dan Jawa Tengah maupun di daerah surplus beras jaringan kerja Masyarakat Peduli Pangan Nusantara (MPPN) seperti Sumatera Utara, Jambi dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa beberapa minggu menjelang dan sesudah distribusi beras Raskin harga beras produksi petani menurun sampai di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp. 6.600,-/kg dari harga saat normal sebesar Rp. 7,200,-/kg. Di sisi yang lain, untuk program Raskin ini Pemerintah membeli beras kepada BULOG dengan harga lebih tinggi yaitu 8.300,-/kg dari harga beras di pasar sebesar Rp. 7.200,- maupun dari harga HPP yang digunakan oleh BULOG untuk pengadaan beras Raskin sebesar Rp. 6.600,34

Harga pembelian oleh pemerintah kepada perum BULOG untuk distribusi Raskin dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel : Pembelian oleh pemerintah kepada perum BULOG untuk distribusi Raskin Tahun

SK Menkeu

Tangggal

HPB /kg

2008

175/PMK.02/2008

19 Nop 2008

5.200,-

2009

99/PMK.02/2009

26 Mei 2009

5.500,-

2010

F-703/DK303/22042010

22 April 2010

5.775,-

2010

125/MK.02/2010

7 Mei 2010

6.285,-

2011

S-220/MK.02/2011

2 Mei 2011

6.450,-

2012

S-6/MK.02/2012

12 Januari 2012

6.558,-

2012

S-121/MF.02/2012

5 Mei 2012

7.500,-

2013

S-167/MK.02/2013

4 Maret 2013

7.571,-

2014

8.300,-

Sumber: Divisi Penyaluran – Perum BULOG – diolah

Pelaksanaan Berpijak pada data tersebut di atas, tim advokasi InProSuLA – Gapoktan mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiasi untuk melaksanakan program RASDA di daerah – daerah surplus beras jaringan kerja MPPN, termasuk di kabupaten Kulonprogo – DIY. Faktor – faktor yang mendorong diselenggarakannya inisiasi Program RASDA oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo adalah produksi beras petani mencapai 72.837 ton/tahun dengan kebutuhan konsumsi 38.085 ton/tahun sehngga memiliki surplus 34. 800 ton/tahun, tiap desa telah terbentuk Gapoktan dan sebagian Gapoktan telah memiliki Gudang sendiri, angka kemiskinan masih tinggi yaitu 22,04 % termasuk petani padi, masih ada desa rawan pangan serta perlunya penguatan masyarakat menghadapi tantangan dan ancaman globalisasi. Sedang tujuan umum Program RASDA ini adalah terwujudnya perbaikan tata kelola RASKIN yang memandirikan rakyat melalui pencapaian tujuan khusus, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani padi, meningkatnya kualitas beras bantuan, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi perdesaan dan daerah. Langkah yang telah dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut sebagai – berikut : 35

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

BULOG kepada gapoktan sesuai HPP yaitu Rp. 6.600,,-/kg dibayarkan setelah beras dinyatakan diterima di gudang milik BULOG. Untuk memperlancar pengadaan ini, para Gapoktan mengoptimalkan cadangan pangan yang telah dimiliki dan mengakses dana pinjaman dari bank umum (BPD dan BRI) atas fasilitasi pemerintah kabupaten Kulonprogo. Daftar Gapoktan yang melaksanakan pengadaan beras untuk Raskin.

a. b.

Pengorganisasian dan pengembangan kapasitas Gapoktan. Pengadaan beras untuk PNS oleh Gapoktan. Dalam dua tahun terakhir ini Gapoktan mensuplai kebutuhan beras PNS dari beras yang diproduksi petani sebanyak 13,5 ton tiap bulan dengan harga Rp. 7.500,-/kg. Pengadaan Beras untuk Raskin oleh Gapoktan.

Nama Gapoktan

Target

Gapoktan Among Tani

300 ton/tahun

Gapoktan Panca Manunggal

400 ton/tahun

Gapoktan Makmur Sejahtera

1200 ton/tahun

Gapoktan Sari Mulyo

400 ton/tahun

Gapoktan Sido Maju

300 ton/tahun

Gapoktan Sumber Makmur

800 ton

Gapoktan Ngestiharjo

200 ton

Jumlah

3.600 ton

Sumber: SPK BULOG – Gapoktan.

3. Untuk menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan beras Raskin di Kulonprogo diambil dari beras yang diproduksi oleh petani, pemerintah kabupaten Kulonprogo mengikat kerjasama dengan BULOG Devri DIY melalui MoU yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Divre DIY pada tanggal 27 januari 2014. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memfasilitasi kerjasama pengadaan beras antara Gapoktan dengan BULOG Divre DIY. Kerjasama ini dituangkan dalam Perjanjian yang ditanda tangani oleh Para ketua Gapoktan dan Kepala BULOG Divre DIY berisi tentang kuota pengadaan masing – masing Gapoktan, mekanisme pengadaan, standart kualitas, harga pembelian oleh BULOG dan mekanisme pembayarannya. Pengadaan beras oleh Gapoktan ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap I adalah bulan Februari – Juli dan Tahap II bulan Agustus – Desember. Tahap I ini kuota yang disepakati 3.600 ton untuk 7 Gapoktan dari kebutuhan Raskin sejumlah 7.400 ton. Harga pembelian oleh 36

Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyelenggarakan Monev partisipatip yang melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain : wakil Gapoktan dan masyarakat petani, wakil rumah tangga sasaran (RTS), wakil pemerintah daerah dan tim advokasi InProSuLA – Gapoktan. Monev ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian tujuan program RASDA, menemukan beragam peluang yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki pelaksanaan RASDA. Catatan penting dari hasil Monev partisipatip untuk mendorong percepatan implementasi konsep membela dan membeli beras petani dalam program RASDA ini, sebagai berikut: a. Sistem first in – first out (FIFO) yang diterapkan oleh BULOG dalam mekanisme gudang mengakibatkan pendistribusian beras untuk Raskin tidak selalu menggunakan beras petani yang disetorkan oleh Gapoktan, tetapi menggunakan beras yang sudah ada di Gudang BULOG. Sehingga tujuan program RASDA menggunakan beras petani untuk memperbaiki kualitas beras Raskin tidak bisa tercapai. Dampaknya Program RASDA kurang mendapat perhatian dari RTS dan para 37

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

pemangku kepentingan lainnya yang mengharapkan adanya perbaikan kualitas beras melalui Program ini.

Berpijak pada harga pembelian beras Raskin oleh pemerintah kepada BULOG sebesar Rp. 8.300,-/kg, maka ada selisih dengan harga pembelian oleh BULOG kepada Gapoktan sebesar: Rp 8.300 - Rp 6.600,- = Rp 1.700,-/kg.

Rekomendasi: Supervisi dan pengawalan untuk memastikan beras pasokan petani melalui Gapoktan menjadi prioritas dalam jadwal penerimaan di gudang dan jadwal distribusi ke RTS. b.

Rekomendasi : (i) Merumuskan kembali MoU antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan BULOG Divre DIY yang mencantumkan kesepakatan pembagian selisih harga pembelian oleh pemerintah kepada BULOG dengan harga pembelian BULOG kepada Gapoktan sebesar Rp 1.700,- untuk Gapoktan. (ii) Melakukan advokasi perbaikan tatakelola pengadaan dan distribusi yang melibatkan peran aktif Gapoktan agar selisih harga pada point 1 (satu) tersebut bisa dioptimalkan untuk peningkatan kualitas beras, menambah pendapatan petani dan pemberdayaan gapoktan. Sehingga BULOG sebagai BUMN tidak mengambil keuntungan usahanya dari pengadaan beras Raskin sebagai program perlindungan sosial masyarakat miskin.

Pembelian beras oleh BULOG kepada Gapoktan menggunakan harga HPP, yaitu Rp. 6.600,-/kg. Harga ini lebih rendah dari harga yang diterima oleh Gapoktan apabila dijual di pasar yaitu Rp 6.700,- hingga Rp. 6.800,-. Pembacaan lebih lanjut dari catatan ini bahwa tujuan Program RASDA untuk meningkatkan pendapatan petani belum tercapai karena harga yang dibayarkan oleh Gapoktan kepada petani di bawah HPP yaitu Rp. 6.450,-/kg. Selain itu, tujuan untuk meningkatkan perekonomian perdesaan/ daerah melalui program ini juga belum tercapai karena harga beli oleh BULOG lebih rendah dari harga beli Pasar. Dalam waktu tertentu karena alasan untuk memenuhi target pengadaan, beberapa Gapoktan mengabaikan asal â&#x20AC;&#x201C; usul dan kualitas beras yang penting tersedia dengan harga yang dapat dijangkau. Hal ini berpotensi melakukan rekayasa mengolah beras Raskin yang dijual oleh RTS dengan harga di bawah harga beli kepada petani. Berikut adalah Tabel Keragaan Harga Pengadaan Beras oleh Gapoktan di Kulonprogo

Uraian komponen biaya

Gapoktan Panca Manunggal

Makmur Sejahtera

Pembelian beras petani

Rp 6450/kg

Mesin blower

Rp 25/kg

Rp 10/kg

Tenaga kerja

Rp 25/kg

Penyusutan beras

Rp 25/kg

Transportasi (antrian gudang, truk dan solar)

Rp 25/kg

Rp 20/kg

Keuntungan bersih

Rp 20-30/kg

Rp 50/kg

Harga jual BULOG

Rp 6600/kg

Harga jual pasar

Rp 6700-6800/kg

Dana yang digunakan oleh Gapoktan untuk pengadaan beras dalam Program RASDA ini adalah pinjaman komersial dari Dank Umum (BPD, BRI) dengan suku bunga antara 11 % - 14 % . Walau fasilitas pinjaman dari Bank Umum bermanfaat bagi Gapoktan untuk membeli beras kepada petani, tetapi biaya kredit (jasa pinjaman) tersebut menjadi beban bagi Gapoktan. Keuntungan yang diterima oleh Gapoktan dari pengadaan beras Raskin sebesar RP 20,- hingga Rp 30,- /kg tidak selalu mampu untuk membayar jasa pinjaman. Sehingga tujuan program RASDA untuk pemberdayaan Gapoktan tidak bisa tercapai. Rekomendasi : (i) Ada fasilitas berupa dana talangan dan atau pinjaman lunak kepada Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan untuk dana pengadaan beras Raskin (ii) Melakukan advokasi perbaikan tata kelola pengadaan dan distribusi beras Raskin melalui pendelagasian otoritas penggunaan APBN dalam nomenklatur pengadaan beras Raskin kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk diteruskan kepada Gapoktan yang telah memenuhi syarat sebagai Lembaga cadangan Pangan Masyarakat. 39

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

RASDA untuk bantuan pangan beras bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak terdaftar sebagai Rumah Tangga sasaran (RTS) Raskin 1.

Pijakan Seperti yang telah dituangkan dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014 bahwa Pagu Raskin ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan Pendataan Perlindungan Sosial – PPLS 2011 yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penetapan Pagu tersebut termasuk penetapan RTM sebagai RTS Raskin. Jumlah sasaran yang ditetapkan sebagai RTS Raskin tahun 2014 sebanyak 15.530.897 RTS. Mekanisme penetapan ini belum sepenuhnya mengakomodir dinamika faktor kemiskinan rumah tangga yang terus berkembang setiap harinya. Sehingga masih terdapat RTM yang semestinya berhak atas Raskin tidak terdaftar sebagai RTS. Catatan Hasil Monitoring Raskin di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat oleh Tim Advokasi InProSuLA – Gapoktan menunjukkan bahwa di setiap desa masih terdapat RTM yang tidak terdaftar sebagai RTS Raskin dan sebaliknya Rumah Tangga yang sudah tidak termasuk kategori miskin terdaftar sebagai RTS Raskin. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan sosial antar warga dan menurunkan semangat gotong – royong yang sebelumnya telah berjalan di tingkat masyarakat. Dampak lebih lanjut dari sasaran Raskin yang tidak tepat ini menghambat percepatan penanggulangan kemiskinan, bahkan menimbulkan ketergantungan baru masyarakat penerima beras Raskin. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa pemerintah daerah (kota/ kabupaten) melakukan insiatif melaksanakan RASDA untuk bantuan pangan beras bagi RTM yang tidak menjadi RTS. Salah satu kota yang sudah melaksanakan model seperti ini adalah Kota Surakarta. Pijakan aturan yang dipakai oleh Pemkot Surakarta untuk melaksanakan RASDA yang dikenal sebagai RASKINDA ini sebagai berikut : • RPJMD 2010 – 2015 KOTA SURAKARTA dimana salah satu sasarannya adalah pemenuhan kebutuhan dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan pada usaha kecil & mikro, • Renstra Pemkot Surakarta 2011 – 2015, dijabarkan dengan KECUKUPAN DAN CADANGAN PANGAN • Renja perubahan 2013 dan Renja 2014 • Perwali & SK walikota Surakarta tentang Juknis Penyaluran dan SK tim pelaksana serta data penerima manfaat RASKINDA

Pelaksanaan berdasarkan pengalaman di Surakarta a. Sistem Penetapan RTS Berdasarkan sinkronisasi data PPLS 2011 ditambah data PKMS gold 2012 dan ditambah Data Gakin Bappeda 2012 diperoleh data keluarga miskin (Gakin) Kota Surakarta yaitu 46.282 KK. Sementara itu Data RTS penerima RASKIN dari pusat sejumlah 29.023 KK. Hal ini menjadikan sejumlah 17.259 KK Gakin (diperoleh dari 46.282 KK dikurangi 29.023 KK) tidak mendapatkan RASKIN, padahal mereka mempunyai hak untuk mendapatkan Bantuan Pangan beras. Mengingat hal tersebut Pemkot Surakarta mengkategorigan 17.259 KK masuk dalam data RTS non RASKIN yang dipakai sebagai RTS-PM RASKINDA di Surakarta. b. Sumber Anggaran Pengadaan, pengemasan dan penyaluran sebagai subsidi 100% anggaran pemerintah kota Surakarta. RTS-PM RASDA ini tidak dibebani beaya apapun. Pada Tahun 2013, dalam APBD Perubahan tahun 2013 program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.071.080.000,- dengan asumsi harga beras Rp.8.000,-/ kg) selama tiga bulan, mulai 0ktober sampe desember 2013. Pada tahun 2014 , Pemkot Surakarta menganggarkan untuk program RASDA ini sebesar Rp.7.680.255.000, selama 10 bulan mulai bulan januari hingga Oktober 2014, dengan asumsi harga Beras Rp.8.900,-/kg. Di dalam Anggaran Perubahan tahun 2014 diusulkan penambahan sebesar Rp.1.639.605.000,- untuk pengadaan beras selama dua bulan (November-Desember 2014) dengan pagu Rp.9.500,- / kg . c. Kualitas Beras RASDA di Surakarta Kualitas Beras yang diberikan kepada 17.259 KK merupakan beras yang berkualitas premium II sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tahun 2011 tentang kualitas beras yang dikelola Bulog dengan kriteria: Premium I, Premium II, Medium I, Medium II dan Medium III. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan beras sekelas Premium II dengan ketentuan, derajat sosoh 100%, Kadar air 13,5 – 16% , Butir patah 5% dan Menir 10%. d. Tim Pelaksana • Walikota dan Wakil Walikota • Sekretaris daerah • Ass Ekbangkesra, Bappeda, DPPKA, KKP • Camat, Satgas Kecamatan (1 orang), Lurah, Satgas Kelurahan (2 orang) • Tim Pengadaan terdiri dari Pokja ULP RASDA, PPKom, PPHP e. Mekanisme Pengadaan dan Distribusi Sistem pengadaan dengan pelelangan umum melalui Layanan 41

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses Distribusi RASDA dilaksanakan sesuai Perwali Kota Surakarta nomor: 1-B Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyaluran RASKINDA Tahun 2014. 3.

Monitoring dan Evaluasi Berpedoman pada Perwali Kota Surakarta nomor: 1-B Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyaluran Raskinda Tahun 2014 dimana tim pelaksana RASDA melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Partisipasi masyarakat didalam monitoring dan evaluasi melalui Berita Acara dari masyarakat (RT/RW) terutama terkait perubahan atas penerima manfaat RASDA atau temuan lapangan lainnya.

RASDA untuk Bantuan Pangan Masyarakat Miskin (PANGKIN) melalui Cadangan Pangan Pemerintah dan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 1.

Dasar Pijakan • Sesuai amanat UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat. • Program bantuan pangan untuk masyarakat miskin yang diinisiasi oleh pemerintah Daerah (Kab. Kulon Progo) • Sebagai bagian tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok bagi masyarakat miskin • Menjamin pencapaian ketepatan sasaran, mutu beras, dan waktu pelaksanaan • Peningkatan pendapatan petani di daerah dan peningkatan perekonomian di perdesaan • Penanggung jawab dan pelaksanaan Rasda oleh Pemerintah Daerah. • Pada prinsipnya Kebijakan pengelolaan Rasda harus tetap dalam koordinasi nasional dan urusan pangan tidak boleh terkotak-kotak. Pelaksanaan RASDA a. Program RASDA dalam memenuhi Cadangan Pangan Pemerintah Pelaksanaan RASDA dalam bentuk Pangkin sangat relevan dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 mengenai Cadangan Pangan Nasional. UU ini menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pemerintah, Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) dan Cadangan Masyarakat. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten/ Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan dari Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota sebagai berikut: • Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan untuk penanganan kerawanan pangan darurat (bencana alam, kerusuhan sosial), stabilisasi harga dan kepentingan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. • Menyiapkan respon cepat terhadap dampak perubahan iklim global, dan bencana alam. • Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat kurang mampu/rawan pangan dan saat paceklik • Meningkatkan kemandirian kabupaten/kota dalam membangun dan mengelola cadangan pangan. • Alat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan • Beli pada saat panen raya dalam rangka menolong petani • Operasi pasar saat harga tinggi dalam rangka menolong konsumen • Penyeimbang kelebihan –kekurangan antar waktu dan lokasi • Bantuan pangan bagi masyarakat tidak mampu Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota salah satu standar pelayanan minimal Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan pangan. Relevansi CPP dengan Rasda sebagai berikut: • Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban membangun cadangan pangan kabupaten/kota minimal 100 ton beras. • Untuk mendukung pembentukan CPP dialokasikan DAK untuk pembangunan gudang dan unit pengelola CPP oleh pemerintah Kab/Kota (SKPD yang menangani Katahanan Pangan). APBD tingkat II dialokasikan untuk pengisian CBP. • Pengelolaan Rasda dapat digabungkan dengan pengelolaan CPP di tingkat Kabupaten/Kota. • Penggabungan pengelolaan Rasda dengan CPP menjadi bagian penting dalam mekanisme penyegaran CPP. • Untuk menjaga kualitas Rasda, periode simpan perlu diatur lebih pendek sehingga beras tetap berkualitas bagus.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

RASDA dalam Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) LDPM adalah lembaga di masyarakat yang dibentuk agar mampu untuk melakukan aktifitas pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan. LDPM dibina oleh SKPD daerah yang menangani Ketahanan Pangan. Tujuan LDPM adalah : • Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan; • Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras dan/atau jagung; • Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain; dan • Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.

e. Selain sebagai penyedia pasokan, Gapoktan LDPM dapat menjadi lembaga penyalur Rasda: f. Efisien karena memperpendek jarak gudang ke titik distribusi Berikut ini skema pelaksanaan RASDA untuk memenuhi Cadangan Pangan pemerintah dan LDPM

Sasaran : Gapoktan di lokasi Sentra produksi padi yang memiliki unit usaha distribusi atau pemasaran dan memiliki lahan untuk pembangunan gudang. Kegiatan LDPM secara umum meliputi: a. Pembangunan atau renovasi sarana penyimpanan; b. Pengadaan gabah dengan memanfaatkan produk pertanian setempat minimal sesuai dengan HPP; c. Pengembangan cadangan pangan masyarakat; d. Pengembangan jejaring pangan; e. Penjualan dan pemasarkn beras yang dikelola. RASDA sangat relevan dengan program LDPM yang dijalankan selama ini, mengingat beberapa hal diantaranya: a. Program Rasda bersumber dari produksi beras dalam negeri dan diutamakan dari produksi setempat. b. Gapoktan LDPM dapat berperan sebagai penyedia pasokan untuk Rasda. c. Gapoktan LDPM sudah memiliki gudang dan sarana prasarana pendukung. d. Gapoktan LDPM sudah memiliki akses ke produsen beras (anggota klp) sehingga dapat menjamin: Ketepatan waktu pengadaan dan Harga yang layak bagi petani

Monitoring dan Evaluasi Dari Skema diatas dapat disimpulkan bahwa RASDA RASDA untuk Bantuan Pangan Masyarakat Miskin (PANGKIN) melalui Cadangan Pangan Pemerintah dan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) selama ini sudah terlaksana di berbagai kabupaten di Indonesia. Pengalaman di Kabupaten Kulonprogo; semua Gapoktan penyedia RASDA merupakan gapoktan penerima LDPM, namun belum terintegrasi dengan program Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Di Kabupaten Kulon Kulonprogo ada 13 LDPM yang selama ini menjalankan fungsi LDPM dengan baik diantaranya:

Pelaksanaan RASDA Bulog Bulog bertugas mendukung program ketahanan pangan dengan skema sebagai berikut:

Namun demikian, 13 gapoktan penerima LDPM diatas selama ini belum melakukan pengadaan beras untuk kebutuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten Kulonprogo sebesar 100 ton. Hal ini menjadi rekomendasi untuk perbaikan program RASDA ini di tahun 2015 .

Program RASDA Bulog 1.

Selama ini bulog melakukan distribusi wilayah pangan di Indonesia dengan skema sebagai berikut :

Dasar Pijakan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Program RASDA Bulog ini merupakan bagian dari amanat UU Pangan No. 18/2012, Inpres Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah dan peraturan daerah setempat terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Program RASDA Bulog memiliki tujuan untuk : â&#x20AC;˘ membantu dan menambah pemenuhan kebutuhan pangan Rumah Tangga Miskin. â&#x20AC;˘ memenuhi jumlah RTS yang belum terdaftar dalam RTS PM tingkat nasional. â&#x20AC;˘ merupakan komplemen dari program Raskin tingkat nasional.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Dalam pelaksanaanya bulog melakukan integrasi kebijakan perberasan dengan skema sebagai berikut :

Mekanisme penyaluran RASDA sebagai berikut: a. Mengacu pada pedoman umum RASKIN secara Nasional b. Mengacu pada Juklak ditingkat Provinsi dan Juknis di tingkat Kabupaten c. Penyaluran dilaksanakan atas permintaan daerah sesuai anggaran yang tersedian di dalam APBD melalui Kontrak Jual Beli dengan Bulog Proses Kontrak dan Penyaluran RASDA melalui mekanisme Bulog sebagai berikut:

Alur RASDA Bulog secara nasional dapat dilihat dalam skema berikut :

Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan monitoring yang dilaksanakan tim Inprosula di Kulonprogo, skema RASDA yang dilaksanakan oleh Bulog ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya harga yang masih menggunakan standar beras medium sesuai Inpres HPP No 3 tahun 2012 sebesar RP 6.600/kg. Dengan harga ini sangat sulit untuk memperoleh beras dengan kualitas yang baik mengingat harga di pasaran hingga saat ini sudah diatas Rp. 7000/kg. Sebenarnya permasalahan ini bisa diatasi, jika Bulog memberikan dana penjaminan kualitas kepada Gapoktan, mengingat Pemerintah saat ini membeli RASKIN kepada bulog sesuai APBN 2014 sebesar Rp 8.300/kg. Dikarenakan pedum RASKIN belum memiliki aturan untuk memberikan dana penjaminan kualitas kepada Gapoktan, maka sampai saat ini program RASDA Bulog belum berkembang secara baik.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Sosialisasi dan publikasi perluasan pengaruh dampak RASDA Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RASDA, direlomendasikan perlunya sosialisasi dan publikasi perluasan pengaruh dampak RASDA baik kepada Para pembuat Kebijakan di tingkat Pusat maupun kepada masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS). Sedang lokasi yang dipilih untuk pelaksanaanya adalah kabupaten Kulonprogo dengan beberapa pertimbangan: ada contoh nyata karena telah melaksanakan RASDA, ada dukungan dari Pemerintah Daerah, sedang mendapat perhatian masyarakat umum dan Pemerintah Daerah di sekitarnya karena bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten serta disetujui oleh para Pembuat Kebijakan yang akan diundang. Serangkaian kegiatannya sebagai – berikut : 1. Display RASDA sebagai bagian dari sitem pangan komunitas dari berbagai daerah Maksud dari display ini menunjukkan kepada masyarakat umum tentang praktek pelaksanaan RASDA dari berbagai Daerah di Indonesia, dengan harapan : (i) para pengunjung dan pelaksana RASDA dapat mengambil pembelajaran tentang praktek RASDA, (ii) menemukan aspek penting dalam Program RASDA, (iii) mengetahui stakeholders dan perannya dalam pelaksanaan Program RASDA, (iv) membangun kimitmen para pihak untuk mendukung pngembangan Program RASDA ke depannya.

Kegiatan ini memilih lokasi di halaman rumah Dinas Bupati Kulonprogo berdekatan dengan alun – alun tempat berkumpulnya semua masyarakat dan aparat se-Kabupaten Kulonprogo, para kepala daerah tetangga dan para pembuat kebijakan yang hadir mengikuti upacara dan pengunjung bazar. Ragam produk yang ditampilkan adalah hasil pelaksanaan RASDA dan sistem pangan komunitas dari sejumlah kabupaten di DIY dan daerah lain seperti Surakarta – Jawa Tengah, Serdang Bedagai – Sumatera Utara, Ciamis dan Karawang – Jawa Barat, Dompu – Nusa Tenggara Barat, Kutai Timur – Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau. Bersamaan dengan upacara yang juga ditampilkan kolosal sistem pangan komunitas, ikrar para pejabat dan kampanye mengganti RASKIN dengan RASDA. Upacara ini dihadiri sekitar 8.500 peserta dari Wakil Gubernur DIY, Jajaran Pemkab Kulonprogo, SKPD, PNS, Seniman, Gapoktan, dan utusan Bupati/Walikota Se-DIY, Bupati Serdang Bedagai, Magelang, Kebumen dan peserta dari NGO/ organisasi petani yang terlibat advokasi RASDA dari wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Kenduri, Budaya Berbagi Pangan Menunjukkan kepada masyarakat se Nusantara : Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Kalimantan , bahwa bagian dari sistem pangan komunitas adalah sedekah pangan atau kenduri atau berbagi pangan dari yang punya ke tetangga yang gak punya. Budaya yang masih berlaku di Jawa ini diharapkan juga masih tetap berlaku di daerah lain di nusantara. Budaya ini menjadi salah satu pilar sistem pangan komunitas yang mendukung RASDA.

Semiloka Nasional Untuk menyampaikan seluruh rangkain proses RASDA, meliputi arah dan tujuan, kebijakan pendukung, langkah pelaksanaan, aspek penting, para pihak yang terlibat serta peluangnya untuk dijadikan skema baru dalam program bantuan pangan bagi rakyat miskin.

Selain mepresentasikan pelaksanaan RASDA dari masing – masing daerah dengan berbagai kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi, kegiatan semiloka ini juga dalam rangka mendapatkan justifikasi dari para ahli, sehingga layak untuk dijadikan alternatif kebijakan ke depan. Oleh karena itu, semiloka ini selain dihadiri oleh para pelaku utama pangan yaitu petani, nelayan dan pedagang pangan juga dihadiri oleh para pimpinan daerah, akademisi dan para pembuat kebijakan pusat. Harapannya semiloka ini dapat memberikan mandat RPJMN 2015 – 2019 yang mengagendakan perbaikan skema RASKIN dengan RASDA.

Menguatkan advokasi RASDA sebagai skema perbaikan RASKIN Maksud dari kegiatan ini adalah (i) mendapatkan akses informasi rencana kebijakan dan program pemerintah tentang bantuan pangan, (ii) memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang keberhasilan, kekurangan, hambatan dan persoalan RASDA di daerah surplus beras dan RASKINDA di daerah perkotaan, (iii) mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan RASDA menjadi alternatif bantuan pangan serta (iv) bersama – sama dengan pembuat kebijakan menyusun langkah perbaikan RASKIN menggunakan skema RASDA. Guna melaksanakan maksud tersebut, Tim Advokasi InProSuLA – MPPN bersama pemda pelaksana program RASDA dan RASKINDA terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para pembuat

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

Berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan dalam Semiloka ini. REKOMENDASI Semiloka Nasional Inisiasi Daerah Untuk Skema Alternatif Perbaikan Kebijakan Pangan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RASKIN) Semiloka Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2015 di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihadiri oleh 98 orang, berasal dari: unsur Pemerintah Pusat (Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi, Bappenas, Kemensos, Kementan, Bulog, BPS, TNP2K, DPR), Pemerintah Daerah (Bupati dan Ketua DPRD Kulonprogo – DIY, Bupati Serdang Bedagei – Sumut, Walikota Surakarta – Jawa Tengah, Kepala SKPD wakil dari Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur), Tim Advokasi (Asosiasi Gapoktan, InProSuLA – USAID/ProRep, MPPN, SPI, Kehati, ADS NGO dan wakil – wakil nasional), dan media.

kebijakan RASKIN tingkat Pusat. Komunikasi ini menghasilkan kesepakatan kerjasama antara Tim Advokasi InProSuLA dengan Bappenas dan Kemenko PMK menyelenggarakan semiloka nasional untuk meninjau ulang pelaksanaan RASDA dan RASKINDA, mencari input dan menyusun langkah – langkah implementasi RASDA sebagai skema alternatif Perbaikan RASKIN 2016. Semiloka 2 (dua) hari yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK pada tanggal 11 – 12 februari 2015 ini dihadiri oleh para kepala daerah pelaksana RASDA beserta SKPD tehnisnya, tim advokasi RASDA, Gapoktan dan organisasi masyarakat sipil pendamping petani dari berbagai daerah, para pejabat Kementerian Pertanian, Kemenko PMK, Kemenko Pekonomian, Kemensos dan Bappenas serta Masyarakat Umum.

Seluruh pihak mengakui peran penting dan manfaat bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masih diperlukan. Menyadari bahwa masih banyaknya persoalan dalam implementasi dan memperhatikan keberhasilan inisiasi skema alternatif pengembangan Raskin Daerah (Rasda/RaskinDa), serta mempertimbangkan masukan dari para ahli dan pembuat kebijakan, maka semiloka nasional merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: I. Program Raskin selama ini telah membantu mengurangi beban pengeluaran pangan RTM, stabilisasi harga beras, pengendalian laju inflasi, dan penguatan cadangan pangan RTM. II. Program Raskin masih diperlukan karena dapat menjadi instrumen ekonomi yang dapat menyelesaikan persoalan sosial, dengan perbaikan sebagai berikut : A. Optimalisasi tujuan RASKIN, mengurangi beban pengeluaran pangan RTM, meningkatkan pendapatan petani dan pertumbuhan perekonomian desa dan daerah. B. Kelembagaan RaskinDa 1. Pemeritah Daerah sebagai Pelaksana Utama. 2. BULOG membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan dan distribusi sampai titik bagi sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan. 3. Pemerintah Pusat membuat kebijakan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan. C. Kebijakan 1. Membuat Kebijakan yang mendorong tercapainya tujuan RASKIN untuk perlindungan sosial dan percepatan pengurangan kemiskinan, mengatur peran para pihak, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. 2. Membuat kebijakan Anggaran Pengadaan, pengamanan kualitas dan pendistribusian.

ROAD MAP RASDA

BAB IV Ragam Konsep Program RASDA

D. Pelaksanaan 1. Penyusunan pedoman umum oleh Kemenko PMK, petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah provinsi, dan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati/ Walikota atau Peraturan Daerah, sesuai kondisi dan kebutuhan masingmasing pemerintah kabupaten/kota. 2. Pemerintah Daerah menetapkan pagu RASKIN pada tingkat di bawah kabupaten/kota, berdasarkan hasil Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) dan dinamika faktor kemiskinan RTM. 3. Menyusun perencanaan dan menyampaikannya kepada Kemenko PMK, Kemensos dan Bappenas. 4. Membuat MoU dengan BULOG : a. BULOG membantu terlaksananya pengadaan dan distribusi sampai ke titik bagi oleh pemerintah daerah surplus beras. b. BULOG membantu stok dan terlaksananya pengadaan dan distribusi sampai ke titik bagi oleh pemerintah daerah non produksi beras. c. BULOG menampung hasil panen petani daerah surplus beras untuk pengadaan stok daeran non produksi beras. 5. Pengadaan dan pengamanan kualitas a. Daerah Surplus Beras • Satuan Pelaksana RASDA melalui Gapoktan yang telah terpilih membeli beras petani setempat sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan. • Satuan Pelaksana RASDA mengamankan kualitas dan menyimpan di Gudang Gapoktan di desa setempat sesuai dengan anggaran operasional pengamanan kualitas yang telah ditentukan. b. Daerah Non Produksi beras • Satuan Pelaksana RASDA membeli beras dari petani di daerah lain. • Satuan Pelaksana RASDA mengamankan kualitas dan menyimpan di Gudang lokasi pendistribusian sesuai dengan anggaran operasional pengamanan kualitas yang telah ditentukan. 6. Distribusi a. Satuan Pelaksana RASDA verifikasi RTS dan menerbitkan Delivery Order (DO) kepada Tim Raskin Desa untuk mengambil beras di Gudang Gapoktan atau Gudang lokasi pendistribusian b. Distribusi kepada RTS oleh Tim Raskin Desa 7. Pengendalian dan Pengawasan • Pencatatan dan Pelaporan • Monitoring dan Evaluasi • Koordinasi

III.

Uji Coba RaskinDa Uji coba yang direkomendasikan oleh Bupati Kulon Progo disetujui para peserta Lokakarya untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 ini. Konsep dasar uji coba tersebut adalah sebagai berikut : 1. Wilayah Ujicoba Ujicoba akan dilaksanakan di wilayah surplus beras dan wilayah non surplus beras. Wilayah surplus beras termasuk di dalamnya adalah: a. Kabupaten Kulonprogo – DIY, mewakili daerah surplus beras pulau Jawa b. Kabupaten Serdang Bedagei – Sumatera Utara, mewakili daerah surplus beras Pulau Sumatera c. Kabupaten Dompu – NTB, mewakili daerah surplus beras Nusa Tenggara dan bagian Timur Indonesia Sedangkan untuk wilayah non surplus beras diusulkan Kota Surakarta, Jawa Tengah, sekaligus mewakili daerah perkotaan. Di daerah perkotaan ini juga dimungkinkan untuk mengujicobakan penggunaan Layanan Keuangan Digital melalui uang elektronik dalam Raskin. 2. Skema Ujicoba a. Acuan menggunakan Pedum RASKIN 2015. b. Pelaksana utama ujicoba adalah pemerintah daerah lokasi ujicoba. c. Detail kegiatan ujicoba dan pembiayaannya akan dibahas lebih lanjut setelah mendapatkan persetujuan dari Tikor RASKIN Pusat. d. Bappenas, PMK, Kemensos dan tim advokasi RASDA untuk perbaikan RASKIN akan melakukan pengawalan rekomendasi ini.

Jakarta, 12 Februari 2015

Peserta Semiloka Nasional Inisiasi Daerah Dalam Skema Alternatif Perbaikan RASKIN Tahun 2016

Langkah – Langkah Rasda

BAB V

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah – Langkah Rasda

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah – Langkah Rasda

Langkah-langkah RASDA ini merupakan hasil dari workshop Desain pada bulan Juli 2014 di Yogyakarta. Workshop ini dihadiri banyak pihak dengan latar belakang dan posisi yang berbeda-beda, yaitu: 1. Masyarakat (diwakili GAPOKTAN/Asosiasi GAPOKTAN), 2. NGO dari jaringan MPPN, Mitra HAPSARI, ASPPUK dan SPTN, SPP Jawa Barat. 3. Pemerintah dari tingkat pusat (BULOG & DKP KEMENTAN), tingkat Provinsi (BKPP DIY, DPRD) dan tingkat Kabupaten (BUMD Kulonprogo & SKPD Kulonprogo). 4. Akademisi (Pusat Study Pangan dan Gizi UGM).

Pembentukan Tim Program RASDA, yang terdiri dari : 1. 2.

8 langkah menuju program Rasda efektif:

Menetapkan payung kebijakan

Membentuk tim program

Memutakhiran data dengan analisis kemiskinan partisipatif

Menyediakan modal awal pelaksanaan pengadaan, operasional, dan distribusi.

Melegalkan Gapoktan dan lembaga pangan lain sebagai pelaksana program.

Mengelola gudang di tingkat Gapoktan/Desa

Mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan.

Melakukan monitoring dan evaluasi.

Langkah-langkah RASDA ini adalah hasil lokakarya desain pada bulan Juli 2014 di Yogyakarta. Workshop dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Gapoktan, organisasi masyarakat sipil, pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta akademisi.

Mempersiapkan Payung Kebijakan RASDA Berlandaskan Hukum sebagaimana tertulis pada Bab lain dalam buku ini serta dan mengacu pada Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2015 – 2019, perlu disusun Kebijakan sebagai pedoman dasar pelaksanaan Program RASDA di masing – masing Daerah. Dari pengalaman pelaksanaan RASDA selama ini di tingkat daerah, payung kebijakan RASDA sangat beragam, tergantung kebutuhan dan kesiapan daerah masing – masing, ada yang menyusun PERDA ada yang Peraturan Bupati /Walikota. 60

Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab, yaitu Bupati/ Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota. Tim Monev/ Pemantau • Ketua merangkap Anggota: Asisten Sekda Bidang Kesra • Wakil ketua merangkap anggota: Asisten Sekda Bidang ekonomi dan pangan • Sekretaris merangkap anggota: Kepala Bappeda • Anggota: DPRD, Badan Pemeriksa Daerah, Perwakilan Peguruan Tinggi, OMS, dan Perwakilan Gapoktan. Satuan Pelaksana – Kabupaten • Ketua: Kepala Dinas Sosial • Sekretaris: Kepala Badan/Kantor Ketahanan pangan • Anggota: Dinas lingkup pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BULOG, DPPKAD, BUMD, Perbankan. Satuan Tugas – kecamatan dan desa • Ketua: Camat. • Wakil Ketua: Kepala Desa. • Pengadaan dan pengamanan kualitas: Gapoktan, Pengelola Lumbung Pangan, Koperasi Petani atau Kelembagaan Tani lainnya di tingkat desa. • Distributor sampai Titik Distribusi: Gapoktan, pengelola lumbung pangan, Koperasi Petani atau Kelembagaan Tani lainnya di tingkat desa. • Distributor dari Titik Distribusi sampai Titik Bagi/RTS: Kelompok Tani, RT atau RW. • Pencatatan dan pelaporan Gapoktan dan perangkat desa.

Melakukan Analisis Kemiskinan Partisipatip untuk pemuktahiran data RTM – RTS PM. Selama ini belum dilakukan analisis kemiskinan secara partisipatif, data yang digunakan untuk menentukan RTS-PM masih menggunakan data PPLS tahun 2011. Fakta di lapangan, faktor kemiskinan keluarga miskin sangatlah dinamis, tentu perlu dilakukan pemukhtahiran data secara terus menerus dan dilakukan secara partisipatif. Pendekatan analisis kemiskinan secara partisipatif, dikoordinasikan oleh tim program RASDA, melibatkan seluruh stakeholder mulai dari keluarga miskin, masyarakat umum, OMS, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan data keluarga miskin yang akurat.

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah – Langkah Rasda

Hasil analisis ini berupa data RTM – RTS yang telah ter up date yang dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah sasaran.

Mengelola gudang di tingkat gapoktan/desa Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan tersedianya Gudang di tingkat Gapoktan/ Desa yang berkualitas untuk menerapkan sistem first in – first out (FIFO) yang memenuhi standar kualitas beras yang akan didistribusikan ke titik bagi atau sampai diterima oleh RTS. Kegiatan teknis dalam langkah ini antara lain: • Memfungsikan gudang yang telah dimiliki oleh Gapoktan dari program penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan memfungsikan gedung – gedung miliki pemerintah yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan atau memfungsikan lumbung kelompok atau rumah salah satu warga yang memenuhi syarat kelayakan sebagai gudang. • Memelihara atau merawat gudang • Memenuhi peralatan Gudang, seperti: timbangan, pengering, alat kontrol kadar air, alat kontrol kadar beras remuk dan kadar kotoran. • Mencatat: jumlah stok, jumlah dan jadwal beras yang masuk, jumlah dan beras yang serta jumlah dan lokasi sasaran.

Mendorong legalitas gapoktan dan kelembagaan pangan lainnya sebagai pelaksana pengadaan beras RASDA Sebagai bagian dari upaya tata kelola yang baik dalam proses pengadaan dan distribusi beras RASDA ini, setiap organisasi masyarakat yang akan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian beras RASDA disyaratkan harus memiliki Badan Hukum. Badan Hukum ini bisa berbentuk Koperasi Petani atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing – masing organisasi.

program yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah kepada Gapoktan, seperti dana untuk LDPM, PUAP, LUEP, Desa Mandiri Pangan serta Program Lumbung Pangan. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi dana pinjaman lunak yang akan dibayarkan lagi setelah Gapoktan menerima pembayaran program RASDA.

Mengedukasi masyarakat tentang bantuan pangan Selama ini, pada umumnya masyarakat belum mengetahui tentang maksud dan tujuan diselenggarakannya program bantuan/subsidi pangan beras masyarakat miskin. Akibatnya Program bantuan pangan RASKIN justru menjadikan masyarakat semakin tergantung pada bantuan program pemerintah, tergantung pada konsumsi pangan beras, bahkan diberbagai daerah menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya ada sistem “bagito” atau bagi rata termasuk kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak karena sudah mampu.

Monitoring dan Evaluasi Sebagaimana diterangkan dalam item sebelumnya, bahwa sebagai upaya mewujudkan transparansi, akuntabel, efektifitas dan keberlanjutan keberdayaan masyarakat, dibutuhkan monitoring dan evaluasi (Monev). Monev ini akan dikoordinasikan oleh Tim Program RASDA, melibatkan RTS dan masyarakat umum, dilakukan setiap bulan dan/atau setiap periode pengadaan dan distribusi RASDA. Para meter yang akan digunakan adalah pencapaian 6 tepat, tingkat peningkatan pendapatan petani padi, tingkat peningkatan perekonomian pedesaan, serta kapasitas kelembagaan organisasi pelaksana, termasuk Gapoktan. selain itu juga akan diukur tentang perubahan faktor – faktor kemiskinan bagi RTS.

Penyediaan dana sebagai modal awal pelaksanaan pengadaan, operasional pengemanan kualitas dan distribusi Pendanaan untuk Program RASDA ini menyesuaikan dengan skema yang telah diterapkan oleh pemerintah terhadap BULOG dalam program RASKIN. Dana pengadaan sebesar HPP 6.600,- dapat dibayarkan oleh pemerintah setelah pasokan beras sampai di gudang, dalam hal ini gudang tingkat Gapoktan/desa. Sedang dana operasional pengamanan kualitas akan dibayarkan oleh pemerintah setelah beras yang ada di gudang didistribusikan sampai pada RTS. Untuk mengantisipasi kesenjangan waktu tersebut dibutuhkan dana modal awal atau semacam dana talangan. Dana talangan bisa berasal dari dana – dana 62

Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB VI

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah â&#x20AC;&#x201C; Langkah Rasda

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah – Langkah Rasda

Kesimpulan a. RASDA bisa dijadikan alternatif atas tidak efektinya program RASKIN yang terpusat. RASDA mendorong pemerintah daerah terutama sentra beras lebih proaktif membantu petani sebagai produsen utama RASKIN b. RASDA mampu memberikan kualitas beras yang lebih baik, mengingat pengadaan beras diambil langsung dari petani setempat c. RASDA mendorong tumbuhnya ekonomi di pedesaan dan daerah yang ditandai banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan RASDA, sirkulasi uang yang berputar di daerah dan mendorong pengembangan industri berbasis beras di pedesaan. d. Program RASDA akan berhasil manakala ada komitmen dari Pemda dan semua pihak di daerah dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan petani setempat.

j. k. l. m. n. o. p.

Rekomendasi penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk RASDA. Pinjaman modal dari bank dengan bunga maksimal untuk gapoktan sebesar 6% saja. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat melalui Pinjaman LDPM dengan bunga 4% digulirkan kembali. Menyusun database produksi beras meliputi: jumlah produksi, jumlah dikonsumsi, jumlah disimpan dan jumlah dipasarkan, dll. Menyusun data base kelompok tani. Analisa kemiskinan partisipatif. Pembaharuan data RTS-PM

Rekomendasi a. RASDA masih memerlukan dasar hukum yang lebih kuat di tingkat Daerah melalui Perda atau Perbup. b. Perlunya sosialisasi tujuan RASDA kepada semua pihak agar program ini mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat c. MoU Pemkab Kulonprogo dan BULOG Divre DIY menjadi bahan penyusun kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Program RASDA, melalui: • Mekanisme penetapan RTS. • Dukungan pendanaan APBD untuk peningkatan kualitas beras, penguatan kelembagaan Gapoktan. • Skema pinjaman lunak perbankan untuk modal pengadaan beras Gapoktan. d. Bulog perlu menerapkan mekanisme dorong-tarik, bulan ini setor bulan depan distribusi. e. Bulog perlu melakukan penjaminan space khusus (kuota dan tempat) di gudang BULOG untuk mendorong kebijakan dorong tarik bagi distribusi beras Gapoktan dalam RASDA. f. Dukungan penuh dari BULOG untuk mengakomodasi kebutuhan RASDA dalam menentukan kebijakan harga beras medium terdiri dari HPP ditambah biaya pengamanan kualitas. g. Memperkuat kelembagaan distribusi pangan masyarakat h. Peningkatan keterlibatan berdasarkan pembagian peran, tugas dan tanggung Jawab para pihak. i. Dukungan komitmen para pihak untuk implementasi Kebijakan RASDA, seperti dukungan politik anggaran dan pengawalan implementasi RASDA.

ROAD MAP RASDA

BAB V Langkah â&#x20AC;&#x201C; Langkah Rasda

Daftar Pustaka Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Amang, B. dan M. H. Sawit. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran Orde Baru dan Orde Reformasi. (Edisi Kedua: Direvisi dan Diperluas). Penerbit IPB Press, Bogor. Andrews, Colin Mac & Ichlasul Amal (eds.), Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Anwar, M. Arsyad, et.al.(eds), Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan: Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, BPS, Jakarta, 1997. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menatap Ke Depan Perekonomian Nasional, BAPPENAS, Jakarta, 1999. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Konsep Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2005, BAPPENAS, Jakarta, 1999. Bird dan Vaillacort, Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang (terjemahan). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Davey, Kenneth J., Pembiayaan Pemerintahan Daerah. (terjemahan). Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988. Devas, Nick, et.al.(eds), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. (terjemahan), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1989. Kartasasmita Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta, 1996. Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. Muhi, H. A. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011. http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2011/08/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA2.pdf (19/12/11) 68

Osborne, David, dan Ted Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi (Terjemahan dari Reinventing Government), PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995. Pusat Pembiayaan. 2006. Pedoman Umum Sistem Tunda Jual Komoditas Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta. Sumodiningrat, Gunawan, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1997. Sumodiningrat, Gunawan, Agenda Pemulihan Ekonomi: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan dan Otonomi Daerah, PT Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997. Sawit, M.H. 2010. Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor. Sawit, M.H. dan Hariyadi Halid, penyunting. 2010. Arsitektur Kebijakan Beras di Era Baru. Penerbit IPB Press. Bogor. Sawit, M.H., Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, editor. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Simatupang, P., S. Mardianto dan M. Maulana. 2005a. Evaluasi kebijakan harga gabah tahun 2004. Puslitbang Sosek Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 3 nomor 1, maret 2005. Bogor. Simatupang, P., S. Mardianto, K. Kariyasa dan M. Maulana. 2005b. Evaluasi pelaksanaan dan pembelian harga gabah pembelian pemerintah tahun 2005 dan perspektif penyesuaiannya tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 3 nomor 3, september 2005. Bogor. Teken, I.B dan A.K. Hamid, 1982. Tataniaga Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor Tim Riset KRKP. 2010. Kebijakan Harga Beras di Asia : Kajian di 5 Negara Asia. Bogor. Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Harvarindo, Jakarta, 2000. Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Harvarindo, Jakarta, 2000. 69