tahun perjalanan ProRep Menghubungkan Warga, Para Ahli, dan Pembuat Kebijakan untuk Memperbaiki Kebijakan Publik dan Representasi
Indonesia memiliki banyak cerita sukses dalam berbagai aspek. Indonesia merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% per tahun selama 15 tahun terakhir. Kelas menengah Indonesia terus berkembang. Sejak reformasi 1998, peran militer dalam politik telah berkurang, kekuatan politik didesentralisasi, dan demokrasi terkonsolidasi secara masif. Namun masih banyak rakyat Indonesia yang merasa suaranya tidak didengar oleh lembaga-lembaga yang mewakili mereka, ditambah kualitas hukum dan kebijakan yang tidak serta merta mencerminkan ide, pemikiran, serta kajian terbaik yang dimiliki di negeri ini. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih harus diperkuat. Program Representasi, atau ProRep, merupakan salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan akan keterwakilan yang lebih baik. Dimulai pada tahun 2011, program lima tahun ini mendukung beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), lembaga penelitian (think tank), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat meneliti dan lebih memahami, mengartikulasi, dan merespon kebutuhan warga, serta memperbaiki kebijakan publik dengan lebih baik. Sejak 2014, ProRep menginisiasi fase “komunitas kebijakan�; mendukung upaya dari masyarakat sipil, lembaga penelitian dan institusi pemerintah untuk secara bersama-sama memperbaiki kebijakan dan penerapannya dalam isu pendidikan, kesehatan, lingkungan dan anti korupsi.
2
ProRep bekerja di 25 provinsi di Indonesia. Peta ini menunjukkan lokasi ProRep dan para mitra melakukan kegiatan serta beberapa capaian program.
Area Kerja & Program Pilihan Kalimantan Tengah; Muslimat NU
Jawa Timur dan Aceh; Inisiatif Khusus Dengan dukungan ProRep, Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) melakukan penilaian ke Bojonegoro dan Surabaya di Jawa Timur dan Banda Aceh di Aceh untuk menentukan lokasi pilot proyek OGI.
Aceh
Kalimantan Tengah dan Timur; LPEM FEBUI
Dengan dukungan ProRep untuk organisasi sayap perempuan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muslimat NU, melakukan survei dan mengadakan forum publik untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi yang dihadapi oleh para korban banjir. Dengan masukan dari warga serta hasil kajian pengeluaran pemerintah untuk program penanggulan banjir, organisasi ini mengadvokasi pemerintah dan masyarakat tentang perlunya perencanaan dan program yang lebih baik untuk mengurangi banjir dan dampak yang diakibatkan oleh banjir, terutama terhadap keluarga miskin.
North Sumatera
LPEM FEBUI melakukan studi untuk menganalisis korelasi antara desentralisasi dan deforestasi. Mereka menyampaikan hasil studi mereka kepada anggota DPR Komisi IV bidang Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan.
USAID ProRep mendukung program yang dikerjakan oleh LePMIL dan Sulawesi Institute untuk membantu masyarakat adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah. “Kami tidak perlu lagi takut akan dikriminalisasi ketika kita masuk ke hutan,� jelas ketua adat, Mansyur Lababa.
East Kalimantan
Riau West Kalimantan
West Sumatera Jambi
Bengkulu
Sulawesi Tenggara; LePMIL and Sulawesi Institute
West Sulawesi
South Sumatera
Central Sulawesi
Maluku
AKAR Foundation mengadvokasikan akses hukum untuk para petani agar mereka dapat mengelola area hutan negara. Melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang ditandatani pada 19 November 2015, delapan (8) gabungan kelompok tani (gapoktan) mewakili 1,000 kepala keluarga secara resmi menerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Dengan izin tersebut, para petani dapat memiliki pemasukan tambahan untuk keluarga mereka, dan di saat yang bersamaan menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang.
Bengkulu; AKAR Foundation
3
South Sulawesi Lampung
Southeast Sulawesi
DKI Jakarta Banten West Java
Central Java Yogyakarta
East Java
Bali
West Nusa Tenggara
Article 33 dan Kopel Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan Bogor untuk mengadopsi metode baru dalam mengukur investasi untuk fasilitas pendidikan, dan anggota DPRD Bogor telah berkomitmen untuk memantau diskusi anggaran dan memastikan model yang ada digunakan dan diimplementasikan.
10 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Jawa Timur menyatakan maklumat pelayanan bahwa mereka akan menyediakan layanan kesehatan khusus untuk masyarakat. Daftar layanan khusus tersebut dikembangkan secara kolaboratif melalui proses yang melibatkan perwakilan dari Puskesmas, OMS, kelompok masyarakat, dan pemerintah lokal.
Bogor; Article 33
Jawa Timur; Prakarsa
East Nusa Tenggara Beberapa pesantren di Jawa Timur berkomitmen untuk secara aktif terlibat dalam gerakan anti korupsi dan sedang dalam proses mengintegrasikan pesanpesan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan mereka.
Jawa Timur; Malang Corruption Watch
Melalui program JABAT, suatu dukungan berupa rangkaian diskusi untuk anggota DPR selama masa reses, Teguh Juwarno dapat lebih memahami konstituennya. Beliau juga berhasil mengadvokasikan kebutuhan rakyat kepada pemerintah nasional hingga akhirnya warga dapat menikmati perbaikan jalan untuk akses transportasi.
Lingkungan Pendidikan Kesehatan Penguatan Masyarakat Sipil Hak Demokrasi & Tata Kelola Dukungan untuk Lembaga Penelitian
Jawa Tengah; Program JABAT
Dukungan untuk Legislatif Inisiatif Khusus 4
ProRep
dalam Angka
Ringkasan Eksekutif Mendorong Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti
Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
317
117
lembaga penelitian (think tank)
OMS
Merintis Policy Research Network (aliansi dari 12 lembaga riset)
OMS memperluas keanggotaannya, mengembangkan aliansi, menggunakan media baru, dan melibatkan diri dengan para pengambil kebijakan
Bermitra dengan Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP)
1,300 Hasil Selama Masa Proyek
kegiatan (lokakarya, pelatihan, rapat/pertemuan, konferensi pers)
111 19
program berbasis inisiatif mitra termasuk 76 program hibah, 19 subkontrak, and 16 kerja sama melalui skema letters of collaboration
kebijakan yang disahkan dengan keterlibatan mitra ProRep
74
&
risalah kebijakan
23
kertas kebijakan
dihasilkan dan diserahkan kepada pembuat kebijakan
5
Memperbaiki Proses Kebijakan
4
komunitas kebijakan dalam agenda-agenda reformasi kebijakan yang spesifik
Bekerja dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan dan menggunakan hasil-hasil riset untuk meningkatkan mutu kebijakan di bidang kesehatan, demokrasi hak asasi dan tata kelola, pendidikan, serta lingkungan hidup
49,262 orang terlibat inisiatif 59 kebijakan dipromosikan oleh mitra selama masa program
524 Lembaga penelitian (think tank), kelompok advokasi, dan pembuat kebijakan mendiskusikan isu-isu kunci kebijakan dalam
liputan media, liputan, dan artikel opini mengenai posisi advokasi
133
forum multipihak (MSF), menyusun rekomendasi formal untuk meningkatkan mutu kebijakan dalam MSF, serta mengembangkan rencana aksi bersama untuk mempengaruhi kebijakan dalam MFSs
23
12
Program Representasi (ProRep) USAID berevolusi dalam beberapa faktor selama lima tahun masa implementasi proyek. Capaian dan pembelajaran sebagai hasil dari hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi-organisasi mitra advokasi, lembaga riset, dan pemerintah memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Di saat yang bersamaan hal-hal tersebut juga diintegrasikan di sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. ProRep sebagai hasil kolaborasi Kantor Demokrasi, Hak Asasi, dan Tata Kelola (DRG) dengan Kantor Lingkungan, Kantor Kesehatan, serta Kantor Pendidikan USAID, menjadi sebuah program yang benar-benar terjun di bidang demokrasi — dengan membantu para pembuat kebijakan agar dapat bertindak berdasarkan penelitian kebijakan dan aspirasi rakyat— dan juga mendorong agenda-agenda reformasi terkait perlindungan lingkungan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta memajukan transparansi dan akuntabilitas bagi masa depan Indonesia. Dengan berakhirnya masa program, ProRep telah mewariskan lembaga-lembaga yang kini telah menjadi lebih kuat untuk merepresentasikan konstituen mereka, mekanisme-mekanisme pengintegrasian rekomendasi dan aspirasi warga bagi perbaikan kebijakan dan program pemerintah, serta telah menanam bibit budaya pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis data.
Pendekatan komunitas kebijakan yang difasilitasi oleh ProRep -di mana kelompokkelompok riset dan advokasi berkolaborasi dengan para pembuat kebijakan dalam isu ataupun implementasi kebijakan tertentumenyasar tujuan di tingkat lokal yang pada akhirnya turut mendukung reformasi di tingkat nasional. Komunitas kebijakan juga bekerja mendorong perbaikan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, dan mendorong lebih jauh sistem desentralisasi tata kelola di Indonesia. Mitra-mitra ProRep memperbaiki progress dari 59 inisiatif kebijakan dan implementasinya, dan pada akhirnya berhasil mendorong dihasilkannya 19 kebijakan baru. Agenda kebijakan yang menjadi fokus para mitra ProRep dikembangkan dengan masukan dari berbagai pihak, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia, serta bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia yang paling rentan.
6
Fase Komponen Program dan Mitra Utama
Implementasi Proyek
Selama lima tahun masa proyek, implementasi program ProRep berevolusi melalui tiga fase yang berkesinambungan, dengan setiap fasenya berkembang dan terhubung dengan dukungan yang telah diberikan pada fase sebelumnya.
Fase 1 : Penguatan Institusi
Fase 2 : Penguatan Institusi dan Kolaborasi
Fase 3 : Komunitas Kebijakan
Dimulai tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2016, ProRep merupakan proyek demokrasi dan tata kelola dari USAID berjangka lima tahun yang dirancang
Mitra Lembaga Penelitian
Mitra Lembaga Penelitian
untuk memperkuat representasi di
Mitra Lembaga Penelitian
Indonesia melalui: (1) penguatan
Kebijakan 1
Dukungan Institusi
kapasitas beberapa lembaga penelitian
Dukungan Institusi
terpilih untuk melakukan riset kebijakan yang relevan terkait isu kunci kebijakan
Dukungan Institusi
Kebijakan 2
Masyarakat Sipil (OMS); (2) membangun
Kebijakan 4
kapasitas representasi Organisasi
Kebijakan 3
dan tata kelola, serta menyampaikan temuan-temuan riset mereka secara efektif kepada para pembuat kebijakan; (3) mendukung proses legislasi yang lebih efektif, responsif, dan transparan
Mitra Advokasi
Mitra Pembuat Kebijakan
Mitra Advokasi
Mitra Pembuat Kebijakan
Mitra Advokasi
Mitra Pembuat Kebijakan
— melalui kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); dan (4) menyediakan bantuan yang aktual untuk inisiatif-inisiatif tertentu yang dibutuhkan untuk melindungi atau memajukan tata kelola yang demokratis. Sebagai kontrakor utama, Chemonics berperan memimpin tim yang terdiri dari Kemitraan, sebuah lembaga yang memajukan tata kelola yang baik di Indonesia; The Urban Institute , berperan vital dalam mendukung lembaga-lembaga riset; dan Social Impact, bertanggung jawab untuk
Pada fase pertama, dimulai pada 2011, ProRep menyediakan dukungan penguatan kelembagaan mendukung para mitra advokasi, peneliti, serta legislatif. Kelompok-kelompok ini melihat bagaimana tujuan ProRep sejalan dengan visi misi mereka – memperkuat institusi mereka, menjadi organisasi yang semakin efektif – kepercayaan mereka terhadap proyek dan timpun semakin berkembang.
Dimulai pada 2012, dan meneruskan dari apa yang telah dimulai pada awal proyek, ProRep menambahkan dukungan untuk institusi dan menekankan pada kolaborasi antara ketiga pemangku kepentingan. Proyek ProRep mengombinasikan para wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lembaga penelitian, bersama dengan anggota DPR dan juga para staf, untuk mengukur perbaikan tata kelola dan kebijakan. Ketiga kelompok ini berkolaborasi untuk mengukur transparansi dan kinerja DPR, memantau dana publik dan permasalahan kebijakan lainnya. Kepercayaan terjalin di antara ketiga kelompok ini dan juga dengan ProRep. Ditambah dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang didapat melaui program peningkatan kapasitas ProRep, menjadi landasan untuk fase ketiga program ProRep.
Bermula pada 2014 , proyek ini memasuki fase ketiga sekaligus fase terakhir, fokus pada mendukung komunitas kebijakan. Pada fase ini, kelompok para pemangku kepentingan bergabung bersama sebagai aliansi, menggunakan penelitian dan suara kolektif yang kuat untuk mencapai perubahan kebijakan yang spesifik dan selaras dengan kebutuhan rakyat, serta prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia.
pemantauan dan evaluasi proyek. 7
8
Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Mohammad Hatta
Memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil
audiens. Para mitra yang dimaksud adalah organisasi yang merepresentasikan para jurnalis, perempuan, petani, pekerja migran, pelaku usaha mikro, dan nelayan. Lembaga-lembaga yang bekerja pada isu-isu teknis tertentu, termasuk reformasi di DPR dan sistem kerjanya, transparansi dan akuntabilitas penganggaran, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya juga menjadi mitra ProRep. Program-program ProRep telah membantu OMS dakan membangun basis keanggotaan dan konstituensi mereka, berhubungan dengan para pengambil kebijakan dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas dan jangkauan advokasi mereka, serta menyusun rencana strategis dan mengelola keuangan lebih baik lagi. Organisasi mitra ProRep lebih efektif dalam melobi pejabat eksekutif dan legislatif untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya perbaikan transparansi anggaran, keterbukaan informasi, kesetaraan gender, ketahanan pangan, dan sebagainya.
ProRep bermitra dengan berbagai organisasi yang ingin memperluas cakupan pengaruh mereka demi menyampaikan aspirasi anggota atau konstituen pada pemerintah. ProRep menyalurkan program hibah dan menyelenggarakan sejumlah pelatihan, penilaian, lokakarya; dan menjadi mentor dari mitra-mitra yang mengimplementasikan program, membantu mereka memperluas keanggotaan dan basis konstituen, terlibat lebih sering dengan para legislator dan para pembuat kebijakan, serta menjadi lebih peka terhadap media dan pemanfaatannya untuk advokasi dan menjangkau target
Meningkatkan Partisipasi Warga
12
317 OMS mendapatkan pengembangan kapasitas dan/atau dukungan advokasi kebijakan dari ProRep
11
peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah, baik peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah, amandemen legislasi, serta catatan pengawasan parlemen yang dipengaruhi oleh advokasi OMS
Dari 83% OMS yang disurvei, 50-85% konstituen atau anggota melaporkan bahwa berbagai organisasi tersebut telah menyampaikan kepentingan mereka dengan secara efektif
12 OMS menggunakan 22 metode baru untuk menerima informasi dan opini dari anggota dan konstituen mereka
16
OMS berpartisipasi dalam 25 forum dengar pendapat resmi dengan dewan perwakilan di level nasional dan daerah
102
risalah kebijakan
dipresentasikan pada dewan perwakilan dan lembaga pemerintah di level nasional dan lokal, serta secara substantif telah tercermin dalam catatan respon dewan perwakilan, laporan pengawasan atau catatan pembahasan anggaran
Keanggotaan dan basis konstituensi dari
20
OMS atau jaringan OMS
meningkat dengan signifikan
524
peliputan media, liputan, dan artikel opini yang memuat posisi advokasi OMS
Dengan bergabung dengan ProRep, kami sebagai LSM yang berada di daerah memiliki kesempatan untuk berjejaring dengan LSM lain di tingkat nasional. Bahkan kamipun memiliki kesempatan untuk diundang di acara tingkat nasional. Salah satu mitra ProRep dalam diskusi kelompok terarah, 2016
Selayang pandang Pencapaian OMS
Mitra InProSuLA bermitra dengan 485 kelompok tani memantau pelaksanaan program subsidi pangan “beras untuk rakyat miskin� atau Raskin. Mereka memfasilitasi pembelian 1,200 kubik ton beras lokal hasil dari kelompokkelompok tani di Kulon Progo, dan menyelenggarakan lokakarya nasional yang berhasil menarik perhatian beberapa kementerian terkait dalam hal agenda perubahan kebijakan nasional agar menggunakan beras daerah.
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) mengubah strategi advokasi mereka, dari aksi-aksi konfrontatif turun ke jalan menjadi kampanye kreatif melalui media sosial, dan pertemuan langsung dengan para pejabat pemerintah. HAPSARI kini telah menjadi organisasi level nasional, memiliki lebih dari 2.000 anggota dan 10 pengurus cabang. HAPSARI berhasil mendapatkan Rp 360 juta hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sekarang mereka telah memasarkan produk-produknya di beberapa minimarket. Salah satu anggota HAPSARI telah menjadi fasilitator tersertifikasi bagi sebuah bank BUMN dan telah mendampingi 20 perempuan penerima pinjaman usaha mikro.
Bantuan ProRep juga telah dimanfaatkan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) yang berbasis di Jawa Tengah untuk menyokong reformasi pendidikan di tingkat nasional. YSKK memilki peran penting dalam dua kali penyelenggraan simposium dan dialog nasional tentang reformasi pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. YSKK juga merupakan salah satu penggerak Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) yang saat ini merepresentasikan 30 organisasi anggota. ProRep memfasilitasi pembelajaran YSKK dalam menggunakan media sosial untuk mendukung kerja organisasi dalam pemantauan dan advokasi. Hasilnya, YSKK telah meluncurkan situs dan memiliki akun media sosial organisasi sebagai media kampanye untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran negara untuk operasional sekolah.
12
Memperbaiki Penelitian Kebijakan
Mendorong Penerapan Penelitian dan Analisis Kebijakan
117
lembaga penelitian
7
di tingkat nasional dan daerah, baik peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah, amandemen legislasi, serta catatan pengawasan parlemen yang dipengaruhi oleh hasil studi kebijakan dan analisis lembaga-lembaga riset
13
lembaga penelitian
mencapai perbaikan organisasi
25
menerima dukungan penguatan kebijakan dan dukungan riset kebijakan dari ProRep
peraturan perundangundangan
13
dalam beberapa hal, termasuk dalam kemampuan melakukan riset kebijakan, implementasi operasional organisasi, dan/ atau kapasitas pengelolaan keuangan
211 12
pembuat kebijakan di level nasional dan lokal menyatakan telah menerima hasil-hasil laporan riset secara tertulis dan/atau presentasi verbal dari lembaga-lembaga riset
lembaga riset
secara aktif terlibat dalam Policy Research Network (PRN)
112
anggota DPR
dan/atau tenaga ahli mereka menyatakan menggunakan hasil-hasil riset kebijakan yang disediakan lembaga penelitian yang didukung ProRep
Lembaga penelitian di Indonesia yang ingin membawa dampak atas kebijakan publik. menghadapi beberapa persoalan yang sama: kurangnya dana operasional lembaga membuat mereka tergantung dengan perubahan agenda para donor; sedikitnya minat dalam pemerintahan dan parlemen atas hasil-hasil riset kebijakan; dan umumnya kebijakan dibuat berdasarkan pada pengaruh politis dibandingkan bukti/data. Bantuan ProRep dirancang untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan dan hasil riset lembaga-lembaga penelitian, relevansi dengan kebijakan, serta membantu lembaga riset mengemas dan mengomunikasikan temuan-temuan mereka kepada para pengambil kebijakan dengan lebih baik lagi. Melalui program hibah, pelatihan dan pendampingan— sebagian besar melalui Urban Institute — lembaga-lembaga penelitian belajar bangaimana melakukan riset kebijakan yang lebih baik dan lebih relevan dengan isu-isu kebijakan yang penting. Sama halnya dengan dukungan untuk kelompok-kelompok advokasi, ProRep memfasilitasi kolaborasi yang lebih luas antara mitra, termasuk kolaborasi antar lembaga riset, dan antara lembaga riset dengan OMS dan para pembuat kebijakan. Pada tahun 2013, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEBUI), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Institute for Research and Empowerment (IRE), Women Research Institute (WRI),
ProRep memberikan masukan-masukan bagaimana untuk menerjemahkan hasil-hasil program agar dapat diterima pembuat kebijakan. Kami jadi belajar bagaimana membuat 2-3 halaman policy brief [ringkasan kebijakan] yang efektif, karena tidak akan pernah ada [orang] yang mau membaca berpuluh-puluh halaman hasil riset. Salah satu mitra ProRep, dalam wawancara, 2016
dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) membentuk Policy Research Network (PRN). Sejak saat itu anggota PRN telah bertumbuh menjadi 12 lembaga. Misi jaringan ini adalah untuk membangun jaringan riset kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas riset anggota jaringan dan relevansi serta daya pengaruh hasil-hasil kajian anggota jaringan terhadap proses pembuatan kebijakan. Dukungan ProRep terhadap lembaga penelitian didayagunakan untuk bekerjasama dengan OMS dan mitra DPR dalam mengusulkan agenda dalam Prolegnas, mengajukan usul amandemen UndangUndang (UU) Keuangan, UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan sebagainya. PRN juga telah menandatangai Nota Kesepahaman berjangka panjang dengan Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP) dan mengembangkan kemitraan resmi dengan beberapa media.
Proses Legislasi yang Lebih Efektif, Responsif dan Transparan
Dukungan Legislatif
311 konsultasi
dengan konstituen telah dilakukan oleh anggota DPR yang terlibat dengan ProRep
17
Anggota dari DPR
beserta dengan staf mereka, berpartisipasi dalam program penjangkauan konstituen yang digagas oleh ProRep, JABAT
18,812
20
anggota masyarakat (warga), pekerja media, dan pejabat setempat berinteraksi dengan anggota DPR melalui program penjangkauan konstituen yang digagas oleh ProRep, JABAT
24
aksi yang didukung ProRep
15
diambil oleh DPR berkontribusi dalam perbaikan dan pengawasan anggaran
9
partai politik yang berbeda
9
reformasi kelembagaan DPR
berhasil dibahas
4
disetujui
amandemen atau perubahan anggaran yang didukung oleh mitra kerja ProRep dibahas di tingkat komisi atau panitia khusus, tercatat dalam agenda komisi atau pansus, dan/atau dibahas dalam rapat dengar pendapat atas hasil pengawasan
Selama tiga tahun pertama, ProRep bekerjasama dengan DPR untuk membantu lembaga tersebut menjadi lebih efektif, responsif dan transparan. Dukungan ProRep agar DPR makin terbuka dan melibatkan konstituen, kelompokkelompok advokasi dan riset dalam hal substantif. ProRep memberi dukungan kepada mereka yang di luar DPR dalam mencari cara mengomunikasikan saran dan masukan mereka agar mempengaruhi mitra mereka di legislatif, dan pada saat yang sama juga mendukung anggota DPR, staf dan alat kelengkapan agar lebih responsif terhadap keterlibatan masyarakat sipil. Setelah rasa saling percaya antara individu dan terhadap lembaga telah terbangun, ProRep bisa bekerja dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk dengan Badan Legislasi (BALEG), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Sekretariat Jenderal, Badan Anggaran (BANGGAR), tenaga ahli, staf Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi (P3DI), serta staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Relasi-relasi tersebut memungkinkan ProRep menyediakan dukungan teknis melalui serangkaian lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para mitra di lembaga legislatif dalam isu-isu perancangan undang-undang, analisa dampak anggaran dan fiskal, analisa laporan hasil pemeriksaan, penjangkauan dan pelibatan konstituen, serta riset dan analisa kebijakan. Hanya segelintir rakyat Indonesia yang mengenal wakilwakil yang telah mereka pilih dan anggota DPR cenderung kurang memiliki ikatan dengan konstituen mereka. Untuk mengatasi persoalan ini, selama tahun 2012-2013 ProRep mengimplementasikan program inovasi hubungan konstituen dengan masing-masing anggota DPR dari sembilan partai politik yang menjabat di DPR. Program ini diberi nama JABAT, Jangkau dan Libatkan — dirancang untuk membantu anggota DPR meningkatkan pengelolaan hubungan mereka dengan konstituen dengan membuat mereka lebih mudah dihampiri, lebih peka, dan lebih responsif terhadap warga yang mereka wakili. ProRep bermitra dengan Kemitraan memilih beberapa petugas penghubung konstituen (Constituent Relations Officers atau CRLs) untuk memberi saran dan masukan kepada anggota DPR dan staf mereka dalam merencanakan
dan melaksanakan kunjungan ke konstituen. Bersamaan dengan hal tersebut, skema program hibah kecil dilaksanakan untuk mendukung sejumlah OMS lokal dalam memobilisasi warga agar menyampaikan isu-isu lokal kepada Anggota DPR mereka pada saat kunjungan. JABAT telah memberikan sejumlah manfaat kepada DPR dan konstituen. Anggota DPR bertemu dengan ribuan konstituen mereka, dan lebih banyak kelompok serta organisasi dibandingkan dengan yang biasanya mereka temui, mengenali lebih dalam kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan memahami aspirasi dari daerah pemilihan mereka secara langsung, anggota DPR kemudian bertindak atas nama konstituen mereka saat bertemu dengan pejabat di tingkat nasional dan lokal, dan berhasil menggolkan program pembangunan jalan dan kapal feri untuk konstituen mereka. ProRep menerbitkan dan mengedarkan buku panduan bagi anggota DPR dan staf mereka tentang bagaimana melaksanakan kunjungan ke konstituen yang efektif, dan sebuah video dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris menyoroti manfaat hubungan yang erat dengan konstituen. ProRep juga mengembangkan panduan praktis bagi masyarakat untuk membantu mereka memahami dengan baik peran dan fungsi DPR dan bagaimana menyuarakan aspirasi mereka kepada para pejabat yang telah dipilih. Anggota DPR ddan staf mereka berterima kasih atas pelatihan-pelatihan dan program-program ProRep karena menyadari adanya peningkatan kemampuan di kalangan staf DPR dalam perancangan undang-undang; peningkatan kemampuan anggota dan staf dalam teknik pengawasan implementasi anggaran; interaksi dan kolaborasi yang lebih baik antar alat kelengkapan DPR dan berbagai kelompokkelompok kepentingan sipil dan lembaga penelitian; serta pembentukan Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP) sebagai institusi permanen pendukung dalam DPR.
Bekerja sama dengan OMS dalam 2 tahun terakhir ini [sejak ProRep], kami melihat bahwa proses dalam pembentukan kebijakan ini menjadi lebih berkualitas, karena didukung data yang berbasis bukti. Memang hasilnya lebih lama, tapi hasilnya lebih berkualitas. Anggota DPRD dalam diskusi kelompok terarah, 2016
16
Inisiatif Khusus yang Dibutuhkan untuk Melindungi dan Memajukan Tata Kelola yang Demokratis USAID menyertakan komponen Inisiatif Khusus dalam program ProRep sehingga USAID dan ProRep memiliki sarana untuk menjawab tantangan dan kesempatan yang muncul tidak terduga selama rentang masa proyek.
ProRep menggunakan dana dari komponen ini untuk memfasilitasi studi beberapa anggota DPR, pimpinan lembaga penelitian and OMS untuk mempelajari proses kampanye pemilu Amerika Serikat pada tahun 2012; dan memfasilitasi keikutsertaan individu maupun kelompok pada sejumlah lokakarya dan pertemuan, termasuk dalam seminar dan kongres Dewan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO Council) tentang implementasi UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Sipil, dan lawatan belajar ke Amerika Serikat para anggota Policy Research Network. Program ini juga menyediakan dukungan bagi National Coordination Team (NCT) Indonesia untuk memfasilitasi perancangan dan pengembangan program Kerjasama Segitiga Selatan-Selatan (South-South and Triangular Cooperation) (termasuk studi bersama antara Urban Institute dan Universitas Indonesia tentang kemungkinan kemitraan OMS Indonesia, lembaga penelitian, dan sektor swasta bagi upayaupaya bantuan luar negeri Indonesia); dan terlibat dalam kajian dan bantuan teknis untuk mendampingi pemerintah Indonesia mengaktifkan dan membangun kembali program Open Government Partnership (OGP) sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam administrasi kepresidenan sejak tahun 2014. Berbagai aktivitas tersebut menjadi landasan bagi kemitraan yang lebih dalam antara Amerika Serikat dan Indonesia di berbagai bidang.
17
Komunitas Kebijakan ATAP Association of Expert Staff of Parliament
Mendorong kebijakan yang berbasis bukti, pro terhadap masyarakat miskin dan ramah lingkungan
KESEHATAN
Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik
Menghubungkan para pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan
HAK DEMOKRATIS & TATA KELOLA
LINGKUNGAN
KOMUNITAS KEBIJAKAN
Reformasi kebijakan publik
Merangsang munculnya aliansialiansi kebijakan
PENDIDIKAN
Pertukaran pembelajaran dan mengisi celah kesenjangan kapasitas
Komunitas Kebijakan
4
komunitas kebijakan
dalam agenda reformasi kebijakan yang spesifik - di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta hak demokrasi dan tata kelola
41
inisiatif kebijakan
didorong oleh mitra komunitas kebijakan
berkat pengaruh dari para mitra ProRep Lembaga penelitian, kelompok advokat, dan para pembuat kebijakan mendiskusikan isuisu kebijakan penting dalam
133
forum multipihak (MSF)
menyusun rekomendasi formal untuk memperbaiki kebijakan dalam
97
risalah kebijakan dan kertas kebijakan
dipublikasikan dan disampaikan kepada para pembuat kebijakan
19
kebijakan disahkan
23
MSF
12
MSF
serta merancang aksi rencana kerja untuk mempengaruhi kebijakan dalam
524
artikel media, fitur, dan opini yang membahas posisi advokasi OMS
Pendekatan klaster menyediakan atau meningkatkan pelibatan konstruktif antara OMS dengan pemerintah, tanpa membuat OMS berpikir bahwa mereka dikooptasi oleh pemerintah. Salah satu mitra, dalam Diskusi Kelompok Terarah, 2016
Komunitas Kebijakan
ProRep
USAID menginisiasi sebuah Strategi Kerjasama
aktor terlibat dalam komunitas-komunitas kebijakan
Pembangunan di Indonesia (Country Development
yang difasilitasi, bekerjasama untuk menentukan
Cooperation Strategy, CDCS) berjangka waktu lima
prioritas target kebijakan. Komunitas-komunitas
tahun di tahun 2014, dan sejalan dengan strategi
kebijakan mengembangan strategi yang terfokus
tersebut, ProRep memulai program baru “komunitas
– ditujukan untuk menyasar isu-isu yang memiliki
kebijakan” atau “klaster kebijakan”. Pendekatan
relevansi dalam jangka panjang – dan pada saat yang
inovatif ini dibangun berdasarkan pengalaman ProRep
sama juga tetap fleksibel untuk memobilisasi aksi
sebelumnya yang selama tiga tahun memfasilitasi
terhadap peluang baru dan tantangan yang dihadapi.
pertemuan OMS, lembaga penelitian, dan pembuat
ProRep menfasilitasi tersambungnya berbagai pihak,
kebijakan baik nasional maupun lokal untuk bersama-
terjadinya dialog di antara mereka, kegiatan dan
sama berkolaborasi dalam isu-isu kebijakan spesifik
dukungan bagi peningkatan kualitas, serta penerapan
yang merupakan reformasi kebijakan kunci bagi
keterampilan dan teknik-teknik kunci tertentu yang
kemajuan Indonesia di sektor kesehatan, pendidikan,
dibutuhkan untuk memajukan reformasi.
lingkungan hidup, dan pencegahan korupsi. Sejumlah 19
20
Komunitas Kebijakan
Pendidikan
Bermula dengan hanya empat mitra utama, Komunitas Kebijakan Pendidikan memobilisasi suatu gerakan yang kini diperkuat lebih dari 30 organisasi yang fokus pada kebijakan dan kinerja sektor pendidikan. Mereka berada di bawah payung Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) dan telah menyelenggarakan dua dialog kebijakan nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadiri oleh Menteri Anies Baswedan serta pejabat tinggi lainnya. KMSTP juga menempatkan seorang penghubung (liaison officer) di kementerian, dan berkolaborasi dengan kementerian dalam sejumlah rintisan program dan kebijakan untuk, antara lain, meningkatkan kualitas dan pengelolaan guru, perbaikan kurikulum nasional, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sekolah, di antara isu-isu lainnya. Komunitas ini merintis sebuah cara baru melakukan advokasi di Indonesia — di mana kemitraan formal KMSTP dengan kementerian memungkinkan dimasukannya sejumlah proposal KMSTP ke dalam rencana strategis lima tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melibatkan banyak organisasi dari seluruh Indonesia untuk bekerjasama dalam sejumlah agenda reformasi, serta menyertakan tiga proyek USAID (ProRep, Kinerja, and Prioritas) pada upaya ini. Komunitas ini membentuk landasan bagi kemitraan yang kuat antara masyarakat sipil dan pemerintah. Bahkan setelah dukungan ProRep terhadap mitra Komunitas Kebijakan Pendidikan berakhir, para penerima program hibah masih diminta memberikan sumbang saran dan dukungan teknis untuk agenda-agenda kementerian. Sejumlah inisiatif makin menguat di tingkat lokal, seperti adopsi metode baru menghitung pembangunan fasilitas pendidikan yang dikembangkan oleh Article 33 oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan penggunaan model Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif) yang dikembangkan oleh YSKK oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk memperluas partisipasi publik di sekolah. Usulan kebijakan YSKK untuk merevisi Peraturan Daerah Gunung Kidul tentang pendidikan juga telah dimasukan dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2016.
21
Komunitas kebijakan
Lingkungan Hidup Indonesia merupakan salah satu rumah dari pusat keanakeragaman hayati terbesar di dunia, namun sejumlah ekosistem penting mengalami penurunan yang drastis. Dibutuhkan lebih dari sekedar aksi-aksi protes, dan penelitian ilmiah bahkan dari berbagai disiplin, untuk dapat melestarikan berbagai ekosistem dan keanekaragaman hayati. Komunitas kebijakan lingkungan hidup memobilisasi 13 lembaga advokasi dan penelitian, menyertakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi IV DPR, organisasi internasional, kelompok masyarakat adat, dan sejumlah pemerintah daerah dan DPRD dalam menyediakan bantuan teknis terfokus, konsultasi publik, serta usulanusulan kebijakan yang spesifik. Cakupan bantuan tersebut menghasilkan, antara lain, ditetapkannya sejumlah peraturan daerah, peraturan pelaksanaan, dan panduan resmi untuk menyasar sejumlah isu praktis yang menghambat upaya Indonesia mencegah kerusakan lingkungan hidup. Yang paling terpenting, model komunitas kebijakan ini berhasil menunjukan bagaimana kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintah-dapat bekerja secara praktis untuk mengatasi isu-isu penting dalam bidang lingkungan hidup. Bersama-sama, mitra kerja ProRep berhasil mendorong sejumlah peraturan daerah pengakuan masyarakat adat — Masyarakat Adat Kasepuhan di Lebak, Banten; Masyarakat Adat Morenene Tobu Hukaea Laea di Bombana, Sulawesi Tenggara; Masyarakat Adat To Kaili dan Masyarakat Adat To Kulawi di Sigi, di Sulawesi Tengah— sebagai langkah awal dari proses pemulihan hak turun-temurun dalam mengelola wilayah adat mereka dengan cara yang telah terbukti Lestari dan berkelanjutan. Dukungan ProRep juga digunakan untuk mendorong diterbitkannya Keputusan Gubernur pertama tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan jangka waktu 35 tahun bagi delapan gabungan kelompok tani di Bengkulu. Dukungan lebih jauh juga telah dimanfaatkan untuk mendorong diterbitkannya panduan yang jelas tentang verifikasi dan validasi hutan hak yang di dalammnya termasuk hutan adat, panduan pengakuan masyarakat adat, dan upaya
perbaikan mekanisme perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk spesies yang dilindungi. Kemajuan penting juga telah dicapai dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penganggaran yang lebih baik untuk program-program lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan peraturan pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup yang prosesnya sudah sangat terlambat.
22
Komunitas Kebijakan
Komunitas Kebijakan
Hak Asasi Demokrasi dan Tata Kelola
Kesehatan
Peningkatan kondisi kesehatan nasional merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, dan satu momentum telah tercipta melalui diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Komunitas kebijakan kesehatan ProRep dibentuk dan mengimpelementasikan forum multipihak dan menindaklanjuti konsultasi dengan para pelaksana program USAID EMAS, mengembangkan sistem penanganan aduan berbasis pesan teks (sistem SMS gateway) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengaruh warga terhadap mutu layanan kesehatan yang mereka terima. Dalam forum multipihak tersebut hadir secara bersamaan petugas unit pelayanan kesehatan, perwakilan komunitas, dan pemerintah daerah untuk mendiskusikan tantangan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan daerah. Dengan begitu, mereka membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengambil langkah yang benar dalam menanggapi keluhan dan prioritas warga. Sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari forum ini, sistem penanganan keluhan masyarakat berbasis SMS memungkinkan warga mengirimkan pesan sebagai umpan balik dan keluhan, apapun status ekonomi mereka. Sistem SMS gateway juga menyediakan menu rujukan dari para bidan desa untuk ibu hamil yang akan melahirkan ke fasilitas pelayanan melahirkan yang lebih lengkap. Merespon umpan balik dari warga, 10 puskesmas telah mempublikasikan “maklumat pelayanan warga” – sebagai bentuk komitmen menyediakan layanan kesehatan khusus, dikembangkan melalui kerjasama dengan masyarakat setempat. Karena kontribusinya yang nyata, forum multipihak dan sistem layanan SMS Gateway menjadi sistem permanen dalam layanan kesehatan di Semarang dan Surakarta, Jawa Tengah, dan Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui regulasi daerah dan pembiayaan oleh pemerintah. Mitra lain berhasil menunjukan kekuatan riset dalam mendorong perubahan penting, misalnya, penelitian Frontiers for Health (F2H) tentang akreditasi petugas puskesmas. Hasil risetnya berupa rekomendasi reformasi kebijakan disampaikan pada Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan promosi kesehatan secara nasional. Women Research Institute (WRI) meneliti dampak diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional terhadap ibu melahirkan dan kesehatan bayi, menemukan celah-celah bermasalah dari sistem jaminan tersebut dan menuliskannya dalam sebuah ringkasan kebijakan. Hasil tersebut disampaikan pada pertemuan nasional, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek tampil sebagai pembicara kunci. Bersama dengan sejumlah komunitas, OMS, dan lembaga riset, komunitas kebijakan kesehatan menjajaki cara kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Kesehatan dan kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk bekerjasama melaksanakan solusi-solusi praktis dari persoalan di bidang kesehatan. Komunitas kebijakan kesehatan menunjuk seorang penghubung (liaison officer) untuk memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kesehatan yang berbuah pada perencanaan bersama dalam dialog nasional tentang isu kesehatan di mana para pihak berkomitmen untuk bekerjasama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).
23
Dengan bergabung di klaster kebijakan ini membawa keuntungan bagi kami, karena di dalam klaster ini ada OMS yang kuat di bidang advokasi dan ada juga OMS seperti kami yang lebih kuat di bidang penelitian, sehingga dapat belajar [satu sama lain]….
Pada awal tahun 2015, atas permintaan USAID serta untuk merespon perkembangan situasi politik saat itu yang dapat mengancam terjadinya kemunduran dari capaian Indonesia dalam menegakan sistem yang akuntabel, ProRep membangun kemitraan dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan membentuk komunitas hak asasi demokrasi dan tata kelola (DRG). Program ini, yang telah disusun bersama, mendukung enam lembaga untuk menarik perhatian khalayak terhadap persoalan ketidakadilan “kriminalisasi” atas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegiat anti korupsi di tengah maraknya praktek serupa dalam penegakan hukum. Para mitra juga memantau proses seleksi calon pimpinan KPK, dan mengajukan rekomendasi tentang bagaimana kinerja kelembagaan KPK dapat ditingkatkan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melakukan riset dan merumuskan rekomendasi, serta terus memantau dan mengadvokasi proses dan substansi amandemen Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah dijadwalkan oleh DPR pada tahun ini. Komunitas kebijakan ini juga memperluas jaringannya di beberapa daerah dan membantu OMS lokal juga nasional anggota koalisi untuk membangun standar pengamanan internal untuk menghindari intimidasi dan ancaman. Malang Corruption Watch (MCW) melibatkan komunitas berbasis pesantren dan para ulama dalam upaya mereka memasukkan pesan-pesan anti korupsi ke dalam bacaan-bacaan yang diedarkan kepada komunitas melalui booklet, pamflet, dan buku khotbah Jumat.
Di dalam aspek manajemen, sisi positif bergabung dengan ProRep ini adalah kami menjadi lebih disiplin di dalam monitoring dan evaluasi internal kami dengan berbagai tools dan verifikasi dari ProRep, kami jadi banyak mendapat pembelajaran. Salah satu mitra ProRep, dalam Diskusi Kelompok Terarah, 2016
ProRep berhasil membangun dan mengimplementasikan program anti korupsi yang substantif dan bermanfaat dalam hitungan bulan karena pendekatan komunitas kebijakan telah berhasil dikembangkan pada isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Dan yang lebih penting lagi, program anti korupsi ProRep berhasil melibatkan gerakan anti korupsi yang sudah ada dan telah mapan, serta bekerja dengan semangat kemitraan dalam mendorong upaya-upaya yang sangat penting.
Salah satu mitra ProRep, Wawancara dengan Narasumber Kunci, 2016
24
KESIMPULAN Pengalaman ProRep membawa para pelaku dari berbagai sektor — OMS, lembaga riset, dan pembuat kebijakan — untuk bersama-sama meningkatkan keterwakilan dan kualitas kebijakan, memberikan beberapa pelajaran yang mungkin berguna bagi para perancang dan pengimplementasi proyek multi/lintas sektor.
Pembelajaran
1 2 3
Struktur sama pentingnya dengan strategi. USAID menempatkan tiga kelompok aktor yang berbeda— masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan pembuat kebijakan —memungkinkan terjadinya kolaborasi dan pengaruh terhadap kebijakan, sesuatu yang mungkin tidak sertamerta akan terjadi tanpa pendekatan seperti itu. Kepustakaan tentang pengaruh kolektif mencantumkan, “kebijakan sama pentingnya dengan strategi”. Rancangan struktur proyek USAID ini memfasilitasi adanya kolaborasi bahkan pada level yang sangat tinggi di kalangan pelaku yang sebenarnya terpisah. Selain itu, staf ProRep memiliki keahlian bekerja dengan setiap kelompok dari ketiga kelompok pemangku kepentingan di atas, dan struktur tim kerja yang ada cukup lentur, memungkinkan proyek beradaptasi secara relatif lancar dari fase ke fase implementasinya.
Tiga fase proyek berkembang, alih-alih sekedar mengikuti rancangan yang dikembangkan di awal. ProRep mengembangkan pendekatannya dalam tiga fase implementasi melalui pendekatan “berdasarkan masalah (problem-driven), adaptasi sembari membenahi (iterative adaptation)” alih-alih menggunakan pendekatan “praktik terbaik proyek (best-practices)”. Program ini belajar dan mengadaptasi pendekatannya setiap tahun. Hubungan, keterampilan, serta metode kerja yang dikembangkan dengan mitra selama tiga tahun pertama proyek ini menjadi landasan bagi ProRep untuk menyesuaikan diri pada fase final komunitas kebijakan.
Pentingnya membangun rasa saling percaya. Kemajuan dan keberhasilan program ini terjadi “seiring dengan terbangunnya rasa saling percaya”. Mendapatkan akses dan memulai kerja dengan DPR; memfasilitasi kolaborasi dan negosiasi tentang prioritas kebijakan antara OMS, lembaga penelitian, dan pembuat kebijakan; kerja-kerja percontohan para mitra mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah daerah termasuk forum multipihak, sistem SMS Gateway, dan model bantuan pangan; serta keterbukaan mitra di kementerian terhadap mitra-mitra ProRep, semuanya tergantung pada rasa saling percaya — baik rasa yang telah tumbuh sebelum ProRep maupun rasa saling percaya yang dibangun selama masa proyek ini.
25
4 5 6
Reformasi kebijakan cukup pelik dan membutuhkan usaha jangka panjang namun merupakan sebuah investasi yang dipelukan. Reformasi kebijakan membutuhkan usaha terus-menerus, tetapi apabila usaha dapat difokuskan pada perubahan yang kiranya dapat “mengubah aturan main”, hal seperti itu niscaya merupakan investasi yang sangat baik dan tepat. Sejumlah program ProRep, khususnya komunitas kebijakan dan program inisiatif tertentu, telah maupun akan mengubah aturan main, dan akan menguntungkan banyak pihak. Perubahan yang dimaksud antara lain panduan bagi para mitra kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendampingi pemerintah mengakui secara legal keberadaan masyarakat adat, bantuan bagi pengaktifan kembali program Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP), dan upaya membantu Indonesia mengembangkan program Kerjasama Selatan-Selatan-Triangular (KSST). Upayaupaya ini masih membutuhkan dukungan terus-menerus, namun biayanya akan semakin berkurang bila dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya pada program-program yang memiliki peluang “mengubah aturan main” atau “game changing”.
Banyak manfaat dari bekerja di tingkat nasional sekaligus di lokal. Reformasi kebijakan di negeri yang mengalami desentralisasi seperti Indonesia merupakan upaya yang bersifat nasional dan lokal. Dalam banyak kasus, mitra-mitra ProRep dapat mempresentasikan hasil-hasil kerja mereka pada kementerian dan institusi di level nasional, yang berpotensi menguntungkan bagi daerah. Selain itu, pekerjaan komunitas kebijakan juga mempermudah dan memperluas implementasi prioritas kebijakan nasional di tingkat lokal.
ProRep adalah model yang bermanfaat untuk melaksanakan reformasi kebijakan lintas sektor. ProRep adalah sebuah proyek “representasi” yang menggunakan cara-cara dan pengetahuan berbasis pendekatan hak asasi demokrasi dan tata kelola (Democratic Rights and Governance/DRG) dalam mendorong perubahan kebijakan di empat sektor terpisah: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan DRG.
26
ProRep melakukan penilaian terhadap OMS, lembaga penelitian, dan lembaga legislatif serta mengkaji peluang program untuk meningkatkan kesetaraan gender.
Perjalanan
ProRep
Hubungan kerja dimulai dengan OMS berbasis keanggotaan dan konstituen serta lembaga penelitian. Program kerja berfokus pada isu transparansi anggaran nasional serta akses publik terhadap informasi.
APR
Proyek ProRep dimulai, bermitra dengan Urban Institute, Social Impact, and Kemitraan.
Hubungan kerjasama dimulai dengan DPR melalui Badan Legislasi (BALEG) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
ProRep memulai program hibah penelitian QuickStart untuk mendukung lembaga penelitian.
Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas untuk lembaga penunjang dalam DPR seperti BAKN, BALEG, dan Sekretariat Jenderal dimulai.
JUL
Mitra ProRep, ASPPUK dengan keterampilan mereka yang mumpuni berhasil mendapatkan hibah senilai Rp 750 juta untuk bisnis kecil kelompok perempuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Program hibah penelitian kebijakan berdurasi 19 bulan diberikan kepada 5 (lima) lembaga riset untuk menyiapkan dan menghasilkan penelitian yang tepat untuk kemudian disampaikan pada para pembuat kebijakan. Selain itu program hibah juga ditujukan untuk peningkatan kualitas lembaga penelitian.
BAKN mengunjungi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Parlemen Inggris dan Parlemen Belanda. Kedua lembaga tersebut merupakan dua lembaga BAKN terbaik di dunia.
ProRep melanjutkan program hibah untuk OMS dan memulai seri kegiatan pelatihan mengenai advokasi kreatif, jurnalisme warga, membangun konstituensi, pelibatan dengan para pembuat kebijakan, serta penggunaan media sosial untuk advokasi.
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) melakukan penelitian mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja di enam kementerian pilot selama enam tahun terakhir. Para peneliti PPPI menyampaikan model dan temuan penelitian mereka pada Konferensi Internasional ke-3 tentang Pengelolaan Kinerja Pemerintah dan Kepemimpinan di Tokyo, Jepang.
JAN
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) berhasil mendapatkan dukungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada acara Lokakarya Nasional Pemberdayaan Perempuan untuk mendorong akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi.
SEP
Policy Research Network (PRN) didirikan. Dengan awal anggota hanya lima lembaga, hingga saat ini PRN terus berkembang dengan 12 (dua belas) beranggotakan lembagalembaga penelitian terkemuka.
Program JABAT untuk memperkuat hubungan antara anggota DPR dan masyarakat yang diwakilinya dimulai. Program ini melibatkan 14 anggota DPR dan lima OMS. Lebih dari 20,000 orang masyarakat pemilih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan JABAT.
Kegiatan komunitas/ klaster kebijakan pendidikan, lingkungan, dan kesehatan dimulai.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memasukkan modul pelatihan transparansi anggaran yang diproduksi dengan dukungan ProRep ke dalam program internal organisasi mereka. Keanggotaan AJI bertambah dan sebanyak 31 artikel mengenai transparansi anggaran dipublikasikan di media.
Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP) dibentuk.
APR
SEP
DEC
DEC
OMS berhasil mengadvokasikan enam Rancangan UndangUndang (RUU) untuk disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
ProRep mengakhiri program dukungan kelembagaan untuk DPR.
InProSuLA melibatkan 485 gabungan kelompok tani dalam memantau pelaksanaan program “Beras untuk Rakyat Miskin� (Raskin), dan berhasil menarik perhatian beberapa kementerian mengenai manfaat pe program bantuan pangan nasional agar menggunakan hasil pangan lokal.
FEB
Kerjasama yang lebih dalam antara OMS, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai.
DEC
Program baru diluncurkan untuk mendukung koalisi OMS dalam mendorong akuntabilitas di Indonesia, sebuah kelompok kerja hak asasi manusia untuk melindungi aktivis anti korupsi dan pengungkap aib (whistleblower).
Para mitra sukses mengadvokasikan peraturan daerah untuk memberikan status hukum kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam mengelola hutan di Bombana, Lebak, Lebong, Sigi.
Para mitra memperkenalkan sistem SMS Gateway dan forum multipihak sebagai mekanisme pengaduan layanan kesehatan di Jeneponto, Semarang, dan Surakarta.
Mitra-mitra yang tergabung dalam komunitas kebijakan kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Proyek ProRep selesai.
27
Pemerintah lokal dan nasional bekerja sama dengan para mitra ProRep, meminta dukungan teknis mereka untuk memperkuat pendidikan vokasi, meningkatkan transparansi pengelolaan sekolah, dan untuk memperbaiki alokasi anggaran untuk infrastruktur pendidikan.
ProRep mendampingi pengaktifkan kembali inisiatif Open Government Partnership di Indonesia.
ProRep mendukung koordinasi yang lebih kuat dan perencanaan strategis yang lebih baik untuk OMS anggota koalisi anti korupsi.
28
Peninggalan
ProRep
Dari tahun 2011 hingga 2016 ProRep bekerja menghubungkan warga, para ahli, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan publik dan representasi. Berikut ini adalah beberapa warisan yang ProRep tinggalkan selama lima tahun masa proyek. Hampir semua peninggalan ini dapat dikembangkan untuk upaya pembangunan mendatang.
ProRep mendukung para staf ahli DPR dalam upaya
Mitra ProRep telah mengembangkan sejumlah inisiatif
mereka membentuk Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen
di level lokal untuk mendorong akuntabilitas sosial.
pada Maret 2014. ATAP adalah kendaraan untuk para
Memperkuat warga melalui pelatihan dan teknik
staf dalam mengembangkan keterampilan mereka dan
untuk berperan aktif dalam mengawasi layanan
mengembangkan posisi tawar mereka. Selain itu, ATAP
pemerintah. Banyak yang sudah diformalkan dan
juga menjadi jembatan antara lembaga penelitian
diadopsi oleh pemerintah daerah, termasuk model
(think tank) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
kerjasama multipihak (MSF) dan sistem SMS Gateway
untuk menyalurkan hasil penelitian serta agenda
dalam perbaikan layanan kesehatan.
advokasi mereka kepada DPR. ProRep telah meningkatkan keterampilan individuMitra komunitas kebijakan kesehatan, pendidikan,
individu serta kapasitas kelembagaan di kalangan
lingkungan hidup, dan DRG telah membangun
organisasi riset, advokasi, dan DPR.
hubungan kerja di antara mereka dan dengan kementerian, komisi di DPR, dan lembaga negara lain;
ProRep telah mendukung pengaktifan kembali
landasan bagi upaya-upaya reformasi kebijakan di
program Open Government Partnership (OGP) di
masa datang.
Indonesia, dan membantu Indonesia mengembangkan program Kerjasama Segitiga Selatan-Selatan (South-
Pada bulan Januari 2013, ProRep mendukung
South and Triangular Cooperation, SSTC). Inisiatif-
pembentukan Policy Research Network (PRN),
inisiatif pemerintah ini akan diperkuat melalui
sebuah aliansi lembaga penelitian yang bekerja untuk
kemitraan masyarakat sipil, sektor swasta dan lainya.
memperkuat pengaruh riset dan eviden dalam proses pembuatan kebijakan. Saat ini, dengan 12 anggota
ProRep mengembangkan Representation Toolkit –
PRN telah aktif berinteraksi dengan para pembuat
kumpulan materi pelatihan dan beragam sumber
kebijakan dan media melalui kegiatan riset bersama,
pembelajaran lain yang relevan bagi agen perubahan
diskusi publik, dan kegiatan advokasi. Jaringan ini
di Indonesia. Toolkit ini dapat diakses di
berfungsi sebagai fasilitator bagi think tank untuk
www.transformasipendidikan.org
Sejumlah kebijakan di bidang lingkungan hidup, pendidikan,
mendiseminasikan temuan-temuan riset kepada para
kesehatan, dan DRG berada pada tahap advokasi yang cukup matang.
pembuat kebijakan dan OMS, mengadvokasi kebijakan
Banyak riset sudah dilakukan, berbagai usulan telah dikembangkan
yang berbasis bukti. Informasi lebih lanjut PRN dapat
dan disampaikan, dan dalam banyak hal banyak lobi sudah diterima
dilihat di: www.thinktanknesia.org.
oleh para pembuat kebijakan. Sebagaimana halnya reformasi kebijakan membutuhkan visi jauh ke depan, dan usaha yang kontinu; progres pada isu-isu tersebut dapat ditindaklanjuti agar momentum yang ada tidak terlewatkan. Komunitas kebijakan pendidikan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) yang beranggotakan 30 organisasi yang fokus bekerja di bidang pendidikan dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Pendikan dan Kebudayaan. Mereka berkomitmen terus mengembangkan kolaborasi ini sebagi model reformasi kebijakan. Informasi lebih lanjut tentang KMSTP dapat dilihat di: www.transformasipendidikan.org 29
30
Program Representasi (ProRep) merupakan proyek di bidang demokrasi dan tata kelola berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). ProRep bertujuan untuk menghubungkan warga, para ahli, dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan publik dan representasi.
Diterbitkan pada bulan Maret 2016. Keterangan foto: Hal 1 (semua kecuali foto kedua di sebelah kiri), 9, 14, 18 (foto atas dan bawah), 20, 22: ŠJosh Estey/USAID Program Representasi. Hal 1 (foto kedua di sebelah kiri), 18, 24: ŠFeri Latief/USAID Representasi.
Kontak Informasi USAID Indonesia US Embassy Annex Gedung Sarana Jaya Jl. Budi Kemuliaan I/1 Jakarta, Indonesia 10110 E. jinfo@usaid.gov
USAID Indonesia
@usaidindonesia