Newsletter ProRep 2016 by Representasi Efektif

Pada edisi ini: Pesan dari Direktur

Komunitas Kebijakan: Membangun Aliansi untuk Reformasi Kebijakan

Komunitas Kebijakan Lingkungan

Mengembalikan Hak Para Penjaga

Lingkungan Komunitas Kebijakan Pendidikan

Bekerjasama Memperkuat Ekosistem

Pendidikan Komunitas Kebijakan Kesehatan

Partisipasi Publik Menjadi Katalisator

Perbaikan Kesehatan Masyarakat

Perjalanan ProRep dan Mitra dari Januari hingga Desember 2015

Mendukung Komitmen Indonesia Menuju Pemerintahan Terbuka

Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional

Kumpulan Pustaka tentang Kebijakan Kini Ada di Ujung Jari Anda

Membentuk Wacana Melalui Ringkasan Kebijakan dan Artikel Opini

Apa Saja Kegiatan di Tahun 2016?

Newsletter ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi newsletter ini merupakan tanggung jawab Chemonics International Inc. dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat

Vol. 1 2016

Newsletter

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Komunitas Kebijakan: Membangun Aliansi untuk Reformasi Kebijakan Advokasi kebijakan adalah perjalanan ribuan kilometer – sebuah perjalanan yang terlalu jauh untuk ditempuh sendirian. Untuk dapat bekerja di garda terdepan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan membawa perubahan positif yang berkelanjutan, dibutuhkan aktor pelaku advokasi yang dapat merancang dan menjalankan strategi yang terencana dengan matang. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan memang dibutuhkan waktu yang lama hingga bertahun-tahun, namun dengan adanya pengetahuan yang tepat serta pemahaman bagaimana dan kapan harus bertindak, tingkat keberhasilan dapat meningkat. Pelaku advokasi yang berpengalaman mendasarkan rekomendasi kebijakan mereka pada bukti nyata. Mereka juga membawa lebih banyak suara dan dukungan dalam perdebatan dan wacana kebijakan. Penelitian yang cermat dapat menyediakan solusi kebijakan yang paling tepat dan semakin banyak publik yang terlibat dapat berbuah pada kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat luas, bukannya kebijakan untuk memenuhi kepentingan dari kelompok tertentu. Yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan pihak lain yang juga terlibat dalam proses yang sama serta mengembangkan kemitraan yang strategis.

Menjadi bagian dari sebuah aliansi atau koalisi dengan agenda kebijakan

Pesan dari Direktur

bersama dan jelas, merupakan strategi yang sangat baik bagi para pelaku

Selamat Tahun Baru! Semoga tahun baru Anda berjalan dengan baik dan kami segenap tim ProRep mendoakan semoga tahun ini Anda semakin sukses. Dalam newsletter edisi ini, kami senang sekali dapat berbagi dengan Anda berbagai hal menarik yang terjadi selama tahun 2015. Saat ini juga merupakan waktu yang cukup mengharukan bagi kami, dengan semakin dekatnya masa akhir implementasi proyek ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dan rekan yang telah berjalan bersama kami dalam perjalanan ini. Pada 2014, ProRep mengalami perubahan yang cukup mendasar dalam pendekatan program, yang berawal dari dukungan kelembagaan untuk aktor reformasi menjadi pendekatan komunitas kebijakan yang spesifik bekerja dalam isu tertentu. Pada 2015, komunitas kebijakan mulai berkembang. ProRep mulai menggandeng mitra baru yang bekerja dalam isu-isu baru seiring dengan berkembangnya program kebijakan lingkungan. Selain itu ProRep juga membuka keterlibatan para pemangku kepentingan untuk klaster spesifik yang fokus bekerja di sektor akuntabilitas. Dengan perubahan-perubahan tersebut, kami melihat adanya terobosan penting dalam inisiatif kebijakan jangka panjang dalam sektor pendidikan, lingkungan dan kesehatan. Para mitra kami-peneliti kebijakan dan advokat masyarakat sipil– telah memperdalam kemitraan dengan pemerintah daerah dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Praktik-praktik baik yang ada di tingkat daerah diangkat dan dibahas dalam debat dan perencanaan kebijakan di tingkat nasional. Pada tahap akhir dari program ini, kami merekam dan mencatat pelajaran yang telah kami dapatkan dari lima tahun perjalanan dukungan bagi peningkatan representasi serta reformasi kebijakan yang progresif, dengan tujuan agar pihak-pihak lain dapat belajar dari pengalaman kami. Kami berharap usaha dan upaya bersama yang diperlukan untuk mengubah kebijakan akan semakin kuat dan mengakar serta dapat berdampak nyata bagi rakyat Indonesia hingga tahun-tahun mendatang.

advokasi untuk mencapai target kebijakan mereka. Program Representasi (ProRep), proyek berdurasi lima tahun terkait hak-hak demokratis dan pemerintahan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang akan berakhir pada April 2016, mulai memfasilitasi pengembangan ‘komunitas kebijakan’ pada pertengahan tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menyatukan lembaga-lembaga advokasi, lembaga penelitian, pembuat kebijakan serta pihak-pihak lain untuk bekerjasama mereformasi kebijakan untuk kemajuan Indonesia di tiga sektor penting, kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Melalui forum ini, ProRep mendukung para mitra untuk saling melengkapi dan menggabungkan kekuatan serta sumber daya yang dimiliki oleh setiap mitra. Sebagai hasilnya, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mampu memperkuat posisi advokasi mereka dengan memetik hasil penelitian dari lembaga penelitian. Sementara peneliti dapat memperkokoh pengaruh mereka dengan mensejajarkan diri dengan para pelaku advokasi yang handal. Bersama-sama, peneliti dan aktor advokasi mampu mendorong aksi kebijakan dan berkoordinasi dengan pihak eksekutif serta legislatif di tingkat daerah dan nasional. Meski tidak banyak yang dapat membantah bahwa penggabungan berbagai organisasi menjadi satu suara yang kuat dapat meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan dapat menjadi “game changer” dalam reformasi kebijakan, ProRep dan para mitra telah menyadari bahwa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain terkadang dapat menjadi suatu tantangan. Hal ini menjadi sangat nyata terutama ketika sudut-sudut pandang yang unik atau berbeda mengenai suatu isu muncul ke permukaan atau pada saat agenda

Noelle T. Veltzé Chief of Party USAID Program Representasi (ProRep)

dan proses advokasi tidak berjalan selaras. Untuk dapat memetik manfaat dari

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

kerjasama dalam sebuah koalisi, dibutuhkan sebuah faktor

kesehatan dan pendidikan mulai terlihat. Pada tahun 2015,

penghubung atau sebuah â&#x20AC;&#x153;perekatâ&#x20AC;?; sebuah peran yang

ProRep mengembangkan program komunitas kebijakan

dijalani oleh ProRep dengan cara menghubungkan berbagai

dan memulai 26 program kemitraan, dengan 11 kemitraan

pihak dan dengan memfasilitasi pertemuan dan kegiatan

melanjutkan dari fase sebelumnya. Pada September 2015,

para pihak tersebut. Hasilnya, komunikasi dan koordinasi

ProRep mengembangkan program kebijakan lingkungannya

antara berbagai pelaku advokasi yang terlibat sudah

dan bekerja mendukung kebijakan konservasi keragaman

semakin membaik. Dengan dukungan tambahan untuk

hayati. Sebuah titik penting berhasil dicapai pada November

peningkatan kapasitas, para mitra ProRep di setiap klaster

2015 pada saat Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan

menggunakan media-baik yang baru maupun tradisional-

amandemen Undang-Undang Lingkungan Hidup yang

lebih baik lagi, mengembangkan ringkasan kebijakan

sudah lama dinantikan. Revisi undang-undang tersebut

yang lebih tajam, serta menulis artikel opini sebagai

diharapkan dapat lebih kuat lagi mencegah penyelundupan

pengembangan strategi usaha advokasinya.

satwa liar, salah satu isu penting di antara masalah

Komunitas Kebijakan ATAP

Mendorong kebijakan yang berbasis bukti, pro terhadap masyarakat miskin dan ramah lingkungan

lingkungan lainnya. ProRep juga membantu para pelaku Komunitas kebijakan ProRep telah membuahkan hasil nyata

advokasi dan lembaga penelitian untuk menyampaikan

bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan baru dan

penelitian pada saat yang tepat dan memberikan sejumlah

perbaikan dari impelementasi program dan kebijakan yang

rekomendasi penting kepada Komisi IV DPR yang

sudah ada. ProRep memfasilitasi koalisi dalam komunitas

membidangi kehutanan. Di saat yang sama, ketika itu para

kebijakan lingkungan untuk bekerja bersama Kementerian

pembuat kebijakan tengah berjuang mencari solusi untuk

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang baru

menangani masalah kebakaran hutan dan krisis kabut asap

dibentuk, pada saat kementerian ini dalam masa transisi

tahun di tahun 2015, serta mulai memprioritaskan usaha-

merjer dua kementerian yang dulunya terpisah. Banyak

usaha pencegahan kebakaran di masa yang akan datang. Setiap komunitas kebijakan telah memperkokoh kemitraan,

baru tersebut. Komunitas kebijakan kesehatan melakukan

baik diantara kelompok masyarakat sipil yang bekerja

penelitian mengenai pelayanan kesehatan ibu di bawah

untuk mempengaruhi proses kebijakan dan juga aktor-

program Jaminan Kesehatan Nasional dan menyampaikan

aktor pemerintahan dan legislatif. Mereka juga sudah

hasil temuan serta rekomendasi pada menteri kesehatan

mengambil langkah-langkah penting menuju perubahan

dalam sebuah forum terbuka yang terdiri dari 167 orang

kebijakan. Beberapa mitra berfokus pada perbaikan

aktivis dan pembuat kebijakan. Komunitas ini juga

implementasi kebijakan dan program yang sudah ada,

menggunakan teknologi seluler untuk mengumpulkan

sementara mitra yang lain mengajukan kebijakan baru

masukan dari masyarakat dan sebagai hasilnya berdampak

atau amandemen untuk menutup celah, meningkatkan

pada fasilitas dan kebijakan kesehatan. Dengan dukungan

keefektifan atau menyelaraskan satu aturan dengan aturan

ProRep, komunitas kebijakan pendidikan yang sekarang

yang lain. Beberapa usulan tersebut sudah diresmikan

resmi menjadi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi

menjadi peraturan, prosedur dan penganggaran, sementara

Pendidikan (KMSTP), melaksanakan dua seminar nasional

rekomendasi lain masih harus diperjuangkan lebih lanjut.

bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Dengan landasan kuat yang sudah dibangun melalui kerja-

telah menciptakan kemitraan yang kokoh dengan beberapa

kerja komunitas kebijakan, semakin banyak kemenangan

divisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

kebijakan yang akan dicapai di masa mendatang. Dengan kemenangan-kemenangan tersebut, diharapkan akan sejajar

Setelah memulai kegiatannya pada September 2014, hasil-hasil positif dari komunitas kebijakan lingkungan,

dengan semakin baiknya kondisi rakyat Indonesia.

Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik

Menghubungkan para pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan

KOMUNITAS KEBIJAKAN

rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh koalisi ini, pada akhirnya tercermin dalam struktur kementerian

KESEHATAN

Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen

LINGKUNGAN

PENDIDIKAN Reformasi kebijakan publik

Memicu munculnya aliansi-aliansi kebijakan

Pertukaran pembelajaran dan mengisi celah kesenjangan kapasitas

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Pengelolaan Hutan Masyarakat dan Mendorong Perlindungan Sumber Daya Alam untuk Masa Depan

yang baik. Untuk mencapai hal ini, mitra ProRep Article 33 telah

Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat adat berjuang untuk

Article 33 tengah mempelajari model ini dan model lainnya untuk

mendapat pengakuan hukum atas lahan termasuk hutan milik

menyusun rekomendasi kepada KLHK agar model tersebut dapat

mereka. Hal ini bukan saja merupakan isu hak asasi manusia, tetapi

diadopsi di daerah-daerah lain.

juga berkaitan dengan lingkungan hidup. Masyarakat adat adalah hutan sehingga peran mereka menjadi penting dalam pelestarian

Pengelolaan dan Perlindungan Hutan

bentang alam yang rentan. Tahun 2015 telah menjadi tahun

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) telah

yang penting dan sebuah kemajuan bagi pemerintah Indonesia

membangunkemitraan yang kokoh dengan KLHK. Dengan

dalam memberikan pengakuan hukum bagi sebagian kelompok

dukungan ProRep, ICEL menyerahkan rekomendasi kebijakan

masyarakat adat di Indonesia. Hal tersebut juga berarti sudah ada

untuk meningkatkan penerapan Undang-undang Perlindungan dan

langkah yang ditempuh untuk memenuhi Keputusan Mahkamah

Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengembangkan proposal

Konstitusi Tahun 2013 yang menegaskan hak-hak masyarakat adat

terkait perizinan lingkungan terintegrasi untuk menyederhanakan

untuk mengelola hutan tempat mereka tinggal. Mitra ProRep yang

proses birokrasi yang terlalu bertele-tele, sebuah permasalahan

terlibat dalam komunitas kebijakan lingkungan menyampaikan

mendasar dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Pada akhir tahun

rekomendasi pada pemerintah dalam menetapkan target luas

2014, ICEL memimpin koalisi lembaga masyarakat sipil untuk

lahan yang akan diakui secara hukum untuk masyarakat adat.

memberi masukan mengenai cara terbaik dalam restrukturisasi

Pemerintah berencana mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan pada

KLHK. Masukan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri

masyarakat adat dalam rentang waktu lima tahun. Untuk mencapai

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan sejumlah

target tersebut, butuh waktu dan jalan yang masih panjang, namun

pejabat tinggi kementerian lainnya. Beberapa poin rekomendasi

setidaknya sudah ada capaian penting di depan mata dengan

tersebut tercermin dalam struktur KLHK yang baru.

pihak yang memiliki kontrol dan kearifan lokal dalam pengelolaan

ÂŠ Murdani Usman/ CIFOR

Komunitas Kebijakan Lingkungan Beberapa capaian penting oleh mitra ProRep telah membuka peluang untuk proses reformasi kebijakan yang lebih sistematis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Mitra komunitas kebijakan telah mencapai langkah besar dalam isu-isu yang sudah lama dikerjakan, seperti membantu konservasi hutan lewat pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, pengembangan model pemberian insentif terhadap upaya konservasi di tingkat daerah, serta penguatan undang-undang dan peraturan untuk melindungi keragaman satwa Indonesia. Di saat yang sama mitra ProRep juga dengan cepat merespon peluang yang muncul, memberikan masukan terkait struktur kementerian yang baru pada saat Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabungkan, menyampaikan rekomendasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mengajukan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di tengah usaha penanganan kebakaran hutan.

mengembangkan sebuah model keuangan publik mekanisme bagi hasil di provinsi Jambi untuk mendorong masyarakat adat dan masyarakat lokal berkontribusi dalam perlindungan hutan. Saat ini,

adanya 12 wilayah hutan adat yang dijadwalkan akan diakui pada awal tahun 2016. Dari 12 wilayah tersebut, dua diantaranya menerima dukungan langsung dari mitra ProRep. Pada tahun 2014, mitra ProRep yaitu Epistema Institute mendukung sebuah langkah penting dalam proses ini dengan mengembangkan buku panduan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai cara menyusun peraturan daerah mengenai pengakuan hak-hak masyarakat adat. Mereka juga telah bekerjasama dengan

ProRep melanjutkan kemitraan dan bekerja dengan empat mitra dari fase sebelumnya â&#x20AC;&#x201C; Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Epistema Institute, Article 33 dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL) â&#x20AC;&#x201C; untuk meneruskan dari pengalaman dan capaian mereka di tahun 2014. Di tahun 2015, ProRep mulai menggandeng keahlian dan kekuatan dari delapan lembaga lainnya: Indonesia Budget Center (IBC), Rimbawan Muda Indonesia (RMI), AKAR Foundation, Sulawesi Institute, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dan Wildlife Conservation Society (WCS). Dua belas lembaga tersebut bekerjasama untuk mencapai perubahan kebijakan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengembangkan buku panduan tersebut di level nasional. Di tingkat daerah, Epistema Institute dan Sulawesi Institute telah berhasil mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan daerah, memberikan pengakuan hukum untuk masyarakat adat Kasepuhan di Lebak, Banten dan masyarakat adat Tobu Hukaea Laea di Bombana, Sulawesi Tenggara. Mendukung pengesahan klaim masyarakat adat merupakan isu yang penting, namun hal yang tak kalah penting lainnya adalah membantu masyarakat untuk menjadi pengelola hutan

ÂŠ Josh Estey/ USAID/ Program Representasi

Beberapa anggota kelompok adat Suku Sembilan memanen durian dari hutan. Selama bertahuntahun, mereka ketakutan karena merasa terancam akan ditangkap oleh polisi hutan. Kini mereka bisa hidup dengan tenang karena telah diakui sebagai pihak pengelola yang sah atas wilayah hutan mereka.

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Arena Baru dalam Advokasi Kebijakan Pada tahun kedua komunitas kebijakan, ProRep beserta mitra-mitranya telah mengembangkan program kerjanya untuk bekerja di daerah-daerah baru. Mitra ProRep, Indonesia Budget Center (IBC) terlibat dalam usaha untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan pengawasan publik terhadap pengeluaran serta hasilhasil sektor kehutanan dan lingkungan. Mitra baru ProRep, AKAR Foundation, telah menetapkan target ambisius untuk mengubah kebijakan di provinsi Bengkulu, termasuk kebijakan mengenai mekanisme resolusi konflik lahan, strategi pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta pengesahan izin pengelolaan hutan untuk kelompok tani demi mendorong pengelolaan hutan yang lestari oleh masyarakat demi masa depan. Baru-baru ini, upaya advokasi AKAR Foundation berbuah manis sebuah kemenangan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan Peraturan Gubernur No.C.569.VI.2015 mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) bagi delapan kelompok tani di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Pengesahan izin oleh gubernur ini merupakan hal yang pertama kali di Indonesia setelah diubahnya kebijakan terkait kewenangan dari kabupaten yang ditarik ke tingkat provinsi.

Peraturan Pemerintah No.6/2007 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, yang kini tengah direvisi. ProRep mendukung HuMa dalam mengidentifikasi konflik antara UU Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan UU lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Mereka menyampaikan saran tentang bagaimana agar konflik tersebut dapat diselesaikan, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu mitra implementasi program ProRep, Kemitraan ditugaskan untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan penerapan moratorium terhadap pengeluaran izin baru di hutan primer. Semua rekomendasi ini akan diserahkan kepada direktorat yang terkait dalam KLHK dan sangat penting untuk melindungi hutan Indonesia yang semakin menyusut.

Pemerintah pusat saat ini tengah mencoba meluncurkan inisiatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai upaya mengurangi deforestasi serta mempercepat rehabilitasi hutan. Karena masih banyak celah dalam pelaksanaanya, mitra ProRep, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL) sedang mengadvokasikan pengesahan peraturan daerah mengenai produksi dan perlindungan kesatuan pengelolaan hutan di Sulawesi Tenggara. Peraturan daerah tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai kerangka hukum yang artinya akan menjadi sebuah perkembangan penting terkait isu tata kelola hutan yang penting ini.

Peran aktif dan kesiagaan masyarakat sipil yang didorong lewat komunitas kebijakan lingkungan akan membantu pemerintah tetap berada di jalurnya untuk mencapai agenda ambisius mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia.

ICEL dan mitra baru ProRep, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), merupakan bagian dari Kelompok Kerja Konservasi yang dibentuk untuk bekerja mengadvokasikan amandemen Undang-Undang Konservasi No.5/1990 untuk memperkuat upaya pencegahan penyelundupan satwa, dan juga hal lainnya. Saat ini, ProRep tengah mendukung usaha mereka menyusun naskah akademik yang ditujukan bagi DPR, serta dalam melakukan upaya lainnya berbagi informasi mengenai proses amandemen hukum tersebut. UndangUndang tersebut ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam Program Legislasi Nasional 2016. Itu artinya tahun ini, mitra-mitra ProRep berada dalam posisi strategis untuk mendorong perubahan yang telah lama dinantikan. Salah satu mitra baru ProRep, Wildlife Conservation Society (WCS), juga merupakan anggota dari kelompok kerja dan telah berkolaborasi dengan KLHK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyusun daftar panjang yang berisi jenis spesies satwa yang harus dilindungi dan disahkan secara hukum melalui perundang-undangan Indonesia. Dengan adanya amandemen UU Pemerintahan Daerah dan berubahnya kewenangan dalam perizinan kehutanan, mitra ProRep Rimbawan Muda Indonesia (RMI) saat ini sedang menyusun rekomendasi kebijakan terkait revisi Peraturan Menteri No.88/2014 mengenai Hutan Kemasyarakatan dan no.89/2014 tentang Hutan Desa untuk memperbaiki proses pengeluaran izin. RMI juga tengah mengumpulkan data dan melakukan upaya advokasi terkait

Diskusi-diskusi berdasar Isu dan Forum-forum Perencanaan ProRep memfasilitasi pertemuan rutin dan berkala berbagai aktor berbeda dalam bingkai komunitas kebijakan lingkungan, termasuk aktivis, akademisi, para pembuat kebijakan, dan perwakilan dari lembaga donor untuk mendiskusikan isu kebijakan yang spesifik, serta mengembangkan rencana berikutnya. Pada 2014, beberapa hal yang dibahas dalam berbagai pertemuan tersebut antara lain: konsensus mengenai komunitas kebijakan lingkungan itu sendiri; rekomendasi terkait target dan program lingkungan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan mekanisme bagi hasil berdasarkan hasil temuan penelitian di Jambi dan penelitian lain yang terkait. Pada 2015, pertemuan dilakukan untuk membahas anggaran program kehutanan dan lingkungan hidup serta peluang untuk mendorong kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan kabut asap. ProRep beserta para mitranya akan terus berbagi informasi serta perkembangan dengan anggota komunitas kebijakan lainnya sesuai dengan tujuan mereka untuk terus berkembang dan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam.

ÂŠ Aulia Erlangga/ CIFOR

Seorang siswa mengendarai sepeda ke sekolah menggunakan masker untuk melindungi diri dari asap yang menyelubungi kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagai respon atas kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, yang menyebabkan beberapa daerah di Indonesia hingga mancanegara tertutup kabut asap tebal, ProRep memfasilitasi advokasi dan para peneliti untuk bertemu dengan Komisi IV DPR bidang Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan. Kelompok lembaga yang dipimpin oleh Kemitraan ini, menyampaikan hasil penelitian yang menunjukkan penyebab mendasar dari kebakaran hutan serta beberapa langkah konkrit untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang.

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Komunitas Kebijakan Lingkungan Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LePMIL)

Epistema Institute Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Tanah melalui Reformasi Hukum di Level Nasional dan Daerah

Memajukan Partisipasi Masyarakat dalam Produksi dan Perlindungan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kabupaten Lebak, Banten; Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

AKAR Foundation Mendorong Akses dan Kontrol Masyarakat Lokal terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan

Article 33 Mendorong Kebijakan Nasional terkait Insentif untuk Konservasi di Level Daerah

Berhubungan dengan para pemangku kepentingan

Kabupaten Lebong, Bengkulu

Lembaga Advokasi dan Penelitian

Jakarta

Rimbawan Muda Indonesia (RMI),

Hutan Adat dan Hutan Kemasyarakatan

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Mendorong Upaya Konservasi Berbasis Masyarakat dengan Mengajukan Revisi Undangundang Konservasi

Mendorong Pengesahan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Daerah dan Nasional Banten; Bengkulu; Jakarta

Mendorong Kebijakan untuk Konservasi Hutan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Lestari

Bogor, Jawa Barat

Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Wildlife Conservation Society (WCS)

Pemangku kepentingan pemerintah Sulawesi Institute

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Mengadvokasikan Pengakuan Masyarakat Adat dan Partisipasi Mereka dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menguatkan Kebijakan untuk Melindungi Satwa Liar dengan Menambah Daftar Spesies yang Dilindungi

Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara

Bogor, Jawa Barat

Partnership for Governance Reform (Kemitraan) Memajukan Perlindungan Hutan dengan Memperkuat Moratorium Penerbitan Perizinan Kehutanan yang Baru

Indonesia Budget Center (IBC) Mendorong Keefektifan Anggaran dan Penganggaran Berbasis Kinerja di Sektor Kehutanan dan Lingkungan

Jakarta

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Mendorong Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Model Perizinan Lingkungan dan Amandemen Undang-Undang Konservasi Jakarta; Bandung dan Bogor, Jawa Barat

Lembaga Bantuan Hukum Bantaya Konsorsium untuk Reformasi Agraria (KPA) Gabungan Kelompok Tani Kelompok masyarakat adat di Kabupaten Lebak dan Sigi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan Jurnal Celebes Media Anggota DPRD Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong Masyarakat Adat Moronene Kampo Hukaea Laea Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Lembaga non-pemerintah di Bengkulu Lembaga penelitian Sabaki Universitas WALHI Organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian lokal di bidang manajemen lingkungan dan kehutanan

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Mengevaluasi Dampak Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Peraturan Implementasinya

Jakarta; Makassar, South Sulawesi; Pontianak, Kalimantan Barat

Jakarta

Bupati Kabupaten Lebak, Rejang Lebong, Lebong dan Bombana Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan di 17 kabupaten/kotamadya Gubernur Bengkulu Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun Lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat desa, kabupaten dan provinsi Anggota Komisi IV DPR bidang Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Bombana Balai Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Mengembalikan Hak Para Penjaga Lingkungan Masyarakat adat di Indonesia yang diperkirakan berjumlah seperlima dari populasi penduduk Indonesia, sering berada dalam posisi yang terpinggirkan dan ‘kalah’ dalam konflik dengan pemerintah juga dengan perusahaan pertambangan dan kayu. Masyarakat adat telah dikepung dan terpojok dengan berbagai konflik terkait lahan adat yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta. Hal tersebut juga dialami oleh kelompok adat Semende di Bengkulu, Suku Anak Dalam di Jambi, Orang Talang Mamak di Riau dan Marga Belimbing di Lampung. Konflik tersebut tidak hanya sekedar masalah hak asasi manusia. Lebih dari itu, masyarakat adat Indonesia berperan penting dalam menjaga hutan dan sumber daya alam. Nilainilai adat serta kedekatan hubungan mereka dengan hutan yang mereka anggap sakral mewajibkan mereka untuk merawat dan menjaga lingkungan. Kearifan lokal mewajibkan

“

“Saya harap hak-hak kami sebagai warga negara yang setara dapat diakui dan kami tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan dikriminalisasi.” Mansyur Lababa, tokoh masyarakat adat Tobu Hukaea Laea

mereka untuk menggunakan hutan dengan bijaksana dan menjaga serta melestarikannya untuk generasi mendatang. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka adalah pencinta dan

”

penjaga lingkungan yang sesungguhnya. Sayangnya, hukum justru menempatkan mereka

legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Usulan peraturan daerah

sebagai pendatang ilegal dan menghalangi akses mereka terhadap sumber daya alam

tersebut dimasukkan dalam Program Legislatif Daerah 2015.

dengang mengatasnamakan konservasi.

Setelah advokasi kebijakan yang intensif selama beberapa bulan, rancangan peraturan ini akhirnya disahkan pada 26 Agustus 2015

Sejak Indonesia merdeka pada 1945 belum ada satupun undang-undang yang memberikan

sebagai Peraturan Daerah No.4/2015 mengenai Pengakuan,

pengakuan substansial bagi masyarakat adat dan hak mereka atas tanah dan hutan

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene

adat. Hal itu baru terwujud belakangan ini. Kurang dari tiga tahun yang lalu, Mahkamah

Hukaea Laea.

Konstitusional Indonesia mengeluarkan keputusan untuk mengakui hak-hak masyarakat adat terhadap tanah adat mereka.

Peraturan baru ini adalah terobosan besar bagi Mansyur Lababa, seorang tokoh masyarakat adat Tobu Hukaea Laea. Dia pernah

Untuk membantu pemerintah pusat dan daerah mengimplementasikan Keputusan

divonis penjara selama satu tahun bersama dengan sebelas orang

Mahkamah Konsititusi tersebut – dan setelah itu memperoleh manfaat lingkungan dan serta

warga desa lainnya dari salah satu kelompok masyarakat adat

pengukuhan hak asasi manusia– ProRep bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil

yang paling tua di Sulawesi pada tahun 1998. Mereka didakwa atas

(OMS) yang fokus pada lingkungan hidup, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir

perusakan daerah konservasi yang dilindungi dan ditangkap karena

dan Pedalaman (LePMIL), Sulawesi Institute, Rimbawan Muda Indonesia, Yayasan AKAR

menolak meninggalkan daerah leluhurnya di Desa Hukaea yang

Bengkulu dan Epistema Institute. Organisasi-organisasi tersebut membantu pemerintah

terpencil. Sejak dibebaskan, Mansyur terus memperjuangkan hak-

daerah dalam menerapkan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat minoritas atas

hak masyarakat adat atas hutan.

tanah adat mereka, mengurangi konflik tenurial, serta mendorong pengelolaan hutan

Mansyur Lababa, tokoh masyarakat adat Tobu Hukaea

dan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat

Pengakuan hukum terhadap kelompok masyarakat adat ini

adat seperti masyarakat Tobu Hukaea Laea, area hutan dan sumber daya alam dapat

merupakan sebuah langkah awal. Namun hal tersebut setidaknya

Laea, memperjuangkan hak-hak kaum adatnya.

dilestarikan dengan lebih baik.

telah membuka jalan bagi mereka untuk semakin dekat menuju

Manysur berharap, ”Hak-hak kami sebagai warga

penerimaan status legal sebagai pemilik lahan mereka. Di tingkat

negara yang setara dapat diakui dan kami tidak lagi

Lewat kerjasama yang dimulai dengan LePMIL dan kemudian dengan Sulawesi Institute,

nasional, OMS dan lembaga penelitian mitra ProRep tengah

harus hidup dalam ketakutan akan dikriminalisasi.”

ProRep mendukung penyusunan peraturan daerah yang menggabungkan pandangan

membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

dari masyarakat adat dan akhirnya berhasil memenangkan dukungan dari lembaga

untuk memperjelas dan mempercepat proses ini.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) http://www.greeners.co/berita/uang-dan-kekuasaan-mengalahkan-hak-masyarakat-adat/ 3 Keputusan Mahkamah Konsistusi Nomor 35/2013 1 2

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

masyarakat dalam proses kebijakan, dan penguatan kualitas guru serta institusi pelatihan guru. Di Januari 2016, koalisi dan kementerian menyelenggarakan simposium kedua dan sebuah dialog nasional untuk meneruskan upaya kerjasama dalam sektor-sektor isu yang telah disepakati. Bersama-sama, kedua pihak melihat kemajuan yang telah dicapai sejak sesi kerja terakhir dan membahas cara-cara untuk makin memperkuat kerjasama.

Bekerjasama Memperkuat Ekosistem Pendidikan Upaya advokasi untuk memperbaiki kebijakan pendidikan Indonesia mencapai titik balik yang penting di tahun 2015 dengan diselenggarakannya Simposium Pendidikan Nasional. Sebelumnya, kita bisa melihat berbagai upaya dilakukan secara terpisah dan minimnya interaksi antara pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat sipil. Acara simposium lalu telah mendekatkan kedua belah pihak untuk membina sebuah diskusi yang terbuka dan jujur mengenai isu-isu penting yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia dan bersama-sama mencari potensi solusi.

Komunitas Kebijakan Pendidikan Komunitas kebijakan yang diinisiasi oleh ProRep di awal tahun 2015 telah mentransformir diri menjadi sebuah aliansi baru masyarakat sipil bernama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP). Aliansi ini kini beranggotakan lebih dari 30 organisasi tingkat nasional dan daerah yang kini tengah berkolaborasi dengan pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mereformasi kebijakan pendidikan.

Dengan dukungan dari ProRep, simposium ini mempertemukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan pejabat penting kementerian untuk berdiskusi dengan tema sentral “Membumilandaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” pada 24 – 25 Februari 2015. Program USAID/ KINERJA dan USAID/PRIORITAS juga dilibatkan dalam simposium ini. “Ini adalah pertama kalinya ada sebuah gerakan sebesar dan signifikan seperti ini. Sebelumnya, prosesnya selalu terjadi di luar jalur advokasi tapi kali ini, gerakan ini mendapat akses langsung kepada para pembuat kebijakan di sektor pendidikan. Itu artinya kita mendapat ruang untuk mendiskusikan isuisu pendidikan yang penting,” kata Febri Hendri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), yang merupakan anggota KMSTP mengenai pentingnya interaksi formal ini.

Setelah pembentukannya, KMSTP berdialog dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjajaki mekanisme kolaborasi yang mungkin dilakukan. Kementerian menanggapi gagasan ini dengan baik dan membuka pintu menuju terciptanya sebuah kemitraan yang menghasilkan perubahan yang berdampak bagi publik. Di Februari 2015, pihak kementerian bersama KMSTP menyelenggarakan sebuah forum nasional dengan 150 anggota koalisi untuk berdiskusi secara mendalam terkait enam isu: kualitas pendidikan, kurikulum nasional, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, manajemen guru, anggaran pendidikan, dan akses terhadap pendidikan.

“Masing-masing dari kita menginginkan perubahan. Hal-hal yang kita kerjakan sekarang merupakan bagian dari membangun masa depan. Ini adalah sebuah strategi di mana publik dilibatkan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik. Saya berikan penghargaan dan apresiasi kelompok masyarakat sipil untuk penerapan program ini,” tutur Menteri Anies Baswedan yang membuka acara simposium ini.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menegaskan komitmennya untuk membuka kementerian dan menerima masukan dari masyarakat dan kemungkinan bermitra dengan kelompok masyarakat sipil serta pihak-pihak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Rekomendasi yang diberikan oleh koalisi sebagai bagian dari forum dua hari tersebut dapat dilihat di tautan berikut ini: http://representasiefektif.org/knowledge-detail&id=88 Indonesia Corruption Watch, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Article 33, and Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) adalah para penggerak koalisi pendidikan yang didukung oleh ProRep, dan bersama-sama mereka terus berusaha untuk memperjuangkan reformasi dalam kebijakan pendidikan. Awalnya masing-masing lembaga berusaha mengejar agendanya, koordinasi yang telah dibangun semakin membaik dan berbuah pada semakin jelasnya peran dan fungsi setiap anggota koalisi guna memaksimalkan kekuatan dan aset masing-masing. Koalisi ini mempriotaskan kebijakan yang terkait perbaikan pengawasan anggaran pendidikan, peningkatan partisipasi

Acara simposium yang berlangsung selama dua hari ini memberikan peluang kepada kelompok masyarakat sipil untuk membahas hasil temuan awal penelitian mengenai isu-isu strategis, meliputi akses terhadap pendidikan, kualifikasi guru, alokasi anggaran dan keikutsertaan warga. Sebagai sebuah wahana dialog antara pemangku kepentingan yang bekerja memperbaiki kebijakan pendidikan dengan cara yang komprehensif, kegiatan ini juga menjadi dasar bagi kemitraan yang antara kelompok masyarakat

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Komunitas Kebijakan Pendidikan

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Memperkuat Peran Lembaga Pelatihan Guru untuk Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Dasar

Peningkatan Kualitas dan Manajemen Guru

Jakarta; Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Medan, Sumatera Utara; Kupang, Nusa Tenggara Timur

Alokasi dan Pengelolaan Anggaran

Peningkatan Kualitas Pendidikan lewat Peningkatan Partisipasi Publik

Article 33

© Wiwik Widyastuti / USAID/ Program Representasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan bersama Febri Hendri (ICW) dan Kangsure Suroto (YSKK) dari KMSTP, berbicara dalam konferensi pers setelah acara simposium. ProRep dan mitra-mitranya bekerjasama dengan Kemendikbud untuk membahas perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Pada tanggal 24 – 25 Februari 2015, Simposium Nasional “Membumilandaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” diadakan di kantor kementerian. Tahun ini, lokakarya kedua telah diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 Januari 2016, di mana kedua pihak melaporkan perkembangan dari pertemuan tahun sebelumnya sekaligus menyusun rencana kerja bersama mengenai isu-isu pendidikan yang spesifik

sipil dan kementerian untuk bekerjasama di sektorsektor prioritas yang ditetapkan bersama. Landasan ini dibangun atas beberapa rekomendasi dari pihak koalisi, termasuk rekomendasi mengenai partisipasi masyarakat dan peran Komite Sekolah, yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019.

“

Masing-masing dari kita menginginkan perubahan. Hal-hal yang kita kerjakan sekarang merupakan bagian dari membangun masa depan. Ini adalah sebuah strategi di mana publik dilibatkan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

Selama tahun 2015, anggota KMSTP terus berkomunikasi dengan beberapa direktorat dan divisi dalam Kemendikbud terkait kebijakan dan peraturan yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang dibutuhkan. Untuk memfasilitasi koordinasi reformasi kebijakan, KMSTP mendapatkan tempat untuk tenaga penghubung (liaison officer) bekerja di kantor Kemendikbud. Hal ini membantu kelompok masyarakat sipil untuk mendapatkan setiap perkembangan terbaru dan dinamika yang ada dalam kementerian; juga untuk mengelola hubungan langsung dengan tokoh kunci para pembuat kebijakan pendidikan. Pada Januari 2016, KMSTP dan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud mengadakan diskusi kebijakan untuk mempercepat

”

kemajuan dalam program bersama dan inisiatif kebijakan. Dengan mengusung tema, “Memperkuat Ekosistem Pendidikan untuk Meningkatkan Akses, Kualitas dan Keadilan Sosial dalam Sektor Pendidikan”, acara ini memberikan kesempatan kepada anggota KMSTP untuk menyampaikan rekomendasi formal dan hasil temuan penelitian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun sebelumnya. Anggota KMSTP sedang mempertimbangkan prioritas untuk dikerjakan berikutnya, menyusun kampanye dan strategi penggalangan dana untuk memastikan usaha reformasi terus berlangsung ke masa yang akan datang, bahkan jauh hingga program ProRep usai.

Advokasi untuk Mengubah Kebijakan Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana Sekolah Jakarta; Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Kabupaten Malang, Jawa Timur; Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Manajemen Guru – Penyegaran Administrasi Guru melalui Advokasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Guru Jakarta

Manajemen Sekolah

Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP)

Membuat Sekolah dengan Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta; Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Bandar Lampung, Lampung.

Berhubungan dengan para pemangku kepentingan Lembaga Advokasi dan Penelitian

Pemangku Kepentingan Pemerintahan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) Organisasi Masyarakat Sipil Masyarakat Peduli Pendidikan Solo (MPPS) Aktivis pendidikan Guru Sekolah Dasar Lembaga Non-Pemerintah setempat Media massa Asosiasi orang tua murid dan guru Kepala Sekolah Komite Sekolah Sekolah dengan Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif (Sekolah MANTAP) Siswa Asosiasi dan koalisi guru Institusi pendidikan keguruan

Dinas Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan Direktorat Jenderal Keguruan Forum Pendidikan Parlemen Kepala Dinas Pendidikan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat bidang Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, Malang dan Bogor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bogor, Bantul dan Bima. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat maupun daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP)

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Prakarsa Jawa Timur

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anakanak

Meningkatkan Akuntabilitas dan Partisipasi Publik melalui Forum Kesehatan Multipihak dan Teknologi SMS Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta, Jawa Tengah; Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Kabupaten Lamongan dan Kota Mojokerto, Jawa Timur

Memperbaiki Kebijakan Kesehatan dan Penerapannya melalui Peningkatan Partisipasi Publik, Pemantauan, Masukan, serta Rekomendasi Kebijakan berbasis Bukti pada Pembuat Kebijakan Kesehatan

ÂŠ Josh Estey/ USAID/ Program Representasi

Frontiers for Health Foundation (F2H)

Komunitas Kebijakan Kesehatan

Mendorong Perbaikan Proses Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

ProRep mendorong para mitra yang tergabung dalam komunitas kebijakan kesehatan untuk mengembangkan aliansi. Hal ini guna meningkatkan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta Sulawesi Selatan sekaligus di saat yang bersamaan mereplikasi praktik baik yang sudah berjalan dengan menjangkau para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Mitra ProRep tengah berupaya menyelesaikan masalah terkait: program jaminan kesehatan nasional yang belum lama dijalankan5; meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); serta memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat untuk pemantauan rutin dan perbaikan kebijakan secara berkala. Komunitas kebijakan kesehatan ProRep telah mencapai keberhasilan dalam sejumlah isu-isu kebijakan penting terutama di tingkat daerah dan mendorong beberapa rekomendasi untuk para pemangku kepentingan di tingkat nasional, yang juga telah menyambut masukan dari kelompok masyarakat sipil. Program yang dimulai pada tahun 2014 dengan tiga organisasi fokus pada implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pelayanan Puskesmas, serta penguatan kebijakan nasional terkait akreditasi Puskesmas dan sertifikasi kader promosi kesehatan.. Mitra-mitra ProRep melakukan penelitian dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait perbaikan layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan layanan kesehatan ibu dan anak dalam skema program Jaminan Kesehatan Nasional. Rekomendasi terkait perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak disampaikan kepada Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek pada Maret 2015 dalam sebuah forum terbuka yang dihadiri oleh 167 aktivis dan pembuat kebijakan. ProRep kini tengah mendukung tiga mitra organisasi dari komunitasi kebijakan kesehatan: PATTIRO, Frontiers for Health, dan Prakarsa Jawa Timur, yang sedang melanjutkan kerja dari fase sebelumnya untuk terus mendorong reformasi dalam layanan kesehatan sekaligus juga memperkuat kemitraan dengan pemerintah. Pada Desember 2015, para mitra ProRep bersama

dengan Center for Indonesiaâ&#x20AC;&#x2122;s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyelenggarakan dialog nasional mengenai isu-isu kebijakan kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Dalam dialog tersebut, semua pihak sepakat untuk bekerjasama mencapai Sustainable Development Goals6 terbaru yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Upaya yang dilakukan komunitas kebijakan kesehatan sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam Open Government Partnership (OGP) â&#x20AC;&#x201C; Kemitraan Pemerintah Terbuka. Bersama-sama mereka bekerja mendorong transparansi yang lebih baik, akuntabilitas serta kesiagaan terhadap kebutuhan rakyat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan kualitas layanan untuk rakyat Indonesia. (Informasi lebih lanjut menngenai OGP dapat Anda baca di halaman 26)

Pada Januari 2014, Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah proyek ambisius untuk membangun sistem jaminan kesehatan nasional dengan tujuan menyediakan layanan kesehatan dasar untuk semua warga negara per tahun 2019. http://www.theguardian.com/global-development-professionalsnetwork/2015/may/15/indonesias-universal-healthcare-insuranceverdict 6 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 5

Kota Surakarta, Jawa Tengah; Kota Mojokerto, Jawa Timur; Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Berhubungan dengan para pemangku kepentingan Pemangku kepentingan pemerintah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kementerian Kesehatan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Lamongan, Semarang. Walikota Surakarta dan Mojokerto Kantor Dinas Kesehatan Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kantor Dinas Kesehatan Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, Lamongan, Semarang Walikota Surakarta dan Mojokerto Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Pemerintah Daerah Lamongan, Mojokerto, Surakarta,

Jeneponto, dan Semarang Rumah sakit setempat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Kesehatan Penyedia layanan Jaminan Kesehatan Nasional Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pemerintah Daerah Lamongan, Mojokerto, Surakarta, Jeneponto dan Semarang Rumah Sakit setempat Penyedia layanan Jaminan Kesehatan Nasional

Lembaga Advokasi dan Penelitian Universitas Diponegoro Universitas Padjajaran

2016 ProRep | Newsletter Vol.1 2015

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Seorang ibu membawa anaknya ke Puskesmas untuk diperiksa. Di kebanyakan daerah di Indonesia, masyarakat tidak terlibat dalam program pemantauan kesehatan atau dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

©Wiwik Widyastuti/ USAID/ Program Representasi

Menteri Kesehatan Indonesia Nila Moeloek (kanan) menerima ringkasan kebijakan dari Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif Women Research Institute bersama dengan United States Deputy Chief of Mission, Kristen Bauer dalam acara Seminar Nasional Kesehatan pada 25 Maret 2015.

Partisipasi Publik Menjadi Katalisator Perbaikan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia, meski secara statistik terdapat peningkatan bidang

dan pemantauan program, apalagi dalam proses pengambilan

konkret. Sebagai contoh, MSF di Kecamatan Semarang Timur

termasuk “SMS PANDAN” di Surakarta pada 2 Oktober, “MATRA

ekonomi, jumlah kematian ibu terus meningkat secara signifikan

keputusan.

telah bekerjasama dengan pemerintah mengalokasikan dalam

STAT” di Semarang pada 6 Oktober dan “SMS LONTARA” di

anggaran daerah tahun 2016/17 untuk memperbaiki jalan yang

Jeneponto, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober. Selama tahap

antara tahun 2007 dan 2012. Fasilitas layanan kesehatan yang kurang memadai, kurangnya jumlah tenaga medis, serta lemahnya

Sadar bahwa keterlibatan masyarakat dapat menjadi pendorong

menghubungkan beberapa desa ke Pusat Kesehatan Masyarakat.

penyusunan awal, pejabat kesehatan daerah dan staf PATTIRO

kapasitas dan keterampilan teknis di daerah-daerah tertinggal,

yang penting bagi perbaikan kesehatan, maka ProRep bermitra

Selain itu, berkat MSF di Jawa Timur, pemerintah daerah dan

mengunjungi daerah implementasi program USAID/ Expanding

ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai

dengan PATTIRO di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan untuk

warga setempat mengumpulkan dana untuk membangun fasiltias

Maternal dan Neonatal Survival (EMAS) untuk mempelajari sistem

langkah-langkah untuk menjaga kesehatan kehamilan telah

memulai dan membantu perkembangan keterlibatan publik serta

sanitasi dan kamar mandi umum untuk warga miskin.

rujukan berbasis SMS dan sistem keluhan publik dari program

berkontribusi terhadap angka kematian ibu yang tinggi. Bahkan di

transparansi dalam pengelolaan program kesehatan setempat

daerah-daerah di mana pemerintah daerah sudah mengalokasikan

melalui penerapan forum multipihak (Multi Stakeholder Forum atau

Pemerintah Kabupaten Semarang mengakui sistem MSF

terjangkau sehingga masyarakat dari segala kalangan dapat

dana yang cukup besar untuk program kesehatan, seperti di

MSF) dan sistem pengumpulan respon berbasis pesan singkat

begitu efektif dan akan mengeluarkan Peraturan Bupati untuk

mengirimkan keluhan dan masukan lainnya terkait layanan

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah – angka kematian ibu dan

telepon seluler (Short Message Service).

menstandarisasi penerapan forum serupa di seluruh wilayah

kesehatan. Sistem ini juga dilengkapi fitur tambahan yang dapat

bayi tetap tinggi.

tersebut. Sistem-sistem ini menggunakan teknologi SMS yang

kabupaten. Tidak hanya itu, mereka juga meminta petunjuk dari

membantu bidan merujuk ibu-ibu hamil untuk bersalin ke pusat

PATTIRO mendorong pendekatan model MSF di tahun 2014 di

masyarakat sipil dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan

kesehatan yang lebih besar dan fitur-fitur lainnya yang dapat

“Kami mendapati bahwa bahkan ketika pemerintah

mana penyedia layanan kesehatan, perwakilan masyarakat dan

Petunjuk Teknis untuk melengkapi peraturan tersebut. Sama halnya

membantu kantor kesehatan daerah mempelajari tren kesehatan.

mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor kesehatan,

pemerintah daerah dapat bersama-sama membicarakan dan

dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan yang

merencanakan dan menjalankan program kesehatan, tidak

mengadvokasikan perbaikan sistem layanan kesehatan di daerah.

telah mengesahkan Surat Keputusan Bupati pada 18 Desember

Pemerintah daerah yang bermitra dengan PATTIRO merasa

berarti otomatis masyarakat – terutama perempuan dan anak

Melalui MSF, masyarakat dapat memberikan masukan secara

2015 yang menetapkan MSF sebagai mekanisme pengelolaan

puas dengan hasil awal yang diraih dari sistem komunikasi SMS

sebagai dua kelompok yang paling rentan – sudah terlindungi

langsung mengenai program kesehatan yang ada di wilayah

pengaduan masyarakat bidang kesehatan. Inisiatif lokal ini

yang diletakkan di kantor kesehatan daerah masing-masing

dengan baik,” kata Rokhmad Munawir dari PATTIRO, Organisasi

mereka. Masukan ini kemudian membantu penyedia layanan

memiliki potensi untuk direplikasi di berbagai daerah lainnya di

dan telah mengalokasikan dana untuk menjalankan mekanisme

Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pada tata kelola pemerintahan

kesehatan termasuk rumah sakit dan pemerintah daerah, untuk

seluruh Indonesia. Baru-baru ini, hal tersebut disampaikan kepada

pengumpulan masukan dan keluhan ini. Melalui MSF tren keluhan

yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di

membuat keputusan sebagai tanggapan dari respon masyarakat.

pemangku kepentingan tingkat nasional dalam acara dialog yang

berdasarkan data juga dapat terpantau dan dalam forum tersebut

Indonesia.

“Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk lancarnya penerapan

diselenggarakan di Kementerian Kesehatan di bulan Desember

dapat didiskusikan rekomendasi dan solusi untuk penyedia

program kesehatan,” kata Budi Suswanto, Kepala Pusat

2015.

layanan kesehatan (yaitu unit layanan dan kantor kesehatan

Lebih lanjut lagi, Munawir mengatakan karena pemerintah

Kesehatan Masyarakat Leyangan, Kabupaten Semarang, Jawa

biasanya menyusun program tanpa konsultasi yang cukup

Tengah.

dengan masyarakat, efeknya masyarakat tidak memiliki peluang yang besar untuk terlibat secara formal dalam perencanaan

setempat) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan menggunakan teknologi untuk mengembangkan cakupan jaringan MSF, PATTIRO kemudian bermitra dengan sejumlah

Model kemitraan MSF ini telah menghasilkan perbaikan yang

pemerintah daerah untuk meluncurkan sistem portal SMS,

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Perjalanan ProRep dan Mitra dari Januari hingga Desember 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dikeluarkan

JAN

Koalisi organisasi lingkungan yang didukung oleh ProRep menyampaikan masukan dan rekomendasi terkait target-target lingkungan dan program yang kemudian tercantum dalam dokumen RPJMN.

DEC FEB

OCT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan Koalisi membahas isu-isu pendidikan yang mendesak dengan pejabat Kemendikbud dan memperoleh komitmen dari Kemendikbud untuk bekerjasama memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.

Mitra ProRep bertemu dengan pejabat Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan rencana kerja bersama meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan.

AUG JUL Program komunitas kebijakan memasuki fase kedua. Pada tahun 2015, ProRep mengembangkan program dan memulai 26 kemitraan. Sebelas dari 26 kemitraan yang baru melanjutkan kemitraan dari fase sebelumnya. Para mitra advokasi dan lembaga penelitian bekerja mengupayakan inisiatif kebijakan yang adil, berkesinambungan dan progresif di sektor kesehatan, lingkungan dan pendidikan. lem Prob

The Public Policy Making Process

Im ple Poli me cy nt at ion

y lic ion Po ulat rm Fo

Polic Evalu y ation

WRI menyampaikan hasil temuannya mengenai dampak program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap layanan kebidanan dan memberikan sejumlah rekomendasi mengenai perbaikan yang harus dilakukan kepada Menteri Kesehatan dan pembuat kebijakan lainnya dalam seminar nasional.

Dialog Nasional dengan Kementerian Kesehatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

ProRep memfasilitasi kelompok peneliti dan advokat untuk menyampaikan rekomendasi terkait kebakaran hutan dan kabut asap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IV yang membidangi urusan kehutanan.

Aktivis lingkungan berhasil melobi ke Pemerintah Daerah Bombana untuk menerbitkan Peraturan Daerah nomor 4/2015 mengenai Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Hukaea Laea. Peraturan Daerah ini mengawali langkah kelompok masyarakat adat untuk dapat memperoleh kepemilikan resmi terhadap hutan adat mereka.

MAR Women Research Institute (WRI) menyampaikan masukan kepada Kementerian Kesehatan terkait peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak

Organisasi Masyarakat Sipil menyampaikan analisa berbasis bukti mengenai kebakaran hutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Organisasi Masyarakat Sipil membantu masyarakat adat di Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Para ahli anti korupsi dari Indonesia berbagi pengalaman dan pembelajaran kepada rekan-rekan dari Tunisia, Mesir, Aljazair, Libya, dan Ethiopia.

y n lic io Po opt d A

Policy Research Network (PRN) berbagi hasil analisa setahun masa kepresidenan Joko Widodo melalui seminar publik.

Kerja advokasi berhasil memenangkan izin pengolahan hutan untuk kelompok petani

Peluncuran layanan SMS Gateway untuk peningkatan layanan kesehatan PATTIRO dan Pemerintah Daerah Surakarta, Semarang dan Jeneponto meluncurkan sistem SMS Gateway untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat mengirimkan aduan mengenai layanan kesehatan dan di saat yang bersamaan juga menyebarkan informasi promosi kesehatan.

NOV

Keputusan Gubernur Bengkulu mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang diadvokasi oleh AKAR Foundation untuk delapan kelompok petani di Kabupaten Rejang Lebong, disahkan pada tanggal 19 November 2015. Dengan disahkannya peraturan ini, upaya pelestarian hutan bisa selaras dengan peningkatan penghidupan petani dan keluarganya.

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Mendukung Komitmen Indonesia Menuju Pemerintahan Terbuka The Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah inisiatif global di mana pemerintah dan organisasi masyarakat sipil negara-negara anggotanya bekerjasama untuk mengembangkan dan menerapkan reformasi pemerintahan terbuka. Indonesia merupakan co-founder OGP yang bermula pada tahun 2011 dan berperan sebagai ketua sekretariat dari 2012 sampai 2014. Dengan bergabung dengan OGP, negara-negara berkomitmen untuk mengikuti pilar-pilar Deklarasi Pemerintahan Terbuka yang meliputi peningkatan ketersediaan informasi mengenai kegiatan pemerintah, dukungan terhadap partisipasi masyarakat, penerapan standar integritas dan profesionalitas tertinggi dalam administrasi pemerintahan, serta meningkatkan akses terhadap teknologi terbaru untuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas. ProRep kini tengah mendukung restrukturisasi program Open Government Indonesia (OGI) yang ditugaskan

untuk mengoordinasi dan memantau penerapan rencana kerja OGP. Di bawah pemerintahan yang tengah berjalan sekarang, Sekretariat Negara melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Kepresidenan. Untuk dapat menjangkau masyarakat dan pemerintah daerah lebih baik lagi dalam memajukan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, ProRep juga membantu memperbaharui halaman situs OGI dan mengidentifikasi tiga daerah sebagai daerah percontohan program pemerintahan terbuka di tingkat daerah. Capaian dari kerja-kerja yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dengan dukugan ProRep lewat kemitraan antara masyarakat sipil dan pemerintahan untuk partisipasi dan peningkatan layanan sosial telah berkontribusi terhadap visi keseluruhan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Meski terdapat beberapa inisiatif berskala kecil yang dijalankan di bawah pengawasan berbagai kementerian, Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini tengah memimpin upaya konsolidasi untuk membentuk program yang mungkin dapat menjadi sebuah badan atau divisi yang bertugas memberikan bantuan dari Indonesia untuk negara-negara lain. ProRep bekerjasama dengan Urban Institute dari Amerika Serikat dan LPEM FEBUI dalam sebuah studi untuk

ProRep | Newsletter Vol.1 2016

Representation Toolkit: Kumpulan Pustaka tentang Kebijakan Kini Ada di Ujung Jari Anda

Membentuk Wacana melalui Ringkasan Kebijakan dan Artikel Opini

Sejak awal dimulai pada tahun 2011, ProRep terus bekerja untuk memperbaiki aspek representasi sistem demokrasi Indonesia dengan memfasilitasi keterlibatan dan kerjasama antara organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian dan pembuat kebijakan. Melalui koneksi ini pembuat kebijakan dapat mewakili masyarakat umum secara lebih baik dan disaat yang sama juga dapat menggunakan hasil penelitiannya untuk membantu pembuatan keputusannya.

Roma tidak dibangun dalam satu hari; sama halnya dengan perubahan kebijakan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan, kemampuan untuk menyajikan materi yang ditulis dengan baik, didukung fakta yang menarik serta alasan yang kuat merupakan faktor penting dalam strategi advokasi. Meski penting, tidak semua aktor advokasi – baik organisasi maupun perorangan – memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan pena sebagai alat advokasi yang efektif.

Selama masa program, ProRep telah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan – Organisasi Masyarakat Sipil, lembaga penelitian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta stafnya. Dalam melakukan hal ini, ProRep melibatkan sejumlah pakar dari Indonesia dan mancanegara – baik dari kalangan akademisi dan praktisi – untuk memperkaya pemahaman mengenai berbagai topik relevan terkait advokasi, penelitian kebijakan, penyusunan undangundang, representasi konstituen dan lain-lain. Untuk memastikan berbagai publikasi penting ini dapat diakses oleh agen-agen perubahan Indonesia setelah masa kerja program selesai, ProRep menciptakan Representation Toolkit – sebuah portal yang berisi gabungan dari catatan diskusi, materi pelatihan dan publikasi yang dapat diakses melalui bagian Knowledge Center dari halaman situs kami, www.representasiefektif.org

Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional ProRep mendukung Tim Koordinasi Nasional (National Coordination Team atau NCT) Pemerintah Indonesia dalam menjalankan rencananya mengembangkan program bantuan yang kokoh untuk negara-negara berkembang lainnya.

Sebagai bagian dari misinya untuk menguatkan pihak-pihak yang yang bekerja di garis terdepan perubahan kebijakan, ProRep memfasilitasi sesi pelatihan bagi para mitra untuk menulis artikel opini dan mengembangkan ringkasan kebijakan yang persuasif. Mulai Maret 2015, fasilitator Alamsyah Saragih, mantan ketua Komisi Infomasi Pusat, dan aktivis advokasi yang sudah berpengalaman Hendrik Rosdinar, bersama-sama menyampaikan tiga sesi pelatihan perorangan bagi komunitas kebijakan kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Tujuannya jelas: sesi pelatihan tersebut harus mempersiapkan mitra ProRep untuk menghasilkan ringkasan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti sebagai rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Tulisan-tulisan yang menggugah sejatinya dapat membantu pembuat kebijakan yang sibuk untuk dapat membuat keputusan yang tepat, berguna dan faktual. Kedua pelatih mendorong para peserta untuk menyampaikan solusi yang tidak hanya mencakup pandangan masyarakat sipil, tetapi juga

“

memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional. Hasil studi ini menyediakan panduan praktis untuk pemerintah Indonesia tentang cara mengembangkan kemitraan dengan universitas, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk kerjasama internasional. ProRep juga bekerja dengan NCT dalam inisiatif percontohan yang dirancang untuk membagikan aset dan pengalaman Indonesia dengan negara-negara lain yang membutuhkan keahlian, termasuk pelatihan persiapan bencana dan studi banding di sektor hukum dan peradilan.

Representation Toolkit: Kumpulan Pustaka tentang Kebijakan Kini Ada di Ujung Jari Anda

Setelah mengikuti pelatihan, saya mengerti cara merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, jelas dan terukur. Siti Juliantari Rachman, Divisi Monitoring Layanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW)

Lima “Bahan Utama” untuk Ringkasan Kebijakan yang Efektif: 1. Fokus pada isu dan kebijakan yang menjadi target 2. Bukti yang ‘menarik’, analisis yang kuat 3. Rekomendasi yang logis dan berdasarkan pada bukti 4. Rekomendasi yang praktis dan jelas 5. Secara keseluruhan strukturnya menarik dan sedap

”

dipandang mata memperhitungkan pandangan dari sisi pemerintah. Para peserta didorong untuk menjelaskan mengapa rekomendasi kebijakan mereka adalah opsi yang paling baik dan dapat membuat dampak positif yang paling maksimal. Selain ringkasan kebijakan yang ditargetkan untuk para pembuat kebijakan secara langsung, artikel opini atau “op-ed” juga dapat berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat. Ditulis oleh pakar yang memberikan perspektif unik terhadap sebuah isu, op-ed sering sekali berfungsi sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan, membantu membentuk diskusi publik dan menarik dukungan masyarakat sepanjang proses pembuatan kebijakan. Bambang Wisudo, seorang wartawan senior dan pengamat pendidikan, melatih dan mendampingi 26 perwakilan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga penelitian dalam tiga sesi pelatihan sepanjang bulan April, Mei dan Desember 2015. Dalam setiap sesi pelatihan, tamu khusus juga diundang, termasuk editor opini The

“

Menulis artikel opini adalah sebuah usaha untuk merebut kembali ruang publik, menjembatani aspirasi dan penegakan hukum yang efektif. Irwan Julianto, mantan wartawan KOMPAS

”

Jakarta Post, Ati Nurbaiti, mantan wartawan Kompas, Irwan Julianto dan Editor Senior Jakarta Post, Endy M Bayuni. Dalam suasana pelatihan yang nyaman dan santai, para para pakar ini berbagi informasi mengenai cara kerja media massa di Indonesia serta saran dan tips menghindari kesalahan umum dalam menulis artikel opini. “Banyak peneliti di Indonesia tidak memiliki keterampilan untuk mentransformasi laporan penelitian yang akademis menjadi sebuah tulisan yang berpengaruh dan informatif. Maka dari itu, untuk dapat mendorong perubahan yang diinginkan, kemampuan menulis yang baik merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap aktor advokasi,” kata Alin Halimatussadiah, peneliti dari Lembaga Penyelidikan ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEBUI).

Selama pelatihan, peserta belajar nilai-nilai jurnalistik, teknik menulis, mengembangkan sudut pandang tulisan, menyusun struktur artikel, nilai berita, serta hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam menulis artikel opini melalui sesi pendampingan dengan pelatih. Selain itu, sesama peserta juga saling mengevaluasi artikel opini yang ditulis rekannya dan memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan lebih lanjut. Eveline dari Frontiers for Health berhasil menerbitkan artikelnya di harian Jakarta post sebagai hasil dari pelatihan. Eveline mengatakan, “Pelatihan penulisan artikel opini yang difasilitasi oleh ProRep membuat kami dari organisasi masyarakat sipil sadar betapa pentingnya menerbitkan artikel opini dalam setiap intervensi atau studi yang kami laksanakan.” Berikut ini adalah artikel opini yang dituliskan oleh para peserta dan diterbitkan dalam media massa arus utama: The Jakarta Post: “Know thy enemy: Indonesia’s foreign policy on IS” – January 2, 2016 Koran Sindo: “Pekerjaan Rumah Kepala Daerah Perempuan” – December 22, 2015 The Jakarta Post: “Tobacco: Are we losing the war?” – May 29, 2015 The Conversation: “Why Ramadan is a special economic season in Indonesia” – July 1, 2015 Selesar.com: “Local Elections: A Reflection of the Condition of our Democracy” (Bahasa Indonesia) – July 12, 2015

©Sheila Kartika/ USAID/ Program Representasi Editor Senior Jakarta Post membagikan tips dengan anggota Policy Research Network (PRN) agar artikel opini yang mereka tulis dapat diterima dan dimuat di media massa.

Apa Saja Kegiatan di Tahun 2016? • Pada bulan Januari – Februari, USAID/Indonesia mengevaluasi pendekatan komunitas kebijakan/ klaster yang diimplementasikan proyek USAID/ProRep. • Mitra AKAR Foundation menyelenggarakan acara satu hari pada 24 Januari di Lebong, Bengkulu untuk secara resmi menyerahkan izin kehutanan delapan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan mengembangkan rencana aksi untuk skema pengelolaan dan pembiayaan. • Pejabat dari Kementerian Kehakiman Indonesia mengunjungi Kamboja untuk berbagi pengalaman mereka dalam keberhasilannya menerapkan sistem pelacakan status kasus pada tanggal 14 – 20 Februari. • Komunitas kebijakan lingkungan akan mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi mengenai kemajuan dan pembelajaran dari inisiatif reformasi kebijakan pada 8 Maret. • ProRep akan menyelenggarakan acara final penutupan program pada 22 Maret.

Program Representasi (ProRep) adalah sebuah proyek terkait demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). ProRep bertujuan untuk menghubungkan warga, akademisi dan pembuat kebijakan demi terwujudnya keterwakilan efektif dan kebijakan publik yang pro-rakyat. ProRep diimplementasikan oleh Chemonics International dan kerjasama dengan Urban Institute, Social Impact, serta Kemitraan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.representasiefektif.org atau hubungi kami di info@prorep.or.id. Program Representasi (ProRep) Wisma GKBI Suite 2105 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Representasi Efektif

P: +62 (0) 21 5793 0407 F: +62 (0) 21 5793 0408 info@prorep.or.id www.representasiefektif.org @Representasi_ID

@RepresentasiEfektif