Pada edisi ini: Komunitas Kebijakan: Bersatu. Berdiskusi. Berkontribusi. Halaman. 1
OMS dan Lembaga Penelitian Menyumbang Input untuk Agenda Legislasi Nasional Halaman. 9
Bergandeng Tangan Wujudkan Sekolah MANTAP Halaman. 11
Menumbuhkan Aliansi Strategis Lembaga Penelitian Kebijakan Halaman. 12
Perayaan Lokal Hari Pangan Internasional Halaman. 12
Investasi Keahlian bagi Pelaku Advokasi Kebijakan Halaman. 13
Now Showing! Film Representasi Efektif dan Pengawasan Berbasis Masyarakat Halaman. 15
Newsletter ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi newsletter ini merupakan tanggung jawab Chemonics International Inc. dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.
ŠJosh Estey/USAID Program Representasi
Vol. 3 2014
Newsletter
1
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Komunitas Kebijakan: Bersatu. Berdiskusi. Berkontribusi. Awal tahun ini, ProRep mulai memfasilitasi beberapa sejumlah pihak dan organisasi untuk berkumpul, berdiskusi, dan bekerja menuju perubahan kebijakan yang spesifik di bidang-bidang yang penting bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia: pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. “Klaster kebijakan” atau “komunitas kebijakan” ini terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), lembaga penelitian, dan para ahli kebijakan serta para pengambil keputusan di lembaga legislatif dan eksekutif di pemerintah, dan menjadi sebuah wadah untuk menjalin hubungan, berbagi pengetahuan, dan merancang dokumen ‘cetak biru’ sebagai kerangka kerja terstruktur untuk menyempurnakan kebijakan publik. Para anggota komunitas kebijakan ini bersama-sama berupaya mengatasi masalah yang mendesak seperti kurangnya guru berkualitas di wilayah terpencil di Indonesia, kurang baiknya kualitas layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan baru melahirkan, serta melindungi area hutan dan sumber mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Isu-isu tersebut dan isu lainnya yang disasar oleh komunitas kebijakan, membutuhkan solusi kebijakan yang faktual dan berbasis data, yang disusun melalui komitmen dan aksi oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Mengapa komunitas kebijakan? Pembuatan kebijakan dan hukum di Indonesia, sama seperti yang terjadi di banyak negara lainnya, cenderung tertutup. Ia terjadi di dalam kementerian dan parlemen, tanpa ada interaksi yang cukup dengan para pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan terkadang dibuat tanpa mempertimbangkan sejumlah rekomendasi berbasis data yang dirumuskan oleh para ahli kebijakan dan berbagai kepentingan konstituen lokal yang diwakili oleh OMS. Para pelaku advokasi yang ada di luar lingkaran proses kebijakan umumnya kurang memahami mekanisme pembuatan kebijakan dan hukum, atau cara menjadi pelaku advokasi kebijakan yang efektif. Di sisi lain, para pembuat kebijakan juga terkendala dalam mengambil intisari hasil studi dan penelitian, analisis, serta input dari konstiuten dan mempertimbangkannya ke dalam sebuah kebijakan.
“
Forum seperti komunitas kebijakan membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan serta menstimulasi terbentuknya aliansi yang kuat. Selain itu, komunitas kebijakan juga membantu anggotanya untuk menyumbangkan kekuatan, kapasitas, dan pengetahuan individu serta organisasi untuk mengembangkan tujuan advokasi dan visi bersama untuk dicapai. John K Johnson, Chief of Party, USAID/Program Representasi
”
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
2
Mengapa sekarang? Pemerintah dan parlemen baru sudah resmi bertugas, dan karenanya, terdapat menteri-menteri baru, wakil menteri, sekretaris jenderal, ketua komite, dan posisi baru lainnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai bekerja dan membangun hubungan dengan para pemimpin dan staf mereka yang baru. Reformis di pemerintah dan parlemen telah meminta OMS dan ahli kebijakan untuk membawa analisis dan pengetahuan yang relevan, dan memberikan tekanan kepada pihak yang menentang atau menghalangi usulan reformasi kebijakan.
Kata mitra kami tentang komunitas kebijakan “Selama ini kami merasa bekerja sendiri. Tidak ada mitra untuk berdiskusi. Di isu lingkungan kami tidak memiliki mitra. Forum seperti komunitas kebijakan ini, memungkinkan kami untuk berbagi informasi dan mengembangkan jaringan, mengingat bahwa isu lingkungan juga sangat luas. Lebih banyak pemangku kepentingan yang terlibat berarti kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan.” Raynaldo Sembiring, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
“Tidak mungkin sebuah organisasi bekerja sendiri dalam mengadvokasi perubahan kebijakan. Bermitra dengan organisasi lainnya dan menjadi bagian dari komunitas kebijakan adalah cara strategis jika kita ingin mengubah kebijakan. Kami mendapatkan lebih banyak informasi, data, dan analisis, dan yang terpenting, lebih banyak kekuatan dalam melakukan kerja advokasi. Komunitas ini juga konstruktif, karena ada kelompok yang bisa mengecek fakta dan menantang ide dan inisiatif kami. Selain itu, komunitas kebijakan juga menambah ‘kawan sejalan’ dalam mengadvokasikan kebijakan pemerintah.” Febri Hendri, Indonesia Corruption Watch (ICW)
“Kami berharap komunitas kebijakan ini dapat menyediakan penelitian yang komprehensif dan bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan dan membantu memahami realitas, fakta, adat, kebiasaan, dan kearifan lokal yang sangat beragam di Indonesia. Penting dicatat bahwa koordinasi dengan mitra utama kami (pemerintah), yang bergantung pada studi-studi ini, sebaiknya dimulai sedini mungkin. Idealnya, di awal ketika penyusunan rancangan penelitian. Pelibatan di awal akan mengonfirmasi adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian tertentu, dan hasil temuannya akan membantu para pembuat kebijakan untuk merumuskan atau merevisi kebijakan yang diimplementasikan dan berpihak pada masyarakat miskin.”
“Sebagai lembaga penelitian yang baru mulai bertumbuh, kami butuh perlu menjadi bagian dari koalisi, bermitra dengan organisasi lain, dan menjadi bagian dari komunitas kebijakan. Meskipun kami terlatih dan memiliki keahlian dalam melakukan penelitian kebijakan berbasis bukti, menjadi advokat kebijakan adalah tantangan tersendiri bagi kami. Maka dari itu, berkoalisi, bermitra, dan berjaringan adalah sebuah kebutuhan.” Muhamad Ikhsan, Peneliti, Paramadina Public Policy Institute (PPPI)
Dr. Lies Zakaria, Frontiers for Health Foundation (F2H)
Menyoroti komunitas kebijakan: Siapa saja yang terlibat? Apa saja yang mereka kerjakan? Dimana mereka bekerja? Saat ini, terdapat tiga komunitas kebijakan yang terbentuk, yang berupaya memperbaiki sejumlah kebijakan spesifik di bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan.
3
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Menghubungkan para pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan
Article 33 Yogyakarta; Malang, Jawa Timur
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Jakarta (level nasional) dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
Mendorong penyebaran guru berkualitas yang lebih merata Mendorong perbaikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Mengevaluasi dan mendorong perbaikan Program Sertifikasi Guru
Komunitas Kebijakan Pendidikan
Menstimulasi aliansi kebijakan
Mendampingi implementasi kurikulum yang baru diterapkan pada 2013
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Bekerja bersama koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) yang terdiri dari 27 organisasi yang bekerja di bidang pendidikan
Mendukung penguatan Forum Parlemen Pendidikan, menghubungkan anggota DPR pusat dan daerah yang bekerja di bidang pendidikan
Garut, Jawa Barat dan Buton, Sulawesi Tenggara Mendorong kebijakan berbasis penelitian, promasyarakat, dan ramah lingkungan
Pertukaran pembelajaran dan mengisi kesenjangan kapasitas
Foundation of Integrated Efforts (YSKK) Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta; Surakarta, Jawa Tengah; Bandar Lampung, Lampung
Pemangku kepentingan komunitas kebijakan pendidikan Komite Anti Korupsi (KoAK) Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP) Komisi X DPR Forum Pendidikan Jaringan Pendidikan Garut Governance Watch Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Para kepala sekolah Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) KOPEL-Makassar
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Kementerian Agama Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) New Indonesia Orang tua murid, guru, dan siswa Pattiro
Policy Research Network Prakarsa- Jawa Timur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Komite Sekolah Badan Kepegawaian Negara (BKN) Asosiasi guru USAID/Prioritas USAID/Kinerja
4
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Komunitas kebijakan pendidikan Pendidikan merupakan investasi penting bagi negara manapun
pihak sekolah juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan
yang ingin memperbaiki kesejahteraan penduduknya. Memperbaiki
pendidikan masyarakat juga menghadapi beragam tantangan. Hal
akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat
ini termasuk menanggulangi akses terhadap pendidikan yang tidak
miskin dan terpinggirkan, penting untuk memungkinkan pemuda
seimbang antara area perkotaan, pedesaan, dan area terpencil;
untuk lepas dari kemiskinan struktural dan mengurangi jumlah
distribusi guru berkualitas yang tidak merata; tingkat absen guru
siswa putus sekolah.
di kelas yang tinggi; bertambahnya permintaan atas anggaran
Jumlah anak-anak yang putus sekolah di Indonesia masih tinggi.
sekolah, dan bahkan mismanajemen dana pendidikan.
Kementerian Pendidikan melaporkan pada tahun 2010 terdapat lebih dari 1.8 juta anak-anak setiap tahunnya yang tidak dapat meneruskan pendidikan mereka. Hal ini terutama disebabkan orang tua tidak dapat membayar biaya sekolah, dan anak-anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, bahkan seringkali terpaksa menikah di usia muda untuk mengurangi beban keluarga.
“
Tantangan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan
Guru adalah kunci untuk perbaikan pendidikan bangsa. Jika kita punya lebih banyak guru, kita kirim mereka secara merata ke daerah-daerah dan tingkatkan kemampuan mengajar serta gaji mereka, saya yakin ini bisa mengatasi semua masalah yang ada.
”
Anies Baswedan, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
berkualitas tidak hanya dari sisi pelajar saja; pemerintah termasuk
Kegiatan mendatang komunitas kebijakan pendidikan •
• •
•
Komunitas kebijakan pendidikan mengadakan lokakarya koordinasi untuk mengkaji dokumen rancangan naskah akademik di minggu keempat November. Article 33 menyiapkan kertas kebijakan mengenai perbaikan kebijakan pendanaan pendidikan dasar. Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) mengadakan lokakarya penetapan Komite Sekolah di tingkat Kabupaten pada 24-28 November di Solo, Jawa Tengah. Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengadakan penelitian lapangan mengenai sertifikasi guru di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada awal November. Pada minggu keempat, diselenggarakan forum multipihak yang kedua mengenai sertifikasi guru.
•
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan penelitian di Garut, Jawa Barat dan Buton, Sulawesi Tenggara selama bulan November. Kegiatan ini termasuk penilaian sekolah, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, dan survei kepuasan atau Citizen Report Card (CRC) mengenai implementasi kebijakan nasional pengelolaan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 27 November, ICW mengadakan lokakarya di Kab. Garut dan Buton, dengan mengundang perwakilan pemerintah, anggota DPRD, asosiasi guru, Komite Sekolah, dan orang tua murid.
Sesi belajar mengajar di kelas empat Sekolah Dasar Negeri Ciluluk I, Sumedang, Jawa Barat. Saat anak-anak usia sekolah menengah yang tinggal di area terpencil membutuhkan pendidikan berkualitas untuk dapat lepas dari kemiskinan, mereka justru tidak mendapatkannya layaknya anak-anak lain di Indonesia. Tak hanya dirugikan akibat keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan yang di bawah standar, anak-anak tersebut kebanyakan tidak memiliki cukup banyak guru profesional yang mengajar di kelas mereka. Survei yang dilakukan pada 2008 menunjukkan bahwa sekitar 14% guru absen dari sekolah pada hari belajar, dan angka tersebut naik hingga 23.3% untuk sekolah di area terpencil1. Komunitas kebijakan pendidikan berupaya mendorong penyebaran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merata di Indonesia. ©Josh Estey/USAID Program Representasi
SMERU Research Institute (Desember 2013), ‘Penilaian Kebijakan untuk Memperbaiki Kualitas Guru dan Mengurangi Tingkat Ketidakhadiran Guru” - http://www.smeru.or.id/report/workpaper/improveteacherquality/improveteacherquality.pdf
1
5
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Menghubungkan para pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan
Article 33
Epistema Institute Jakarta (level nasional); Serang, Banten; dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah
Jakarta (level nasional); dan Bungo, Jambi Pengundangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009
Menstimulasi aliansi kebijakan
Sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 45/2011 mengenai batas hutan dan no. 35/2012 mengenai hutan adat
Komunitas Kebijakan Lingkungan
Memperbaiki pengelolaan area hutan konservasi dan izin ekstraksi hutan dalam area konservasi
Menyusun mekanisme pembagian keuntungan yang adil dari pendapatan kehutanan untuk masyarakat adat
Mendukung penguatan Kaukus Ekonomi Hijau di DPR
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) Jakarta (level nasional)
Pertukaran pembelajaran dan mengisi kesenjangan kapasitas
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Mendorong kebijakan berbasis penelitian, promasyarakat, dan ramah lingkungan
Jakarta (level nasional)
Pemangku kepentingan komunitas kebijakan lingkungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Asia Foundation Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP) Masyarakat Batambang-Batilap di Kab. Barito Selatan Yayasan Betang Borneo Pemerintah Kab. Bungo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi II, IV, VII DPR Department for International Development (DFID) Pemerintah kabupaten Foreign & Commonwealth Office Greenpeace
HuMa Institute for Essential Services Reform (IESR) Komunitas adat di Kab. Bungo, Jambi Indonesia Parliament Center (IPC) Kemitraan Pemerintah Kabupaten Lebak LSM lokal di Provinsi Jambi Anggota DPRD Lebak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Perempuan AMAN Perkumpulan Prakarsa Policy Research Network (PRN) Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Pemerintah provinsi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Publish What You Pay Indonesia DPRD Rimbawan Muda Indonesia Satuan Adat Kasepuhan Banten Kidul (SABAKI) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan USAID/Indonesia Forest And Climate Support (IFACS)
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
6
Komunitas kebijakan lingkungan Dengan sumber daya alam yang berlimpah termasuk hutan tropis terbesar ketiga di dunia1, keanekaragaman hayati, dan puluhan juta orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan, hutan Indonesia penting tidak hanya untuk ekonomi nasional dan mata pencaharian lokal, tetapi juga untuk lingkungan global. Sayangnya, selama beberapa dekade terakhir, kita harus membayar harga mahal akibat pembangunan ekonomi yang mengorbankan kelestarian lingkungan. Deforestasi dan degradasi hutan menjadi permasalahan utama, yang menobatkan Indonesia menjadi negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia2. Indonesia juga berada di urutan 112 dari 178 negara di Indeks Kinerja Lingkungan3. Meski Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang dan kebijakan penting untuk mengatasi praktik pengelolaan lingkungan yang buruk, contohnya seperti Undang-Undang no. 32 tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan ini ibarat ‘macan ompong’ dan tidak efektif, dan dengan absennya peraturan pelaksana, tidak ada panduan yang cukup untuk
memberlakukan hukum tersebut. Batas hutan yang tidak jelas dan tumpang tindih telah melahirkan banyak konflik dan klaim. Oleh karena itu, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk memiliki panduan dalam implementasi dua Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 45/2011 mengenai batas hutan dan no. 35/2011 mengenai hutan adat untuk memperbaiki proses delineasi hutan. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga menjadi 26% pada tahun 2020 serta berpartisipasi dalam inisiatif program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD+). Melalui program ini, masyarakat termasuk masyarakat adat yang sering terlibat konflik terkait hutan, menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian hutan. Ini adalah saat yang penting bagi Indonesia untuk membuat perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam yang kaya untuk generasi mendatang.
Kegiatan komunitas kebijakan lingkungan •
•
•
•
Komunitas kebijakan lingkungan mengadakan dua diskusi kelompok terarah mengenai kebijakan lingkungan dan perubahan iklim, terutama berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan November. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Epistema Institute. Para pemangku kepentingan mengadakan diskusi persiapan pembentukkan Kaukus Ekonomi Hijau yang kedua di minggu ke-4 bulan November sebelum bertemu dengan anggota DPR yang baru untuk membantu revitalisasi Kaukus Ekonomi Hijau di DPR. Epistema Institute, selama bulan November menulis kertas kebijakan mengenai implementasi pengukuhan kawasan hutan di wilayah adat dan konsesi hutan. Mereka juga akan mulai menyusun rancangan buku panduan untuk anggota DPRD, staf dinas, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membantu implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 35/2012. Article 33 menyelenggarakan rangkaian diskusi kelompok terarah dan forum multipihak, mengaplikasikan Harvard case method untuk
“
•
•
menentukan algoritma mekanisme pembagian keuntungan untuk masyarakat adat. Rangkaian acara ini diselenggarakan 10-14 November di Jambi. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) melakukan kajian literatur mengenai ekstraksi hutan di area konservasi selama bulan November di Jakarta. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan rangkaian acara di Jakara selama bulan November. Mereka akan mengadakan diskusi kelompok terarah kedua pada 18 atau 19 November untuk menyusun masukan dari masyarakat sipil dan para ahli mengenai dokumen rancangan pertama dari tiga peraturan pelaksana UndangUndang Lingkungan Hidup. Sebuah pertemuan para ahli juga diselenggarakan pada 13 November untuk menyusun rancangan kertas kebijakan untuk peraturan pelaksanaan yang diajukan. Untuk menyelesaikan kertas kebijakan, diskusi kelompok terarah yang ketiga digelar pada awal Desember.
Enam puluh empat juta hektar hutan telah ditebang selama 50 tahun terakhir. Tidak ada satupun alasan etis atau ekonomi untuk menjustifikasi hilangnya 64 juta hektar hutan lagi dalam 50 tahun ke depan.
”
The State of Forest: Indonesia, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) http://pdf.wri.org/indoforest_full.pdf http://www.norway.or.id/ PageFiles/404362/FactSheet IndonesiaGHGEmissionMay252010.pdf 3. http://epi.yale.edu/epi/country-profile/ indonesia 1. 2.
Zoel, warga desa Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo, Jambi, memanen getah di hutan karet. Saat ini, dari total 42 juta hektar hutan di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat adat, hanya satu juta hektar yang sudah diakui secara hukum oleh pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak memiliki hak terhadap hutan, hutan tersebut justru rentan dari perambahan oleh perkebunan kelapa sawit dan penyebab deforestasi lainnya.
Foto oleh Tri Saputro/Center for International Forestry Research (CIFOR)
7
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Menghubungkan para pembuat kebijakan dengan pelaku advokasi kebijakan
Frontiers for Health Foundation (F2H) Bandung, Sumedang, dan Cirebon, Jawa Barat
Menstimulasi aliansi kebijakan
Memperkuat kebijakan nasional tentang promosi kesehatan yang berhubungan dengan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan sertifikasi tenaga promosi kesehatan
Komunitas Kebijakan Kesehatan
Memperbaiki layanan Puskesmas dengan menyusun peraturan daerah
Women Research Institute (WRI) DKI Jakarta dan Bandung, Jawa Barat
Bergabunglah dengan komunitas kebijakan! Apakah Anda memiliki kepedulian yang sama dengan komunitas kebijakan dan ingin bergabung? Apakah Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kemajuan yang telah dicapai? Jika ya, email kami di: environment@prorep.or.id health@prorep.or.id education@prorep.or.id
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Kota dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Memperbaiki kebijakan untuk layanan prenatal dan melahirkan, serta layanan sesudah melahirkan di bawah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pertukaran pembelajaran dan mengisi kesenjangan kapasitas
Mendorong kebijakan berbasis penelitian, promasyarakat, dan ramah lingkungan
Pemangku kepentingan komunitas kebijakan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Jaringan OMS (PATTIRO Semarang) Dinas Kesehatan di Jakarta dan Bandung Kader tenaga medis Anggota DPR dari daerah pemilihan Semarang Anggota DPRD Bidan Kementerian Kesehatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) USAID/Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) USAID/Kinerja
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
8
Komunitas kebijakan kesehatan Memperbaiki kondisi kesehatan nasional telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam dua dekade terakhir. Upaya tersebut telah mendorong perbaikan di beberapa area, dan dibuktikan dengan terjadinya penurunan angka kematian anak dari 225 per 1,000 kelahiran pada tahun 1960 menjadi 29 per 1,000 kelahiran pada tahun 2013, dan meningkatnya tingkat harapan hidup dari 52 pada tahun 1970 menjadi 71 pada tahun 20131. Di sisi lain, mandeknya-atau bahkan memburuknya- indikator kesehatan lain seakan menghapus kemajuan yang telah dicapai, menjadikan perbaikan layanan kesehatan sebagai prioritas nasional yang mendesak. Kenyataan yang ironis bahwa lebih dari 30% anak balita Indonesia menderita stunting atau tinggi tubuh kurang akibat kekurangan gizi kronis, dan ini secara langsung berhubungan dengan pendidikan yang rendah, berkurangnya masa sekolah, dan pendapatan yang rendah ketika dewasa2. Lembaga penelitian mitra ProRep, Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini menyatakan pendapatnya mengenai situasi mengkhawatirkan yang dihadapi ibu hamil dan melahirkan, “Data terakhir pada tahun 2013 menunjukkan 9,352 ibu3 di Indonesia meninggal pada saat hamil dan proses melahirkan. Itu berarti 25 ibu meninggal setiap harinya. Bayangkan saja, saat ini ketika saya bicara, satu ibu meninggal setiap jamnya.”
Prakarsa mengusulkan agar Indonesia belajar dari pengalaman Kamboja dan berinvestasi pada anggaran kesehatan yang lebih strategis dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui perbaikan infrastruktur transportasi serta fasilitas kesehatan. Peluang untuk memperbaiki kondisi kesehatan untuk masyarakat Indonesia masih terbuka lebar, dengan harapan banyak organisasi akan bekerja secara kolektif untuk membantu implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)4 yang diluncurkan awal tahun ini agar berjalan efektif sesegera mungkin. JKN merupakan rencana jaminan kesehatan terbesar di dunia dan sekitar 130 juta orang telah terdaftar5 di dalamnya. Terdapat juga ruang untuk mempengaruhi upaya pemerintah dalam memperbaiki layanan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas, dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan akreditasi fasilitas kesehatan dan sertifikasi tenaga kesehatan memprioritaskan kewajiban Puskesmas untuk fokus pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempromosikan praktik hidup sehat dan pencegahan penyakit, dibandingkan hanya memfokuskan pada kesembuhan ‘orang yang sakit’.
Kegiatan komunitas kebijakan kesehatan • •
Komunitas kebijakan kesehatan menyelenggarakan pertemuan koordinasi pada 24 November di Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengadakan serangkaian diskusi kelompok terarah dan forum multipihak di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk memetakan masalah kesehatan selama minggu pertama dan kedua bulan November. Pada minggu keempat, akan diselenggarakan perencanaan strategis untuk PATTIRO Semarang dan PATTIRO Solo untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengadvokasikan perubahan kebijakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
•
•
Women Research Institute (WRI) melakukan penelitian selama bulan November di Bandung dan Jakarta. Kegiatan penelitian tersebut termasuk wawancara, diskusi kelompok terarah, dan analisis hasil. Frontiers for Health (F2H) melakukan pertemuan multipihak di Sumedang, Jawa Barat, dan pada 19 November di Cirebon, Jawa Barat, awal bulan Desember silam.
Seorang ibu dan bayinya sedang menunggu giliran pemeriksaan oleh bidan di Puskesmas Desa Margajaya, Sumedang, Jawa Barat. Dengan memfasilitasi terbentuknya komunitas kebijakan, ProRep berupaya memperbaiki kebijakan terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengurangi angka kematian ibu.
http://www.data.unicef.org/child-moretality/under-five and www.prb.org http://www.unicef.org/indonesia/A6-_E_Issue_Brief_Child_Nutrition_REV2.pdf 3 http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/08/infrastructure-needed-reduce-mmr-say-experts.html 4 http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/02/birth-indonesia-s-medicare-fasten-your-seatbelts.html 5 http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/30/bpjs-health-insurance-enlists-130-million-members.html 1 2
©Josh Estey/USAID Program Representasi
9
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
OMS dan Lembaga Penelitian Menyumbang Input untuk Agenda Legislasi Nasional Berdasarkan Undang-Undang no.12/2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan pemerintah, menentukan prioritas kebijakan dan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan didiskusikan dalam periode tertentu. Periode ini dibagi menjadi jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun). Daftar RUU ini yang dikenal sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di tingkat lokal, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menyiapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang menentukan prioritas kebijakan tahunan. Setiap lima tahun, di awal pemerintahan, DPR dan pemerintah menentukan prioritas legislasi dan kebijakan mereka. Badan Legislasi (BALEG) DPR dan pemerintah mengkaji daftar legislasi dari masingmasing pihak dan bersama-sama menyepakati draft Rancangan Undang-undang mana saja yang akan masukkan ke dalam Prolegnas. BALEG menyusun daftar RUU dan topik legislasi prioritas pemerintah dan DPR. Daftar ini kemudian disetujui baik oleh DPR dan pemerintah melalui sesi pleno DPR. Selama proses tersebut, terdapat kesempatan bagi berbagai kepentingan dan sektor yang berbeda-beda dari masyarakat untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan di dalam DPR, dan mendorong DPR untuk meluluskan prioritas mereka masuk ke dalam Prolegnas. Idealnya, proses ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan menyediakan sarana dan ruang agar masalah dan kepentingan mereka bisa dipertimbangkan. Prolegnas merupakan daftar kebutuhan kebijakan negara yang dianggap penting dan mendesak hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, namun Prolegnas bukan satusatunya acuanyang dipertimbangkan oleh DPR. Setiap tahunnya, DPR dan Presiden mengajukan RUU dan usulan kebijakan lain yang tidak termasuk
dalam Prolegnas namun dapat menjawab isu spesifik yang penting dan mempengaruhi keseluruhan Negara pada saat itu. RUU ini bisa berasal dari Daftar Kumulatif Terbuka, termasuk di dalamnya ratifikasi perjanjian internasional, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) yang diberlakukan ketika ada kebutuhan mendesak atau hal yang genting, RUU mengenai Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), RUU mengenai
Table 1: RUU yang Disahkan pada Prolegnas 2010 – 20141 :
%
25% 11% 70
8
2010
17% 70 12 2011
Jumlah RUU yang terdaftar di prolegnas Jumlah RUU yang disahkan
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/29/nco0sf-peneliti-produktivitas-dpr-buruk
1
penetapan provinsi dan kabupaten, dan RUU yang muncul sebagai akibat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah RUU tambahan ini, tentu saja, menambah beban kerja legislasi DPR. Ditambah lagi, RUU yang sudah didiskusikan namun tidak selesai dalam satu tahun akan ditambahkan ke agenda DPR di tahun berikutnya. Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah RUU yang disahkan hanya kurang dari sepertiga target Prolegnas.
16% 64
10
2012
17% 70
12
2013
69 17
2014
Persentase RUU yang disahkan
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Menentukan Prioritas Melihat tantangan terkait Prolegnas ini, serta berniat untuk belajar dari pengalaman masa lalu, ProRep telah bekerja dengan para pemangku kepentingan lokal dan mendukung upaya mereka untuk lebih baik lagi memahami, berpartisipasi, dan memperkuat proses Prolegnas. Selama Juli hingga Oktober 2014, ProRep memfasilitasi serangkaian lokakarya sesuai dengan permintaan lembaga penelitian dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Lokakarya ini dirancang untuk membantu para pemangku kepentingan menganalisa dan kemudian mendiskusikan proses, prosedur Prolegnas 2010-2014, serta praktik baik dan tantangan yang dihadapi oleh anggota DPR yang baru selesai menjabat. Selain itu, 45 peserta perwakilan dari Asosiasi Tenaga Ahli Parlemen (ATAP), OMS, dan lembaga penelitian juga mendiskusikan dan
“
10
Aliansi antara pihak internal – ‘orang dalam’ seperti staaf ahli DPR – dengan pihak eksternal – media dan OMS lainnya- akan membuat upaya advokasi lebih efektif. Media dapat membantu meyakinkan anggota DPR bahwa RUU tertentu layak untuk ditindaklanjuti sesegera mungkin. Saran/pendapat staf ahli menjadi pertimbangan anggota DPR. Di samping itu, staf ahli juga berpeluang mengelola dinamika pembahasan RUU ketika prosesnya terlambat dari jadwal atau bahkan terhenti. Alvin Lie, Penasihat Kebijakan, anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009
menganalisa berbagai isu mulai dari mekanisme penentuan RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas oleh DPR, target Prolegnas,
”
pendekatan yang digunakan dalam menentukan prioritas RUU,
BALEG. Para peserta lokakarya berharap rekomendasi yang
dan proses pembahasan legislasi. Peserta lokakarya lalu sepakat
diajukan dapat membantu anggota DPR yang baru menjabat
memproritaskan 33 RUU untuk dimasukkan masuk ke dalam
mengatasi masalah-masalah yang dianggap paling penting oleh
Prolegnas 2015-2019 dalam bidang: (a) politik, hukum, dan
masyarakat, dan juga di saat yang bersamaan membantu anggota
Hak Asasi Manusia (5 RUU); (b) kesejahteraan sosial (14 RUU);
DPR selama masa transisi. Rekomendasi ini juga ditujukan untuk
(c) ekonomi, keuangan, dan perdagangan (9 RUU); (d) sumber
membantu anggota DPR agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien
daya alam dan lingkungan (5 RUU). Selain itu, para peserta juga
serta memastikan adanya keseimbangan antara jumlah dan kualitas
menyusun rancangan rekomendasi untuk memperbaiki proses
Undang-Undang yang disahkan.
pembuatan hukum untuk kemudian diajukan ke DPR melalui
Menjembatani kesenjangan ‘permintaan dan pasokan’ untuk legislasi yang lebih baik Pelantikan anggota DPR yang baru dan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam DPR menandai momen yang penting untuk bekerja melibatkan parlemen. Menyikapi perubahan tersebut, mitra ProRep dan salah satu anggota pendiri Policy Research Network (PRN), Institute Research and Empowerment (IRE) menyelenggarakan lokakarya untuk mendorong aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan anggota DPR untuk memperkuat kolaborasi mereka. Sebanyak 20 peserta perwakilan OMS dan lembaga penelitian bertemu dengan dua anggota DPR, Budiman Sudjatmiko dan Nihayatul Wafiroh, serta Deputi Perundang-undangan Sekretaris Jenderal DPR, K. Johnson Rajagukguk, SH., M.Hum. Tujuan utama lokakarya tersebut adalah untuk mencari cara agar OMS dapat bekerja dengan DPR lebih baik dan lebih efektif dalam mempengaruhi RUU mana yang dimasukkan dalam Prolegnas. Anggota DPR yang hadir mendorong OMS dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dan berkolaborasi dengan pemerintah dan DPR untuk menargetkan isu kebijakan tertentu. Mereka menekankan pentingnya organisasi untuk terus menerus memperbaharui data yang akurat terkait isu yang diusung organisasi dan mengomunikasikan informasi tersebut secara jelas kepada para pembuat kebijakan untuk mendukung agenda kebijakan organisasi masing-masing. Anggota DPR juga mendorong OMS untuk menjalin hubungan dengan pihak eksekutif yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan diluar proses Prolegnas.
©Josh Estey/USAID Program Representasi Warga Desa Sukmajaya, Sumedang, Jawa Barat menunjukkan kartu asuransi kesehatan untuk mengakses layanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Peserta dari lokakarya mengenai Prolegnas yang didukung oleh ProRep memasukkan RUU mengenai perubahan Undang-Undang no.36/2009 mengenai Kesehatan untuk diprioritaskan dalam Prolegnas 2015.
11
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Bergandeng Tangan Wujudkan Sekolah MANTAP Mantap. Itulah harapan yang ingin dicapai oleh mitra ProRep, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dan aliansinya terkait pendidikan di Indonesia melalui inisiatif Sekolah dengan Manajemen Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif (MANTAP). Memandu upaya mendorong partisipasi publik secara aktif dalam memonitor pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), YSKK melibatkan banyak pihak – orang tua murid, media, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pemerintah – untuk memantau bagaimana sebenarnya program tersebut dilaksanaan dan agar pihak-pihak tersebut menjadi pendorong perubahan di dalam masyarakat.
Melalui inisiatif sekolah MANTAP yang diluncurkan pada
dan organisasi yang beragam, membuktikan bahwa YSKK
Juli lalu, YSKK mendampingi enam Sekolah Dasar (SD) dan
tidak hanya merangkul OMS dan publik, tapi juga Dinas
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tiga provinsi – Jawa
Pendidikan dan sekolah-sekolah setempat. Dalam lokakarya
Tengah, Yogyakarta, dan Lampung – untuk menjadi sekolah
tersebut, YSKK dan peserta bersama-sama menyusun agenda
panutan dalam hal pengelolaan BOS yang transparan dan
teknis dan tugas dari masing-masing pemangku kepentingan
akuntabel.
dalam penetapan Sekolah MANTAP.
YSKK mengimbau kepada masyarakat, khususnya para
Media sosial, termasuk Facebook, blog, dan Twitter, juga
orang tua murid, aktivis pendidikan, dan media untuk
akan digunakan untuk mendorong keterlibatan publik
mengkampanyekan penghentian pungutan liar yang
dalam mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah. Jika
dibebankan pada orang tua murid. YSKK menyerukan hal ini
keenam Sekolah MANTAP ini sukses, model ini diharapkan
dalam acara pelatihan dan diskusi optimalisasi media sosial
dapat direplikasi di sekolah lain di provinsi lain. YSKK juga
untuk mempromosikan enam sekolah MANTAP yang diadakan
akan bekerja bersama dengan para pembuat kebijakan
pada 28-20 Oktober 2014 di Solo, Jawa Tengah. “Publik harus
dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan
paham bagaimana dana BOS digunakan. Forum-forum di
pembelajaran program BOS di masa lalu program BOS dan
bidang pendidikan juga harus ditumbuhkan. Siswa dan orang
memadukannya dengan pengalaman sekolah MANTAP untuk
tua murid kemudian dapat memantau implementasi BOS
selanjutnya menginstitusionalisasi pendekatan pengawasan
di sekolah mereka,” kata Kangsure Suroto, Direktur YSKK.
berbasis masyarakat melalui revisi Petunjuk Teknis
Dukungan dari aktivis pendidikan dan media juga vital untuk
(Permendikbud), dan Peraturan Daerah terkait pendidikan.
mengawasi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas
Upaya advokasi ini lahir dari penelitian YSKK sebelumnya
program nasional ini.
bersama dengan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan
Di antara para pemangku kepentingan, penting untuk
Nasional (Gema Pena) mengenai implementasi BOS di 222
melibatkan sekolah-sekolah selaku pelaksana serta dinas
sekolah (110 SD dan 112 SMP) di 20 kabupaten di delapan
pendidikan dan mendapatkan dukungan mereka terhadap
provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta,
penerapan sekolah MANTAP. Untuk itu, YSKK dengan bantuan
Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, Banten, dan Lampung.
ProRep, mengadakan seminar pada 2-3 Juli di Solo, Jawa
Penelitian ini mengungkap bahwa kebanyakan sekolah
Tengah. Enam puluh lima peserta, termasuk guru, orang tua
tidak mengelola dana BOS dengan transparan, akuntabel,
murid, staf Dinas Pendidikan, OMS, dan media hadir dalam
dan partisipatif. Selama penelitian juga ditemukan kasus
acara tersebut. Jumlah peserta yang hadir dan jenis institusi
penyalahgunaan penggunaan dana, kurang transparannya informasi terkait BOS, dan tidak adanya sistem pengawasan yang efektif.
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
12
Menumbuhkan Aliansi Strategis Lembaga Penelitian Kebijakan Policy Research Network (PRN) berdiri pada 2013 dengan
anggota DPR yang baru dan staf ahli dari Asosiasi Tenaga
dukungan ProRep, berupaya membantu lembaga penelitian
Ahli Parlemen (ATAP) untuk mendiskusikan cara agar
memperbaiki kualitas dan relevansi penelitian kebijakan
lembaga penelitian dan OMS dapat berinteraksi dengan
untuk berkontribusi terhadap kebijakan yang berkelanjutan
DPR secara lebih efektif. Melalui lokakarya, jaringan ini
dan berkualitas di Indonesia. Jaringan lembaga penelitian
mengembangkan rencana keberlanjutan jangka panjang
telah tumbuh dari hanya lima anggota pendiri menjadi
organisasi mereka, dengan didukung oleh staf ProRep dan
sembilan anggota . Sejumlah kegiatan mulai dilaksanakan
ahli dari Urban Institute, sebuah lembaga penelitian yang
di bulan Oktober silam hingga penghujung tahun ini. Pada
berbasis di Amerika Serikat. Pada November dan Desember,
bulan Oktober 2014, PRN menyelenggarakan lokakarya bagi
mereka akan menggunakan dan memperkenalkan RIA
anggota mereka tentang cara menilai dampak kebijakan
kepada para pembuat kebijakan dan memfinalisasi rencana
atau Regulatory Impact Assessments (RIA). Berbekal
keberlanjutan organisasi mereka. Info lebih lanjut tentang
pengetahuan ini, anggota PRN akan mengembangkan
PRN dan akses e-newsletter mereka di http://www.
RIA bagi para pembuat kebijakan dan membantu mereka
lpem.org/prn/. Tertarik menjadi anggota? Kontak Farma
memahami potensi dampak dari sebuah kebijakan. Selain
Mangunsong, sekretariat PRN di farma.mangunsong@
itu, PRN juga menggelar rapat dengar pendapat dengan
yahoo.com.
1
Anggota pendiri: Women Research Institute (WRI); Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI); Institute for Research and Empowerment (IRE); Center for Strategic and International Studies (CSIS); Paramadina Public Policy Institute (PPPI). Anggota baru: Prakarsa; Article 33; Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos); dan The Indonesian Insitute (TII).
1
Perayaan Lokal Hari Pangan Internasional
ŠWiwik Widyastuti/USAID Program Representasi Para anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berkolaborasi dengan InProSuLA, salah satu mitra ProRep, menampilkan maskot raksasa berbentuk karung beras pada perayaan Hari Pangan Sedunia dan Hari Jadi Kulon Progo ke 63 di Kulon Progo, Yogyakarta pada 15 Oktober 2014.
16 Oktober tahun ini menandai perayaan Hari Pangan Sedunia ke-33. Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach (InProSuLA), salah satu mitra ProRep, memprakarsai perayaan hari penting tersebut di Kulon Progo, Yogyakarta pada 15 -16 Oktober. Pada hari itu, InProSuLa memperlihatkan keberhasilan upaya mereka dalam mengorganisir asosiasi petani untuk mendorong perbaikan ketahanan dan kedaulatan pangan di Yogyakarta. Kelompok ini mengadvokasi program Beras Daerah atau RASDA dengan menggunakan beras lokal untuk didistribusikan kepada keluarga miskin, bukan menggunakan beras dari daerah lain yang biasanya disediakan pemerintah dalam program Beras Miskin (Raskin). Asosiasi petani dan organisasi dari seluruh Indonesia, Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pendukung RASDA dari Yogyakarta dan daerah lain, serta masyarakat umum ikut meramaikan dan bergabung dalam acara ini.
13
ProRep | Newsletter Vol.3 2014
Investasi Keahlian bagi Pelaku Advokasi Kebijakan Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunitas kebijakan bertekad mewujudkan perubahan nyata demi perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang kesehatan, pendidikan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Mitra ProRep lainnya berupaya mengatasi masalah sistemik dalam memperbaiki kehidupan perempuan beserta keluarganya, dan membantu agar suara petani didengar dalam isu ketahanan pangan. Untuk membantu mereka mencapai tujuan ini dan mempertajam upaya reformasi mereka, ProRep bekerjasama dengan sejumlah organisasi untuk membenahi keahlian para mitra dan berbagi informasi mengenai berbagai ilmu dan praktik baru. Komunitas kebijakan juga menjadi ruang pembelajaran antar sejawat (peer-to-peer). Koalisi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lembaga penelitian yang dipupuk oleh keterlibatan mereka dalam program ProRep, membantu memperkuat basis advokasi OMS melalui analisa penelitian kebijakan serta membantu lembaga riset memperluas dampak riset dengan menghubungkan lembaga tersebut dengan aktifis pelaku kebijakan. Siklus belajar terjadi secara terus menerus. Berikut adalah dua contoh kontribusi pengetahuan ProRep yang diharapkan dapat membantu organisasi mitra mencapai tujuan mereka.
Policy Research Network (PRN) termasuk universitas, lembaga penelitian independen, dan organisasi masyarakat sipil berorientasi kebijakan.
Tujuan Lembaga penelitian mitra ProRep ingin memperbaiki penelitian dan analisis kebijakan agar lebih relevan dan berkualitas dan dapat dijadikan
Kontribusi Pengetahuan
referensi serta dimanfaatkan oleh para pembuat keputusan dalam proses kebijakan.
• Sebagai bentuk dukungan terhadap praktik penelitian yang baik, ProRep memberikan tiga set data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Policy Research Network (PRN) yang dapat diakses oleh semua anggotanya. • Organisasi mitra juga mendapatkan bantuan piranti lunak yang sedang ‘naik daun’ untuk penelitian kualitatif, NVivo, serta pelatihan tentang cara penggunaannya. Piranti lunak ini mereka gunakan untuk penelitian yang sedang dilakukan. • Organisasi mitra juga dibantu untuk meningkatkan jangkauan dan dampak dari penelitian dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hal ini kebanyakan dilakukan melalui sejumlah kegiatan dengan Policy Research Network (PRN) dan komunitas kebijakan. • Lembaga penelitian Perkumpulan Prakarsa bekerja sama dengan ProRep dan agensi pemantauan media memonitor pemberitaan media terkait dengan isu kesehatan. Hasil analisa akan dijadikan acuan bagi Prakarsa untuk strategi komunikasi dan media ke depan serta memaksimalkan pengaruh organisasi terhadap proses pembuatan kebijakan. • Organisasi mitra telah dan akan terus mendapatkan penguatan dalam mengemas materi hasil penelitian dan rekomendasi (menjadi lembar kebijakan, lembar fakta, dan produk lainnya) agar menjadi informasi yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh khalayak yang ditargetkan.
Tantangan • Para peneliti membutuhkan akses terhadap data dan alat analisis kebijakan untuk memperdalam penelitian dan analisis. • Lembaga penelitian memerlukan pemahaman yang baik tentang cara melibatkan dan menyebarkan informasi secara efektif ke sejumlah pemangku kepentingan yang beragam, termasuk pemerintah, para pembuat kebijakan, OMS, media, dan masyarakat umum.
Anggota koperasi Serikat Perempuan Independen Kulon Progo sedang memilah biji kopi yang akan diproses. HAPSARI baru saja menyelesaikan studi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan akar rumput dalam mengembangkan bisnis mereka. ©Wiwik Widyastuti/USAID Program Representasi
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
Tujuan Bekerja sama dengan sepuluh anggota asosiasi perempuan yang tersebar di sembilan kabupaten di lima provinsi, HAPSARI bertekad untuk memperkuat
Kontribusi Pengetahuan • ProRep mengayomi dua serikat perempuan anggota HAPSARI terkait Analisis Partisipatif dan Pengembangan Kapasitas dan Strategi Organisasi (PADOCS) – sebuah metodologi yang dikembangkan
gerakan perempuan, mendorong kepemimpinan politik perempuan, melawan ketidakadilan terhadap perempuan, dan memperbaiki kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.
ProRep dari sejumlah alat penilaian kinerja dan perencanaan strategis. Ketua Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) Sumatera Utara dan Serikat Perempuan Mamuju (SPM) Sulawesi Barat merasa lebih percaya diri dalam menjalankan program mereka setelah memahami
Tantangan •
misi dan tujuan organisasi dengan lebih baik.
Serikat anggota HAPSARI bekerja di tingkat akar rumput. Masingmasing serikat berusaha menentukan
• Berkolaborasi dengan Women Research Institute (WRI), ProRep melatih 20 anggota HAPSARI tentang metodologi penelitian.
tujuan dan rencana yang jelas serta
Kegiatan ini membuahkan rancangan laporan penelitian mengenai
menentukan bagaimana afiliasi dengan
identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan
HAPSARI dapat membantu tujuan mereka masing-masing serikat, dan
dalam mengembangkan bisnis. Kajian ini, ketika sudah difinalisasi,
pada saat yang sama, membantu
diharapkan berkontribusi terhadap strategi HAPSARI ke depan
pergerakan nasional yang lebih luas
serta memperkaya kegiatan advokasi kebijakan yang mendukung
demi kehidupan perempuan yang lebih
pengusaha perempuan. • HAPSARI juga mendapatkan mentor yang membimbing mereka memaksimalkan media sosial untuk advokasi dengan penekanan
baik. •
HAPSARI bertekad melakukan kerja advokasi yang lebih bermakna, dengan
pada cara mengelola situs dan akun Facebook organisasi. HAPSARI
mendorong agenda atas dasar bukti
kemudian mengangkat seorang Staf Media dan Jaringan yang
yang kuat, serta memanfaatkan media
bertanggungjawab mengelola publikasi dan properti intelektual
sosial dengan maksimal.
lainnya.
Now Showing! Video Baru tentang Representasi Efektif dan Pengawasan berbasis Masyarakat Dua video baru, satu diproduksi oleh ProRep, dan satu oleh mitra Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), kini dapat disaksikan secara online. Video pertama menyoroti salah satu inisiatif ProRep, yaitu program JABAT (Jangkau dan Libatkan) yang bertujuan membantu anggota DPR memperbaiki cara mereka berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Saksikan aksi anggota DPR ketika menyerap harapan dan aspirasi konstituennya dalam video ini.
Untuk menyaksikan video, kunjungi: http://representasiefektif.org/view-video-gallery-detail&id=3
(Saat ini, video hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris akan segera diunggah.)
Video kedua menyajikan kisah salah satu mitra ProRep anggota komunitas kebijakan pendidikan, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), dalam kerja mereka terkait program pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berbentuk video grafis, tayangan ini menjelaskan cara penggunaan dan tujuan penggunaan dana BOS di sekolah, dan tujuan penggunaan . YSKK menggunakan video ini untuk mendorong sekolah agar menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya dan untuk menyajikan informasi kepada publik tentang bagaimana dana BOS digunakan. Video ini juga menekankan pentingnya partisipasi proaktif dan pengawasan oleh masyarakat untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Video dapat disaksikan disini:
http://representasiefektif.org/view-video-gallery-detail&id=1
(Video ini hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia.) Baca lebih lanjut tentang program kerjasama ProRep dan YSKK terkait BOS di halaman 11.
Program Representasi (ProRep) merupakan proyek berdurasi empat hingga lima tahun di bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Proyek ini bertujuan menghubungkan masyarakat, para ahli, dan pembuat kebijakan kebijakan publik dan representasi yang lebih baik. ProRep diimplementasikan oleh Chemonics International bekerja sama dengan Urban Institute, Social Impact, dan Kemitraan. Info lebih lanjut kunjungi www.representasiefektif.org atau email kami di info@prorep.or.id Program Representasi (ProRep) Wisma GKBI Suite 2105 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210, Indonesia Representasi Efektif
P: +62 (0) 21 5793 0407 F: +62 (0) 21 5793 0408 info@prorep.or.id www.representasiefektif.org @Representasi_ID
@RepresentasiEfektif