SELASA
ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
3 NOVEMBER 2015 | 21 MUHARAM 1437 | 40 HALAMAN
HUMAS SETDAPROV RIAU FOR RIAU POS
BERSALAMAN: Plt Gubernur Riau Ir Arsyadjuliandi Rachman bersalaman dengan peserta Rakor Kepala Desa dan Lurah dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Se-Provinsi Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Senin (2/11/2015).
Satu Desa Bisa Rp1 Miliar
AWAS DIPENJARA! Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru redaksi@riaupos.co.id
KEPALA desa sekarang mengelola anggaran yang sangat banyak. Karena pemerintah menyiapkan Dana Desa dalam dukungan pembangunan hing-
ga ke desa-desa. Total sekitar Rp1 miliar lebih bisa diterima setiap desa di Provinsi Riau untuk pembangunan infrastruktur. Dana itu bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten bagi 1.592 desa. Aliran Dana Desa dari APBN dalam
tahun anggaran 2015 untuk Provinsi Riau sekitar Rp425 miliar. Setiap desa akan menerima dana sekitar Rp200 juta-Rp280 juta. Kemudian dari APBD Provinsi Riau disiapkan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp500 juta per desa. Ditambah ratusan juta lagi
dari APBD kabupaten melalui alokasi Dana Desa. “Tergantung persentase pendapatan. 10 persen pendapatan daerah setelah dikurangi DAK untuk bantuan Baca Satu Halaman 11 SUMBER:OLAHAN BERITA/GRAFIS:AIDIL ADRI
Honorer K2 Batal Diangkat CPNS Tak Dianggarkan di APBN 2016 JAKARTA (RP)-Asa sempat menggelayut di pundak sekitar 400 ribu tenaga honorer kategori dua (K2). Pemerintah sempat menjanjikan mereka diangkat menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan. Setiap tahun diangkat sekitar 100 ribu hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai. Namun janji itu ternyata tidak bakal terwujud. Dukungan politik dari sebagian anggota DPR untuk proses pengangkatan honorer
E CAVANI C RONALDO
R MADRID v PSG
Seru di Bernabeu! MADRID (RP) - Datang ke Santiago Bernabeu sudah pasti bakal disuguhi pertandingan yang seru. Sebab dalam perjalanannya, jarang terjadi laga membosankan di homeground Real Madrid tersebut. Nah, itulah yang diharapkan bakal terjadi
Baca Honorer Halaman 11
Baca Seru Halaman 2
Kurs Rupiah 2 Nov 2015 13.750,00
15.167,63
9.818,62
3.207,37
SUBUH 04.37
ZUHUR 11.58
ASAR 15.17
MAGRIB
ISYA
18.01
19.11
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
HET Elpiji 3 Kg Naik, Pangkalan Diuntungkan Memang selame ni ade yang rugi? Warga Tolak HTI Pulau Bengkalis Yang setuju tu cume pejabat Ncek! Honorer K2 Batal Diangkat CPNS
Naseblah kene bengak terus same pusat tu!
REDAKTUR: EDWAR YAMAN
YUDDY CHRISNANDI
NATALIA/JPNN.COM/JPG
GEMBIRA: Presiden Joko Widodo didampingi Menpora Imam Nahrawi tampak gembira saat menyambut perwakilan FIFA di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/11/2015).
PemerintahFIFA Sepakat Cari Solusi
JAKARTA (RP) - Publik sepakbola Indonesia masih harus bersabar. Meski belum menghasilkan keputusan kongkret menyangkut sanksi yang telah dijatuhkan FIFA (Federation Internationale Football Association) sejak Mei 2015 lalu, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan delegasi FIFA dan
Finlandia Bisa Atasi Kebakaran Gambut
AFC, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11), mulai memunculkan satu titik terang. Pertemuan bersepakat dengan rencana pembentukan tim khusus. Tim, utamanya, akan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan FIFA
JAKARTA (RP) - Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tahun ini menjadi perhatian dunia karena tak kunjung usai. Salah satu yang diidentifikasi sebagai akarnya adalah lahan gambut yang membuat kebakaran susah dipadamkan. Kementerian Luar Negeri pun menemukan kemungkinan solusi untuk menjadikan poin minus menjadi poin plus.
Baca Pemerintah Halaman 2
Baca Finlandia Halaman 11
Ujaran Kebencian Diproses jika Ada Laporan JAKARTA (RP) - Surat edaran personel diharapkan responsif Kapolri Jenderal Badrodin Haidan peka terhadap gejala yang ti terkait hate speech atau ujaberpotensi menimbulkan tindaran kebencian yang dinilai kan pidana, anggota Polri mengekang kebebasan bermelakukan analisa situasi dan pendapat dibantah. Polri mekondisi lingkungan mengenai mastikan bila ada ukuran yang ujaran kebencian dan terakhir pasti dalam penilaian hate personel diwajibkan melapor ke speech tersebut. Ukuran itu atasan bila terdapat perbuatan ditentukan saksi ahli, dari ahli dan ujaran kebencian. bahasa hingga ahli hukum. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Bahkan, hate speech hanya bisa Anton Charliyan menjelaskan, diproses bila terdapat laporan ANTON ada kesalahpahaman terkait sudari orang yang merasa dirugi- CHARLIYAN rat edaran ujaran kebencian kan. tersebut. Beberapa pihak menilai Surat edaran Nomor: SE/06/X/2015 yang bahwa surat edaran akan membatasi kebeditandatangani 8 Oktober 2015 menyebut- basan berpendapat, semua itu tentu tidak kan, personel Polri diharapkan memahami benar. Baca Ujaran Halaman 2 dan mengenali bentuk-bentuk kebencian, website: www.riaupos.co | e-Paper: epaper.riaupos.co | email: redaksi@riaupos.co | majalah: www.majalah.riaupos.co
TATA LETAK: MEGA