RABU
ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
16 DESEMBER 2015 | 4 RABIUL AWAL1437 | 40 HALAMAN
Harga Premium Bakal Turun Laporan JPG, Jakarta
MAKIN anjloknya harga minyak dunia bakal direspon pemerintah dengan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), terutama premium.
Rencananya, evaluasi harga bensin dengan oktan 88 itu dilakukan untuk harga jual Januari. Meski harga premium nantinya tidak akan turun terlalu banyak. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang
pada JPG menjelaskan kalau peluang penurunan harga sangat terbuka lebar. Untuk besarannya, dia belum bisa menjawab pasti karena menunggu perkembangan harga indeks pasar dan kurs rupiah terhadap dolar AS
sampai 24 Desember ini. “Insya Allah turun. Harga keekonomian premium saat ini Rp7.200 per liter,” ujarnya. Kalau harga keekonomian itu bertahan sampai pekan depan, berarti premium
hanya di Jawa, Madura, dan Bali turun Rp200 dari sebelumnya Rp 7.400 per liter. Di luar area itu, termasuk Riau hanya turun Rp100.
Lebih lanjut direksi yang akrab disapa Abe itu menjelaskan, penurunan bisa lebih banyak kalau rupiah bisa menguat. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini kembali melemah
sampai di level Rp14 ribu per dolar AS. “Kalau menguat, diharapkan bisa lebih besar turunnya,” imbuh Abe. Penurunan yang kecil itu Baca Harga Halaman 11
5 Kepala Daerah Terpilih Ditetapkan Hari Ini PEKANBARU (RP)- Setelah menuntaskan penghitungan suara di tingkat kecamatan, kini tibalah saatnya pleno di tingkat KPU kabupaten. Hasil pleno di komisi pemilihan umum (KPU) inilah yang sangat menentukan siapa yang jadi pemimpin lima tahun ke depan. Hari ini (16/12) lima daerah menggelar pleno di KPU. Yakni Dumai, Pelalawan, Kuantan Singingi (Kuansing), Indragiri Hulu (Inhu), dan Kepulauan Meranti. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pengamanan di lima daerah itu pun diperketat. Di Inhu, untuk pengamanan pelaksanaan rapat pleno penghitungan perolehan suara di KPU Inhu disiapkan 169 personel. ‘’Terdiri dari 30 personel Brimob Polda Riau, 30 personel TNI, 30 personel Satpol PP dan 30 personel Damkar,” ujar Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo SIK melalui Kabag Ops Kompol Suherwanto, Selasa (15/12). Baca 5 Daerah Halaman 11
Kurs Rupiah 15 Des 2015 14.135,00
15.564,05
10.033,36
3.265,94
SUBUH 04.44
ZUHUR 12.09
ASAR 15.35
MAGRIB
ISYA
18.12
19.26
JK Sebut Reshuffle Kabinet
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Garuk Provider Visa Umrah Nakal JAKARTA (RP) - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) sempat waswas ketika beredar kabar Kemenag bakal mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. Kini mereka sudah lega. Mereka menuntut supaya Kemenag fokus menindak provider visa umrah nakal. Baca Garuk Halaman 8
Pemko Janji Ikut Perjuangkan Semoge tak janji manis aje Percepat Pembahasan RTRW Hati-hati tersebab inilah banyak masuk penjare Harga Premium Bakal Turun
Muslihat aje, turun siket, naik banyak
REDAKTUR: EDWAR YAMAN
RICARDO/JPG
JAKARTA (RP) - Isu ara tentang itu (reshufperombakan kabinet fle),” ujarnya seusai ackembali mencuat. Kali ara penyerahan Lapoini, Wakil Presiden ran Hasil Evaluasi AkunJusuf Kalla (JK) metabilitas Kinerja Kemennyebut salah satu kriterian/Lembaga dan Peteria yang akan digumerintah Provinsi di Isnakan sebagai pertimtana Wakil Presiden, Sebangan untuk reshuflasa (15/12). fle. Yaitu akuntabilitas Dalam kesempatan dan transparansi kinkemarin, JK menyeraherja merupakan dua kan piagam pengharhal penting yang harus JUSUF KALLA gaan kepada empat keada dalam Kementerimenterian/lembaga dan an/Lembaga. Karena itu, kinerja se- dua pemerintah provinsi, yakni Keorang menteri juga akan dinilai ber- menterian Keuangan, Kementerian dasar dua hal itu. Kelautan dan Perikanan, Komisi “Itu bagian dari penilaian, tapi bukan yang utama kalau kami bicBaca JK Halaman 8
UJI KELAYAKAN: Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat uji kelayakan calon pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).
Revisi UU KPK Tak Terbendung JAKARTA (RP) - DPR mengambil keputusan krusial terkait masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui perdebatan yang diakhiri melalui lobi tertutup, sidang paripurna DPR kemarin (15/12) mengesahkan masuknya Revisi UU KPK dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015. Namun, dalam praktiknya, pembahasan revisi UU KPK akan dimulai di prolegnas prioritas 2016, mengingat DPR sudah tidak memiliki sisa waktu persidangan di tahun ini. Pengesahan revisi UU KPK sebagai hak inisiatif DPR itu bersamaan dengan
pengesahan RUU Pengampunan Pajak yang akan menjadi inisiatif pemerintah. Dalam pengesahan itu, terjadi perdebatan dari sejumlah fraksi, yakni Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Demokrat terkait diberikannya hak inisiatif pembahasan Revisi UU KPK dari pemerintah ke DPR. “Revisi UU KPK sudah menjadi perdebatan yang lama, ini sudah tiga kali kita memperdebatkan sampai tidak jadi menyiapkan draf,” kata Martin Hutabarat, Baca Revisi Halaman 2
website: www.riaupos.co | e-Paper: epaper.riaupos.co | email: redaksi@riaupos.co | majalah: www.majalah.riaupos.co
TATA LETAK: MEGA