SABTU
ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
26 DESEMBER 2015 | 14 RABIUL AWAL1437 | 40 HALAMAN
Siapkan Payung Hukum Pungutan BBM Laporan JPG, Jakarta
WIRATMAJA PUJA Dirjen Migas Kementerian ESDM
Sudah disebutkan juga dalam PP Kebijakan Energi Nasional yang menjadi uraian UU 30/2007 tentang energi.
Tidak ada norma yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM.
YUSRIL IHZA MAHENDRA Pakar Hukum Tata Negara
MUNCULNYA penolakan atas pungutan dana ketahanan energi (DKE) tidak membuat Kementerian ESDM goyah. Rencana pungutan Rp200 dari setiap liter premium dan Rp300 dari solar belum akan dibatalkan. Kementerian ESDM yakin bahwa pasal 30 UU 30/ 2007 tentang Energi sudah bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja Puja saat dihubungi JPG mengatakan, payung hukum tersebut sudah cukup jelas. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda pengumpulan dana ketahanan energi. Baca Siapkan Halaman 2
MIFTAHULHAYAT/JAWA POS/JPG
ISI BBM: Petugas di salah satu SPBU mengisi BBM di Cikini, Jakarta, Rabu (23/12/2015). Pemerintah akan menyiapkan payung hukum terkait pungutan BBM Rp200 dari setiap liter premium dan Rp300 dari solar.
Kurs Rupiah 25 Des 2015 13.615,00
14.928,17
9.683,50
3.171,48
SUBUH 04.48
ZUHUR 12.14
ASAR 15.39
MAGRIB
ISYA
18.17
19.31
Kemendes Temukan Mark-up Dana Desa JAKARTA (RP) - Upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan perdesaan melalui pengucuran Dana Desa belum sepenuhnya efektif. Ini terlihat dari adanya penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, dalam evaluasi tahun pertama pelaksanaan program Dana Desa, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran. ‘’Salah satunya mark-up (penggelembu-
ngan, red) anggaran,’’ ujarnya saat dihubungi, Jumat (25/12). Menurut Marwan, alokasi penggunaan Dana Desa sudah ditentukan, utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, selain kasus penggelembungan anggaran, ditemu-
kan juga kualitas pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi. ‘’Misalnya, benar dana itu digunakan untuk membangun jalan desa, tapi kualitas jalannya jelek,’’ katanya. Marwan menyebut, sebagai bentuk dari upaya penguatan
MEA Baik untuk Jangka Panjang
Baca MEA Halaman 11
Zakat Guru Disalurkan Rp9 Miliar Dah banyak penghasilan guru kini... Lalai, Kelanjutan Siak IV Tidak Jelas Tu lah tesebab lalai... Kemendes Temukan Mark-up Dana Desa Mak oi, dah menjalar pulak korupsi ke desa-desa...
REDAKTUR: EDWAR YAMAN
Baca Kemendes Halaman 11
Kemenhub Dinilai Tak Siap
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
JAKARTA (RP) - Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah tinggal menghitung hari. Tepat pada 31 Desember nanti, persaingan pasar termasuk aspek ketenagakerjaan di kawasan regional bakal lebih terbuka. Namun, pemerintah mengaku bahwa hal tersebut sebenarnya sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam jangkan panjang. Terutama, dengan kondisi bonus demografi Indonesia yang sangat tinggi. HANIF DAKHIRI Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan, kekhawatiran masyarakat menjelang MEA sama sekali tak berdasar. Menurutnya, Indonesia justru menjadi negara yang diuntungkan dengan adanya sistem persaingan terbuka. Sebab, hal tersebut bakal memberikan kesempatan kerja lebih luas.
kemampuan fiskal pemerintah desa, pemerintah pusat berharap Dana Desa bisa benarbenar efektif sesuai Peraturan Menteri Desa No.5 Tahun 2015. Jika memang infrastruktur jalan
Soal Angkutan Natal
DONI KURNIAWAN/BANTEN RAYA/JPG
TERJEBAK MACET: Ribuan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terjebak macet di Kantung Parkir Dermaga II Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Kamis sore (24/12/2015). Kemacetan libur panjang (Natal dan Tahun Baru 2016) ini juga mengular ke luar pelabuhan atau sekitar 6 kilometer dari tol TangerangMerak.
JAKARTA (RP) - Penumpukan kendaraan di ruas jalan tol menjadi suguhan selama tiga hari ini. Keluhan soal gagal liburan dan merayakan momen Natal bersama keluarga pun banyak dilontarkan. Pemerintah pun dinilai gagal antisipasi lonjakan arus mudik Natal 2015. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seolah menyepelekan soal lonjakan penumpang. Apalagi sejak awal, Kemenhub beserta operator tol telah menyatakan lonjakan tidak akan sebesar mudik Idul Fitri. “Pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan arus mudik Natal, yang berbarengan dengan arus mudik liburan dan Maulid Nabi,” ujar Tulus di Jakarta, Jumat (25/12). Baca Kemenhub Halaman 2
Target Investasi Baru Terealisasi Rp12,5 Triliun PEKANBARU (RP)- Bencana asap yang melanda Riau tahun ini benar-benar berdampak pada perekonomian daerah. Salah satunya mengganggu investasi. Target investasi Rp18,5 triliun yang dibebankan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sulit terealisasi. Berdasarkan data sementara Baca Target Halaman 11 website: www.riaupos.co | e-Paper: epaper.riaupos.co | email: redaksi@riaupos.co | majalah: www.majalah.riaupos.co
TATA LETAK: MEGA