Riau Pos Sabtu Edisi 15 September 2018

Page 1

Riau Pos

POLITIKA SABTU, 15 SEPTEMBER 2018

17 JANUARI

1991-2018

SABTU,15 SEPTEMBER 2018 5 MUHARAM 1440

HALAMAN 8

Pemilih Ganda Bisa Tembus Tiga Juta Banyak Daerah Belum Disisir Laporan JPG, Jakarta PERSOALAN daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 belum tuntas. Kian banyak ditemukan data ganda. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 2.905.116 data pemilih ganda. Angka itu bisa bertambah karena penyisiran terus dilakukan di beberapa daerah. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya sudah melakukan penyisiran di 492 kabupaten/ kota. Hasilnya, ditemukan ke-

gandaan berdasar tiga elemen. Yaitu, nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Jajaran Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota masih terus mendata. Menurut dia, masih ada 22 daerah yang belum disisir. Tidak menutup kemungkinan data ganda akan menembus tiga juta. ’’Tapi, kami tidak mau berasumsi karena ini kan by name by address. Ini hak yang sangat sensitif,� terangnya saat ditemui di kantor Bawaslu kemarin (14/9).

Data Pemilih Ganda Versi KPU

1.000.000

DPT

€ ‚

Versi Bawaslu

2.905.116

 � � � � ­ � �

Afif menyebut, daerah yang belum disisir mayoritas berada di Papua. Ada 19 daerah di Bumi Cenderawasih itu yang

belum disisir. Saat ini, Bawaslu di daerah melakukan pendataan dan rapat pleno untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, angka 2,9 juta tersebut cukup mengagetkan karena sebelumnya Bawaslu hanya menemukan ratusan ribu data ganda. Kemudian, angka bertambah menjadi 1 juta; lalu 2,2 juta; sekarang sudah hampir 3 juta. Mantan manajer riset Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi bersama Bawaslu provinsi, KPU, dan KPU provinsi untuk membahas persoalan itu. ’’Semangatnya kan menyempurnakan dan membersihkan data

agar lebih baik. Kami sebenarnya sangat kaget ketika mengetahui hampir tiga juta data ganda,� ungkapnya. Selain data ganda, masih ada delapan juta pemilih yang belum masuk DPT. Mereka merupakan pemilih yang belum mempunyai KTP-el. Yaitu, pemilih pemula yang pada April 2019 berusia 17 tahun. Afif menyebut, persoalan itu juga harus mendapat perhatian serius. Mereka tentu belum mempunyai KTP-el. Padahal, untuk menyalurkan hak pilihnya, mereka harus mempunyai KTP elektronik. ’’Mekanismenya tidak boleh menggunakan surat

BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA

24 HALAMAN

l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Pecat PNS Korup sebelum 2 Desember Sebenarnya melalui PP 53 tahun 2010, 46 hari ASN tak masuk kerja maka sudah bisa diberhentikan. Inspektur provinsi dan kabupaten/kota harus mencermati.

keterangan (suket),� katanya. Sementara itu, KPU mempunyai versi sendiri soal data ganda. Komisioner KPU Viryan Aziz menyatakan, data ganda sudah di bawah 1 persen atau di bawah satu juta. ’’Kami harap nanti semakin berkurang,� ujarnya saat ditemui di kantor KPU,kemarin. Dia berharap, pada penetapan perbaikan DPT yang digelar Ahad besok (16/9), semua data ganda sudah selesai. Jika data ganda tetap ada, apakah penetapan akan diundur? Dia tetap yakin persoalan data ganda bisa selesai sehingga tidak perlu diperpanjang.(lum/c17/ sof/das)

UUNG ABDUL SYUKUR Kejati Riau

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru TINDAKAN tegas dilakukan pemerintah terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korup. Ini setelah Kamis (13/9), keluarnya Surat

Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN) tentang penegakan hukum terhadap PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dan harus diiringi pemberhentian tidak dengan

hormat (PTDH). Berdasarkan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Riau terdapat 190 PNS korup. Dari Pemprov Riau saja terdapat 10 PNS korup. Setelah diverifikasi didapati angka 27 orang dan setelah dicek ulang menjadi 23.

PEKANBARU (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, terkait dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis 2013-2015. Sebelumnya pada Kamis (13/9), ada dua orang saksi yang diperiksa. Pada Jumat (14/9), diperiksa lagi empat saksi di Riau. Mereka semua berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bengkalis. ď Ž Baca Kepala Halaman 2

AFIAT ANANDA/RIAU POS

Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Riau. Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu Riau, Jalan Adisucipto itu dihadiri oleh pelapor Syintia dan terlapor KPU. “Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sudah kami gelar. Pelapor merasa dilakukan tidak adil oleh KPU. Hal itu didasari putusan tidak

memenuhi syarat (TMS) yang dilakukan oleh KPU Riau kepadanya. Alasan KPU karena pelapor masih berusia 20 tahun, 5 bulan,� ujar Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan usai sidang. Pada sidang pendahuluan itu pula, Bawaslu memutuskan untuk menerima laporan dari yang bersangkutan. Rencanan-

JAWAB WARTAWAN: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis Jondi Indra Bustian menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh KPK di Mako Brimob Polda Riau, Jumat (14/9/2018).

ya, Bawaslu akan kembali melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut pada, Senin (17/9). “Majelis memutuskan laporan dugaan pelanggaran admisitrasi Pemilu diterima dan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada hari Senin depan,� ucapnya.(nda)

Demokrat Janji Bujuk Kader Tak ’’Dua Kaki’’ J A K A R TA ( R P ) - P a r t a i Demokrat mulai panas dengan situasi politik terkait sikap dua kaki menjelang Pilpres 2019. Alhasil, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berjanji akan membujuk kader yang memberikan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin agar fokus mendukung Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengaku, sikap sejumlah kader Partai Demokrat yang membelot dari garis kebijakan partai dengan

menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf masih bersifat sementara dan masih bisa berubah menjelang pilpres 2019. Menurutnya, perbedaan sikap antara kader dan pengurus pusat itu terjadi karena ada dinamika politik yang diperhitungkan di daerah tertentu seperti di Provinsi Papua. Pasalnya, partai berlambang mercy itu menyatakan mengusung Prabowo-Sandi saat mendaftar di Komisi Pemilihan

Umum (KPU), namun sejumlah kepala daerah asal kader Partai Demokrat menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Syarief mengaku, berdasarkan survei internal, memang ada sekitar 20 persen kadernya yang mendukung Jokowi. Padahal, pilpres masih berlangsung enam bulan lagi. Untuk itulah, menjelang pemilu tahun depan Partai Demokrat akan memberikan pencerahan melalui mekanisme partai untuk

ď Ž Baca Pecat Halaman 7

Kepala Bappeda Bengkalis Diperiksa KPK

SIDANG: Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan (kiri) saat mengikuti sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Jumat (14/9/2018).

PEKANBARU (RP) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi bakal calon DPD RI, Jumat (14/9). Itu setelah salah seorang balon, yakni Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi melaporkan pencoretan namanya dari daftar calon sementara (DCS) DPD RI oleh

Sisanya tersebar di beberapa kabupaten/kota. SKB tiga menteri berisi lima poin dengan target pelaksanaan maksimal sampai Desember 2018.

SARIDAL/RIAU POS

SUBUH ZUHUR ASAR 04.51 12.11 15.19 MAGRIB ISYA 18.15 19.24

menarik kembali para kader tersebut mendukung pasangan Prabowo-Sandi. “D emokrat solid untuk sungguh-sungguh untuk memenangkan Prabowo. Masih ada enam bulan lagi sehingga kami akan terus mengupayakan memberikan pencerahan,� ujarnya dalam dikusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Isu dua kaki Demokrat ganggu parpol koalisi?� di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/9).(aen/jpg)

Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan­kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.

Diklaim Bisa Cegah Antrean Panjang Uji Coba Rujukan Online Masuk Fase Pengaturan JAKARTA (RP) – Layanan medis BPJS Kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit (RS) kerap menuai keluhan. Di antaranya panjangnya antrean peserta. BPJS Kesehatan berupaya mengatasinya di uji coba rujukan online fase ketiga, yang berfokus pada pengaturan pemilihan dokter rujukan.

Uji coba rujukan online dijalankan dalam tiga fase. Fase pertama yakni pengenalan digelar pada 15-31 Agustus. Kemudian fase kedua yaitu penguncian pada 1-15 September. Lalu mulai besok (16/9) sampai 30 September berlangsung uji coba fase ketiga yakni pengaturan. Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin menuturkan ď Ž Baca Diklaim Halaman 2

Total FKTP

22.517

(7 September mber 20 2019) 9)

unit

Total RS rujukan (FKRTL)

2.434 34

Jumlah peserta programJKN-KIS

unit

201.869.162 peserta SUMBER: BPJS KESEHATAN/GRAFIS:AIDIL ADRI

RIDWAN KAMIL

IVAN/JPG

Ada Lubang dan Ember, Jadilah MacGyver

DIPERIKSA: Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir saat diperiksa penyidik di aula gedung Kejari Mataram, Jumat (14/9/2018).

Minta Jatah Dana Rehab Gempa Lombok, Oknum DPRD Mataram Diringkus MATARAM (RP) - Diduga meminta sejumlah uang proyek rehabilitasi bangunan sekolah pascagempa Lombok, oknum politikus Partai Golkar diringkus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Oknum tersebut diketahui bernama Muhir, Ketua Komisi V DPRD Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Ketut Sumedana membenarkam berita operasi tangkap tangan (OTT) itu. Menurutnya Muhir diduga terlibat dalam proyek Rp42 miliar yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan Mataram untuk renovasi bangunan sekolah. ď Ž Baca Minta Halaman 7

ď Ž REDAKTUR: DENNI ANDRIAN

ď Ž TATA LETAK: WAN SARUDIN

ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN

BANDUNG (RP) - Urusan di kamar kecil selesai. Plong sudah. Ridwan Kamil pun langsung balik badan, kembali ke tempat pertemuan di kantor Dekranasda Jawa Barat (Jabar), Bandung. Bersama sang istri, Atalia Praratya, gubernur baru Jabar itu memang sedang berkunjung ke sana. Handle pintu pun diputar. Lho, kok nggak kena. Diputar ke kiri,

belum kena. Ke kanan, sama saja. ’’Dibetot malah jebol, berlubang sedikit,â€? kenang Emil, sapaan akrab gubernur baru, tentang kejadian Kamis siang lalu itu sebagaimana dilansir Jabar Ekspres (JPG). Padahal, Emil sedang tidak membawa telepon seluler. Otomatis, dia sulit meminta tolong. ď Ž Baca Ada Halaman 2

MHD AKHWAN/RIAU POS

UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa Universitas Riau saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (13/9/2018). Aksi itu terkait sengketa lahan di kampus mereka yang sudah 13 tahun tak kunjung selesai.

Ganti Rugi Bukan Solusi PEKANBARU (RP) - PT Hasrat Tata Jaya (HTJ) yang meminta ganti rugi lahan seluas 17 hektare senilai Rp36 miliar di areal kampus Universitas Riau (Unri) tampaknya masih berbuntut panjang. Setelah 13 tahun persoalan berjalan, Pemprov Riau tampaknya masih enggan membayar. Karena menilai ganti rugi bukanlah solusi yang tepat, sebab proses hukum melalui peninjauan kembali (PK) bersama pengacara negara sedang ditempuh atas status lahan.

Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman meminta pihak perusahaan agar bersabar menunggu mekanisme yang berjalan. Karena ada aturan yang harus dijalani dalam masalah lahan di areal pendidikan yang sudah dihibahkan oleh kementerian terkait. “Kita tak bisa sewenang-wenang untuk prosedur. Bukan tak ada anggaran, tapi proses hukum juga masih berjalan,â€? kata ď Ž Baca Ganti Halaman 7 ď Ž TATA LETAK: MEGA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.