Riau Pos
POLITIKA KAMIS, 25 OKTOBER 2018
17 JANUARI
1991-2018
KAMIS, 25 OKTOBER 2018 16 SAFAR 1440
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
28 HALAMAN
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
HALAMAN 12
Debat Capres di Kampus Dilarang, KPU Siapkan Terobosan JAKARTA (RP) - Wacana debat harus steril dari segala jenis pasangan capres-cawapres di kegiatan kampanye politik kampus hampir terbentur atur- pemilihan. an perundang-unSaat ini KPU sudangan pemilu. dah mulai meruMeski demikian, muskan konsep detidak berarti wacabat paslon. Debat na itu tak bisa diakan berlangsung akomodasi karena lima kali dengan yang terlarang hanya tiga jenis berbeda. lokasi debatnya. Yakni, debat paslon, Komisioner KPU debat capres, dan Wa hy u S e t i awa n debat cawapres. Saat menjelaskan, UU WAHYU debat memasuki Pemilu sudah me- SETIAWAN edisi khusus capres, n e t ap ka n ba hwa cawapres tetap hadir lembaga pendidikan adalah tapi tidak ikut berada di panggulokasi terlarang untuk melaku- ng. Sebaliknya, saat edisi debat kan kampanye. Sementara itu, cawapres, capres hanya menjadi debat merupakan satu di antara audiens. sembilan metode kampanye. Seluruh debat akan diseleng�Berarti debat itu kampanye,� garakan pada 2019. Namun, terangnya seperti diberitakan tanggal pastinya belum ditetapJPG. Peraturan KPU Nomor 23 kan. ’’Kami mulai mengidentiTahun 2018 tentang Kampanye fikasi isu-isu utama, juga panjuga mengatur tegas soal lar- elis-panelisnya,’’ ucap Wahyu. angan tersebut. Isu-isu utama akan dibahas Meski begitu, Wahyu menga- lebih lanjut dengan para pakar takan bahwa masukan dari para yang dimintai masukan oleh paslon tetap akan dibahas di KPU. Dengan demikian, masih internal KPU. Salah satu usulan ada ruang untuk mempertimyang masih bisa menjadi per- bangkan usulan dari berbagai timbangan adalah mengundang pihak. civitas academica sebagai audiSenada, Komisioner Bawaslu ens dalam debat. Ratna Dewi Pettalolo mene’’Menurut saya, makin banyak gaskan bahwa debat tidak bisa melibatkan audiens semakin dilaksanakan di lingkungan baik,’’ lanjut mantan komisioner kampus. Memang, UU menyeKPU Jawa Tengah itu. but larangan berlaku bagi peM e n u r u t W a h y u , y a n g serta pemilu, tim kampanye, dan m e n ja d i p e r s o a l a n h a n y a pelaksana kampanye. lokasinya. ’’Kalau audiensnNamun, penyelenggara otomya adalah civitas akademica, atis juga terikat dengan aturan boleh saja selama lokasinya itu. ’’Karena undang-undang tidak di kampus,’’ imbuh- melarang, berarti kami sebagai nya. Kampus sebagaimana penyelenggara harus tunduk,’’ lembaga pendidikan lainnya terangnya.(fat)
BUKA PELATIHAN: Kajati Riau Uung Abdul Syakur (kiri) saat membuka kegiatan pelatihan penyidik pemilu di Hotel Grand Suka, Rabu (24/10/2018).
hasan akhirnya selesai sampai di sini,� ujar Jazilul. Berbeda dengan Jazilul, Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Aziz Syamsuddin masih yakin bahwa dana saksi akan disetujui. Menurut dia, sampai saat ini belum ada keputusan resmi bahwa dana saksi itu ditolak pemerintah. �Belum final karena ini masih dalam tahapan panja timus (panitia kerja tim perumus, Red). Nanti diputusnya itu. Kalau tidak ada halangan, sekitar tanggal 25–26 Oktober,� katanya. Menurut Aziz, pemerintah dalam rapat kerja memang menyampaikan bahwa tidak ada payung hukum penganggaran dana saksi oleh negara. Namun, saat ini sudah ada kesepakatan fraksi di DPR. Karena itu, mereka sedang mencari celah UU untuk pencairan dana saksi. �Teman-teman lagi mencarikan dasar hukumnya, kemudian bagaimana lobi-lobi di antara fraksi-fraksi yang ada untuk dapat menyetujui,� tandasnya. Sebelumnya, sudah ada respons dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal usulan agar lembaga tersebut menjadi pihak yang mengelola dana saksi. Hal itu terkait dengan posisi Bawaslu sebagai lembaga yang melatih para saksi pemilu. Namun, Bawaslu telah menolak usulan tersebut.(bay/c11/fat)
PIALA DUNIA
CHANDRA SATWIKA/JPG
Penyidik Pemilu Samakan Persepsi Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menggelar pelatihan bagi penyidik khusus pelanggaran pemilu, Rabu (24/10). Pelatihan itu diikuti oleh seluruh Kasat Reskrim Polres se-Riau, Kasi Pidum pada Kajari se-Riau dan 4 orang Penyidik dari masing-masing Polres. Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebut kegiatan tersebut
sangatlah penting. Guna meningkatkan kapasitas sentra Gakumdu. Sehingga ketika mendapati suatu kasus nanti, para penyidik tau apa langkah yang harus dilakukan. “Ini lebih rinci. Kami beri latihan dari ahlinya. Dari Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau. Semua materi yang disiapkan sesuai dengan model pelanggaran yang biasa terjadi,� sebut Rusidi disela pelatihan. Selain itu, pelatihan tersebut
juga menjadi acuan bagi para penyidik. Dimana saat menelaah suatu kasus ada persepsi yang telah disamakan. Sehingga tidak ada perbedaan tafsiran dalam menangani sebuah kasus. “Kegiatan ini juga salah satu rangkaian dari kegiatan Sentra Gakkumdu. Agar satu pemahaman dan persepsi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019, serta untuk meningkatkan kemampuan penyidik
SELEBRASI: Pemain dan ofisial Indonesia melakukan selebrasi usai mengalahkan UEA 1-0 pada laga terakhir Grup A Piala AFC U-19 di SUGBK, Jakarta, Rabu malam (24/10/2018). Witan Sulaeman (foto kanan) jadi pahlawan kemenangan Indonesia berkat gol tunggalnya pada menit ke-23 yang mengantarkan Indonesia lolos ke perempatfinal.
AFIAT ANANDA/RIAU POS
dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan kasus pidana pemilu,� ujarnya. Untuk diketahui, kegiatan tersebut dibuka langsung Kajati Riau U’ung Abdul Syakur SH MH sebagai Penasehat Sentra Gakkumdu Riau. Hadir dalam kegiatan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hady Purwanto SIK dan Anggota Bawaslu Riau lainnya.(nda)
JPG
DUKUNGAN: Pengusaha sekaligus perancang busana Indonesia Dian Wahyu Utami alias Dian Pelangi saat memberikan keterangan terkait dukungannya pada Prabowo di Pilpres 2019, Rabu (24/10/2018).
Dian Pelangi: Prabowo Ternyata Sangat Humoris JAKARTA (RP) - Dukungan kepada pasangan calon nomor urut 02 terus mengalir. Kali ini, pengusaha sekaligus perancang busana Indonesia Dian Wahyu Utami alias Dian Pelangi yang kembali mendukung Prabowo Subianto. Dian termasuk figur pengusaha muda yang menyatakan kembali dukungannya untuk Prabowo, meskipun ia bukan kader Partai Gerindra. Pernyataan dukungan itu disampaikan oleh Dian sesudah melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/10). Dia mengaku pertemuannya dengan jenderal berjuluk 08 itu
sangat berkesan. Sama seperti lima tahun lalu. “Sebelumnya saya ketemu (Prabowo) 5 tahun lalu, saya sudah menjadi pendukung setianya Prabowo. Tahun ini tentu saya tetap komit mendukung pergerakannya. Dan pertama kali dengar pak Prabowo speech langsung, impresif banget ya,� kata Dian saat melakukan jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (23/10). Kali ini, Dian juga mengaku kaget melihat sosok Prabowo yang ternyata humoris. Dalam pertemuan itu, ia mengaku melihat pribadi asli mantan Danjen Kopassus yang tak diketahui banyak orang.(aim/jpg)
JAKARTA (RP) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengklaim, selama empat tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah berhasil melakukan pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi persepsi Jawa sentris melainkan diubah menjadi Indonesia sentris. “Yang sudah dilakukan oleh pemerintah di antaranya penyelesaian stabilitas nasional, pembangun infrastruktur di pinggiran serta perbatasan dan bagaimana mengembangkan potensi di wilayah perbatasan,� kata Moeldoko di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Jakarta Pusat, Rabu (24/10). Mantan Panglima TNI ini pun menyebut, pemerintahan Jokowi-JK berhasil dalam membangun performa agraria. Hal ini sesuai janji kampanyenya yang tertuang di dalam program nawacita. “Seperti capaian performa agraria dan kerukunan sosial di wilayah Indonesia Timur,� paparnya. Senada, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyata-
Terendah 3 Tahun Terakhir
Laporan SARIDAL MAIJAR, Pekanbaru
ď Ž Baca Selangkah Halaman 11
RIAU menjadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia. Perkebunannya ada yang dikelola petani, ada pula perusahaan. Namun,
ď Ž Baca Harga Halaman 11
Pemerintah Harus Turun Tangan
Harga TBS/kg
para penghasil tandan buah segar (TBS) kepala sawit ini tengah menjerit. Harga jual TBS dan CPO rendah. Dari data Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riau
Periode 17-23 Oktober 2018
3 tahun Rp1.133,93 4 tahun Rp1.224,24 5 tahun Rp1.333,66 6 tahun Rp1.365,08 7 tahun Rp1.418,17 8 tahun Rp1.456,78 9 tahun Rp1.489,73 10-20 tahun Rp1.523,55 21tahun Rp1.461,17 22 tahun Rp1.454,11 23 tahun Rp1.448,23 24 tahun Rp1.389,38 25 tahun Rp1.357,01
Harga CPO
Rp6.768,30 Harga Kernel
Rp4.968,97
75%
Ekspor CPO ke Cina, India, Eropa, dan Pakistan.
25%
DOK,RP
Keperluan dalam negeri
TIMBANG SAWIT: Petani saat menimbang buah sawit yang baru dipanen, beberapa waktu lalu. Harga sawit Riau jatuh saat ini tak sebanding dengan dolar yang menguat terhadap rupiah.
SUMBER:OLAHAN BERITA
PEKANBARU (RP) - Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riau, Ferry Hc menyarankan petani kelapa sawit di Riau membuat kelompok. Yakni dalam wadah koperasi agar dapat lebih mudah menjual hasil panen dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan membentuk koperasi, akan memutuskan mata rantai pengepul yang kerap menekan harga kelapa sawit. “Penetapan harga TBS kelapa sawit yang setiap pekan dibahas, itu kan acuan untuk petani berkelompok. Sedangkan kalau petani menjualnya melalui perantara pengepul, pasti akan terpotong ď Ž Baca Pemerintah Hal. 11
FERRY Hc Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riau
Dari data yang ada, dari 100 persen petani sawit nonperusahaan di Riau, baru setengahnya yang tergabung dalam koperasi.
MOELDOKO
kan, sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden masyarakat pembangunan hanya fokus di wilayah Jawa. Namun itu ditepis setelah pemerintah berhasil melakukan pembangunan di luar Jawa. “Tapi setelah Pak Jokowi menjabat presiden jawa sentris yang selama ini dipersepsikan oleh publik diubah menjadi Indonesia sentris,� tegasnya. Johan pun menyebut, pemerintah diklaim berhasil melakukan pemerataan pembangunan di luar Jawa. “Anda bisa melihat bagaimana pertumbuhan pembangunan yang sudah dilakukan di luar pulau jawa, apakah itu di Papua, Maluku, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya,� pungkas nya.(rdw/jpg)
SUBUH ZUHUR ASAR 04.38 11.59 15.16 MAGRIB ISYA 18.02 19.11 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Ahli Hukum Nilai Tak Ada Unsur Pidana PEKANBARU (RP) - Dua dari 11 kepala daerah yang dipanggil Bawaslu sudah memberi klarifikasi. Bawaslu juga sudah meminta keterangan ahli
hukum pidana Dr Erdianto SH Mhum dari Universitas Riau. Dari penjelasannya, kasus deklarasi dukungan kepala daerah terhadap ca-
Karena pada saat deklarasi, bupati dan walikota yang hadir dalam keadaan cuti. Di kondisi itu, seorang kepala daerah masuk ke dalam aturan
yang dikecualikan. Ia bisa melaksanakan kampanye. ď Ž Baca Ahli Halaman 2
Setelah Pembakar, Pembawa Bendera Bisa Diperiksa JAKARTA (RP) — Hanya berselang dua hari dari pembakaran yang diduga bendera tauhid, Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara untuk kasus tersebut, Rabu (24/10). Gelar perkara itu
Rebutan Dana pada Likuiditas Ketat TERKAIT likuiditas memang menarik dicermati. Yang berebut tidak saja bank dengan bank. Pemerintah pun ikut berebut dengan bank. Terlihat pada 1 pekan terakhir ini penawaran Surat Berharga Negara (SBN) secara eceran bagi
ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN
bahkan dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Arief Sulistyanto. Tidak hanya pembakar, pembawa bendera juga dikejar, sekaligus ď Ž Baca Setelah Halaman 2
JPG
BERI KETERANGAN: Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra memberi keterangan saat diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu. KPK membenarkan Sunjaya terjaring OTT terkait dugaan suap jual beli jabatan, malam tadi.
Bupati Cirebon Tersandung OTT KPK Dugaan Jual Beli Jabatan
ď Ž TATA LETAK: KATON SUNGKOWO
pres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sama sekali tidak ada unsur pidana. Itu berdasarkan telaahan undang-undang dan PKPU.
ď Ž Baca Rebutan Halaman 2
ď Ž REDAKTUR: DENNI ANDRIAN
JAKARTA (RP) – Mimpi Timnas Indonesia U-19 berlaga di Piala Dunia U-20 di Polandia tahun depan masih terjaga. Bahkan, impian itu tinggal selangkah lagi untuk mereka raih. Ini seiring kemenangan 1-0 (1-0) atas Uni Emirat Arab (UEA) pada laga terakhir Grup A di Stadion Utama
Harga Sawit Tak Berbanding Dolar
Moeldoko: Jokowi Ubah Jawa Sentris Jadi Indonesia Sentris
Dana Saksi Rp3,9 T Sulit Direalisasikan JAKARTA (RP) - Rencana pemberian dana saksi di TPS untuk Pemilu 2019 dari APBN masih memunculkan dinamika di Badan Anggaran DPR. Ada pimpinan banggar yang menilai pembahasan dana saksi telah kandas. Namun, pimpinan lain menyatakan, masih ada peluang untuk membahas persoalan tersebut di pertemuan selanjutnya. Wakil Ketua Banggar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menyatakan, usulan dana saksi sebesar Rp3,9 triliun oleh Komisi II DPR tidak dapat direalisasi. Sebab, tidak ada landasan hukum yang bisa dijalankan untuk mencairkan dana itu. �Pemerintah tidak bisa mengabulkan usulan dari komisi II. Siapa yang bertanggung jawab mengelola dana saksi andai itu pun ada?� katanya seperti diberitakan JPG. Menurut Jazilul, dengan dua pertimbangan yang terkait UU dan pengelola anggaran, pemerintah tidak berani merealisasi hal itu. Karena itu, muncul wacana agar dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) untuk mengakomodasi dana saksi oleh APBN. Namun, realisasinya sulit di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan. �Di dalam undang-undang, (landasan, Red) untuk diberikannya dana saksi itu tidak ada. Karena tidak ada, tentu pemba-
Selangkah Lagi ke
JAKARTA (RP) - Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Barat, Rabu (24/10) malam. Dalam operasi senyap itu, tim mengamankan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut unsur kepala daerah
yang ikut diamankan itu diduga melakukan transaksi jual beli jabatan. “Dugaan jual beli jabatan dan ada setoran dari pengusaha,â€? ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com (JPG), Rabu malam (24/10). Kendati demikian dia tak menjelaskan lebih rinci. Agus mengaku akan menerangkan lebih lengkap saat konferensi pers ď Ž Baca Bupati Halaman 2 ď Ž TATA LETAK: MEGA