Riau Pos
politika sabtu, 3 november 2018
17 JANUARI
1991-2018
sabtu, 3 november 2018 25 safar 1440
halaman 8
Luhut-Sri Mulyani Jelaskan Insiden Bali Penuhi Panggilan Bawaslu
misalnya, siapa penyelenggara kegiatan itu. �Kemudian apa maksud gestur yang ada di video itu. Apa maksud kata-kata yang ada dalam potongan video itu,� lanjutnya. Keduanya sudah memberi-
Laporan JPG, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani melangkah dengan sedikit bergegas saat keluar dari gedung Bawaslu menjelang petang kemarin (2/11). Dia baru saja menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam terkait insiden di penutupan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali. Sekitar setengah jam sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga keluar setelah diperiksa. Sri Mulyani yang saat itu mengenakan setelan dominan putih dan bawahan hitam irit berkomentar. Dia hanya menyampaikan bahwa Bawaslu menanyakan kejadian yang berlangsung saat sesi konferensi pers tersebut. �Ya ditanyakan ke Bawaslu saja ya,� ucapnya seraya berlalu menuju mobilnya. Ani, sapaan Sri Mulyani dan Luhut dilaporkan ke Bawaslu oleh salah seorang warga atas gestur yang ditunjukkan di penutupan pertemuan kala itu. Ani mengoreksi simbol dua jari yang diacungkan Direktur Pelaksana IMF Christine Madeleine Odette Lagarde. Kemudian menyampaikan bahwa saat ini simbol V atau dua jari berarti Prabowo Subianto. Sedangkan simbol Joko Widodo (Jokowi) adalah satu jari. Berbeda dengan Ani, Luhut bersedia memberikan sejumlah penjelasan kepada awak media yang menunggunya. Menurut dia, tidak ada kejadian sebagaimana yang dituduhkan para pelapor. �Boro-boro mikir kampanye. Kita masih sibuk dengan kerja di sana,�
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU PERIODE 2018-2023 Jl. Gadjah Mada No. 200 Pekanbaru Telp. (0761) 858361 Fax. (0761) 858362
PENGUMUMAN Nomor : 02/PP.06-Pu/14/Timsel-Prov/XI/2018
JAKARTA (RP) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil peta kekuatan partai politik di 10 provinsi terbesar di Indonesia. Hasilnya, mayoritas daerah tersebut masih dikuasai oleh partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei tersebut, PDIP berhasil meraup suara paling banyak di lima daerah. Di antaranya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Namun yang paling mencolok di Jawa Tengah. Partai besutan Megawati itu berhasil meraup 46 persen suara. Artinya, hampir dua kali lipat lebih besar dari capaian partai moncong putih
tuk saat ini, jelas Ratna, belum ada kesimpulan apa pun atas perkara tersebut. �Nanti (disampaikan, red) setelah kami melakukan analisis dan kajian,� ujarnya.(byu/ c9/fat/das)
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU PERIODE 2018-2023 Jl. Gadjah Mada No. 200 Pekanbaru Telp. (0761) 858361 Fax. (0761) 858362
PENGUMUMAN Nomor : 01/PP.06-Pu/14/Timsel-Kab.Kota/XI/2018 TENTANG
TENTANG INTERNET
DIPERIKSA: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengacungkan satu jari di penutupan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, belum lama ini. Akibatnya, Luhut dan Sri Mulyani (kanan) diperiksa Bawaslu, Jumat (2/11/2018).
ujarnya. Luhut memastikan, tidak ada kaitan antara kegiatan tersebut dan masa kampanye yang saat ini dijalani Presiden Jokowi selaku capres petahana. Lantas, apa yang terjadi? Menurut Luhut, yang dilakukannya saat itu spontan saja. �Kita bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia,� lanjut mantan komandan pertama Detasemen 81 Kopassus tersebut. Saat itu, ungkap Luhut, dirinya hanya meluapkan kegembiraan bersama Lagarde dan Presiden World Bank Jim Yong Kim. Alasannya, tidak terbayangkan, Indonesia mampu membuat pertemuan IMF-World Bank, yang notabene pertemuan kelas dunia. �Itu membawa, mengangkat, Indonesia pada standar yang lebih tinggi dari yang kami bayangkan. Itu saja,� lanjutnya. Luhut yakin tidak ada aturan pemilu yang dilanggarnya. �Kan
saya baca undang-undangnya. Tidak ada satu pun yang saya langgar,� tambahnya. Sedangkan Ani hanya mengingatkan apa makna simbol 1 dan 2 di Indonesia saat ini. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan bahwa Luhut dan Ani diperiksa terpisah. Namun, waktunya bersamaan di ruangan berbeda. �Kami siapkan 28 pertanyaan seputar isi laporan yang disampaikan pelapor,� ujarnya seusai pemeriksaan kemarin. Pelapor, lanjut Ratna, menduga ada pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan Luhut dan Ani, yakni pasal 282, 283, dan 457. Pasal itu berisi tindakan pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu saat kegiatan kampanye. Luhut dan Ani sudah memberikan jawaban dan akan dijadikan bahan analisis. Beberapa hal yang ditanyakan,
PDIP dan Gerindra Merajai Survei LSI di 10 Provinsi
kan penjelasan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Meskipun demikian, Ratna menolak membeberkan jawaban Ani maupun Luhut. Jawaban dua menteri itu masuk berita acara klarifikasi. Un-
itu di pemilu 2014 lalu yakni 24,4 persen suara. “PDIP Juara paling banyak dan potensial juara di Pileg 2019, juga potensial melampaui dukungan pada Pileg 2014,� kata Peneliti Senior LSI Adjie Alfaraby dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/11). Sementara itu, Gerindra sebagai partai yang menjadi garda terdepan oposisi, berhasil menguasai tiga daerah dari 10 provinsi yang dilakukan survei. Daerah-daerah itu adalah Riau, Banten dan Jawa Barat. Hasil itu, kata Adjie, semakin memantapkan partai berlambang kepala burung garuda itu untuk posisi kedua di Pemilu 2019 mendatang. Bahkan menurut dia, partai Gerindra juga bakal melampaui hasil yang dicapai 2014 lalu. “Gerindra potensial juara nomor 2 di pileg 2019. Dia juga poten-
sial melampaui dukungan 2014,� ungkap dia. Dua daerah terakhir adalah Sulawesi Selatan yang dikuasai oleh Partai Golkar dan PKB pada Jawa Timur. Adjie bilang, capaian partai berlambang beringin hitam itu cenderung menurun pada pemilu 2019 mendatang. “Untuk pertama kalinya Partai Golkar tidak masuk dua besar dalam sejarah pemilu di Indonesia,� pungkasnya. LSI menggelar survei pada 4-14 Oktober 2018 dengan melibatkan 6.000 responden di 10 provinsi tersebut. Masing-masing provinsi diambil sampel sebesar 600 responden. Margin of error dalam survei ini diketahui sebesar 4,1 persen. Mereka juga melengkapi survei tersebut dengan penelitian kualitatif yakni analisis media, FGD dan in depth interview.(aim/jpg)
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU PERIODE 2018-2023 Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1); g. Berdomisili di wilayah Provinsi Riau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pi dana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan. Dokumen pendaftaran dan dokumen persyaratan dapat diakses melalui laman web KPU Provinsi Riau https://kpu-riauprov.go.id/. Surat pendaftaran ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Riau ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Riau Periode 2018-2023 Jln. Gadjah Mada No. 200 Pekanbaru, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas hardcopy 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 fotocopy). Dokumen diserahkan atau dikirim pada hari kerja (Senin-Jumat), Pukul: 08.00 – 16.00 WIB. Pendaftaran dimulai tanggal 5-11 November 2018. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon (0761) 858361.
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU PERIODE 2018-2023 Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018, maka diberitahukan kepada masyarakat Riau untuk mendaftar sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Adapun syarat calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Riau adalah sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/ atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan. Surat pendaftaran ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut di atas hardcopy 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 fotocopy)), dengan ketentuan dimasukkan kedalam amplop coklat dengan menyebutkan Kabupaten/Kota yang dilamar : 1. Wilayah I (Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir); 2. Wilayah II (Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai). Dokumen pendaftaran dan dokumen persyaratan dapat diakses/download melalui laman web KPU Provinsi Riau https://kpu-riauprov.go.id/ dan dikirim ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Periode 2018-2023 Jln. Gadjah Mada No. 200 Pekanbaru, mulai hari Senin-Jumat, Pukul : 08.00 – 16.00 WIB. Pendaftaran dimulai tanggal 5-11 November 2018, dokumen paling lambat diterima tanggal 11 November 2018 pukul 16.30 WIB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telepon. (0761) 858361
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l langganan & pengaduan (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (Luar
24 HALAMAN
Jabatan Taufik di DPR Tamat Laporan JPG, Jakarta KARIR politik Taufik Kurniawan terancam tamat. Sebab, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu bakal diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Juga dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PAN. Keputusan itu disampaikan petinggi PAN setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Taufik, Jumat (2/11). �Kami nonaktifkan yang bersangkutan (Taufik Kurniawan, red) dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat, red) dan akan proses pergantian pimpinan DPR dan PAW (pergantian antarwaktu, red) di DPR RI,� kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno melalui pesan singkat, kemarin. Penonaktifan itu merupakan bentuk respons PAN atas proses hukum di KPK yang menjerat Taufik. Petang kemarin sekitar pukul 18.19 WIB, penyidik menahan Taufik untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C-1 (kantor lama). Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa Taufik hampir 10 jam. Sebelumnya, pimpinan DPR dari daerah pemilihan (dapil) VII Jawa Tengah itu dua kali absen dari panggilan KPK. Taufik mengenakan rompi oranye ketika masuk ke dalam kendaraan tahanan KPK.
l Jumat (2/11), KPK menahan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan untuk 20 hari pertama. l Taufik diduga menerima suap Rp3,65 miliar terkait dengan pengalokasian DAK Kebumen 2016. l Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa Taufik hampir 10 jam. l Proses hukum yang menjerat Taufik, PAN menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatan DPP PAN dan di DPR RI.
Dia mengenakan peci warna hitam. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Taufik sempat memberikan pernyataan. �Secanggih-canggihnya rekayasan manusia, rekayasa milik Allah-lah yang paling sempurna,� ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut pernyataan tersebut. Ditanya soal dugaan suap Rp3,65 miliar terkait dengan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) Kebumen 2016, Taufik tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan dirinya bakal mengikuti dan menghormati proses hukum di komisi antirasuah. �Saya akan ikuti dan
hormati proses hukum di KPK,â€? ujarnya seraya beringsut masuk ke kendaraan tahanan melewati kerumunan awak media. Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka seiring nyanyian Bupati Kebumen (nonaktif ) M Yahya Fuad di persidangan. Yahya mengaku memberi suap kepada Taufik agar mendapat DAK fisik untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen. Atas bantuan Taufik, pada 2016 Kebumen mendapat kucuran DAK sebesar Rp93,37 miliar. Beda dengan posisinya di DPR dan DPP PAN, penahanan Taufik kemarin tidak lantas mempengaruhi pencalonannya pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Pencalonannya dipastikan aman. Taufik mencalonkan diri melalui PAN. Dia tercatat sebagai caleg nomor urut 1 di Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. ď Ž Baca Jabatan Halaman 2 DITAHAN: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memakai rompi oranye setelah resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengalokasian DAK Kebumen 2016, Jumat (2/11/2018). MUHAMAD ALI/JPG
TIM
PROGRES EVAKUASI LION AIR
EVAKUASI
Basarnas 201 orang TNI AD 40 orang TNI AL 456 orang TNI AU 15 orang Polri 58 orang KPLP 30 orang Bea Cukai 18 orang PMI 30 orang Bakamla 10 orang POSSI Semarang 6 orang Indonesia Diver 5 orang
29 Oktober 24 kantong jenazah 30 Oktober 24 kantong jenazah 31 Oktober 8 kantong jenazah 1 November 9 kantong jenazah Flight Data Recorder (FDR) 2 November 2 kantong jenazah Roda pesawat ditemukan
Total 869 orang
Total 67 kantong
JANGKAUAN OPERASI EVAKUASI
(29 Okt-2 Nov) (nautical mile persegi/nm2)
Pencarian udara: 190 nm2 Pencarian bawah air: 270 nm2 Pencarian permukaan air: 360 nm2 Penyelaman: 36 nm2 SUMBER : BASARNAS/GRAFIS:AIDIL ADRI
Subuh Zuhur ASAR 04.38 11.59 15.16 Magrib ISYA 18.02 19.11 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Sanksi Kepala Daerah Angkat Roda, Temukan Turbin Diserahkan ke Kemendagri KARAWANG (RP) – Ombak tinggi awal bulan mengiringi pencarian pesawat Lion Air PK-LQP dengan rute penerbangan JT-610, Jumat (2/11). Tepat hari kelima operasi, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan beberapa bagian pesawat. Hanya saja, tidak semua bisa mereka angkat kemarin. Regu penyelam yang diterjunkan TNI AL perlu alat bantu lantaran objek yang harus mereka angkat terlampau berat. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) SAR Lion Air JT 610 Kolonel Laut (P) Isswarto kembali turun dari KRI Banda Aceh 593 guna memimpin tim yang bergerak di lautan. Dia menjelaskan, banyak bagian pesawat yang mereka temukan kemarin. Sebagian besar sudah berupa potongan kecil.
PEKANBARU (RP) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menyimpulkan menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu 11 kepala daerah. Itu setelah Bawaslu bersama sentra gakumdu menggelar rapat pleno, Jumat (2/11). Namun begitu, Bawaslu tetap memberi rekomendasi kepada Kementerian Dalam Neg-
eri (Kemendagri). Sebab, hasil kajian Bawaslu ada bentuk pelanggaran lain yang dilakukan kepala daerah di luar tindak pidana pemilu. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Penindakan ď Ž Baca Sanksi Halaman 7
ď Ž Baca Angkat Halaman 2
Saddil Ditahan, Persela Ajukan Penangguhan LAMONGAN (RP) – Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Norman Wahyu Hidayat, Kamis (1/11) menyatakan bahwa kasus Saddil Ramdani berakhir damai. Namun, dalam hitungan kurang 24 jam, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Saddil terhadap mantan pacarnya, Sekar Saddil Ramdani (19), asal Kecamatan Sumobito, Kecamatan Jombang, itu dilanjutkan. Bahkan, pemain langganan timnas U-19 dan U-23 tersebut statusnya kini sebagai tersangka. ď Ž Baca Saddil Halaman 2
HENDRA EKA/JPG
BELA TAUHID: Ribuan massa menggelar Bela Bendera Tauhid di sekitaran Monas, Jakarta, Jumat (2/11/2018). Massa menuntut agar pemerintah bertindak tegas kepada pembakar bendera kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.
Massa Bawa Lima Tuntutan Demo Bela Bendera Tauhid II JAKARTA (RP) – Sekelompok massa kembali menggelar aksi bela bendera tauhid di sekitaran Monas, Jumat (2/11). Pada gelaran bertajuk aksi 211 atau aksi Bela Tauhid II itu, mereka membawa lima
tuntutan. Tuntutan itu mereka bacakan setelah perwakilan peserta demonstrasi ditemui Menkopolhukam Wiranto. Lima tuntutan itu dibacakan Awit Masyuri. Tuntutannya pemerintah membuat perÂ
nyataan resmi bahwa bendera tauhid adalah bendera Rasulullah SAW. Bukan bendÂera dari ormas manapun. Sehingga tidak boleh dinistakan, ď Ž Baca Massa Halaman 7
Sisi Lain Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Pemprov Riau
Peserta Melahirkan Usai Ujian Ada hal yang tak biasa terjadi saat pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Pemprov Riau, Jumat (2/11) siang. Tiba-tiba, salah seorang peserta melahirkan usai keluar dari ruangan ujian di gedung UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau, Jalan Ronggowarsito, Pekanbaru. Laporan SARIDAL MAIJAR, Pekanbaru SIANG itu, puluhan peserta keluar dari ruangan tes. Mereka mengenakan seragam putih hitam. Termasuk Yunita Chairani yang tengah hamil tua. Sampai di luar ruangan, dia langsung dibimbing suaminya. Begitu juga dengan tim medis di lokasi tes. Ternyata, Yunita dibawa ke ruang medis yang disediakan di lokasi. Wanita tersebut mengalami kontraksi perut. Dia merasakan sakit. Tubuhnya lemas. Tim medis yang disediakan panitia seleksi,
ď Ž REDAKTUR: denni andrian
ď Ž tata letak: arif oktafian
ď Ž redaktur: edwar yaman
Bayi laki-laki yang dilahirkan Yunita dengan selamat.
langsung melakukan pemeriksaan. Ternyata, dari hasil pemeriksaan, wanita itu hendak melahirkan. Tim medis langsung merujuk Yunita ke rumah sakit terdekat. Hingga akhirnya, ď Ž Baca Peserta Halaman 7
BKD RIAU FOR RIAU POS
DIBIMBING: Yunita Chairani yang hamil tua dibimbing suaminya usai menjalani tes CPNS Pemprov Riau, Jumat (2/11/2018). ď Ž tata letak: elwe