Riau Pos Edisi Selasa 20 November 2018

Page 1

Riau Pos

POLITIKA

17 JANUARI

1991-2018

SELASA, 20 NOVEMBER 2018 12 RABIUL AWAL 1440

BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA

24 HALAMAN

Pelamar Lolos PG Surat Suara Lebih Besar dari Koran Khawatir Tergeser SELASA, 20 NOVEMBER 2018

HALAMAN 8

Laporan JPG, Jakarta

DENNI ANDRIAN/RIAU POS

SOSIALISASI PEMILU DAMAI: Pemerintah terus menyosialisasikan pemilu damai. Tampak baliho besar bertuliskan Tolak Politik Uang, Sara, Hoax, Ujaran Kebencian terpasang di salah satu jalan di Marpoyan, Pekanbaru. Foto diambil, Ahad (18/11/2018).

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan model dan ukuran surat suara yang akan dipakai dalam Pemilu 2019 mendatang. Seperti yang sudah diduga, ukuran kertas suara begitu besar. Khususnya untuk pemilu legislatif. Kini, KPU tinggal menunggu satu kali lagi konsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan model surat suara tersebut. Surat suara untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD berukuran paling besar. Modelnya vertikal, dengan ukuran 51x82 cm. Itu setara dengan satu setengah kali ukuran halaman koran Riau Pos. Sementara, yang paling kecil tentu saja surat suara untuk pilpres. Ukurannya 22x31 cm atau sedikit lebih besar ketimbang kertas A4. Ukuran yang jumbo itu tidak lepas dari banyaknya partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 yakni 16 partai nasional dan 4 partai lokal khusus untuk Provinsi Aceh. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ukuran lebar kolom untuk nama caleg kali ini lebih besar, sekitar 1 cm. Itu untuk memastikan pemilih tidak keliru dalam mencoblos. Bila lebar kolom nama

terlalu kecil, dikhawatirkan hasil coblosan berada di antara dua nama. Bila itu terjadi, maka suaranya akan dianggap masuk sebagai suara partai. ’’Calonnya dirugikan, karena sebenarnya pemilihnya ingin mencoblos dia,’’ terangnya di KPU kemarin (19/11). Bila menjadi suara partai, tentu tidak ada garansi bahwa suara itu akan diberikan kepada si caleg. Meskipun surat suara menjadi besar, Pramono menjamin lebarnya tetap muat saat dibentangkan di bilik suara. Sebab, bilik suara sendiri lebarnya 60 cm. ’’Kalau surat suara terlalu lebar, tidak adil untuk partai di sisi kanan dan kiri,’’ lanjut mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu. Saat ini, proses lelang surat suara masih berlangsung. Rencananya, produksi dan distribusi akan dimulai awal Januari hingga Maret mendatang. Untuk lelang, pihaknya menggunakan acuan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP) pertama. Sementara, saat produksi nanti, acuannya adalah DPT HP II. Menurut Pramono, hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab lelang dilakukan menggunakan harga satuan per lembar. Untuk surat suara pilpres misalnya, harga perkiraan satuannya adalah Rp309 per lembar. ’’Jadi lelangnya bukan gelondon-

gan (borongan), sehingga berapapun yang diproduksi tidak masalah,’’ tutur pria kelahiran Semarang itu. Sementara itu, mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti mengingatkan KPU untuk berhati-hati dalam menangani surat suara, terutama dalam hal pascaproduksi. ’’Di Pemilu 2019 ini, surat suara yang diproduksi jumlahnya (hampir) 1 miliar lembar,’’ terangnya. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta, maka jumlah surat suara yang diproduksi akan mencapai sekitar 970 juta lembar termasuk cadangan. Maka, tantangan utamanya ada pada proses distribusi. ’’Anda lihat, tahun 2009 ada berapa surat suara yang tertukar? Puluhan. Pemilu 2014 lebih banyak lagi,’’ terang Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya itu. Untuk 2019, dia berharap tidak ada lagi kejadian surat suara tertukar. Khususnya untuk surat suara pemilu legislatif anggota DPR dan DPRD. Ramlan menjelaskan, ada mahasiswa S2 Tata Kelola Pemilu di Unair meneliti distribusi surat suara di Jatim. Di Surabaya dan Nganjuk didapati banyak surat suara tertukar. Namun, ada dua kabupaten lain dalam penelitian yang surat suaranya tidak ada yang tertukar.(byu/das)

Tuntut Keadilan Seleksi CPNS Laporan JPG/TIM RIAU POS, Jakarta dan Pekanbaru EVALUASI kelulusan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS)

yang mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) belum selesai juga. Panitia seleksi nasional (panselnas) belum merampungkan aturan penentu kelulusan itu hingga Senin (19/11). Suara khawatir muncul dari pelamar yang lolos ambang batas atau passing grade (PG). Sebab, ada desakan agar kelulusan tidak lagi

mempertimbangkan ambang batas lantaran banyak formasi yang tidak terisi. Seperti diketahui, banyak pelamar yang tak bisa menembus ambang batas tiga seleksi SKD. Yakni tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Saking khawatirnya, kini muncul petisi pada laman change.org

Formasi yang dibuka

375

Achmad Guntur menjelaskan, penyitaan aset berupa Gedung Granadi tersebut dilakukan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Saat ini tim eksekutor PN Jaksel masih berupaya menghitung nilai aset tersebut. �Berapa nilainya dari uang negara yang harus dikembalikan senilai Rp4,4 triliun,� ujarnya. Penilaian aset itu juga dibantu tim appraisal in-

Tunggu Terbitnya PP untuk Penyandang Disabilitas JAKARTA (RP) - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum berjalan maksimal. Pasalnya, peraturan pemerintah (PP) atas UU itu belum juga dibuat meski UU sudah berjalan lebih dari dua tahun. Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan kritik tersebut. Dia mengatakan, politisi yang tidak peduli terhadap hak-hak difabel sama halnya dengan politisi ANDRE R yang tak punya perasaan. ’’Kan undang-undangnya sudah disahkan, dua tahun sejak 2016. Tapi kenapa PP itu tidak juga dikeluarkan?’’ kata Andre, kemarin. Andrea menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memedulikan hak-hak penyandang disabilitas. Padahal, menurut dia, pengesahan UU tersebut bisa memudahkan kaum difabel untuk memperoleh haknya. Salah satunya, mendapat pekerjaan. Di sisi lain, Andre menyebutkan bahwa Partai Gerindra sangat peduli terhadap isu disabilitas. Salah satunya dengan memperjuangkan UU itu hingga disahkan DPR dan membuat buku Paradoks Indonesia versi braille bagi penyandang tunanetra. ’’Dulu Gerindra berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang penyandang disabilitas yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 1997, kemarin meluncurkan buku Paradoks Indonesia untuk saudara-saudara kita yang tunanetra agar mendapat informasi yang sama tentang perkembangan Indonesia,’’ ujar caleg Gerindra dari dapil Sumatera Barat itu.(bay/c18/git/jpg)

dependen. Setelah nilainya bisa dipastikan, akan dilakukan lelang sesuai prosedur. �Negara yang nantinya melelang,� paparnya ditemui kemarin. Tidak hanya Gedung Granadi, ada juga beberapa bidang tanah di Jakarta dan Bogor yang luasnya mencapai 16 ribu meter persegi. Ada pula aset berupa rekening dan deposito milik Yayasan Supersemar yang disita. �Ini

pernah saya jelaskan dulu kan,� paparnya. Jumlah rekening dan deposito itu mencapai 113. Ratusan rekening ini tersebar di sejumlah bank di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Karawang, dan Cibinong. PN Jaksel memiliki kewenangan mencairkan dana di rekening tersebut untuk di wilayah Jaksel. �Tapi, untuk yang berada di luar Jaksel akan berkoordinasi dengan

PN lainnya,� tuturnya. Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso memastikan bahwa penyitaan tersebut tidak ada kaitannya dengan partainya. Pun demikian, tidak berdampak pula pada organisasi Partai Berkarya. ’’Ini peristiwa hukum biasa antara Yayasan Supersemar dengan penguasa,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin. Politikus kelahiran

Trenggalek, Jatim, itu juga menjelaskan bahwa Partai Berkarya sudah tidak lagi berkantor di gedung Granadi. ’’Ketum HMP (Hutomo Mandala Putra, red) telah memberi kami kantor DPP yang cukup representatif di Antasari 20 (Jakarta Selatan),’’ lanjutnya. Sejak tiga bulan belakangan, dia dan seluruh organ partai bermarkas di kantor baru itu. Pihaknya sudah

mendapatkan penjelasan dari kuasa hukum Yayasan Supersemar mengenai mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi terkait gedung Granadi. ’’Yayasan Supersemar telah dan akan melakukan langkah hukum terbaik berdasarkan keadilan,’’ tambahnya. Bagi Berkarya, penegakan hukum harus benar-benar murni tanpa embel-embel politik.(idr/ byu/oni/jpg)

KPU Didesak Segera Bersikap Soal Larangan Pengurus Parpol Jadi Calon DPD JAKARTA (RP) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak mengambil sikap. Apakah tetap bertahan atau memasukkan para pengurus parpol menjadi calon anggota DPD RI dalam daftar pemilih tetap (DCT). Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, KPU tengah menghadapi problem karena dihadapkan pada putusan berbeda antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga itu menelurkan putusan berbeda mengenai seorang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD untuk Pemilu 2019. Putusan MK Nomor 30/ PUU-XVI/2018 mengenai larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD sudah mulai berlaku sejak dibacakan di sidang pembacaan putusan pada 23 Juli 2018. Namun, MA mengabulkan permohonan uji materiil diajukan Oesman Sapta (OSO) terkait peraturan KPU 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, dengan nomor reg-

istrasi 65 P/HUM/2018, bainding. �Mau diubah tanggal 25 September mau tidak dengan sendir2018 lalu. �KPU bingung inya putusan itu mengikat. apakah mematuhi putuKami akan bertanya kepasan MK atau mengikuti da MA, apakah MA tidak putusan MA. Ini di dua salah memahami putusan persimpangan jalan. KPU MK,� imbuhnya. berdiri di tengah-tengah. Belakangan, lanjut Feri, Keduanya saling berseMajelis Hakim Pengaberangan, karena ini dua dilan Tata Usaha Negara pilihan,� tutur Feri di Ja- FERI AMSARI (PTUN) Jakarta mengabulkarta, Ahad (18/11). kan permohonan gugatan Untuk itu, dia menyarankan, KPU OSO. Objek gugatan OSO terkait memilih salah satu dari dua putusan keputusan Komisi Pemilihan Umum itu. Pasalnya, dua putusan itu ber- (KPU) Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/ beda substansi. Namun, dia men- KPU-IX/2018 tanggal 20 September dorong untuk memilih putusan MK. 2018, Tentang Penetapan Daftar Alasannya, putusan MK membuat Calon Tetap Perseorangan Peserta KPU tidak bertentangan dengan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Undang-Undang Dasar 1945, Un- Daerah tahun 2019. dang-Undang Nomor 10 tahun 2017 Feri juga menilai, aneh putusan tentang Pemilu, dan putusan MK PTUN mengabulkan gugatan permotersebut. �Jadi, ada tiga hal dipatuhi honan Ketua Umum Partai Hanura, KPU kalau mematuhi putusan MK. Oso yang menggugat SK KPU terseUUD, UU Pemilu, dan putusan MK. but. �Putusan PTUN juga menurut Sementara kalau KPU memilih jalan saya agak aneh, karena mengabaikan berbeda maka KPU akan menentang putusan MK. Putusan TUN itu metiga ketentuan itu,� tegasnya. minta KPU kemudian membatalkan Feri melihat, MA tidak memahami lalu memutuskan pembatalan SK sifat putusan MK mengenai pengurus KPU dan meminta khusus agar Oso parpol dilarang mendaftarkan diri dimasukkan dalam list dalam daftar sebagai caleg DPD. Padahal, berdasar calon tetap anggota DPD,� imbuhnya. Pasal 24 huruf c UUD 1945 dan Pasal Berbeda dilayangkan Direktur 10 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Eksekutif Lembaga Analisa KonstiMK, sifat putusan MK itu final dan tusi dan Negara (LASINA), Tohadi.

�Dengan adanya Putusan PTUN Jakarta No. 242/G/SPPU/2018/PTUN. JKT tanggal 14 November 2018, maka tidak ada pilihan hukum lain bagi KPU kecuali mencantumkan Oso dalam DCT,� tukasnya kepada wartawan. Sebab, kata Tohadi, sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan (8) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan PTUN adalah bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dan, KPU wajib menindaklanjuti Putusan PTUN paling lama tiga hari kerja. Tohadi membandingkan, bila Putusan MA No 65 P/HUM/2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu secara hukum tidak dapat mengembalikan Oso dalam DCT. Hal itu, karena Putusan MA No 65 P/HUM/2018 baru berlaku sejak diputuskan, yaitu tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan KPU mencoret nama Oso dari DCT telah terjadi pada tanggal 20 September 2018 dan petitum yang meminta agar Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum itu ditolak oleh MA. �Maka segala akibat hukum yang ditimbulkan karena berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 sebelum ada Putusan MA tanggal 25 Oktober 2018 itu dianggap tetap ada,� tegas Tohadi. (aen/jpg)

orang

8.180 orang

Memenuhi passing grade

254 orang

dengan judul: Menuntut Keadilan bagi Peserta Lolos Passing Grade SKD CPNS. Hingga berita ini ditulis malam tadi, sudah 2.500 akun yang menandatangani petisi tersebut. Pada petisi itu disebutkan, bila ambang batas tidak lagi jadi patokan, ď Ž Baca Pelamar Halaman 11

SUMBER:OLAHAN BERITA/GRAFIS:AIDIL ADRI

PEKANBARU (RP) - Seorang lelaki diduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial SS (37) diringkus aparat kepolisian Polsek Tampan, Sabtu (10/11). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bongkar muat barang ini, diamankan polisi karena kedapatan membawa empat kg sabu-sabu yang disimpan dalam tas ranselnya. Kapolsek Tampan Kompol Kari Amsah Ritonga usai ekspose mengatakan, warga Jalan Siak II Pasar Maronan, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru itu ditangkap tidak jauh dari rumahnya. Dijelaskannya, pada saat itu pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang membawa narkoba di Jalan Siak II. Tanpa mengulur waktu kemudian dilakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku menggunakan sepeda motor bebek warna hitam sedang membawa tas ransel. Ketika didapati ciri-ciri pelaku, petugas langsung membuntutinya hingga menghadang dengan dua unit mobil dari arah depan dan belakang. Ketika dilakukan penggeledahan, petugas mendapati empat paket besar sabu yang dikemas dengan plastik bertuliskan huruf Cina warna hijau dan kuning. “Isinya sabu-sabu sekitar empat kilogram. Jika dilihat dari bungkusnya barang diduga dari luar negeri,� katanya. Lebih lanjut dipaparkan mantan Kapolsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu tersebut, pelaku setelah diinterogasi ternyata residivis kasus narkoba 2012 lalu. “Tersangka meskipun sudah kedapatan membawa sabu, namun dia enggan mengakui kalau barang itu miliknya,� jelas Kari Amsah. Dari keterangan tersangka kepada petugas tas itu bukan miliknya, melainkan dirinya disuruh temannya berinisial AC untuk membawa pulang ke rumah hingga nantinya akan dijemput. “Temannya sudah kami tetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO, red), dari keterangan tersangka dia mengenalnya di kedai tuak,� ujarnya lagi. MHD AKHWAN/RIAU POS

EKSPOSE: Kapolsek Tampan Kompol Kari Amsah Ritonga dan jajaran memperlihatkan barang bukti empat paket besar sabu-sabu seberat 4 kg dan tersangka SS (37) saat ekspose di Mapolsek Tampan, Pekanbaru, Senin (19/11/2018).

Sudah 104 Kepala Daerah Terkena OTT JAKARTA (RP) – Tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengelus dada. Pasalnya, penangkapan itu menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Saat ini, sudah 104 kepala daerah yang menjadi tersangka KPK. �Sudah 100-an kepala daerah di OTT KPK, belum pejabat lainnya,� kata Tjahjo di

Truk Terpeleset, Lintas Sumbar-Riau Macet KAMPAR (RP) - Sempat dikira badan jalan amblas, ternyata truk berat terpeleset. Kejadian ini menyebabkan Jalan Lintas Sumatera Barat (Sumbar)-Riau di wilayah Kecamatan Lima Kota, Sumbar lalu lintas terhambat. Antrean panjang kendaraan

mengular beberapa kilometer (km). Macet dimulai di titik pengalihan jalan tidak jauh dari Desa Tj Pauh Kecamatan Lima Puluh Kota. ď Ž Baca Truk Halaman 7

ď Ž Baca Sudah Halaman 7

SUBUH ZUHUR ASAR 04.35 11.58 15.21 MAGRIB ISYA 18.01 19.13 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan­kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.

Transaksi Mencurigakan Tokoh Agama JAKARTA (RP) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus penyimpangan profil 44 tokoh agama dalam menerima sumbangan. Penyimpangan itu diduga karena para pemuka agama tersebut menggunakan rekening pribadi untuk menampung donasi. Mesti­nya, sumbangan ditampung dalam rekening yayasan atau badan hukum.

ď Ž TATA LETAK: WAN SARUDIN

8.961

Sabu Rp4 M Disimpan dalam Tas Ransel

ď Ž Baca Transaksi Halaman 7

ď Ž REDAKTUR: DENNI ANDRIAN

Pendaftar

Mengikuti SKD

Granadi Disita, DPP Partai Berkarya Pindah Kantor JAKARTA (RP) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terus berupaya mengembalikan uang negara yang dirugikan oleh Yayasan Supersemar. Satu demi satu aset yayasan disita untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp4,4 triliun. Yang terbaru, Gedung Granadi yang kini menjadi kantor Partai Berkarya disita, Senin (19/11). Kepala Humas PN Jaksel

l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN

KASATLANTAS LIMAPULUH KOTA FOR RIAU POS

BUKA TUTUP: Kondisi jalan buka-tutup pascaevakuasi truk yang terpeleset di lokasi pengalihan jalan di Kecamatan Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Senin (19/11/2018).

ď Ž Baca Sabu Halaman 7

Observasi Kesehatan Atan Bintang 14 Hari PEKANBARU (RP) - Harimau yang terjebak di kolong rumah toko (ruko) di Pulau Burung, Indragiri Hilir (Inhil) itu telah berada di pusat rehabilitasi harimau sumatera, Dharmasraya, Sumatera Barat. Selama empat belas hari kedepan, hewan buas yang diberi nama Atan Bintang itu, akan menjalani observasi untuk pengecekan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono menyebutkan, satwa dilindungi tersebut telah berada di kandang rehabilitasi sekitar pukul 07.30 WIB, Ahad (18/11). Hasil orientasi sementara, si belang dalam kondisi sehat. Namun, mengalami dehidrasi dan ď Ž Baca Observasi Halaman 7

Beri Kenyamanan Pencinta Kawasaki PT GCM Resmikan Plaza Greentech PEKANBARU (RP) – Kawasaki Direct Dealer PT Greentech Cakrawala Motorindo (GCM) meresmikan showroom terbarunya, Plaza Greentech di Pekanbaru, Senin (19/11). Ini sebagai langkah dan wujud apresiasi kepada konsumen di Sumatera dan sekitarnya, khususnya Riau. Hadir dalam acara itu, Division Head Marketing Kawasaki Motor Indonesia (KMI) Kentaro Takeshita, Dept Head Sales & Promotion Kawasaki Motor

Indonesia Michael Chandra Tanadhi, Komisaris Kawasaki Greantech Harry Putra, dan Direktur PT Greentech Cakrawala Motorindo Pekanbaru Hendry Suwandi, serta tamu undangan. Direktur PT Greentech Cakrawala Motorindo Pekan­ baru Hendry Suwandi me­ ngatakan, hadirnya Plaza Greentech sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi keperluan konsumen Kawasaki terhadap kedekatan, pe­ ngalaman, dan ekspektasi yang terus meningkat. “Kami hadir untuk memberikan kenyamanan dan berinteraksi kepada seluruh ď Ž Baca Beri Halaman 2

EVAN GUNANZAR/RIAU POS

PERESMIAN: Division Head Marketing Kentaro Takeshita (dua kiri), Dept Head Sales & Promotion Michael Chandra Tanadhi (kiri), Chandra Kurniawan (dua kanan), Henry Suandi (kanan) saat peresmian Grand Opening Plaza Greentech Kawasaki di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru, Senin (19/11/2018). ď Ž TATA LETAK: FURQON ELWE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.