SENIN, 26 NOVEMBER 2018 18 RABIUL AWAL 1440 28 HALAMAN
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR
Fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas di TPS Alat bantu coblos tunanetra Petugas KPPS pendamping disabilitas
JAKARTA (RP) - Pemberian hak pilih kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membawa sejumlah konsekuensi. KPU akan memberikan fasilitas pendampingan kepada ODGJ untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam bahasa pemilu, mereka disebut penyandang disabilitas mental. Maka, para ODGJ akan disamakan perlakuannya dengan penyandang disabilitas lain. Komisioner KPU Viryan Azis menuturkan, keberadaan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu bukanlah hal baru. ’’Sejak pemilu 1955, WNI penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih yang sama seperti WNI lainnya,’’ terangnya, kemarin (25/11). Dengan demikian, bukan hal yang luar biasa ketika hak pilih mereka juga diakomodir pada Pemilu 2019.
Meja bilik suara dengan tinggi maksimal 75 cm dan berongga di bawahnya
Tak Sarjana Pendidikan Bisa Jadi Guru Laporan JPG, Jakarta
Meja kotak suara dengan tinggi maksimal 35 cm
ď Ž Baca Sediakan Halaman 11
Lebar pintu TPS (bila di gedung/balai) minimal 90 cm
URUSAN profesionalisme guru masih menjadi isu dalam menyambut Hari Guru Nasional (HGN) 2018 sekaligus HUT ke-73 PGRI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy menjelaskan, tema yang diambil dalam HGN tahun ini terkait dengan peningkatan profesionalisme guru yakni Meningkatkan Profesionalisme Guru
Menuju Pendidikan Abad 21. Namun, Menristekdikti Mohamad Nasir ikut berkomentar tentang peringkatan HGN 2018 ini, khususnya terkait tema tersebut. Ia mengatakan calon guru sebelumnya dididik di kampus lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Tapi, ke depan ada sejumlah pembaharuan di LPTK. ď Ž Baca Tak Halaman 11
Jenis-jenis pemilih disabilitas Tunadaksa Tunanetra Tunawicara Tunarungu Tunagrahita Disabilitas Mental
SUMBER: KPU/ GRAFIS: AIDIL ADRI
SUBUH ZUHUR ASAR 04.36 12. 00 15.24 MAGRIB ISYA 18.03 19.15 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini JAKARTA (RP) - Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun diharapkan keluar pekan ini. Kuasa hukum Nuril, Joko Jumadi, menyebutkan bahwa salinan putusan itu akan menjadi salah satu sarana untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). ď Ž Baca Nuril Halaman 2
ď Ž REDAKTUR: DENNI ANDRIAN
Waspada Aksi KPK Gadungan Nama dan Nomor Pengaduan Nyaris Serupa
JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dari sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Buktinya ada yang berani menyalahgunakan nama mereka untuk memeras. Tidak hanya satu atau dua kali. Nama KPK sudah dicatut berulangkali. Sepanjang tahun ini saja Direktorat Pengaduan (Dumas) KPK menerima 22 laporan. Kemudian 24 orang diproses FEBRI hukum oleh Polri. DIANSYAH ď Ž Baca Waspada Halaman 2
MUHAMMAD TAN REHA/JPG
APRESIASI: Suporter tetap mengapresiasi Bima Sakti meski gagal membawa Indonesia lolos dari penyisihan grup Piala AFF 2018. Tampak poster bertuliskan Terima Kasih Bima dibentangkan saat laga melawan Filipina di SUGBK, Ahad (25/11/2018).
INDONESIA GAGAL PENUHI TARGET JAKARTA (RP) - Timnas Indonesia gagal memenuhi target meraih kemenangan di laga terakhir babak penyisihan Grup B Piala AFF 2018. Tim asuhan Bima Sakti yang sudah dipastikan tidak lolos ke semiinal ini, ditahan imbang Filipina tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Ahad (25/11) .
Timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Serangan yang dibangun Riko Simanjuntak beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Filipina. Namun sayang, tak ada penyelesaian matang yang dilakukan skuad Garuda. ď Ž Baca Indonesia Halaman 11
DMI Rekomendasikan Masjid Bukan Tempat Politik Praktis JAKARTA (RP) - Kontestan pemilihan umum dan pemilihan presiden jangan coba-coba menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Sebab, semakin banyak pihak yang peduli dan akan turut mengawasi larangan tersebut. Dewan Masjid Indonesia (DMI), misalnya, telah merekomendasikan masjid
tidak boleh dipergunakan sebagai tempat melancarkan aksi-aksi politik praktis. Re ko m e n d a s i i tu dibacakan pada penutupan Rapat Kerja Nasional I DMI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin (25/11). Rakernas ď Ž Baca DMI Halaman 11
Bukan hanya urusan DMI, UU juga mengatakan tidak boleh. Jadi nanti Bawaslu akan awasi juga kalau ada (pelanggaran, red),� JUSUF KALLA Wakil Presiden
ď Ž TATA LETAK: FURQON ELWE