17 JANUARI 1991-2018
KAMIS, 20 DESEMBER 2018 12 RABIUL AKHIR 1440 H
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
28 HALAMAN
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR
Ada Fee 19,13 Persen untuk Dana Hibah OTT Kemenpora Laporan JPG, Jakarta KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus memutar otak untuk persiapan SEA Games di Filipina tahun depan. Sebab, Deputi IV Kemenpora Mulyana yang krusial
mengurusi persiapan gelaran olahraga itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/12). Penetapan itu buntut operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/12) lalu. Mulyana tidak sendirian. KPK turut pula menetapkan tersangka empat orang lain. Yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto. Para pejabat itu diduga penerima suap dari Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum
KONI Jhonny E Awuy yang juga jadi tersangka dalam kasus ini. Lantas bagaimana konstruksi perkara korupsi itu? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Mulyana dan dua pejabat Kemenpora lain diduga menerima suap terkait alokasi dana hibah pemerintah untuk KONI melalui Kemenpora. Saat OTT, KPK mengamankan uang Rp318
juta dari tangan Adhi Purnomo dan Eko. Sedangkan dari tangan Mulyana KPK mengamankan buku tabungan dan ATM atas nama Jhonny berisi saldo sebesar Rp100 juta. “Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar,â€? kata ď Ž Baca Ada Halaman 11
FEDRIK TARIGAN/JPG
TUNJUKKAN BB: Petugas KPK menunjukkan barang bukti (BB) dugaan suap kepada Deputi Kemenpora terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI TA 2018 di KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KPK menetapkan lima tersangka dan menyita uang Rp7,318 miliar.
SUBUH ZUHUR 04.44 12. 09 MAGRIB 18.12
ASAR 15.35 ISYA 19.26
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Tiba dengan Kursi Roda, Syarwan Kembalikan Gelar Adat PEKANBARU (RP) - Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Letjen (Purn) Syarwan Hamid tiba di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Rabu (19/12) pagi. Dengan mengenakan pakaian adat Melayu, lengkap dengan tanjak dan keris, Syarwan tiba dengan menggunakan kursi roda. Setelah sampai, dirinya duduk di bawah tenda yang telah tersedia di ď Ž Baca Tiba Halaman 11
DI KURSI RODA: Syarwan Hamid datang menggunakan kursi roda dan pakaian adat Melayu saat mengembalikan gelar adat di LAMR, Rabu (19/12/2018).
Pengajuan NIP Paling Lambat Februari JAKARTA (RP) - Ba d a n Kepegawaian Negara (BKN) meminta instansi pusat dan daerah segera mengajukan usulan penetapan nomor induk pegawai (NIP) CPNS 2018. Kedeputian Bidang Mutasi
keterangan resminya, Rabu (19/12). Dia menjelaskan, proses menuju penetapan NIP baru akan dilakukan setelah berkas usul penetapan NIP diterima lengkap BKN. Ketepatan
waktu instansi menyampaikan usul penetapan NIP CPNS 2018 akan turut menentukan waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS 2018 yang juga merupakan tanggal dimulainya
masa bekerja di birokrasi. Saat ini tahapan rekrutmen CPNS 2018 sedang memasuki tahap rekonsiliasi data hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi ď Ž Baca Pengajuan Halaman 11
Desak Polisi Tangkap Aktor Intelektual Kader Demokrat Merasa Terzalimi PEKANBARU (RP) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Tauik Arrakhman mendesak kepolisian menangkap aktor intelektual kasus perusakan atribut Partai Demokrat. Menurut dia, kasus yang terjadi akhir pekan lalu itu harus menjadi atensi penegak hukum. Karena di samping sudah menjadi isu nasional, masalah perusakan atribut dirasa telah merusak sistem demokrasi yang telah berjalan sejak lama.
“Ini menurut hemat saya bukan hanya sekadar masalah atribut. Tapi jauh di dalamnya ada nilai demokrasi di sini. Bila ini dibiarkan dampaknya akan sangat luar biasa. Sistem demokrasi yang telah berjalan sedemikian rupa bisa tergerus. Maka publik akan sangat menentukan ketegasan aparat dalam menegakan hukum,â€? ujar Tauik kepada Riau Pos, Rabu (19/12). Ia juga meminta agar polisi bersikap adil. Bilamana ada dugaan keterlibatan aktor intelektual, Korps Bhayangkara ď Ž Baca Desak Halaman 11
SAKIMAN/RIAU POS
PEMERIKSAAN: Suasana saat Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Agung Nugroho diperiksa sebagai saksi di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (19/12/2018).
Rohil Terima DIPA Rp1,8 T AFIAT ANANDA/RIAU POS
BAGANSIAPI-API (RP) - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019. DIPA ini diserahkan Gubernur Riau H Wan hamrin Hasyim di Pekanbaru, Selasa lalu (18/12). Rohil menerima DIPA sekitar Rp1,89 triliun, yang merupakan salah satu penerima dari 12 kabupaten/kota se-Riau. Tahun depan, Riau mendapat total APBN Rp34,83 triliun. Suyatno mengatakan, ď Ž Baca Rohil Halaman 11
REDAKTUR: EDWAR YAMAN ď Ž
Kepegawaian BKN memberikan deadline paling lambat 28 Februari 2019. “Secepatnya diusulkan agar BKN bisa bekerja cepat juga,� kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan dalam
ISTIMEWA FOR RIAU POS
SERAHKAN DIPA: Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim menyerahkan DIPA kepada Bupati Rokan Hilir H Suyatno di Pekanbaru, Selasa (18/12/2018). TATA LETAK: MEGA ď Ž