17 JANUARI 1991-2018
JUMAT, 21 DESEMBER 2018 13 RABIUL AKHIR 1440 H
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
PPPK Terbuka untuk Profesional dan Diaspora
Roda Dua Rp60 Ribu, Roda Empat Rp500 Ribu SUBUH ZUHUR 04.44 12. 09 MAGRIB 18.12
ASAR 15.35 ISYA 19.26
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Habib Bahar Siap Hadapi Segala Konsekuensi BANDUNG (RP) – Habib Bahar bin Smith langsung ditahan Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan, Selasa malam (18/12). Dalam pemeriksaan, ď Ž Baca Habib Halaman 11
Akses Darat Terputus Akibat Banjir PANGKALANKERINCI (RP) – Banjir yang melanda Kabupaten Pelawan tidak hanya merendam
28 HALAMAN
Laporan JPG, Jakarta PEGAWAI Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak hanya untuk honorer. Peluang itu juga terbuka bagi kalangan profesional, diaspora, hingga mantan tenaga honorer. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018, tentang Manajemen PPPK.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menjelaskan, PPPK dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu, sesuaiÂ
permukiman warga, tapi juga mengakibatkan akses transportasi darat terputus. Tepatnya di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras. Genangan air dengan ketinggian bervariasi dari 30 hingga 60 cm juga merendam badan jalan
SYAFRUDDIN
kompetensi masing-masing. �Melalui kebijakan ini, para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke In-
Lintas Timur sepanjang 8 km. Tepatnya dari km 75 hingga km 83. Kondisi ini telah menyebabkan para pengguna jalan terpaksa harus mengurungkan niat melintasi jalan ď Ž Baca Roda Halaman 11
Diperlukan Pemimpin Kreatif dan Inovatif
ď Ž Baca Diperlukan Halaman 2
donesia dan berkesempatan membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki,â€? ungkapnya. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Tentu saja, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Syafruddin mengatakan, untuk mantan tenaga honorer tertentu akan diprioritaskan. Contohnya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan ď Ž Baca PPPK Halaman 11
M AMIN AMRAN/RIAU POS
BAWA KENDARAAN: Truk jasa penyeberangan membawa kendaraan roda empat melintasi jalan yang tergenang banjir di Km 83 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kamis siang (20/12/2018).
Dalami Surat Disposisi Menpora OTT Kemenpora
Aras Mulyadi Dilantik Jadi Rektor Unri JAKARTA (RP) - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir melantik dan mengambil sumpah jabatan Prof Dr Ir Aras Mulyadi MSc sebagai Rektor Universitas Riau (Unri) periode 2018-2022.
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 l LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
HUMAS KEMENRISTEK DIKTI FOR RIAU POS
LANTIK REKTOR: Menristek Dikti Mohamad Nasir melantik Aras Mulyadi sebagai Rektor Universitas Riau periode 2018-2022 di Jakarta, Kamis (20/12/2018).
JAKARTA (RP) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan pekerjaan rumah (PR) dalam penyidikan dugaan bagi-bagi fee dana hibah pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora. Itu lantaran, dari Rp3,4 miliar komitmen fee, baru Rp 718 juta dan Toyota Fortuner serta Samsung Galaxy Note 9 yang terungkap sejauh ini. Itu berarti lebih dari sekitar Rp2 miliar sisa komitmen fee yang belum jelas ď Ž Baca Dalami Halaman 11
HABIB BAHAR BIN SMITH
Empat Kegiatan Dicoret Kemendagri
REDAKTUR: EDWAR YAMAN ď Ž
PEKANBARU (RP) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan SK evaluasi APBD Riau tahun 2019, Kamis (20/12). Dalam SK evaluasi itu, ada beberapa catatan penting untuk pedoman bagi Pemprov Riau dalam melakukan harmonisasi. SK evaluasi itu sedang dijemput
Pemprov Riau ke pusat. “(SK evaluasi APBD, red) sudah. Hari ini (kemarin, red) sedang kami jemput. BPKAD, Pak Syahrial Abdi yang jemput. Hari ini kami terima,� kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Kamis (20/12). Secara rinci, Ahmad Hijazi
belum bisa menjelaskan apaapa yang menjadi catatan Kemendagri atas evaluasi APBD 2019 tersebut. Namun, dia mengakui bahwa ada beberapa catatan yang harus diharmonisasi. Tapi secara garis besar, kata Ahmad Hijazi, ada beberapa kegiatan yang menjadi catatan. Set-
idaknya, ada empat kegiatan dalam draf APBD 2019 yang dicoret Kemendagri. Alasannya, kegiatan tersebut bukan kewenangan Pemprov Riau. ‘’Pada intinya, ada beberapa yang menjadi kewenangan. Kalau tak salah, ada empat kegiatan. Jadi nanti disesuaikan,’’ katanya.
Tapi, Ahmad Hijazi tak menjelaskan apa-apa saja empat kegiatan tersebut. Catatan lain dalam SK evaluasi APBD tersebut, terkait dengan optimalisasi belanja. Pemprov Riau diminta oleh Kemendagri untuk lebih berhemat. ď Ž Baca Empat Halaman 2 TATA LETAK: MEGA ď Ž