Riau Pos
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l SENIN, 28 JANUARI 2019 l HALAMAN 12 l SENIN, 28 JANUARI 2019 l 22 JUMADIL AWAL 1440 H l 28 HALAMAN
Bawaslu Riau Klaim Masih Kondusif Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
ISSAK RAMDHANI/JPG
SURAT SUARA: Komisioner KPU Ilham Saputra (dua kiri) bersama Bawaslu dan Polri menunjukkan surat suara legislatif saat proses pencetakan, di Jakarta, belum lama ini. KPU resmi memproduksi surat suara sebanyak 939.879.651 untuk Pemilu 2019.
MASA kampanye Pemilu 2019 masih berlangsung. Sampai saat ini kondusivitas masih terjaga dengan baik. Bahkan sejak kampanye dimulai sampai saat ini belum banyak ditemukan kasus menonjol di Riau. Yang muncul hanya pelanggaran administratif seperti masalah alat peraga kampanye (APK). Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Riau Pos, Ahad (27/1). “Dinamikanya lebih tinggi. Namun pelanggaran atau tensi kampanye masih terkontrol dengan baik. Begitu juga dengan gesekan yang berpotensi menimbulkan konflik. Masih terjaga dengan baik,� ucap Rusidi. Ia mengungkapkan beberapa kasus serta dugaan pelanggaran yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Terbanyak adalah masalah APK, khususnya pada billboard berbayar. Tindak lanjut atas pelanggaran tersebut telah dilaksanakan pihaknya yakni dengan menurunkan paksa sejumlah APK yang terpasang pada billboard berbayar.
“Untuk dugaan politik uang sempat ditangani Bawaslu Pekanbaru. Jadi ada laporan dari masyarakat soal adanya dugaan politik uang. Setelah dilakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi, ternyata laporan tersebut tidak cukup bukti,� sebutnya. Dirinya mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan kepada Bawaslu. Bahkan ia meminta agar keaktifan masyarakat bisa ditingkatkan lagi. Dengan catatan, laporan yang diberikan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan tidak mengada-ada. Menurut dia, biasanya resistensi kampanye meningkat sebulan jelang masa tenang. Hal itu bisa terlihat pada saat Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 lalu. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya telah mengatur sejumlah langkah bersama beberapa instansi terkait, terutama penegak hukum Polri dan TNI. “Ya kami telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi berupa penguatan pengawasan. Kami juga meminta bantuan Polri serta TNI untuk bersama-sama menciptakan kondisi pemilu yang aman, damai dan tertib,� ujarnya.(das)
Relawan Pendukung Jokowi Siap Monitor Hoaks
Ribuan Alumni Perguruan Tinggi Dukung Prabowo-Sandi
JAKARTA (RP) - Pemuda Bravo 5 deklarasikan dukungan pemenangan untuk pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Deklarasi itu disampaikan Ketua Umum Pemuda Bravo 5 Ali Fanser Masambessy di hadapan ratusan simpatisannya di Gelanggang Olahraga Otista, Jakarta, Ahad (27/1). “Kami akan bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menyampaikan hasil kerja Pak Joko Widodo dan reputasi baik dari Bapak Ma’ruf Amin,� ujar Ali Fanser dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (27/1). Dia menyebut salah satu tugas Pemuda Bravo 5 meluruskan peredaran berita bohong atau hoaks untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Akan mengklarifikasi setiap berita bohong yang mencemarkan nama baik Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,� ucap dia.
JAKARTA (RP) - Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) memberikan dukungannya untuk paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Acara dihelat di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur, Sabtu (26/1). Pantauan JP G di lokasi menunjukkan, ribuan manusia berpakaian putih dengan logo burung garuda memenuhi seisi padepokan. Informasi yang didapat, sekitar tiga ribu peserta dari 110 Perguruan Tinggi hadir dalam deklarasi kali ini. Teriakan ganti presiden bergemuruh tiap kali moderator acara mengucapkan paslon Prabowo-Sandiaga. Suara takbir juga dikumandangkan para peserta. Selain itu, para elite nasional telah duduk manis mengikuti jalannya acara.
S
JPG
DEKLARASI: Pemuda Bravo 5 deklarasikan dukungan untuk pe menangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di kawasan Otista, Jakarta Timur, Ahad (27/1/2019).
Dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, pentingnya menghindari hoaks agar Pemilu 2019 berjalan tertib dan lancar. Serta tidak membedakan pilihan politiknya. “Memelihara suasana damai, persahabatan dan persaudaraan, dengan seluruh rakyat dan elemen bangsa tanpa membeda-
EL AMA ini kontruksi pemikiran orang pada umumnya mengatakan masa depan suatu bangsa atau daerah ditentukan oleh pemimpinnya. Namun setelah direnungi lebih dalam, ternyata ada kesalahan mendasar dalam memahami proses lahirnya seorang pemimpin atau legislator dalam menahkodai suatu bangsa atau daerah. Yang benar adalah masa depan suatu bangsa atau daerah bukan ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi mutlak ditentukan oleh rakyatnya. Menuju Pemilu 2019, mungkin kurang lima menit waktu yang diperlukan rakyat di bilik suara untuk menentukan pilihan siapa pemimpin yang diberi kepercayaan membangun bangsa dan daerahnya. Kalau rakyat memilih pemimpin yang benar dan amanah, otomatis bangsa dan daerahnya akan berkembang dangan baik menuju kemajuan. Sebaliknya kalau rakyat memilih pemimpin yang salah dan bermental “dagang sapi� otomatis juga bangsa dan daerahnya akan terabaikan. Ibarat sebuah bus antar kota yang penuh sesak penumpang, tentu tergantung sopirnya. Kalau sopirnya cerdas, cekatan
kan pilihan politik,� jelasnya. Deklarasi itu dihadiri sejumlah Dewan Pembina Bravo 5, Jenderal TNI (Purn) Fahrul Razi, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sumardi, Brigjen (Pol) Ashar Suryobroto dan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Ruhut Sitompul.(dan/jpg)
hingga hampir tidak ada ruang dan waktu bagi rakyat untuk memahami lebih dalam kerakter dan perilaku sang caleg. Apakah layak diberi amanah untuk mendesain masa depan bangsa dan daerah. Kondisi ketidakpahaman rakyat terhadap sosok pemimpin dan legislator yang akan dipilih pada Pemilu 2019 ini, sangat membahayakan bagi masa depan bangsa dan daerah. Jangan sampai rakyat memilih pemimpin dan legislatornya seperti “mendorong mobil mogok�. Penulis selalu saja mendengarkan kecenderungan rakyat merasa kapok alias
Provinsi 0,36 Persen, Kabupaten/Kota 0,16 Persen
Laporan JPG, Jakarta FOKUS pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dicanangkan pemerintah di 2019 benar-benar direalisasikan. Salah satu upaya yang diambil adalah mewajibkan daerah mengalokasikan anggaran pengembangan bagi aparatur pe-
merintahannya. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, selama ini pengembangan SDM memang sudah dialokasikan. Namun, tidak ada ketentuan terkait besaran minimalnya. Sehingga kerap kali alokasinya tidak banyak.
“Ini pertama kalinya kami mengatur,� ujarnya saat dikonfirmasi, Ahad (27/1). Mulai tahun ini, lanjutnya, pemerintah mengatur besarnya. Masing-masing 0,34 persen dari APBD untuk pemerintah provinsi dan 0,16 persen dari APBD untuk pemerintah kabupaten/kota. Angka tersebut merupakan batas minimal,
sehingga pemda bisa menambah sesuai kemampuan keuangannya. Syarif menambahkan, dari persentase, angka itu memang terkesan kecil. Namun dalam kalkulasinya, jumlah tersebut sebetulnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan ď Ž Baca APBD Halaman 11
SYARIFUDDIN
Kami mendesak Presiden untuk mencabut remisi Susrama. FIRMAN AGUS Ketua AJI Pekanbaru
Warga Ikut Bubuhkan Tanda Tangan di Spanduk JAA RIZKA PRADANA/JPG
DUKUNGAN: Suasana deklarasi dukungan APTSI untuk PrabowoSandiaga di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).
Beberapa di antaranya terlihat tokoh reformasi Amien Rais, putri Presiden pertama RI Rachmawati Soekarno Putri, Ibunda Sandiaga, Mien Uno, Ekonom Senior Rizal Ramli, bekas Menpora Adhyaksa Dault, serta Rocky Gerung.
Lalu ada pula jajaran tim sukses Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga seperti Haikal Hasan, Ichsanudin Noorsy, Ferry Mursyidan Baldan, Fuad Bawazier serta Habiburrokhman. (jaa/jpg)
MHD AKHWAN/RIAU POS
TANDA TANGAN: Jurnalis di Riau membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk keprihatinan dan meminta Presiden Joko Widodo mencabut kembali pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa saat aksi damai di kawasan Tugu Zapin, Pekanbaru, Ahad (27/1/2019).
jera para saat musim pemilu, apa masalahnya karena setelah terpilih sebagian besar pemimpin meninggalkan rakyat yang telah setia memilihnya. Kekhawatiran ini nampaknya masih akan terjadi pada pemilu 2019. Data dan fakta menunjukkan, masih banyak rakyat di kampung-kampung belum mengenal siapa caleg yang akan dipilih. Lebih memprihatinkan lagi karena ketidaktahuan rakyat terhadap caleg, bukan karena rakyat tidak peduli dengan pemilu, tetapi karena pada umumnya caleg tidak pernah muncul dihadapan rakyat. Sebaliknya yang muncul dan sibuk menemui rakyat bukan langsung caleg tetapi baleho, spanduk dan kartu nama yang ditenteng tim suksesnya. Memangnya rakyat mau milih tim sukses? Kata salah seorang pemilih dengan nada sinis saat ditemui di kampung-kampung ketika penulis turut serta andil dalam pendidikan politik untuk caleg DPR RI. Kemunculan alat peraga kampanye (APK ) memasang baleho super jumbo dan betebaran disimpan jalan ternyata hanya menjadi pajangan tetapi tidak merubah pilihan. Namun disisi lain mem-
bawa keberuntungan usaha percetakan serta berkah orderan pemasang baleho. Kendati ada kekecewaan rakyat masih menghargai setiap mendapat undangan. Hanya saja rata- rata setiap pertemuan seakan di depan pengadilan. Kenapa ? Rakyat menuntut permintaan sementara pemimpin terpilih jelang akhir jabatan tak pernah nongol. Celakanya tingkat pengenalan masyarakat terhadap figur calon pemimpin sangat terbatas. Maka yang terjadi adalah mencoblos calon pemimpin yang tidak dikenalnya. Ketika calon berhasil meraih jabatan rakyat ditinggalkan. Muncullah istilah rame- rame mendorong mobil mogok setelah mesin hidup ditinggal begitu saja. Sementara pemilih tidak lagi bisa berbuat apa- apa, karena tidak tahu menahu asal muasal apalagi alamat rumahnya, memilih ke TPS tetapi tidak mengenal yang dicoblosnya. Agar tidak berulang lagi peristuwa mendorong mobil mogok, maka masyarakat harus dikenalkan mencoblos calon pemimpin yang mengakar di daerahnya sehingga ibarat sopir jika ia melarikan diri warga cukup menunggu di depan pintu rumahnya.***
Muslimat Antihoaks, Fitnah, dan Ghibah
SUBUH ZUHUR ASAR 05.04 12. 27 15.50 MAGRIB ISYA 18.30 19.42 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
JAKARTA (RP) – Hujan di kawasan Senayan sejak Ahad dini hari (27/1) seakan tidak berarti. Ribuan perempuan berseragam hijau tetap kukuh melaksanakan hajatnya di stadion terbesar Indonesia, Gelora Bung Karno. Para ibu yang rata-rata sudah paruh baya dan berusia senja itu berkumpul memperingati 73 tahun lahirnya organisasi Muslimat NU. Sejak Sabtu (26/1), para jamaah dari penjuru Indonesia sudah tiba di kompleks GBK. Ada yang menggunakan pesawat. Lainnya
Perlu 4.200 Dosen Berstatus PPPK JAKARTA (RP) – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir telah mengajukan kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam permohonan yang diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan-RB) itu, disebutkan bahwa Kemenristekdikti perlu 4.200 orang untuk posisi dosen. “Nantinya ditempatkan di 36 perguruan tinggi negeri (PTN, red) baru di seluruh Indonesia,â€? ucap Nasir. ď Ž Baca Perlu Halaman 11
ď Ž TATA LETAK: ELWE
PEKANBARU (RP) – Aksi jurnalis menuntut Presiden Joko Widodo mencabut remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana otak pembunuh jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Group) AA Narendra Prabangsa pada 2009 silam, terus meluas. Kali ini puluhan jurnalis di Pekanbaru, Provinsi Riau menggelar aksi damai di Tugu Zapin, ď Ž Baca Warga Halaman 11
ď Ž REDAKTUR: EDWIR SULAIMAN
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
APBD Wajib Alokasikan Pengembangan SDM
Mendorong Mobil Mogok dan memahami segala kondisi jalan, tentu penumpangnya (rakyat) bisa menuju dan sampai ke kota bahagia. Sebaliknya kalau sopirnya tidak memahami seluk beluk jalan dan kondisi mobil, maka ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinannya mobil tetap melaju, namun tidak sampai kota sejahtera tetapi berbelok masuk jurang. Kedua, kemungkinan tetap melaju tetapi di tengah jalan mobil mogok. Akibatnya seluruh penumpang (rakyat) harus ikut mendorong mobil mogok. Dari titik inilah tulisan ini mulai menarik diikuti. Betapa tidak, setiap musim pemilu Indonesia selalu dilanda inflasi politisi. Suatu kondisi dimana secara kuantitas jumlah politisi jauh melebihi kuota yang dibutuhkan, sementara secara kualitas belum bisa diharapkan memenuhi ekpektasi rakyat. Dampak inflasi politisi yang kemudian menyerbu masuk pasar demokrasi menjadi caleg (calon anggota legislatif ) yang paling dirasakan, adalah rakyat (pemilih) mengalami kebingungan harus memilih yang mana diantara banyaknya pilihan. Terlebih kalau para caleg itu hanya muncul dadakan pada saat musim pemilu, se-
www.riaupos.co Riau Pos @riaupos @riaupos.co Riau Pos
ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN
ď Ž Baca Muslimat Halaman 11
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
ADEK BERRY/AFP
FOTO BERSAMA: Pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (kanan) foto bersama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan usai pengalungan medali final Indonesia Masters 2019 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (27/1/2019). Marcus/Kevin jadi juara setelah menang 21-17, 21-11.
Mau Borong Semua Gelar! Minions Juara Indonesia Masters 2019 JAKARTA (RP) – Dua pekan terakhir ini begitu melelahkan buat Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Tapi juga sangat indah. Dalam dua pekan, ganda putra terbaik dunia itu merebut
dua gelar secara beruntun. Yakni Malaysia Masters, Ahad lalu (20/1), serta yang terakhir Indonesia Masters, kemarin (27/1). Ini sekaligus gelar Indonesia Masters kedua beruntun pasangan berjuluk Minions tersebut. Dalam final di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin, Marcus/ Kevin mengalahkan senior mereka, ď Ž Baca Mau Halaman 11
ď Ž TATA LETAK:MEGA