1991-2019
Riau Pos
l SABTU, 2 februari 2019 l 27 jumadil awal 1440 h l 24 HALAMAN
l sabtu, 2 februari 2019 l Halaman 8
Bawaslu Siap Kawal Pemilih ODGJ Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
AFIAT ANANDA/RIAU POS
BERI PENGARAHAN: Anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa (kiri) saat memberikan pengarahan kepada peserta sosialisasi pengawasan partisipasi Pemilu 2019 yang diadakan Bawaslu Riau di Hotel Grand Elite, Pekanbaru, Jumat (1/2/2019).
Daftar Caleg Eks Koruptor Masih Bertambah JAKARTA (RP) - Ternyata caleg mantan terpidana kasus korupsi jumlahnya bukan ada 49 orang. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat aduan lagi adanya eks koruptor yang mencalonkan menjadi caleg. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan ketika nama 49 itu dirilis. Maka ada beberapa daerah di KPU Kabupaten/Kota yang memberitahukan masih adanya caleg mantan terpidana korupsi. “Jadi ada KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengatakan masih ada. Jadi berpotensi bertambah,� ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/2). Ilham mengaku sudah mendapatkan informasi dari koleganya Ketua KPU Arief Budiman, untuk menunggu lagi selama satu pekan. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan kembali eks narapidana kasus korupsi. “Ya sudah ita tunggu untuk seminggu ini,� katanya. KPU menginginkan semua caleg mantan terpidana korupsi diumumkan
semua. Sehingga tidak ada yang terlewat oleh KPU. Hal ini juga penting untuk menginformasikan ke publik. “Kita tunggu datanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, nanti disebut perlakuannya berbeda,� ungkapnya. Setelah rampung semua data-data mantan narapidana kasus korupsi. Maka lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman ini bakal mengumumkan kembali ke publik. “Nanti ita akan cek dengan datanya. Jadi akan kita umumkan lagi,� ujarnya. Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan ada 12 partai politik yang memiliki caleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi. Sementara sisanya empat partai, yakni PKB, NasDem, PPP dan PSI tidak memiliki caleg eks koruptor. Adapun total ada 49 caleg yang bertatus mantan terpidana kasus korupsi. Seperti DPRD Provinsi sebanyak 16 caleg, DPRD Kabupaten/ Kota sebanyak 24 caleg, dan DPD sebanyak sembilan caleg, dan caleg untuk DPR jumlahnya tidak ada.(jpg)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipasi Pemilu 2019, Jumat (1/2). Kegiatan yang diadakan di Hotel Grand Elite melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai tingkat rukun tetangga, rukun warga, pengurus rumah ibadah hingga komunitas. Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa. “Memang ada beberapa hal ingin kami sampaikan kepada stakeholder yang datang dalam kegiatan kali ini. Utamanya adalah sosialisasi Pemilu 2019. Di mana kami akan memberikan penerangan soal isu krusial yang berkaitan dengan pemilu,� sebut Neil disela kegiatan. Ia kemudian mencontohkan salah satu kasus yang saat ini sedang menjadi perdebatan masyarakat yaitu masalah pemilih
Febri Diansyah I Juru bicara KPK
selama ini sudah banyak pihak yang membuat analisis soal partai-partai dengan kader yang terlibat korupsi. Tak hanya itu, ditegaskannya pihaknya lebih baik fokus menangani perkara. “Kalau untuk penanganan perkara tentu fokus KPK adalah perbuatannya dan kasusnya. Jadi bukan dari mana dia berasal. Kalau mas-
yarakat kemudian lakukan analisis partai A lebih banyak dari B, itu silakan saja,� jelas Febri. Selain itu, dia menuturkan KPK juga sudah mengumumkan soal urutan kepatuhan pelaporan LHKPN dari tiap fraksi di DPR. Bahkan, kata dia pihaknya begitu menyoroti soal korupsi di sektor politik yang masih tinggi.
JAKARTA (RP) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mematangkan konsep untuk debat kedua Pilpres 2019. Salah satunya dengan penggunaan cuplikan video dan memperpanjang waktu di segmen itu, karena para capres akan mengomentarinya. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, nantinya dalam debat segmen empat akan ada sebuah cuplikan video pendek yang diputar oleh moderator. Selanjutnya para
capres akan mengkomentari video tersebut. Termasuk juga solusinya. “Nanti kita putar video pendek, lalu kami persilakan masing-masing menilai bagaimana solusinya,� ujar Arief saat dikonfirmasi, Jumat (1/2). Menurut Arief pada segmen empat itu juga waktunya lebih panjang dari segmen sebelumnya. Termasuk pada debat perdana. Sehingga KPU memberikan waktu cukup lama kepada capres untu menyampaikan visi misi, solusi serta gagasannya. “Itu segmen capres akan berdebat bebas tidak dibatasi waktu satu menit, dua menit. Nanti
satu segmen ditentukan 15 menit, nanti moderator yang mengatur keberimbangannya,� katanya. Adapun debat kedua pilpres akan digelar pada Ahad (17/2). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Usman Kansong mengatakan, di segmen
@riaupos
@riaupos.co
Riau Pos
Buni Yani mengunggah video Ahok yang saat itu masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika bertugas di Kepulauan Seribu. Dalam video tersebut Ahok berbicara mengenai surat Al-Maidah ayat 51 dan dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam.
7 Oktober 2016
Relawan Komunitas Ahok Djarot melaporkan Buni Yani atas postingaan video yang diunggahnya.
23 November 2016
Polisi melakukan pemeriksaan perdana terhadap Buni Yani dan menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam kasus itu.
Tak Bersalah, Buni Yani Bermuhabalah
13 Juni 2017
Buni Yani menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung.
3 Oktober 2017
Laporan JPG, Jakarta
Kejaksaan menuntut Buni Yani 2 tahun penjara.
TERDAKWA ujaran kebencian Buni Yani akhirnya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Penahanan ini setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohanan kasasi Buni. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, eksekusi yang dilakukan tidak memilki kepentingan apapun. Dia mengimbau kepada pihak-pihak yang mencoba untuk menyangkutkan eksekusi dengan isu lain, agar tidak melakukannya. Sebab, pihak kejaksaan tidak akan terpengaruh dengan hal itu. “Dalam hal ini kami murni
17 Oktober 2017
Buni Yani membacakan nota pembelaan atau pledoi.
14 November 2017
Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis 1 tahun 1 bulan penjara.
“Kondisi korupsi politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. DPR ada 69 orang, DPRD kemarin ada tambahan di Lampung Tengah, berarti ada 195 orang, kepala daerah juga cukup banyak,� tutur Febri. Sebelumnya, Gerindra meminta KPK mengumumkan partai politik yang kadernya paling banyak terlibat korupsi. Alasannya, agar masyarakat mengetahui mana parpol yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi. “Kami mendesak agar KPK juga turut mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2019 yang kadernya banyak terlibat dengan korupsi,� pungkas anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade dalam keterangan tertulis, Kamis (31/1).(jpg)
keempat dan kelima waktunya jauh lebih panjang dari sebelumnya. Bahkan waktunya juga lebih panjang dari segmen satu, dua dan tiga. “Nanti moderator yang mengontrol waktu debat itu. Apabila capres belum selesai dengan pemaparannya, maka bisa terus melanjutkan,� paparnya. Usman mengatakan, waktu di debat perdana segmen keempat dan kelima hanya berkisar tujuh menit. Namun kali ini untuk dua segmen itu ditambah bisa 15 sampai 20 menit. “Moderator nanti yang menontrol waktu itu. Jadi bukan mesin lagi,� kata Usman.(jpg)
22 November 2018
MA menolak kasasi yang diajukan Buni Yani.
1 Februari 2019
Buni Yani dieksekusi dan ditahan di Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat.
DITAHAN: Buni Yani ditahan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019).
60 Ribu Paspor JCH Sudah Beres JAKARTA (RP) – Di tengah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Kementerian Agama (Kemenag) juga mempersiapkan dokumen perjalanan jamaah. Di antaranya pengurusan paspor jamaah calon haji (JCH). Kepala Sub Direktorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag Nasrullah Jasam mengatakan 60 ribu lebih paspor JCH telah terbit. Nasrullah menuturkan JCH yang belum memiliki paspor diminta segera mengurusnya di kantor imigrasi setempat. ’’JCH bisa mengurus sendiri dan bisa juga kolektif melalu kantor Kemenag kabupaten/kota,’’ katanya, Jumat (1/2). Dia menuturkan proses pengurusan paspor terus bergerak. Pada 29 Januari lalu telah terbit 39 ribu paspor. Kemudian data terbaru saat ini sudah mencapai 60 ribu lebih paspor yang telah terbit. Nasrullah menjelaskan Kemenag memang belum melansir nama-nama JCH yang berhak melunasi BPIH tahun ini. Tetapi untuk pengurusan paspor, harus dipercepat dengan mengacu pada estimasi keberangkatan. Setiap JCH yang telah
l langganan & pengaduan (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Acungkan “Salam 2 Jari�
6 Oktober 2016
Capres Akan Mengomentari Cuplikan Video dari KPU Debat Kedua Pilpres 2019
Riau Pos
Buni Yani
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ia memastikan, Bawaslu siap mengawal hak pilih pasien ODGJ karena pemilih ODGJ sendiri merupakan masyarakat biasa yang memiliki hak sama tanpa ada diskriminasi. “Pemilih ODGJ bukan orang gila yang ada di jalan itu. Bukan! Bukan juga orang gila yang sudah hilang kesadarannya,� tegas Neil. Lebih jauh diterangkan dia, nantinya pemilih ODGJ yang berada di RSJ ditentukan oleh dokter yang menangani pasien. Sehingga bisa dipastikan, seluruh yang memilih memiliki kesadaran. “Ya mereka yang sudah masuk tahap penyembuhan misalkan. Artinya tidak kehilangan kesadaran. Kan ada yang sedang depresi, stres misalkan. Mereka sadar namun masih dalam tekanan psikis. Seperti itulah kurang lebih,� sebutnya.(das)
Kalau untuk penanganan perkara tentu fokus KPK adalah perbuatannya dan kasusnya.
www.riaupos.co
Kasus
KPK Tolak Umumkan Parpol yang Kadernya Paling Banyak Korupsi JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai permintaan Gerindra terkait pengumuman partai dengan kader terbanyak yang diciduk karena korupsi. Lembaga Antirasuah itu berkilah, selama ini pengumuman tersangka sudah dilakukan secara terbuka. “Saya kira begini, kalau pengumuman tersangka di KPK itu sudah dilakukan secara terbuka. Bahkan kompilasinya juga ada di laporan tahunan KPK dan kami sampaikan juga ke DPR,� ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (1/2). Mantan aktivis ICW ini enggan menanggapi permintaan untuk mengumumkan partai dengan kader terbanyak terlibat korupsi. Sebab,
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
Noto Susanto SIP dan Drs Jo ni Suhaidi. Sedangkan lima sisanya adalah Khery Sudeska SP, Yasrif Yakub Tambusai SH MH, Dr Saut Maruli Tua Manik SHI MH CLA, Dr Ir H T Edy Sabli MSi dan Alnofrizal SE MIkom. Ketua KPU Riau Nurhamin mengapresiasi hasil pengumuman yang telah diterbitkan KPU RI. Bahkan dirinya menyebut komposisi komisioner yang akan menjabat lebih kuat. Apa yang ia sebutkan bukan tanpa alasan. “Pertama, saya ingin men-
yampaikan permohonan maaf bilamana selama saya menjabat dan memimpin ada ke kurangan,â€? sebut Nurhamin. Selanjutnya, Nurhamin merincikan penilaian dirinya aÂt as kemampuan masingmaÂsing komisioner terpilih. Dimulai dari Ilham Yasir, yang merupakan pejabat petahana yang disebut-sebut Nurhamin sebagai sosok yang paling memahami seluruh aturan dan seluk-beluk pemilihan. “Saya kenal baik dengan
 Â?  Â? Â?  Â? Â? Â? Â?  Â
ď Ž Baca Nurhamin Halaman 7
 € ‚ƒ
SERAHKAN BUKU: GM Opreasional Riau Pos, HM Nazir Fahmi menyerahkan buku Seperempat Abad Riau Pos kepada Co Founder OK Oce Indonesia Indra Uno yang didampingi rombongan saat berkunjung ke Riau Pos, Jumat (1/2/2019).
Lagi, Indonesia Barokah Masuk lewat Dumai DUMAI (RP) - Dumai jadi sasaran penyebaran tabloid Indonesia Barokah. Pasalnya tabloid yang diduga menyudutkan salah satu pasangan calon presiden dan cawapres itu masuk lagi ke Dumai. Ada 31 paket amplop tabloid Indonesia Barokah yang tiba di Kantor Pos Dumai, Jumat (1/2). Paket itu sampai pada pukul 11.00 WIB. Tabloid itu dikemas dalam satu karung goni. Ditujukan untuk Dumai satu paket. Untuk Kabupaten Bengkalis 15 paket, dan Kecamatan Rupat sebanyak 15 paket. Ini menjadi paket ketiga tabloid Indonesia Barokah masuk lewat Dumai untuk disebarkan ke beberapa daerah yang berdekatan dengan Kota Dumai.
DEFIZAL/RIAU POS
ď Ž Baca 60 Ribu Halaman 7
Subuh Zuhur ASAR 05.05 12. 28 15.50 Magrib ISYA 18.31 19.42 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
ď Ž REDAKTUR: denni andrian
ď Ž tata letak: wan’s
ď Ž redaktur: edwar yaman
Indra Uno Kenalkan Ok Oce ke Riau Pos PEKANBARU (RP) - Co Founder One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Ok Oce) Indra Uno berkunjung ke Riau Pos, Jumat (1/2) sore. Dalam kesempatan itu, Indra tidak datang sendirian. Bersama dirinya hadir beberapa orang tim Ok Oce serta Koordinator Wilayah Ok Oce Provinsi Riau Muhammad Aulia. Rombongan Indra disambut GM Operasional
Riau Pos M Nazir Fahmi beserta beberapa orang manajer. Di awal perbincangan, Nazir sempat menceritakan bagaimana Riau Pos tumbuh dan tetap menjadi market leader media di Riau sampai saat ini. Sejak awal lahir pada tahun 1991, Riau Pos telah melewati berbagai pasang surut, berjuang untuk tetap menyajikan berita yang aktual, terpercaya dan
lebih dalam. “Di tengah arus informasi yang begitu kuat saat ini di media sosial, Riau Pos hadir memberikan informasi yang lebih akurat. Bahkan Riau Pos dalam menyajikan berita itu melalui proses penyaringan yang begitu ketat,� ucapnya. Selain akurasi berita, Nazir juga
ď Ž Baca Lagi Halaman 7
ď Ž Baca Indra Halaman 7
Agen Perjalanan Tak Berani Jual Paket JAKARTA (RP) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengevaluasi bagasi berbayar yang dilakukan PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi Airlines. Ada beberapa temuan yang bernada negatif. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti menuturkan, bahwa pihaknya telah mengevaluasi penerapan bagasi berbayar. �Langkah tersebut kami lakukan setelah mendapatkan
masukan dari Komisi V atau Komisi Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada rapat kerja, Selasa 29 Januari 2019 yang lalu,� tutur Polana, Jumat (1/2). Beberapa hal yang ditemukan Kemenhub adalah masih banyaknya pengguna jasa angkutan udara yang belum memahami tata cara pembelian bagasi melalui prepaid atau prabayar. Sehingga penumpang banyak membeli di check in counter
ď Ž Baca Acungkan Halaman 7
MIFTAHULHAYAT/JPG
Nurhamin Sebut Komposisi Terbaru Lebih Kuat PEKANBARU (RP) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan nama komisioner terpilih untuk menjabat periode 2019-2024. Adapun nama yang diumumkan diurut berdasarkan ranking. Lima besar teratas akan menjalani pelantikan, sedangkan lima orang sisanya merupakan pengganti antar waktu (PAW), bilamana ada kekosongan dari salah satu kursi. Adapun lima nama yang akan menjabat adalah Ilham M Yasir SH LLM, Firdaus SH, Abdul Rahman SE, Nugroho
penegak hukum. Kami tidak terafiliasi ke mana pun,â€? ujar Mukri. Pihak Buni Yani, kata Mukri, sempat mempermasalahkan isi putusan yang tidak secara jelas menyebutkan penahanan. Namun, semua itu menjadi oto matis jika kasasi ditolak. Maka keputusan akan kembali ke puÂtusan sebelumnya. “Kemudian mengajukan ka sasi yang kemudian kasasiÂnya pun ditolak sehingga ketika kasasi ditolak maka kembali ke putusan pengadilan di bawahnya. Nah, dari pelaksanaan putusan itu tadi baru saja kami laksanakan eksekusi. Kami meÂÂlÂaÂkukan eksekusi dengan terlebih dahulu melakukan pe meriksaan administrasi,â€? ucap Mukri. Sementara Buni mengaku pasrah dan hanya bisa berserah diri. “Saya hanya berserah diri pada Allah,â€? kata Buni di Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat,
dengan harga Excess Baggage Ticket (EBT) yang jauh lebih tinggi. Hal itu menimbulkan keluhan dari para penumpang. Menurut Polana, tarif bagasi berÂbayar belum disosialisasikan dengan baik. Sehingga masyarakat belum mengetahui besaran harganya. Kemudian pembelian bagasi berbayar prepaid melalui website PT Lion Mentari Airlines masih terdapat beberapa kekurangan tampilan pada sistem.
â€?Poin selanjutnya adalah agar setiap keluhan penumpang terkait bagasi berbayar dapat ditindaklanjuti secara proporsional dengan menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan,â€? ungkapnya. Manajemen Lion Air dan Wings Air juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi. Sosialisasi diharapkan melalui infografis mengenai daftar ď Ž Baca Agen Halaman 7 ď Ž tata letak:MEGA