1991-2019
Riau Pos
l SELASA, 30 APRIL 2019 l HALAMAN 12
Meninggal, KPPS Disantuni Rp36 Juta Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengeluarkan instruksi perihal pemberian santunan terhadap petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang mendapat musibah. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada KPU tingkat provinsi se-Indonesia agar segera dilaksanakan. Ada 4 kategori petugas yang berhak mendapatkan santunan sesuai dengan instruksi tersebut. Pertama adalah petugas yang men-
inggal saat melaksanakan tugas. “Untuk kategori pertama itu berhak mendapatkan santunan sebesar Rp36 juta. Selanjutnya kategori kedua adalah petugas yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan cacat permanen. Itu santunannya sebesar Rp30 juta. Selanjutnya adalah petugas yang mengalami kecelakaan dengan luka berat, itu diberi santunan sebesar Rp16 juta. Sedangkan untuk yang luka sedang akan mendapatkan santunan sebesar Rp16 juta,� ujar Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat
dan SDM Nugroho Noto Susanto, Senin (29/4). Sementara untuk petugas yang pingsan, sakit dirawat hingga stroke, KPU Riau sendiri belum mendapat instruksi lebih lanjut. Apakah tetap akan diberikan santunan atau tidak, pihaknya masih menunggu jawaban dari KPU RI. Sementara ini santunan yang akan diberikan baru kepada petugas yang masuk kedalam 4 kategori diatas. Saat ditanya kapan santunan tersebut akan diberikan, Nugroho memastikan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Karena sampai saat ini prosesnyapun masih dilakukan pihak pusat. “Yang pasti dalam waktu dekat. Kami juga sangat ingin cepat. Karena inikan sifatnya musibah. Kalau bisa tentu secepatnya. Soal yang sakit demam, masuk angin bahkan stroke itu tidak dimasukan. Kami belum peroleh instruksi lebih lanjut, sementara yang pasti adalah 4 kategori tadi,� tambahnya. Diketahui sebelumnya, sebanyak 8 orang petugas Pemilu di Provinsi Riau meninggal dunia. Sedangkan untuk petugas yang sakit terdata sebanyak 40
orang. Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat Nugroho Noto Susanto, sebelumnya mengatakan pertambahan jumlah tersebut sesuai data yang dihimpun pihaknya Jumat (26/4). “Update terakhir itu Jumat (26/4) siang, ada sebanyak 8 orang petugas yang meninggal dunia dan 40 orang jatuh sakit. Jenis penyakitnya beragam. Memang utamanya adalah kelelahan. Ada yang pingsan ketika memimpin rekapitulasi, ada yang stroke, ada yang kecelakaan sepulang dari tempat rekapitulasi,� sebut Nugroho.
Diakui dia, saat ini beberapa kabupaten/kota sudah mensiagakan petugas medis di lokasi rekapitulasi. Namun belum secara menyeluruh. Pihaknya berharap pemerintah daerah turut mengirimkan petugas ke daerah yang belum disiagakan petugas. Kepada daerah yang sudah ada petugas medis, dirinya berharap agar panitia penyelenggara bisa mengecek kondisi kesehatan secara turun. Hal itu penting guna mengetahui kondisi kesehatan secara pasti. Bila merasa tidak enak badan, langsung istirahat.(nda)
Ratusan Mahasiswa Demo KPU
MHD AKHWAN/RIAU POS
BAKAR: Mahasiswa dari BEM Universitas Riau menggelar aksi demonstrasi dengan membakar replika kotak suara sebagai bentuk protes di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau di Pekanbaru, Senin (29/4/2019).
Hari Ini, Inhil Pleno Rekapitulasi PEKANBARU (RP) - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Provinsi Riau masih melaksanakan rekapitulasi. Saat ini, progresnya sudah mencapai 70 persen. Diperkirakan sebelum 4 Mei 2019, proses rekapitulasi tingkat kecamatan sudah mencapai 100 persen. Hal itu disampaikan Ketua KPU Riau Ilham M Yasir kepada Riau Pos, Senin (29/4). Dari penjelasan Ilham, beberapa kecamatan yang belum menyelesaikan pleno merupakan kecamatan dengan jumlah TPS gemuk. “Seperti di Mandau, Pinggir termasuk beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru. Yang jumlah TPS-nya gemuk itu memang lama,� sebut Ilham. Lebih jauh disampaikan dia, proses penghitungan di tingkat kecamatan untuk Pemilu 2019 ini berbeda pada Pemilu 2014 lalu. Di mana saat ini seluruh suara yang sudah dihitung dari TPS langsung di bawa ke keca-
matan. Tidak melalui kelurahan/desa. Beda pada pemilu sebelumnya, di mana proses di kecamatan hanya berupa rekapitulasi dari kelurahan. “Kalau progresnya saat ini mungkin sudah 70 persen. Bahkan ada 1 kabupaten yang sudah menjadwalkan pleno. Yakni Kabupaten Inhil. Jadwal yang sudah diajukan ke kami itu mereka pleno kabupaten besok (hari ini, red),� sebut Ilham. Sementara itu, di Kota Pekanbaru sendiri baru ada 7 kecamatan yang selesai pleno. Yakni Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail dan Kecamatan Senapelan. Selebihnya proses pleno masih sedang berlangsung. Ada yang masih menyelesaikan tingkat DPRD Provinsi ada juga yang sudah masuk ke penghitungan DPRD tingkat kota.(nda)
Bawaslu Soroti Jam Kerja Petugas TPS JAKARTA (RP) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memiliki sejumlah opsi agar pesta demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik dibandingkan Pemilu serentak 2019. Bawaslu memikirkan opsi itu setelah melihat banyak petugas lapangan yang meninggal dan sakit selama Pemilu 2019. “Ada (opsi), tetapi tidak bisa disampaikan sekarang (secara menyeluruh),� kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Menurut dia, opsi memperbaiki Pemilu 2019 yang dimiliki Bawaslu, menyoroti persoalan teknis di lapangan. Terutama soal kesediaan surat suara sebelum hari pencoblosan. “Lebih ke teknis, ya. Seperti mau di buka TPS, tetapi surat suaranya kurang,�
ungkap dia. Selain itu, ujar dia, opsi memperbaiki Pemilu berkaitan dengan urusan perekrutan petugas di lapangan. Ke depan, petugas lapangan wajib sehat secara fisik untuk bekerja selama Pemilu. “Ya, pastinya kita belajar dari yang ada sekarang,� ucap dia. Tidak hanya itu, kata dia, negara perlu memikirkan tentang waktu kerja bagi petugas di lapangan selama proses Pemilu 2019. Bawaslu menekankan tentang jam kerja seseorang petugas, tidak boleh melampaui kemampuan fisiknya. “Maksudnya supaya bisa di backup yang lain (jika ada petugas yang bekerja melampaui kemampuan fisik),� tuturnya.(mg10/jpnn)
PEKANBARU (RP) - Ratusan mahasiswa yang tergabung kedalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau mendatangi kantor KPU Riau, Jalan Gajah Mada, Senin (29/4). Ada banyak persoalan yang disampaikan para mahasiswa di sana. Utamanya adalah persoalan Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan. Banyak dari kalangan mahasiswa mengaku tidak dapat pemilih. Padahal sebelumnya sudah mengurus formulir A5 sebagai syarat untuk pindah memilih. Mensospol BEM Unri M Hafiz Ona Hadi Putra menuturkan, banyak mahasiswa yang dirugikan karena kehilangan hak pilih. Padahal jauh-jauh hari pihaknya sudah berupaya agar bisa memilih dengan mengurus formulir A5. “Yang ngurus bersama BEM itu saja sekitar 800 mahasiswa. Tapi pada saat pemilihan 17 April 2019 lalu banyak yang melapor tidak bisa memilih. Karena surat suara habis. Petugas di TPS justru menyarankan kami untuk keliling sendiri cari TPS yang masih ada surat suara,� sebutnya. Setelah dicari TPS lain ternyata kondisinya sama.
Surat suara habis. Hingga akhirnya para mahasiswa golput. Soal pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL), pihaknya baru mengetahui setelah mengklarifikasi langsung KPU Kota Pekanbaru. Di mana pemilih yang dapat diakomodir dalam PSU maupun PSL adalah mereka yang sudah terdaftar dalam daftar hadir atau C7. Namun sayangnya banyak dari kalangan mahasiswa yang tidak masuk. “Karena di awal kami disarankan keliling sendiri cari TPS. Karena nyari-nyari sampai siang waktu habis sampai jam 13.00 WIB. Akhirnya tidak bisa terdaftar dalam C7. Harusnya kan diakomodir saja dulu dan didaftarkan ke dalam daftar hadir. Ini enggak. Kami tentu enggak mau kehilangan hak suara,� tegasnya. Selain menuntut solusi karena sudah kehilangan hak suara, pihaknya juga meminta KPU agar segera menjelaskan segala macam persoalan yang terjadi pascapelaksanaan pemilihan. Mulai dari kesalahan input pada sistem hitung (situng) KPU, formulir C1 yang berbeda hingga isu keberpihakan
KPU terhadap salah satu kontestan. BEM Unri merasa segala bentuk persoalan itu harus dibuka secara transparan dan dijelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kegaduhan akibat isu liar yang kini tengah beredar di kalangan masyarakat. Menjawab permintaan mahasiswa itu, Ketua KPU Riau Ilham M Yasir menjelaskan, pemilih yang sudah terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) itu wajib diakomodir oleh KPU. Jika pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 ada yang tidak terakomodir karena surat suara habis, maka bisa diakomodir pada PSU maupun PSL. Dengan catatan sudah terdaftar ke dalam formulir C7 atau daftar hadir. Sedangkan untuk pemllih yang menggunakan KTP elektronik atau daftar pemilih khusus (DPK) bisa diakomodir dengan syarat surat suara masih ada. “Jumlah surat suara itu kan berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen. Artinya kalau sudah habis, maka pemilih DPK bisa bergeser ke TPS lain yang surat suaranya masih ada. Berbeda dengan DPT maupun DPTb. Kalau
surat suara habis atau tidak terakomodir pada hari itu bisa ikut ke PSU maupun PSL yang dilaksanakan 10 hari setelah Pemilu,� jelasnya. Soal mahasiswa yang menuntut adanya solusi karena tidak bisa memilih, Ilham mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena untuk menggelar suatu pemilihan itu harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Jika digelar sendiri tanpa ada satupun aturan yang membenarkan, maka dirinya bersama komisioner lain bisa dipidana. Kecuali ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibuat setelah adanya gugatan. Sedangkan untuk kesalahan input, Ilham mengakui bahwa itu memang terjadi. “Memang ada. Tapi perlu kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa situng tidak mempengaruhi hasil akhir penghitungan. Karena semua proses tetap dilakukan secara manual dan berjenjang,� tambahnya. Meski begitu, Ilham berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan mahasiswa ke KPU RI. Setelah adanya kesepakatan itu, mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan teratur.(nda)
PPK Keluhkan Sistem Sering Error PEKANBARU (RP) - Pemilihan serentak presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPD telah berlangsung pada 17 April 2019 lalu. Namun, hasil pleno dari setiap kecamatan masih belum kunjung siap hingga kemarin, Senin (29/4). Seperti di Kecamatan Sail, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sail Zulkifli mengatakan, saat ini pihaknya masih menginput data dari DPRD Provinsi. “Kecamatan Sail menangani tiga PPS di antaranya Sukamulya, Sukamaju dan Cintaraja. Sementara untuk keseluruhan TPS terdapat 63 titik,� jelasnya. Menurutnya, sebenarnya kalau sistem tidak sering error, dari kemarin sudah bisa diselesaikan penghitungannya. “Ini tugas negara dan tanggung jawab. Jadi, kami akan menyelesaikannya. Kalau belum selesai terpaksa kami janjikan besok lagi,� ungkapnya. Sementara itu, Camat Sail Fiora Helmi menambahkan, selaku pihak kecamatan kewajiban jajaranya menyelesaikan proses pemilu ini, mulai kotak masuk sampai kotak pemilihan, pleno dan
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l SELASA, 30 APRIL 2019 l 24 SYAKBAN 1440 H l 28 HALAMAN
www.riaupos.co
@riaupos
@riaupos.co
Riau Pos
KPK Tetapkan 3 Tersangka Alih Fungsi Lahan Lanjutan Kasus Annas Maamun
Laporan M FATHRA, Jakarta KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru dari pengem-
bangan kasus alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Ini merupakan lanjutan dari rasuah yang telah menyeret mantan
Gubernur Riau Annas Maamun. Dalam kasus baru ini, lembaga antirasuah itu menetapkan tiga pihak sebagai tersangka, satunya adalah korporasi. Ketiga tersangka
itu dijerat dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan. “Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup,
KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka,� ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di Ge-
dung Merah Putih. Ketiga tersangka itu yakni sebuah korporasi, PT Palma Satu, Suheri Terta (SRT) ď Ž Baca KPK Halaman 11
CHRISTIAN ERIKSEN
DALEY BLIND
Tottenham v Ajax
REUNI DE TOEKOMST
LONDON (RP) – Empat pemain Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, dan Davinson Sanchez tahu luar dalam soal Ajax, lawan mereka di semifinal Liga Champions musim ini. Raksasa Eredivisie tersebut adalah klub batu lompatan karir empat pemain Spurs itu. ď Ž Baca Reuni Halaman 11
MIFTAHUL HAYAT/JPG
Ruang Kerja Mendag Digeledah JAKARTA (RP) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri asal usul uang gratifikasi yang diduga diterima anggota Komisi VI DPR (nonaktif) Bowo Sidik Pangarso. Senin (29/4), penyidik menggeledah
ruang kerja Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan sejumlah ruang lain di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Berdasar pantauan Jawa Pos (JPG), penggeledahan dilakukan sejak
pagi hingga petang. Tim penindakan KPK yang berjumlah lebih dari lima orang itu keluar dari kompleks gedung utama Kemendag ď Ž Baca Ruang Halaman 11
BAWA KOPER: Petugas KPK berjalan keluar sambil membawa koper usai melakukan penggeledahan di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus korupsi yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
Honor Pemilu Kecil,
Ratusan Polisi Unjuk Rasa TERNATE (RP) - Ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, berunjuk rasa di halaman Mapolres Halsel, Senin (29/4). Mereka memprotes kecilnya honor untuk pengamanan Pemilu 2019. Padahal, tahapan pemilu molor dari jadwal semula.
*3/MIRSHAL/RIAU POS
INPUT: Para petugas PPK Sail sedang menginput data pemilihan secara serentak di Kantor Camat Sail, Senin (29/4/2019).
sampai akhirnya ke KPU Kota. “Di zaman digital memang ada simpang siur susah di akses. Kiranya patut mengapresiasi terlebih dahulu kepada KPU yang telah menyajikan informasi KPU menggunakan pendekatan elektronik. Ketika sulit diakses mungkin belum maksimal. Jika kiranya kejadian seperti ini, maka nantinya saat evaluasi, sistem harus di-update,� ucapnya. Sementara untuk Kecamatan di Rumbai, sudah selesai sejak Ahad (28/4).
Wilayah Rumbai, menurut Ketua PPK Rumbai Alfaradi, yang diwakili Divisi Hukum PPK Rumbai Triandi Bimankalid menjelaskan, pihaknya menangani 9 PPS, antara lain Rumbai Bukit, Umban Sari, Sri Meranti, Muara Fajar Timur, Muara Fajar Barat, Palas, Maharani, Agrowisata, dan Rantau Panjang. Untuk TPS terdapat 186 TPS. Lebih lanjut, kendalanya harus dipaparkan satu persaatu. Dari 186 TPS dikali lima kotak ada 900 kotak yang harus dibuka satu per satu.
“Jika data tersebut tidak sesuai dengan yang dipegang saksi dan Panwas itu yang harus dicari kebenarannya. Alternatif kami dari penyelenggara pemilu baik dari PPK mau pun PPS, kami membuat dua panel atau dua ruangan dengan tetap menghadirkan saksi, pengawas dan lainnya. Hal itu agar lebih cepat,� ucapnya. Kemudian, katanya, untuk input, jika sudah disetujui oleh rapat pleno dan saksi yang berkepentingan serta pengawas, tinggal di input. (*3)
ď Ž Baca Honor Halaman 11 HUMAS PEMPROV FOR RIAU POS
RAKOR: Gubri Drs H Syamsuar MSi mengikuti rakor upaya percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau perbatasan wilayah Provinsi Riau di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin (29/4/2019).
Kawasan Pesisir, Pulau, dan Laut Jadi Perhatian Gubri PEKANBARU (RP) - Kawasan pesisir, laut dan pulau di kawasan Provinsi Riau saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Beragam permasalahan terjadi akibat alam di wilayah pesisir dan pulau di
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
ď Ž TATA LETAK: WAN’S
Bumi Lancang Kuning. Keseriusan ini ditunjukkan Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) ď Ž Baca Kawasan Halaman 11
Tarrant-Felix-Owns TUDUHAN untuk Brenton Tarrant berubah. Semula hanya dituduh melakuOleh kan pembunuhan. DAHLAN Kini tuduhannya ISKAN baru: ‘melakukan 50 pembunuhan dan 29 percobaan pembunuhan’. Perkembangan baru persidangan pengadilan Jumat lalu itu tentu jauh dari
BAPENDA PEKANBARU FOR RIAU POS
CEK TEMPAT USAHA: Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin (kiri) bersama tim saat mengecek keadaan tempat usaha salah satu wajib pajak ketika didatangi SDT, beberapa waktu lalu.
Bapenda Pekanbaru Gencarkan Inovasi dan SDT Untuk Capai Target Penerimaan Pajak Daerah
ď Ž Baca Tarrant Halaman 11
SUBUH ZUHUR ASAR 04.48 12.12 15.31 MAGRIB ISYA 18.17 19.27
ď Ž REDAKTUR: EDWIR SULAIMAN
Riau Pos
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
ď Ž REDAKTUR: DENNI ANDRIAN
PEKANBARU (RP) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru langsung tancap gas menerapkan berbagai jurus guna mencapai target penerimaan pajak daerah sekitar Rp800 miliar di 2019. Kini, yang gencar dilakukan menerapkan ď Ž Baca Bapenda Halaman 2
Generasi Muda Harus Dikenalkan Lagi Kebudayaan Melayu Dialog Bersama Budayawan Negara Serumpun PEKANBARU (RP) - Berupaya menjadikan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu, Pemprov Riau bersama Yayasan Sagang menggelar dialog kebudayaan. DATUK ZAINAL Kegiatan diikuti budayawan KLING Melayu dari Asia Tenggara di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (29/4).
Tema yang diusung Menimbang Posisi Kebudayaan Melayu dalam Kemajuan Riau ke Depan, Meneroka (jelajahi) Riau tahun 2045. Tokoh yang hadir adalah Ass Prof Dr Phaosan Jahwae dari Universitas Fatoni Thailand, Prof Dr Datuk Zainal Kling dari Malay Rulers Chair UITM Malaysia, dan Dr Azhar Ibrahim dari Malay Studies Universitas Nasional Singapura. ď Ž Baca Generasi Halaman 2 ď Ž TATA LETAK: MEGA