RiauPos Edisi Senin 27 Mei 2019

Page 1

Riau Pos

BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA

l SENIN, 27 MEI 2019 l HALAMAN 12

KPU Riau Belum Dapat Salinan Gugatan Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menutup masa gugatan sengketa hasil Pemilu 2019. Untuk Provinsi Riau, diketahui ada tujuh gugatan yang dilayangkan partai politik ke MK. Ber-

dasarkan daftar situs resmi KPU RI, ketujuh parpol tersebut adalah Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKB dan Partai Garuda. Meski begitu sampai saat ini KPU Riau sendiri belum mendapatkan salinan

gugatan dari KPU RI. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hukum Firdaus kepada Riau Pos, Ahad (26/5). Kata dia, KPU Riau sendiri masih menunggu salinan gugatan tersebut. Pasalnya, hingga kini MK masih memberikan masa perbaikan berkas gugatan

selama sepekan untuk melengkapi.”Iya kan masih masa perbaikan berkas. Kalau ada yang kurang dalam laporan gugatan, parpol silakan lengkapi. Itu dari MK,” ujarnya. Ia menyatakan belum mengetahui detail daerah mana saja yang digugat oleh

parpol. Begitu juga dengan materi gugatan secara terperinci. Hanya saja, dari informasi yang ia dapat gugatan yang dilayangkan parpol rata-rata masih seputar dugaan penggelembungan suara pada saat pleno KPU. Ia menyebut bahwa pada

saat bersidang di MK, yang akan menghadapi adalah KPU RI bersama tim hukum. “Bila diperlukan nanti, kami akan dipanggil. Rata-rata kan persoalan selisih suara pada proses pleno rekapitulasi suara. Nanti lebih lengkapnya setelah proses perbaian

l SENIN, 27 MEI 2019 l 22 RAMADAN 1440 H l 28 HALAMAN

www.riaupos.co Riau Pos @riaupos @riaupos.co Riau Pos

l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

kami mungkin sudah terima salinannya,” tambahnya. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat Riau agar tetap menjaga kondusifitas hingga seluruh proses dan tahapan yang sedang berjalan. Apalagi saat ini tengah menghadapi bulan suci Ramadan.(das) Laporan JPG, Jakarta

NasDem Catat Kenaikan Suara Tertinggi Pileg 2019 JAKARTA (RP) - Meski bukan peraih suara terbanyak, sesungguhnya Partai NasDem merupakan pemenang Pemilu Legislatif 17 April 2019. Alasannya, Partai NasDem mencatat kenaikan perolehan suara dan kursi DPR RI paling tinggi pada pileg ini. Hal ini disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik, Willy Aditya menanggapi penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pemilu serentak 2019. Dari sembilan partai politik yang dinyatakan lolos parliamentary threshold 4 persen, Partai NasDem mencatat kenaikan suara tertinggi menjadi 9,05 persen. Sebelumnya pada Pileg 2014 mencatat perolehan suara sebesar 6,72 persen. Berarti ada kenaikan 2,33 persen. ‘’Ini merupakan kenaikan terbesar dibanding perolehan suara delapan parpol lain yang lolos parliamentary threshold,’’ kata Willy. PDIP dan Partai Gerindra yang semula diprediksi akan mencatat kenaikan suara signifikan akibat adanya efek ekor jas (coattail effect) dari pencalonan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, tidak menjadi kenyataan. PDIP mencatat kenaikan 0,38 persen menjadi 19,33 persen pada Pileg 2019 dibandingkan dengan hasil Pileg 2014 sebesar 18,95 persen . Sedangkan Gerindra mencatat kenaikan sebesar 0,76 persen pada Pileg 2019 menjadi 12,57 persen dibanding hasil Pileg 2014 sebesar 11,81 persen. Pada konversi perolehan suara menjadi kursi DPR RI, kata Willy, Partai NasDem mencatat penambahan kursi DPR RI terbanyak sebesar 23 kursi sehingga menjadi 59 kursi dibanding hasil Pileg 2014 yang menempatkan 36 kader NasDem di DPR RI. Sedangkan PDIP sebagai pengoleksi suara dan kursi terbanyak hasil Pileg 2019, mencatat penambahan sebanyak 19 kursi menjadi 128 kursi pada Pileg 2019 dari sebelumnya 109 pada Pileg 2014. Sementara Gerindra mencatat penambahan kursi DPR RI sebanyak 5 kursi dari 73 kursi DPR RI hasil Pileg 2014 menjadi 78 kursi hasil Pileg 2019. Sebaliknya Golkar mencatat penurunan enam kursi DPR RI dari 91 kursi pada 2014 menjadi 85 kursi pada Pileg 2019. ‘’Walau semua ini masih sementara, tetapi kira-kira komposisi parlemen hasil Pemilu 2019 seperti itu,’’ tambah Willy.(jpg)

PKB Ajukan 28 Gugatan ke Mahkamah Konstitusi JAKARTA (RP) - Sejumlah partai politik telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun telah mendaftarkan sebanyak 28 gugatan ke MK, beberapa hari lalu. Wakil Sekjend DPP PKB Nihayatul Wafiroh mengatakan, gugatan itu tidak terkait dengan pemilihan presiden (pilpres), melainkan pemilihan legislatif (pileg) yang terdiri dari perkara caleg tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. “DPR 5 gugatan, DPRD provinsi 7 gugatan, dan DPRD kabupaten/kota 16 gugatan. Total 28 gugatan,” katanya dalam keterangan tertulisnya. Dia menyebut bahwa gugatan yang dilayangkan ke MK itu menyangkut sengketa gugatan antar caleg PKB maupun caleg PKB dengan caleg partai lain. Adapun dapilnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jogjakarta, Maluku, Maluku Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. “Setelah semua permohonan gugatan diterima MK, saat ini PKB sedang melengkapi daftar berkas atau alat bukti yang diperlukan, sesuai petunjuk MK. Kami yakin, berbekal daftar alat bukti yang kuat, valid, dan tim pengacara yang profesional dan berpengalaman menangani perkara Pemilu dan Pilkada. In sya Allah kami bisa memenangkan gugatan,” ujar politikus muda yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR itu. Dia juga meyakini bahwa MK akan mengabulkan gugatan, sehingga PKB punya peluang menambah perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurut perhitungan internal, saat ini PKB sudah meraih sebanyak 58 kursi DPR RI, 182 kursi DPRD Provinsi, dan 1.564 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Diketahui, selain PKB, Partai Nasdem dan Demokrat juga telah melayangkan gugatan serupa ke MK. Nasdem mengajukan sengketa pemilu untuk 33 daerah pemilihan (dapil) atau setara dengan 16 provinsi.(jpg)

ALUMNI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ‘mewarnai’ sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menariknya, mereka menjadi kuasa hukum dari dua pihak yang bersengketa. Yakni, Prabowo-Sandi dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.  Baca Adu Halaman 11

FEDRIK TARIGAN/JPG

REKAPITULASI: Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum 2019 di gedung KPU, Jakarta, belum lama ini. KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi pun menyiapkan menteri yang akan membantunya nanti.

35 Persen Jalan Provinsi Rusak Berat

Jokowi Mulai Siapkan Menteri Cari Sosok yang Bisa Eksekusi Program JAKARTA (RP) - Meski hasil pemilihan presiden masih dalam proses gugatan, capres Joko Widodo optimis bakal melenggang lagi ke istana untuk kedua kalinya. Saat ini, dia pun mengaku mulai mencari sosok yang kelak akan menjadi pembantunya di jajaran kabinet kerja jilid kedua. Jokowi mengatakan, dalam mencari sosok menteri, kriteria yang ditetapkan tidak jauh berbeda. Selain kriteria umum seperti berintegritas dan memiliki kapabilitas, seorang menteri juga harus bisa bekerja melakukan eksekusi terhadap program yang sudah dicanangkan. “Kan kabinet kerja, sudah saya

sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada,” ujarnya usai bersilaturahmi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kuningan, Jakarta, Ahad (26/5). Lebih lanjut lagi, kata dia, menterinya juga harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Baik secara makro atau nasional, maupun perspektif kedaerahan yang baik. “Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujarnya. Terkait kesiapannya menyusun kabinet periode kedua, mantan Walikota Solo itu menyebut prosesnya sedang berjalan dan terus dimatangkan. Termasuk dalam mengkaji diberikannya slot menteri kepada

generasi muda. “Dimatangkan, dimatangkan. Ya nanti dilihatlah,” tuturnya. Lantas, apakah perwakilan dari partai akan mendominasi? Jokowi enggan menjabarkan. Menurutnya, terlepas dari utusan parpol dan non-parpol, yang paling penting adalah memiliki kemampuan dan kesesuaian dengan kriteria yang dikantonginya. Sementara itu, saat berbicara dihadapan ratusan anggota HIMPI, Jokowi sempat menyebut nama Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang potensial duduk di kabinet. Selain memiliki kemampuan manajerial, Jokowi menyebut Bahlil memiliki keberanian eksekusi. “Saya lihat-lihat adinda Bahlil cocok jadi menteri. Dari atas sam-

Pastikan Pembayaran Santunan Tuntas Juni JAKARTA (RP) - KPU menargetkan pembayaran santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal tuntas Juni mendatang. Saat ini lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan verifikasi yang dilakukan satuan kerjanya di tingkat kabupaten dan kota. Verifikasi memerlukan waktu lama. Sebab, proses dilakukan secara berjenjang. KPU di kabupaten dan kota mendata semua petugas yang meninggal maupun sakit di wilayahnya. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada KPU provinsi. Baru lah laporan akan diterima KPU RI melalui laporan secara keseluruhan di provinsi. Hingga saat ini, total 486 petugas KPPS dinyatakan meninggal. Sedan-

MIFTAHULHAYAT/JPG

SERAHKAN: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Tutung Suryadi, petugas KPPS yang wafat di Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, baru-baru ini. Santunan sebesar Rp36 juta itu merupakan wujud duka cita sekaligus apresiasi atas kinerja petugas KPPS yang gugur saat bertugas dalam Pemilu 2019. Santunan akan tuntas Juni mendatang.

gkan 4.849 jatuh sakit ketika bertugas pada 17 April lalu. Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan, hingga saat ini belum ada pertambahan jumlah yang telah diumunkan pada 17 Mei lalu. ’’Belum ada data yang

baru. Kami sekarang sedang proses verifikasi data yang ada,’’ katanya, kemarin (26/5). Arif menambahkan, sejak 24 Mei lalu, ada sebelas satuan kerja (satker) KPU yang sudah melapor secara lengkap.

PEKANBARU (RP) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau mencatat 2.799,81 km jalan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sebanyak 35 persen di antaranya

pai bawah cocok jadi menteri,” kata Jokowi disambut antusias. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia sendiri enggan berkomentar terlalu jauh. Menurutnya, urusan pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Termasuk posisi mana yang paling cocok dengan dirinya. “Saya enggak tahu lah apa yang ada dalam benak bapak. Saya kembalikan pada bapak saja lah,” ujarnya. Bahlil mengaku tidak bisa menilai kelayakan dirinya sendiri untuk duduk di kursi kabinet. Dia pun menyerahkan penilaian tersebut kepada Jokowi. “Saya gak mau berandai-andai lah. Itu urusan Pak Presiden lah. Bukan hak saya,” kata pengusaha asal Papua itu.(far/jpg) Bukan hanya statusnya yang sudah meninggal atau sakit, tetapi juga nomor rekening keluarga penerima santunan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian surat keterangan (SK) oleh KPU. ’’Supaya bisa langsung diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, red),’’ tuturnya. Dana santunan tersebut akan ditransfer dari KPPN langsung ke nomor rekening penerima santunan. Dari sebelas satker itu, ada 45 orang yang terverifikasi. Arif memperkirakan, dana santunan akan cair tiga hari setelah laporan dimasukkan. ’’Tapi, saya rasa ke-45 orang ini tidak ada masalah. Seratus persen sudah kami ajukan,’’ ungkap pria kelahiran Brebes itu. Menurut dia, transfer dana dilakukan KPPN meski sumbernya dari APBN KPU. ’’Tidak ada dana on top, dari dana cadangan Kemenkeu. Semua dari APBN KPU,’’ tegas alumnus Teknik Industri ITB itu. Arif memperkirakan verifikasi tuntas awal Juni. KPU tinggal membuat SK untuk dilanjutkan ke KPPN. Dengan begitu, semua keluarga yang terverifikasi segera mendapatkan santunan. ’’Targetnya Juni 2019 sudah terbayarkan semua,’’ tuturnya.(bin/c4/agm/jpg)

 TATA LETAK: ARIF OKTAFIAN

kategori tersebut, juga ada satu kategori jalan yang kondisinya rusak ringan yakni sepanjang 93,83 km atau 3,35 persen. “Sedangkan yang masuk dalam kategori mantap, yakni jalan dengan

kondisi baik sepanjang 1.003,86 km atau 35,85 persen. Sedangkan dalam kondisi sedang sepanjang 698,59 km atau 24,95 persen,” katanya.  Baca 35 Persen Halaman 11

Polda Riau Gagalkan Penyeludupan 12 Kg Sabu PEKANBARU (RP) - Kabupaten Bengkalis dinilai sebagai salah satu pintu masuk narkotika jenis sabu maupun ekstasi dari Malaysia. Hal itu ditandai dengan banyaknya pengungkapan penyeludupan  Baca Polda Halaman 2 MHD AKHWAN/RIAU POS

PERINGATAN WAISAK: Umat Buddha di 27 provinsi di Indonesia melaksanakan peringatan Waisak Bersama Nasional di Candi Muara Takus, Kabupaten Kampar, Sabtu (25/5/2019).

Semoga Berdampak Positif bagi Pariwisata Riau Peringatan Waisak Nasional di Candi Muara Takus KAMPAR (RP) - Gendang ditabuh pria dan wanita yang mengenakan pakaian oranye. Ini bersamaan dengan kedatangan Gubernur Riau (Gubri)

H Syamsuar di sekitar lokasi Candi Muara Takus. Gubri hadir pada peringatan Waisak Nasional 25 Mei 2019/ 2563 Buddhis Era (BE) dan Festival

Koordinator TI Prabowo-Sandi Ditangkap Dituduh Sebar Hoaks

Candi Muara Takus di XIII Koto Kampar, Kampar, Sabtu (25/5). Dalam kegiatan itu lagu

JAKARTA (RP) – Satu orang lagi pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditangkap polisi. Dia adalah Mustofa Nahrawardaya. Koordinator relawan

 Baca Semoga Halaman 11

 Baca Koordinator Halaman 11

04.36 SUBUH ZUHUR ASAR ISYA 04.46 12.15 15.36 19.30 MAGRIB/

18.18

Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan­kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.

Hilangnya Rasa Malu KINI kita sedang berada di sebuah zaman, yang menunjukkan sebagian manusia sudah benar-benar lebih sesat dari binatang. Seorang anak membunuh ibunya, seorang ibu membunuh anaknya, dan tindakan keji lainnya. Aurat dipertontonkan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Harga diri dijual menjadi ajang komoditi, praktik korupsi, penipuan merajalela dan lain  Baca Hilangnya Halaman 11

 REDAKTUR: DENNI ANDRIAN

dalam kondisi rusak berat. Yakni 1.003,43 km. Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto mengatakan, jalan yang rusak berat itu dikategorikan pada kondisi tidak mantap. Dalam

 REDAKTUR: EDWAR YAMAN

Oleh: DAHLAN ISKAN

Kawin Afsel oleh KH AKHMAD MUJAHIDIN Rektor UIN Suska Riau

KELUARGA Lee Kuan Yew jadi sorotan lagi. Di negaranya, Singapura. Kali ini tentang cucunya. Yang kawin di Afrika Selatan. Jumat lalu. Dengan sesama laki-laki.  Baca Kawin Hal. 2

 TATA LETAK: MEGA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.