POLITIKA Riau Pos
l SELASA, 25 JUNI 2019 l HALAMAN 8
1991-2019
Bawaslu: Pelanggaran Pemilu Meningkat
JAKARTA (RP) - Tingkat kepatuhan peserta pada Pemilu 2019, rupanya, belum membaik. Yang terjadi, pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 meningkat pesat jika dibandingkan dengan pada Pemilu 2014. Meski demikian, Bawaslu mengklaim ada peningkatan pengawasan yang signifikan atas pelanggaran yang terjadi. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, jumlah pelanggaran yang tercatat di Bawaslu pada pemilu kali ini mencapai 15.052. Berdasar data yang didapat JPG, jumlah pelanggaran tersebut naik lebih dari 50 persen dari total pelanggaran Pileg-Pilpres 2014. Kala itu, total pelanggaran yang tercatat di Bawaslu ”hanya” 9.597. Tahun ini temuan pelanggaran paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Tercatat 3.002 temuan pelanggaran atau sekitar 20 persen dari keseluruhan pelanggaran pemilu se-Indonesia. Pelanggaran juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Di antaranya, Sulsel, Sulteng, Jabar, dan Jateng. Menurut Ratna, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan aturan terkait jenis pelanggaran pemilu antara 2014 dan 2019. Pelanggaran administrasi pemilu masih menjadi jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan. Mayoritas adalah pelanggaran pada masa kampanye. ”Soal pe-
masangan alat peraga kampanye (APK),” terangnya saat dimintai konfirmasi kemarin. Sementara itu, jumlah pelanggaran pidana relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan pelanggaran yang terjadi. ”Untuk pidana pemilu, dari 15.052 itu, 533 adalah pelanggaran pidana pemilu,” lanjut perempuan kelahiran Palu, Sulteng, itu. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya pelanggaran administrasi yang terjadi. Dia tidak memungkiri keserentakan pemilu turut andil dalam banyaknya pelanggaran. Baik oleh timses paslon presiden dan wakil presiden maupun parpol. Pelangggaran tidak hanya terjadi saat kampanye dan tahapan lain sebelum pemungutan suara. Saat pemungutan suara maupun setelah itu, saat rekapitulasi, masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum meneliti lebih jauh apa yang menyebabkan tingkat pelanggaran begitu tinggi. Meski demikian, menurut Ratna, setidaknya ada dua hal yang membuat catatan pelanggaran begitu tinggi. Pertama adalah pengawasan yang semakin ketat sehingga lebih banyak pelanggaran yang terpantau dan dilaporkan. Yang kedua adalah masih adanya peserta pemilu yang bebal.(jpg)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pada 2020 akan diselenggarakan Pilkada serentak di 270 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Agenda itu digelar 23 September 2020. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, rencananya Pilkada serentak ini bakal digelar 23 September 2020. Namun, hal itu masih minta pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Kemungkinannya kita sedang membahas tanggal 23 September, tapi nanti akan detail kita sampaikan pada saat uji publik,” ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/6). Sehingga, menurut Viryan KPU akan merancang PKPU terkait haja-
tan pemilihan kepala daerah di 2020 mendatang. PKPU itu di dalamnya tentang tahapan-tahapan dan juga penyelenggaraanya. “Nah kita sedang merancang tahapan program dan jadwal, untuk tahapan program jadwal pilkada serentak 2020, yang jelas waktu pilkadanya Insya Allah September 2020,” ungkap Viryan. Adapun menurut Viryan pelaksanaan Pilkada serentak ini di 270 kabupaten/kota. Rinciannya adalah 269 kepala daerah telah habis masa jabatannya. Kemudian satu daerah dimenangkan oleh kotak kosong. Mereka menjadi kepala daerah sejak 2015 silam. “Kemudian ada satu daerah, yakni Kota Makassar sebab karena dimenangkan oleh kotak kosong, maka pilkadanya digeser dilaksanakan kembali pada 2020. Total jadi ada 270,” ungkapnya.
REDAKTUR: HERIANTO BASERAH
bagai kubu yang kalah, tidak berharap banyak dapat (kursi) menteri itu. Malah bagi kami bisa jadi tidak tepat, jadi biarkan mengalir dulu,” ujarnya. Saleh menuturkan pertemuan Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi pascapemilu beberapa waktu lalu juga ditafsirkan beragam. Padahal, ujar dia, kalau penjelasan Zul, pertemuan itu hanya pelantikan, tidak ada pembicaraan apa pun termasuk kursi pimpinan MPR. “Biasalah hanya bicara kebangsaan,” tegasnya. Selain itu, kata dia, ketika Zulkifli bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, sebagaimana yang dibahas dan dilaporkan dalam rapat harian DPP PAN bahwa itu hanya pertemuan biasa saja. Menurut dia, presiden bertanya tentang dinamika politik yang berkembang saat ini terjadi di Indonesia terutama di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Ratusan Suporter PSPS Riau Unjuk Rasa PEKANBARU (RP) - Ratusan suporter PSPS Riau yang tergabung dalam Aliansi Suporter Pekanbaru Peduli PSPS melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, Senin (24/6).
@riaupos
Riau Pos
@riaupos.co
Aksi ini adalah bentuk rasa kecewa terhadap janji gubernur untuk menyelamatkan PSPS. Namun sampai sekarang belum terealisasi. Asykar Theking, Curva Nord, dan pencinta sepakbola lainnya mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WIB. Ratusan suporter itu kompak
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Riau Pos
menggunakan pakaian senada berbalut warna hitam. Spanduk bertebaran bertuliskan, “Katanya Riau Kaya tapi Masuknya ke Mana”. Ini salah satu bentuk kekecewaan suporter atas ketidakjelasan nasib PSPS. Untuk mengamankan unjuk rasa, ada sekitar 700 petugas keamanan yang
diturunkan. Mulai dari Satpol PP, polisi hingga anggota Brimob. Mereka berjaga di depan maupun di luar gerbang. “Semoga kedatangan kami dapat mengetuk hati para pemimpin untuk menyelamatkan PSPS,” ujar salah seorang suporter berorasi. Baca Sepakat Halaman 7
JPG
RAPIKAN: Petugas PPSU saat merapikan alat peraga kampanye (APK) milik parpol pascapemilu beberapa waktu yang lalu di Jakarta Selatan.
Pilkada serentak ini meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. KPU Riau Susun Program Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 telah dimulai. Setelah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, kali ini KPU kabupaten/ kota tengah mempersiapkan program untuk pelaksanaan Pilkada. Di mana untuk Provinsi Riau sendiri setidaknya ada 9 daerah yang bakal menggelar Pilkada. Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto menuturkan, di tingkat pusat sendiri Peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan Pilkada serentak tengah dirampungkan. “Di tingkat pusat kan tengah perampingan draf PKPU untuk
PAN Tidak Berharap Dapat Kursi Menteri JAKARTA (RP) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN) Saleh Partaonan Daulay memastikan belum ada tawaran posisi apa pun dari pemerintah agar partainya bergabung dalam koalisi pemerintahan. Saleh menegaskan bahwa PAN tidak butuh ditawarkan apa pun oleh pemerintah untuk bergabung dalam koalisi. “Sampai saat ini belum ada tawaran dan kami tidak minta untuk ditawarkan. Sampai sekarang Jokowi tidak ada menawarkan kepada kami apa-apa. Jadi, belum ada tawaran, catat itu dan kami juga tidak pernah minta untuk ditawarkan sampai sekarang ini,” ungkap Saleh di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6). Menurut Saleh, komunikasi yang berjalan hanya seperti biasa saja tanpa ada tawar menawar apa pun. Saleh mengatakan bahwa pihaknya memahami berada pada kubu koalisi. “Kami paham posisi kami se-
www.riaupos.co
Sepakat Bentuk Satgas
KPU: Pilkada Digelar 23 September 2020 Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l SELASA, 25 JUNI 2019 l 21 SYAWAL 1440 H l 24 HALAMAN
tahapan Pilkada. Draftnya itu sudah ada. Sekarang sedang tahapan uji publik. Kalau selesai, baru bisa dijadikan PKPU,” sebut Nugroho kepada Riau Pos, Senin (24/6). Sementara uji publik draf PKPU, KPU RI sudah meminta agar seluruh KPU kabupaten/kota menyiapkan rencana program berikut mata anggaran. Setelah dibuat, rencana program tersebut akan dikoordinasikan dengan pemkab/pemkot yang menyelenggarakan Pilkada. Diperkirakan penyelesaian draft PKPU Pilkada akan selesai beriringan dengan pengesahan rencana program kegiatan pemilihan. Diketahui sebelumnya, KPU RI saat ini tengah melakukan penyusunan aturan teknis Pilkada 2020 yang dituangkan kedalam Peraturan KPU (PKPU) oleh KPU RI. Sementara di daerah, KPU kabupaten/kota diberikan waktu
selama 3 bulan untuk menyiapkan rencana kegiatan dan rencana anggaran Pilkada 2020. Adapun waktu yang diberikan dimulai pada bulan ini (Juni, red) sampai dengan Agustus 2019. Sedangkan untuk tahapan Pilkada serentak sendiri akan memakan proses waktu selama 1 tahun. Karena hampir dipastikan pada September 2019 KPU kabupaten/kota sudah bisa memulai tahapan Pilkada sesuai aturan dan petunjuk yang diberikan oleh KPU RI. Adapun 9 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di antaranya adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuatan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak dan Kota Dumai.(nda)
Drafnya itu sudah ada. Sekarang sedang tahapan uji publik. Kalau selesai, baru bisa dijadikan PKPU.
MHD AKHWAN/RIAU POS
PEDULI PSPS: Suporter yang tergabung dalam Curva Nord yang identik dengan pakaian serba hitam bersama Asykar Theking dan lainnya menggelar aksi peduli terhadap PSPS Riau di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (24/6/2019).
MK Bacakan Putusan 27 Juni Laporan JPG, Jakarta PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pilpres 2019 dipastikan keluar lebih cepat dari teng-
NUGROHO NOTO SUSANTO Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM
SUBUH ZUHUR ASAR 04.46 12.15 15.41 MAGRIB ISYA 18.21 19.36
DPR Perjuangkan Tambahan Dana Parpol
Sampai saat ini belum ada tawaran dan kami tidak minta untuk ditawarkan. SALEH PARTAONAN DAULAY Wasekjen PAN
“Kemarin tidak ada bicara soal jabatan-jabatan, justru bicara soal dinamika politik dan Pak Zul memberikan saran-saran sebagai ketua MPR bagaimana menangani situasi ini supaya kondusif,” paparnya.(boy/jpnn)
JAKARTA (RP) - Pagu indikatif bantuan dana untuk parpol pada APBN 2020 ternyata kurang sekitar Rp4,4 miliar. DPR berjanji memberikan perhatian serius pada permasalahan tersebut. Sebab, anggaran yang dicairkan harus sesuai aturan. Yakni, jumlah suara sah pada Pemilu 2019 dikalikan Rp1.000. Wakil Ketua Komisi II Nihay- NIHAYATUL WAFIROH atul Wafiroh mengungkapkan, pertemuan komisinya dengan DPR RI mencapai 126.376.418 suMenteri Dalam Negeri (Mend- ara. Maka, duit yang dibutuhkan agri) Tjahjo Kumolo Kamis lalu untuk bantuan dana parpol se(20/6) merupakan pengantar banyak Rp126.376.418.000. Jadi, dalam pembahasan anggaran. ada kekurangan Rp4.455.656.000. Pembahasan kembali dilakuNinik, sapaan akrab Nihayatul kan Rabu mendatang (26/6). Wafiroh, mengatakan bahwa Pihaknya akan melihat detail kekurangan itu terjadi karena pagu anggaran dan permintaan asumsi partisipasi masyarakat tambahan yang diajukan Mend- dalam pemilu hanya 60 persen. agri, khususnya dana bantuan Faktanya, tingkat partisipasi temuntuk parpol. bus 80 persen, lebih tinggi dari yang Sebelumnya disebutkan bahwa diprediksikan. “Total anggaran bantuan keuangan untuk partai harus disesuaikan dengan jumlah politik pada APBN 2020 sejumlah suara sah yang ditetapkan KPU,” Rp121.920.762.000. Angka itu di- ujarnya. hitung berdasar jumlah suara sah Legislator asal dapil Jawa Timur Pemilu 2014. Kenyataannya, jum- III itu menjelaskan, pengesahan lah suara sah Pemilu 2019 untuk anggaran bergantung pembahasan
di DPR dan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yang berhak berbicara langsung dengan Kemenkeu terkiat anggaran adalah pimpinan DPR. “Nanti kami kirim surat ke pimpinan DPR untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan,” paparnya. Herman Khaeron, wakil ketua komisi II, menambahkan, usulan tambahan anggaran bantuan untuk parpol akan dibahas secara serius di internal komisi tersebut. Dia yakin seluruh anggota komisi II sepakat dengan usulan tersebut. Sebab, hal itu berkaitan dengan parpol. “Mendagri sudah menjelaskan secara lengkap, tinggal kami bahas saja secara mendalam,” tuturnya. Menurut dia, selain anggaran bantuan dana parpol, masih banyak pengajuan tambahan anggaran dari Kemendagri. Pagu indikatif Kemendagri Rp3,4 triliun. Sementara itu, total kebutuhan lembaga yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencapai Rp5,3 triliun. Jadi, ada kekurangan Rp1,9 triliun. “Tambahan anggaran di pos lain juga kami perhatikan,” urainya.(jpg)
TATA LETAK: COEP73
gat yang diatur UU Pemilu. Senin (24/6), MK memutuskan pengucapan putusan akan dilakukan pada Kamis (27/6) mendatang. Lebih cepat sehari dari deadline
pengucapan putusan yang seharusnya Jumat (28/6). Penentuan waktu itu disepakati para hakim konstitusi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH) yang berlangsung kemarin. Tidak lama kemudian, panitera mengumumkannya dalam website mkri. id sehingga publik bisa langsung mengetahuinya. Sidang
Sop dan Kepiting
Baca Sop Halaman 7
REDAKTUR: EDWAR YAMAN
semata-mata berdasarkan pertimbangan internal para hakim konstitusi. ’’Majelis hakim konstitusi merasa dan bisa memastikan bahwa putusan itu nanti su-
Pemprov Wacanakan Lelang Mobil Dinas
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalankerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
UNTUNG! Saya diantar si arsitek itu. Sampai ke dalam restoran The Red Hen. Kalau tidak, saya akan diberi tempat di teras sampOleh ing. Yang kalau malam DAHLAN masih dingin di bulan ISKAN Juni. Begitulah rencana awalnya. Restoran kecil itu masih penuh sekali. Pada jam 8.30 malam. Isinya sekitar 24 orang. Pesanan pertama saya: air putih hangat. Tidak peduli kanan kiri. Yang memesan wine atau bir. Pesanan kedua saya sop:
dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.30. Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono menjelaskan, penentuan jadwal tersebut
MHD AKHWAN/RIAU POS
DIPERIKSA: Mobil dinas pegawai Pemprov Riau yang dititipkan di Gedung Daerah saat diperiksa pada hari pertama masuk kerja usai libur Idulfitri 1440 H, beberapa waktu lalu.
Baca MK Halaman 7
Sofya Didakwa Membantu Pelaku Lain
PEKANBARU (RP) - Sudah hampir satu bulan, ratusan mobil dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dikumpulkan di belakang Gedung Daerah Riau. Dari total 593, saat ini tersisa 329 unit masih ditahan. Kendaraan itu adalah mobil dinas jabatan yang belum lunas pajak dan mobil dinas operasional yang penggunaannya sedang ditinjau ulang. Mobil-mobil itu terparkir di halaman tanpa atap. Otomatis terkena panas dan hujan. Akibatnya beberapa kendaraan Baca Pemprov Halaman 7
dah siap pada 27 Juni. Karena itu, tidak perlu menunggu hingga 28 Juni,’’ terangnya saat ditemui di MK, kemarin.
JAKARTA (RP) - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6). Dalam dakwaan itu, jaksa mendakwa Dirut (nonaktif ) PLN tersebut
SOFYAN BASIR
Baca Sofyan Halaman 7 JPNN
Tidak Ada Pembatasan Medsos JAKARTA (RP) - Pemerintah memastikan tidak melakukan pembatasan akses media sosial (medsos) pada momen pengucapan putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni mendatang. Pasalnya, arus massa medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil. Menter i Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlampau mengkhawatirkan. Bahkan, saat momentum sidang MK pekan lalu,
Kalau ini begini (stabil) apa yang dibatasi? Enggak usahlah. RUDIANTARA Menteri Komunikasi dan Informatika
Kominfo mencatat angkanya masih stabil. Berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 1 Juni yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan pada tiga hari terakhir, hanya ada di kisaran puluhan. Berbeda dengan situasi pada tanggal 21-22 Mei, di mana konten hoaks di empat platform itu mencapai ratusan. “Kalau hoaks yang lain Baca Tidak Halaman 7
TATA LETAK: MEGA