1991-2019
Riau Pos
l jumat, 28 junI 2019 l Halaman 8
Hasil Penelitian, Kematian KPPS karena Penyakit Laporan JPG, Jakarta Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penelitian soal penyebab meninggalnya 527 jiwa (data Kementerian Kesehatan RI) petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hasilnya, kematian itu disebabkan sejumlah penyakit dan tidak ditemukan adanya racun. “Data hasil penelitian UGM menunjukkan bahwa semua yang meninggal itu disebabkan oleh penyebab natural. Semuanya disebabkan oleh problem kardiovaskuler, entah jantung, stroke atau gabungan dari jantung dan stroke,� kata Koordinator Peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim dalam keterangan tertulisnya pada JPG, Kamis (27/6). “Jadi kami tegaskan, sama sekali tidak ditemukan indikasi misalnya diracun atau sebab-sebab lain yang lebih ekstrim,� jelasnya. Selain itu, lanjut Gaffar, tim peneliti juga menemukan adanya kendala terkait bimbingan teknis (bimtek), logistik, dan kesehatan mas-
ing-masing petugas KPPS. Sehingga, bisa dikatakan bahwa dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit yang diderita anggota KPPS sebelumnya, menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan sakitnya petugas KPPS. Ditambah lagi, kata Gaffar, dengan lemahnya manajemen risiko di lapangan yang menyebabkan sakitnya petugas KPPS tidak tertangani dengan baik sehingga menyebabkan kematian. “Jadi temuan kami, (KPPS) yang tidak ada penyakit dan misalnya bisa meng-handle tekanan-tekanan dengan baik, itu mereka tidak mengalami peristiwa (kematian dan sakit),� ujarnya. Untuk diketahui, penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti UGM lintas fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi. Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 11.781 TPS yang
tersebar di seluruh DIY, tim peneliti melakukan penelitian di 400 TPS. Adapun dari sekitar 400 petugas KPPS yang meninggal, 12 di antaranya berasal dari DIY. Pada kesempatan yang sa ma, peneliti Fakultas Psiko logi UGM Faturcohman menambahkan, berdasarkan hasil otopsi verbal yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa rata-rata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi selama hari pemungutan suara, tetapi juga sebelum dan sesudahnya. “Tuntutan kerjanya tinggi, keterlibatannya tinggi, sehingga secara psikologis juga muncul kelelahan di atas rata-rata, Tuntutan dan keterlibatan petugas KPPS sangat tinggi sehingga menyebabkan kelelahan yang berujung pada sakit atau bahkan kematian,� pungkas Faturcohman. Diketahui, hasil penelitian UGM ini membantah beredarnya kabar yang menyebut meninggalnya ratusan petugas KPPS karena diracun. Informasi bohong tentang diracunnya petugas KPPS sempat beredar di media sosial.(wws)
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l jumat, 28 Juni 2019 l 24 syawal 1440 h l 24 HALAMAN
www.riaupos.co
Riau Pos
@riaupos
@riaupos.co
l langganan & pengaduan (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Riau Pos
Kami serahkan semua kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT, sebagai Tuhan Yang Maha Esa.
Saya dan Bapak Kiai Ma’ruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tak ada lagi 01 atau 02. Yang ada persatuan Indonesia.
-- prabowo subianto
-- joko widodo
dokumen riau pos
PENGHITUNGAN SUARA: Beberapa orang anggota KPPS di Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis saat melakukan penghitungan surat suara yang berada di dalam kotak yang akan dicoblos pemilih, beberapa waktu lalu. Willy Kurniawan/REUTERS
JK: Dalam Politik Tak Ada Kawan dan Lawan Abadi JAKARTA (RP) - Tahapan Pilpres 2019 segera berakhir. Sejumlah partai Koalisi Indonesia Adil Makmur ancang-ancang bergabung dengan kubu pemenang. Itu setelah Mahkamah Konstitusi m e n e t a p k a n Jo k o w i Ma'r uf Amin s ebagai pemenang. Lalu bagaimana tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal hal ini? Pria yang akrab disapa JK itu mengaku tidak mau ikut campur terkait partai dari jusuf kalla koalisi opisisi yang akan bergabung dengan kubu Jokowi. Terlebih, pada pemerintahan mendatang, dia tidak akan turut andil. "Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu itu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," kata Jusuf Kalla kemarin. Dia menilai fenomena partai dari koalisi oposisi bergabung dengan pemerintah adalah hal lumrah. Dalam politik, tidak ada yang namanya lawan dan kawan abadi. Sebut saja pada 2014, saat itu, Partai Golkar, PAN, PPP mendukung Prabowo. "Tapi untungnya Golkar, PAN, PPP, juga bergabung dalam pemerintahan ini. Jadi politik itu dinamis sekali. Karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa saja dalam politik," ungkap JK.(int/wws)
SAPA WARTAWAN: Paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tersenyum ketika menyapa para wartawan di Jakarta, Kamis (27/6/2019).
Bawaslu Mulai Koordinasi ke Daerah PEKANBARU (RP) - Tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sudah semakin dekat. Persiapan akan dimulai pada September 2019 mendatang. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mulai melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Termasuk juga melakuk a n s o s i a l i s a s i ke p a d a masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam penga-
wasan Pilkada. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Riau Pos, Kamis (27/6). “Sudah beberapa hari ini kami rutin melaksanakan kunjungan ke daerah. Utamanya memang untuk persiapan laporan akhir Pemilu 2019. Namun disamping itu kami sekaligus melakukan koordinasi untuk persiapan Pilkada 2020,� sebutnya. Diakui dia, Bawaslu sendiri memang berkiblat kepada tahapan Pilkada yang
diterbitkan dalam Peraturan KPU (PKPU) RI untuk tahapan. Mulai dari sosialisasi Pilkada, persoalan daftar pemilih sampai ke tahapan kampanye. Meski belum ada aturan terperinci, namun pihaknya perlu melakukan evaluasi agar pengawasan Pilkada lebih baik daripada Pemilu 2019 lalu. “Memang belum ya. Secara detail. Tapi beberapa kegiatan ada yang perlu kami evaluasi. Gunanya untuk persiapan 2020. Itu penting
mengingat ada 9 daerah yang melaksanakan Pilkada di Riau. Lebih dari separo. Jadi koordinasi sedari dini itu sangat penting sekali,� tambahnya. Selain itu, Rusidi juga mengajak peran serta ma syarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Belajar dari pengalaman sebelumnya, justru partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan Pilkada bisa berlangsung jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.
Sehingga pemimpin yang dihasilkan benar-benar pemimpin yang lahir atas pilihan masyarakat itu sendiri. “Kami minta masyarakat juga untuk meningkatkan partisipasinya. Untuk Pemilu 2019 kami ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi. Kami harapkan tentu di Pilkada semangat untuk menyongsong pemilihan yang jujur itu bertambah menggelora,� tuturnya.(nda)
Jokowi-Ma’ruf Sudah Final Laporan JPG, Jakarta SELESAI sudah drama panjang sengketa pemilihan presiden (pilpres). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6). Dengan demikian, tidak ada lagi yang bakal menghalangi pelantikan Joko WidodoMa’ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2019-2024.
Zulhas: Patuhi Putusan MK JAKARTA (RP) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berterima kasih kepada masyarakat yang telah memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Ucapan terima kasih ini dilakukan karena pihaknya telah didukung terus menerus, hingga mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita sudah berjuang dengan segala daya dan upaya baik itu protes ke Bawaslu ke
KPU bahkan juga ada demo, Tim BPN, pengacara para relawan semua kerja keras ya toh pada akhirnya sampai juga pada ujung perjuangan di MK ini,� ujar Zulhas di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6). Ketua MPR ini menambahkan, meskipun keputusan MK tidak sesuai harapan yang diinginkan. Namun pendukung Prabowo-Sandi harus menerimanya. Karena putusan lembaga penguji
undang-undang itu bersifat final dan mengikat. “Kita juga merasakan pendukung, pemilih kecewa, tapi semua harus berakhir. Apapun putusan MK kita dukung dan patuhi,� katanya. Zu l ha s m e n y a ra n k a n kepada siapapun Capres dan Cawapres terpilih bisa melakukan rekonsiliasi. Mempersatukan kembali masyarakat Indonesia yang sempat adanya perbedaan dukungan di Pilpres 2019
Kami sudah berijtihad dan berusaha sedemikian rupa yang tentu saja harus berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan
ď Ž Baca Jokowi Halaman 7
Subuh Zuhur ASAR 04.46 12.15 15.41 Magrib ISYA 18.21 19.36 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Zulkifli Hasan lalu. “Kita minta presiden yang terpilih segera menjahit kembali Merah Putih, mempersatukan kembali kita,� ungkapnya. Bagi Zulhas,
Seluruh dalil permohonan pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Misalnya mengenai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal-hal yang disebut oleh paslon 02 selaku pemohon berhasil dimentahkan lewat keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu. Terlebih, MK secara jelas menyebut bahwa pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu.
Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi. Salinan C1-nya pun banyak yang berupa hasil pindai, bukan salinan yang menjadi hak pemohon. Pemohon tidak bisa menunjukkan upaya penyandingan dan koreksi saat proses rekapitulasi yang bersumber dari perbedaan hasil itu.
internet
di hajatan Pilpres 2019 ini bukan menang atau kalah. Melainkan memperhatikan kebersamaan masyarakat Indonesia.(jpg) Oleh Dahlan Iskan
Darah Penghabisan UNTUK negara demokrasi ‘darah penghabisan’ adalah pengadilan. Karena itu mengapa saya selalu mengatakan: hukum dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Hukum tidak akan bisa adil atau demokrasi tidak baik. Demokrasi tidak dewasa kalau hukum tidak adil. Itulah inti tulisan ini. Pak Prabowo sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Untuk sebuah negara demokrasi. Yakni sudah menempuh jalur hukum yang final: Mahkamah Konstitusi. Dan Anda sudah tahu putusannya. ď Ž Baca Darah Halaman 7
Nyetir Bugil karena Kepanasan GELOMBANG panas menyerang Eropa. Seorang pria di Jerman punya cara untuk membuat dirinya tetap adem. Dia menanggalkan seluruh busananya. Termasuk saat berkendara dengan sepeda motor. Polisi wilayah Brandenburg, bagian timur Jerman, pun mencegatnya. â€?Ini sangat panas,â€? kata pria itu saat ditanya alasannya. Tidak ada aturan menahan pria tersebut. Tapi, polisi tetap memintanya memakai ď Ž Baca Nyetir Halaman 7
ď Ž REDAKTUR: edwir sulaiman
HENDRA EKA/JPG
SALAMAN: Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersalaman erat jelang menyampaikan pidato tanggapan hasil sidang MK di Kartanegara, Jakarta, Kamis (27/6/2019).
ď Ž tata letak: coep73
ď Ž redaktur: edwar yaman
Klaim perolehan suara versi pemohon yang menyebut suara 02 lebih banyak dari 01. Menurut mahkamah, dalil pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak menunjukkan secara khusus di mana ada perbedaan. Pemohon juga tidak melampirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan mahkamah.
ANWAR USMAN Ketua MK
Putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak yang berkaitan dengan putusan itu. Tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan MK dibacakan. SUMBER:OLAHAN BERITA/GRAFIS:AIDIL ADRI
Petugas Bus Selawat Harus Antisipasi Suhu Panas JAKARTA (RP) – Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis menyebutkan suhu di Arab Saudi saat ini bisa mencapai 42 derajat celcius. Sementara nanti saat musim haji, suhu bisa naik hingga 50 derajat celcius. Dia mengatakan tidak hanya jamaah saja yang mengantisipasi cuaca panas itu, tetapi juga petugas haji. ’’Utamanya layanan bus selawat. Bus yang mengantarkan jamaah dari hotel menu Masjidilharam dan sebaliknya,’’ katanya kemarin (27/6). Sebab petugas bus selawat nanti bertugas di titik-titik pemberhentian bus dan tidak dilengkapi tempat berteduh. Sri menuturkan halte bus tempat petugas itu bekerja tidak sama dengan halte
di Indonesia pada umumnya. Pada titik-titik tersebut hanya diberi tanda berupa bendera merah putih. Secara keseluruhan ada 56 halte dan tiga terminal bus selawat untuk melayani jamaah di Makkah. Dia mengingatkan tantangan petugas haji bagian transportasi juga bertambah dengan banyaknya jamaah haji. Seperti diketahui tahun ini kuota jamaah Indonesia bertambah sebanyak 10 ribu orang. Di mana seluruh kuota tambahan itu didistribusikan untuk kuota haji reguler. Selain itu Sri menuturkan layanan bus selawat tahun ini diberikan kepada seluruh jamaah. ’’Tahun sebelumnya hanya 91 persen jamaah,’’ tuturnya. Kemudian layanan bus selawat juga
dibuka selama 24 jam penuh. Dengan demikian jamaah tidak perlu repot jika ingin melakukan ibadah di Mas. Sri membagikan tips kepada jamaah yang nanti menggunakan bus selawat untuk beribadah di Masjidilharam. Jamaah diimbau untuk berangkat ke Masjidilharam lebih awal sekitar satu sampai dua jam sebelum waktu salat. Begitu sebaliknya ketika mau kembali ke hotel, jamaah diharapkan tidak langsung pulang setelah waktu salat selesai. ’’Tapi menunggu satu atau dua jam usai salat berjamaah,’’ tuturnya. Selain itu tahun ini pemerintah kembali menyiapkan Tim Mobile Crisis. Tim ini bertugas pada masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Tim ini terdiri dari unsur tim gerak cepat (TGC) Kemenag, tim promotif preventif
(TPP) Kemenkes, tim perlindungan jamaah (linjam) dari unsur TNI dan Polri, tim pertolongan pertama pada jamaah haji (P3JH), dan media center haji (MCH). Kepala Satuan Operasi Armuzna Jaetul Muchlis menuturkan tim ini sudah dimulai sejak pelayanan haji tahun lalu. Dia berharap tahun ini Tim Mobile Crisis bisa bergerak lebih cepat dan efektif. Staf Khusus Menteri Agama Hadi Rahmad berharap Tim Mobile Crisis mulai mengidentifikasi potensi krisis yang terjadi dalam pelaksanaan haji. Supaya dapat dilakukan mitigasi sejak awal. ’’Mitigasi krisis sudah kami lakukan sejak 2015 lalu. Tetap akan kami lakukan terus,’’ katanya.(wan/jpg)
Kuota Bidikmisi Bertambah Jadi 130 Ribu TANGERANG (RP) – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berupaya mengatrol angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih rendah. Di antara caranya dengan menambah kuota beasiswa. Khususnya beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga miskin. Direktur Karir dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti Bunyamin Maftuh menuturkan secara akumulasi saat ini jumlah mahasiswa jenjang sarjana mencapai jutaan jiwa. ’’Itupun baru 34 persen dari populasi
masyarakat usia kuliah,’’ katanya di sela pemberian beasiswa Dexa Award Science Scholarship di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (27/6). Untuk meningkatkan angka partisipasi yang masih 34 persen tersebut, Bunyamin menuturkan salah satu caranya dengan menambah alokasi beasiswa kuliah. Di antaranya adalah beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin berprestasi atau Bidikmisi. Dia menuturkan selama ini jumlah pendaftar kuliah di PTN melalui ď Ž Baca Kuota Halaman 7 ď Ž tata letak: elwe