1991-2019
Riau Pos
l SENIN, 1 JULI 2019 l HALAMAN 8
KPU Taja Bimtek Penetapan Caleg Terpilih Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru SIDANG sengketa pemilihan presiden (pilpres) sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan calon leg-
islatif (caleg) terpilih untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai persiapan penetapan caleg terpilih, KPU mulai memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh KPU tingkat provinsi seIndonesia mulai, Senin (1/7) ini. Informasi tersebut disampaikan Komisioner KPU Riau Divisi Hubungan Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto kepada Riau Pos,
Ahad (30/6). Kata dia, memang untuk jadwal penetapan caleg terpilih di daerah masih menunggu arahan KPU RI. Sementara ini hanya persiapan penetapan dengan dibimbing langsung KPU RI. “Provinsi Riau sendiri akan mengikuti bimtek penetapan caleg terpilih mulai besok (hari ini, red) sampai Selasa (2/7),� ungkap Nugroho. Ia menjelaskan, dalam bimtek tersebut nantinya
KPU RI akan memberikan pengarahan bagaimana tata cara dan pros e dur penetapan caleg terpilih kepada KPU Riau. Soal jadwal pleno penetapan caleg terpilih, lelaki yang karib disapa Nugie itu mengaku masih menunggu arahan dari KPU RI. Karena sampai saat ini sidang sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di MK belum dimulai. Menurut dia, bisa jadi jad-
wal penetapan keluar menyusul hasil putusan MK. Namun juga ada kemungkinan penetapan dilakukan terlebih dahulu bagi daerah yang tidak ada laporan sengketa ke MK. “Belum bisa dipastikan (jadwal penetapan, red). Yang pasti sidang sengketa di MK untuk pileg belum dimulai. Kami juga belum dapat jadwal pasti kapan sidang tersebut dimulai. Bisa jadi menunggu putusan MK atau
tiga kabupaten/kota yang tidak ada sengketa didahulukan. Kan bisa saja. Semua tergantung arahan dari KPU RI,� terangnya. Disingung mengenai proses sidang sengketa pileg di MK, Nugie mengaku belum tau secara detail. Gambaran awal, nantinya MK akan menggunakan metode video conference saat sidang. Di Riau sendiri ada sebuah fasilitas video conference milik MK yang berada di
FEDRIK TARIGAN/JPG
SERAHKAN: Komisioner KPU memberikan salinan kepada perwakilan pasangan 02, Habiburokhman saat penetapan presiden dan wakil presiden 2019-2024 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019). KPU menetapkan pasangan 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden terpilih.
Berduka, Demokrat Belum Tentukan Arah Politik JAKARTA (RP) - Partai Demokrat masih belum mau membeberkan arah politik barunya setelah koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinyatakan bubar pada Jumat (28/6) lalu. Partai besutan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum mengetahui apakah bakal menjadi oposisi selama lima tahun ke depan, atau bergabung ke pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pand-
jaitan mengatakan, saat ini pihaknya belum membicarakan apapun terkait nasib arah partai ke depannya. Hinca menyebut, akan menentukan nasib arah partai sampai dengan 10 Juli 2019, atau bertepatan setelah 40 hari kepergian Ani Yudhoyono. “Partai Demokrat masih berduka sampai nanti 10 Juli. Setelah itu, kami akan sampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat. Sekarang
masih internal dulu,� kata Hinca saat menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (30/6). Dia mengatakan, persoalan arah politik itu nantinya akan dibahas melalui tingkatan majelis mahkamah partai bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. Setelah melalui rapat itu, baru akan diputuskan arah partai berlambang mercy
tersebut. “Nanti majelis tinggi partai yang akan menyampaikan keputusannya,� terangnya. Ketika disinggung awak media soal kabar bahwa Putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ditawarkan jatah menteri, dia enggan berpolemik terlebih dahulu. Hinca bilang, presiden yang terpilih harus mau memperjuangkan 14 prioritas yang selama ini diperjuangkan oleh Demokrat.
Yusril Tak Mau Jadi Menkumham Lagi JAKARTA (RP) - Nama Yusril Ihza Mahendra, kini digadang-gadang menjadi deretan menteri yang akan diusung oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf. Setelah ikut andil dalam memenangkan kasus sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku, akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Yusril menyangkal ketika ditanya akan adanya tawaran dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih unntuk melantiknya sebagai salah satu menteri di kabinet kerja mereka. Ketika ditemui di KPU kemarin (30/6), Yusril menjelaskan belum ada pembicaraan sama sekali. Dalam rangka pengusungan dirinya menjadi menteri. �Belum ada, saya tetap menjadi advokat saja,� ucapnya.
MIFTAHULHAYAT/JPG
LAMBAIKAN TANGAN: Yusril Ihza Mahendra melambaikan tangan usai sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, belum lama ini.
Pekerjaan sebagai advokat merupakan, pekerjaan yang sangat menyenangkan. Sehingga, tidak sempat terbesit di pikirannya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan menjabat di posisi lainnya. �Jadi prinsipnya, saya adalah orang hukum. Baik
di dalam mau pun di luar pemerintahan,� katanya. Namun, Yusril mengaku tidak akan serta-merta menolak. Jika nantinya, ada tawaran yang memintanya untuk kembali ke pemerintahan, dia menjelaskan akan ada beberapa pertimbangan
yang dia lakukan sebelum menerima atau pun menolak tawaran tersebut. �Kita pertimbangkanlah nanti baik manfaat dan mudaratnya,� bebernya. Salah satu alasan yang bisa membuatnya menerima tawaran tersebut adalah adanya masalah konstitusi, hukum, maupun HAM yang terjadi di negara ini. Karena menurut Yusril, hal ini berdampak luas pada bidangbidang lainnya seperti penanaman modal, bisnis, hingga investasi. Jadi, kalau ada tawaran masuk dia ingin menjadi menteri yang bisa menangani masalah-masalah tersebut. �Tapi bukan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), kan sudah dua kali,� celetuknya lantas tertawa.(bin/jpg)
“Kami senang jika presiden terpilih senang program itu,� ujarnya. Sebagai informasi, sampai saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah terang-terangan untuk menjadi oposisi untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Sedangkan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum memberikan sikap tegas soal arah politik usai pilpres 2019.(jpg)
harus ada tanda tangan dari otoritas di DPP parpol tersebut. Ada ancaman pidana bagi pengurus parpol di daerah yang mencalonkan kepala daerah di luar rekomendasi DPP. Ancaman yang sama juga berlaku bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota bila mereka menerima pendaftaran paslon yang tidak menyertakan SK DPP parpol. Pencalonan tanpa surat resmi dari DPP parpol mungkin saja terjadi dalam bentuk pemalsuan atau manipulasi surat keterangan, termasuk SK DPP parpol. Pelanggaran semacam itu diatur dalam pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang sudah diperbarui menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ancaman hukumannya 3 sampai 6 tahun penjara dan denda Rp36 juta sampai Rp72 juta. Sementara itu, KPU yang meloloskan pencalonan dengan legalitas yang dipalsukan bisa dijerat dengan pasal 181 UU No 1 Tahun 2015. Ancamannya sama, yakni 3 sampai 6 tahun penjara dan denda Rp 36 juta sampai Rp 72 juta. Hasyim juga menegaskan kebebasan bagi parpol untuk saling berkoalisi satu sama lain tanpa bergantung koalisi pemilu. Tidak ada lagi koalisi 01 atau 02. ’’Yang semula bertentangan akan mencari pasangan masing-masing untuk pilkada, karena kecocokannya pasti berubah,’’ tambahnya. Menurut Hasyim, cairnya koalisi dalam pilkada itu adalah pelajaran penting bagi rakyat Indonesia. (byu/c10/fat/jpg)
di Pilpres 2019 ini menyatakan, tak sangat gemuk. masalah seanIt u l a h k e na p a, da i nya p a r p o l pihaknya menkoalisi pendukung dorong parpol dari Prabowo-Sandi kubu rival untuk tetap ikut bergamenjadi penyeimbung di kabinet bang di parlemen periode kedua saja. Jokowi. Tapi yang “Koalisi penperlu diingat, dia d u k u n g P a k MUHAIMIN tak mau jatah menJokowi itu sudah ISKANDAR teri untuk kader gemuk, 61 persPKB dikurangi oleh en. Kalau ikutan gabung, mantan wali kota Solo itu.Kakek nanti di parlemen enggak dari Jan Ethes itu. ada penyeimbang,� katanya “Kita lihat kebutuhan resaat menghadari acara rapat konsiliasi itu. Butuh atau pleno penetapan pasangan enggak. Kalau memang itu calon presiden dan wakil jadi urgensi untuk keberpresiden 2019 di Kantor KPU, samaan, ya silakan, yang Jakarta, Ahad (30/6). penting jangan kurangi jatah Namun, Cak Imin juga PKB,� cetusnya.(jpg)
Peredaran candu (narkoba) sudah sangat meresahkan. Di berbagai sudut di negeri yang bernama Riau ini tidak lepas dari peredarannya. Tidak hanya beredar, candu-candu dari berbagai negara masuk lewat negeri ini. Pasalnya Bumi Lancang Kuning merupakan jalur sutra candu. Dan dari Riau candu-candu itu diedarkan ke berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Sabu 18,6 kg Ganja Kering 219 kg Pil ekstasi 23.094 butir Happy Five 115 butir
JAKARTA (RP) - Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berbuntut penetapan tersangka Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) DKI Agus Winoto menambah daftar catatan hitam Korps Adhyaksa. Dalam data Indonesia Corruption Watch
PENETAPAN: Paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersama Ketua KPU Arief Budiman saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU, Jakarta, Ahad (30/6/2019).
Peringkat Ketiga di Indonesia
TAHUN 2018 Sabu 19,7 kg Ganja kering 6 Kg Pil ekstasi 5.012 butir Tersangka 53 orang
PEKANBARU (RP)-Riau menduduki peringkat ketiga sebagai wilayah pintu masuk penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu di Indonesia. Bahkan, kini Bumi Melayu dinyatakan dalam kondisi darurat bahaya narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba). Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya tingkat TAHUN 2017 peredaran dan Sabu 5,1 kg penyeludupan Pil ekstasi 1.635 butir barang harDaun ganja Kering am terus 628,97 gram men-
TANGKAPAN BNN RI DI RIAU
ď Ž Baca Riau Halaman 7
JAKARTA (RP) – Ditjen Perhubungan Udara akan melakukan ramp check pada pesawat yang akan mengantarkan jamaah calon haji (JCH) Indonesia. Tujuannya adalah memastikan kesiapan dan kelaikan armada angku-
galami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini ditandai dengan pengungkapan kasus narkoba baik dalam jumlah besar maupun kecil oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Direktur Reserse Narkoba (Dir Resnarkoba) Polda Riau Kombes Pol Suhirman, mengaku prihatin dengan peredaran barang haram di Bumi Lancang Kuning. Dikatakannya, pemberantasan permasalahan tersebut d a n p e nya l a hg u naa n narkoba menjadi atensi
TAHUN 2019 Sabu-sabu 100 kg Pil ekstasi 23.000 butir Tersangka 7 orang Kasus narkoba 2 perkara
2
Dari Malaysia masuk ke Indonesia, khususnya Riau melalui sejumlah pelabuhan tikus maupun pelabuhan rakyat di sepanjang bibir pantai Timur Sumatera.
Ramp Check Dilakukan di 12 Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara Pantau Maskapai Haji
SUHIRMAN
Sabu dan pil ekstasi diproduksi di Myanmar dan dikirim ke Malaysia.
AMANKAN SABU: Pihak BNN RI mengamankan 50 kg sabu dan 23 ribu ekstasi dalam empat jeriken di mobil tersangka di Dumai, beberapa waktu lalu.
Dorong Evaluasi Kejaksaan
FEDRIK TARIGAN/JPG
ď Ž Baca Resmi Halaman 7
JANUARI-MEI 2019 Sabu 70 kg Pil ekstasi 37.000 butir
BNN RI For Riau Pos
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
Riau Pos
TANGKAPAN BNNP RIAU
1
SUBUH ZUHUR ASAR 04.46 12.15 15.41 MAGRIB ISYA 18.21 19.36
@riaupos.co
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Resmi, Jokowi-Ma’ruf Tinggal Dilantik
PEREDARAN narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun saat ini sudah sampai ke pelosok-pelosok desa dan kampung. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan para orangtua dan masyarakat.
Laporan ABU KASIM dan RIRI RADAM, Pekanbaru
ď Ž Baca Peringkat Halaman 7
3
tan haji. Ramp check dilakukan di 12 bandara embarkasi haji. Ramp check merupakan ketentuan dari Convention on International Civil Aviation (ICAO), 9th Edition, 2006 dan Staff Instruction 89006.2. Rencananya pemberangkatan dilaksanakan pada 7 Juli hingga 5 Agustus. Sementara untuk pemulangan jamaah dimulai pada 17 Agustus hingga 16 September. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti menyatakan bahwa di-
Wilayah rawan pintu masuk narkoba ke Riau melalui Kepulauan Meranti, Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Pulau Sinaboi dan Pulau Panipahan di Rokan Hilir, rektowilayah Buton, ratnya Kabupaten Siak.
merupakan penanggujawab kesiapan armada dan kelaikan seluruh fasilitas sarana prasarana angkutan haji. â€?Kegiatan ini (ramp check, red) akan dilakasanakan pada fase ď Ž Baca Ramp Halaman 7
4
Narkotika dibawa ke Pekanbaru sebagai daerah transit. Sebagian diedarkan di Pekanbaru, sebagian lainya dikirim ke provinsi lain yakni Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan provinsi serta kota besar lainnya di Indonesia. SUMBER:OLAHAN BERITA/GRAFIS:AIDIL ADRI
ď Ž Baca Dorong Halaman 7
70 Tahun Jawa Pos dan Hidup Koran setelah Itu
ď Ž TATA LETAK: WAN’S
@riaupos
JAKARTA (RP) – Status paslon peserta pemilu untuk Joko Widodo- Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno resmi berakhir, Ahad (30/6). KPU secara resmi menetapkan JokowiTAHUN 2018 Ma’ruf sebagai presiden dan Kasus narkoba 1.900 wakil presiden terpilih IndoTersangka 2.647 orang nesia untuk periode 2019Sabu 367 kg 2024. Saatnya bersatu dan Ganja Kering 65,9 kg kembali bekerja. Pil ekstasi 295.267 butir Tensi politik sendiri mulai tuHappy Five (H-5) 38.058 run sejak MK selesai membacabutir kan putusan Kamis (27/6) lalu. Apalagi, Prabowo-Sandiaga TAHUN 2017 juga telah menyatakan Kasus narkoba 1.394 menerima putusan MK. Tersangka 1.949 orang Meskipun tanpa ucapan Sabu 121,195 kg selamat kepada JokowiGanja Kering 123,5 kg Ma’ruf. Prabowo dan Pil ekstasi 208.155 butir Sandiaga juga tidak Happy Five (H-5) 7.196,5 hadir dalam penetabutir pan presiden dan wapres terpilih TAHUN 2016 kemarin. Sofa Kasus narkoba 1.453 di samping Tersangka 1.980 orang
RIAU JALUR SUTRA CANDU
ď Ž REDAKTUR: EDWIR SULAIMAN
Riau Pos
TANGKAPAN JANUARI SAMPAI MEI 2019 POLDA RIAU Kasus narkoba 621 Tersangka 866 orang Sabu 91,17 kg Ganja Kering 48,63 kg Pil ekstasi 47.033 butir Happy Five (H-5) 16.480 butir
Muhaimin Minta Jatah Kursi Menteri PKB Tak Dikurangi JAKARTA (RP) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang di pilpres 2019. Isu politik pun kini sudah mulai memasuki babak baru, yakni soal jatah kursi menteri untuk parpol pendukung. Pasalnya, beredar juga isu yang menyebutkan bahwa parpol dari kubu 02 juga ikut ditawarkan kursi menteri. Kondisi itu membuat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat suara. Pasalnya, menurut Cak Imin, koalisi yang telah dibangun oleh Jokowi-Ma’ruf
www.riaupos.co
Universitas Riau. Sehingga nantinya diperkirakan KPU Riau akan memberikan keterangan pada sidang sengketa Pileg melalui fasilitas video conference yang telah diselesaikan. “Informasi sementara kan kami tidak datang langsung ke MK. Melalui video conference. Jadi apapun keterangan yang diperlukan MK serta bukti yang perlu kami tunjukan bisa nanti di sana,� tuturnya.(das)
Ingatkan Ancaman Pidana Pilkada JAKARTA (RP) - Koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan koalisi dalam pemilihan presiden. Meski demikian, legalitas atas terbentuknya koalisi itu tetap di tangan dewan pimpinan pusat (DPP) parpol masing-masing. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pencalonan melalui koalisi yang dimaksud terancam gagal. ’’Jadi, nanti DPP partai A, B, dan seterusnya berkomunikasi. Lalu, calonnya diserahkan ke KPU kabupaten/kota atau provinsi sebagai calon kepala daerah,’’ terang Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di KPU, kemarin (30/6). Setiap parpol boleh berkoalisi dengan partai mana pun untuk mencalonkan kepala daerah. Tidak harus bergantung koalisi di Pemilu 2019. ’’Asal memenuhi syarat 20 persen (kursi),’’ lanjutnya. Tepatnya, 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu terakhir. Aturan tersebut ada di PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Artinya, koalisi parpol itu menghasilkan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan, paslon yang bisa dicalonkan adalah yang mendapat SK dari DPP parpol masingmasing. ’’Jadi, tidak ada pasangan calon di luar yang di-SKkan atau direkomendasikan DPP,’’ terangnya. Bila dicalonkan koalisi parpol,
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l SENIN, 1 JULI 2019 l 27 SYAWAL 1440 H l 24 HALAMAN
REDAKTUR: EDWAR YAMAN ď Ž
MENJADI lebih muda adalah keinginan serius dalam upaya menolak –tepatnya melawan– tua (meminjam istilah Sutandi Purnomosidi, ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Jatim). Meskipun hanya menyangkut tampak: sepertinya muda, kelihatannya muda, penampilannya muda, kalau
itu sukses dilakukan, sejatinya sudah luar biasa. Karena ya hanya ’’kelihatannya’’ itulah sesungguhnya hasil maksimalnya. Usia selalu auto bertambah. Semua auto makin tua. Tambah usia tapi tambah muda, pasti cuma muslihat dan penampakan belaka. Tapi, apa salahnya... Toh, semua
oleh LEAK KUSTIYO Direktur Utama Jawa Pos
yang muda juga dalam ancaman menua. Tua memang etape terakhir. Maka itu sebisanya, jauhilah. Sebab, setelah itu kita semua tahu: ke sanalah tempatnya. Hari ini genap 70 tahun usia Jawa Pos. Sudah tuakah? Penginnya sih, belum. Tapi, kan sudah 70 tahun? Emangnya kenapa...
Meski usia terus bertambah, Jawa Pos atau koran apa pun tidak perlu merasa diri tua. Apalagi melegalkan perasaannya menjadi tua benaran. Misalnya, membiarkan wajahnya kusut, kontennya tidak menarik, gaya jurnalistiknya tidak ď Ž Baca 70 Tahun Halaman 7
ď Ž TATA LETAK: MEGA