1991-2019
BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA
l KAMIS, 4 JULI 2019 l 1 ZULKAIDAH 1440 H l 24 HALAMAN
www.riaupos.co
Riau Pos
@riaupos
@riaupos.co
l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)
Riau Pos
Giliran Mantan Kadis PU Meranti Diperiksa KPK
Hari Ini Petugas Haji Mulai Diterbangkan
J A K A R TA ( R P ) - Ma nt a n Ke p a l a D i n a s P e k e rjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti Ir Ardhahni MT mendapat giliran jadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/7). Birokrat yang pernah menduduki jabatan yang sama di Kabupaten Indragiri Hulu itu diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik FEBRI DIANSYAH (Pilog) dengan PT Humpuss TransJuru Bicara KPK portasi Kimia dan penerimaan lain terkait jabatan. Sebelumnya penyidik di lembaga antirasuah itu sudah memeriksa sejumlah saksi. Baik swasta, ASN hingga wakil rakyat. Salah satunya anggota DPR Fraksi Demokrat asal
JAKARTA (RP) – Pemberangkatan 445 jamaah calon haji (JCH) kloter 1 Embarkasi Surabaya (SUB) pada 6 Juli pukul 03.15 WIB menandai dimulainya misi penyelenggaraan haji tahun ini. Selain itu sebanyak 446 petugas haji bakal diterbangkan hari ini (4/7) untuk bersiap-siap menyambut kedatangan jamaah di Madinah. Pada skenario awal JCH mulai masuk ke asrama haji pada 6 Juli. Setelah itu pada 7 Juli mulai diterbangkan menuju Madinah. Namun karena ada tambahan kuota sebanyak 10 ribu kursi, rencana perjalanan haji (RPH) itu direvisi. Sehingga penerbangan perdana JCH menuju Madinah dimajukan sehari. Selain dari Embarkasi Surabaya, kloter yang diterbangkan menuju Madinah pada 6 Juli adalah Embarkasi Batam. Kloter 1 Embarkasi Batam diterbangkan menuju Madinah pada pukul 06.00 WIB. Rombongan yang berisi 445 jamaah dan lima petugas kloter ini diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5005. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis menuturkan total jamaah yang diberangkatkan pada 6 Juli berjumlah 1.800 orang. Dia menuturkan ada empat kloter yang diterbangkan pada hari pertama. Yakni dua kloter dari Embarkasi Surabaya dan dua kloter lainnya dari embarkasi Batam. Dia merinci kloter 1 Embarkasi Surabaya terbang pada pukul 03.15 WIB. Kemudian disusul kloter 2 pada pukul 7.05 WIB. Sementara itu kloter 1
Saksi diperiksa untuk tersangka IND.
ď Ž Baca Giliran Halaman 7
SUBUH ZUHUR ASAR 04.48 12.18 15.44 MAGRIB ISYA 18.24 19.38
Laporan JPG, Jakarta PEMERINTAH pusat akhirnya menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang belum melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi. Total 103 kepala daerah mendapat sanksi tahap pertama berupa teguran tertulis. â€?Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kepada kepala daerah,â€? kata Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Rabu (3/7). Sebanyak 103 kepala daerah ď Ž Baca 103 Kepala Halaman 7
Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, PangkalanÂkerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.
ď Ž Baca Hari Halaman 7
Copot Jaksa Terjaring OTT KPK JAKARTA (RP) – Kejaksaan Agung  (Kejagung) melakukan pemeriksaan etik terhadap dua jaksa yang sempat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Yakni, Yadi Herdianto (Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejati DKI Jakarta) dan Yuniar Sinar Pamungkas (Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta). Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung Jan Samuel Marinka menuturkan bahwa saat ini proses pemeriksaan untuk kode etik kedua jaksa itu sedang berlangsung. Menurut dia, ada temuan pelanggaran etik dan itu tengah didalami bidang pengawasan Kejati DKI Jaď Ž Baca Copot Halaman 7
Minggat Lagi SAYA sedang di kebun percobaan. Saat orang setempat lagi ramai membicarakan ini: 11 anggota DPRD negara bagian OrOleh egon ‘hilang’. Gubernur DAHLAN sudah memerintahkan ISKAN polisi. Agar mencari anggota fraksi Partai Republik itu. Tidak ketemu. Tapi polisi tahu di mana mereka: di negara bagian tetangga. Di Idaho. Tapi polisi daerah Oregon tidak punya wewenang mencari mereka sampai Idaho. Yang jaraknya hanya dua jam naik mobil. Gubernur itu dari Partai Demokrat. Yang lagi dicari itu anggota DPRD dari Republik. Anggota DPRD dari Demokrat memang lagi mengajukan rancangan perda. State Law. Hukum negara bagian. Yang kalau tidak disahkan tanggal 1 Juli kemarin, selesailah. Rancangan itu gugur. Memang pembahasannya masih bisa ditambah 5 hari lagi. Sampai tanggal 5 Juli lusa. Tapi syaratnya naik. ď Ž Baca Minggat Halaman 7
REDAKTUR: EDWAR YAMAN ď Ž
5 PEMKAB DENGAN TUNGGAKAN PEMECATAN PNS KORUP TERBANYAK
Embarkasi
Timor Tengah Utara
15 12
Asahan 11
Batubara
10
Waropen
9
Mimika
Total: 212 PNS di 80 Pemkab
5 PEMKOT DENGAN TUNGGAKAN PEMECATAN PNS KORUP TERBANYAK
Sorong
5
Bima
5
Balikpapan
2
Kupang
2
Jayapura
2
Total: 30 PNS di 12 Kota
5 PEMPROV Papua DENGAN TUNGGAKAN Kaltim PEMECATAN PNS Papua Barat KORUP TERBANYAK Jambi
Â? Â?
  €‚ ƒ Keterangan 5 Juli 6 Juli 5 Agustus 9 Agustus 10 Agustus 11 Agustus 17 Agustus 15 September
Tanggal Terbang
Â? Â Â? Â Â? Â?
Jamaah     Â?    Â
Petugas Kloter
‡ ŽŒ ƒ � ‡ €‘  ƒ ‡ ƒ ‡ Œ ‘ ƒ ‡ ’ “ ‡ ‰ € ƒ ‡ €‘  � ƒ ‡ € ƒ  � ƒ
10 5 4 Aceh,Sumut, 3 Riau, Kalsel
2
Total: 33 PNS di 11 Pemprov
„ …† ‡ … …ˆ …†‰€ˆ €�€ €Š �†€‹‰ ‡ „†Œ€ˆ‰ €ˆ€
SUMBER:OLAHAN BERITA/GRAFIS:AIDIL ADRI
Disdik Sarankan Koordinasi Tingkat Kementerian Polemik Anak Imigran Sekolah Negeri PEKANBARU (RP) - Kabar ratusan anak imigran dibolehkan Pemko Pekanbaru mengenyam pendidikan sekolah negeri dibantah pihak Kanwilkumham terkait aturan. Perihal polemik ini, Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan menyarankan agar dilakukan koordinasi
antarkementerian. Menurut Kepala Disdik Riau Rudyanto perihal kebijakan anak imigran yang menetap di Pekanbaru untuk mendapatkan pendidikan sepenuhnya kewenangan antarkementerian terkait. Khususnya Kementerian Hukum dan HAM bersama Kemendikbud. “Atas status sekolahnya (SD dan SMP, red), itu kan kabupaten dan kota. Jadi itu kewenangan mereka (Pemko
dan Kanwilkumham, red),� ujar Rudyanto kepada Riau Pos, Rabu (3/7). Menurut Rudi, sapaan akrab Kadisdik Riau, memang Pemprov Riau hingga kini belum mengetahui informasi dimaksud secara jelas. Sehingga baik Gubernur H Syamsuar maupun Disdik Riau hingga kini belum ada pembahasan perihal pendidikan anak imigran tersebut.
“Kalau saya ikut aturan yang ada. Agar tak melanggar aturan yang berlaku sebaiknya memang harus koordinasi Kemendikbud dan Kemenkumham dulu sebelum kebijakan itu dijalankan,� katanya. Menurut Rudi, perihal kebijakan ini Pemprov Riau akan mengikuti aturan jika sudah ada yang mengikat. Karena selain soal kewenangan yang bukan milik provin-
si, status imigran juga tentu menjadi persoalan berbeda di bawah Kanwilkumham. Karena terdapat beberapa stakeholder terkait yang berwenang, maka Disdik Riau, kata Rudi, tetap mengikuti perkembangan informasinya. “Soal ini juga kami sebenarnya baru tahu dari kawan-kawan media. Jadi ď Ž Baca Disdik Halaman 7
Bantah Beri Rekomendasi Haris Hasanuddin lewat Romy Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag JAKARTA (RP) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merasa tak pernah merekomendasikan nama Haris Hasanuddin melalui mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romy) untuk menjadi calon Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Pernyataan ini dilontarkan Khofifah saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengkonfirmasi soal adanya dugaan Haris yang direkomendasikan oleh orang nomor satu di Provinsi Jawa
Timur ini. Hal itu pun secara tegas dibantah oleh Khofifah. “Saya ingin ketegasan saudara. Apakah betul Saudara merekomendasikan Pak Haris ke Romy agar Pak Haris jadi Kepala Kantor Kemenag Jawa Timur agar bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?â€? tanya jaksa Abdul Basir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (3/7). “Tidak,â€? jawab Khofifah dengan singkat. Tak puas atas pernyataan Khofifah, Jaksa Basir kembali menanyakan apakah Khofifah pernah berkomunikasi dengan Romy melalui aplikasi pesan singkat. Khofifah ď Ž Baca Bantah Halaman 7
MIFTAHULHAYAT/JPG
JADI SAKSI: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersiap menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/7/2019). ď Ž TATA LETAK: ELWE