Riau Pos Edisi Selasa 13 Agustus 2019

Page 1

1991-2019

Riau Pos

l SELASA, 13 AGUSTUS 2019 l HALAMAN 8

Demokrat Pilih Berkoalisi Laporan JPG, Jakarta SIKAP politik Partai De­mokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Sikap anti-oposisi ini juga mulai senada dengan PAN. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sikap politik partai berlogo bintang mercy adalah memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan masa-

lah-masalah yang ada. “Kalau ditanya kemana arah politik Partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,� ujar Ferdinand, Senin (12/8). Menurutnya saat ini Partai Demokrat juga terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Dengan harapan agar bisa membantu pemerintahan selama lima tahun ke depan. “Bahkan saat ini kita terus menjalani komunikasi dengan semua pihak yang kita anggap perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan kontribusi itu secara nyata, nanti

ke depan di Pemerintah pak Jokowi,â€? katanya. Bagi Ferdinand, suatu ke­­hormatan bagi Partai Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan. “Kalau Pak Jokowi mau mengajak Partai Demokrat, kita akan siap mendukung beliau,â€? ungkapnya. Lebih lanjut Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat ini nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan.

Namun sikap Demokrat adalah ingin berkontribusi membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Nanti akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh ketum langsung atau oleh sekjen,� pungkasnya. Sekadar informasi, selain Demokrat, salah satu parpol pendukung Prabowo – Sandi di pilpres 2019 yang dikabarkan akan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin adalah PAN. Hal ini seiring sinyal-sinyal politik yang muncul. Misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang pernah mengatakan, tidak

mengajukan syarat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, parpol berlogo matahari putih ini siap mendukung pemerintahan untuk hal yang dirasa baik. Sementara hal yang sama juga ada di Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pernah mengatakan, parpolnya siap bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, Gerindra juga telah menawarkan sejumlah konsep kepada pemerintahan periode kedua Jokowi. Menurut Dasco, apabila konsep yang ditawarkan oleh

BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA

l SELASA, 13 AGUSTUS 2019 l 12 ZULHIJAH 1440 H l 24 HALAMAN

www.riaupos.co

Riau Pos

@riaupos

@riaupos.co

Riau Pos

l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Di Tenda Penuh, Jamaah Pilih Tidur di Luar MAKKAH (RP) Jamaah haji Indonesia tidur di tenda Mina dengan umpel-umpelan. Tidur dengan kaki ketemu kepala jamak ditemukan di tenda-tenda. Sejumlah jamaah memilih menggelar tikar dan tidur di luar tenda. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terus mendesak

FEDRIK TARIGAN/JPG

LAMBAIKAN TANGAN: Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono melambaikan tangan ke wartawan beberapa waktu lalu.

Gerindra itu cocok dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Maka Gerindra siap bekerja sama dalam satu koalisi. “Konsep yang ditawarkan tersebut mengenai energi, kemadirian dan ketahanan pan-

gan. Sehingga apabila adanya kesamaan, maka Gerindra akan bekerja sama dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam mengelola pemerintahan selama lima tahun mendatang,� pungkasnya.(egp)

supaya pemerintah kerajaan Arab Saudi memperbanyak tenda atau menambah kapasitas Mina. Di antara jamaah yang memilih tidur di luar tenda adalah Abdul Kadir Suhaimi. Jamaah 50 tahun itu tergabung dalam kloter BDJ-09 ď Ž Baca Di Tenda Halaman 7

Nasdem Cemburu Mega-Prabowo Makin Mesra J AKARTA (RP) - Me n jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin, dinamika politik Tanah Air terus berkembang. Belakangan PDIP dan Partai Gerindra terlihat makin mesra. Kemesraan dua seteru Pilpres 2019 itu memicu cemburu parpol Koalisi Indonesia Kerja, terutama Partai Nasdem. Pandangan itu dikemukakan Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad. Dia menilai terjadi perang urat syaraf di internal Koalisi Indonesia Kerja. “Sebenarnya ada apa dengan Nasdem setelah kedekatan PDIP-Gerindra. Sepertinya Nasdem cemburu buta. Seolah tidak rela dimadu oleh PDIP. Terlihat perang argumen antara politisi Nasdem versus PDIP-Gerindra,� ujar Andriadi Achmad, Senin (12/8). Andriadi melihat bentuk kecemburuan dari Partai Nasdem terlihat dari beberapa manuvernya. Seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu Surya Paloh mengumpulkan parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf tanpa kehadiran PDIP dan lain-lain. Politisi Nasdem Bestari Barus mendorong Wali Kota Surabaya Risma untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2020. Sementara kemesraan yang ditunjukkan PDIP-Gerindra dimulai dari pertemuan Pres-

iden Jokowi dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta. Lalu berlanjut dengan pertemuan Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta. Kemesraan yang cukup menarik perhatian publik yakni kehadiran Prabowo Subianto di Kongres PDIP yang berlangsung di Bali, Kamis (8/8). Pada pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri pun beberapa kali menyebut nama Prabowo. “Pidato Megawati ketika itu seakan tidak ada lagi pertarungan antara kedua tokoh bangsa tersebut sebelumnya,â€? ujar direktur Nusantara Institute PolCom SRC itu. Lebih jauh Andri berpen­ dapat, kecemburuan Nasdem tidak terlepas dari ada­nya matahari kembar di kelompok KIK, yakninya Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh. Adagium tidak ada matahari kembar itu sebenarnya terlihat sejak koalisi pendukung Jokowi - JK di Pilpres 2014 dan Jokowi–Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Megawati dan Surya Paloh terlihat saling bersaing dalam memperbutkan posisi the king maker dalam koalisi. Kegerahan inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan Megawati (PDIP) atas Surya Paloh (Nasdem). Oleh karena itu, setelah pilpres 2019 menjadi puncak ketegangan antara Megawati-Surya Paloh dan terlihat berujung seperti pecah kongsi.(jpg)

DEFIZAL/RIAU POS

BERI PENJELASAN: Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo didampingi Gubernur Riau H Syamsuar memberi penjelasan saat diwawancarai awak media setelah tiba di Lanud Roesmin Nurjadin, Senin (12/8/2019).

19 Helikopter Dikerahkan EVAN GUNANZAR/RIAU POS

PLENO: Ketua KPU Riau M Ilham Yasir menandatangani berita acara pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Riau, akhir pekan lalu di Pekanbaru.

Gerindra Waspadai Perubahan Konstitusi JAKARTA (RP) - Rekomendasi PDIP yang menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 tidak serta-merta langsung disepakati semua parpol. Salah satunya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan wacana itu harus dikaji secara matang. Jangan sampai amandemen tersebut bersifat jangka pendek dan pragmatis. “Jangan untuk kepenti­ ngan sesaat yang bersifat politis pragmatis,â€? kata Fadli Zon, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin. Disampaikan, rekomendasi PDIP itu bukan usulan baru. Namun wacana lama

FADLI ZON yang sudah berlangsung sejak periode 2004-2009. Dia bilang, dirinya bukan berarti tidak setuju dengan usulan PDIP tersebut. Namun yang harus dipikirkan adalah substansi dan prosedur amandemen. “Di masa lalu kita hampir memiliki naskah UUD yang

baru. Yang kita khawatirkan adalah perubahan konstitusi,� imbuhnya. Dalam sejarahnya, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Perubahan tersebut disahkan dalam sidang tahunan MPR. Amandemen pertama, dititikberatkan pada pergeseran kekuasaan presiden yang dinilai terlalu kuat. Amandemen kedua menyangkut perubahan pemerintahan daerah serta kewenangan DPR. Amandemen ketiga membahas kewenangan MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman,

keuangan negara s er ta prosedur impeachment atas presiden. Adapun amandemen keempat menyangkut mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Amandemen keempat juga dibahas DPD bagian dari MPR serta mekanisme pengantian presiden. “Lalu apa yang ingin diamandemen berikutnya nanti,� ujar Fadli Zon. Dia menilai, amandemen UUD 1945 saat ini belum memiliki basis urgensi yang mendesak. Jika memang harus dilakukan, usulan itu harus dikaji dengan cermat. Poin apa saja dan dampak

negatifnya bagi kehidupan bernegara. Jangan sampai amandemen mengubah dasar-dasar konstitusi yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara. “Prinsipnya usulan ini masih bisa didiskusikan. Tanpa harus mengubah konstitusi,� kata wakil ketua DPR itu. Sebelumnya diberitakan, PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 menginginkan amandemen terbatas UUD 1945. Dengan begitu, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.(mar/jpg)

ď Ž REDAKTUR: EKA GUSMADI PUTRA

(12/8). Saleh mengatakan, sepuluh orang usulan pimpinan MPR itu di antaranya, satu dari unsur DPD. Sementara sembilan lainnya mewakili fraksi-fraksi. Siapa yang menjadi ketua itu bisa dimusyawarahkan oleh para ketua umum partai politik. “Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja,� katanya. Wakil Ketua Komisi XI DPR ini juga tidak setuju apabila posisi Ketua MPR menggunakan mekanisme voting atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Baginya penentuan Ketua

MPR mekanismenya yang cocok adalah dengan musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi,� ungkapnya. Selain itu, PDIP yang mengusulkan supaya pemilihan Ketua MPR adalah partai yang mendukung penghidupan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurutnya sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan. Semua fraksi dan kelompok menyatu.

Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI. Menurutnya. MPR itu beda dengan DPR dan DPD. DPR lebih ditekankan pada fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Tapi MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan,� katanya. Terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang

ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini. Sebelum mengakhiri periode ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi. Rekomendasi itu juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebelum nanti diputuskan di paripurna,� pungkasnya. Sekadar informasi, enam partai mengincar jatah kursi Ketua MPR. Misalnya saja Golkar sudah menyodorkan

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru EVAN GUNANZAR/RIAU POS

cerah. Pasalnya kabut asap mulai menipis. Khususnya di Kecamatan

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Riau. Kondisinya makin memprihatinkan. Lahan yang hangus terbakar sudah mencapai 4.900 hektare. Hal ini jadi perhatian

ď Ž Baca Diguyur Halaman 7

ď Ž Baca 19 Helikopter Halaman 7

PAKAI PAYUNG: Sejumlah warga memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Jalan Juanda Pekanbaru, Senin (12/8/2019).

Diguyur Hujan, Asap Belum Hilang PANGKALANKERINCI (RP) - Hujan deras dengan durasi singkat mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan, Senin

pagi (12/8). Meski belum mampu membuat kabut asap hilang total, setidaknya membuat langit di Negeri Seiya Sekata ini menjadi cukup

SUBUH ZUHUR ASAR 04.55 12.19 15.40 MAGRIB ISYA 18.25 19.34

Demo Laser SALEH PARTAONAN DAULAY nama-nama calonnya, seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali. Kemudian PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ‘ngotot’ bisa menempati jabatan tersebut. Selanjutnya adalah PDIP punya kader yang bakal diusung seperti Ahmad Basarah, Yasonna H

Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan. Di Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat, dan terakhir PPP akan mencalonkan Arsul Sani yang menjabat sebagai sekretaris jenderal menjadi Ketua MPR.(jpg)

ď Ž TATA LETAK: EKO FAIZIN

Oleh DAHLAN ISKAN

“APA yang akan terjadi berikutnya? Tidak tahu. Kita hanya bisa menungguâ€?. Itulah pendapat umum di Hongkong sekarang. Setelah demo tidak juga berhenti. Pun setelah lebih dua bulan. Bahkan demo itu ď Ž Baca Demo Halaman 7

Asty Ananta

NAMA DICATUT UNTUK PENIPUAN

MERASA namanya dicatut pelaku penipuan, presenter Asty Ananta melapor ke Polda Metro Jaya, kemarin (12/8). Dia menceritakan, ada seseorang yang berupaya menipu sejumlah kenalannya lewat nomor WhatsApp. Asty yang ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya menyebutkan, ada yang menggunakan foto dan namanya untuk meminta sejumlah uang kepada kenalannya. ’’Alhamdulillah, enggak ada yang kirim uang ketika pelaku meminjam uang dengan mencatut nama saya,’’ ujarnya. Namun, Asty sangat kesal karena pelaku melancarkan aksinya secara terus-menerus. Bahkan hingga pukul 03.00. ’’Pelakunya keterlaluan. Banyak yang terganggu, terbangun karena itu dini hari,’’ katanya. (bry/c18/jan/jpg)

Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan­kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.

PAN Usul Penambahan Pimpinan MPR Jadi Sepuluh JAKARTA (RP) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengusulkan supaya adanya penambahan pimpinan MPR dari lima menjadi sepuluh orang. Hal ini dikatakannya, setelah belum adanya titik temu untuk pengisian jabatan Ketua MPR. Posisi tersebut saat ini menjadi perebutan enam partai politik. “Awal periode ini kan pimpinan MPR lima orang. S etelah beberapa saat, diubah menjadi delapan orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi sepuluh orang,� ujar Saleh kepada wartawan, Senin

Menteri LHK, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB ke Riau

HUMAS DPRD SIAK FOR RIAU POS

LEPAS PAWAI: Ketua DPRD Siak Indra Gunawan (dua kanan) dan Wakil Ketua Sutarno (tengah) bersama Bupati Alfedri saat menghadiri pelepasan pawai malam takbir sambut Iduladha di Siak Sri Indrapura, Sabtu (10/8/2019).

Jadikan Iduladha Momen Majukan Siak PEKANBARU (RP) - Momen Hari Mewakili segenap jajaran unsur Raya Iduladha 10 Zulhijah 1440 legislatif di Gedung Panglima Hijriah atau bertepatan dengan 11 Ghimbam, Indra mengucapkan Agustus 2019 menjadi sebuah waktu selamat Iduladha. Menurutnya yang tepat untuk membangun kesolimomen hari besar bagi umat Islam dan daerah. Menurut Ketua DPRD Siak sedunia ini harus menjadi sebuah hal Indra Gunawan, Iduladha ini diharapkan yang diaplikasikan lewat kerja nyata di menjadi sebuah momen agar perjuangan daerah. Khususnya para legislator yang bersama memajukan Kabupaten Siak lebih baik ke depan bisa terlaksana. ď Ž Baca Jadikan Halaman 2

ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN

ď Ž TATA LETAK: MEGA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.