RIAUPOS Edisi Jumat 26-April-2019

Page 1

1991-2019

BANGUN NEGERI BIJAKKAN BANGSA

l JUMAT, 26 APRIL 2019 l 20 SYAKBAN 1440 H l 28 HALAMAN

www.riaupos.co

Riau Pos

@riaupos

@riaupos.co

Riau Pos

l LANGGANAN & PENGADUAN (0761) 64637, HP +62 823 8440 9900 l ECERAN Rp4.500 LANGGANAN Rp120.000/bulan (LUAR KOTA TAMBAH ONGKOS KIRIM)

Rekapitulasi Tersendat di Kecamatan Laporan AFIAT ANANDA-JPG, Pekanbaru dan Jakarta REKAPITULASI perolehan suara pemilu tingkat nasional seharusnya dimulai pada Kamis (25/5). Namun, KPU pusat tak bisa memulai karena rekapitulasi di level keca-

matan tak kunjung tuntas. Di Riau, dari 12 kabupaten kota, sampai Kamis (25/4) baru 10 kecamatan yang menuntaskan pleno, semuanya di Kabupaten Kampar. Khusus rekapitulasi suara tingkat kecamatan di Kota Pekanbaru misalnya, sampai sekarang masih berlangsung. Beberapa

kecamatan masih melakukan perekapan suara untuk DPRD Provinsi. Yang dipastikan rampung baru untuk presiden dan wakil presiden serta DPD RI. Anggota KPU Pekanbaru Arya Ghuna ď Ž Baca Rekapitulasi Halaman 11

LIHAT C1: Seorang warga melihat kertas C1 yang dipajang di depan Kantor Kelurahan Cinta Raja Jalan Pattimura Pekanbaru, kemarin. EVAN GUNANZAR/RIAU POS

Minta Saksi Tak Teken C1 ’’Susulan’’ JAKARTA (RP) - Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeluarkan surat instruksi yang memerintah para saksi dan relawan tidak mengakui dan tak menandatangani formulir C1 susulan. Dalam surat yang diteken

Besok, KPU Gelar PSU dan PSL

Kalau pemilu ulang ya tentu kami tanda tangani ketika di TPS dong, maksudnya begitu. ANDRE ROSIADE juru bicara BPN Prabowo-Sandi

PEKANBARU (RP) - Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) dilaksanakan besok (27/4). Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau tengah mempersiapkan segala keper

ď Ž Baca Minta Halaman 11

SUBUH ZUHUR ASAR 04.49 12.13 15.30 MAGRIB ISYA 18.17 19.27 Rengat 6 mnt, Bangkinang +2 mnt, Tembilahan 7 mnt, Pasirpengaraian + 4 mnt, Bengkalis -3 mnt, Selatpanjang 5 mnt, Pangkalan­kerinci - 2 mnt, Siak SriIndrapura 2 mnt, Bagansiapiapi +2 mnt, Telukkuantan +2 mnt.

Simpang Obor TUAN rumah bilang: ‘kami ini masih seperti dulu, masih tergolong Oleh: DAHLAN ISKAN negara berkembang. Belum bisa dibilang negara maju’. ď Ž Baca Simpang Halaman 11

ď Ž REDAKTUR: EDWAR YAMAN

Kami sudah minta KPU kabupaten/ kota standby untuk drop logistik dari bandara ke daerah masingmasing. Jadi lusa itu diperkirakan semua sudah sampai di TPS. ILHAM M YASIR Ketua KPU Riau

ď Ž Baca Besok Halaman 11

Pemecatan PNS Koruptor Konstitusional JAKARTA (RP) - Perlawanan para pegawai negeri sipil (PNS) terpidana korupsi untuk bebas dari pemecatan dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. Dalam putusannya, MK menegaskan, jika pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang dijadikan dasar pemerintah memecat PNS korupsi konstitusional. Pasal yang digugat sendiri adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b. Pasal itu berbunyi bahwa “pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum�. Dalam pertimbangannya, Mahkamah beralasan, jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan sebagai hal yang wajar. Sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian, seorang PNS telah menyalahgunakan dan mengkhianati jabatan yang dipercayakan sebagai ASN. “Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesung-

guhnya secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat,â€? ujar Hakim Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/4). Mahkamah berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau ď Ž Baca Pemecatan Halaman 2

Sofyan Tidak Terbuka ke KPK JAKARTA (RP) - Celah terjadinya kongkalikong di lingkungan PT PLN sulit ditutup. Sebab, selama ini, perusahaan pelat merah tersebut belum memiliki aturan tegas me-

nutup potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Seperti, membatasi pertemuan informal antara pejabat PLN dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam proyek kelistrikan. Ketua Tim Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi ď Ž Baca Sofyan Halaman 2 ď Ž TATA LETAK: MEGA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.