Suara Media Nasional Edisi #168 by Suara Media Nasional

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

@smedianasional

Nomor ISSN: 2355-6501

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+ Ongkos Kirim)

Edisi 168 Tahun VII / 12 - 18 Januari 2015

Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat

Kasus Pemred Jakarta Post Diserahkan ke Dewan Pers Jakarta, SMN - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya batal memeriksa Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Meidyatama Suryodiningrat pada Rabu, 7 Januari 2015. Penyidik menetapkan status tersangka terhadap Meidyatama atas kasus dugaan penistaan agama. Bersambung di halaman 11

Beri Efek Jera

Dewan Minta Penjual Miras di Hukum Berat

Siapa Kapolri Baru? Petisi Dorong Jokowi Batalkan Pencalonan Budi Gunawan Mulai Bergulir Jakarta, SMN - Petisi yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI mulai bergulir. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Coruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org. Mulanya, Emerson membuat petisi yang mendorong

Jokowi agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kepala Polri. Petisi ini dibuat pada Jumat (9/1/2015) sore. Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang

diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon Kepala Kepolisian RI. “Sudah seharusnya Jokowi mengulang kesuksesan dalam menjaring calon menteri Kabinet Kerja dan mendapatkan figur berintegritas dengan

Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan

melibatkan KPK dan PPATK. Sebaliknya, Jokowi juga tidak mengulang kesalahan ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK,” tulis petisi tersebut.

Menurut Emerson, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukkan Kapolri harus didasari pada aspek kepemim-

pinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi. Bersambung di halaman 10

Pemkab Gresik Terancam Kehilangan Aset Waduk

Divonis 7 Tahun, Terdakwa Korupsi Minta Hakim Siapkan Penembak

Blitar, SMN - Ketua DPRD Kabupaten Blitar Marhenis Urip Widodo mengaku prihatin dengan perkembangan miras yang semkain marak ditengah masyrakat. Apalagi kebanyakkan korbannya masih pelajar yang merupaka generasi muda yang bisa merusak masa depan mereka. Pihaknya minta operasi miras dan norkoba untuk lebih di tingkatkan. Karena korban miras terutama oplosan saat ini sudah banyak berjatuhan.

Gresik, SMN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terancam kehilangan aset waduk seluas lima hektar. Sebab upaya DPU untuk mengambilalih waduk di Desa Boteng, Kec Menganti seluas lima hektar, tampaknya akan sia-sia. Pasalnya, 93 warga Boteng tetap kukuh tak akan menyarahkan tanah waduk seluas lima hektar ke DPU. Sebab warga merasa sebagai pemilik sah waduk yang sudah puluhan tahun ditelantarkan DPU itu.

Bersambung di halaman 11

Palu, SMN - Rita Sahara, mantan bendahara pembantu pengeluaran gubernur Sulteng, akhirnya divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu, Jumat (9/1/2015) malam. Vonis penjara yang dijatuhkan hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 9 tahun penjara. Namun, saat vonis dibacakan, terdakwa Rita Sahara yang juga merupakan adik ipar dari bekas Gubernur Sulteng HB Paliudju ini

Ilustrasi razia miras

Waduk di Desa Boteng, Kec Menganti

Ilustrasi

langsung mengangkat tangan dan mengatakan keberatan atas vonis tersebut. “Hakim harus ringankan atau bebaskan saya, atau

siapkan saja penembak daripada saya menjalani hidup tujuh tahun dipenjara,” teriak Rita. Bersambung di halaman 11

Pengguna Narkoba Sudah Rambah Sopir Truk PN Tangerang Sambangi Kawasan Paramount Serpong Palangkaraya, SMN - Peredaran narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah merambah hingga ke sopir-sopir truk pengangkut barang dan bahan bangunan yang beroperasi di Palangkaraya. Setidaknya ini menurut pengakuan para tersangka pengedar sabu yang tertangkap penyidik Ditnarkoba Polda Bersambung di halaman 11

Dirnarkoba Polda Kalteng, Kombes Pol Ahman Shaury saat menangkap dua pengedar narkoba di Palangkaraya, belum lama tadi.

Tangerang, SMN - Pengadilan Negeri Tangerang mendatangi kawasan perumahan Paramount, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ini berkaitan dengan sengketa sebidang tanah yang luasnya 1079 meter persegi yang berada di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Ketua Majelis Hakim Herdi Agusten SH, yang hadir

Pihak pengacara perumahan paramount dengan ahli waris dan kuasa hukum mencocokkan batas lahan

kelokasi yang menjadi sengketa mengatakan, tinjauan kelapangan untuk melihat barang bukti sebidang tanah yang disengketakan merupakan bagian dari proses persidangan dalam hal ini, pembuktian. Dalam sidang pembuktian dengan menyambangi lokasi, Herdi Agusten mengatakan, dilakukan peninjauan terhadap batas-batas wilayah yang

diklaim oleh penggugat. Termasuk juga hadir dari pihak tergugat untukmenyaksikan. “Ini bagian dari proses sidang pembuktian. Minggu depan dilanjutkan dengan kesimpulan yang dilangsungkan di PN Tangerang. Dalam persidangan sengketa lahan, proses sidang pembuktian kelapangan pasti dilakukan untuk melihat bukti,” kata Bersambung di halaman 11

Polres Probolinggo Kota Temukan Penjagalan Mobil Diduga Hasil Tindak Kejahatan

Kapolres Probolinggo Kota AKBP. Iwan Styawan dan Kasat Reskrim serta para anggota saat di TKP penjagalan mobil.

Pobolinggo, SMN - Polres Probolinggo Kota Satuan Reskrim Jumat (9/01/15) seki-

tar pukul 12.30 dinihari menemukan TKP penjagalan mobil dum trukyang diduga mobil

Kredit Macet yang digelapkan atau mobil dari hasil tindak Bersambung di halaman 11

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Email: suaramedianasional@gmail.com

Pendidikan

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Peningkatan Hubungan Antara Latihan Kekuatan Tangan dan Ketinggian Lompatan Dengan Ketepatan Smash Dalam Permainan Bola Voli Pada Siswa Kelas V SDN 1 Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2013/2014 Oleh Supartini, S.Pd (Guru SDN 1 Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)

Ilustrasi

PADA dasarnya aktifitas manusia ada 2 macam, yaitu aktifitas jasmani dan rohani. Pertumbuhan rohani yang sehat akan berpengaruh

terhadap perkembangan jiwa yang sehat pula. Banyak orang berpendapat bahwa berolahraga merupakan kegiatan yang baik untuk pem-

bentukan fisik dan mental bangsa, serta dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan, dan mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab. Prestasi olehraga merupakan hasil pembinaan yang panjang. Pembinaan tersebut harus benarbenar matang dan dilaksanakan melalui pendekatan terhadap ilmuilmu pengetahuan yang terkait. Saat ini bola voli merupakan cabang olahraga yang sangat digemari segala lapisan masyarakat karena kesederhanaan permainan dan perlengkapan yang sedikit. Pemain bola voli haruslah lincah dan cekatan agar dapat memulihkan bola yang

dipukul oleh lawan dengan baik. Untuk itu kekuatan otot lengan harus dilatih agar mendapatkan hasil pukulan yang optimal. Dari hasil permasalahan diatas, maka diadakan penelitian untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dan ketinggian lompatan bola voli dengan ketepatan smash pada permainan bola voli. Penelitian ini diadakan di SDN 1 Karangrejo Kecamatan Karangrejo pada siswa kelas V dengan populasi 18 siswa.

akan memberikan gambaran yang signifikan tentang hubungan kekuatan otot lengan dan ketinggian lompatan pada ketepatan smash. Instrument penelitiannya : 1) test kekuaatan otot lengan dengan push up, 2) scott jump, 3) ketinggian lompatan, dan 4) ketepatan spike. Pengumpulan datanya langsung dengan nilai data test pada instrument penelitian. Analisis datanya menggunakan tehnik “Analisis Statistik Berganda”.

METODE PENELITIAN Desain penelitian ini adalah penelitian non eksperiment dengan tehnik deskriptif analisis. Tehnik ini

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Hasil Statistik Package For Social Science (SPSS) versi 115,

didapat :

Hasil analisis didapat koefisien regresi F = 12,731 atau probabilitas (P) = 0,00 < 0,005 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dengan demikian hipotesis berbunyi “Ada hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap ketepatan smash pada permainan bola voli”.

Dengan penelitian terhadap

aktivitas siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa “Ada hubungan kekuatan otot lengan dan tinggi lompatan terhadap ketepatan smash pada permainan bola voli”. Guru diharapkan lebih melatih siswanya untuk lebih meningkatkan kemampuan atletik siswanya dapat bermain voli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Meningkatkan Kemampuan Memahami Perkalian Cara Susun Pada Siswa Kelas V SDN 1 Sobontoro Dengan Metode Demontrasi Oleh Suryanti, S.Pd.SD (Guru SDN 1 Sobontoro, Kabupaten Tulungagung) MATEMATIKA merupakan salah satu ilmu dasar yang berkembang amat pesat baik materi maupun kegunaannya. Mengingat betapa pentingnya matematika sebagai sarana dalam memecahkan masalah sehari-hari, maka setiap individu mau tidak mau harus mempelajarinya. Namun pada kenyataannya banyak yang merasa kesulitan, dan menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dipelajari. Hal ini yang menjadikan mamtematika sebagai monster yang ditakuti, dan menjadikan siswa malas untuk mempelajarinya. Melihat hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 1 Sobontoro

yang masih jauh dari hasil belajar yang diharapkan, yaitu dengan perolehan nilai hampir 60%. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian terhadap mekanisme belajar mengajar siswa. Yaitu dengan menggunakan kajian meningkatkan kemampuan memahami perkalian cara susun dengan metode demontrasi. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas V SDN 1 Sobontoro dengan populasi 22 siswa. Tujuan penelitian ini yaitu : meningkatkan penguasaan perkalian pada siswa, meningkatkan proses pembelajaran matematika, meningkatkan hasil pembelajaran matema-

tika siswa. METODE PENELITIAN Metode penelitian menggunakan PTK (penelitian tindakan kelas) dengan tahapan : 1) Planning (menyusun rancagan tindakan), 2) acting (pelaksanaan tindakan), 3) observing (pengamatan), dan 4) reflecting (refleksi). Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada proses pembelajaran, guru memberikan apersepsi dan materi terlebih dahulu. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan guru memberikan penguatan materi dan tindak lanjut. Di akhir siklus, guru memberikan tes untuk mengevaluasi hasil belajar

siswa. Guru menggunakan metode cara susun dengan media korek api untuk mempermudah siswa menerima penjelasan dari guru, dan untuk meningkatkan pemahaman & daya ingat siswa akan materi tersebut. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Tampak dari hasil analisis siklus I bahwa : 3 siswa (13,36%) mendapatkan nilai baik, 7 siswa (31,81%) mendapatkan nilai sedang, dan 12 siswa (54,54%) mendapatkan nilai kurang. Rata-rata perolehan nilai siswa 5,6 yang masih jauh dari kriteria ketuntasan 6,5. Hal

ini menunjukkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi perkalian susun pelajaran matematika masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan siklus II untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Hasil siklus II menunjukkan : 19 siswa (86,36%) mendapatkan nilai baik, 3 siswa (13,63%) mendapatkan nilai sedang, dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang. Rata-rata perolehan nilai siswa 8,22 yang sudah melebihi kriteria ketuntasan 6,5. Guru sebagai peneliti merasa puas dengan hasil belajar siswa tersebut, karena terjadi peningkatan yang signifikan setelah

Ilustrasi

pelaksanaan siklus II. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari penelitian ini : proses pembelajaran matematika harus didasarkan pada pengguasaan konsep dan pemberian alat bantu / alat peraga bagi siswa. Alat bantu tersebut digunakan pada proses belajar mengajar sehingga dapat menjadikan bahan untuk meningkatkan frekuensi hasil belajar. Guru harus mampu menciptakan desain

pembelajaran yang menarik dan mudah diterima siswa. Mengacu pada kesimpulan diatas, penulis disarankan untuk tidak terlalu cepat dalam menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengutarakan ketidaktahuannya terhadap materi. Dengan demikian siswa diharapkan bisa lebih berani dan mampu untuk menerima materi yang disajikan.

Meningkatkan Hasil Belajar TIK Materi Pokok Perangkat Keras Menggunakan Metode Kerja Kelompok Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngunut Tahun Pelajaran 2013/2014 Oleh Sugeng Wasono, S.Pd (Guru TIK SMPN 1 Ngunut, Kabupaten Tulungagung)

Ilustrasi

KUALITAS pendidikan, sebagai salah satu pilar pengembangan sumberdaya manusia yang bermakna, sangat penting bagi pembangunan nasional. Bahkan dapat dikatakan masa depan bangsa bergantung pada keberadaan pendidikan yang berkualitas yang berlangsung di masa kini. Pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul dari sekolah yang berkualitas. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sekolah merupakan titik sentral upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas demi terciptanya tenaga kerja yang berkualitas pula. Dengan

kata lain upaya peningkatan kualitas sekolah adalah merupakan tindakan yang tidak pernah terhenti, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tugas utama guru adalah bertanggung jawab membantu anak didik dalam hal belajar. Dalam proses belajar mengajar, gurulah yang menyampaikan pelajaran, memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kelas, membuat evaluasi belajar siswa, baik sebelum, sedang maupun sesudah pelajaran berlangsung (Combs, 1984: 11-13). Untuk memainkan peranan dan

melaksanakan tugas-tugas itu, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan professional yang tinggi. Dalam hubungan ini maka untuk mengenal siswa-siswanya dengan baik, guru perlu memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosis serta mengenal dengan baik cara-cara yang paling efektif untuk membantu siswa tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. .Untuk Mengatur waktu dengan jumlah siswa yang berbanding terbalik dengan media yang ada di Kelas VIII-B Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngunut Tahun Pelajaran 2013/2014, Untuk memaksimalkan efektifitas waktu pembelajaran TIK pokok bahasan pengenalan perangkat keras siswa Kelas VIII-B Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngunut Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal tersebut dengan diharapkan tujuan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam mengidentifikasi perubahan bentuk-bentuk pointer Ms. Excel dengan model pembelajaran Explicit Instruction pada Kelas

VIII-B Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngunut Tahun Pelajaran 2012/2013 . METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Ngunut dengan subyek siswa-siswi kelas VIII-B sejumlah 32 siswa Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari silabus, Rencana Pelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, dan Tes formatif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pengolahan belajar aktif, dan tes formatif. Untuk mengetahui

keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. HASIL PENELITIAN DAN PEM-BAHASAN Pada hasil penelitian siklus I bahwa dengan menerapkan pembelajaran terstrutur dengan pemberian tugas diperoleh nilai ratarata prestasi belajar siswa adalah 70,63 dan ketuntasan belajar mencapai 52,78% atau ada 17 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai e” 75 hanya

sebesar 52,78% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih metode belajar yang diterapkan masih baru dan sebagian anak masih belum bisa menyesuaian diri dengan metode pembelajaran yang baru tersebut. Pada siklus II diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 81 dan ketuntasan belajar mencapai 85% atau ada 27 siswa dari 32 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan Kerja Kelompok ini karena siswa sudah mulai beradaptasi dan mulai mengerti dengan cara pembelalajaran baru tersebut. Disamping itu siswa yang lebih pandai juga mulai mengajari temanya yang kurang mampu dalam penguasan materi pelajaran. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah Kerja kelompok memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan hasil belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (70,63%), siklus II (81,25%) dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat terhadap bekerja secara kelompok sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar lebih giat bersam-sama. Disarankan guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMP Negeri 1 Ngunut.

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Sumargono. Surat Izin Usaha Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S.. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Suara Blitar: Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi Penerbitan Pers: L, Irul. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Agus Cahyono S. Pasuruan: Fikri Setiawan, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/ SK Menkum Ham Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Eko Setiyowati. Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat, Slamet Rosidin, Gines Raka Silinder. Banyuwangi: Syamsudin. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Nomor: Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Bondowoso, Situbondo: Edi Sunarko RD. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. AHU-62124.AH.01.01 Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Tahun 2013. Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung. Biro Kab. Tangerang:Nurhasan, Udin Hasanudin. Kota Tangerang: Irfan Efandi, Neneng A’ung. Desain/Layout: Irul. Penanggungjawab: No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. (Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Soal Wilayah Gunung Kelud

Pemkab Kediri Ragukan SK Gubernur

Spanduk penolakan SK Gubernur soal kememilikan wilayah Gunung Kelud

Kediri, SMN - Pemkab Kediri hingga sekarang masih bingung terkait Surat Keputusan Gurbernur Jatim tentang kepemilikan Gunung Kelud, Sebab hingga sekarang pemkab mengaku belum menerima salinan SK pencabutan Kepemilikan Wilayah Gunung Kelud dari Kabupaten Kediri, Rabu (7/1). Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan mengatakan,

setelah melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) terkait, hingga sekarang pihak pemkab belum menerima SK itu. Menurutnya jika SK itu memang benar seharusnya pihaknya sudah menerima salinan SK itu. “Jika informasinya Blitar sudah menerima SK itu, seharusnya kita juga mendapatkan, apalagi terbitnya SK itu pada 12 Desember 2015 lalu

seharusnya kita juga sudah menerima” terang Kabag Humas pada SMN. Kendati demikian, pihaknya akan berupaya untuk mendapatkan salinan SK itu, dengan meminta ke biro hukum atau biro Pemerintahan Provinsi Jatim melalui permintaan resmi dan secara tidak resmi.”Agar kita tahu apa isi materi dari SK gubernur soal Gunung Kelud ini,

dan jika kita sudah tahu isi materi itu baru kita bisa melkukan upaya selanjutnya,” terang Haris Serius. Dia menjelaskan jika Gunung Kelud, menurutnya masuk wilayah Pemkab Kediri. Pasalnya gugatangugatan yang dilayangkan Pemerintah Kabupaten Blitar, menemui jalan buntu. Dan Keputusannya tetap dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. “Bahkan ketika Pemkab Blitar mengajukan banding, dan sudah keputusan tetap, hasilnya tetap sama, kalau Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri,” pungkasnya. Sementara anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Antox Prapungka Jaya mengatakan, jika SK Gubernur itu memang benar, pihaknya akan segera memnaggil Satker terkait untuk menjelaskan permasalahan tersebut. “Sebab hingga saat ini, Pemkab tidak transparan, kami tidak pernah diajak diskusi terkait status Gunung Kelud itu, dan kami segera akan memanggilnya untumempertanyakan persoalan itu,” ujar Antox.

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Jawa Timur telah SK nomor, 188/828/KPTS/013/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor, 188/113/ KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah G.Kelud. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat Gubernur nomor 188/2534/011/ 2014 tanggal 12 Desember 2014. Siap Pertahankan Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menargetkan Batas Wilayah Gunung Kelud tetap menjadi milik Kabupaten Blitar. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Blitar, Drs. H Rijanto, MM. Pasca Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 2014 secara resmi telah mencabut SK Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2012, yang menjelaskan bahwa puncak Gunung Kelud masuk wilyah administratis Peme-

rintah Kediri, pihaknya akan berupaya keras untuk kembali mempertahankannya. Bahkan hingga kini pasca dikeluarkannya SK pencabutan kepemilikan gunung kelud oleh Pemkab Kediri tersebut, Pemkab. Blitar belum menerima kepastian soal rencana mediasi dengan Pemkab Kediri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. “Dengan dicabutnya SK 188 membuka peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Blitar mempertahankan batas wilyah di puncak Gunung Kelud yang selama ini di klaim Kabupaten Kediri,” kata Drs. H Rijanto. Bahkan pihaknya juga berharap untuk penyelesaian persolan ini sesuai dengan Permendagri no 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selain itu pihaknya juga optimis bisa mempertahankan batas wilayah di puncak Gunung Kelud tersebut dengan berbagi bukti pendukung yang dimiliki. “Selian kami terus mengumpulkan dokumen-dokuman yang

ada, kami juga lakukan kajian akademis bersama ITB sebagai salah satu upaya melakukan kajian keilmuan untuk menentukan batas suatu wilayah Gunung Kelud,” ujarnya. Sementara perlu diketahui awal sengketa Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kediri adanya surat dari Bakosurtanal tanggal 24 september 2003 yang berisi revisi peta RBI tahun 2001. Mengacu surat tersebut wilayah pncak Gunung Kelud berada di kawasan Kabupaten Kediri yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar. Bahkan selama ini yang melakukan pengelolaan puncak Gunung Kelud adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian juga disusul keluarnya SK Gubenrur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS.013/2012 yang menyatakan kepemilikan wilayah tersebut adalah Kabupaten Kediri yang akhirnya dilayangkan gugatan PTUN oleh Pemkab Blitar atas keputusan Gubernur Jatim tersebut. (kan/brw)

Pembekalan Teknik Pertamanan Terhadap Petugas Lapangan DKP Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri bersolek mempercantik diri dengan menghias salah satu sudut lokasi SLG (Simpang Lima Gumul) menjadi tempat yang awalnya tidak indah dipandang kini menjadi salah satu taman yang indah. Bahkan saat ini menjadi salah satu pusat kunjungan masyarakat Kabupaten Kediri maupun luar daerah khususnya muda-mudi yang memiliki hobi olahraga. Melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Kediri salah satu sudut SLG yang kurang menarik tersebut telah dilakukan penanaman berbagai tanaman hias dan bangunan taman bermain. Disini masyarakat dapat bersantai, bermain dan menyalurkan hobi bermain Basket 3 on 3 atau bermain Skateboard. Kepala DKP H Hendro Soestono Soemali, SH. M.Si pada hari Selasa (6/1) memberikan bimbingan dan pembinaan secara langsung kepada seluruh petugas lapangan di taman baru di salah satu sudut SLG tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan SDM Petugas lapangan DKP yang kreatif, inovatif, memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugastugasnya. Jelas Hendro. Dalam kesempatan tersebut DKP mendatangkan juga Narasumber Soim dari CV. Lintas Nusa Bunga untuk membekali seluruh petugas DKP dengan ilmu pembuataan taman, cara menjaga dan merawat tanaman, pembibitan tanaman hias serta pemupukan agar tanaman yang ditanam tetap terjaga keindahannya.

Ilustrasi

Suasana pemberian pembekalan teknik pertamanan kepada petugas lapangan DKP Kabupaten Kediri

Bapak Soim mengatakan saya sering diundang pada kegiatan seperti ini, karena sangat penting untuk menggali kemampuan dan ketrampilan para petugas agar kreatif menciptakan inovasi baru dan memiliki pemikiran maju merubah Kabupaten Kediri semakin indah dengan hiasan taman dan bunga-bunga. Para petugas lapangan DKP sangat senang dan antusias memperhatikan setiap materi yang disampaikan oleh Narasumber. Selain materi teori juga dilakukan praktek langsung di lapangan mengenai pembuatan dekorasi, perawatan dan kebersihan taman. Kepala DKP H Hendro Soestono Soemali, SH. M.Si mengata-

kan kegiatan seperti ini dilaksakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas lapangan DKP. Selanjutnya dari hasil pelatihan diharap para petugas mengetahui dan memahami teknis menghias taman dengan tanaman hias, pembersihannya, penanaman dan pemupukan tanaman. Sehingga secara otomatis tenaga lapangan ini siap pakai untuk terjun kelapangan. Ujar Hendro. Sementara ini pelatihan hanya dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 5-6 Januari 2015 di Area SLG. Selanjutnya kegiatan ini akan berlanjut dan rutin dilaksanakan dengan teknik-tenik baru tentang ilmu pertamanan. Tambah

Hendro. Putut Kepala Bidang Pertamanan DKP menambahkan setelah mendapat pembekalan para petugas ini akan disebar kebeberapa titik misalnya SLG dan taman Kilisuci Pare, titik-titik itu menjadi tanggung jawabnya. Kemampuan manusia itu sama dengan komputer yang harus selalu diupdate ingatannya dan dapat terus berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan. Khusus mengenai ilmu pertamanan, kedepannya petugas penyapu jalan DKP juga akan dibekali ilmu tersebut agar mereka tidak asal menyapu saja, tetapi juga bisa menjaga taman dan tanamannya disekitarnya, ujar Putut. (kan)

Bulog di Kediri Salurkan Beras Cadangan Pemerintah

Ilustrasi

Kediri, SMN - Bulog Subdivre Kediri kembali menggelar operasi pasar khusus cadangan beras pemerintah (OPK CBP). Untuk bulan Januari 2015 di Kabupaten Kediri bakal disalurkan 3.182 ton beras untuk warga miskin. “Operasi pasar khusus beras cadangan pemerintah ini untuk mengisi progam raskin. Karena progam raskin 2015 saat ini masih tahap sosialisasi dari pemerintah,” ungkap Wahyu Sunarto, Kasub Divre Bulog Kediri kepada wartawan, Senin (5/1/2015). Dijelaskan Wahyu Sunarto, OPK CBP dilaksanakan mulai 5 Januari sampai selesai. Tujuannya

2 Sekolah di Kediri Tidak Menggunakan K13 Kediri, SMN - Sebanyak 2 sekolah negeri di Kota Kediri dipastikan tidak akan mengajukan usulan penggunaan Kurikulum2013 (K13). Kedua sekolah tersebut adalah SMP Negeri 6 Kediri serta SMA Negeri 5 Kediri. Kepala SMP Negeri 6 Kediri, Yusuf Budi Santoso mengatakan alasan sekolahnya tidak melanjutkan K13 adalah karena masih kurang lengkapnya sarana, kegiatan belajar mengajar untuk K13 di sekolah tersebut. Dikonfirmasi melalui telepon, Yusuf menambahkan keputusan tersebut dibuat atas dasar keputusan para guru SMP Negeri 6 Kediri. Yusuf mengatakan, dari segi sumber daya manusia sekolahnya sudah merasa mampu melanjutkan K13 di semester genap ini. Namun karena sarana belajar mengajar salah satunya buku induk belum dimiliki, mereka memilih untuk menggunakan KTSP terlebih dahulu hingga

seluruh kelengkapan K13 dapat tercukupi. “Untuk SDM kita sudah siap. Hanya buku induk yang sementara belum kita miliki,” ujamya. Sementara itu dalam rapat komisi C DPRD Kota Kediri dengan para kepala sekolah SMP, SMA. dan SMK Negeri se-Kota Kediri pada Selasa (6/1) membahas tentang penyelenggaraan K13, mayoritas sekolah di Kota Kediri baik tingkat SMP hingga SMA tetap menggunakan K13 pada semester genap tahun ini. Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Reza Darmawan mengatakan pihak DPRD memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk menentukan sendiri kurikulum apa yang akan mereka terapkan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. “kami serahkan kepada sekolah masing-masing untuk memilih menggunakan K13 atau kurikulum 2006 (KTSP),” ujarnya.

untuk membantu warga kurang mampu mendapatkan beras murah yang disubsidi pemerintah. Jumlah yang dibagikan masing-masing KK sebanyak 15 kg dengan harga Rp 1.600 per kg. “Polanya sama persis dengan raskin, jadwalnya dari masing-masing desa,” jelasnya. Diharapkan setelah selesai progam OPK CBP bakal dilanjutkan lagi dengan operasi raskin 2015. Tahap sosialiasai kegiatan raskin juga sudah dimulai. Namun pola penyalurannya masih menunggu petunjuk lebih lanjut. “Kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk menyalurkan raskin,” jelasnya. Bulog Subdivre Kediri menjadi

penyalur raskin untuk Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Penyaluran OPK CBP untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga beras di pasaran. Sesuai data 2014 penerima raskin terbanyak Kabupaten Kediri yang mencapai 113.288 rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 1.675.245 ton. Disusul Kabupaten Nganjuk 87.163 RTS sebanyak 1.418.415 ton dan Kota Kediri 11.695 RTS dengan beras yang disalurkan 165.735 ton. Sebelumnya Bulog telah melakukan operasi khusus bantuan angkutan dari Pemprov Jatim. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari menyalurkan kebutuhan beras, gula, minyak dan tepung terigu. (yok)

Terkait mekanisme kelanjutan K13 bagi sekolah yang baru saja menggunakan K13 selama 1 semester, Reza menghimbau agar pihak sekolah mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan mengajukan usulan kepada instansi terkait bahwa sekolahnya ingin melanjutkan K13. Pihak sekolah sendiri yang akan kembali meneruskan K13 harus menyediakan seluruh sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya K13 di sekolah mereka. Baik dalam kesiapan SDM dalam hal ini guru, maupun alat kelengkapan kegiatan belajar mengajar lainnya. Prosedur pengajuan pihak sekolah sendiri untuk melanjutkan K13 menurut Reza tetap harus dilakukan sebagai tata cara teknis. Namun pihak Dewan tetap memberi kebebasan kepada Kepala Sekolah untuk memilih sendiri apakah terus menggunakan K13 atau KTSP. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Siswanto yang usai menghadiri pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengatakan saat ini untuk sekolah yang ingin melanjutkan K13 masih harus mengajukan usulan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan harus menunggu hasil evaluasi dari pihak tersebut untuk melanjutkan K13. Apabila disetujui usulan tersebut, maka sekolah yang bersangkutan baru bisa melanjutkan K13 pada awal tahun ajaran baru 2015/2016. “Hasil pertemuannya masih sama, sekolah yang baru 1 semester menggunakan K13 harus kembali menggunakan KTSP. Apabila menginginkan menggunakan K13, harus mengajukan usulan terlebih dahulu sambil menunggu hasil evaluasi dari pusat,” ujarnya. (har)

Potret

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Wabup Kholiq Berangkatkan Peserta Pergamanas 2015

Wakil Bupati Trenggalek Kholiq SH,M.Si selaku ketua Kwarcab Pramuka Trenggalek saat pemberangkatan peserta Perkemahan Regu Penggalang Ma’arif Nasional tahun (Pergamanas) 2015 di bumi perkemahan Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon bertempat di halaman SMP Islam Durenan pada tanggal 6 Januari 2015 lalu

Trenggalek, SMN - Pengaruh budaya terhadap perkembangan anak didik di sekolah dan madrasah sangat dominan mempengaruhi kondisi psikologis yang berakibat terbentuknya karakter diri. Pada kondisi tersebut beragam latar belakang budaya yang memperngaruhi lingkungan seperti perilaku beragam,tatanan sosial,sistem ekonomi,pendidikan bahkan politik telah sedikit banyak merubah kejiwaan manusia. Di dalam mengantisipasi

permasalah diatas memang harus ada wadah pembinaan generasi yang berwawasan nasionalisme,religius dan berkarakter. Pramukalah yang pas dan cocok serta mampu untuk mencapai cita-cita tersebut,karena di pramuka ada berbagai kegiatan yang menarik,sehat serta memberikan tantangan yang berguna bagi masa depan anggota pramuka. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Trenggalek Kholiq SH,M.Si selaku ketua Kwarcab Pramuka Trenggalek dalam acara pembe-

rangkatan peserta Perkemahan Regu Penggalang Ma’arif Nasional tahun (Pergamanas) 2015 di bumi perkemahan Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon bertempat di halaman SMP Islam Durenan pada tanggal 6 Januari 2015. Lebih lanjut disampaikan bahwa kita mengikuti perkemahan ini sebagai sarana mengembangkan kreatifitas, serta membina ukhuwah diantara anggota regu Penggalang Satuan Pramuka Ma’arif NU dan mengintegrasikan diri dalam

masyarakat khususnya warga NU. Pada akhir sambutannya Wakil Bupati berpesan kepada peserta kemah yang berjumlah 2 regu agar selalu menjaga kesehatannya karena kemah ini jauh dari rumah serta waktunya cukup lama yaitu mulai tanggal 7 s/d 14 Januari 2015, serta manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya,laksanakan dengan disiplin dan ikhlas demi kemajuan gerakan Pramuka di Trenggalek. (rud)

Siraman Gong Kyai Pradah

Bupati Tulungagung Hadiri Tradisi yang Harus Lestari Pengajian Peringatan Maulud Nabi Tulungagung, SMN - Umat muslim Tulungagung 8/1/2015, malam mengikuti Pengajian dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhamad SAW 1436 H/2015 M di Masjid Agung Al Munawar Tulungagung. Dalam ceramahnya Prof. Dr Imam Fuadi diantaranya mengajak kepada umat Islam untuk selalu mencintai serta meneladani Nabi Muhamad SAW dalam segala aspek kehidupan. Peringatan Maulud Nabi Muhamad SAW 1436 H/2015 M ini dihadiri antara lain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si, Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, jajaran Muspida Tulungagung serta Pimpinan SKPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si, dalam sambutanya diantaranya mengatakan dengan peringatan Maulud Nabi Muhamad kita dapat merenungkan kisah perjuangan Nabi sebagai wahana untuk berintrospeksi dan mawas diri seberapa besar nilai perjuangan yang pernah kita lakukan untuk umat maupun masyarakat di negeri yang kita cintai ini. “Perilaku dan teladan nabi Muhammad SAW di harap bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan dan kebersamaan harus di biasakan dan di bangun dalam melaksanakan tugas profesi guna meraih kesuksesan, insyaAlloh apabila semua ini dapat kita lakukan berarti kita telah meladani yang

Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto didampingi oleh Ibu Niniek Rijanto, sejumlah Kepala SKPD, unsur Forpimda pada acara Siraman Gong Kyai Pradah di Pendopo Kecamatan Sutojayan, Minggu (4/1)

Sambutan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, M.Si

kita cintai yaitu Nabi Muhammad SAW. Momentum peringatan maulud Nabi Muhammad SAW tahun ini sangat tepat untuk kita renungkan bersama, sekaligus mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran penting dari kisah perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan ajaran dan nilai-nilai islam yang Rahmatan lil ‘ala-

min. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada semua yang hadir disini juga diri saya sendiri, bahwa sebagai abdi masyarakat mari kita introspeksi dan mawasdiri seberapa besar nilai perjuangan yang pernah kita lakukan untuk umat maupun masyarakat di negeri yang kita cintai ini,” ujar BupatiTulungagung. (rud)

Komitmen Bersama Gerakan Tulungagung Bersih Narkoba 2015

Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM menyerahkan sampel urinnya yang sudah berada diwadah pada petugas BNNK Tulungagung kemarin.

Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi dan seluruh anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tulungagung serta anggota DPRD setempat melakukan tes urine yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Kamis (8/1). Tes urine yang berlangsung di Kantor Bupati Tulungagung ini bertujuan untuk mencegah peredaran gelap dan mempersempit ruang gerak narkoba. Ada 500 wadah urine yang disediakan BNNK Tulungagung dalam kegiatan tersebut. Wadah itu selain disediakan untuk bupati, wakil bupati, anggota Forpimda dan anggota DPRD Tulungagung, juga untuk kepala SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. Namun sayangnya, beberapa anggota dewan sempat kecewa dengan penyelenggaraan tes urin yang dibarengi penandatanganan komitmen bersama gerakan bersih narkotika oleh anggota Forpimda dan dihadiri pula oleh Ketua BNNP Jatim, Brigjen Pol Drs Iwan A Ibrahim itu. Mereka menyayangkan informasi tes urine sudah diberitahu selang sehari sebelumnya. “Seharusnya jangan sampai bocor kalau mau ada tes narkoba. Bisa-bisa kan tes hari ini (kemarin) dikelabui dengan membawa urine orang lain yang dibungkus plastik. Petugas BNNK kan tidak tahu karena urine dimasukkan ke wadah di kamar

mandi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Subani Sirab, pada SMN dengan mimik serius. Menurut dia, acara tes urine kemarin sudah diketahui lebih dulu oleh seluruh anggota DPRD Tulungagung karena mereka sudah menerima surat pemberitahuan dari Pemkab Tulungagung pada hari Rabu (7/1) lalu. “Jadi kami sudah tahu sehari sebelumnya. Ini kan bisa disebut jadi siasia kalau begini tes urine-nya. Sudah bisa ditebak hasilnya nanti tentu akan negatif semua,” terangnya. Kepala BNNK Tulungagung, AKBP Ria Damayanti, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak masalah informasi pelaksanaan tes urin sudah bocor terlebih dulu. “Kami tidak mempermasalahkan ini mau (hasilnya) negatif atau positif, yang penting saya dengan Pak Bupati, sing penting buk, kita sudah punya tauladan atau contoh saya ini lho sudah bersih dari diri sendiri,” paparnya. Ria Damayanti juga menampik pelaksanaan tes urine kemarin bakal sia-sia. Masalahnya, tes urine sudah dianggarkan oleh BNNK Tulungagung. Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo berharap kegiatan tes urine yang melibatkan semua pejabat di Tulungagung tersebut dapat mengurangi peradaran narkoba di Tulungagung. “Kalau bisa nol peredaram narkoba di Tulungagung. Nanti dibuat tim terpadu di setiap kecamatan,” katanya. Soal adanya PNS lingkup Pemkab setempat yang tersangkut masalah narkoba dan kini kasusnya tengah ditangani Kepolisian Tulungagung, Bupati Syahri menyatakan tidak segansegan untuk memecat PNS tersebut. “Kalau memang ada aturan yang mengharuskan pemberhentian karena ancaman hukumannya maka diberhentikan,” tegasnya. (rud)

Blitar, SMN - Setiap Rabiulawal (ber-tepatan dengan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW), masyarakat Kabupaten Blitar selalu menggelar tradisi siraman pusaka Gong Kyai Pradah sebagai wujud nguri-nguri atau melestarikan budaya bangsa. Agenda rutin tahunan yang juga merupakan kegiatan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini bertujuan pula untuk melindungi cagar budaya agar tidak punah bergeser budaya saat ini. Supaya anak cucu kelak tahu, bahwa Sirman Gong Kyai Pradah adalah aset nusantara yang harus tetap lestari. Demikian ungkapan Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto dalam sambutannya pada acara Siraman Gong Kyai Pradah di Pendopo Kecamatan Sutojayan, Minggu (4/1). Orang nomor dua di Kabupaten Blitar yang didampingi oleh Ibu Niniek Rijanto, sejumlah Kepala SKPD, unsur Forpimda serta tamu undangan dari Dinas Pariwisata Jawa Timur dan perwakilan Bakorwil Madiun ini menjelaskan, siraman Gong Kyai Pradah merupakan salah satu bentuk buadya adat Jawa yang menyokong pengoptimalan ekonomi kreatif yang notabene saat ini digaungkan oleh pemerintah pusat. Ekonomi kreatif berlandaskan budaya lokal. Untuk itu, perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Wakil Bupati mengingatkan, kebudayaan Indonesia adalah cermin pribadi bangsa. Harapannya, masyarakat Kabupaten Blitar khususnya tetap rukun, sejahtera dan terhindar dari disintegrasi. Sehingga Kabupaten Blitar yang juga terkenal dengan sebutan Seribu Candi ini, tetap menjadi Blitar Kawentar. Sementara itu, Camat Sutojayan, Eko Supriyadi mengungkapkan, siraman pusaka Gong Kyai Pradah yang mereupakan tinggalan leluhur ini membuat ekonomi masyarakat khususnya Kecamatan Sutojayan meningkat. Tradisi ini mampu menyedot animo masyarakat baik lokal maupun dari luar wilayah Kabupaten Blitar untuk melihat prosesi adat siraman pusaka ini. Rangkaian upcara siraman ini antara lain; upacara sepasaran yakni sesudah lima hari setelah upcara siraman ada upacara selapanan yakni 30 hari setelah siraman. Orang nomor satu di Kecamatan Sutojayan ini juga berpesan, agar masyarakat senantiasa menghormati alam, sehingga musibah seperti banjir, tanah longsor dapat dihindari. Juga selalu mengutamakan hidup gotong royong yang telah menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Blitar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, air siraman dan tumpeng Gong Kyai Pradah tersebut menjadi rebutan masyarakat. Tradisi masyarakat,

air siraman tersebut membawa berkah. Sejarah Pusaka Gong Kyai Pradah Dikutip dari cerita Babat Pusaka Kyai Pradah di Lodoyo menurut Serat Babat Tanah Jawi, antara tahun 1704-1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang Raja bernama SRI Susuhunan Paku Buwono I. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri ampeyan (bukan Permaisuri) bernama Pangeran Prabu. Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai Raja di Surakarta sehingga timbullah keinginannya untuk membunuh Sri Susuhunan Paku Buwoono I. Namun akhirnya keinginun Pangeran Prabu tersebut tercium oleh SRI Susuhunan Paku Buwono I dan sebagai hukumannya Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan di daerah Lodoyo yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat angker. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya yaitu Putri Wandansari serta abdi kesayangannya bemama KiAmat Tariman dengan membawa Pusaka berupa bende yang disebut Kyai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Lodoyo yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel (Wilayah Lodoyo bagian barat) dan untuk itu Pusaka Kyai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta dengan pesan agar: 1) Setiap tanggal 1 Syawal (bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri) dan setiap tanggal 12 Rabiulawal (ber-tepatan dengan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW) Pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman. 2) Air bekas memandikan Pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menentramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Pada suatu waktu Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba membunyikan Gong Kyai Becak sebanyak tujuh kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi bende / Gong tersebut tentu akan mencari kearah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan namun beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimauharimau itu tidak mengganggu

kepada Ki Amat Tariman bahkan memberikan petunjuk dimana Pangeran Prabu berada sehingga Kyai Becak juga disebut Kyai Macan atau Kyai Pradah. Dari Pesanggrahan Pakel Pangeran Prabu menuju kearah barat namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit-prajurit utusan dari Kerajaan Surakarta yang akhimya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang di menangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah dirasa sudah betul-betul aman Pangeran Prabu melanjutkan perjalanannya menuju kearah barat yaitu kehutan Keluk yang sekarang di sebut Desa Ngrejo. Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya dan ditanam bersama-sama dengan mahkota kebangsawanannya. Tempat penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu melanjutkan perjalannya menuju hutan Dawuhan. Di tempat itu Pangeran Prabu membuka ladang pertanian dengan menanami padi Gaga. Namun karena tanahnya pusa sehingga tanaman padi Gaga tersebut tidak dapat dipanen dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung. Dari Gagawurung Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju kearah timur dan sampailah mereka di hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di gunung Pandan disebelah utara gunung bebek. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju kearah timur melewati Jegu dan sampailah di hutan Kedungwungu. Beberapa bulan di tem-pat ini NY I Wandansari akhimya mengalami hamil tua. Oleh Pangeran Prabu, NYI Wandansari diajak naik ke gunung di Kaulon dan disinilah NYI Wandansari melahirkan putra kembar namun putra kembar tersebut juga tidak berumur panjang dan meninggal dunia. Sementara itu Nyi Partasuta dimana sepeninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang Pusaka Kyai Becak. Setelah Nyi Partasuta meninggal dunia, Pusaka Kyai Becak diserahkan kepada Ki Rediboyo di Ngekul. Dari Ki Rediboyo, pusaka Kyai Becak diturunkan kepada Ki Dalang RediguNO di Kepek. Dari Ki Dalang Rediguno Pusaka Kyai Becak diturunkan kepada Kyai Imam Sampurna. Pada suatu ketika, karena Kyai Imam Sampurna dipanggil ke istana Surakarta, maka Pusaka Kyai Becak atau Kyai Pradah diserahkan kepada adiknya bemama Kyai Imam Seco yang berdiam di Sukoanyar (sekarang disebut Desa Sukorejo), yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil Pengulu di Blitar. Pada tahun 1793 Kyai Imam Seco meninggal dunia dan Kyai Pradah dirawat dan dipelihara oleh Raden Ronggokertarejo dan ditempatkan di Desa Kalipang Lodoyo sampai sekarang. Bentuk Kyai Pradah berupa Gong (kempul) laras lima yang dahulu dibalut/ ditutup dengan sutera Pelangi / Cinde. Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk memelihara Pusaka Kyai Pradah tetap dilaksanakan dengan baik serta dikenal dengan Upacara Adat Tradisional Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiulawal. (mam)

Probolinggo

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Setda Kota Probolinggo

Buka Lomba Mewarnai Tingkat TK Dalam Rangka Maulid Nabi Muhammad SAW

Bupati Malang H. Rendra Kresna membuka Bimtek penyusunan SAKIP Tahun 2015 bagi SKPD di Kabupaten Malang

Bupati Malang Buka Bimtek SAKIP 2015 Malang, SMN - Bupati Malang H. Rendra Kresna membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015 bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Malang yang di gelar di Ruang Anusapati,Gedung Sekertariat Pemkab Malang, hari ini, Kamis (08/01). Bimtek yang digelar selama 2 hari mulai tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2014, dan diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, Sekertaris Badan dan Dinas serta Kasubbag yang menangani Evaluasi dan Pelaporan di Lingkungan Pemkab Malang. Sekertaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Abdul Malik S.E, M.Si dalam laporannya menjelaskan tentang tujuan diselenggarakannya acara tersebut bahwa, agar peserta Bimtek memahami penyusunan SAKIP Tahun 2015, “Tidak hanya memahami tapi mampu melaksanakan dan menyusun SAKIP yang meliputi tahapan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review serta evaluasi kinerja, “jelasnya. Asisten Deputi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Didit Noediatmoko AK, MBA dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam reformasi birokrasi penekanan yang utama adalah pada pimpinan, “Pimpinan organisasi pada semua tingkatan harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan kinerja dan mengukur kinerja tersebut. Bagaimana komitmen pimpinan akan terlihat selama ini kita bekerja tetapi kalau belum tersistematika dengan baik maka tidak akan yang tau bahwa kita berkinerja, “terangnya. “Kami perlu dukungan komitmen dukungan dari semua pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan ini, untuk mampu mengedepankan kinerja. Maka dengan SAKIP ini kita berupaya untuk mensistemkan kinerja kita, agar kedepan kita lebih mengedepankan kinerja kita, kinerja aparatur yang lebih baik lagi serta bermanfaat bagi masyarakat”, ulasnya. Bupati Malang menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta para Narasumber

Bimbingan Teknis di Kabupaten Malang. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya mengucapkan Selamat Datang. Semoga kahadirannya dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang, “ucapnya. Menurut Bupati pada dasarnya para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Malang sudah bekomitmen dan bekerja dengan sistem dan program yang terencana dari masingmasing SKPD, “Terkait penilaian yang sangat ketat tentang sistem kinerja kita, yang dilakukan oleh Kemenpan. Bahwa kinerja kita sudah cukup baik, makanya dengan adanya bimtek SAKIP ini tentunya diharapkan kedepan kinerja kita akan lebih baik lagi,” ungkap Bung Rendra sapaan akrab Bupati Malang ini. “Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya berhap juga kepada seluruh peserta Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP agar benarbenar memahami dan mendalami materi dengan kesadaran tinggi, yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam tugas sehari-hari sehingga berpengaruh positif bagi aparatur di lingkungan kerja masing-masing”, harapnya. (jun)

Pengoperasian Bus Sekolah Kota Malang Masih Temui Jalan Buntu

Wali Kota Malang, M Anton didampingi Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, melakukan dialog dengan paguyuban sopir mikrolet, Jumat (9/1/2015).

Malang, SMN - Pertemuan antara Pemkot Malang dengan Organda dan paguyuban sopir mikrolet yang difasilitasi DPRD Kota Malang, soal rencana pengoperasian bus sekolah masih buntu. Belum ada kata sepakat dari paguyuban mikrolet soal rencana pengoperasian bus sekolah. Pemkot Malang juga belum memberikan solusi kepada para sopir mikrolet. Dalam pertemuan itu, perwakilan paguyuban sopir mikrolet tetap ngotot menolak pengoperasian bus sekolah. Alasannya juga tetap, para

sopir mikrolet khawatir penghasilannya menurun setelah ada bus sekolah. Ketua jalur mikrolet Madyopuro-Mulyorejo, Sumarto mengatakan, pada intinya semua jalur mikrolet di Kota Malang menolak pengoperasian bus sekolah. Menurutnya, keberadaan bus sekolah akan mengurangi pendapatan sopir. “Selain itu, para sopir mikrolet tidak pernah diajak bicara soal rencana penerapan bus sekolah. Kami diajak bicara setelah bus sekolah siap beroperasi. Jelas saja kami me-

nolak,” katanya. Ketua jalur mikrolet ArjosariBorobudur-Gadang (ABG), Adi Purwanto mengatakan sebanyak 25 jalur mikrolet se-Kota Malang menolak pengoperasian bus sekolah. Ia meminta Pemkot Malang mengkaji ulang rencana pengoperasian bus sekolah. Ia mengusulkan agar bus sekolah diganti dengan pemberian subsidi kepara para sopir mikrolet. Pemkot Malang bisa memberikan kupon kepada siswa miskin agar naik angkutan kota saat berangkat dan pulang dari sekolah. “Selama ini kami tidak pernah diberi subsidi. Pemkot Malang bisa mengalihkan bus sekolah dengan memberikan subsidi kepada mikrolet. Biar mikrolet yang mengantar dan menjemput siswa dari sekolah,” ujarnya. Ketua DPC Organda Kota Malang, Rudy Soesamto mengatakan, belum ada solusi dari pertemuan kali ini. Rencananya, akan ada pertemuan lagi antara Pemkot Malang dan paguyuban sopir di kantor Dishub pada Rabu (14/1/ 2015) mendatang. “Masih buntu, belum ada hasil. Pada intinya, para sopir mikrolet menolak pengoperasian bus sekolah. Para sopir meminta agar Pemkot Malang mengkaji dulu rencana penerapan bus sekolah,” katanya. (jun)

Probolinggo, SMN - Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hari ini (10/1) digelar lomba mewarnai tingkat Taman Kanak kanak se kota probolinggo, yang digelar di Alon alon kota Probolinggo mulai jam 8.00 sampai jam 10.00. Hadir dalam acara tersebut mewakili Walikota Probolinggo, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.MSi, Para pejabat Dinas Pendidikan, Pejabat Kemenag, Ketua Organisasi Profesi Pendidikan, Ketua IG TKI, Ketua Ketua PGRI, Pengawas, Kepala TK, PAUD, KB, serta peserta 4.000 lebih siswa /siswi TK, KB, PAUD. Ketua panitia lomba DRA. RINI mirnawati dalam laporannya menjelaskan bahwa acara tersebut diselenggarakan sesuai dengan program IG TKI tahun 2015, dan bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan imajinasi anak se Kota Probolinggo. Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.MSi dalam sambutannya di acara tersebut mengatakan bahwa Pemerintah kota pada intinya sangat mengapresiasi sekali kegiatan tersebut, terlebih diselenggarakan pada hari sabtu yang notabennya libur untuk pegawai, sehingga orang tua dapat mengantarkan anaknya mengikuti lomba tersebut, dan berharap agar para orang

Setda Kota Probolinggo Drs. H. Johny Haryanto. MSi didampingi para pejabat Dinas Pendidikan dan panitia lomba sedang memantau langsung para peserta lomba di Alon alon (doc.10/1)

tua dapat mengawasi anak anaknya dari pengaruh lingkungan yang ERA ini sudah sangat maju pesat, terlebih dari pengaruh Televisi, HP, atau Internet.

Setelah dibuka secara resmi Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.MSi, didampingi para pejabat dan panitia berkenan memantau jalannya lomba. (edy)

Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota

Bekuk 25 Tersangka Judi

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP. Damar Bastiar Amarapit ST saat jumpa pers di Mapolres (doc.8/1)

Probolinggo, SMN - Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota dalam waktu 5 (lima) minggu, yaitu sejak Desember 2014 hingga awal Januari 2015 berhasil mengungkap kasus perjudian sebanyak 11 (sebelas) kasus dengan jumlah tersangka (TSK) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Kasat Reskrim polres Probolinggo Kota

AKP. Damar Bastiar Amarapit ST kepada insane pers saat press release di Mapolres, Kamis (8/01/15) mengatakan bahwa 11 (sebelas) kasus perjudian dan sebanyak 25(dua puluh lima) orang tersangka tersebut merupakan ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres dan Polsek. “Rinciannya Polsek Mayangan 3 (tiga) kasus, Polsek Sumberasih 1 (satu) kasus, Polsek Kade-

mangan 1 (satu) kasus dan selebihnya yang 6 (enam) kasus adalah hasil ungkap Polres”. Lebih lanjut AKP. Damar Bastiar Amarapit ST mengungkapakan, dari 11 kasus perjudian yang diungkap tersebut terdiri dari macammacam judi, diantaranya judi togel, judi kartu, dan judi bola yang mengacu pada Liga Inggris, Itali juga Spanyol. Kasat Reskrim AKP. Damar Bastiar Amarapit ST juga mengatakan, dari sebelas kasus dan 25 orang tersangka tersebut BB (barang bukti) yang disita oleh Polisi antaranya adalah HP, Kartu Remi, dan uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Masalah perjudian itu tidak ada istilah cenderung menurun atau meningkat, judi merupakan penyakit masyarakat yang harus dibrantas, jadi yang ada adalah Polres Probolinggo Kota cenderung mengungkap segala bentuk kasus judi lebih banyak. “Dari sebelas kasus judi yang berhasil diungkap selama 5 (lima) minggu ini BB yang paling besar adalah BB judi Bola, karena judi bola ini setiap kali buka omzet bisa mencapai lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),” terang Kasat Reskrim. Para tersangka kasus judi ini adalah melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian, diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. (edy)

Stasiun Mojokerto Tak Pernah Setor Pajak Mojokerto, SMN - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto dari sektor retribusi bocor. Kebocoran itu muncul lantaran adanya sejumlah lokasi parkir nonjalan yang tak menyetor retribusi ke Pemkot Mojokerto. Salah satu lokasi parkir yang ngemplang retribusi yang sedang disoroti adalah milik Stasiun Kereta Api (KA) Kota Mojokerto. Sejak 2012 silam pihak pengelola sama sekali tak menyetor retribusi seperti yang diamanatkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Padahal tempat ini memberlakukan tarif parkir dan penitipan termahal di Kota Mojokerto. Kalangan DPRD Kota Mojokerto mendesak agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto segera melakukan penagihan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Mojokerto Sonny Basuki Rahardjo mengatakan penyelenggaraan parkir di kawasan stasiun harus tetap mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dengan acuan aturan tersebut, pengelola parkir harus menyetor penghasilan sebesar 20%. “Sejak berdiri, stasiun tidak pernah membayar pajak daerah,” ucapnya. Dia menyebut sudah lama kalangan Dewan meminta kepada DPPKA Kota Mojokerto untuk melakukan

Lahan parkir di Stasiun KA Kota Mojokerto yang tanpa atap ini memberlakukan tarif yang tinggi. Kendati demikian, pengelola tak pernah membayar retribusi ke Pemkot Mojokerto.

penagihan. Itu karena Dewan menilai ada banyak potensi PAD yang hilang akibat tidak tunduknya pengelola parkir di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu. “Kita tak bisa menghitung pasti berapa potensi PAD yang hilang. Saya kira jumlahnya tak sedikit karena tarif parkir di stasiun KA itu cukup mahal,” tandasnya. Tarif parkir di stasiun KAKota Mojokerto memang terbilang

fantastis. Untuk kendaraan roda dua, pihak pengelola mematok tarif Rp 3.000. Tarif ini akan berubah menjadi Rp 13.000 jika motor menginap sehari dan akan bertambah lagi Rp 10.000 setiap hari. Sementara untuk parkir mobil di tarif Rp 5.000. Jika menginap sehari, pengguna jasa bakal dikenakan tarif Rp 25.000 per hari. Hari selanjutnya akan ditambah Rp 20.000 per hari. Sementara itu, Kepala Stasiun Kota Mojokerto

Mawan Novianto saat dikonfirmasi atas pengelolaan parkir di wilayahnya ini mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, pengelolaan parkir yang dipihak ketigakan ke PT Reska, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah melakukan kewajibannya ke DAOPS 8. “Kita tidak tahu apaapa soal parkir ini karena sudah ditangani langsung DAOPS 8,” ucapnya. (cak gun)

Fokus

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Bupati Pastikan Pertengahan Bulan Sekretariat Sudah Pindah Ke Puspem

Bupati Madiun Muhtarom

Madiun, SMN - Bupati Madiun, Jawa Timur, Muhtarom, memastikan pada pertengahan bulan Januari ini, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ini isi masih menempati gedung lama di Jalan AlonAlon Utara Kota Madiun, sudah pindah ke pusat pemerintahan (Puspem) di Mejayan. Menurut Muhtarom, satuan kerja pada sekretariat yang dipastikan boyongan ke Puspem pada pertengahan bulan

Januari, yakni seluruh bagian. Sedangkan dari SKPD di antaranya adalah Satpol PP, Kesbangpoldagri dan Litbang. “Pertengahan bulan ini sudah masuk Puspem. Terutama sekretariat. Soalnya seluruh mebelair untuk kantor sekretariat sudah siap. Lainnya menyusul dan menyesuaikan,” terang Bupati Madiun, Muhtarom, dengan didampingi Kabag Humas dan Protokol, kepada wartawan usai solat Jumat (9/ 1/2015). Sedangkan satuan kerja yang lain yang berkantor di luar komplek Pemkab, lanjut Muhtarom, untuk sementara menempati kantor lama sambil menunggu pembangunan gedung yang baru. Beberapa satuan kerja yang sementara tetap menempati kantor lama diantaranya Dinas Pertanian di Jalan Dr.Sutomo, Dinas Peternakan di Jalan Mastrip. Dua dinas ini berkantor di

wilayah Kota Madiun. “Untuk pendopo (rumah dinas bupati), tetap. Jadi saya ngantor di Puspem, tapi kalau pulang ya kesini (pendopo),” pungkas Muhtarom. Untuk diketahui, peletakan batu pertama pembangunan kantor Puspem Kabupaten Madiun di Mejayan, telah dilakukan 28 Agustus 2012 lalu oleh Bupati Madiun, Muhtarom. Dua tahun kemudian, tepatnya 27 Agustus 2014, secara simbolis Pemkab Madiun telah melakukan boyongan ke Mejayan dengan sebuah upacara sakral dan kirab dari Pendopo Kabupaten Madiun menuju Mejayan. Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dari Jalan Alon-Alon Utara Kota Madiun menuju Mejayan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perpindahan ibukota Kabupaten Madiun. (SY)

Investor Pasar Sleko Mulai Gamang Madiun, SMN - Keinginan pemkot menyulap Pasar Sleko menjadi mal terancam kandas. Sebab, investor mulai gamang menanamkan modalnya di Kota Madiun. Alasannya, kondisi perekonomian saat ini tidak menentu. Itu ditandai harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung stabil dan meroketnya nilai tukar dolar. ‘’Investor kan berhitungnya panjang, harus mempertimbangkan semuanya,’’ kata Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) kemarin (7/1). BI memastikan kegamangan investor itu bukan disebabkan permasalahan internal di Pasar Sleko seperti kondisi pasar maupun sikap penolakan sejumlah pedagang. ‘’Kalau lokasinya itu cukup strategis, jadi siapa yang tidak mau (mengelola),’’ ujarnya kepada Wartaman SMN. BI juga tak dapat memastikan apakah rencana pembangunan Pasar Sleko menjadi mal bisa direalisasikan tahun ini atau tidak. Juga kemungkinan adanya investor lain yang meliriknya. ‘’Belum ada kepastian apakah dilanjut atau tidak. Sejauh ini memang juga baru

Wali Kota Madiun Bambang Irianto

sebatas wacana,’’ imbuhnya. Dia menambahkan, investor dari Jakarta itu sebenarnya tidak hanya membidik Pasar Sleko. Melainkan juga sempat melirik pasar hewan Nambangan Lor untuk disulap menjadi rumah sakit internasional. ‘’Dengan pertimbangan yang sama, kedua rencana itu sementara dipending dulu,’’ ujarnya. Meski baru sebatas wacana, pemkot sudah melakukan beberapa langkah untuk menyiapkan rencana pembangunan Pasar Sleko. Di antaranya, sosialisasi kepada 416 pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut. Tanggapan pedagang sendiri ada yang mendukung maupun menolak lanta-

ran khawatir bakal terpinggirkan. Namun, pemkot menjamin aktivitas perdagangan mereka dengan komoditas yang dijual selama ini tetap berlangsung meski kelak sudah berdiri mal. Sekadar diketahui, investor yang disebut-sebut membidik Pasar Sleko adalah Blacksteel Properties Indonesia. Sekda Maidi menyebut, perusahaan itu sudah berpengalaman di bidang mal, perhotelan, dan rumah sakit internasional. Pusat perdagangan yang sudah dilahirkan investor kakap itu antara lain Ponorogo City Center, Ambon City Center, Super Blok Lombok, dan Semarang City Center. (SY)

Diesnatalis Ke-11 SMKN 1 Geger Madiun Madiun, SMN - Diawal tahun 2015 ini SMKN 1 Geger Kabupaten Maidun yang dikepalai Supriyadi, S.Pd. M.Pd telah genal berusia 11 tahun, di tahun ini SMKN 1 Geger telah mengadakan berapa kegiatan dalam rangka Diesnatalis ke 11 diantaranya mengadakan jalan santai, basar pentas seni dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H di halaman sekolah. Pelaksanaan Diesnatalis ke 11 ini di hadiri oleh ketua komite dan anggotanya, seluruh orang tua murid, seluruh siswa siswi SMKN 1 Geger, Camat Geger Widodo, Kapolsek Geger dan anggotanya, tokoh masyarakat sekitar sekolah, Wakil Bupati Madiun Iswanto dan menghadirkan penceramah KH Mahyan Ahmad dari Grobogan Jawa Tengah sedangkan dari Dinas Pendidikan Triyono Kabid menengah atas. Dalam sambutan Kepala Sekolah SMKN 1 Geger Kabupaten Madiun Supriyadi menuturkan, bahwa lulusan dari SMKN 1 Geger hampir sekolah telah mendapatkan pekerjaan dari berbagai perusahaan

Peresmian Ruang Pameran Produk Unggulan Untuk Menyongsong Visit Ngawi Year

Saat potong pita peresmian ruang pamer

Ngawi, SMN - Diakhir tahun 2014 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mengadakan even peresmian ruang-ruang pemasaran produc-produc unggulan untuk pengusaha-pengusah sekabupaten Ngawi. Agenda dihadiri oleh

Bupati Ir.H Budi Sulistyono, Sekda Siswanto,MM, Ibu Antik Budi Sulistyono, Ketua DPRD kab.Ngawi, Kepala Direktur Bank Jatim, Musfida kab.Ngawi, Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Raji, Kepala SKPD kab.Ngawi, agenda dimulai

pukul 10.00, lagu kebangsaanpun dialunkan. Dalam sambutan Bupati Ngawi menyampaikan selamat tahun baru dan hari natal, target tahun 2015 sampai tahun 2016 pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan harus selesai, kita punya mimpi, dulu kita harus mimpi dengan kondisi anggaran yang minus tahun 2010, tetapi dengan surve kita sekarang mampu menyelesaikan semua, harapan pada pengusaha kab.Ngawi dengan adanya ruang-ruang pamer yang terletak di Dinas Pasar, untuk memanfaatkan betul, hari demi hari mulai diresmikan juga produk-produk baru seperti ruang usaha minuman the segala rasa, teh Ngawi harus dikembangkan, misalkan seperti the chines, dan popular rasa kopi luak, diharap

juga Ngawi bisa produksi kopi luak yang mempunyai rasa luar biasa, contoh lagi kopi bisa dipadu dengan segala rasa dari kapucino banyak lainnya dengan menggunakan mesin penggiling kopi khusus yang bisa menghasilkan paduan rasa kopi beda-beda, lain itu sector pertanian Ngawi juga mempunyai produk unggul dengan beras organik. Yang terpenting adanya transaksi bayer dengan begitu mungkin akan sukses, mari kita mulai dari diri kita sendiri kita harus menjadi pemasaran, misalkan batik-batik dengan membuat segala corak, terakhir selamat kepada pengusaha seluruh kab. Ngawi, dalam wawancara Kadin Perdagangan dan Pengelolaan Pasar menyampaikan untuk menghadapi tahun yang akan datang, yaitu karena mengi-

ngat masih banyak produk yang perlu kita tonjolkan, maka kami sudah minta ijin untuk menambah menyiapkan ruang-ruang pamer semua produk selain batik, nanti akan tersedia untuk produk unggulan beras organic, ruang pamer pusat oleh-oleh kas Ngawi dan masih banyak lagi. Untuk menyongsong visit Ngawi year 2017, sebagai kota tujuan wisata, sementara ini dari Dinas memberikan fasilitas tempat tidak memungut biaya, sebab demi kesejahteraan masyarakat terutama UMKM, da lokasi ini pilihan tempat yang sangat strategis untuk para wisata mendapatkan oleh-oleh kas daerah, bisa dipastikan sangat dicari para wisata, agenda diakhiri dengan potong pita tanda ruang pamer dibuka.(eko s)

Bapemas dan Pemdes Bersama Bupati Jajah Pendapat Dengan Masyarakat Desa Beran Tentang Status Desa Ngawi, SMN - Di era pembangunan memasuki tahun 2015 keberlanjutan melaksanakan pembangunan perubahan-perubahan tata kota dan desa, maka dari itu pemimpin pemerintahan daerah kabupaten Ngawi Bupati Ir.H Budi Sulistyono bersama Kepala Bapemas & Pemdes kab. Ngawi Drs. Mokh.Sodiq Tridiyanto,MSi, tepatnya tanggal 7 Januari 2015 mengundang tokohtokoh masyarakat desa Beran dilokasi Pendopo Widya Graha kab.Ngawi, untuk jajah pendapat penawaran pemerintah daerah menjadikan status desa Beran menjadi status kelurahan Beran, mengingat letak lokasi desa Beran sangat dekat bahkan masuk areal tata kota kabupaten Ngawi, dalam musyawarah dihadiri oleh Bupati Ir.H Budi Sulistyono, Kepala Bapemas Drs. Mokh. Sodiq Tridiyanto,MSi, Kabid Drs.Tony Hendro Warsito MPd, Camat Drs.Bandono, Kades (PJ) desa Beran Siswo, perwakilan polsek, perwakilan koramil dan sekitar warga masyarakat desa Beran 250 orang. Kepala Bapemas yang didampingi Camat Ngawi sembari menunggu kehadiran Bupati yang masih menghadiri program ijo royo-royo, mengisi dengan sambutannya menyampaikan, dana berasal dari pajak dan restribusi dan 10% dari APBD kabupaten, kemudian desa bisa mengelola

Bupati bersama Kepala Bapemas

akset desa yang dimasukan ke APBDes, untuk gaji perangkat desa selama ini mengatakan bengkok, mulai sejak ada UU NO.5 TH 1979 sudah tidak mengenal bengkok akan tetapi tanah kas desa, sedang pengelolaannya dimasukkan ke APBDes, kemudian menjadi satu kekuatan belanja desa, dan masih ada lagi pendapatan berasal dari swadaya masyarakat, bantuan keuangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan lain sebagainya, itu masuk dalam APBDes, isi dari pada APBDes yaitu dana desa, ADD dari kabupaten, hasil pajak, akset kekayaan desa dan pendapatan lain yang syah, dari APBDes itu dikelompokan menjadi 70% dari penghasilan itu digunakan untuk membiyai pembangunan, membiayai kemasyarakatan dan membiayai peme-

rintahan, yang 30% digunakan sebagai pengahasilan tetap untuk menggaji Kepala desa, perangkat desa dan tunjangan, untuk oprasional pemerintahan desa. Untuk oprasional tunjangan BPD dan untuk isentif RT/RW, melihat kompo banyak pikiran kedepan akan mendapatkan dana sangat banyak, yang diperhitungkan terkait itu semua pusat menjanjikan seharusnya menyediakan dana desa sebanyak 80 trilyun, akan tetapi sampai hari ini anggaran yang tersedia 9,1 trilyun terhitung kekurangannya 70,9 trilyun, dihitung perkab mendapatkan 32 milyart, dari kab 103 milyart, jadi terbalik memang seperti itu kekuatan pusat saat ini, dan terpenting lagi pendapatan dana desa semua akan masuk ke rekening kas desa, untuk

mengeluarkan belanja hanya bisa melalui APBDes, untuk akutansinya kelurahan disamakan kabupaten, semua harus teliti, gambaran UU desa perlu sekali pertanggung jawaban laporan tertulis ke BPD untuk disampaikan kepada Bupati, penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban terhadap masyarakat secara tertulis. Apabila hal ini tidak dilaksanakan pemerintah akan mengadakan pebeberapa peringatan bila tidak dihiraukan bisa dikenakan sangsi pemberhentian sementara dan bahkan tetap.kepala desa, keterangan Kades Siswo karena desa beran mempunyai areal wilayah yang sangat luas, sangat mendukung dengan perubahan ini, harapannya desa terpecah dua bagian separoh jadi desa dan separoh

kelurahan sehingga pelayanan lebih optimal, untuk akset desa semua akan dilimpahkan yang berstatus desa, akan tetapi apabila pemerintah daerah dan masyarakat menghendaki kelurahan kami mendukung yang terbaik kesepakatan bersama. Dalam jajah pendapat Bupati memaparkan perbedaan desa dengan kelurahan, dan untuk meningkat kemajuan kota Ngawi Bupati minta dukungan masyarakat desa Beran untuk memberikan keputusan terbaik demi kesejahteraan bersama, tentu perubahan besar setelah berstatus kelurahan, tapi ini semua sudah dipikirkan pemerintah daerah untuk kedepan baik proses pembangunan ataupun nasip perangkat didalamnya, mengingat kelurahan pejabatnya rata-rata dari PNS. (Eko S)

Kepala desa Beran bersama warga

Pemilihan Kepala Dusun Desa Wakah Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Dari kanan ke kiri Kepala Sekolah Supriyadi, Dindik Triyono, Wabup Iswanto, Camat Geger Widodo

baik dalam negeri maupun luar negeri bahkan ada yang magang dan kuliah di Jepang sambil bekerja. Jadi sudah tidak diragukan lagi bila siswa siswi SMKN 1 Geger mempunyai potensi dan kwalitas yang bagus untuk masa depan anak didiknya. Begitu pula penuturan dari Wakil Bupati Iswanto dalam sambutannya telah menyampaikan bahwa dalam acara Diesnatalis ke 11 SMKN 1 Geger adalah wadah silaturahim antara orang tua murid Komite dengan guru dan staff SMKN 1 Geger, dalam kesempatan ini agar jalinan dengan baik antara

siswa komite, orang tua dan guru biar berinteraksi dengan baik dan saling kerjasama dalam kegiatan program sekolah agar lebih maju dan sukses. Kemasan Diesnatalis ke 11 ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H jadi juga diadakan siraman rohani oleh KH Mahyan Ahmad dari Grobogan Jawa Tengah yang intinya untuk menambah wawasan keagamaan dan mempertebal keimanan kita juga memupuk Aklakul Kharimah pada para siswa, agar lebih baik dan berprestasi baik di bidang pendidikan dan keagamaan. (SY)

Pemilihan dimulai pukul 07.00 pagi sampai penghitungan kotak suara selesai pukul 02.30 dengan hasil penghitungan kotak suara No.1 Martono mendapat 220 lembar kertas suara, No.2 Agus Purwanto,SE 351 lembar kartu suara, No.3 Suwarno 92 lembar kartu suara. Ngawi, SMN - Tepat tanggal 8 Januari 2015 di dusun Bogo desa Wakah kec. Ngrambe kab.Ngawi, dilaksanakan pemilihan Kepala dusun untuk mengisi jabatan pemerintahan desa yang kosong, agenda ini dilaksanakan demi optimalnya dalam pelayanan masyarakat desa, dengan adanya pejabat yang lengkap tentu mempermudah proses pelayanan yang cepat dan lancer.

Maka dari itu Kepala desa Wakah Budi Setiyo Nugroho melaksanakan agenda ini bersama masyarakat agar tiap tugas per bidang dipemerintahan desa bisa focus, dalam pemilihan ada 3 peserta calon terpilih yaitu Martono, Agus Purwanto dan Suwarno, agenda dihadiri oleh Camat Ngrambe Nardji, Kades Wakah Budi Setiyo Nugroho, Ketua BPD desa Wakah Sukamto, Kapolsek Eko Setiyo Martono, Dan-

Saat pemenangan Agus Purwanto bersama istri diatas panggung

dim Parkuat, para keamanan penuh sigap dari kesatuan polsek setempat dan dihadiri ratusan warga desa Wakah. Pemilihan dimulai pukul 07.00 pagi sampai penghitungan kotak suara selesai pukul 02.30 dengan hasil penghitungan kotak suara No.1 Martono mendapat 220 lembar kertas suara, No.2 Agus Purwanto,SE 351 lembar kartu

Dari kanan Kades, Camat, Dandim, Kapolsek Ngrambe menyaksikan agenda

suara, No.3 Suwarno 92 lembar kartu suara, dari sejumlah DPT 860 lembar, jumlah hadir 680 orang, kartu suara tidak syah 17 lembar, hasil kesimpulan peserta terpilih dengan angka 351 kartu suara atas nama Agus Purwanto dengan disyahkan para saksi. Kondisi pilihan sangat lancar dan aman serta kekeluargaan, dari pendapat be-

berapa warga dalam wawancara mengharap kepada pemenang pilihan yang menduduki jabatan kasun, supaya dalam tugasnya melayani masyarakat dengan optimal sebaik mungkin serta bijak demi kesejahteraan masyarakat, tidak lupa jujur dan peduli, dengan misi bahwa tugas ini adalah suatu amanah untuk sesama.(eko s)

Ponorogo

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Ponorogo Miliki Gedung Baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN Kantor Ponorogo Program-program Layanan Barupun di Launcingkan Menghadapi Tahun Baru 2015

Ceria. Bupati Pacitan Indartato nampak antusias bermain dengan anak -anak TK Negeri Pembina Pringkuku, Rabu (7/1/2015)

Pemkab Pacitan Beri Apresiasi Atas Prestasi TK Negeri Pembina Pringkuku Pacitan, SMN - Prestasi nasional yang ditorehkan oleh TK Negeri Pembina, Pringkuku beberapa waktu lalu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan memberikan apresiasi untuk pengembangan proses pembelajaran di TK Negeri Pembina Pringkuku. “Pak Bupati akan memberikan fasilitas sekolah berupa pagar sekolah dan buku cerita bergambar untuk perpustakaan di TK Negeri Pembina Pringkuku,” kata Ratna Sari Dewi, salah satu guru di TK Negeri Pembina Pringkuku, saat dihubungi Portal Pacitanku, Kamis (8/1/2015).

Kepastian pemberian apresiasi tersebut disampaikan Bupati Pacitan, Indartato, saat mengunjungi TK Negeri Pembina Pringkuku pada Rabu (7/1/2015) kemarin. Dalam kunjungannya ke TK tersebut, Indartato yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Sakundoko nampak asyik bermain dengan anak-anak TK di sekolah tersebut. ”Dalam kunjungan beliau, bersama anak-anak TK sempat melakukan senam bersama,” papar Dewi. Seperti diketahui, pada tahun lalu, TK Negeri Pembina Pringkuku mendapatkan juara II Lomba Krea-

tifitas guru tingkat nasional, dengan produk unggulan Pohon Kabari (Pohon Kartu Gambar Seri). Pohon kabari ini digunakan untuk peningkatan kemampuan menceritakan gambar seri. Pada tahun sebelumnya, keranjang cerdas (tempat sampah) meraih penghargaan juara I Nasional. Atas penghargaan tersebut, salah satu guru di TK Negeri Pembina Pringkuku mendapatkan penghargaan gelar anugerah Satyalancana Pendidikan dari Presiden Joko Widodo, Kamis (27/11/2014) di Istora Senayan Jakarta. (gus/nes)

Ponorogo, SMN - Dalam rang-ka memberikan pelayanan pertana-han secara optimal dan professional, KementerianAgraria & Tata Ruang /BPN Kantor Kabupaten Ponorogo, telah memiliki gedung baru di jalan Pramuka No 32 menggantikan gedung lama di jalan Ir. Juanda ,Senen (5/1) peresmian gedung baru terse-but dihadiri semua unsur Forpimda Ponorogo dan Kepala Kakanwil Jatim Kementerian ATR/BPN. Dalam sambutanya Kepala Kantor Kementerian Agraria & Tata ruang.BPN Ponorogo Drs. Imam Nawawi, Msi.M.T mengatakan, dengan diresmikanya kantor baru tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan di Ponorogo akan lebih baik. ”Dengan peresmian gedung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini semoga dapat kami persebahkan kepada masyarakat guna memberikan layanan pertana-han terbaik,” kata Drs.Imam Nawa-wi Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, BPN Ponorogo pada peresmian gedung baru yang bertepatan dengan tahun baru 2015 ini, juga melauncing program-program layanan baru diantaranya, Program one day servis yang sebelumnya Cuma 4,

Kepala Kakanwil Jatim (kiri) Menyerahkan Potongan Tumpeng Pertama Kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria & Tata ruang.BPN Ponorogo Drs. Imam Nawawi, Msi.M.T (kanan), Disaksikan Bupati Ponorogo (tengah)

menjadi progam S3 yaitu Sebelas Layanan Sehari Selesei, Program layanan masyarakat menggunakan mobil keliling “LARASITA” yang sebelunya hanya di siang hari kini juga ada “LARASITA NIGH” menyesuaikan dengan budaya masyarakat Ponorogo yang suka Ngopi di warungwarung pada malam hari, yang pelaksanannnya bekerjasama

dengan tenan mobil dan warungwarung kopi. Adapun capain prestasi BPN Ponorogo yang selama ini dapat dilaksanakan diantaranya, Prona Tahun 2014 sebanyak 2700 bidang di 14 kecamatan 34 Desa, Prona Tahun 2015 sebanyak 2500 bidang di 9 Kecamatan 21 Desa. Dan penghargaan Kemenkeu sebagai Kantah tercepat pertama

Sunaryo, Kepala Desa Kedung Banteng

Warga Pacitan Serbu Kontes Batu Chalcedony di Ngadirojo

Pengunjung serbu kontes batu mulia di Ngadirojo

Pacitan, SMN - Bursa dan kontes batu mulia Pacitan yang digelar Jumat (9/1) hingga Ahad (11/ 1) menjadi agenda paling diminati di awal tahun baru 2015 ini. agenda hobi koleksi batu mulia yang diegelar di eks Kawedanan, Ngadirojo, Pacitan ini menarik minat para pecinta batu mulia Pacitan, terutama

Nganjuk, SMN - Gagalnya penutupan tiga lokasi pekerja seks komersial (PSK) di Nganjuk, salah satunya disebabkan buruknya koordinasi antar satuan kerja yang bertugas menangani penutupan lokasi PSK. Bahkan pro dan kontra di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk soal penutupam lokasi PSK, semakin menambah masalah baru. Terkait gagalnya penutupan lokasi PSK, Komisi D DPRD Nganjuk melakukan blusukan ke lokasi PSK Guyangan. Para wakil rakyat itu melakukan dialog langsung dengan warga Guyangan. Karena selama ini, DPRD hanya menerima laporan dari tim penanganan penutupan lokasi PSK. “Kami ingin langsung mendengar dari warga terdampak penutupan lokasi PSK Guyangan. Kenyataanya kalau laporan yang selama ini diterima dewan tidak seluruhnyaya benar,” ungkap Karyo Ketua Komisi D. Karyo juga mengungkapkan apa yang dilaporkan tim penanganan lokasi PSK banyak yang disanggah warga terdampak penutupan lokalisasi. Diketahui juga, teryata selama ini tim penanganan lokasi

batu chalcedony. Setelah resmi dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), Supomo, warga Pacitan dan sekitarnya pun langsung menyerbu kawedanan Ngadirojo. Dalam kontes ini, dibagi menjadi tiga kelas, yakni chalcedony merah, chalce-

dony kuning, chalcedony putih dan batu gambar atau motif. Pada hari pertama kemarin, warga memadati stand batu mulia Pacitan. Selain kontes dan bursa batu mulia, acara ini juga dihibur dengan sejumlah sajian penyanyi setempat. Seperti diketahui, Chalcedony adalah bentuk kriptokristalin dari silika, terdiri dari mineral kuarsa dan moganit yang saling bertumpuk. Penemuan bila ditelusuri sekitar 10 Tahun yang lalu specimen batu mulia jenis Chalcedony ini ialah seorang pelaku, tokoh batuan senior dan pengasah batu terkenal bernama Mbah Paiman Timbul yang berasal dari Donorojo, Pacitan. Spesimen batuan ini mulai dikenalkan kepada public sekitar 2013 lalu, adapun spesimen yang didapatkan pertama kali memiliki warna yang muda dan bias sinar yang lembut, namun inklusi dalamnya menunjukkan serat yang kasar. Hingga kini, peminat batu chalcedony ini semakin banyak dan menjadi keunggulan tersendiri batu mulia Pacitan. (gus/nes)

dalam menuntaskan sertifikat BMN. Dalam penutup sambutanya Drs. Imam Nawawi, Msi.M.T meminta maaf kepada masyarakat bilamana masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan, dan akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, ”kami juga mohon maaf apabila kami masih belum dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Ponorogo, namun kami akan terus berusaha karena kepuasan anda adalah tujuan kami”, pungkasnya. (wied)

Minta Pemkab Mengkaji Penutupan Kedung Banteng

Sunaryo, Kepala Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, SMN - Pemerintah Ponorogo rencana penutupan lokalisasi Kedung Banteng Banyak menuai kritikan. penutupan komplek lokalisasi Kedungbanteng diujung Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo,

Kabupaten Ponorogo mulai menuai kritik. Salah satunya, kritikan itu disampaikan Kepala Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kritik disampaikan lantaran Pemkab Ponorogo harus memikir-

kan paska penutupan lokalisasi terbesar di wilayah eks karesidenan Madiun dengan jumlah mucikari 39 orang dan Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 176 orang itu. Kepala Desa Kedung Banteng Sunaryo meminta

agar Pemkab Ponorogo mengulur waktu, sejumlah kekhawatiran jika lokalisasi Kedung Banteng ditutup kelak. “Akan terjadi bahaya besar jika lokalisasi ini benar-benar ditutup, saya khawatir para pekerja seks yang selama ini menghuni wisma-wisma akan bertebaran di pinggir jalan lantaran lokalisasi ditutup, selain itu, bahaya HIV AIDS yang sulit dikontrol jika Pekerja seks tidak dilokalisir,” ungkapnya. Mantan perwira polisi ini ini menambahkan, masalah kedung banteng bukan hanya pengalihan skill profesi semata melainkan persoalan mengubah mindset, bagaimana seorang pekerja seks dalam semalam bisa menghasilkan uang hingga ratusan ribu rupiah. Sementara pemkot hanya membekali skill ketrampilan seperti menjahit, memasak. “Para mantan PSK ini menjadi tukang jahit, tukang masak mencari uang satu juta dalam sebulan saja susah, pasti mereka akan kembali menjalani profesinya sebagai penjajah Sek, tegas Sunaryo. (wied)

Dewan Nganjuk Blusukan ke Lokasi PSK Guyangan Setelah gagal ditutup, Komisi D DPRD Nganjuk blusukan ke lokasi PSK Guyangan.

PSK tidak pernah malakukan koordinasi dengan warga terdampak. Padahal dalam laporan yang disampaikan kepada dewan, tim telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi PSK Guyangan. Dalam laporannya tim juga telah melakukan pelatihan kepada PSK di lokasi Guyangan, teryata dari data yang disampaikan pengurus lingkungan baru satu tahapan pelatihan saja. Padahal seharusnya pelatihan

dilakukan dalam tiga tahap. “Kami akan meminta penjelasan tim penanganan lokasi PSK dalam melaksanakan tugasnya, mengapa terjadi kesimpangsiuran informasi tersebut,” tambah Karyo. Dari hasil blusukan, Karyo sebagai ketua komisi D menilai, gagalnya penutupan lokasi PSK di Nganjuk ini disebabkan karena kurangnya koordinasi tim penanganan lokalisasi dengan warga terdampak. “Waktu yang diberikan Bupati

kepada tim hanya disia-siakan begitu saja, sehingga penanganan lokalisasi Guyangan menjadi tertunda,” tandas Politisi Partai Golkar ini. Sementara Sunaryo Sekretaris Komisi D menambahkan, sebagai wakil rakyat akan menacari solusi terbaik agar warga tidak dirugikan apabila terjadi penutupan lokasi PSK.”Kami tidak akan mendukung penutupan lokasi PSK apabila tim tidak berkoordinasi dengan warga, karena warga adalah salah satu korban dari penutupan lokalisasi,” tegas Karyo. Selama blusukan ke lokasi PSK Guyangan, para anggota komisi D didampingi oleh Karno, ketua RW Guyangan dan sejumlah warga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas para PSK. Dapat dikatakan penghuni wisma di lokasi PSK Guyangan terkesan tidak terpengaruh

dengan rencana pemerintah terkait penutupan. Bahkan, pada malam hari para PSK juga masih melakukan transaksi seks seperti biasa. Sebagai informasi, kinerja tim penanganan lokasi prostitusi Kabupaten Nganjuk tidak efektif

dan kinerjanya dapat dikatakan gagal total. Terbukti para PSK yang berada di lokasi Guyangan Kecamatan Bagor, Kudu Kecamatan Kertosono dan Kandangan Kecamatan Tanjunganom masih bebas melakukan transaksi seks seperti biasa.

Selain hanya memboroskan anggaran, tim yang melibatkan pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Nganjuk tidak mampu memenuhi target Gubernur Jawa Timur untuk menutup seluruh lokasi prostitusi akhir tahun 2014. [rmb/brw]

Jawa Timur

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Bupati Resmikan Kantor Dinsosnakertrans

Bupati Sidoarjo lesehan saat meresmikan gedung dinsosnakertrans

Sidoarjo, SMN - Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum

meresmikan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kabupaten Sidoarjo di jalan raya Jati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (DPU CK) Kabupaten Sidoarjo Ir. Agoes Boedi Tjahjono mengatakan bahwa gedung berlantai dua itu dibangun dalam dua tahap. “Pembangunan awal, yaitu pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar,” katanya. Kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun anggaran 2014 yang menghabiskan biaya sebesar Rp 2,7 miliar. “Sehingga total pembangunan gedung Dinsosnakertrans ini, menghabiskan biaya sebesar Rp 4,5 miliar,” ucapnya. Sementara itu Bupati Sidoarjo

H. Saiful Ilah berharap bahwa dengan dibangunnya kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Sidoarjo yang baru ini, dapat meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. “Pembangunan gedung baru ini sebagai sarana pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bukan untuk menyenangkan pejabat dilingkungan Dinsosnakertrans,” tegasnya. Peresmian gedung Dinsosnakertrans itu diselanggarakan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan pemotongan tumpeng dan do’a bersama secara lesehan di lantai 2 gedung yang baru direnovasi total itu. (met)

Hasil Pertemuan Positif, Honor GTT Ditambah Sidoarjo, SMN Keinginan ratusan Gurut Tidak tetap (GTT) untuk mendapatkan tambahan honor dari nilai yang mereka terima selama ini, sepertinya mulai mendapatkan harapan baik. Hal ini tercermin dari komentar kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dra.Sri Witarsih, yang memberikan kemungkinan-kemungkinan positif nasib GTT ini. “Tambahan honor para GTTini akan kita perjuangkan, dengan catatan tidak menabrak aturan yang ada,” tutur Sri Witarsih saat ditemui selepas pertemuan. Untuk berapa besaran nilainya, Sri Witarsih tidak bisa menjelaskan, karena mesti diputuskan dengan melihat prosedur yang sesuai.”Kita

lihat dulu bagaimana aturannya, yang penting kita lihat aturannya,” jelasnya. Sementara itu Bangun Winarso anggota komisi D DPRD Sidoarjo yang turut dalam pertemuan mengungkapkan, sudah saatnya nasib para GTT ini diperhatikan lebih serius.Karena bagaimanapun juga, profesi sebagai guru, adalah profesi mulia yang tidak semua orang bisa memegangnya. “Kita akan perjuangkan kenaikan honor mereka. Baik melalui PAK atau dana Bopda (Bantuan Operasional Daerah),” tutur Bangun. Seperti diketahui, ratusan guru tidak tetap mendatangi gedung DPRD Sidoarjo, Jum’at (9/1/2015) untuk memperjuangkan nasib

Suasaa pertemuan membahas kenaikan honor GTT

mereka. Di dalam area gedung dewan, mereka membentangkan spanduk

harapan, serta melakukan istiqosah agar perjuangan mereka berjalan lancar. (met)

Bupati Banyuwangi Tolak Hapus Seluruh Bansos

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

Banyuwangi, SMN - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menolak jika dana bantuan sosial dihapuskan sepenuhnya. Sebab, kata Bupati Azwar, penghentian bansos seluruhnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerahnya. “Ekonomi daerah kami bisa lumpuh,” kata Bupati Anas, Kamis, 8 Januari 2015. Menurut Azwar, pihaknya telah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghapus dana bansos. Namun, surat edaran itu tidak menjelaskan kriteria jenis bansos yang harus dihapus.Azwar akan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar lebih merinci jenis bansos yang dilarang. Azwar menuturkan pihaknya tidak bisa menghapus seluruh bansos. Sebab, bansos banyak yang ditujukan untuk pembangunan jalan di desa-desa, bantuan air bersih, irigasi, dan bantuan untuk kelompok

tani. Dia lebih sepakat jika bansos yang dihapus adalah untuk organisasi masyarakat ilegal yang tak memiliki kegiatan jelas. Dalam APBD Kabupaten Banyuwangi 2015, bantuan sosial untuk organisasi masyarakat dialokasikan sebesar Rp 13 miliar. Sedangkan belanja hibah untuk masyarakat sebanyak Rp 86,6 miliar. Jumlah dana bansos tersebut jauh lebih tinggi dibanding anggaran untuk pengembangan pondok kesehatan desa (poskesdes) sebesar Rp 312 juta dan program perbaikan gizi masyarakat Rp 150 juta. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana bansos akan ditarik secara nasional. Ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo. “Karena bansos sumber manipulasi,” ujar Tjahjo di gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 22 Desember 2014. (edy/tmp)

11 Kapolres Baru Jajaran Polda Jawa Timur Resmi Dilantik Surabaya, SMN - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anas yusuf telah melantik dan menyumpah 11 Kepala Kepolisian Resor serta beberapa jabatan baru di lingkungan Wilayah Jawa Timur. Mutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/2500/XII/2014, ST/ 2501/XII/2014, dan ST/2503/XII/ 2014 tertanggal 16 Desember 2014. Pelantikan dan mutasi itu dilakukan di Markas Polda Jawa Timur. Sebanyak 11 Markas Polres yang mengalami pergantian pimpinan adalah Polres Pamekasan, Blitar, Mojokerto, Kediri Kota, Mojokerto Kota, Tuban, Malang Kota, Lumajang, Tanjung Perak, Lamongan, dan Sumenep. Anas mengintruksikan para kapolres baru itu selalu mewaspadai ancaman aksi anarkis, sabotase dan aksi terorisme yang rentan terjadi di Jawa Timur. Anas tidak merinci daerah-daerah yang rawan tersebut. Menurutnya, di setiap daerah di

seluruh Jawa Timur memiliki tingkat kerawanan dan kejahatan yang berbeda-beda, sehingga ia meminta kepada kepolres yang baru itu selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan di daerah

masing-masing. “Semuanya harus melakukan antisipasi, tidak ada yang lebih prioritas,” kata dia. Sekadar diketahui, sesuai dengan TR Kapolri No : ST/2502/ XIII/2014 tgl 16 Des 2014, berikut

Kapolres jajaran Polda Jatim yang mengalami mutasi: 1) Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman menjadi Kabag Binkar Ro SDM Polda Jatim. 2) AKBP Sugeng Muntaha

Pelantikan dan mutasi 11 Kapolres Baru Jajaran Polda Jawa Timur

Jombang Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2014 Jombang, SMN - Kabupaten Jombang kembali memperoleh penghargaan berskala nasional, yakniAnugerah Parahita Ekapraya 2014 tingkat madya. Penghargaan diberikan atas penilaian komitmen dan mengimplementasikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor pembangunan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise kepada Bupati Jombang yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada acara yang digelar di gedung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. “Penghargaan ini merupakan apresiasi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia dan juga masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten /Kota layak anak,” ujar Yohana Susana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada, Kamis,18 Desember 2014. Komitmen Pemerintah kabupaten Jombang terlihat dari pembangunan taman terbuka hijau sebagai sarana bermain anak, pendidikan gratis bagi anak usia sekolah, program-program pembangunan yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, serta terobosan adanya mobil desa siaga. Selain itu, program lain yang dinilai pro perempuan dan anak seperti penyediaan pojok Asi, komitmen mewujudkan Kabupaten ASI. Gerakan posyandu holistik integratif juga merupakan

Bupati Jombang dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2014

program inovatif yang sangat berpihak kepada perempuan dan anak. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dinilai sangat fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.Lembaga yang fokus dalam melaksanakan pencegahan, rehabilitasi, pendampingan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pada kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada delapan Kementerian dan Lembaga, 13 Pemerintahan Tingkat Provinsi dan 48 Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang

mendapatkan penghargaan tersebut. ada 4 kategori pada setiap penghargaan dalam Anugerah Parahita Ekapraya 2014 ini. Yakni Mentor, Utama, Madya, dan Pratama. Bupati Jombang Drs. Ec. Nyono Suharli menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran aparatur pemkab Jombang, forpimda dan partisipasi masyarakat Jombang atas Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya. Menurutnya ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pihak yang mendapatkan apresiasi dari tim independen kementerian. Penilaiannya meliputi implementasi strategi pengarusutamaan gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak,” ujarnya. “ Sekali lagi terima kasih atas anugerah ini”, tuturnya. (met)

14 Perusahaan di Kabupaten Mojokerto Ajukan Penangguhan UMK 2015

Ilustrasi

Mojokerto, SMN - Sebanyak 14 perusahaan di Kabupaten Mojokerto mengajukan surat penangguhan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto tahun 2015 ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Pasalnya, penetapan UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebesar Rp 2.695.000 dinilai terlalu memberatkan perusahaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, Tri Mulyanto mengatakan, sebanyak 14 perusahaan yang mengajukan penangguhan itu rata-rata perusahaan padat karya. “Seperti pabrik kayu, rotan, sepatu dan

Analis Kebijakan Muda Bidang Wapres Ro SDM Polda Jatim menjadi Kapolres Pamekasan. 3) Kapolres Blitar, AKBP Indarto menjadi Wadirkrimsus Polda Sumsel. 4) Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto menjadi Kapolres Blitar. 5) Kapolres Kediri Kota, AKBP Budhi Herdi Susanto menjadi Kapolres Mojokerto. 6) Kapolres Kediri Kota dijabat AKBP Bambang Widjanarko yang sebelumnya menjadi Pamen Polda Metro Jaya. 7) Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Wiji Suwartini menjadi Waka Pusdik Gasum Lemdikpol. 8) Posisi Kapolres Mojokerto

rokok yang memiliki jumlah buruh lebih dari seribu orang,” ungkapnya, Jum’at (09/01/2015). Masih kata Tri, sebelum mengajukan penangguhan upah, 14 perusahaan tersebut sudah melakukan kesepakatan bipartit antara perusahaan dan buruh di internal perusahaan. Isi dari kesepakatan adalah untuk menunda pelaksanaan UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2015. “Karena minta penangguhan, jadi mereka masih menerapkan UMK tahun 2014 sebesar Rp 2.050.000 atau perusahaan menambah sesuai kesepatan bersama yakni antara Rp 2,3 juta sampai

Kota dijabat AKBP Bambang Widiyatmoko yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polrestabes Surabaya. 9) Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriadi menjadi Kasubag Anevdalpro Bag Anev Rojianstra SSDM Polri. 10) Posisi Kapolres Tuban dijabat AKBP Guruh Arif Darmawan yang sebelumnya merupakan Kapolres Donggala. 11) Kapolres Malang Kota, AKBP Totok Suharyanto menjadi Wadirkrimsus Polda DIY. 12) Posisi Kapolres Malang Kota dijabat AKBP Singgamata yang sebelumnya menjabat Kapolres Lumajang. 13) Kapolres Pelabuhan Tan-

Rp 2,4 juta. Meskipun tanpa kesepakatan tripartit dengan melibatkan Disnaker, itu tak mengapa. Asalkan kesepakatan bipartit udah dilampaui, karena itu prosedur wajib yang harus ditempuh,” katanya. Perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2015 tidak saja perusahaan di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) saja, namun juga perusahaan di Kecamatan Jetis. Tri menambahkan, jumlah perusahaan di Kabupaten Mojokerto sebanyak 800 perusahaan. Mulai dari skala kecil hingga besar. (cak gun)

jung Perak, AKBPAries Syahbudhi menjadi Kapolres Lumajang. 14) Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Arnapi menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. 15) Kapolres Lamongan, AKBP Solehan menjadi Kabagbinlatops Roops Polda Jatim. 16) Posisi Kapolres Lamongan dijabat AKBP Trisno Rahmadi yang sebelumnya menjadi Kapolres Palu, Polda Sulteng. 17) Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko menjadi Kabagstrajemen Rorena Polda Jatim. 18) Posisi Kapolres Sumenep dijabat AKBP Rendra Radita Dewayana yang sebelumnya menjadi Kadensis PPSS Korbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdikpol. (edit)

Nusantara

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Presiden Jokowi Awasi Perombakan Birokrasi DKI ala Ahok Jakarta, SMN- Presiden Joko Widodo mengaku akan ikut mengawasi hasil perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jumat (9/1/ 2015) malam. “Nanti kita lihat bagaimana kinerja Pemprov DKI tahun ini. Saya kira yang sudah dilakukan adalah penataan organisasinya,” kata Jokowi. Ia pun mengapresiasi perombakan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta terhadap 4.656 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

Sebab, pada masa pemerintahannya menjadi Gubernur DKI, jumlah PNS terbanyak yang dimutasi mencapai puluhan saja. Sementara Gubernur Basuki berani merombak pegawai hingga berjumlah ribuan. Kendati demikian, keberhasilan program ini akan dilihat dari hasil yang diciptakan. “Hasilnya nanti akan kelihatan tahun ini atau tahun depan,” kata Jokowi. Sekadar informasi, pada Jumat (2/1/2015) lalu, Basuki merombak ribuan pejabat DKI. Ada pejabat yang dipromosikan, dimutasi, dijadikan anggota Tim Gubernur

untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), hingga menjadi staf non eselon. Selain Sotar, beberapa pejabat DKI yang dilantik seperti Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian DKI, Bambang Musyawardhana menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian, Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI, Franki Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda bidang Pemerintahan, Purba Hutapea menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Arie Budhiman dilantik

Presiden Joko Widodo dan Iriana mengajak Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan istri, Veronica Tan, berserta rombongan dari pejabat SKPD dan anggota DPRD DKI Jakarta, keliling Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014).

menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Sementara pejabat yang dijadikan staf oleh Gubernur Basuki adalah Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepa-

la Dinas Perhubungan DKI. Iwan Setiawandi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Putu Indiana yang sebelumnya menjabat sebagai

Kepala Dinas P2B DKI, serta Yonathan Pasodung yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI. Kemudian mantan Sekretaris

Korpri Sugeng Irianto, mantan Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, dan mantan Asisten Sekda bidang Perekonomian DKI Hasan Basri Saleh menjadi anggota TGUPP. (man/kmp)

Kasus Suap CPNS

Makelar Suap CPNS Muratara Jadi Tersangka Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Ja’far

Menteri Desa Puji Perkembangan Desa Pagedangan Kabupaten Tangerang Tangerang, SMN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar memuji keseriusan Badan usaha Milik Desa (Bumdes) Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Marwan yang mengunjungi kawasan tersebut pada Jumat (9/1) melihat ada perkembangan yang cukup signifikan terkait pengelolaan desa. “Pengelolaan Bumdes di Desa Pagedangan ini sudah baik dan sangat berkembang. Ada Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) dan ini satu-satunya desa yang punya TPST di Kabupaten Tangerang. Bagus,” katanya, kemarin. Kehadiran Kementrian yang baru ada di era Jokowi ini ke Desa Pagedangan jelas Marwan, guna meninjau Desa Mandiri yang telah

menerapkan Bumdes. Desa Pagedangan sendiri merupakan Desa Binaan atau Desa Mandiri yang menjadi proyek percontohan di Kabupaten Tangerang. Desa ini sendiri mendapat predikat terbaik se Provinsi Banten dan peringkat kedelapan tingkat nasional. Marwan mengatakan, intruksi agar desa-desa membentuk Bumdes dilakukan guna peningkatan ekonomi dan penataan lingkungan. Peninjauan ke Desa Pagedangan, juga sebagai persiapan penggelontoran anggaran Rp1,4 miliar per desa sesuai amanat UU Desa. Setiap Kabupaten di Indonesia sudah diplot untuk mendapatkan dana sesuai dengan karakteristik desa masingmasing. “Rencananya anggaran itu akan digelontorkan mulai April 2015. Total dana ada sekira Rp19,1 triliun. Jadi kehadiran ke desa ini untuk

melihat kesiapannya. Untuk Desa Pagedangan, saya salut,” kata Marwan. Direktur Bumdes Pagedangan Anwar Ardadili menambahkan pembentukan Bumdes di Desa Pagedangan dilakukan sejak tahun 2013. Saat ini sudah ada 100 rumah yang ditata. Termasuk juga pembangunan sentra kuliner guna pembedayaan ekonomi masyarakat. Hasilnya terangAnwar, Desa Pagedangan mendapat juara satu tingkat Provinsi Banten dan meraih peringkat ke delapan desa terbaik se-nasional. “Desa Pagedangan juga jadi proyek percontohan pengembangan desa lain di Kabupaten Tangerang. Ini positif buat kami. Apalagi Pak Menteri memperlihatkan kepuasannya atas pembangunan desa ini. Kami berbangga jadi bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang,” katanya. (E Manurung/Nurhasan/indp)

Muratara, SMN - Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menetapkan satu orang tersangka tambahan dalam kasus dugaan suap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. “Dari fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik, maka Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan satu orang tersangka baru atas nama Hamka Jabil,” kata Kepala Sub Bagian Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Ajun Komisaris Besar Arief Adiharsa, melalui pesan singkat, Jumat (9/1). Tersangka, menurut Arief, adalah seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Muratara. Dia bertindak sebagai makelar yang mengumpulkan uang dari calon pegawai negeri sipil dan menyetorkannya kepada tersangka Muhammad Rifai. Dia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprin.sidi/ 193.a/XII/2014/tipidkor, tanggal 3 Desember 2014. Arief menyatakan, saat ini penyidik melakukan pendalaman untuk menentukan adanya aktor intelektual maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. “Sehubungan dengan hal tersebut,

Sejumlah peserta mengikuti tes CPNS, di Serang, Banten, Senin (10/11). Sebanyak 3.624 peserta tes akan memperebutkan 180 formasi dalam seleksi yang menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) itu.

tidak menutup kemungkinan untuk ditetapkannya tersangka baru sesuai dengan fakta hukum dan barang bukti”. Penyidik sebelumnya sudah menetapkan empat orang tersangka, yaitu Rifai, Indra Hudin (warga Musi Rawas Utara), dan dua oknum polisi bernama Brigadir Muhamad Nazari serta Aipda Hendri Edison. Mereka ditangkap di Hotel Nala Sea Side, Bengkulu, Sep-

tember 2014 lalu. Saat ditangkap petugas menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.99 miliar. Uang tersebut dibawa oleh tersangka Rifai. Uang tersebut didapat dari kepada peserta tes CPNS di Muratara dengan tarif Rp 200 juta untuk peserta CPNS dengan ijazah S1 dan Rp 170 juta untuk lulusan D3. Pelaku memberi jaminan peserta tes bisa lulus jika mau menyerah-

kan sejumlah uang. Dua oknum polisi yang dijadikan tersangka dalam kasus ini rencananya akan mengawal Rifa’i membawa uang tersebut ke pejabat yang akan dilobi di Jakarta. Penyidik Bareskrim menyatakan berkas untuk tersangka Rifai sudah lengkap dan siap disidangkan. Rifai akan disidangkan dalam waktu dekat di Pengadilan Tipikor Sumatera Selatan. (abu)

Pengadilan dan pihak-pihak lakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa

kliennya telah menggugat 12 pihak 3 institusi dan 9 perseorangan yang telah melakukan sertifikat tanah hak ahli waris. Di antaranya, Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang, H Badrut Taman, Hj Fatimah, H. Ainurrofiq, M. Musleh, Mashudi, Heru Cahyono, Deni Edi, Rony, dan Edi Susanto. Kronoligisnya, awalnya tanah sengketa tersebut milik Ruehli bin Hamidin. Kemudian oleh DKPP Provinsi Jawa Timur dipinjam untuk dijadikan tambak percontohan pada tahun 80-an. Terdapat beberapa lahan milik warga lainnya juga dijadikan lahan percontohan tambak. Setelah tahun 90-an pada saat itu H Astuki sebagai lurah Polagan dipanggil Bupati Sampang pada saat itu almarhum Makboel. Bupati menanyakan status tanah itu diterangkan bahwa tambak rakyat. Karena disebut tambak rakyat, Bupati pada saat itu tidak menyetujui untuk disertifikasi. Khawatir di lain hari ada yang komplain. “Ternyata pada 2012 tanah itu

disertifikasi atas nama Badrut Tamam Cs. Pada saat itu lurahnya Abd. Rohim selaku pihak yang juga menyetujui. Kemudian keluar sertifikat dari BPN Sampang, oleh sebab itu, kami berharap majelis hakim bisa memutusskan perkara sengketa ini dengan seadiladilnya,” kata Mulyadi. Syihabuddin, humas Pengadilan Negeri Sampang, saat ditemui dilokasi pemeriksaan tanah sengketa, menjelaskan saat ini pihaknya bersama pihak-pihak baik penggugat dan tergugat sedang melakukan pemeriksaan setempat terkait batas-batas wilayah tanah yang disengketakan para pihak, dari hasil pemeriksaan ini nantinya akan ada kesimpulan satu minggu mendatang terhadap obyek sengketa. Pantauan di lokasi tanah sengketa, selain para pihak penggugat dan tergugat yang menjelaskan pada hakim majelis, terlihat beberapa aparat keamanan kepolisian dan TNI mengamankan proses pemeriksaan batas-batas tanah sengketa tersebut, namun proses pemeriksaan batas tanah sengketa berjalan lancar. [why/brw]

Berkas Adirama Bahan Masih Dilengkapi Tiga Instansi Pemkab Sampang Digugat

Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP M Ali Akbar.

Palangkaraya, SMN - Kasus korupsi pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) tahun 2013 di Pemko Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemko Palangkaraya, hingga saat ini masih diproses secara hukum. Empat berkas tersangka dalam kasus pembuatan IMB tersebut, sudah diserahkan penyidik Tipikor Polresta Palangkaraya, kepada penyidik Kejaksaan Negeri Palangkaraya untuk segera diproses penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Namun, khusus berkas perkara Mantan Kadis Tata Kota Bangunan dan Pertamanan (Kadistakobangman) Pemko Palangkaraya, Adirama Bahan, hingga saat ini

masih di lengkapi oleh penyidik Tipikor Polresta Palangkaraya. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP Muhammad Ali Akbar, mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih melengkapi kekurangan dari Pemberkasan Adirama Bahan, karena sudah beberapa kali diserahkan belum lengkap. “Saya optimistis saja, dalam waktu dekat berkas Adirama Bahan akan P21, atau sudah lengkap, saya terus melakukan koordinasi dengan penyidik Kejaksaan Negeri agar proses kasus suap pembuatan IMB 2013 senilia Rp1,5 miliar bisa rampung dan akan disidangkan,” katanya. (mandau)

Sampang, SMN - Perkara sengketa lahan seluas 2,4 hektar di jalan Raya Makboel Kelurahan Polagan Sampang Kota, memasuki pemeriksaan setempat (PS) oleh pengadilan negeri Sampang dan pihak-pihak penggungat dan tergugat. Sengketa lahan ini melibatkan tiga instasi pemerintah sebagai tergugat di antaranya dinas kelautan, peternakan dan perikanan (DKPP) Provinsi Jatim, badan pertanahan nasional (BPN) Sampang, dan Kelurahan Polagan Sampang yang dianggap terlibat

administrasi munculnya sertifikat tanah sengketa. Setelah puluhan kali sudah dilakukan persidangan perkara nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Spg sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sampang, Rabu (7/1), majelis hakim bersama pihak-pihak memasuki pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa. Mulyadi SH. MH. Kuasa hukum Suyanto atau Yanto dan Midah Cs selaku penggugat, saat ditemui di sela-sela pemeriksaan setempat, menjelaskan bahwa

Rona-rona

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Bupati Irsyad Lepas Kontingen PC LP Maarif NU ke Pergamanas Pasuruan, SMN - Sebanyak 32 penggalang MTs/SMP dan 9 guru pendamping dilepas Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dari Pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/1). Belasan kontingen dari PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan itu berangkat menuju Bumi Perkemahan Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat untuk mengikuti Perkemahan Regu Penggalang Pramuka Maarif NU Nasional (Pergamanas) 2015. Bupati Pasuruan Irsyad Tusuf menyatakan keberangkatan tim PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan bukan hanya sekedar ikut serta dalam pelaksanaan Pergamanas, melainkan merebut kembali kejuaraan yang pernah diraihnya pada dua tahun lalu. “Kami sangat optimis tahun ini PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan bisa menargetkan juara umumpada penyelenggaraan Pergamanas,” ujar Irsyad Yusuf. Irsyad hanya berharap kepada seluruh kontingen agar selalu

menjaga kekompakan tim, dimana kekompakan tim adalah motivasi dalam mencapai kesuksesan. Tak hanya itu, kontingen harus memiliki keyakinan untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya. “Kami minta kontingen punya komitmen kuat untuk meraih prestasi terbaik. Terpenting berdoa dan menunaikan ibadah sholat. Dengan demikian akan memiliki dasar mental percaya diri sebelum Pergamanas dilaksanakan,” pesan Irsyad Yusuf. Kegiatan yang digelar oleh Pengurus Pusat LP Maarif NU Jakarta tersebut akan dilakukan selama seminggu selama 7-14 Januari mendatang. Diketahui, dalam kegiatan sebelumnya, PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan menyabet juara kedua tingkat nasional dua tahun 2013. Tak hanya itu, para kontingen yang semuanya pelajar dan para santri itu juga berhasil menyumbangkan 9 medali kebanggaan. “Kami yakin capaian prestasi dua tahun yang lalu bisa kembali

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf bersama pemain tim nasional U-19 di pendopo Kabupaten Pasuruan

tertuang pada kegiatan Pergamanas 2015. Tentu dengan kerja keras dan berdoa semuanya bakal terwujud,” kata KH Mujib Imron, Ketua Kontingen, PC LP Maarif NU Kabupaten Pasuruan. Sejumlah kegiatan yang pernah diikuti oleh kontingen PC LP Maarif

NU Kabupaten Pasuruan yakni kegiatan teknologi dan industri (internet, kerajinan, budidaya tanaman hias, maupun budidaya tanaman obat), scouting skill yang meliputi semboyan dan isyarat, petualangan, taksir ukur dan peta serta kompas. [wan/brw]

Peran Pendampingan Pola PNPM Mandiri Perdesaan Masih Diharapkan Oleh Desa

Blitar, SMN - Tak dipungkiri bila PNPM-MP sangat dirindukan warga perdesaan. Tidak saja terhadap pembangunan fisik sarana prasarana dan pembangunan ekonomi masyarakat. PNPM juga memberi kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia perdesaan. Warga perdesaan yang awalnya awam dengan membuat sebuah rencana pembangunan akhirnya paham, berkat sentuhan para faslitator PNPM. Besarnya kontribusi PNPM terhadap pembangunan desa ini, dirasakan juga oleh camat Dodot Darudono, S.Spt, Msi di kantor Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, Senin (5/1/2014) Camat memaparkan pemerintah seyogyanya mengkaji ulang sebelum menghentikan program yang benar menyentuh kehidupan masyarakat akar rumput itu. “Dampak dari PNPM terhadap pembangunan di desa sangat terasa. Saya pernah tanya langsung ke ma-

syarakat, sudah berapa usulan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang pemerintah disetujui dan dilaksanakan? Masyarakat malah binggung. Justu warga di kampung-kampung itu lebih merasakan kehadiran PNPM dan saya tidak bisa pungkiri kalau di beberapa desa di kecamatan saya ini di bangun oleh PNPM. Seger Rianto Koordinator Kepala Desa Kecamatan Wonotirto juga memaparkan kehadiran Fasilitator PNPM sangat besar sekali andilnya dalam pembangunan di desa, bukan hanya sekedar hasil pekerjaan sarpras desa namun pendamping PNPM juga sebagai pembangkit semangat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pembangunan di desa. Bagaimana peranan pendamping saat berada di desa juga diungkapkan Kepala Dusun Sumberagung lor Pujianto besar harapannya dengan peranan pendamping untuk mendampingi penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Penyusunan RPJMDes desa Gledug masih belum selesai. “Kita sudah biasa nglembur dari malam sampai pagi bersama pendamping saat diskusi dalam penyusunan RPJMDes”. Ketua TPK Gledug Gunawan juga menyampaikan hal yang sama bahkan mengharapkan tetap adanya pendampingan karena banyak kegiatan yang masih berjalan seperti kegiatan Posyandu Anak dan Posyandu Lansia, dan peranan pendamping itulah yang diharapkan agar pelaksanaan posyandu bisa selesai dengan baik dan tentunya mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Peran pendampingan dalam pembangunan di desa juga dipaparkan oleh Kepala Desa Slorok Kecamatan Garum Zainal Mustofa “Pendamping ini bukan sekedar petugas program namun juga pendamping masyarakat secara keseluruhan, buktinya di desa slorok banyak masyarakat yang mengadu ke pendamping dengan berbagai persoalan baik itu pembangunan di desa maupun persoalan pribadi. Sekarangpun meski masa kontrak pendamping sudah habis, namun pendamping masih tetap mendampingi musyawarah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Meskipun RPJM Desa Slorok masih belum selesai bisa dibayangkan bagaimana jika dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan tanpa pendampi-

ngan. Intinya dalam perencanaan pembangunan kami masih tetap memerlukan pendampingan”. Kendati status faslitator kecamatan dan konsultan PNPM kabupaten belum di pastikan, namun demikian UPK tetap melakukan aktifitas penagihan cicilan dana bergulir di masyarakat juga mengelola administrasi PNPM tingkat kecamatan. Sebagaimana kegiatan seperti biasa di kantor UPK masih terlihat pengelola program tingkat kecamatan yang diangkat oleh masyarakat ini terus beraktifitas. beberapa staf UPK terlihat sibuk melayani masyarakat. Tampak juga beberapa warga terlihat datang menyetor angsuran pinjaman dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan. Faeroin Ketua UPK Kecamatan Sanankulon di sela-sela aktifitasnya membenarkan kalau Pendamping Kecamatan masih menjalankan aktivitasnya dalam pendampingan walaupun masa kontrak mereka telah berakhir sejak 31 Desember 2014 dan masih menunggu kepastian dari Pemerintah pusat. Faeroin yang saat itu ditemani sejumlah staf UPK pun membenarkan kalau dengan status Faslitator yang demisioner seperti sekarang, UPK tidak bisa melakukan pencairan dana baik dana BLM juga dana bergulir bahkan bagaimana untuk kelanjutan PNPM dengan dimisionerkannya pendamping membuat pengelola UPK juga menanti rumusan dari Pemerintah pusat

Siapa Kapolri Baru ? Sambungan dari hal. 1 Jokowi diminta memastikan Kapolri yang dipilihnya tidak bermasalah atau menimbulkan masalah. Hal ini dianggap penting agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depan-nya tidak terganggu atau tercorong kredibilitas atau bahkan tersandera persoalan korupsi, HAM, pencucian uang, dan masaalah hukum lainnya yang mungkin melibatkan Kapolri atau internal kepolisian. “Meskipun pemilihan calon Kapolri adalah hak prerogatif Prtesiden namun jika Jokowi salah memilih figur Kapolri maka akan berdampak rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tulis petisi tersebut. Petisi ini kemudian diperbarui setelah beredar surat penunjukan Budi Gunawan oleh Jokowi sebagai calon Kapolri yang akan diuji di DPR pada Jumat sore. Oleh karena itu, Emerson memperbarui isi petisinya. Dalam kolom update petisi, Emerson menyampaikan bahwa langkah Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan mengecewakan. Dengan petisi tersebut, Emerson berharap Jokowi menarik kembali usulan pencalonan Budi Gunawan. Apalagi, KPK mengaku tidak dilibatkan dalam proses pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman tersebut. “Hal ini tentu mengecewakan dan dengan adanya petisi ini, kita masih tetap berharap Jokowi menarik kembali usulan calon Kapolri tersebut. Mestakung,” tulis Emerson dalam petisinya. Hingga Minggu (11/1/2015) pagi, petisi ini sudah didukung 252 orang. Saat dikonfirmasi, Emerson mengatakan bahwa petisi ini akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk protes atas langkah Jokowi menun-

juk Budi Gunawan. Pada Era SBY, KPK Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses pemilihan Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal (Pol) Sutarman. Hal ini berbeda ketika pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Presiden SBY ketika itu meminta KPK melakukan uji sahih laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala Polri sebagai bahan pertimbangan presiden nantinya. “Pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung kepada Presiden sebagai bahan untuk Presiden menentukan calonnya. Pada saat ini, KPK tidak diminta untuk melakukan itu,” kata Bambang melalui pesan singkatnya, Sabtu (10/1/2015). Bambang memaparkan, kajian mendalam atas LHKPN calon kepala Polri dapat membantu untuk mengklarifikasi beberapa hal, di antaranya apakah aset yang dilaporkan sesuai dengan profil penghasilan calon Kapolri atau tidak. Hal lain yang bisa diklarifikasi dari penelusuran aset tersebut adalah ada tidaknya indikasi gratifikasi, atau indikasi tindak pidana korupsi lainnya yang mungkin melibatkan calon kepala Polri tersebut. “Dan apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya,” ucap Bambang. Kendati demikian, Bambang menyampaikan bahwa pemilihan

Kapolri merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan undangundang. KPK, kata dia, hanya bisa mendorong agar penggantian itu dilakukan sesuai tradisi, yakni apabila Kapolri yang masih menjabat akan segera pensiun. Di samping itu, lanjut Bambang, KPK akan mengingatkan agar calon Kapolri mendatang memiliki integritas, akuntabilitas, dan bisa bekerja sama dengan KPK. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nama Budi sudah diserahkan Presiden kepada DPR untuk diikutkan dalam proses uji kelayakan dan kepatuhan. Menurut Jokowi, pemilihan Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Kompolnas. Jokowi menganggap usulan Komisi Kepolisian Nasional tersebut memiliki kecakapan, mampu serta memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pucuk pimpinan di institusi Bhayangkara. Adapun Budi tercatat pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012). Saat ini, Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). Budi pernah mengikuti seleksi calon Kapolri pada 2013 untuk menggantikan posisi Jenderal (Purn) Timur Pradopo. Namun, Budi (lulusan Akademi Kepolisian/Akpol 1983) harus merelakan posisi kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. (red/kmp)

untuk bisa melaksanakan kegiatan sebagai UPK, tentunya dengan dasar dan peraturan yang bersifat pasti. Ahmad Wahib Pendamping Kecamatan Garum juga masih terlihat di kantor Desa meski masa kontraknya sudah habis. “ kami masih bersama masyarakat dampingan kami, meskipun kondisi perpanjangan kontrak pendamping masih menunggu sebagaimana surat kemendagri tertanggal 2 Januari 2014, namun kami percaya Pemerintah Republik Indonesia akan menjalankan yang terbaik untuk rakyat dan Pemerintah sudah tahu bagaimana PNPM perdesaan ini berjalan, Pemerintah juga tahu besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pendampingan di desa-desa dalam pembangunan”. Mengingat kondisi seperti ini di kabupaten Blitar masih banyak sisa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan berakhirnya kontrak pendamping per 31 Desember 2014 seperti pembangunan Pasar Desa Suruhwadang kecamatan Kademangan yang diharapkan dengan adanya pasar bisa menopang pe-

ningkatan ekonomi masyarakat desa namun sampai saat ini masih menyisakan pekerjaan dan belum bisa difungsikan sebagai pasar. Demikan juga untuk Kecamatan Panggungrejo belum terselesaikan pekerjaan jembatan desa antar dusun serta banyak kegiatan yang bersifat periodik seperti posyandu balita dan posyandu lansia di desa desa yang masih belum terselesaikan. “Kami juga belum bisa melaksanakan kegiatan posyandu lansia dan balita karena apa masih bernaung di PNPM atau berubah program atau bagaimana ?, kami juga harus hatihati dan lebih baik kami menunggu kepastian dari Pemerintah dalam pelaksanaan dan tentunya juga menyangkut bagaimana bentuk dan mekanisme pelaporannya untuk kegiatan yang bersifat periodik” papar Ketua TPK Tuliskriyo Haris Cahyadi. Selama blusukan Wakil Bupati Blitar mengaku puas. Setelah melihat kinerja tim PNPM dalam pemberdayaan masyarakat desa setempat. Wakil Bupati sangat mengapresiasi atas kinerja tim PNPM dalam usaha pemberdayaan masyarakat.

Sehingga pembangunan di desa tampak lebih baik. ’’Kami senang kerja tim PNPM,’’kata Wakil Bupati saat meninjau kegiatan PNPM di beberapa kecamatan seperti di kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Demikian juga pernah dipaparkan oleh Plt Kepala Bappemas Kabupaten Blitar Joni Setiawan, S.Sos. Msi bahwa pendampingan tetap dibutuhkan dalam pembangunan di desa dan berharap semoga Pemerintah Pusat segera merumuskan pendampingan dalam pembangunan di desa, bukan hanya karena pendampingan PNPM dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat, Namun tidak bisa menutup mata kondisi sekarang desa menyongsong pelaksanaan UU nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan tidak bisa dipungkiri peran pendampingan sangat dibutuhkan, mengingat kondisi seperti sekarang ini, masih banyak desa belum mampu menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang akan menjadi Buku Induk Pembangunan Desa dalam konteks lebih luas yaitu desa membangun. (edit)

Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Menulis Teks Berbentuk Procedure Melalui Model Pembelajaran Make A Match Siswa Kelas IX G Semester I SMP Negeri 1 Ngunut Tahun Pelajaran 2014/ 2015 Oleh Pri Afandi, S.Pd (Guru SMP Negeri 1 Ngunut Kabupaten Tulungagung)

Ilustrasi

PENGUASAAN kemampuan Bahasa Inggris (language skill) merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dimiliki di era komunikasi dan globalisasi saat ini. Pembelajaran Bahasa Inggris (Language Learning) di jenjang SMP merupakan materi pokok sebagai bagian dari fungsi pengembangan diri siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni yang diharapkan setelah menamatkan studi, Mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu yang cerdas, terampil dan berkepribadian sebagai bekal hidup di masa mendatang. Penguasan materi pelajaran Bahasa Inggris dalam jenjang SMP meliputi empat keterampilan

berbahasa, yaitu: menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Semua itu didukung oleh unsur-unsur bahasa lainnya, yaitu: kosa tata, tata bahasa dan pronunciation sesuai dengan tema sebagai alat pencapai tujuan. Dari ke empat keterampilan berbahasa di atas, Writing (menulis) merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang dirasa sering menjadi masalah bagi siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa tentang mengungkapkan makna dalam langkah retorika dalam essai pendek sederhana dengan menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dalam kon-

teks kehidupan sehari-hari dalam teks berbentuk procedure pada semester 2 sebanyak 60% siswa masih berada di bawah KKM (kriteria ketuntasan minimal). Permasalahan tersebut sangat menarik perhatian penulis untuk mencoba memaparkan topik analisa terhadap kemampuan siswa menulis teks berbentuk posedur melalui model pembelajaran make a match. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Kelas IX G SMP Negeri 1 Ngunut dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui MGMP program BERMUTU. Waktu pelaksanaan pada Bulan September sampai dengan Oktober 2014 atau pada semester 1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk menyusun teks procedure, mengembangkan strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan, Siswa dapat melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan komunikasi dengan mengemukakan gagasan,

pendapat dan perasaannya secara sederhana baik lisan maupun tertulis. METODE PENELITIAN Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngunut. Alamat sekolah di Jalan Reco Barong Ngunut, Tulungagung. Subyek penelitian yang di ambil adalah kelas IX G SMP Negeri 1 Ngunut 35 siswa, laki-laki 15 dan perempuan 20 siswa. Waktu pelaksanaan pada bulan September 2014 atau pada semester 1. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur penelitian berdasarkan pada prinsip Kemmis dan Taggart (1988) yang mencakup kegiatan perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), refleksi (reflection) atau evaluasi. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan analisa deskriptif kuantitatif dari proses dan hasil belajar. Analisis juga dilakukan dari hasil observasi. Analisis berdasarkan siklus yang

secara bertahap. Analisis 1 dalam siklus 1 yang hasilnya direfleksikan ke siklus 2. Refleksi yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Penelitian dengan metode pembelajaran kontekstual ini, peneliti berharap siswa akan menjadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Tindak lanjut dalam penelitian ini siswa dapat menjadi lebih aktif dan pembelajaran kontekstual akan dilakukan secara berkesinambungan oleh guru. HASIL PENELITIAN DAN PEM-BAHASAN Peneliti memberikan evaluasi berdasarkan catatan dan pendapatnya mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan melalui model pembelajaran make a match, dari hasil pengamatan siklus I dapat ditemukan sebanyak 15 orang (42,85%) siswa saja yang secara aktif mengikuti pelajaran sesuai dengan harapan. Sedangkan mayoritas siswa, yaitu sebanyak 20 siswa (57%) masih terlihat pasif dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran make a match. Nilai yang diperoleh siswa

pun belum menunjukkan hasil yang signifikan, Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan tindakan siklus ke 2. Data akhir hasil dari pengolahan data dan analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan bahwa 25 dari 35 siswa (71,42%) terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Nilai siswa hasil dari evaluasi test tulis hanya 1 orang siswa (0,22%) saja yang masih belum mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal). Hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan model make a match dapat mengatasi masalah siswa dalam menyusun kalimat acak menjadi teks padu berbentuk procedure dan dapat membuat siswa berpartisifasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa implementasi tindakan pada siklus ke 2 mendapat respon yang positif dan siklus ke 2 ini merupakan penutup penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan. KESIMPULAN DAN SARAN Akhirnya, penulis dapat memperoleh beberapa hasil temuan

setelah melaksanakan refleksi dan diskusi pada bab sebelumnya dan Penelitian Tindakan Kelas ini dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Model Pembelajaran make a match dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas IX G SMP Negeri 1 Ngunut pada semester 1 tahun pelajaran 2014-2015. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui evaluasi/ test tulis dengan rata-rata nilai siswa pada siklus pertama 63,40 meningkat pada siklus ke 2 menjadi 70,36 serta dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa dengan prosentase keaktifan siswa pada siklus pertama sebesar 42,85% meningkat pada siklus kedua menjadi 71,42%.. Disarankan guru hendaknya senantiasa melakukan pengamatan sejauh mana peningkatan belajar siswa di kelas. Penulis menyarankan guru mulai mencoba menggunakan model pembelajarankelompok seperti model pembelajaran make a match dalam pembelajaran karena siswa dapat termotivasi dan bekerjasama melalui pembelajaran yang menyenangkan disesuaikan dengan konteks yang menjadi tujuan pembelajran.

Rona-rona

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Ratusan Buruh PT IP Datangi Disnakertrans Pasuruan

Ratusan buruh dari KSBSI cabang Pasuruan ngeluruk kantor Disnakertransos Kabupaten Pasuruan, Senin (5/1). Kedatangan mereka agar Disnakertrans mengeluarkan peraturan untuk menjamin hak-hak para buruh.

Pasuruan, SMN - Puas menyampaikan aspirasinya didepan pabrik PT Indolakto Pandaan (IP)

dan DPRD Kabupaten Pasuruan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh

Indonesia (KSBSI) cabang Pasuruan ngeluruk kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Pasuruan, Senin (5/1) lalu. Kedatangan buruh dari industri pengolahan susu tersebut meminta agar Disnakertrans mengeluarkan peraturan untuk menjamin hak-hak para buruh. “Kami datang kesini agar pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memperhatikan nasib para buruh. Karena selama ini kawan buruh nasibnya makin tertindas seperti budak perusahaan,” teriak Akhmad Soim, ketua Korwil KSBSI Jatim dalam orasinya di depan kantor Disnakertransos. Adapun tuntutan buruh yang diusung dalam aksinya adalah mereka ingin digaji sesuai dengan standart UMK, diikutkan dalam pro-

gram BPJS Ketenagakerjaan dan diangkat menjadi karyawan tetap. “Sudah 10-12 tahun mengabdi di perusahaan pengelolahan susu tapi kenyataannya tidak jelas. Begitu pula dengan gajinya jauh dibawah stardart UMK. Bahkan, selama bekerja puluhan tahun mereka tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kecekaan kerja ataupun tak mendapatkan perlindungan kesehatan,” kata Akhmas Soim. Sementara itu, Kepala Disnakertransos Yoyok Heri Sucipto menyampaikan pihaknya akan menfasilitasi tuntutan para buruh tersebut. “Saya siap menfasilitasi tuntutan para buruh itu ke pimpinan perusahan PT Indolakto. Yang jelas tak ada dusta diantara kita,” kata Yoyok Heri Sucipto. [bad/brw]

Paliudju sebesar hampir Rp 6 miliar lebih dan sebagian dibagikan untuk tunjangan hari raya (THR) PNS di lingkungan pemerintah provinsi pada tahun 2008. Adik ipar mantan gubernur sulteng ini di dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain tindak pidana korupsi, Rita juga terbukti telah melakukan

tindak pidana pencucian uang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 8 tahun 2010 jo Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, jo Undang-undang Nomor 25 tahun 2003, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Untuk diketahui saat ini bekas Gubernur Sulteng HB Paliudju juga mendekam di Rumah Tahanan Maesa Palu dengan kasus yang sama. (man/kmp)

Divonis 7 Tahun Sambungan dari hal. 1 Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Rommel F Tampubolon didampingi dua hakim anggota Felix Da Lopesz dan Fauzy. Selain divonis tujuh tahun penjara, Rita harus membayar denda Rp 300 juta, subsider empat bulan penjara. Rita juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 3,6 miliar lebih dengan ketentuan jika aset yang disita dan dilelang tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti, maka diganti dengan pidana dua tahun penjara. Atas putusan hakim, baik JPU maupun pihak penasihat hukum mengaku masih pikir-pikir.

“Kita diberi waktu oleh majelis hakim satu minggu untuk pikir-pikir atas putusan ini. Ya, kita tunggu saja, karena ini akan kita bicarakan dulu dengan terdakwa,” ujar Soesilo. Terdakwa Rita Sahara dijerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada PT Bank Sulteng pada 2007-2011 sebesar Rp 10,5 miliar lebih. Namun nilai uang sebanyak itu tak hanya dinikmati terdakwa sendiri. Rita hanya menikmati uang hasil korupsi itu sebesar Rp 3 miliar lebih, sementara sisanya oleh kakak iparnya, yakni bekas Gubernur Sulteng HB

Peresmian Sekretariat PWI Perwakilan Kediri Sambungan dari hal. 12

Kasus Pemred Jakarta Post Sambungan dari hal. 1 Penistaan agama yang dimaksud adalah gambar karikatur ISIS yang dimuat dalam media The Jakarta Post edisi 3 Juli 2014. Karikatur itu menggambarkan bendera berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. Meidyatama seharusnya menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 15 Desember 2014. Namun, melalui kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, Meidyatama meminta penundaan pemeriksaan. Penyidik pun menyanggupi dan menjadwalkan pemeriksaannya pada Rabu, 7

Januari 2015. “MS tidak jadi kami periksa besok karena kasusnya kami serahkan ke Dewan Pers,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto kepada Tempo, Selasa, 6 Januari 2015. Heru menjelaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan media Jakarta Post termasuk dalam ranah Dewan Pers. “Jadi, penyelesaiannya oleh Dewan Pers, apakah termasuk pelanggaran kode etik atau tidak,” ujarnya. “Saat ini kami masih menunggu hasil penyelesaian itu

dari Dewan Pers.” Dugaan penistaan agama ini dilaporkan oleh Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta Edy Mulyadi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Namun, karena kasusnya masuk dalam lingkungan Polda Metro Jaya, Mabes Polri melimpahkannya ke Polda Metro. Menurut Edy, permintaan maaf Pemimpin Redaksi Jakarta Post saja tak cukup, sehingga tetap harus dibawa ke ranah pidana. “Biar ada efek jera agar media lebih berhati-hati,” kata Edy, Selasa, 15 Juli 2014. (red/tmp)

Penjagalan Mobil Sambungan dari hal. 1 kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. TKP penjagalan mobil Dum truk tersebut menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, lokasinya berada ditengah hutan yang jauh dari pemukiman warga di Desa Wringinanom Kecamatan Tongas Probolinggo. Kasat Reskrim mengatakan penemuan TKP penjagalan mobil Dum truk tersebut adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis (8/ 01/15), yang menginformasikan bahwa di lokasi (TKP) ada kegiatan penjagalan mobil dum truk yang diduga dari hasil tindak kejahatan atau mobil kredit macet (KM) yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. Berawal dari info masyarakat tersebut kemudian Kasat Reskrim bersama dengan 12 personil anggotanya melakukan lidik di TKP, dan info masyarakat itu benar. Di TKP ditemukan adanya kegiatan penja-

galan mobil Dam truk pada malam hari. Setelah diketahui kebenarannya, TKP langsung ditapal kuda oleh petugas untuk mengantisipasi pelaku melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Para pelaku penjagalan mobil sejumlah 4 (empat) orang ditangkap oleh petugas di TKP tanpa perlawanan, dan penangkapan para pelaku langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP.Damar. Dengan temuan tersebut Kasat reskrim langsung menghubungi Kapolres Probolinggo Kota AKBP. Iwan Setyawan. Bersama dengan para Kapolsek, Kasat dan Kabag, Kapolres yang mestinya mau ke Surabaya tidak jadi dan menuju ke TKP. Selanjutnya mobil Dum truk yang sudah dijagal di indentifikasi dan di evakuasi ke Mapolres probolinggo Kota untuk dijadikan alat bukti (BB) beserta 4 (empat) orang

pekerja yang menjagal mobil kita tahan diperiksa untuk pengembangan lebih lanjut. Kasat Reskrim AKP. Damar lebih lanjut mengatakan, bagian bodi dan sasis mobil yang sudah dipotong potong bisa ditemukan dan hanya roda mobil yang tidak ditemukan. Untuk mengetahui mobil tersebut merupakan hasil tindak kejahatan ataupun mobil kredit macet, pihaknya masih melakukan pengembangan dan memberitahukan temuan ini kepada finance yang ada. Dilihat dari plat nopol (Z) Kasat mengatakan kemungkinan mobil tersebut adalah mobil dari Tangerang atau Kerawang Jawa Barat, dan di kabin depan mobil ada tulisan”. “PEMBURU Bagi masyarakat yang merasa mempunyai mobil Dum truk hilang di kabin depan ada tulisan “PEMBURU” bisa ngecek langsung di Mapolres Probolinggo Kota. (edy).

Beri Efek Jera Sambungan dari hal. 1 Selain itu menurut Marhenis Urip Widodo perlu adanya efek jera bagi penjual miras dengan dikenakan sanksi berat. Selama ini yang terjadi setelah penjual miras ditangkap hanya dikenakan hukuman tindak pidana ringan. Sehingga setelah bayar denda akan kembali berjualan lagi. Kapolres Blitar AKBP Indarto mengakui Polri selama ini tidak bisa menahan penjual miras karena dalam Perda sanksi yang diberikan hanya dikenakan denda dan dilakukan penyitaan terhadap barang buktinya. Menurutnya perlu ada koordinasi

lebih antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, soal penanganan miras ini. Dimana jika semua sepakat bahwa penjual miras masuk kategori kejahatan berat, bisa dikenakan pasal 204 ayat 2 KUHP disebutkan seseorang yang menjual sesuatu yang sifatnya berbahaya dan menyebabkan kematian akan dihukum penjara hingga 20 tahun. Sementara dihadapan wakil Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kajari, Kepala PN dan sejumlah tokoh masyarakat, Polres Blitar pada selasa 30 Desember 2014 memusnahkan berbagai jenis

narkoba dan minuman keras. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan dari hasil operasi pada periode bulan juli sampai dengan minggu ke dua bulan Desember 2014. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan miras dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Menurut Keterangan kapolres Blitar AKBP Indarto, untuk narkoba yang dimusnahkan jenis ganja 0,9 gram, sabu-sabu 0,2 gram, dobel L 3.374 butir, psikotropika 24 butir, sedangkan minum beralkohol berbagai merek sebanyak 3.203 botol. (mam)

PN Tangerang Sambungan dari hal. 1

Suasana peresmian Sekretariat PWI Perwakilan Kediri

haan rokok terbesar di Indonesia ini. “Media sangat membantu tentunya dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat,” jelasnya. Dalam hal pemberitaan, kantor PWI ini diharapkan mampu membantu masyarakat perihal aduanaduan. Menurut ketua PWI Perwakilan Kediri, Mega Wulandari, tidak dipungkiri ada oknum-oknum wartawan nakal. “Kita siap membantu menindak lanjuti keluhankeluhan masyarakat jika ada wartawan nakal. Kantor ini adalah tempatnya,” kata dia. Peresmian ini dihadiri oleh berbagai pihak birokrasi. Selain walikota Kediri dan perwakilan PT. Gudang Garam, ada juga perwakilan dari Bupati Kediri. Instansi lainnya yang hadir adalah pimpinan BNN Kota Kediri dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang turut hadir. Puncak dari acara ini adalah penyerahan secara simbolis kunci

Herdi. Ahli Waris, Komang Ani Susana yang juga hadir dalam proses persidangan mengaku persoalan ini sudah berlangsung sejak Juni 2014 lalu. Luas lahan yang jadi sengketa terang Komang seluas 1079 meter persegi. Menurut Komang, lahan tersebut dibeli sejak tahun 90-an dan pihak keluarga kerap membayar PBB atas lahan tersebut. Namun, beberapa tahun terakhir dirinya tidak lagi rutin melihat harta tak bergeraknya tersebut, karena sang suami mengalami stroke dan waktunya lebih banyak untuk mengurus suami. “Setelah suami saya meninggal, saya dapat informasi kalau tanah saya sudah dibangun perumahan. Saya kaget dan akhirnya dalam prosesnya kami keluarga memilih menggugat kepengadilan atas hak kami,” ujarnya. Dijelaskannya, kepemilikan lahan tersebut sesuai dengan AJB Nomor 593/691/JB/IX/1991 ter-

tanggal 20 September 1991. Lahan tersebut terletak di Persil Nomor D4.S.34 Blok RT04 RW 04 Kelurahan Medang. Menurut Komang, pihaknya meminta agar lahan tersebut dikembalikan dalam keadaan kosong dan dikosongkan dari seluruh bangunan yang sudah didirikan oleh pengembang. Apabila tidak, Komang meminta agar direalisasikan ganti rugi yang sepadan. Komang sendiri mengatakan dirinya sudah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan ini kepada Komnas HAM dan juga Ombudsman. Langkah ini dilakukan terang Komang, karena pihak keluarga menginginkan haknya dikembalikan oleh pengembang. “Ini tanah kami dan kami beli. Namun saat ini sudah berdiri bangunan disebagian lahan”, katanya. Pantauan indopos.co.id dalam sidang pembuktian kelapangan yang dilakukan kemarin, beberapa petu-

gas keamanan perumahan elite tersebut tampak turut serta melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Pasalnya, sebidang lahan yang di gugat saat ini sudah menjadi ruas Jalan Boulevard dan dalam proses pencarian batas-batas lahan, sedikit mengganggu lalu lintas kendaraan yang melaju. Ditempat yang sama, kuasa hukum dari PT Paramount Serpong, Herman Zakaria memilih untuk tidak banyak mengomentari sidang pembuktian lapangan yang dilakukan. Menurutnya, pembuktian sesungguhnya dilakukan dalam proses peradilan. Dirinya pun mengaku lebih memilih akan memberikan komentar dalam persidangan lanjutan di PN Tangerang, pekan depan. “Nanti dipersidangan selanjutnya komentar akan diberikan. Nanti datang dan saksikan dalam persidangan selanjutnya,” ujar Herman, diplomatis. (udin/irfan/indp)

Pengguna Narkoba Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyerahkan sumbangan saat peresmian Sekretariat PWI Perwakilan Kediri

kantor PWI oleh Iwan Tri Cahyono kepada Ketua PWI Perwakilan

Kediri, Mega Wulandari. Disusul penandatanganan batu prasasti oleh

Walikota Kediri. (kan)

Kehilangan Aset Waduk

Sambungan dari hal. 1 Kalteng dalam beberapa kasus narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalteng, Kombes Pol Ahmad Shaury, mengatakan, dari pengakuan tersangka pengedar sabu di

Palangkaraya, memang sebagian narkoba sudah dipakai oleh para sopir truk yang kerap ngetem di Warung Remang, lingkar luar Palangkaraya. “Kami memang ada rencana

untuk melakukan pemeriksaan urin para sopir truk itu, tentu dengan bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya. Karena bahaya juga jika ternyata sopir truk saat mobile menggunakan narkoba,” katanya, Sabtu (10/1/2015). (mandau)

palawija agar mereka mendapatkan keuntungan,” pungkasnya. Sementara Kepala DPU Pemkab Gresik, Ir Bambang Isdianto MM juga mengaku DPU tetap sebagai pemilik sah atas aset waduk seluas 93 hekatar di Desa Boteng. Alasannya, DPU memiliki buktibukti sah atas kepemilikan aset waduk itu. Bukti itu diantaranya berupa, kretek dan Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 55 tahun 1999.

Karena itu, lanjut Bambang, DPU tak akan membiarkan kalau warga Boteng merebut aset waduk seluas lima hektar lebih itu. Bahkan, DPU siap menempuh jalur hukum jika jalur kekeluargaan tak bisa ditempuh. “Ya, kami sudah siap kalau sampai menempuh jalur hukum. Makanya, kami melibatkan Bagian Hukum,” kata Bambang. Bambang menambahkan, DPU kini tengah melibatkan beberapa

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mencari data kalau DPU selaku pemilik sah aset waduk di Desa Boteng. SKPD itu diantaranya, DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah). “DPPKAD kan yang memiliki data aset-aset pemerintah. Sehingga kami meminta bantuan DPPKAD untuk mencari data riwayat maupun silsila tanah Waduk Boteng,” pungkasnya. (syam/brw)

Sambungan dari hal. 1 Bahkan, Kades (Kepala Desa) Boteng, Mujiono mengaku siap pasang badan untuk membela warganya agar tanah waduk yang sudah puluhan tahun digarap 93 warganya itu tetap menjadi milik warga. “Apa dasar DPU mau mengambil tanah waduk yang sudah menjadi hak warga kami,” kata Mujiono, kemarin. Ditegaskan Mujiono, sebanyak

93 warga Boteng sah selaku pemilik tanah waduk seluas lima hektar. Sebab mereka memiliki bukti-bukti legal. Diantaranya, kretek desa dan persil. Data-data yang yang merupakan salah satu persyaratan untuk kepemilikan tanah itu sudah lama dipegang. “Data-data riwayat dan kepemilikan tanah itu sudah puluhan tahun dipegang warga saya,” jelasnya. Karena itu, lanjut Mujiono,

sangat aneh dan naif ketika tiba-tiba DPU mengklaim, kalau tanah waduk di Boteng seluas lima hektar lebih diklaim milik PU. Bahkan, PU akan melakukan pematokan waduk itu. “Ya pantas saja warga kami kasarannya mengusir petugas DPU ketika akan melakukan pengukuran dan pematokan tanah waduk, sebab mereka merasa kalau waduk yang sekarang menjadi tegalan itu sah miliknya,” kata Mujiono.

Menurut Mujiono, 93 warga Boteng selaku pemilik tanah waduk seluas lima hekater lebih itu dulunya beli dari seseorang dengan cara legal. Maka warga Boteng selaku pemilik tanah yang kebanyakan petani kemudian memanfaatkan tanah itu untuk bercocok tanam. Dan tanah waduk itu kini sudah tak berupa waduk, tapi tegalan. “Wong namanya seorang tani, punya lahan ya ditanami jagung, kacang dan

CMYK

Bravo Pakde Karwo Minta TNI Berperan Cegah Lahan RTRW untuk Perumahan

Edisi 168 / VII / 12 - 18 Januari 2015

Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo memberikan bantuan benih padi kepada Komandan Kodim 0821 Lumajang pada acara Sosialisasi Ketahanan Pangan di Aula Kodam V Brawijaya

Surabaya, SMN - Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat dibutuhkan untuk mencegah penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi lahan perumahan. Ini penting karena berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) jumlah mutasi lahan dari tahun 2010-2013 mencapai 4.227,75 HA. “Disinilah pentingnya peran TNI melalui Komandan Distrik Militer (Dandim) terus mengecek RTRW agar tetap diperuntukkan untuk lahan pertanian bukan perumahan, karena hal itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi

Jatim,” pinta Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat paparan pada acara sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dari Kementrian Pertanian RI di Aula Makodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (5/1). Ia menjelaskan, luas dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kabupaten/kota di Provinsi Jatim sebagian telah selesai di Perdakan, dan sebagian lainnya sudah dalam proses. Dicontohkan daerah yang sudah memiliki Perda LP2B diantaranya Kab. Bondowoso, Jombang, Malang, dan Tulungagung. “Dengan pembuatan Perda LP2B diharapkan bisa

mengurangi mutasi lahan pertanian. Karena mutasi lahan dari tahun 2010-2013 jika disetarakan, kita kehilangan 49,662 Ton beras,” urai Pakde Karwo sapaan lekatnya. Untuk memenuhi kebutuhan 10 juta ton kebutuhan beras, menurutnya, bisa dipenuhi dari Jatim, Jateng, Jabar, dan Sulawesi Selatan. Hal itu bisa dilakukan dengan fokus pada 4 wilayah tersebut dan Indeks Pertanaman (IP) dinaikkan, dari tanah kering menjadi tanah irigasi. Sementara itu, IP Jatim saat ini hanya 1,86 dan akan dinaikkan menjadi 2,58. “Panen yang biasanya hanya sekali, akan kita naikkan menjadi rata-rata 3 kali. Tentunya dengan menyelesai-

kan proyek bendungan di beberapa daerah, maka kebutuhan 2 juta Ton gabah kering akan terpenuhi,” imbuhnya. Komitmen pemprov Jatim dalam mendukung pencapaian sasaran ketahanan pangan nasional tahun 2015, diantaranya dengan mendukung pencapaian produksi tanaman pangan strategis di Jatim untuk padi sebesar 12,86 juta Ton. Sedangkan produksi jagung sebesar 7,17 juta Ton PPK, serta produksi kedelai sebesar 480.148 Ton OSE. Disamping itu juga dengan mengamankan pertanaman yang dipanen dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan dampak perubahan iklim agar luas panen optimal. Lebih lanjut disampaikan, sasaran produksi tanaman pangan khususnya padi di Jatim tahun 20152019 naik sebesar 106,75% dari target tahun 2013, atau dari 12, 049 juta Ton menjadi 13,222 juta Ton. “Sedangkan ketersediaan beras di Jatim saat ini mencapai 8,5 juta Ton yang dikonsumsi sebanyak 3,4 juta Ton, sehingga ada surplus beras 5,1 juta Ton beras,” tukasnya. Berdasarkan data prosentase volume dan penjualan beras eceran tahun 2010-2014, terjadi perubahan preferensi konsumen terhadap kualitas beras yang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pada tahun 2011 beras membramo hanya dikonsumsi sebanyak 17%, dan naik konsumsi naik tajam pada 2014 menjadi 43%. Ini membuktikan bahwa masyarakat

semakin menyukai beras punel, dan kepunelan beras bergantung pada proses penggilingan gabah kering. “Karakteristik penggilingan padi di Jatim kebanyakan berada di penggilingan padi kecil dengan kapasitas kapasitas giling kurang dari 1,5 Ton/ jam. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan dan pengelolaan yang masih tradisional,” kata Pakde Karwo, Karenanya, Gubernur Jatim telah mengajukan usulan ke Presiden RI terkait kebijakan perberasan. Isi usulan mengenai permohonan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras, dan kedelai. “Misalnya Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani

menjadi Rp. 4100, beras di Gudang Bulog menjadi Rp. 8000. Saya berharap Presiden segera memberi tanggapan positif sehubungan usulan ini,” harapnya. Untuk mendukung semua program tersebut, Pakde Karwo menekankan pada TNI untuk mendukung penuh Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Diantaranya dengan menambah IP di lokasi lahan yang dikelola TNI dan didaftarkan ke BPS sebagai lahan untuk pertanian, TNI bersama petani mengawasi peredaran produk bersubsidi, TNI bersama jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota aktif di Pos Simpul Koordinasi P2BN. “TNI bersama perani juga harus melaku-

kan akselerasi Gerakan Tanam Serempak (GTS), Gerakan Pengendalian OPT, serta rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat tersier dan kuarter,” pungkasnya. Sementara itu Dirjen Sarana Prasarana Pertanian (SPP) Gatot Sumarjo mengatakan, kedaulatan pangan kan bisa tercapai jika TNI mendukung dan membantu penuh. Peran TNI diperlukan untuk memastikan program P2BN bisa dilaksanakan bulan Januari 2015 atau lebih cepat 3 bulan dari biasanya, karena hitungan tanaman pangan adalah Oktober-Maret. “Selain itu, juga memastikan semua pelaksanaan P2BN sesuai standart yang telah ditentukan,” jelasnya. (syam)

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menandatangani prasasti peresmian Sekretariat PWI Perwakilan Kediri

Kunjungan Menteri PAN Peresmian Sekretariat dan RB di Kota Pahlawan PWI Perwakilan Kediri

Surabaya, SMN - Sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) yang digagas Pemkot Surabaya menarik perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi. Saat berkunjung ke Pemkot Surabaya, Kamis (8/1), Yuddy memberikan apresiasi positif terhadap upaya Pemkot dalam mereformasi sistem pelayanan publik di Kota Surabaya. “Jadi, SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau sekarang program ini menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,” kata Yuddy saat kunjungan kerja di Pemkot Surabaya, Kamis (8/ 1) lalu. SSW kata dia termasuk satu di antara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam eksebisi Public Service Excellence di Busan, Korea Selatan. Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini menuturkan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut dia, format reformasi birokrasi menyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur. Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik yang terintegrasi, pemkot meluncurkan e-Kios. Keberadaan e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, rumah sakit dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Dengan berbagai keunggulannya, SSW berhasil meraih penghargaan The Best Public Service Excellence secara nasional.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pamer e-Kios kepada Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).

Risma juga menyatakan demi menerapkan implementasi reformasi birokrasi, pihaknya telah menempuh beberapa hal. Di antaranya, perampingan struktur kepegawaian di tubuh lembaga eksekutif Kota Surabaya. Konkretnya, pemkot melakukan merger sejumlah sekolah dan kantor kelurahan. Dengan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari satu orang, kini hanya membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor kelurahan, sebelum merger jumlahnya mencapai 163 kantor. Pasca merger, hanya tinggal 154 kelurahan. “Kebijakan merger sekolah dan kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi kinerja aparatur sipil negara,” katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan merger, pemkot dapat berhemat 154 jabatan eselon IV. Kebijakan tersebut ber-

jalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di samping penggabungan instansi, salah satu cara pemkot menerapkan reformasi birokrasi yakni dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam setiap jenjang kinerja pemerintahannya. Mulai dari perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah, hingga administrasi internal pemerintahan, semuanya berbasis TIK. Dikatakan Risma, dengan mengandalkan TIK, kinerja birokrasi terbukti efektif dan efisien. Untuk perizinan, pemohon yang memiliki lahan di Surabaya dapat mengajukan perizinannya dari luar kota maupun luar negeri. Revitalisasi Peran Inspektorat Pertemuan antara MenPAN dan

RB, Yuddy Chrisnandi dengan Wali Kota Risma juga menyinggung revitalisasi peran inspektorat. Menurut MenPAN dan RB, fungsi Inspektorat bukan sekadar mencaricari kesalahan, namun lebih dari itu yakni melakukan langkah-langkah preventif agar aparatur sipil negara betul-betul bekerja dengan baik. Langkah preventif yang dimaksud Yuddy antara lain, memberikan bimbingan, meminta laporan kinerja secara periodik, hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak). “Jadi Inspektorat bukan sebatas unit organisasi pelengkap di pemerintah kota, melainkan unit fungsional pengawasan internal. Artinya, Inspektorat tidak perlu menunggu instruksi kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. Inspektorat bisa melakukannya (pengawasan, red) dengan kreatif sesuai koridor kewenangan dan tugasnya,” katanya. (syam)

Kediri, SMN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kediri dapat ‘hadiah’ istemiwa di awal tahun 2015. Pembangunan sekretariat permanen PWI Perwakilan Kediri akahirnya selesai, dan pada Jumat malam (9/1) diresmikan. Bahkan, sponsor utama dari proyek ini: PT. Gudang Garam, tbk menyebut kantor ini bisa dikatakan kantor termegah diantara kantor PWI di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Iwan Tri Cahyono, Humas PT. Gudang Garam, Tbk saat memberi sambutan pada helatan peresmian tersebut. ”Akhirnya, pembangunan selesai dan menurut saya ini adalah kantor PWI paling megah di seluruh Indonesia,”

katanya. Hal yang sama juga dikatakan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar dalam sambutan peresmian gedung. Ia malah memberi guyonan bahwa kantor PWI ini adalah gedung termegah di sepanjang jalan Mayor Bismo Kota Kediri. “Meski tidak sempat membantu, tapi saya bersyukur. Ini gedung paling megah di sekitar sini, lihat samping-sampingnya,” ujarnya sembari tertawa saat memberi sambuatn di acara ini. Padahal di jalan Mayor Bismo ada Kantor Gudang Garam. Lebih lanjut orang nomer satu di Kota Kediri ini juga mengharapkan kepada seluruh rekanrekan wartawan untuk lebih dekat kepada masyarakat “Saya berha-

rap rekan-rekan wartawan untuk lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan berita yang positif,” terangnya. Sebelum itu Hartono selaku Ketua Panita penyelenggara acara ini mengatakan ada anugrah dari meletusnya Gunung Kelud beberapa waktu yang lalu “Penuh perjuangan dalam membangun kantor ini. Keinginan membangun kantor ini karena kantor yang bolong-bolong akibat letusan Gunung Kelud kemarin”, ungkapnya. Pers atau media, menurut Iwan, telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan negara. Media juga telah membantu dalam perjalanan perusaBersambung di halaman 11

Iwan Tri Cahyono, Humas PT. Gudang Garam, Tbk menyerahkan kunci Sekretariat PWI Perwakilan Kediri kepada ketua PWI Perwakilan Kediri, Mega Wulandari