Suara Media Nasional Edisi #171

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+ Ongkos Kirim)

Edisi 171 Tahun VII / 2 - 8 Februari 2015

Kinerja 100 Hari Kepemimpinan

Jokowi-JK

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Butuh Rp 127 Miliar “Anggaran kita sekarang Rp 41 miliar. Kalau target 10.000 maka ada kebutuhan tambahan sekitar Rp 127 miliar,” kata Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla,

Jakarta, SMN - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sudah melewati hari ke-100. Terkesan benar kewajiban kerja keras dengan menghadapi tiga masalah kenegaraan paling vital. Yakni, ke-energi-an, urusan kesejahteraan rakyat, serta politik penegakan hukum. Memang tidak mudah lulus dalam 100 hari, namun harus segera dituntaskan, sebelum bertumpuk dengan masalah lain. Terutama politik dan ekonomi dalam penyusunan RAPBN 2015.

Jakarta, SMN - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 127

Bersambung di halaman 11 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Bersambung di halaman 11

Walikota Abu Serahkan SK CPNS Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar juga berpesan agar setelah menjabat sebagai PNS, mereka diwajibkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dilayani oleh masyarakat.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan

Dewan Pers

Bagir Manan Ingatkan Keberadaan Pers Abal-abal Jakarta, SMN - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengingatkan keberadaan pers palsu atau tidak jelas yang terkadang turut andil menjadi salah satu pelaku kebebasan pers yang kebablasan.

“Kebebasan pers yang kebablasan itu dilakukan dua pihak, pertama oleh pers yang asli dan kedua oleh pers abal-abal ,” kata Bagir Manan dalam diskusi terbatas Bersambung di halaman 11

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyerahkan SK CPNS kepada 113 CPNS secara simbolis

Polres Pasuruan Ringkus Dua Bajing Loncat Pasuruan, SMN - Dua bajing loncat yang biasanya meresahkan pengguna jalan raya di wilayah Dusun Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran tim buser Polres Pasuruan.

Jumat, (30/01/2015).

Kedua bajing loncat itu adalah Muhammad Arifin (29) warga Dusun Nyangkring Tengah, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dan Kusnadi (37), warga Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, kabupaten setempat.

“Selama ini mereka kerap

kali melakukan pemerasan terhadap para pengendara mobil barang yang lewat di jalan raya Pandaan-Gempol.

Dalam aksinya mereka mengancam si pengendara kalau dia akan membakar mobil jika tak dituruti keinginannya tersebut,” ujar Kasubag Humas Polres Pasuruan, AKP Sariyun kepada Koran ini, Jumat (30/ 1/2015).

Sariyun menjelaskan, saat diperiksa kedua pelaku mengaku kalau mereka berdua sudah beberapa kali menjalankan aksi perampasan itu di jalan raya setempat. “Mereka berdua ini Bersambung di halaman 11

Kedua bajing loncat itu saat diamankan Polres Pasuruan

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Ilustrasi

198 Sekolah di Jatim Siap Laksanakan UN Online

Kediri, SMN - Sebanyak 113 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) jajaran Pemkot Kediri, Senin (26/1) menerima SK (Surat Keterangan) PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Walikota Kediri. Abdullah Abu Bakar. Keseluruhan pegawai tersebut ratarata didominasi dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. SK tersebut diperuntukkan untuk PNS golongan 1, 2, dan 3.

Surabaya, SMN - Sebanyak 198 sekolah di Jawa Timur siap melaksanakan ujian nasional dalam jaringan online atau Computer Based Test (CBT) pada 2015. “Ke-198 lembaga di Jatim itu sudah disetujui dan diverifikasi oleh Pusat Penelitian Pendidikan (Pustendik),” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun di Surabaya, Jumat (30/1/2015).

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

CV. Maharani di Pinalti Rp 164.250.000

Diduga Mark-up Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo

Kantor Dinas PU Pengairan UPT SPDA WS Sampean Baru Kabupaten Bondowoso

Bondowoso, SMN - Pembangunan Proyek Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo Kecamatan Wonosari yang berada di bawah kendali Dinas PU Pengairan UPT SPDA WS Sampean Baru Kabupaten Bondowoso, yang di kerjakan oleh CV. Maharani selaku pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar Rp 514.

363.300,- .

CV. Maharani selaku pelaksana Pembangunan

Proyek Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo, hanya merehabilitasi lantai jembatan dengan balok kayu mahuni 12x20 cm, plat klem besi 6x5 cm, plat klem t=8 mm, diafrakma besi kanal U 150x150x3,2, dan aspal penitrasi (t=0,05m) Mengingat Proyek Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo di biayai dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Propensi Jawa Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Nasional

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Jelang Pilkada

Pemprov Banten Siapkan Pejabat Kepala Daerah Anggota Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo

Dewan Pers

Ada Upaya Kontrol Media Jakarta, SMN - Dewan Pers menengarai ada upaya pengontrolan terhadap media yang ada di Indonesia. Indikasi adanya pengontrolan terhadap media tersebut terlihat dengan adanya surat dari lembaga eksternal pemerintah ke Presiden yang meminta agar Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan kewenangan untuk mengontrol media.

Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo, dalam diskusi “Penilaian Pers yang Dianggap Kebablasan dan Keinginan untuk Kembali Mengontrol Kebebasan Pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut pria yang kerap dipanggil Stanley tersebut, surat itu berisi bentuk keprihatinan dari instansi eksternal pemerintah yang melihat bahwa pers di Indonesia sudah kebablasan.

“Instansi itu sudah berkirim surat ke Presiden untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Pers dan KPI untuk mengontrol media yang ada di Indonesia,” kata Stanley.

Mengenai instansi eksternal mana yang memberikan masukan seperti itu ke Presiden, Stanley

enggan menjelaskannya. Pihaknya beralasan surat itu bersifat rahasia sehingga dirinya enggan menjelaskan identitas instansi tersebut.

Meski begitu, dari isi surat instansi tersebut, pihaknya melihat akan ada upaya pembredelan terhadap media massa yang dianggap “membangkang” pada pemerintah. Terhadap adanya surat itu, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena surat tersebut tidak ditujukan ke Dewan Pers melainkan ke Presiden.

Dari hasil penelaahan dirinya terhadap surat tersebut, pihak instansi eksternal pemerintah itu sudah melihat bahwa pers di Indonesia sudah kebablasan.

“Mereka (instansi itu) melihat dari situasi yang ada, pada saat pemilu kemarin,” ujar Stanley.

Tak Mungkin Dibreidel Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Dewan Pers melakukan kontrol kalau ada media yang melakukan kesalahan dalam melakukan pemberitaan. “Kalau kita lihat ada pendekatan kekuasaan, justru kekuasaan harus dibatasi, bukan persnya,” ujar Bagir.

Terhadap adanya surat dari lembaga eksternal yang mengirim

surat ke Presiden, Bagir mengatakan pihaknya menduga ada dua kemungkinan. “Surat dibuat tanpa pengetahuan yang riil tentang media atau ada pernyataan pers yang menimbulkan masalah,” ujar Bagir.

Bagir Manan mengatakan dengan adanya surat tersebut tidak mungkin akan ada pembreidelan media massa. “Karena undangundangnya, tidak ada yang mengatur tentang pembreidelan,” kata Bagir.

Di tempat yang sama, jurnalis senior, Sabam Leo Batubara, mengatakan pers pada era Presiden Jokowi diawali dengan konflik politik antara kubu demokrasi yang menjunjung daulat partai dengan kubu yang menjunjung daulat rakyat. “Dalam pengumuman Pilpres pun media terbelah antara kubu yang mengumumkan bahwa Prabowo Presiden Terpilih dan kubu yang menyuarakan Jokowi Presiden Terpilih,” ujar Leo. Menurut Leo, kenapa media terbelah karena bagi media kubu X, kewajiban pertama jurnalisme pada kebenaran dan loyalitas pada rakyat masih ditaati. “Sedangkan pada media Y, hal itu tidak berlaku,” kata Leo. (kan/kjt)

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang

Tangerang, SMN - Kabupaten Tangerang berencana menghapus beberapa aset yang dimiliki pemerintah, yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, hal terebut tergamabar

dari Rapat Paripurna DPRD Kab. Tangerang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna pada, Kamis, (29/ 1).

Pada Paripurna DPRD Kab. Tangerang dalam Penyampaian

penjelasan Bupati Tangerang terhadap rencana penghapusan aset daerah pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2015.

Dalam sambutannya Bupati Tangerang menjelaskan, Rencana

Gedung DPRD Banten

Serang, SMN - Dua kabupaten/ kota di Provinsi Banten akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember 2015 mendatang. Kedua kabupaten/kota itu yakni Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Karena itu, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satu persiapan yakni pengangkatan pejabat bupati dan pejabat wali kota untuk mengisi kekosongan kepala daerah di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Pengangkatan pejabat bupati Serang dan penjabat wali Kota Cilegon dilakukan karena jabatan Bupati dan Wakil Bupati Serang Taufik Nuriman dan Ratu Tatu Chasanah akan berakhir pada 28 Juli 2015.

Sedangkan untuk jabatan pasangan wali kota danWakil Wali Kota Cilegon ImanAriyadi dan EdiAryadi berakhir pada 20 Juli 2015. Pelaksanaan Pilkada di dua daerah tersebut akan dilakukan pada Desember 2015.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Kurdi Matin di Serang, Jumat (30/1) menjelaskan pada prinsipnya Pemprov Banten telah siap melaksanakan pilkada baik serentak maupun tidak. “Mau

dilaksanakan serentak atau tidak, kami siap. Bahkan kami sudah bicarakan, untuk anggarannya akan dimasukan padaAPBD perubahan,” kata Kurdi Matin.

Selain kesiapan anggaran, pemerintah Provinsi Banten juga segera menyiapkan pejabat bupati Serang dan penjabat wali kota Cilegon “Untuk mengisi kekosongan kepala daerah di dua kabupaten/kota ditentukan oleh Pemprov Banten. Stok pejabat di Pemprov Banten banyak,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Siti Maani Nina mengatakan, pejabat yang ditunjuk untuk menjadi pejabat

yang akan mengisi kekosongan kepala daerah adalah PNS yang sudah menduduki jabatan eselon IIa. “Di Provinsi Banten banyak PNS yang sudah menduduki jabatan eselon IIa. Sedangkan di kabupaten/ kota yang menduduki jabatan eselon IIa hanya sekretaris daerahnya saja,” kata Siti Maani Nina.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku akan mendorong pendanaan demi mensukseskan pilkada serentak di akhir tahun 2015 ini. “Kami yang memilik hak budget, harus mempersiapkan anggaran pilkada serentak,” tegas Asep Rakhmatullah. (e manurung)

Kabupaten Tangerang Berencana Hapus Aset Daerah penghapusan aset daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan kelanjutan atas penyerahan aset daerah Tahap I dan Tahap II yang telah dilaksanakan. “dimana penyerahan aset Tahap III ini susuai rekomendasi BPK,” kata Zaki.

Adapun aset yang akan di serahkan kepada Pemerintah Kota Tangsel dan Kota Tangerang adalah: A. Aset Pasar Daerah yang terdiri dari: 1) Pasar Serpong Kelurahan Serpong dengan Luas Tanah 8.730 M2 dan Luas Bangunan 5.742 M12 dengan nilai sebesar Rp. 1.682.760.000,-. 2) Pasar Ciputat Kelurahan Ciputat dengan Luas Tanah 5.670 M2 dan Luas Bangunan 3.342 M12 dengan nilai sebesar Rp. 8.969.549.950,-. 3)

Pasar Ciputat Permai Kelurahan Ciputat dengan Luas Tanah 1.000 M2 dengan nilai sebesar Rp 1.583.089.473. 4) Pasar Jombang Kelurahan Jombang dengan Luas Tanah 6.095 M2 dan Luas Bangunan 1.469,88 M2 dengan nilai sebesar Rp. 616.814.007. 5) Pasar Bintaro Jaya Kelurahan Rengas dengan Luas Tanah 830 m2 dan Luas Bangunan 3.192 m2 dengan nilai sebesar Rp. 840.620.000,-. 6) Pasar Genteng Hijau Kelurahan Paku Alam dengan Luas Tanah 3.396 M2 dengan nilai sebesar Rp 472.044 000B. Aset Tanah Prasarana Sarana Utilitas(PSU) yang terdiri dari: 1) Aset PSU dari pengembeng PT. Alfa Goldland Realty Alam Sutera) berlokasi di Tangerang Selatan sebanyak 32 bidang dengan Luas

Tanah 565.586 M2 dengan nilai sebesar Rp. 1.065.413.547.000. 2) Aset PSU dari pengembang PT Bumi Serpong Damai(BSD) belokasi di Tangerang Selatan sebanyak 178 bidang dengan Luas Tanah 4.272.985 M2 dengan nilai sebesar Rp. 4.619.568 811.580. 3) Aset-aset lainnya yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan.

“Selain rencana penghapusan aset karena penyerahan aset ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. kami juga mengajukan permohonan persetujuan penghapusan atas aset yang berada di Kota Tangerang,” ucap Bupati.

Adapun aset yang diserahkan kepada Kota Tangerang terdiri dari: A) Tanah yang digunakan oleh PT. BRI, Tbk. seluas 1.720 M2 senilai Rp. 15.705.320.000. B) Tanah

seluas 978 M2 yang berlokasi di Tangerang City senilai Rp. 9.892.470.000.

Bupati Mengharapkan usulan penghapusan aset bisa disetujui. selanjutnya kami sangat berharap segenap pimpinan dan anggota DPRD dapat membahas secara seksama dan menyetujui usulan kami karena penyerahan aset terhadap pemerintah kota Tangerang Selatan adalah amanat UndangUndang, sedangkan penghapusan dua bidang aset tanah di Kota Tangerang adalah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mengurangi beban Pemerintah Daerah untuk memelihara dan mengamankan aset milik pemerintah Kabupaten Tangerang. (Nurhasan, Udin)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Sumargono.

Surat Izin Usaha Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S.. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Suara Blitar: Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi Penerbitan Pers: L, Irul. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Agus Cahyono S. Pasuruan: Fikri Setiawan, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/ SK Menkum Ham Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Eko Setiyowati. Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Syamsudin. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Nomor: Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Bondowoso, Situbondo: Bambang Sulistiono. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman.

AHU-62124.AH.01.01 Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Perwakilan Tahun 2013.

Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung. Biro Kab. Tangerang:Nurhasan, Udin Hasanudin. Kota Tangerang: Irfan Efandi, Neneng A’ung. Desain/Layout: Irul.

Penanggungjawab: No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

(Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015 Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Bupati Haryanti Buka Musda V LDII Kabupaten Kediri

Bupati Haryanti memukul gong tanda dibukanya Musda V LDII Kabupaten Kediri

Kediri, SMN - Musyawarah Daerah V (MUSDAV) Dewan Pim-

pinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Kabupaten Kediri telah digelar di Aula Baitul A’la Desa Mojokerep

Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Sabtu, 24 Januari 2015.

Dengan mengusung tema “ Melalui Musyawarah Daerah DPD LDII Kabupaten Kediri Turut Berperan Serta Mensukseskan Program Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat Dalam Membangun Karakter Masyarakat Kediri Yang Profesional Religius”.

Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno membuka acara MUSDA V LDII Kabupaten Kediri ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati sebagai simbol dibukanya Acara MUSDA V LDII Kabupaten Kediri yang dilanjutkan dengan peresmian Rumah Sabilillah. Hadir dalam pembukaan Acara MUSDA tersebut Dandim 0809 Letkol Purnomosidi, SIP. Kapolres Kediri diwakili Kanit Humas Kajari Kabupaten Kediri, Bakesbangpolinmas dan Camat se Korcam Papar, Kepala Desa Mojokerep dan seluruh perwakilan jama’ah se Kabupaten Kediri.

Musyawarah Daerah LDII Kabupaten Kediri merupakan forum

tertinggi dalam proses pengambilan keputusan organisasi pada tatanan kepengurusan tingkat Kabupaten Kediri. Adapun tujuan MUSDA V LDII Kabupaten Kediri adalah: 1) Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD LDII Kabupaten Kediri masa bakti 2010-2015. 2) Memilih dan menetapkan Ketua DPD LDII Kabupaten Kediri masa bakti 2015-2020. 3) Menyusun Program Kerja DPD LDII Kabupaten Kediri masa bakti 2015-2020. 4) Menyusun Pernyataan dan Rekomendasi MUSDA. 5) Menetapkan Keputusan-Keputusan Lainnya.

Agus mengatakan sikap LDII Kabupaten Kediri sangat perhatian dan mendukung positif untuk ikut memajukan Visi Kabupaten Kediri yang lebih Agamis. Diantaranya, LDII Kabupaten Kediri turut serta secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dibidang Sumber Daya Manusia Unggul yang ber-Akhlaqul Karimah melalui pendidikan umum, Pondok Pesantren, Dakwah dengan

prinsip-prinsip dakwah yang menyejukkan dilandasi dengan sikap saling menghargai dan menghormati pluralitas suku, budaya dan agama.

Bupati Kediri dr.Hj.Haryanti Sutrisno dalam sambutannya mengajak LDII Kabupaten Kediri berperan serta dalam dunia pendidikan “Mari LDII Kabupaten Kediri bersama-sama Pemerintah Kabupaten Kediri mendidik remaja yang putus sekolah, siswa yang kurang beruntung lainnya dan pemuda pengangguran dengan pendidikan yang bersifat mandiri” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ajak dr.Hj.Haryanti Sutrisno.

Selain itu dr.Hj.Haryanti Sutrisno menjelaskan terkait prioritas pembangunan pertanian sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa dalam 3 tahun kepemimpinannya bertekad mewujudkan kemandirian pangan nasional menuju swasembada pangan. Untuk

itu dalam Musda V LDII Kabupaten Kediri ini kami minta dukungan seluruh jajaran LDII untuk dapat membantu mewujudkan program mulia tersebut, antara lain dengan menambah luas lahan sawah dan mengoptimalkan lahan sawah yang ada seperti perbaikan irigasi tersier pertanian. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara Agraris dengan penduduknya hampir 70% bermata pencaharian pertanian, itulah kepedulian Presiden kita terhadap pèrbaikan nasib petani.

Terang dr.Hj.Haryanti Sutrisno.

Di akhir sambutannya dr.Hj. Haryanti Sutrisno mengatakan, “Apapun pekerjaan saudara dan organisasi saudara, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak diperkenankan pilih kasih membantu kemajuan seseorang atau perkembangan organisasi saudara” Selamat menjalankan Musda dan semoga kesuksesan dan ridlo Allah SWT selalu menyertai saudara semua. Tegas dr.Hj. Haryanti Sutrisno. (kan)

Bupati Haryanti Sutrisno

Pembangunan Irigasi Dukung Swasembada Pangan Kediri, SMN - Pembangunan pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan menuju swasembada pangan tidak akan berhasil tanpa peran aktif dan dukungan para petani untuk itu program perbaikan irigasi tersier berpola PPIP yaitu kegiatan yang bersifat partisipatif aktif petani mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Kunjungan kerja Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno (Sabtu, 24/1) di wilayah Kecamatan Plemahan merupakan tindak lanjut Pencanangan Gerakan Perbaikan Irigasi (PGPI) dalam mendukung peningkatan produksi pertanian minimal 10% dari capaian tahun sebelumnya. dr.Hj. Haryanti Sutrisno di Balai Desa Plemahan melakukan dialog dengan para kelompok tani Rukun Makmur I Desa Pemahan,HIPPA Sri Rejeki Desa Tego Wangi dan HIPPA Jaya Abadi Desa Payaman. dr.Hj. Haryanti Sutrisno dalam kesempatan tersebut mengatakan berawal dari terpilihnya Jokowi sebagai presiden mencanangkan 3 tahun dalam kepemimpinannya sudah harus swasembada pangan untuk itu diinstrukkan kepada menteri terkait bahkan Kasad juga diminta mensukseskan program tersebut. Seperti bantuan saluran tersier kali ini harus sukses dan jika bisa harus lebih baik dari daerah lain. Untuk itu tolong kepada kelompok tani dan Hippa yg menerima bantuan saluran tersier ini harus betul-betul dikerjakan seefisien mungkin namun tetap tidak mengurangi kekuatan dan kualitas bangunan.

Karena pada saat ini musim

Ilustrasi

Pemkot Kediri Lakukan Gertak PSN-DBD Tahun 2015 Waspada Meningkatnya Kasus Demam Berdarah

Bupati Kediri dr.Hj. Haryanti Sutrisno saat lakukan kunjungan kerja

tanam maka saya himbau para petani disini untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong dapat ditanami dengan tanaman unggul yang dapat berbuah sekitar usia 3 tahun. Namun demikian para petani harus merawat dengan sungguh-sungguh karena harga dan tanaman unggul ini mahal dan produksi buahnya juga unggul.

Untuk itu kami perintahkan kepada Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dan Perangkat desa untuk selalu mendampingi para petani dalam penanaman buah unggul tersebut agar dapat hidup dan berkembang sampai berbuah. Jika ditemukan kendala dalam penanaman dan kematian tanaman unggul tolong segera lapor ke perang-

kat desa dan PPL untuk segera mengganti tanaman unggul tersebut. Jelas dr.Hj. Haryanti Sutrisno.

Untuk segenap Kades yang pada tahun 2015 akan memperoleh dana desa yang cukup tinggi juga harus perhatian dan mendukung segala keperluan pertanian dalam rangka swasembada pangan sebagaimana program pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kediri.

Selain itu tolong kepada para petani juga harus mengurangi pemakaian peptisida dengan menggunakan pupuk organik dari limbah ternak dan pertanian karena kita ketahui dalam rangka menghadapi MEA maka kualitas produk pertanian kita harus bebas

dari residu peprisida sehingga produk pertanian kita nantinya dapat menembus pasar ekspor dan menyehatkan konsumen. Tandas dr.Hj. Haryanti Sutrisno Intinya Pemerintah memang harus membantu keperluan rakyatnya, namun demikian jangan sampai masyarakat hanya melulu minta bantuan terus menerus dan selalu menggantungkan keperluan tersebut hanya pada pemerintah namun harus juga berfikir apa yang dapat diberikan masyarakat kepada kesuksesan program dan kegiatan yang diprioritaskan pemerintah ini dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Swasembada Pangan.tambah dr.Hj. Haryanti Sutrisno. (kan)

Kediri, SMN - Dalam rangka antisipasi terhadap merebaknya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi akhir-akhir ini dan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (Gertak PSN DBD).

Gertak PSN-DBD ini dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh instansi Pemerintah, Swasta, dan Sekolah di wilayah Kota Kediri mulai hari Jum’at 30 Januari 2015.

Sementara itu, partisipasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal tiap kelurahan di Kota Kediri akan dilaksanakan hari Minggu, 1 Februari 2015. Nantinya Gertak PSN-DBD ini akan dilakukan dengan 3M Plus secara berkelanjutan setiap hari Jumat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan penularan virus den-

gue, sehingga KLB DBD dapat dicegah. Agar upaya pengendalian penyakit DBD berhasil secara maksimal, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk penular DBD (PSN DBD) oleh seluruh lapisan masyarakat harus dilakukan secara terus menerus sekurang-kurangnya setiap satu minggu sekali baik di rumah maupun lingkungan rumah masingmasing dan di tempat-tempat umum.

Kegiatan PSN DBD di tempattempat umum diharapkan dapat difasilitasi dan dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, di Sekolah oleh Kepala Sekolah, di Perkantoran, Rumah Sakit dan Puskesmas oleh Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.

PSN DBD dilakukan secara terpadu yakni dengan cara ‘3M’ Plus, yaitu (3M): 1) Menguras dan menyikat bak mandi/wc, drum dan tempat penampungan air lainnya sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) minggu sekali (M1). 2) Menutup rapat-rapat tempat penampungan air,

seperti: gentong air, tempayan, ember, tempat tirta dan lain-lain (M2).

3) Mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan, seperti: ban bekas, kaleng bekas, botol bekas, accu bekas, telebongkak, potongan bambu dan lain-lain (M3).

Cara lainnya (Plus), seperti: 1) Mengganti air vas bunga, tempat minum burung/hewan dan lain-lain sekurang-kurangnya setiap 1 minggu sekali. 2) Mengubur atau meniadakan benda-benda yang bisa menampung air hujan. 3) Melipat pakaian, kain yang bergantungan dalam kamar agar nyamuk tidak hinggap serta bersembunyi. 4) Membasmi nyamuk dewasa dengan obat anti nyamuk pada pagi hari di tempat-tempat yang memungkinkan sebagai sarang nyamuk. 5) Merapikan atau memotong dahan pohonpohon rimbun di pekarangan sehingga bisa tertembus oleh sinar matahari. (kan)

Hujan Lebat, Jalur BojonegoroCepu Tergenang Air Bojonegoro, SMN - Sejumlah ruas Jalan Raya Jurusan Bojonegoro - Cepu, turut perbatasan Desa Ngraho-Beged, Kecamatan Gayam, tergenang air setinggi 30 centimeter, Sabtu (31/ 01/2015).

Genangan air meluber hingga jalan raya disebabkan saluran irigasi maupun pembuangan air disepanjang jalan tidak lancar. Sementara hujan lebat mengguyur wilayah Bojonegoro barat sejak sore hingga malam kemarin. Selain itu, juga air hujan dari berbagai aliran anak Sungai Bengawan Solo turut meluap sekitar pukul 04.00 WIB. Air semakin deras mengalir hingga meluber ke ruas jalan raya. “Ini tho sudah menyusut,

semula ketinggian air malah mencapai 50 centimeter,” ujar warga Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Arifin.

Menurutnya, selain derasnya hujan yang menyebabkan sejumlah jalan utama itu tergenang, juga diperparah tidak ada saluran pembuangan air di sepanjang jalur nasional itu. Di sisi lain, kondisi jalan raya juga lebih rendah dibanding bahu jalan.”Ya baru kali ini jalan diigenangi air setinggi lutut orang dewasa,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Handoko mengatakan, banjir yang menggenangi jalan dinilai sangat menggangu, terlebih bisa membuat pengguna jalan terperosok karena

banyak jalan berlubang tertutup air.

Menurutnya, selama jalan tersebut belum diperbaiki serta ditinggikan serupa dengan Jalan Raya Kalitidu-Bojonegoro maka dirasa akan sering tergenang air. “Saya berharap pemerintah tidak tutup mata terkait hal ini,” ujarnya.

Sekadar diketahui, akibat genangan aiph tersebut arus lalu lintas dari arah berlawanan sedikit tersendat. Sementara, sejumlah pengendara kendaraan baik sepeda motor maupun roda empat juga tampak berhati-hati karena khawatir tergelincir. Tak sedikit sejumlah sepeda motor mogok karena mencoba nekat menerobos genangan air. (jk/rmb/bj)

Ilustrasi

4

Potret

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Bupati Mulyadi Resmikan Gedung Sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Kecamatan Kampak

Bupati Mulyadi menandatangi prasasti peresmian gedung Sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus beserta kelengkapan fasilitasnya

Trenggalek, SMN - Dalam rangka mendukung program pemerintah terutama dalam melayani pendidikan anak berkutuhan khusus, Pemerintah Kabupaten Trenggalek membangun gedung Sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus beserta kelengkapan fasilitasnya., Rabu 28 Januari 2015 Gedung yang di bangun di kecamatan Kampak ini diresmikan Bupati Trenggalek. Di dampingi asisten satu, SKPD, Kabag Humas dan Protokol juga Muspika Kecamatan Kampak.

Dalam sambutan yang disampaikan Bupati Trenggalek di utarakan Pendidikan merupakan Kebutuhan Dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk

Pengurus GAPEKSINDO Tulungagung Dilantik Tulungagung, SMN - Faktor kunci keberhasilan dalam pengembangan jasa usaha kontruksi adalah meningkatnya kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi serta meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dan mandiri. Demikian harapan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,MSi, ketika memberikan sambutannya dihadapan para pengurus DPC GAPEKSINDO (Gabungan Pengusaha Kontruksi Seluruh Indonesia) Tulungagung masa bakti 2015-2020 yang baru dilantik di ruang pertemuan Crown Hotel Tulungagung, Selasa, 27 Januari 2015.

Berkaitan dengan itulah, kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,MSi, dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, Perlu peningkatan kemampuan usaha yang ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha. Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan hak, kewajiban serta azas kemitraan para pihak terkait.

Ketua DPD GAPEKSINDO Jawa Timur H.Adi Purwota, SE,ST, antara lain mengingatkan kepada anggota DPC GAPEKSINDO Tulungagung hendaknya ketika bekerja, dilakukannya secara profesional sesuai bestek dan kontraknya, karena ada tujuh pengawas plus diantaranya, wartawan, KPK, LSM dan yang lainnya.

Baik Bupati Tulungagung maupun Ketua DPD GAPEKSINDO Jawa Timur pada kesempatan tersebut menyampaikan selamat atas dilantiknya pengurus DPC GAPEKSINDO

Ketua DPD GAPEKSINDO Jawa Timur H.Adi Purwota, SE,ST saat melantik pengurus GAPEKSINDO Tulungagung masa bakti 2015-2020

(Gabungan Pengusaha Kontruksi Seluruh Indonesia) Tulungagung masa bakti 2015-2020, semoga berkat kepiawaian pengurus DPC GAPEKSINDO yang baru nantinya dapat mengemban amanat anggota untuk membawa DPC GAPEKSINDO Kabupaten Tulungagung lebih maju, lebih bersinergis serta ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan

di Kabupaten Tulungagung secara proporsional, profesional dan berkualitas.

Adapun Susunan Pengurus DPC GAPEKSINDO Tulungagung masa bakti 2015-2020 yang dilantik oleh Ketua DPD GAPEKSINDO Jawa Timur antara lain sebagai berikut : Ketua: H. Abrori ST , Sekretaris: Amaludin Syarif, Bendahara: Novi Hanifah. (rud)

Ulama dan Umaro di Tulungagung Gelar Silaturrohim

Keakraban dalam silaturrahim antara ulama dan umaro (pemerintahan), yang digelar Senin (26/01) di hotel Crown

Tulungagung, SMN - Polres Tulungagung dibawah komando Kapolres AKBP Bastoni Purnama gencar terus melakukan terobosan guna menjalin tali silaturrohim dengan berbagai pihak. Selama ini jalinan silaturrohim yang peling erat masih dengan forum pimpinan daerah (Forpimda). Namun, kali ini Polres menjalin silaturrahim antara ulama dan umaro (pemerintahan), yang digelar Senin (26/01) di hotel Crown.

Tak kurang 400 undangan ulama dan umaro se Kabupaten Tulungagung memadati hall hotel yang terletak di Jl. Supriyadi No. 41 Tulungagung. Suasana gayeng dan santai terlihat ketika group sholawat menghibur para tamu undangan.

Acara tersebut disetting sangat islami. Semua anggota Polres baik laki-laki maupun polisi wanita (Polwan) memakai kopyah dan kerudung.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan acara silaturrahim antara ulama dan umaro yang diprakarsai Polres harus dilanggengkan. Karena peran ulama dan umaro

bisa menciptakan kerukunan antar sesama. Ulama yang membangun Tulungagung secara batiniyah.

Sedangkan umaro membangun Kota Marmer secara fisik. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah Tulungagung meminta doanya dan bantunya untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan tahun 2015.

“Kami merasa terbantu dengan adanya acara yang digelar Polres.

Mari kita wujudkan slogan Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto”, katanya.

Kapolres AKBP Bastoni Purnama mengatakan acara silaturrohim antara ulama dan umaro dalam rangka mempererat tali persaudaraaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Acara ini bisa dijadikan tempat saling mengenal dan menyapa bagi yang belum kenal. Ketika antara ulama dan umaro sudah saling kenal. Semua persoalan khususnya Kamtibmas bisa diatasi dengan mudah. “Peran ulama dan umaro cukup signifikan untuk mewujudkan Kabtibmas”, ujarnya disambut tepuk tangan para hadiri.

Bastoni juga memaparkan kasus-kasus menonjol di Kabupaten Tulungagung, yang perlu didukung oleh ulama dan umaro dalam penegaanya. Diantaranya perjudian.

Perjudian di Kota Marmer masih marak. Bahkan sebagian perjudian dijadikan budaya dalam sebuah hajatan. Alasanya untuk melekan.

Padahal perjudian secara hukum Indonesia (KUHP) dan ditegaskan dalam Al-Qur’an jelas dilarang.

Oleh karena itu, perwira menangah meminta ulama dan umaro untuk ikut memerangi.

Selain perjudian, lanjut Bastoni, kasus narkoba dan minuman keras cukup mengkhawatirkan khususnya bagi generasi muda. Banyak anak anak muda yang sudah terjerusum ke lembah hitam gara-gara narkoba dan miras. Dampaknya cukup memperhatinkan. Misalanya kasus kasus kejahatan, mulai pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya.

“Makanya Polres menghimbau warkop untuk ditutup pukul 22.00 WIB”, tegasnya.

Bastoni melanjutkan, yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kasus HIV/AIDS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pengidap HIV/AIDS di Tulungagung hingga tahun 2014 sebanyak 1.005 orang.

Belum diketahui secara pasti, apakah penularan virus yang belum ada obat penawarnya dari Tulungagung atau luar daerah. Yang jelas, masih ada dua lokalisasi yang ditengarai masih beroperasi.

Masih menurut polisi berkacamata itu, kasus penipuan dengan modus bisnis melalui online atau internet dan via telpon dengan mengatasnamakan institusi Polres cukup marak. Masyarakat dihimbau untuk waspada dan jangan mudah percaya.

Bastoni juga meminta kepada

pengurus pencak silat di Kabupaten Tulungagung untuk mengedepankan budaya. Jangan sampai pencak silat justru dijadikan ajang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Dia mencontohkan, acara kenaikan sabuk sebaikan ditampilkan atraksi-antraksi yang bisa menghibur masyarakat. “Jangan justru yang terjadi sebaliknya.Arak-arakan yang menakutkan masyarakat. Mari budaya mewarnai kehidupan kita”, ajak Kapolres. (rud)

Blitar, SMN - Dalam rangka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) kabupaten Blitar dalam tahun 2015 sesuai dengan baku ketetapan sementara sebesar 25 Milliar dengan jumlah SPPT sebanyak 729 ribu lembar, hal ini mengalami kenaikan sebesar 5 Milliar jika dibandingkan penerimaan PBB P2 pada tahun 2014 sebesar 20 Milliar, untuk memaksimalkan atau tercapainya target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 ini.

Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H.Ismun ketika dikonfirmasi oleh wartawan dikantornya mengajak seluruh komponen yang terlibat dalam penarikan PBB-P2 yang ada di Desa/Kelurahan danKecamatan untuk lebih giat lagi melakukan penarikan kepada masyarakat wajib pajak.

Disamping itu juga H.Ismuni menghimbau kepada masyarakat wajib pajak yang ada di kabupaten Blitar untuk membayar pajak tepat waktu atau sebelum jatuh tempo 30 September 2015 karena bagi wajib pajak yang membayar terlambat akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, selain itu bagi masyarakat wajib pajak masih ada kesempatan untuk melakukan

memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (disable).

“Dengan selesainya pembangunan gedung Sekolah Luar Biasa ini diharapkan masyarakat Kampak dan sekitarnya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada Anak Berkebutuhan Khusus disekitar sini yang belum terlayani pendidikannya,”

harap Bupati.

Bagi masyarakat yang jaraknya masih terlalu jauh dengan sekolah ini, maka pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki ketunaan dapat diperoleh di sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. “ Sesuai dengan deklarasi gerakan berpendidikan siswa berkebutuhan khusus Dinas Pendidikan Trenggalek telah menyiapkan sedikitnya 17 sekolah reguler, mulai dari jenjang SD hingga SLTA yang

siap menerima siswa berkebutuhan khusus,” terang Bupati.

Lebih lanjut Bupati menegaskan kepada guru pada sekolah reguler jangan ragu menerima ABK untuk belajar, karena keberadaan mereka tidak akan menjadi penyebab menurunnya prestasi sekolah, karena sesungguhnya ada ABK yang tidak harus ikut ujian Nasional, tetapi hanya ikut ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, dan ada undangundang yang mengaturnya. (rud)

Target PAD Kab Blitar Tahun 2015 Ada Kenaikan 5,80% Dibandingkan Tahun Lalu Blitar, SMN - Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blita runtuk itu pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Pendapatan selaku pengumpul terus melakukan kordinasi terhadap SKPD-SKPD terkait selaku pemungut sesuai dengan keputusan Bupati Blitar.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H.Ismuni ketika di konfirmasi 29/1 di kantornya mengatakan pihaknya terus melakukan kordinasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk memaksimalkan potensi yang ada dan target PAD pada bias terpenuhi sesuai dengan harapan, perlu diketahui bahwa target PAD kab Blitar pada tahun 2015 sebesar Rp 176,9 M jika dipersentasekan 5,80% kenaikannya jika dibandingkan dengan PAD tahun 2014 Rp 167,2 M, ujarH.Ismuni.

Lebih lanjut H.Ismuni mencontohkan beberapa SKPD yang paling banyak untuk pemasukan PAD adalah dari sector pajak restribusi Taman Rekreasi dan olah raga 36,63% kalau di uangkan pada tahun 2014 Rp 1,1 M, tahun 2015 menjadi 1,5 M, DinasPendapatanpadatahun 2014 Rp 41,2 M di tahun 2015 naik menjadi Rp 43,7 M atau 6,20%, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tahun 2014 Rp 62,7 M di tahun 2015 naik menjadi 64 M atau 2,06%, di samping itu juga pada PAD tahun 2015 ada SKPD yang target PAD nya dihapuskan

dan ada yang dikurangi seperti DInas Kependudukan dan pencatatan sipil untuk restribusi biaya ktp dan pencatatan akte itu dengan undang-undang di gratiskan, untuk pengurangan target PAD adalah Dinas Perdagangandan Perindustrian karena untuk restribusi pelayanan pasar ada beberapa pasar yang dulunya dikelola oleh Pemkab sekarang dikelola oleh desa seperti halnya pasar pasarCangkring dan pasar Jati, ungkap H.Ismuni.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H.Ismuni berharap para aparatur pemeritahan Desa supaya memahami tentang UU No 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah karena di dalam UU No.28 Tahun 2009 itu ada pajak yang dipungut oleh Provinsi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), BBN KB (bea balik nama Kendaraan bermotor), BBM, sedangkan pajak yang dipungut oleh Kab/Kota seperti pajak restoran, hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, pajak air tanah, pajak penerangan jalan umum dan BPHTB, itu sesuai dengan undang-undang No.28 Tahun 2009 merupakan kewenangan dari Kab/Kota untuk memungut, sehingga pajak yang sudah di pungut oleh Provinsi maka Kab/Kota tidak boleh memungut, begitupun Desa kalau pajak sudah di pungut oleh Kab/Kota desa tidak boleh memungut lagi,

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar H.Ismuni

nantinya desa akan mendapatkan bagi hasil dari pajak yang sudah dipungut oleh Kab/Kota.

Bahkan Ismuni mencontohkan seperti pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang dulu disebut dengan pajak galian c yang ada di Desa Penataran Kec Nglegok itu bukan diambil alih pemungutan pajaknya oleh Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Pendapatan tetapi sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 merupakan kewenangan dari pemkab Blitar, untuk H.Ismuni meluruskan terkait berita yang muncul di media harian yang beredar di kabupaten itu tidak benar pemkab mengambil alih pemungutan pajak, “karena sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pajak tersebut merupakan kewenangan Pemkab Blitar dalam hal ini yang memungut adalah Dispenda”terang H. Ismuni meluruskan pemberitaan itu. (mam)

Pajak PBB-P2 Kabupaten Blitar Pada Tahun 2015 Alami Kenaikan Sebesar 5 Miliar

Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

pembetulan atau perubahan hingga Tanggal 30 April untuk masa pajak tahun 2015, sedangkan bagi wajib pajak yang mengajukan setelah tanggal 30 April tetap akan dilayani oleh pihak Dispenda tetapi untuk masa pajak tahun 2016, ujar H. Ismuni.masih menurut Kepala Dispenda Kab Blitar terkait dengan penetapan baku difinitif penerimaan PBB-P2 baru bisa di tetapkan setelah tanggal 30 April 2015 karena pihaknya masih menerima perubahanperubahan atau pembetulan dari wajib pajak, ungkapnya.

Disamping itu juga upaya yang dilakukan oleh pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Pendapatan untuk mempercepat pembayaran PBB-P2 dan merangsang terhadap para Desa , kelurahan dan Kecamatan yang terlibat dalam penarikan PBB P2 kepada masyarakat pihak Dispenda

sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.2 tanggal 2 Januari 2015 Tentang pelaksanaan lomba dan hadiah percepatan pelunasan PBBP2, adapun tujuan dari pada peraturan Bupati Blitar No 2 tahun 2015 tersebut adalah untuk mendorong dan meningkatkan motivasi semangat kerja bagi aparatur/petugas pemungut pajak PBB-P2 ditingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, karena pajak PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kabupaten Blitar.

Ada pun pelaksanaan lomba untuk tingkat Kecamatan klasifikasi lomba didasarkan pada besaran baku pajak bumi dan bangunan kecamatan ada 3 klasifikasi dan hadiah yaitu klasifikasi A baku pajak sebesar Rp 1.150.000.000 keatas juara 1 Rp

12.500.000 juara 2 Rp 11.500.000, untuk klasifikasi B baku pajak sebesar Rp 600.000.000 s/d 1.150.

000.000, juara 1 Rp 11.500.000 juara 2 Rp 10.500.000, dan klasifikasi c baku Pajak Rp 600.000.000 kebawah, juara 1 Rp 10.500.000, juara 2 Rp 9.500.000.

Sedangkan pelaksanaan lomba tingkat Desa/Kelurahan ada 9 Klasifikasi untuk klasifikasi A baku pajak sebesar Rp 150 Juta keatas Juara 1 Rp 13.500.000, juara 2 Rp 12.5000.000, juara 3 Rp 11.500.000, klasifikasi B baku pajak sebesar Rp 130 juta s/d Rp150 juta. juara 1 Rp 11.500.000, juara 2 Rp 10.500.000, juara 3 Rp 9.500.000, klasifikasi C baku pajak Rp 110 juta s/d 130 juta, juara 1 Rp 9.500.000, juara 2 Rp 8.500.000, juara 3 Rp 7.500.000, kalsifikasi D baku pajak Rp 90 juta s/d 110 juta, juara 1 Rp 7.500.000, juara 2 Rp 6.500.000, juara 3 Rp 5.500.000, klasifikasi E baku pajak Rp 70 jutas/d 90 juta, juara 1 Rp 5.500.000 juara 2 Rp 4.500.000 juara 3 Rp 3.500.000, klasifikasi F baku pajak Rp 50 juta s/d 70 juta juara 1 Rp 3.500.000 juara 2 Rp 2.500.000 juara 3 Rp 1.500.000, klasifikasi G bakupajak Rp 30 juta s/d 50 juta juara 1 Rp 1.500.000 juara 2 Rp 1.250.000 juara 3 Rp 1.000.000, klasifikasi H 10 juta kebawah juara 1 Rp 1.000.000 juara 2 Rp 750.000 juara 3 Rp 500.000. selain itu bagi 100 desa /kelurahan yang tercepatdalampelunasanPBB-P2akan di berikan hadiah hiburan yang jenis bentuk ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan kab Blitar. (mam)

Probolinggo

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

5

Dinas Perikanan Kelautan Kota Probolinggo

Siapkan Pemindahan Pasar Ikan

Walikota Hj. Rukmini. SH. MSi yang didampingi para Pejabat pemerintah kota saat secara simbolis sebagai kehormatan mengambil undian lapak yang akan diberikan kepada pedagang. (doc.29/1).

Probolinggo, SMN - Pemerintah kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hari ini (29/1) melakukan sosialaisasi persiapan pemindahan

pedagang ikan ke pasar ikan tradisional yang Hegienis kepada Seluruh pedagang ikan kota probolinggo.

Hadir dalam kesempatan terse-

but Walikota Probolinggo Hj. Rukmini.SH.MSi, Setda Kota Drs.H.Johny Haryanto.MSi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Ir. Budi Krisyanto.

MSi, Kepala DKP Drs. H. Didik Sudignyo.SH.MSi, Kabag, dan perwakilan SKPD serta para pedagang ikan sekitar 400 orang.

Kepala DKP melalui ketua panitia dalam acara tersebut Drs. M. Haryono.Sos.MSi melaporkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut telah sesuai dasar dasar pelaksanaan, adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pedagang ikan yang ada di kota probolinggo khususnya yang ada

dipasar darurat TPI. Walikota Probolinggo Hj. Rukmini. SH.MSi dalam sambutannya mengatakan Dalam rangka menjadikan kawasan mayangan kota probolinggo sebagai kawasan Mina Politan maka Pasar Ikan ini adalah sebagai penunjang dan sektor penting untuk pemasaran ikan hasil tangkapan.

Lebih lanjut Walikota menjelaskan bahwa Pasar ikan yang Higienis adalah agar kwalitas ikan tetap terjamin.

Hj. Rukmini. juga berpesan kepada para pedagang agar semua fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota di pasar ikan tersebut untuh selalu dijaga agar tetap bersih

supaya tidak cepat rusak, juga agar pedagang selalu rukun tidak ada pertengkaran, dan jangan sampai berdagang ikan diberikan obat / bahan pengawet yang membahayakan.

Disaat Walikota memberikan penjelasan ada pedagang yang secara spontan memberikan aspirasinya agar yang diberikan lapak di pasar ikan yang baru hanya pedagang ikan mayangan / kota saja, karena disinyalir banyak pedagang yang dari luar kota probolinggo, dan usulan tersebut langsung direspons oleh Walikota.

Seperti diketahui data awal dari DKP jumlah pedagang sebanyak 394 pedagang yang berjualan di

pasar ikan lama yang terletak di area pelabuhan perikanan, sedang lapak yang tersedia di pasar ikan baru hanya 288 lapak, Namun setelah dilakukan identifikasi lagi jumlah pedagang ikan tersebut menyusut hanya 280 pedagang saja, jadi artinya kalau semua dipindahkan nantinya masih ada kelebihan 8 lapak.

Pedagang yang akan menempati Pasar Ikan yang baru natinya harus mematuhi tata tertib yaitu Lapak tidak boleh dipindah tangankan ke orang lain tanpa seijin DKP, Wajib membayar Restribusi dan sewa lapak, Wajib menjaga Kebersihan lapak dan sekitar pasar, Wajib menjaga fasilitas yang ada, Wajib

membersihkan ikan diatas meja, Apabila selama 1 bulan berturut turut tidak berjualan tanpa ada pemberitahuan akan dicabut ijin sewanya, Menjaga ketertiban dan Harmonisasi antar pedagang, Parkir kendaraan ditempat yang sudah disediakan.

Acara dilanjutkan dengan undian nomor lapak dan blok yang akan ditempati oleh para pedagang nantinya, dengan cara mengambil Lot yang didalamnya tertuliskan Blok dan NOMOR lapak di pasar ikan baru tersebut.

Menurut Kepala DKP Drs.H Didik, Pasar Ikan Baru (PIB) tersebut akan resmi ditempati pada tanggal 5 Februari mendatang. (edy)

Pemerintah Kota Probolinggo

Walikota Probolinggo BLH Adakan Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Resmikan Taman Semeru Lingkungan Hidup Masyarakat Pesantren Tahun 2015

Probolinggo S M N - Walikota Probolinggo hari ini (22/1) resmikan Taman Semeru yang terletak di wilayah kecamatan Kademangan kota Probolinggo, Pembangunan Taman Semeru merupakan langkah perwujudan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai kota hijau.

Walikota Probolinggo, Hj Rukmini meresmikan taman yang berlokasi di Jalan Semeru ini, ditandai dengan pengguntingan pita dan langsung mengelilingi area taman bersama undangan lainnya.

Hadir dalam peresmian tersebut, Wakil Walikota HM Suhadak, Wakil Ketua DPRD Mukhlas Kurniawan, para asisten, Kepala Dinas PU Nur Khamdani, kepala satker, camat dan lurah setempat, anggota tim swakelola P2KH, serta Forum Komunitas Hijau.

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini. SH.MSi dalam kesempatan tersebut mengatakan untuk pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau) sebesar 30 persen, juga mewujudkan kota hijau bukanlah program yang singkat. Dibutuhkan keberlanjutan dan dukungan pemerintah serta masyarakat. Langkah riil mewujudkan kota hijau, salah satunya, memanfaatkan lahan kosong disekitarnya. Seperti warga membiasakan tanam pohon ataupun tanaman di pot maupun halaman rumah.

Sementara itu, di Kota Probolinggo sendiri sudah membangun

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini.SH.MSi didampingi Wakil Walikota HM. Suhadak.SPd, Asisten dan para Undangan saat pengguntingan pita tanda peresmian Taman Semeru (doc22/1).

beberapa taman, diantaranya TWSL, RTHKP Kedopok, Taman Maramis Timur dan Barat, taman manula, serta alun-alun. Taman itu sudah populer dan menjadi jujugan untuk refreshing keluarga.

“Ditambah satu taman lagi, yaitu Taman Semeru yang baru.

Semua demi kenyamanan masyarakat. Semoga nanti bisa dibangun lebih banyak taman yang indah di lokasi yang belum tersentuh. Baik oleh pemerintah maupun pihak swasta”.

Keberadaan Taman Semeru ini, diharapkan bisa menambah luasan RTH publik, serta dapat memberikan fungsi interaksi sosial secara

aktif, bagi masyarakat secara umum.

Taman ini pun bisa dimanfaatkan untuk bermain, istirahat, refreshing, olahraga, berkesenian serta menambah ilmu dengan taman baca.

Dari sektor perekonomian, diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di wilayah selatan. Contohnya, penjualan souvenir maupun kuliner. “Mohon dijaga dan dirawat secara maksimal. bukan hanya oleh BLH, tapi juga masyarakat dan pengguna taman”, pinta Walikota perempuan pertama ini.

Dengan begitu, taman ini menjadi warisan bagi anak cucu kita, dengan pohon yang semakin hijau dan rindang. (edy)

Walikota Probolinggo Hj. Rukmini. SH.MSi bersama ketua Forum C S R kota probolinggo Getot Ismoyo sedang melakukan penanaman bibit pohon mangrove (foto kanan). Walikota saat memberikan pidato dalam acara pembukaan penanaman mangrove (foto kiri). (doc.23/1)

Probolinggo, SMN - Dalam rangka Gerakan penanaman Mangrove Pemerintah kota Probolinggo dalam hal ini BAPPEDA sebagai Leading Sektor bekerja sama dengan Forum Comporate Social Responsibility (F-CSR) kota probolinggo hari ini (23/1).

Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Probolinggo Hj. Rukmini.

SH.MSi, Wakil Walikota HM. Suhadak SPd, Setda kota Drs. H. Johny Haryanto.MSi, Asisten, Kapolres kota Probolinggo AKBP. Iwan Setyawan. SIK. SH. MHUM, Dandim 0820 Letkol Heru Agung, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Pimpinan Perusahaan, Camat, Lurah dan Para peserta siswa /siswi perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di kota probolinggo serta Ketua Forum C S R kota probolinggo Getot Ismoyo dari BNI. Ketua Forum C S R kota probolinggo Getot Ismoyo selaku ketua panitia menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana atas kerjasama Forum C S R kota probolinggo dengan Pemerintah kota, Polres, Kodim 0820, Pemerhati lingkungan dan

anak didik serta masyarakat.

Lebih lanjut Getot Ismoyo menjelaskan bahwa kegiatan penanaman mangrove dan bersih bersih pantai ini bertujuan dalam rangka perbaikan kawasan pantai akibat abrasi air laut, sampah domestik, atau karena eropsi gunung bromo tahun lalu, “Pasir yang terhampar ini adalah akibat eropsi tersebut”.

Kegiatan tersebut juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada anak didik tentang akibat pembuangan sampah yang sembarangan, sebagai harapan dimasa depan 1015 tahun akan menjadikan kawasan ini sebagai penopang paru paru kota probolinggo dan kegiatan tersebut juga sebagai upaya forum CSR dan pemerintah kota probolinggo untuk memberikan informasi yang benar tentang tanaman Mangrove yang telah di Undang undangkan karena fungsinya sebagai pelindung abrasi dan ekosistem biota laut.

Dikesempatan lain Getot Ismoyo berharap penanaman 25 ribu bibit dikawasan ini nantinya dapat tumbuh 100%. Walikota Probolinggo Hj. Rukmini. SH. MSi dalam sambutannya di kegiatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah kota

sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh Forum CSR. Lebih lanjut Walikota mengatakan Kegiatan CSR Perusahaan sejatinya merupakan wujud kesadaran dan komitment perusahaan

Probolinggo, SMN - Pemerintah kota Probolinggo dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) menyelenggarakan acara Pembinaan dan Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat pesantren yang di kenal dengan nama Eco Pesantren hari ini (22/1) yang bertempat di Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah Kota Probolinggo.

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Probolinggo Hj. Rukmini. SH.MSi, Wakil Walikota HM. Suhadak. SPd, Asisten, Kepala BLH, Narasumber, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kabag, Kabid, Camat, Tokoh Masyrakat dan para perwakilan dari pondok pesantren seluruh Kota Probolinggo.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Drs. Tutang Heru Wibowo.

MSi dalam laporannya menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan undang undang serta peraturan daerah, serta sesuai dengan program kerja B L H tahun 2015.

Lebih lanjut Kepala BLH menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat pesantren untuk peduli terhadap lingkungan pesantren, meningkatkan keterlibatan warga pesantren dalam rangka program Eco Pesantren, Mewujudkan pondok pesantren yang ramah lingkungan.

Walikota probolinggo Hj. Rukmini. SH.MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa telah banyak contoh keberhasilan pe-

ngelolaan lingkungan yang dilakukan oleh sekola sekolah yang ada di kota probolinggo, dengan bukti didapatkan penghargaan beberapa sekolah Adiwiyata bahkan sudah ada yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri, oleh sebab itulah pemerintah kota secara berturut turut 8 kali mendapat penghargaan Adipura dan yang terakhir tahun 2014 mendapatkat Adipura Kencana, penghargaan tertinggi untuk kota sedang, dan diharapkan pesantren dapat mengikuti untuk mengelola lingkungan serta telah diberikan bantuan anggaran swakelola untuk pondok pesantren secara bertahap, juga akan diefaluasi oleh pemerintah kota, dan harus betul betul dipertanggung jawabkan bantuan tersebut.

Lebih lanjut Hj. Rukmini. SH. MSi mengatakan untuk Sosialisasi kali ini bagi pondok pesantren yang belum mendapatkan bantuan dana swakelola ada kemungkinan tahun ini akan mendapatkan.

Disinggung terkait penghijauan dan tamannisasi kota telah banyak dilakukan dan diharapkan kepada BLH untuk dapat menyentuh, mendesain lingkungan Stasiun Kereta Api yang berada di kota ini agar dapat menambah semarak kota probolinggo, diinformasikan juga oleh Walikota bahwa lingkungan semua lapangan lapangan yang ada di wilayah kota nantinya akan diberikan penghijauan dan fasilitas agar dapat memberikan peluang untuk menambah pergerakan pertumbuhan perekonomian

Walikota Hj. Rukmini. SH. MSi dan Wakil walikota HM. Suhadak.SPd, foto bersama saat acara pembinaan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan di Gedung Puri Manggala Bhakti (doc 22/1/15).

kuliner disekitar lapangan tersebut, dan harapannya pertumbuhan ekonomi tidak terjadi di tengah kota saja namun juga terjadi pertumbuhan dipinggiran Kota Probolinggo.

Pondok pesantren adalah merupakan sumber daya besar sebagai motifator untuk menjelaskan kepada masyarakat sekitar tentang pengelolan terhadap lingkungan dan sebagai percontohan, dengan memperdayakan para santri santrinya.

Walikota juga perpesan agar pondok pesantren ada ruang terbuka hijau, yang dimaksud agar likungan sekitar ditanami tumbuhan /pohon, untuk menyerap polusi udara supaya sehat dan bersih karena pohon adalah dapat mengolah udara yang kotor menjadi bersih dan harus didukung oleh pimpinan pondok pesantren dalam segala program terkait pengelolaan lingkungan.

Diharapkan dengan dilaksanakan acara ini dapat menambah wawasan tentang lingkungan kepada pondok pesantren dan masyarakat untuk peduli,sadar lingkungan.” saya mengajak kepada yang hadir ini untuk tidak hanya berhenti disini saja atau menjadi program sesaat, saya berharap yang didapat dari sini betul-betul dilaksanakan di lingkungan pondok pesantrennya secara berkelanjutan”.

Setelah dibuka secara resmi oleh Walikota, acara dilanjutkan dengan penjelasan makalah oleh Narasumber dari Direktur LSM Sahabat Lingkungan Mojokerto Drs. H. Satrijo Wiweko.MT yang membahas terkait Eco Pesantren dan Narasumber dari Pemerintah kota Ir. Budi Krisyanto.MM. MSi, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selaku Pakar Lingkungan Hidup kota probolinggo. (edy)

Gerakan Penanaman Mangrove Kota Probolinggo tahun 2015 sebagai upaya membangun kwalitas kehidupan yang lebih baik bersama steak holder terkait, dan peran CSR Semakin penting dalam mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial korporat bagi terciptanya keseimbangan pembangunan baik Ekonomi, Sosial maupun Lingkungan dengan demikian diharapkan

perusahaan dapat maju dan berkembang secara harmonis bersama masyarakat sekitar perusahaan.

Dikatakan juga oleh Walikota bahwa kota probolinggo merupakan kota pesisir dengan panjang pantai sekitar 7 km, maka kondisi geografis tersebut maka terdapat potensi ekosistem wilayah pesisir yang sa-

ngat besar, berupa potensi kelautan dan perikanan serta hutan mangrove.

Walikota berharap langkah awal inisiasi penanaman mangrove nantinya juga dapat menggugah kesadaran dan komitment dari seluruh Perusahaan, Masyarakat dan Steak holder di kota probolinggo untuk berperan serta dalam usaha mencip-

takan keseimbangan pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

Ditegaskan oleh Walikota kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membangun akses jalan yang menuju kawasan pantai tersebut, “Saya berharap 15 tahun kedepan kawasan ini menjadi kawasan wisata”. (edy)

Upah Buruh Gudang Bulog Kab. Bondowoso, di Sunat?

Bondowoso, SMN - Bulog merupakan salah satu penyalur beras miskin terhadap masyarakat, saat ini di duga telah terjadi ketidak harmonisan atau silang sengkurat antara pihak Gudang Bulog dengan Bulog Sub Devre, sehubungan dengan anggaran untuk upah buruh Gudang Bulog.

Menurut nara sumber SMN, Penyebab ketidak harmonisan di internal Bulog tersebut antara lain di picu oleh kelebihan anggaran yang di kelola oleh Bulog Sub Divre, termasuk salah satunya perihal upah buruh Gudang Bulog yang mestinya Rp 10,- / Kg akan tetapi pada kenyataannya hanya di bayarkan

Ilustrasi beras raskin

sebesar Rp 8,-/Kg. Hasil konfirmasi Sucipto-KBPP POLRI melalui seluler dengan Hidayat selaku Kepala Gudang Bulog Kab. Bondowoso menjelaskan bahwa anggaran untuk upah buruh Gudang tersebut di kelola oleh Bulog Sub Divre, sedang Gudang Bulog hanya mengurusi keluar masuknya barang saja.

Selanjutnya Hidayat kepada SMN menjelaskan bahwa dirinya tidak tau menahu perihal pengelolaan upah buruh Gudang Bulog tersebut, bahkan menurutnya sementara ini tiap bulannya sayalah yang membayar upah buruh Gudang dengan nominal kurang lebih Rp 6

juta/bulan dengan menggunakan uang pribadi juga termasuk upah tukang kebun.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, “Lebih baik saya akan mengundurkan diri saja dari jabatan Kepala Gudang kalau sekiranya memang sudah tidak ada lagi adanya transparansi, ujarnya.

Sedangkan Ratmin, Humas Bulog Sub Divre Kabupaten Bondowoso saat di hubungi oleh SMN melalui seluler yang bersangkutan tidak bisa berkomentar berhubung masih sibuk dalam rangka Penjualan Gula murah di Kecamatan Tamanan. (b2s)

6

Fokus

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Baperjakat Tak Akan Kunjungan Kerja Presiden Republik Geser Kepala BPBD Indonesia di Kabupaten Ngawi

Walikota Madiun Bambang Irianto

Madiun, SMN - Rencana Walikota Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto, melakukan mutasi pejabat struktural, di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, sudah mulai tercium.

Proses mutasi itu kini masih terus digodok oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) guna mencari komposisi yang tepat, siapa-siapa saja pejabat yang dipertahankan dan terkena pergeseran.

Namun Sekda Kota Madiun, Maidi, terkesan menyembunyikan rencana pelaksanaan mutasi. “Kalau ditanya kapan waktunya, ya belum bisa dipas-

tkan, Yang jelas mutasi itu ada, Karena mutasi itu sendiri dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat lama sudah pensiun. Sekaligus untuk mengisi kekosongan kursi jabatan karena ada salah satu pejabat yang meninggal dunia,” terang Sekda Kota Madiun, Maidi, kepada wartawan, Rabu (28/1/2015).

Ketika disinggung apakah Tim Baperjakat bakal menggeser posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Subiyanto, Maidi langsung membantah. Bahkan ada sinyal, Agus tetap dipertahankan.

“Siapa bilang? Pak Agus

akan tetap menjabat sebagai kepala BPBD,” tandas Maidi.

Dugaan Agus Subiyanto akan digeser dari kursinya, karena disebabkan kurang maksimalnya dalam mengurus proyek pembangunan Embung di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo. Karena proyek yang didanai dari APBD Provinsi sebesar Rp.20 miliar itu, hasilnya mengecewakan.

Buruknya perencanaan mengkibatkan pembangunan Embung terpaksa dihentikan dan kondisinya kini dibiarkan mangkrak. Ini menyusul banyaknya kerusakan pada proyek tersebut. Diantaranya terjadi ambrol, ambles, retakretak dan plengsengan berlikuliku. Termasuk keterlambatan dalam pekerjaan proyek.

Rumor yang beredar, atas buruknya kinerja Agus, Walikota Madiun tetap mempertahankannya untuk tetap menjabat sebagai kepala BPBD hingga bisa merampungkan persoalan proyek pembangunan Embung. (SY)

Mantan Kadinkes Aries Nugroho Jalani Sidang Perdana Madiun, SMN - Ibarat pepatah, “Sudah jatuh tertimpa tangga”. Inilah pepatah yang tepat buat mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Aris Nugroho.

Pasalnya, setelah kalah saat mempraperadilkan kejaksaan, Senin pekan depan (2/2/2015), Aris akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya.

Menurut salah satu anggota tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mejayan (Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun di Mejayan), M.Yusak Suyudi, Senin pekan depan pihaknya akan membacakan surat dakwaan di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

“Karena nanti itu sidang perdana, agendanya ya pembacaan dakwaan. Intinya akan kita dakwa dengan dakwaan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1,4 miliar dalam pengadaan alat kesehatan,” terang salah tim JPU Kejaksaan Negeri Mejayan, M.Yusak Suyudi, kepada wartawan, Kamis (29/1/2015).

Selain akan membacakan dakwaan untuk Aris Nugroho, papar Yusak, tim JPU juga akan membacakan dakwaan untuk dua orang lainnya dalam kasus yang berkaitan. Yakni Arie Sugeng Riyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Dwi Enggo Cahyono selaku rekanan.

“Kita yakin dakwaan akan diterima oleh majelis hakim.

Pokoknya Alkes yang tidak bersertifikat, kita hitung sebagai

Dari kiri Presiden, Bupati Ngawi, Gubernur Jatim, Ibu presiden RI, Ibu Bupati

Ngawi, SMN - Agenda dilaksanakan tanggal 30 Januari 2015, yang dihadiri oleh Presiden RI, Gubernur Jatim Karwo, Bupati Ngawi, Wabub Ngawi, Kepala dari satuan Militer, jjran pejabat kabupaten dan ribuan masyarakat, sekian hari lamanya pemerintah kabupaten Ngawi bersama Kodim Ngawi mempersiapakan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan tokoh RI 1 yaitu Presiden Joko Widodo meninjau langsung keadaan rencana perbaikan bendungan dengan harapan bisa bermanfaat menunjang peningkatan hasil produksi disektor pertanian.

Awal tahun 2015 menjadi program pemerintah pusat

secara besar-besaran dalam mendongkrak perekonomian masyarakat petani khususnya, yang berhimbas dengan kesejahteraan pada umumnya diseluruh nusantara, dari Kodim dibawah Komando Dandim 0805 Letkol Inf. Sugiyono S.Sos, MH, mengerahkan semua pasukan untuk membantu pemerintah kabupaten Ngawi merakit sekaligus menyusun 1000 traktor pertanian dilokasi Keras Wetan, sungguh luar biasa pengabdiannya terhadap para petani.

Selain itu juga mempersiapkan penggalian dam yang akan dijadikan suatu waduk pusat sumber air pertanian tepatnya didaerah desa Legundi dibawah pimpinan Kades

Jaka Suprana,SH kecamatan Karangjati, tidak hanya dari Kodim saja,akan tetapi dari pasukan Korem dibawah Komando Kolonel Czi Moc. Reza Utama ikut dalam pengamanan dan lapangan penyelesaian dari tugas Dinas kabupaten, dari Polres di bawah Kepala Alfa, menyisir rute sepanjang rute lokasi kunjungan, di bawah panduan Bupati Ir .H. Budi Sulistyono semua Kepala Dinas juga ambil aktif, terutama Kepala Dinas Pertanian Ir. Marsudi dan Dinas Ketahanan Pangan Ir.Slamet Purwono,MM, Kepala Dinas Pengairan.

Untuk kunjungan kerja Presiden RI ke kabupaten Ngawi sasarannya sector Per-

tanian , dalam agenda ini suatu kehormatan bagi kabupaten Ngawi Presiden RI berkenan hadir ditengah masyarakat Ngawi untuk membantu para petani dengan memberikan bantan 1000 unit traktor (mesin bajak) dan bibit serta pupuk, bahkan terlihat kesederhanaannya, siap terkena panas matahari saat bertanya jawab sama para petani tanpa tenda, disitulah perbedaan Presiden Jokowi selalu apa adanya demi masyarakat kecil.

Beliau menyampaikan berbicaralah ada masalah, pemerintah akan bantu tetapi masyarakat juga harur seportif dengan niat yang sungguh mewujudkan apa yang menjadi harapan pemerintah, giat bekerja, mencapai target yang dinginkan pemerintah, selama ini malu pada Negara lain kenapa Indonesia masih selalu mengimport beras, maka dari

di tahun 2015 mari kita mulai pembenahan untuk ketahanan pangan, dengan dukungan perbaikan irigasi sejumlah 49 000 titik seluruh Indonesia dan bantuan traktor 81.000 mudah-mudahan 3 tahun yang akan datang Negara tetangga akan import beras dari Indonesia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan kepada Presiden, target irigasi yang akan diperbaiki selama 3 tahun, yang mana 1 tahun irigasi bukan hanya 1 juta Ha akan tetapi satu setengah juta hektar, target peningkatan pangan yang dulu hanya 5% menjadi 15% berkisar 800 ribu ton menjadi 950 ton gabah kering giling di tahun 2015, dan perbaikan bendungan di desa Legundi bila kondisi normal cukup mengairi persawahan 800 Ha. (eko)

Bendungan Legundi

Road Show Bupati Dalam Rangka Kilat Projeg Ijo Royo-royo di Desa Kedunggalar 2015 menyampaikan selamat datang tentu kepada Bupati Ir.H.Budi Sulistyono beserta rombongan dari pemerintah kabupaten Ngawi, mewakili masyarakat Kedunggalar akan mendukung mbah Kung, dan sengaja mengundang masyarakat dari berbagai gol, dengan harapan masyarakat kedung-

Mantan Kadinkes Aries Nugroho saat diperiksa Kejari Mejayan (IPIKOR)

kerugian negara,” pungkas Yusak.

Diberitakan sebelumnya, permohonan Praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan pemohon Aris Nugroho, Arie Sugeng Riyadi dan Dwi Enggo Cahyono dengan termohon Kejaksaan Negeri Mejayan, berakhir dengan gugurnya permohonan dari pemohon, Selasa 20 Januari 2015 lalu.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Endang Sri.G.L, menguraikan alasan gugurnya permohonan praperadilan.

Menurutnya, sesuai pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Karena perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada 13 Januari 2015. Sedangkan mengenai penahanan dan perpanjangan penahanan oleh penyidik kejaksaan terhadap termohon,

hakim berpendapat sudah sesuai pasal 21 KUHAP. Yakni perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekwatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk diketahui, Aris Nugroho dan Arie Sugeng Riyadi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 22 item alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 sebesar Rp.4,5 miliar untuk RSUD Dolopo (dulu masih masih berstatus Puskesmas). Aris ditetapkan sebagai tersangka karena selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Arie selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aris ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 Juli 2014 dan telah ditahan sejak 5 Desember 2014 lalu.

Sedangkan dari pihak swasta, yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Dwi Enggo Cahyono, selaku pemenang lelang. (SY)

galar bisa guyub rukun, dari elemen masyarakat berdoa untuk Bapak Bupati dan Ibu Antik, agar panjang umur, sehat, mugi-mugi rejeki Ibu Bupati melimpah tapi Ibu Kedunggalar mengharap ada ulur tangannya, begitu juga Bapak dan Ibu Wabup.

Sambutan Bupati me-

Dari kiri Camat, Kades, Bupati dan Wabup

Ngawi, SMN - Tepat tanggal 28 Januari 2015 Kepala Desa Kedunggalar Joko Waloyo, menyambut kedatangan Bupati Ir. H. Budi Sulistyono, Ibu Antik Budi Sulistyono,SH, Wabup Ony Anwar, ST, Ibu Ony Anwar, Ibu Ratna Direktur Bank Jatim, Camat Kedunggalar, Kepala Dinas Hutbun Ngawi Ir.Setiyono yang didampingi Kabid penanam pohon Jarwanto, Kepala se-SKPD kab.Ngawi, para Kades sewilayah kec.Kedunggalar, ibu PKK, ibu Pokmas, gol alim ulama, gol kaum kristiani, semua perwakilan dari berbagai gol komplit berkisar 300 ang-

gota masyarakat, sajian seni budaya salah satunya seni reyog memeriahkan saat Bupati bersama rombongan memasuki lokasi, tepat puku 11.00 siang dimulai agenda acara, penanaman dua pohon kelengkeng secara simbolis oleh Bupati danWabup, tari orek-orek kas kab.Ngawi mulai berapresiasi menghilangkan penatnya matahari yang dibawakan siswi putri Kedunggalar, lagu mars dan lagu hiburan (ilir-ilir dan setangkai bunga anggrek) oleh anggota ibu PKK sangat menghibur.

Sambutan Kades Kedunggalar Joko Waluyo

Kepala Dinas kab.Ngawi bersama masyarakat Kedunggalar.

nyampaikan untuk membangun kerukunan, pimpinan harus jadi bemper yang penting jangan saling menyalahkan (maido), urusan dunia urusan bersama, mengingat desa Kedunggalar menjadi desa pusat dalam arti sangat dekat dan berada dikecamatan Kedunggalar, maka ada bermacam bentuk karakter, hal ini tidak gampang untuk menjaga guyup rukunnya, hari belakangan ini pemerintah pusat mulai memakai system jaman Belanda, menekankan dan menghidupkan peningkatan pangan didaerah, dengan menghidupkan kembali irigasi semula tidak mengalir, meningkatkan hasil pertanian, dan bulog menjadi penyangga pertanian, dengan meningkatkan ketahanan pangan, sudah pasti kesejahteraan masyarakat akan tercapai luar biasa.(eko)

SDN 01 Pagotan Bersemangat Mencerdaskan dan Memajukan Anak Didiknya

Suasana rapat komite dan foto bersama pengurus komite, kepala sekolah dan guru SDN 01 Pagotan

Madiun, SMN - Ibarat pepatah lain dulu lain sekarang, itulah yang dilakukan semua komponen SDN 01 Pagotan kecamatan Geger Kabupaten Madiun, semenjak dipimpin oleh AGAM MURDJITO,

S.Pd semangat untuk memajukan, mencerdaskan dan mensukseskan anak didiknya begitu besar.

Tidak kalah juga semangatnya para anggota komite dan orang tua murid berjuang

keras dalam membangun SDN 01 Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun agar lebih baik dan maju. Terutama lagi semangatnya Ketua Komite Harmanto, selalu bersemangat dalam mengejuangkan SDN

01 Pagotan agar lebih dan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Sebelum di pimpin oleh Agam Murdjito, S.Pd kondisi anak didik dan proses belajar mengajarnya kurang memuaskan sampai-sampai dari tahun

ke tahun siswanya semakin berkurang karena kondisi sekolah, proses belajar mengajar dan masalah yang lainnya semakin amburadul. Walaupun dari komite sekolah sudah berjuang dan bersemangat untuk memajukannya, tapi kepala sekolahnya berpikir dan berpendapat yang lain yang tidak sesuai kemauan komite dan orang tua murid, jadi kondisinya semakin lama semakin tidak baik, hubungan antara komite, orang tua murid dan kepala sekolah yang dulu juga tidak baik dan tidak harmonis itulah penuturan dari Ketua Komite SDN 01 Pagotan Harmanto.

Lain dengan kondisi sekarang, SDN 01 Pagotan yang dipimpin oleh Agam Murdjito, S.Pd walau baru sebulan lebih sedikit tapi sudah tampak baik dalam penataannya dan perubahannya di SDN 01 Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Hubungan Kepala Sekolah dengan Komite dan orang tua murid semakin hari semakin baik dan kompak dalam memajukan SDN 01 Pagotan tersebut.

Sebenarnya bila menoleh kebelakang, SDN 01 Pagotan

juga mempunyai banyak prestasi yang di raihnya, diantaranya lomba renang mewakili Kabupaten Maidun di PORPROV, Juara I sepak bola 2014 antar SD dan masih banyak lagi prestasi yang dimiliki oleh SDN 01 Pagotan.

Adapun inventarasi dan kegiatna yang dilakukan dalam extrakurikuler SD tersebut adalah Drumband, Hadroh, alat-alat olah raga dan alat musik semua itu atas prakarsa dan perjuangan komite, agar SDN 01 Pagotan lebih maju

dan sukses juga semakin banyak diminati siswa dan orang tua agar menyekolahkan anaknya di SDN 01 Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Karena kedepannya akan lebih baik lebih maju dan sukses dan tidak akan mengecewakan bagi orang tua dan anaknya, karena gurunya yang profesional, kepala sekolahnya baik dan komitenya bersemangat dan kompak demi memajukan SDN 01 Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. (SY)

Ponorogo

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

7

Bupati Indartato Lantik 120 Pejabat Eselon II, III dan IV “Bukan hanya sekedar melakukan penyegaran serta memberikan promosi jabatan, gerbong mutasi yang bergulir awal tahun ini juga menitik beratkan pada kinerja yang cepat dan tepat”, ungkap Bupati Indartato.

DPRD Ponorogo Komisi B saat sidak Pupuk

ADVETORIAL

DPRD Ponorogo Komisi B Sidak Sirkulasi Pupuk Ponorogo, SMN - Menyikapi kelangkaan pupuk yang terjadi di Wilayah Kabupaten Ponorogo, Komisi B DPRD Ponorogo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor dan kios pupuk. Sidak yang dilakukan pada Selasa, 13 Januari 2015 lalu diantaranya turun langsung dengan mengambil beberapa sampel distributor dan kios di Daerah Ponorogo Kota, UD. Sugihwaras dan Siman, UD. Tani Mulyo.

Dengan Sidak tersebut, pihaknya berharap bisa menggali langsung persoalan yang berkembang di masyarakat terkait kelangkaan pupuk. Pasalnya sudah menjadi persoalan yang kerap terjadi saat pupuk sangat dibutuhkan petani, justru pupuk menghilang dari peredaran hingga akibatnya banyak petani kesulitan mendapatkannya.

Widodo, Ketua Komisi B DPRD Ponorogo mengatakan Sidak yang dilakukannya untuk menge-

tahui letak permasalahan yang perlu diurai terkait distribusi pupuk sehingga nantinya petani tidak lagi kebingungan dalam memenuhi kebutuhan pupuknya. ”Indikasi penyelewengan pada tingkat distributor maupun kios bisa saja terjadi yang mengakitbakan kelangkaan pupuk ini, untuk itu kita coba gali akar masalahnya,” ungkapnya.

Sehingga, pihaknya mencoba mengawal peredaran pupuk ini apakah sudah tepat sasaran atau belum. “Stok pupuk kita tidak kekurangan tetapi karena dimainkan oleh oknum tidak bertanggungjawab, akibatnya petani yang menjadi korban,” tambahnya.

Permasalahan dilapangan, menurut Widodo, RBKK yang diajukan seharusnya petani yang membuat sesuai dengan kebutuhan tetapi selama 2 tahun terakhir ternyata kios yang mengajukan “Hal demikian potensi besar dimainkan kios, misalnya pengajuan RKBB 15 ton pa-

dahal kebutuhan hanya 10 ton dan selebihnya diselewengkan ke daerah lain. Seperti yang pernah terjadi, pupuk tidak dibagikan kepada kelompok tani tetapi justru dikirimkan ke daerah lain,” urainya.

Selain itu, menurutnya lemahnya administrasi juga menjadi pemicu terjadi penyelewengan sehingga perlu sebuah tatanan managemen yang mampu menutup celah terjadinya penyelewengan ini. “Dalam sidak ini, setelah kita melihat nota pembelian pada kios dari petani sudah tersalurkan tepat sasaran atau belum akan kita kroscek kembali,” ujarnya.

Selanjutnya, hasil temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti, semoga persoalan pupuk langka bisa diantisipasi dan tidak terulang pada periode berikutnya. “Setelah ini akan kita agendakan rapat koordinasi bersama pengawas dan instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini,” tutupnya. (Wied)

Pacitan, SMN - Gerbong mutasi pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan kembali bergulir. Sebanyak 120 pejabat dari eselon II, III dan IV mengalami pergeseran dan beberapa pejabat diantaranya mendapatkan promosi.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah dilakukan Bupati Pacitan Indartato, Jumat (23/02) di Pendopo Kabupaten. Posisi penting yang mengalami pergeseran diantaranya Kepala Dinas Kesehatan pacitan yang sebelumnya dijabat Eko Budiono kini berganti Rahmad Dwiyanto. Eko Budiono sendiri meng-gantikan posisi Rahmad Dwiyanto sebagai Staf Ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan. Demikian pula dengan T Andi Faliandra Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Pemkab Pacitan harus berganti Posisi dengan Kardoyo Kepala kantor lingkungan hidub.

Sementara itu, Nahkoda Badan Pelaksana BPBD Pacitan yang sebelumnya dijabat Didit Maryanto digantikan Try Mudjiharto mantan Kepala

Bagian Umum Setkab Pacitan.

Sedangkan Didit Maryanto bertugas sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa. Bupati Indartato ditemui usai pelantikan mengatakan, pergeseran ini murni untuk penyegaran. Ia berharap dengan mutasi ini akan tumbuh semangta dan etos kerja yang tinggi sehingga dapat lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bukan hanya sekedar melakukan penyegaran serta memberikan promosi jabatan, gerbong mutasi yang bergulir awal tahun ini juga menitik beratkan pada kinerja yang cepat dan tepat”, ungkap Bupati Indartato saat berbincang dengan Koran ini usai pelantikan.

Seperti diketahui dalam daftar mutasi terdapat dua posisi penting yang cukup mendapat perhatian.

Yakni, Dinas Kesehatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan. Kedua lembaga itu saat ini memiliki pekerjaan rumah cukup besar.

Dinas kesehatan dengan maraknya kasus Demam Berdarah Den-

Bupati Indartato memberikan ucapan selamat kepada para pejabat usai pelantikan

gue (DBD) yang berujung pada penetapan status Kejadian luar Biasa (KLB) serta BPBD yang harus berhadapan dengan bencana

tahunan. Kepada kedua lembaga tersebut Bupati Indartato minta pejabat baru cepat bergerak. (wied)

Razia Bentor di Mojokerto

Seorang Wanita Memaki Polisi Mojokerto, SMN - Razia becak bermotor (Bentor) yang beroperasi di simpang lima Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto, diwarnai makian seorang ibu yang barang belanjaannya disita petugas. Dia tidak terima petugas bersikap arogan.

Insiden ini bermula saat sejumlah anggota Sat Lantas Polres Mojokerto Kota menggelar razia bentor di depan toko keramik yang berlokasi di simpang 5 Kenanten.

Petugas menghentikan bentor yang nekat beroperasi.

Bentor tersebut mengangkut beberapa kardus keramik yang diketahui milik Sunarmi, asal Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon. Dengan sikap arogan, petugas menyuruh sopir bentor menurunkan keramik tersebut.

Sikap arogan petugas tak berhenti di situ. Dengan nada kasar, salah seorang petugas berompi kuning itu akan menyita keramik milik Sunarmi sebagai barang bukti.

Kontan saja, sikap petugas itu memancing amarah Sunarmi.

Wanita yang memakai helm

Lomba renang anak dalam rangka HUT Pacitan ke-270

Wanita ini memaki polisi saat razia bentor

warna hitam dan baju bermotif bunga ini pun memaki-maki petugas.

Berbagai ucapan kasar dan bernada ancaman pun terlontar dari mulut wanita bertubuh gemuk ini.

“Hei ojok kasar koen, anggetmu ga wani ta, sopo jenengmu? Tak laporno komandanmu nek kelakuanmu koyok ngunu, gak munggah pangkat koen (Hei jangan kasar kamu, kamu kira aku tidak berani, siapa namamu? Saya laporkan ke atasan kamu kalau kelakuan kamu seperti itu.

Tidak naik pangkat kamu),” caci Sunarmi sembari menuding petugas

yang dinilainya bersikap kasar.

Insiden langka ini pun menjadi tontonan warga. Emosi Sunarmi mereda setelah keramik yang dia beli urung disita oleh petugas.

Pada razia kali ini, petugas kepolisian berhasil menyita belasan bentor yang beroperasi di sekitar Terminal Kertajaya. Keberadaan bentor ini dinilai melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Pasalnya, bentor tak laik jalan dan tak memenuhi standar keselamatan penumpang dan pengemudinya. (cak gun)

Serunya Lomba Renang Bupati Cup dalam Rangka HUT Pacitan ke-270 Pacitan, SMN - Agenda Hari Jadi Pacitan (Hajatan) ke 270 Kabupaten Pacitan yang mencapai puncaknya pada 19 Februari mendatang mulai digelar hari ini, Sabtu (31/1/2015). Lomba renang Bupati Cup 2015 mengawali agenda Hajatan kali ini, yang dibuka secara langsung oleh Bupati Pacitan, Indartato di kolam renang Jaten Garden, Pacitan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Pacitan Suko Wiyono, Ketua Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Pacitan Wasi Prayitno, Ketua Penggerak PKK Luki Indartato dan sejumlah tokoh Pacitan lainnya.

Suasana lomba pun semakin seru tatkala perlom-baan renang yang diikuti anak-anak se-Kabupaten Pacitan tersebut mulai nyemplung ke dalam kolam renang. Di kolam, para calon atlet renang Pacitan tersebut

nampak bersemangat memacu untuk memperebutkan peringkat pertama juara. Sementara di pinggir lapangan, para penonton pun dibuat tegang dengan lomba yang digelar di akhir bulan Januari ini.

Sebagaimana diketahui, dalam agenda Hajatan tahun ini, panitia penyelenggara memang lebih banyak membuat katgeori agenda yang merupakan bidang olahraga, yakni sejumlah 11 kategori olahraga, diantaranya turnamen sepakbola u-16, lomba renang anak, Kejurda Bulutangkis Bupati Cup Pawitandirogo dan Pawonsari.

Kemudian perlombaan Lari 10 K, Pertandingan Catur, Pertandingan Voli FKKD, Perlombaan Egrang, Lomba Dayung Prau Mancung, Pacitan MTB Adventure 3, Motor Cross Pacitan 2015 dan Turnamen Voli Liga OSIS. (wied)

8

Jawa Timur

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Bebaskan Dua Rumah Untuk Gedung Pemkab Satu Atap

Master plan gedung perkantoran Pemkab Sidoarjo satu atap

Sidoarjo, SMN - Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH. MHum untuk memiliki gedung perkantoran

Pemkab Sidoarjo satu atap, bertahap namun pasti segera terealisasi. Hal ini seiring program kerja Dinas PU

Cipta Karya Sidoarjo, yang sudah menganggarkan dana pembebasan dua rumah di sisi selatan eks Kantor BPMPKB sebesar Rp 12 miliar.

Ir. Agoes Boedi Tjahjono Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo menegaskan, pembebasan lahan dua rumah itu, sudah dalam tahap komunikasi dengan pemiliknya.

“Sudah kita anggarankan tahun 2015 ini untuk pembebasan dua rumah. InsyaAllah berjalan lancar,” tutur Agoes, Artinya dengan pembebasan dua rumah ini, maka lahan seluas kurang lebih 6 H yang diharapkan bisa terpenuhi.

Konsepnya memang seluas 6 H, namun tetap maket yang sudah ada sebelumnya tetap akan di review

lagi, Perencanaan pembangunan gedung terpadu ini, memang sudah lama diimpikan oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah.

Bahkan saat meresmikan beberapa proyek di Sidoarjo beberapa waktu lalu, keinginan itu kembali dilontarkan bupati.

Bupati berharap Dengan gedung perkantoran satu atap ini, maka kerja SKPD akan semakin cepat dengan gedung terpadu itu cukup diwujudkan satu tower saja. Meskipun hanya satu tower, Bupati Saiful Ilah meminta jumlah lantainya bisa mencapai 8 lantai. “Impian saya, satu tower tapi 8 lantai. Soal konkritnya, harus dibicarakan secara matang,” imbuh Saiful Ilah. [met]

PU Pengairan Kebut Normalisasi Sungai Antisipasi banjir puncak hujan Sidoarjo, SMN - Sebagai antisipasi puncak musim hujan, Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo terus menggecarkan nromalisasi sungai-sungai di wilayah delta Sidoarjo.

Beberapa sungai yang masih dangkal diantaranya buntung, Gedangan, sungai Pucang dan beberapa sungtai yang lain, dikebut pengerukannya oleh dinas pengairan, agar kapasitas penampungan air hujan bisa semakin besar.

Normalisasi sungai “Kita terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada. Ini sebagai antisipasi tingginya air hujan pada puncak musim hujan tahun ini,” terang Agus Hidayat MM, Kabid Operasional PU Pengairan Sidoarjo.

Seluruh armada alat berat berupa bego serok, diturunkan dinas pe-

ngairan untuk mempercepat normalisasi sungai ini. “Kita terjunkan seluruh peralatan berat milik kita untuk normalisasi sungai ini,” terang Agus lagi.

Selain melakukan normalisasi sungai, dinas Pengairan juga terus melakukan pembersihan sampahsampah yang memenuhi nsungai.

Tiap seminggu dua kali, sampahsampah ini diangkut agar aliran sungai kembali normal.

Sementara itu Kepala Dinas PU Pengairan Fatchur Rakhman mengatakan, untuk antisipasi banjir, pihaknya juga menyiagakan rumah pompa dan pintu air untuk mengantisipasi banjir. Kesigapan petugas di lapangan, dimaksimalkan untuk meminimalisir kejadian banjir yang sempat terjadi pada tahun lalu. “Petugas di lapangan ini, bertugas untuk membuka dan menutup 49 pintu air yang ada di seluruh Kabupaten

Kantor Kemenag Sampang di Demo Mahasiswa Sampang, SMN - Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (Himapesa) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jum’at (30/01), untuk mempertanyakan dugaan penyimpangan dana bantuan Madrasah Diniyah (Madin) dengan nilai Rp 40 juta per lembaga madrasah diniyah (madin) 2013.

Berdasarkan informasi dari Himapesa, besaran bantuan yang seharusnya diterima lembaga Rp 40 juta. Namun, Madin hanya menerima Rp 25 juta.

Korlap Aksi, Syamsul Arifin mengatakan, madrasah yang mendapatkan bantuan rata-rata madrasah yang mempunyai kedekatan dengan pihak Kemenag Sampang, sehingga ada proses kerja sama antara pihak Kemenag dan pihak madrasah yang menerima bantuan.

“Berdasarkan sumber yang kami percaya ada sebagian dana yang sudah dikembalikan ke kemenag, ketua kelompok kerja (Pokja) dan antek-anteknya,” ujar korlap aksi.

Suasana aksi demo di depan kantor kemennag

Selain itu, lanjut Syamsul, banyak pengerjaan rehab tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Dia meminta Kemenag Sampang agar proses rehab disesuaikan dengan juknis, dan meminta agar dana rehab dikembalikan ke pihak Madin sesuai dengan ketentuan.

“Kami meminta agar pembangunan rehab disesuaikan dengan juknis dan mengembalikan dana rehab ke pihak Madin,” im-

Saluran Irigasi Lima Desa di Kabupaten Pasuruan Kering Nampak pengerahan alat berat berupa bego serok guna mempercepat normalisasi sungai

Sidoarjo,” terang Fathur Rokhman.

Fatchur mengingatkan, petugas harus paham betul kondisi di lapangan. Jika hujan deras, maka pintu air harus dibuka secara berurutan mulai dari Sidoarjo barat hingga Sidoarjo timur.

“Harus berurutan, bukan

bersama-sama. Karena itu, butuh koordinasi yang baik,” tambahnya Selain itu, empat rumah pompa besar dan dua rumah pompa sedang juga sudah disiapkan oleh Dinas PU Pengairan. Beberapa mesin mulai dipanasi, sehingga jika banjir bisa segera menyedot genangan air. [met]

Ilustrasi saluran irigasi yang kering

Lagi-lagi Raskin di Bondowoso Tak Layak Konsumsi

Ilustrasi beras raskin

Bondowoso, SMN - Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T, yaitu: tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Selain itu raskin bertujuan untuk

buhnya.

Sementara, Kepala Kemenag Sampang, Mudjalli, ketika menemui mahasiswa mengatakan, akan menindak lanjuti tuntutan demonstran. Namun, pihaknya membantah apabila ada pemotongan tersebut sebab pencairannya melalui rekening lembaga masing-masing. “Kami akan menindak lanjuti dan apabila ada pemotongan, itu tidak benar,” pungkasnya. (why)

meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Semua pihak harus turut serta memperbaiki kekurangan kelemahan program pengadaan beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun peran Bulog dalam mencegah penyelewengan raskin, yakni harus bertanggung jawab atas pendistribusian raskin hingga titik tertentu secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah serta kualitas yang ditentukan.

Apa bila mengacu pada maksud dan tujuan daripada Program Raskin, tentunya warga Desa Koncer kidul Dusun Jatian, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tidak akan mengeluhkan adanya kwalitas beras miskin, utamanya di RT 30 yang mana beras bantuan bagi masyarakat miskin (Raskin) tersebut yang disalurkan oleh pihak Bulog Bondowoso dinilai tidak layak untuk dikonsum-

si,” yang kami terima ini kwalitasnya tidak bagus Pak, kondisinya berabu dan warnanya kekuning-kuningan serta banyak menirnya,” ujar seorang warga.

Muhdar warga Dusun Jatian “ kami menduga raskin yang tidak layak konsumsi yang baru diterima warga hari itu, telah dicampur dengan beras menir, sebab banyak patahannya yang hanya layak untuk makanan hewan. walaupun beras tersebut sangat murah, hendaknya kualitas beras miskin tersebut tidak harusnya seperti ini”.

Masih Muhdar “Bulog itu seharusnya lebih teliti dalam pendistribusian beras miskin, karena hak masyarakat dalam mengkonsumsi beras harus berstandart baik seperti yang telah di canangkan oleh Pemerintah,” untuk itu kami selaku warga masyarakat Desa Koncer Kidul hanya berharap kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi sehingga masyarakat penerima beras miskinpun bisa menikmati kualitas beras yang lebih baik serta layak di konsumsi,” tambahnya. (Bambang)

Pasuruan, SMN - Puluhan warga di lima desa di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka mengeluhkan menyusutnya saluran irigasi yang mengaliri ribuan hektare areal persawahan sejak 2004.

Kelima desa tersebut yakni Kedung Pengaron, Kepuh, Lorokan, Tanggulangin, dan Randu Gong.

Dalam dua tahun terakhir, para petani yang selama ini bercocok tanam dengan tiga kali masa tanam dalam setahun terpaksa beralih dengan sistem pertanian tadah hujan. Pola tanam ini hanya mengandalkan musim hujan yang hanya berlangsung satu tahun sekali.

Kepala Desa Lorokan Husein mengungkapkan, menyusutnya saluran irigasi ini sudah terjadi

sejak 2004. Tiga sumber air di kawasan Perhutani, Kali Pucang, Kecamatan Tutur, debitnya semakin berkurang karena dimanfaatkan desa-desa di sekitarnya.

“Sejak dua tahun terakhir, warga terpaksa beralih ke pertanian tadah hujan. Karena air irigasi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Air yang mengalir dari sumber sudah tidak ada lagi,” kata Husein saat berdialog dengan Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Jumat (30/1/2015).

Zamzami, Kepala Desa Kepuh menambahkan, pada saluran irigasi tersebut terdapat dam yang dialirkan ke Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan.

Irigasi yang pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk mengaliri areal sawah seluas 5 hektare, saat ini telah berkembang menjadi belasan hektare, sehingga

debit air pada lima desa di Kejayan semakin berkurang.

“Dam itu awalnya hanya untuk mengaliri 5 hektare sawah, tapi sekarang sudah semakin luas.

Kalau ini terus dibiarkan, akan terjadi konflik warga yang berebut air. Konflik ini sudah pernah terjadi sebelumnya,” tegas Zamzami.

Beberapa tahun lalu, lanjut Zamzami, Pemkab Pasuruan memberikan bantuan pembuatan dua sumur bor untuk menambah pasokan air irigasi di lima desa tersebut. Namun, mahalnya biaya operasional membuat dua sumur bor tersebut tidak difungsikan kembali.

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suyono menyatakan pihaknya segera turun ke lokasi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan.

Identifikasi ini sekaligus untuk mencari solusi agar air dari sumber tiga desa tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat secara merata.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan Hanung Widya menyatakan bahwa pemanfaat sumber air Nyonya, Irung, dan Mentong di Kecamatan Tutur tidak sebatas pada lima desa di Kecamatan Kejayan.

“Tiga sumber air dimanfaatkan juga masyarakat di sekitar. Ini diperlukan pengaturan pembagian air agar semua bisa memperoleh pasokan air. Pembagian dan pengaturan air ini perlu dimusyawarahkan bersama,” kata Hanung Widya. (wan/sndo)

Warga Guyangan Hadang Deklarasi Nganjuk Bebas Protitusi Nganjuk, SMN - Deklarasi ‘Nganjuk Bebas Prostitusi’ yang rencananya dilaksanakan Jumat (23/ 1) mendatang membuat warga terdampak penutupan lokasi pekerja seks komersial (PSK) Guyangan meradang. Karena merasa nasibnya diabaikan, Rabu (19/1), ratusan warga Guyangan yang bakal kehilangan mata pencahariannya menggelar aksi menentang deklarasi.

“Biarkan deklarasi berlangsung, tetapi kami warga terdampak Guyangan akan tetap bekerja seperti biasa,” ujar Pujo Prasetyo, Ketua RT 02/RW 02 Kelurahan Guyangan.

Menurutnya, selama rencana penutupan lokasi PSK, Pemkab Nganjuk belum memberikan solusi terhadap nasib 256 kepala keluarga

Guyangan yang akan kehilangan pekerjaan. Di antara warga tersebut ada buruh cuci, tukang pijit, tukang becak pemilik warung bahkan tukang karaoke juga akan menganggur.

Menurut Pujo, dialog telah dilaksanakan berkali-kali namun Permkab Nganjuk melalui tim penanganan lokasi PSK selalu berbelit. Namun demikian, Pujo juga mengungkapkan bahwa, tim dari Pemkab Nganjuk tersebut setidaknya telah menerima revisi dari jumlah warga terdampak.

“Data warga terdampak versi Dinsosnakertrans hanya 191, sedangkan data yang telah kami ajukan 256. Sebelum kami diberdayakan, kami warga Guyangan akan mempertahankan lokasi PSK tetap

ada ,” tegas Pujo kepada SMN. Awalnya, rencana aksi akan digelar di Kantor DPRD dan Pendopo Kabupaten Nganjuk namun urung karena Kasatpol PP Pemkab Nganjuk, Suharyono mendatangi massa yang telah berkumpul di lokasi PSK Guyangan.

Suharyono kepada warga Guyangan meminta kepada warga untuk menahan diri karena usulan warga saat ini masih dalam pembahasan tim penanganan lokasi PSK yang diketuai Wakil Bupati Abdul wahid Badrus. “Kami meminta warga ntuk menahan diri dan tidak melakukan unjuk rasa,” terang Suharyono di lokasi PSK Guyangan.

Akhirnya warga hanya berkumpul di lokasi PSK Guyangan sambil

melakukan orasi serta berharap Pemkab Nganjuk tidak mempermainkan nasib warga yang menggantungkan nasibnya pada lokasi PSK Guyangan.

Sekedar informasi, kinerja tim penanganan lokasi prostitusi Kabupaten Nganjuk tidak efektif dan kinerjanya dapat dikatakan gagal total. Terbukti para PSK yang berada di lokasi Guyangan Kecamatan Bagor, Kudu Kecamatan Kertosono dan Kandangan Kecamatan Tanjunganom masih bebas melakukan transaksi seks seperti biasa.

Selain hanya memboroskan anggaran, tim yang melibatkan pimpinan TNI dan Polri di Kabupaten Nganjuk tidak mampu memenuhi target Gubernur Jawa

Ratusan massa menggelar aksi menuntut pekerjaan kepada Pemkab Nganjuk jika lokasi PSK Guyangan benar-benar ditutup.

Timur untuk menutup seluruh lokasi prostitusi akhir tahun 2014. Penutupan Lokalisasi Guyangan bukan hal yang mendadak, karena memang wacana penutupannya berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggu-

langan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan.

Ketidakmampuan Pemkab Nganjuk menutup lokasi PSK, juga akibat dari perlawanan warga yang menolak. Bahkan beberapakali dilakukan dengar pendapat di DPRD Nganjuk antara warga terdampak

dengan panitia penutupan lokasi PSK, tidak pernah mem-buahkan hasil positif. Terakhir pertemuan antara warga terdampak dengan DPRD, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (dinsosnaker), satpol PP serta asisten pemerintahan, tetap menemui jalan buntu. [jk/rmb/Brw]

Nusantara

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

9

Alex Lantik Pj Bupati Muratara

Gubernur Sumsel Alex Noerdin (kiri) saat melantik Agus Yudiantoro sebagai pejabat bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Palembang Jumat (30/1).

Palembang, SMN - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin secara resmi telah melantik Agus Yudiantoro. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Sumsel itu menjabat pejabat (Pj) bupati Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Auditorium Bina Praja, Palembang, Jumat (30/ 1) lalu.

Agus akan memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Muratara selama setahun ke depan, yakni hingga 30 Januari 2016. ’’Pengambilan sumpah jabatan ini, yakni pengangkatan Agus Yudiantoro sebagai Pj bupati Muratara ini, untuk mengisi kekosongan jabatan

pemerintahan di Pemkab Muratara,’’ kata Alex saat menyampaikan sambutan.

Menurut dia, pengangkatan tersebut tertuang dalam keputusan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 131.16/83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muratara. Alex menjelaskan, terpilihnya Agus diharapkan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat Muratara. Sebab, calon terpilih itu berasal dari kalangan netral dan tanpa adanya desakan intervensi dari pihak lain.

Dia pun mengaku tidak takut dengan risiko apa pun terkait dengan penunjukan Agus sebagai Pj bupati.

Sejak dia mengusungkan namanama ke Kemendagri, sudah banyak

pihak yang melakukan beragam desakan dengan mengancam keamanan Kabupaten Muratara. ’’Luar biasa, SMS (layanan pesan singkat, Red) yang masuk ke saya. Berkalikali, mereka memaksakan kehendak dan mengancam. Kalau saya tidak menunjuk dan mengusulkan nama seseorang, mereka akan membakar Muratara, blokade, dan hadang Jalan Lintas Timur,’’ ucapnya.

Pihak Kemendagri juga terus mengingatkannya berkali-kali.

Meski demikian, Alex mengaku tidak takut dengan teror tersebut. Dia yakin yang dilakukan oknumoknum terhadapnya hanya sebatas gertakan. ’’Tapi, saya tidak bergeming. Lanjut saja karena itu hanya gertak sambal. Jawaban saya, coba

saya! Kalau mau anarki, akan ditindak tegas. Lagi pula saya tahu oknum itu,’’ jelasnya.

Selama memimpin Muratara, dia berpesan kepada Pj bupati yang baru untuk segera bekerja sebaikbaiknya tanpa memikirkan sedikit pun beban dan risiko ancaman yang datang. Untuk memimpin Muratara, ungkap dia, diperlukan pemimpin yang berani. Sebab, Muratara merupakan daerah potensial yang masih meninggalkan seabrek masalah. ’’Setelah ditinggal bupati sebelumnya, tugas Pj bupati sekarang tentu berat. Dia harus mempersiapkan segala sesuatu untuk memperbaiki pemerintahan sekarang, termasuk persiapan pemilukada selanjutnya yang penyelenggaraannya kemungkinan pada awal 2016,’’ tuturnya.

Secara bersama-sama, dia mengajak seluruh warga Muratara untuk patuh dan mendukung pemimpin barunya kini. Jika memang masih ada pihak-pihak yang ingin anarki, dia menegaskan bahwa hal itu akan langsung ditindak sesuai hukum yang berlaku. ’’Siapa saja yang mau anarki, silakan. Kita tidak akan diam dan hal tersebut akan ditindak hukum. Untuk itu, saya minta masyarakat Muratara mendukung Pj bupati yang baru ini.

Daerah akan maju dan sejahtera kalau masyarakatnya dapat rukun,’’ ujarnya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap memegang penuh amanah masyarakat Muratara. Tugas pertamanya adalah menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Muratara, memfasilitasi DPRD Muratara terpilih, serta menyiapkan pemilihan bupati dan wakil yang definitif 2016. ’’Prioritas saya selama kemimpinan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, sekolah, dan air bersih,’’ ungkapnya. (abu)

Wali Kota Palangkaraya, HM Riban Satia

Riban Pilih Selesaikan Tugas Sebagai Wali Kota Palangkaraya Palangkaraya, SMN - Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah HM Riban Satia, terkesan masih malu-malu saat ditanya tentang pencalonan dirinya sebagai Gubernur Kalteng mendatang.

Meskipun, sejumlah pengurus parpol tegas menyebutkan, Riban sudah mendaftar di beberapa partai politik terutama di PKB dan Partai Demokrat Kalteng. Saat ditanya tentang pencalonannya tersebut, dia

malah menyatakan hanya melakukan komunikasi politik dengan pengurus parpol.

“Belum, saya belum bisa mengatakan mendaftar, meskipun saya juga tidak menyalahkan, jika pengurus parpol mengatakan saya mendaftarkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalteng mendatang,” ujar Riban, Jumat (30/1/2015).

Menurut Riban, dia masih harus menyelesaikan tugasnya dulu sebagai Wali Kota Palang-

karaya hingga 2018 mendatang.

“Karena itu adalah amanah dari masyarakat Palangkaraya yang harus di jalankannya,” katanya.

Apalagi sebut Riban, pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalteng tersebut, masih belum jelas waktunya karena saat ini perpunya masih di bahas di tingkat pusat. “Ada kemungkinan malah Pilgub Kalteng ini bisa mundur hingga tahun 2016 mendatang,” katanya. (mandau)

Kepala Satpol PP Palangkaraya Ngamuk Saat Ditetapkan Tersangka

Polisi Buru Perampok Warga Musirawas Musirawas, SMN - Anggota Polres Musirawas, Sumatera Selatan, memburu perampok salah seorang warga Kelurahan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas yang saat ini mengalami kerugian sekitar Rp150 juta.

Korban Rama Kuhendra (60) yang rumahnya dibobol sekitar dua orang perampok pada Senin (26/1) dinihari mengakibatkan seluruh perhiasan emas dan uang tunai disimpan dimeja tokonya habis dikuras, kata Kapolres Musirawas AKBP Nurhadi Handayani melalui Kasat Reskrim AKP Teddy Ardian, Kamis.

“Kami sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan minta keterangan dari korban serta berbagai saksi terkait perampokan tersebut,” ujarnya.

Namun mobil milik korban yang dilaporkan sempat dilarikan penjahat telah ditemukan petugas kepolisian dan pelakunya masih dalam pengejaran, ujarnya.

Berdasarkan keterangan korban, lanjut dia, kawanan perampok itu dipekirakan lebih dari dua orang, mereka masuk lewat atap ruko, lalu menyekap dan membekuk mulut korban, istri dan dua anaknya.

Setelah itu, kawanan pelaku berhasil menguras harta benda korban berupa uang Rp100 juta, emas 150 gram, sembilan unit

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Palangkaraya, Suel,

Ilustras Rampok

handphone (HP) dan dua unit kamera digital.

Saat itu pelaku sempat membawa kabur satu unit Mobil Toyota Yaris nomor polisi BG 1975 HI milik korban, namun ditengah perjalanan mobil tersebut diduga kahabisan bahan bakar ditinggalkan di Kelurahan Siring Agung, Kota Lubuklinggau.

Dalam aksinya penjahat itu sempat melakukan kekerasan terhadap korban, hingga mengalami luka sayat dibagian dada serta dagu.

Selain itu memukul anak korban paling tua karena saat akan disekap berusaha melakukan perlawanan, namun komplotan penjahat itu lebih banyak sehingga korban tak berdaya, ujarnya.

Salah seorang tetangga korban Ical (30) mengatakan saat kejadian, di rumah korban tidak ada tandatanda mencurigakan karena tidak ada teriakan. Ia sempat melihat mobil korban melaju kencang dari rumah korban sekitar pukul 01.30 WIB menuju Kota Lubuklinggau.

“Saya kira mobil itu dipakai oleh anaknya, namun merasa curiga karena kendaraan itu dipacu dengan kecepatan tinggi dan langsung ke rumah korban,” ujarnya.

Namun setelah sampai di rumah korban belum terlihat ada kejadian karena pagar rumahnya terlalu tinggi, sekitar pukul 04.00 WIB terlihat banyak warga datang ke rumah korban membantu keluarga dalam keadaan disekap serta mulutnya terbalut lakban, tuturnya. (abu/ant)

Palangkaraya, SMN - Suel didampingi sang istri dan beberapa anak buahnya berteriak saat ditangkap penyidik dari Polda Kalimantan Tengah. Padahal sebelum ditangkap, Suel yang merupakan Kepala Satpol PP Kota Palangkaraya itu baru saja melapor ke penyidik.

Beberapa anak buahnya yang berupaya melindungi Suel juga gagal sehingga Suel langsung digiring ke ruang pemeriksaan.

Saat digiring, Suel menyatakan dirinya tidak bersalah setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sebesar Rp 600 juta dalam pengadaan seragam Linmas pada pemilihan Walikota Palangkaraya tahun 2013. Saat itu Suel menjabat Kepala Kesbanglinmas Kota Palangkaraya, Kali-

mantan Tengah.

Kepala Satpol PP itu ditangkap paksa karena mangkir setelah 3 kali pemanggilan, namun Ia membantah menolak pemanggilan alasan Suel tidak mau datang karena kasusnya sudah selesai.

Khawatir Suel akan dibawa kembali oleh anak buahnya, Markas Polda Palangkaraya pun dijaga puluhan polisi.

Penangkapan Suel Tidak Etis Penangkapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Palangkaraya, Suel, oleh Tipikor Polda Kalteng secara mendadak usai melapor ke Bid Propam Polda Kalteng, Rabu (28/1/2015), DIkritik dari Ketua Komisi C DPRD Palangkaraya, H Rusliansyah.

Ketua DPD Partai Golongan Karya Palangkaraya ini, menyatakan miris melihat drama penangkapan Suel yang menggunakan seragam Kasatpol PP bahkan usai melaporkan penyidik Tipikor Polda Kalteng ke Bid Propam, setelah dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan 1.100 unit seragam linmas saat Pilwalkot Palangkaraya tahun 2013.

“Saya melihat penangkapan mendadak seperti itu sangat tidak etis. Dia datang baik-baik kok ke Polda untuk melaporkan soal penetapan tersangka tersebut, kenapa malah ditangkap. Apalagi saat itu dia memakai seragam Kasatpol PP lagi. Saya menyayangkan tindakan semacam itu kepada pejabat daerah,” timpal H Rusliansyah, Jumat (30/1). (mandau)

Pemkot Kaji Penerapan Gas Bumi untuk Mobil Dinas Tangerang, SMN - Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu dari 3 (tiga) kota yang menjadi pilot project pengembangan infrastruktur gas bumi dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Hal ini seiring dengan diresmikannya instalasi gas di Rumah Susun (Rusun) Manis Jaya.

“Bogor dan Tangerang menjadi wilayah sasaran,” Ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dalam acara Peresmian Proyek-proyek Infrastruktur Gas Bumi di Stasiun Gas Panaran, Batam, (30/01).

Dalam acara tersebut selain instalasi gas di Rusun Manis Jaya, Menteri ESDM juga meresmikan

intalasi gas di Batam dan Bogor.

Rusun Manis Jaya yang terletak di Jalan Bahari Kelurahan Manis Jaya, Jatiuwung menjadi titik awal pemasangan instalasi gas di Kota Tangerang. Rusun Manis Jaya yang terdiri dari 7 tower dan 350 kamar, dimana 336 kamar sudah terpasang instalasi pipa gas.

Sementara itu, Walikota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah yang ikut menghadiri acara tersebut mengharapkan agar instalasi pipa gas tersebut nantinya bisa juga menyasar daerah permukiman lain di Kota Tangerang. Mengingat harganya yang sangat terjangkau oleh masyarakat, bila dibandingkan

dengan konvensional gas lain semacam LPG. “Bisa saja nanti pengembang diwajibkan untuk melengkapi perumahannya dengan jaringan pipa gas,” Paparnya.

“Penggunaan gas bumi juga sangat ramah lingkungan,” imbuhnya.

Walikota juga menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang mengkaji untuk menggunakan bahan bakar gas pada mobil dinas pemerintah Kota Tangerang. “Untuk percobaan bisa mobil dinas saya nanti,” ujarnya.

“Nanti untuk pengisiannya bisa pakai truk kontainer yang berfungsi

sebagai Mobile Refueilling Unit,” sambungnya.

Diinformasikan gas bumi merupakan salah satu bahan mineral yang banyak dihasilkan oleh negara kita. Selama ini gas bumi masih terbatas digunakan di kalangan dunia industri. Sehingga dengan makin terbatasnya pasokan energi baik itu energi listrik maupun bbm maka diharapkan masyarakat bisa beralih ke energi gas bumi. “Karena selain lebih murah, dan ramah lingkungan, gas bumi juga tidak berbahaya,” Jelas Manajer PGN Area Tangerang, Lebinner Sinaga.

“Untuk harga Rp 3100 perliter,” Imbuhnya. (Irfan, Neneng)

Walikota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah melihat pilot project pengembangan infrastruktur gas bumi dari Perusahaan Gas Negara (PGN)

10

Rona-rona

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Bupati Rendra Terima Audiensi Mahasiswa STIK

Bupati Malang H. Rendra Kresna saat menerima kedatangan rombongan 10 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK-PTIK angkatan ke-64 di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang

Malang, SMN - Menciptakan suasana kondusif suatu wilayah bukan saja merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, tetapi juga merupakan tugas bersama antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, serta semua elemen masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan suasana aman, tentram dan damai. Hal tersebut disampaikan Bupati Malang H. Rendra Kresna saat menerima kedatangan rombongan 10 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK-PTIK

angkatan ke-64 di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, hari ini (27/1).

Rombongan mahasiswa STIK tersebut berasal dari perwakilan Polisi Daerah (Polda) yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menyampaikan pengabdian kepada masyarakat mereka juga ingin mengetahui sejauh mana lingkungan di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam audiensi tersebut Bupati Malang yang didampingi sejumlah kepala SKPD pemerintah Kabupa-

ten Malang menjelaskan bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang ada dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, memiliki letak yang sangat strategis dengan penduduknya yang sebagian besar bermatapencaharian tetap sebagai petani.

“APBD kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 3,2 triliun dan di tahun 2015 masih mengacu pada tahun 2014 sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditahun 2014 mencapai target 52 triliun dan diharapkan pada tahun 2015 bisa mencapai 55 triliun yang sebagian besar disumbang dalam bidang pertanian,” jelas bupati.

Bupati juga menjelaskan tingkat kriminalitas di kabupaten Malang setiap tahun menurun. Hanya di tahun 2014 sempat menjadi isu nasional karena ada pendirian ISIS “Akan tetapi pemerintah daerah, TNI/ Polri juga kyai ulama semua menentang keberadaan ISIS di Kabupaten Malang, selain itu secara keseluruhan Pemkab Malang keadaannya sangat aman, nyaman dan tenteram,”.

Rombongan mahasiswa tersebut juga menanyakan kepada bupati tentang gerakan Indonesia bersatu untuk menyelamatkan pengguna jalan atau bagi keselamatan, “Apakah ada action khusus dari

Kabupaten Malang meminimalisir kecelakaan lalu lintas atau hal-hal yang dikhususkan dalam gerakab keselamatn ini?” tanya salah satu mahasiswa STIK, Erika Putra.

Bupati Malang menjelaskan jika di Kabupaten Malang banyak hal yang telah dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, beberapa bentuk yang dilakukan adalah seperti memberikan sosialisasi sadar hukum bagi masyarakatmasyarakat di perdesaan, kemudian untuk pos-pos jaga yang ada di pinggir jalan, Pemkab Malang bersinergi dengan kepolisian seperti di jalibar terdapat pos jaga tapi tidak hanya polisi yang jaga melainkan juga ada dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. “Kami juga mengaktifkan kembali polisi-polisi sekolah atau Patroli Keamanan Sekolah (PKS),”. ”Selain itu jika ada kecelakaan lalin dan korbannya meninggal dunia, sebagian besar puskesmas masih kesulitan masalah ambulans yang kemudian akhirnya dengan terpaksa korban diangkut dengan mobil polisi bak terbuka, sehingga kami melakukan pengadaan ambulans khusus jenazah yang ditempatkan di PMI Kabupaten Malang di Pakisaji yang bisa digunakan oleh polisi jika sewaktu-waktu ada kecelakaan,” sambung bung Rendra. (jun)

Penerima Raskin di Kota Malang Terus Menurun Malang, SMN - Jumlah penerima beras miskin (raskin) di Kota Malang terus menurun setiap tahun.

Berdasarkan data PPLS, jumlah penerima raskin Kota Malang di tahun 2009 sebanyak 26.732 Kepala Keluarga (KK), kemudian di tahun 2012 turun menjadi 20.359 KK, dan di tahun 2015 jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin turun menjadi 16.990 KK. Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Sri Winarni mengatakan, penurunan pagu atau penerima raskin menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kota Malang semakin baik. “Jumlah orang miskinnya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang sangat signifikan,” ujar Sri Winarni, Selasa (27/1/2015).

Ia menjelaskan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, jumlah penerima raskin menurun sebanyak 9.742 KK. Apalagi Kota Malang

saat ini tercatat sebagai kota dengan prosentase kemiskinan terkecil nomor dua di Jawa Timur setelah Kota Batu, yakni sebesar 5,9 persen dari jumlah penduduk. “Bisa dikatakan angka kemiskinan di Kota Malang selama lima tahun terakhir menurun hingga 36,44 persen, hal itu terlihat dengan jumlah penerima raskin,” imbuhnya.

Sri Winarni menambahkan, pada program raskin, setiap KK akan menerima 15 kilogram beras dengan nilai tebus sebesar Rp 1.600 per kilogram, atau total uang yang harus dibayarkan sebesar Rp 24.000.

“Dalam distribusinya akan dilakukan pengawasan, karena jangan sampai ada pengurangan jumlah beras yang diterima oleh RTS maupun penambahan ongkos,” tandasnya.

Secara nasional Pagu raskin setiap tahun juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan

Ilustrasi

angka kemiskinan dari 15,42 persen pada tahun 2008 menjadi 11,66 persen pada September 2012. Berdasarkan data BPS, jumlah RTS Program Raskin 2015, yaitu 15.530.897 rumah tangga, meliputi sekitar

25persen penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional yang mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin. (jun/bj)

Penyerang Chelsea Loic Remy (ketiga dari kanan) melepaskan tembakan yang membuahkan gol ke gawang Manchester City, pada pertandingan Premier League, di Stamford Bridge, Sabtu (31/1/ 2015) lalu.

Chelsea Vs City

Berakhir Imbang London, SMN - Chelsea dan Manchester City, bermain imbang 1-1, pada pertandingan Premier League, di Stamford Bridge, London, Minggu (1/2/2015) pukul 00.30 WIB. Dengan hasil ini, Chelsea menguasai klasemen dengan nilai 53, sementara City ada di posisi kedua dengan nilai 48.

Chelsea unggul lebih dulu melalui Loic Remy pada menit ke-42. Dari jarak dekat, Remy menyontek dengan kaki kanan bola kiriman Eden Hazard ke tengah gawang Joe Hart.

Silva kemudian mengubah angka di papan skor menjadi 1-1. Gol berawal dari tembakan Sergio Aguero dari tengah kotak penalti. Silva yang berada di dekat gawang membelokkan bola tembakan Aguero ke sudut kiri bawah gawang dengan tendangan kaki kiri.

City yang lebih membutuhkan kemenangan, bermain agresif sejak menit awal. Dalam sepuluh menit pertama, mereka mampu membuat Chelsea tak bisa mengembangkan permainan dan menciptakan dua ancaman, melalui Jesus Navas dan Fernandinho. Sementara tembakan Navas kandas di tangan kiper Thibaut Courtois, tembakan Fernandinho meleset.

Chelsea berusaha bangkit. City sekuat tenaga berusaha merebut bola sesegera mungkin. Namun, mereka malah melakukan sejumlah pelanggaran yang menguntungkan Chelsea. Salah satunya adalah pelanggaran Fernando terhadao Oscar, yang membuat Chelsea mendapatkan tendangan bebas.

Dari tendangan bebas itu, Chelsea mendapatkan peluang dari John Terry. Memanfaatkan umpan Willian, Terry menyundul bola, yang sayangnya meleset ke sisi kanan gawang.

Pertandingan kemudian kembali berlangsung alot, dengan City yang mendominasi pertandingan.

Susah payah, City mendapatkan dua peluang dari Sergio Aguero pada menit ke-24 dan ke-30. Dua tembakan Aguero akurat, tetapi Courtois masih

bisa mengatasinya.

City kemudian dikejutkan gol Loic Remy, tetapi mereka bereaksi cepat. City mengalirkan dua serangan beruntun, yang salah satunya membuahkan gol dari Silva. Usaha lainnya adalah tembakanAguero yang meleset ke sisi kiri gawang.

Pertandingan tak banyak berubah di babak kedua. City tetap mendominasi dengan pergerakan dinamis dan umpan akurat. Chelsea mampu bertahan dengan baik, tetapi kesulitan keluar dari tekanan dan menciptakan peluang. Di sisi lain, City tidak kehilangan fokus. Serangan mereka tetap terkoordinasi dan tidak terburu-buru.

Melalui Fernandinho, City mendapatkan peluang pada menit ke-55 dan k-62. Usaha pertama Fernandinho kandas di tangan Courtois, sementara usaha keduanya meleset.

Setelahnya hingga peluit berbunyi panjang, tak ada peluang hingga James Milner melepaskan tembakan yang kurang terukur pada menit ke-88.

Sepanjang pertandingan, Chelsea melepaskan dua tembakan akurat dari tiga percobaan, dengan penguasaan bola 44 persen. Adapun City melepaskan lima tembakan titis dari sepuluh percobaan.

Chelsea: 13-Thibaut Courtois; 2-Branislav Ivanovic, 5-Kurt Zouma, 26-John Terry, 28-César Azpilicueta; 7-Ramires, 8-Oscar (36-Ruben Loftus-Cheek 90), 10-Eden Hazard, 21-Nemanja Matic, 22-Willian (11-Didier Drogba 80); 18-Loic Rémy (24-Gary Cahill 87). Pelatih: Jose Mourinho Manchester City: 1-Joe Hart; 3-Bacary Sagna, 4-Vincent Kompany, 22-Gaël Clichy, 26Martín Demichelis; 6-Fernando (18-Frank Lampard 77), 7-James Milner, 15-Jesús Navas, 21-David Silva (35-Stevan Jovetic 90), 25Fernandinho; 16-Sergio Agüero (10-Edin Dzeko 84). Pelatih: Manuel Pellegrini. Wasit: Mark Clattenburg. (yo/kmp)

Gol Pemain Keturunan Indonesia Bawa Australia Juara Piala Asia 2015

Gresik Dapat Jatah Tiga Pintu Perlintasan KA Gresik, SMN - Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berencana memasang tiga palang pintu kereta api di wilayah Duduk Sampeyan karena sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan warga meninggal dunia.

Kepala Dinas Perhubungan Gresik Andhy Hendro Wijaya di

Gresik, Kamis mengatakan rencana pemasangan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2015, sebab pengajuannya sudah dilakukan sejak tahun 2014.

“Memang tidak bisa langsung direalisasi saat itu juga, sebab harus melalui proses dan baru pertengahan tahun 2015 pengajuan itu bisa

dilaksanakan pemasangannya,” katanya.

Setidaknya, ada lima desa di Kecamatan Duduk Sampeyan yang sering bersinggungan dengan rel kereta, masing-masing adalah Desa Brak Sumari, Desa Setrohadi, Desa Tambakrejo, Desa Tumapel dan Desa Duduk Sampeyan.

CEK REL - Kadishub Andy Hendro Wijaya, Camat Duduksampeyan Harry Syawaluddin, dan Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono, mengecek lokasi bakal dibangunnya pintu perlintasan rel kereta api di Desa Setrohadi, Kamis (29/1/2015) siang.

Oleh karena itu, Andhy berharap pemasangan palang pintu dapat menekan warga yang menjadi korban kecelakaan kereta api di wilayah itu.

Sementara itu, sebelumnya sejumlah warga menuntut adanya pemasangan palang pintu kereta api karena banyaknya warga yang menjadi korban kecelakaan. “Dengan adanya rencana pemasangan palang pintu, kita harap tidak ada korban yang mati sia-sia lagi,” kata salah satu warga Desa Setrohadi, Kecamatan Duduk Sampeyan, Fahri.

Kepala Seksi Rel Bidang Perkeretaapian Dishub Jatim, Arjani mengatakan tahun 2015 pihaknya telah mengalokasikan lima proyek pemasangan palang pintu kereta api se Jawa Timur. Proses pemasangan, akan mulai dilaksanakan sekitar Juni hingga Juli 2015, karena pelaksanaan proyek pemerintah selalu dimulai pada bulan tersebut.

“Dari alokasi lima pengajuan pemasangan palang pintu, tiga di antaranya dipasang di wilayah Kecamatan Duduksampeyan Gresik, dan kita harap menekan angka kecelakaan di wilayah itu,” katanya. (syam/ant)

Pemain Australia, James Troisi, mencetak gol ke gawang Korea Selatan pada final Piala Asia 2015, Sabtu (31/1/2015) lalu.

Sydney, SMN - Tim Nasional Australia menang 2-1 atas Korea Selatan, pada laga final yang digelar di Stadion Australia, Sydney, Sabtu (31/1/2015). Australia harus bermain babak tambahan untuk meraih kemenangan ini setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 90 menit.

Socceroos mampu unggul terlebih dulu berkat gol Massimo Luongo pada menit ke-44. Pemain berusia 22 tahun tahun tersebut melepaskan tendangan keras dengan menggunakan kaki kanannya dari luar kotak penalti yang membuat bola tidak bisa diantisipasi kiper Korsel, Kim Jin Hyeon.

Sekadar catatan, Luongo memiliki darah Indonesia, dari ibunya yang berasal dari Sumba,

Nusa Tenggara Timur. Sementara ayahnya yang bernama Mario berasal dari Italia.

Namun, Australia lengah pada menit-menit akhir. Son Heung-Min berhasil secara mengejutkan mencetak gol pada menit ke-90+1.

Meski begitu, Australia mampu kembali unggul berkat torehan gol James Troisi pada menit ke-105.

Gol ini berkat kerja keras Tomi Joric yang mampu masuk ke dalam kotak penalti. Ia kemudian melepaskan umpan tetapi bola mampu ditepis kiper Korsel, Kim Jin Hyeon. Namun, bola malah jatuh ke kaki Troisi dan dia dengan tenang menyarangkan bola. Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Australia. (yok/mp)

Rona-rona

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

11

Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Sambungan dari hal. 1

Peluncuran gerakan toilet bersih diTaman Blambangan Banyuwangi, Jumat (30/1/2015) lalu

29 Desa di Banyuwangi Bebas dari BAB Sembarangan Banyuwangi, SMN - Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki 29 desa open defecation free (DFO) atau bebas dari buang air besar (BAB) sembarangan. Angka tersebut hanya 12 persen dari total 217 desa di Kabupaten Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr Widji Lestariono kepada Koran ini, Jumat (30/1/2015).

“Sebenarnya hampir 75 persen warga Banyuwangi sudah memiliki jamban, tetapi budaya buang air besar di jamban masih kurang. Desa yang sudah bebas dari buang air besar sembarangan di Banyuwangi hanya 29 desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa buang air

besar di sungai masih menjadi budaya dari sebagian masyarakat.

“Kita selalu memberikan informasi terkait penyakit yang ditimbulkan jika kita buang air besar di sungai.

Jika tidak memiliki jamban, maka mereka bisa membuat jamban untuk digunakan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi mengadakan festival gerakan toliet bersih yang diluncurkan di Taman Blambangan, Banyuwangi, Jumat.

Anas menambahkan, toilet selama ini kerap disepelekan.

“Kami ingin kita membangun dari halaman belakang, dari kebersihan toilet. Mungkin ini dianggap sepele, tetapi sesungguhnya sangat

urgen. Keberadaan toilet ikut merepresentasikan kepribadian masyarakat setempat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dengan adanya gerakan toilet bersih, masyarakat diharapkan beralih menggunakan jamban untuk buang air besar dan tidak lagi di sungai.

“Bisa dibayangkan sungai di atas digunakan untuk buang air besar, di bawah digunakan mandi, cuci pakaian, bahkan untuk mencuci kedelai,” ujarnya.

Untuk sosialisasi terkait gerakan tersebut, ia meminta bantuan dari tokoh agama untuk menyampaikan pesan dalam khotbah agama. “Kami sudah menghubungi tokoh agama dari MUI dan juga paroki agar khotbah kepada umat mengambil

tema tentang kebersihan dan pentingnya toilet bersih. Hal itu bisa dilakukan selama sebulan,” katanya.

Anas mengatakan, gerakan toilet bersih melibatkan partisipasi langsung dari semua warga. Sejauh mana masyarakat peduli pada kebersihan lingkungannya, terutama fasilitas toilet di rumah dan lingkungan sekitarnya.

Festival toilet bersih melibatkan pengelola tempat wisata, perhotelan, pondok pesantren, sekolah, tempat ibadah, kantor swasta, hingga instansi publik. Kegiatan ini berlangsung selama enam bulan ke depan dengan lomba kebersihan toilet.

“Untuk jurinya, kita rahasiakan,” ujarnya. (edy)

PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 1.115,08 per-liter. PBB-KB juga dinikmati oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota), disesuaikan dengan jumlah konsumsi BBM. Sejak itu tiada lagi BBM bersubsidi, kecuali solar untuk angkutan umum. Pemerintah bisa dinilai “semakin jujur” ketika menurunkan lagi harga premium oktan 88, menjadi seharga Rp 6.600,-. Selanjutnya pemerintah berjanji akan selalu jujur dalam penentuan harga BBM, sesuai harga ICP (Indonesia Cruide Price) di pasar global.

Tetapi kejujuran pemerintah tak mampu menurunkan harga barang dan jasa yang terlanjur naik. Lebih lagi, kenaikan harga BBM selalu membawa dampak multy-plier yang menyedihkan. Berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%.

Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,- akan menambah penduduk miskin baru

100 Hari Kinerja Sambungan dari hal. 1 Keenergian, nilai pemerintah bisa dicatat dengan akreditasi A. Cukup cemerlang. Hal itu disebabkan pemerintah berhasil “mengayun” harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Pada ujungnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima rekomendasi tim reformasi tata-kelola minyak dan gas. Selasa 18 November 2014, Presiden mengumumkan kenaikan harga premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000,-.

Premium naik 30,76 persen, sedangkan solar naik 36,36 persen.

Pemerintah dihujat, karena

menaikkan harga BBM bersubsidi pada waktu yang tidak tepat. Ketika rakyat di seluruh dunia merayakan harga minyak murah (turun), di Indonesia malah naik! Merespons hujatan, Presiden Jokowi memberi “kado” tahun 2015, berupa penurunan harga seluruh jenis BBM. Terutama premium yang dahulu disebut BBM bersubsidi, menjadi seharga Rp 7.600,-.

Positifnya, pemerintah secara elegan mengakui harga premium bukan lagi harga subsidi. Melainkan harga ke-ekonomi-an. Bahkan sudah termasuk berbagai pajak. Diantaranya

Ilustrasi

miliar untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap 10.000 penyalahguna narkotika.

“Anggaran kita sekarang Rp 41 miliar. Kalau target 10.000 maka ada kebutuhan tambahan sekitar Rp 127 miliar,” kata Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Pemerintah berencana merehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkotika dan program tersebut akan diluncurkan pada Sabtu (31/1/2015) di Mabes Polri. Kementerian Sosial

siap melakukan rehabilitasi sosial kepada 10.000 penyalahguna narkotika dari 100 ribu sesuai rencana nasional.

“Selama ini Kemensos bersama 105 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) siap merehabilitasi sosial 10.000 penyalahguna narkotika, sedangkan selebihnya di lembaga lain,” katanya.

Korban penyalahgunaan narkotika harus menjalankan rehabilitasi medis yang menjadi wilayah

Kementerian Kesehatan baru kemudian menjalankan rehabilitasi sosial oleh Kemensos.

Untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh pekerja sosial dan konselor adiksi.

Saat ini, Kemensos memiliki 113 konselor adiksi dan 117 pekerja sosial yang tersertifikasi, sementara untuk merehabilitasi 10.000 korban tersebut diperkirakan butuh 700an konselor adiksi. (kan/kmp)

Keberadaan Pers Abal-abal Sambungan dari hal. 1 bertajuk Penilaian Pers Yang Dianggap Kebablasan dan Keinginan Untuk Kembali Mengontrol Kebebasan Pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Dia mengatakan apabila pemberitaan yang kebablasan dilakukan oleh pers asli, maka sudah ada mekanisme pelaporan bagi pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut, yakni melalui Dewan Pers atau

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Tetapi apabila pemberitaan yang kebablasan dilakukan pers abal-abal, maka hal itu menurut Bagir Manan, bukan lagi merupakan wilayah Dewan Pers. “Kalau pemberitaan kebablasan dilakukan oleh pers abalabal, silakan dibawa ke ranah hukum,” jelas dia.

Dia mengatakan sejatinya sulit mengukur kebebasan pers seperti apa yang dapat dikategorikan

kebablasan. Namun Bagir menekankan bahwa pada dasarnya pekerjaan pers telah diatur dalam UndangUndang Pers.

Dia juga mengingatkan bahwa pers bukanlah suatu kelompok yang suci dari kesalahan, Termasuk apabila ada praktik-praktik pemerasan yang dilakukan oleh pers, hal itu dapat dilaporkan ke wilayah hukum. (kan/ant)

sebanyak 1,2 juta jiwa. Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa. Untuk itu pemerintah menerbitkan tiga kartu perlindungan sosial: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan Keluarga Sejahtera.

Sampai kini efektifitas ketiga kartu masih menjadi problem di berbagai daerah. Banyak yang tepat sasaran karena menggunakan data lama tanpa validasi. Banyak keluarga miskin tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat. Hal itu disebabkan pendataan keluarga miskin disusupi KKN (kolusi, kolusi dan nepotisme) “kecil-

kecilan” oleh pengurus kampung (tingkat RT, RW dan Kelurahan).

Namun, problem lebih besar selama 100 pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, adalah politik penegakan hukum. Bermula dari penunjukan (tunggal) calon Kapolri, yang ternyata ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tetapi Komisi III DPR-RI, serta paripurna parlemen menerima pencalonan. Silang kewenangan antara parlemen dengan KPK, menyebabkan Presiden menunda pelantikan calon Kapolri yang sudah disetujui parlemen.

Silang kewenangan berbuntut balas. Dua Wakil Ketua KPK harus berhadapan dengan Bareskrim Polri, karena dugaan tindak pidana sebelum menjabat sebagai komisioner.

Dalam hal ini Polri kalah citra, dan dituduh meng-kriminalisasi KPK. Di seluruh daerah Indonesia, rakyat bergerak melakukan aksi dukungan dengan jargon save-KPK! Silang kewenangan yang sudah sering terjadi. Namun sejatinya, Presiden bisa campur tangan. Bukan pada ranah pengadilan, tetapi proses penegakan hukum yang harus diluruskan. (faiz/brw)

Serahkan SK CPNS

CV. Maharani

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1 Timur Tahun 2014 merupakan jembatan penghubung Desa Wonosroyo dengan Desa Lombok Kulon Kec. Wonosari, saat ini ramai menjadi sorotan masyarakat sehingga beberapa pihak mensinyalir adanya penggelembungan anggaran (markup).

Bapak Dim selaku PPTK Pro-

yek Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo saat di temui di ruang kerjanya kepada SMN menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Rehap Jembatan Pelayan Bendung Dam Wonosroyo yang di laksanakan oleh CV. Maharani, pihak UPL Propensi bersama dengan Tim

Pengawas, menyimpulkan bahwa CV. Maharani telah melakukan koefisien dengan indek 0,015 menjadi 1,5 dalam pelaksanaannya, sehingga atas dasar koefisien tersebut maka pihak CV. Maharani mengembalikan dana sebesar Rp 164.250.

000 kepada pihak Tim Propensi, paparnya. (b2s)

Pustendik,” katanya.

Menurut dia, sekolah yang menyatakan siap untuk melaksanakan UN dengan CBT itu perlu memperhatikan empat hal: Pertama, kepala sekolah membuat pernyataan kesiapan mengikuti UN CBT. “Surat pernyataan itu diketahui kepala dinas pendidikan setempat dengan dilampiri spesifikasi teknik laboratorium komputer seperti yang diinginkan dari Pustendik,” katanya.

Kedua, memperhatikan perkembangan psikologi siswa yang akan melaksanakan ujian CBT. Ketiga, kepala sekolah bersama pengurus komite sekolah dan beberapa perwakilan murid yang akan mengikuti UN CBT membuat per-

nyataan sikap yang intinya menerima apapun hasil ujian tersebut walaupun nantinya tidak sebaik ujian dengan kertas.

Keempat, dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi dan validasi laboratorium komputer yang dimiliki sekolah dari tim bentukan Pustendik.

“Kemungkinan besar UN CBT untuk 198 sekolah dan UN PBT (paper base test) untuk sekolah lainnya akan dilakukan serentak. UN CBT dilakukan dalam tiga gelombang untuk satu mata pelajaran. Ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat yang dimiliki sekolah. Syaratnya, satu (komputer) banding tiga (siswa),” katanya. (syam/kmp)

UN Online Sambungan dari hal. 1

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar memimpin jalannya upacara penyerahan SK PNS

Usai mendapatkan SK tersebut, para PNS yang hampir seluruhnya guru diminta untuk segera menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai tempatnya masing-masing.

Selain itu, Walikota Kediri,Abdullah Abu Bakar juga berpesan agar setelah menjabat sebagai PNS, mereka diwajibkan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dilayani oleh masyarakat.

Kabag Humas Pemkot Kediri,

Jawadi mengatakan SK tersebut nantinya akan mulai berlaku sekitar bulan April 2015 mendatang. Mereka yang sudah berstatus PNS diminta untuk tetap meningkatkan kualitas kinerjanya demi kepentingan masyarakat. Sebagai seorang guru atau pendidik, tentu diharapkan agar, dengan status PNS tersebut meningkatkan kinerjanya dan untuk membangkitkan semangat para guru untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan.

Harapannya mereka langsung melaksanakan tugas di tempat masing-masing. Dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa Kota Kediri, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Kediri diketahui masih kekurangan jumlah guru berstatus PNS. Kekurangan tersebut diketahui lebih dari 100 orang. Oleh karenanya, setiap tahun, Disdik melalui Bidang Ketenagakerjaan selalu mengusulkan kepada Walikota untuk dapat membuka formasi

PNS untuk melengkapi kekurangan guru PNS yang ada saat ini.

Kekurangan tersebut didasarkan atas banyaknya jumlah guru PNS yang pension. Selain itu tujuan untuk mensejahterakan guru sebagai seorang pendidik merupakan tujuan utama dari dinas pendidikan agar seluruh guru yang ada di Kota Kediri memperoleh kesejahteraan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kualitas pendidikan. (hms/adv/kan)

Ke-198 sekolah itu terdiri atas 57 SMP (56 SMP negeri dan satu SMP swasta), 70 SMA (62 SMA negeri dan delapan SMA swasta), dan 71 SMK (42 SMK negeri dan 29 SMK swasta).

“Sekolah yang ditunjuk adalah sekolah bekas RSBI yang selama ini tidak asing dengan komputer, namun jangan salah, psikologi anak itu akan sangat menentukan. Mereka main komputer saat bukan ujian berbeda dengan saat ujian,” katanya.

Untuk sekolah di luar yang sudah ditunjuk, katanya, bisa mengikuti UN CBT dengan cara mengajukan diri ke Pustendik melalui Dindik setempat. “Lengkapi persyaratan dan nanti akan diverifikasi oleh

Bajing Loncat Sambungan dari hal. 1 biasanya langsung menghadang kendaraan barang yang melintas di jalan raya tersebut, lalu dimintai duit sebesar 600 ribu tapi dikasi 300 ribu,” imbuhnya.

Selain itu Sariyun juga menambahkan, bahwa penangkapan kedua pelaku ini setelah pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah

masyarakat yang telah menjadi korban kedua bajing loncat ini.

Sehingga dari adanya laporan itu, petugas kemudian melakukan penyamaran dan berpura-pura menjadi sopir mobil box.

“Saat kami lakukan penangkapan keduanya langsung tak berkutik.

Dan dari tangan tersangka kami

berhasil menyita uang hasil pemerasan Rp. 300 ribu, serta 1 Unit sepeda motor Yanaha Vixion warna putih Nopol N- 5617-VV milik pelaku,” terangnya.

Kini kedua tersangka sudah ditahan di Mapolres Pasuruan dan dijerat pasal 368 KUHP, tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (bad/bj)

CMYK

12

Advertorial

Edisi 171 / VII / 2 - 8 Februari 2015

Tarif Dasar Angkutan Umum di Jatim Turun Sebesar 5,02% Surabaya, SMN - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo atau yang lekat disapa Pakde Karwo menjelaskan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas pada sektor transportasi, yaitu penuruan tarif dasar angkutan umum di Jatim sebesar 5,02%.

“Penurunan tarif dasar angkutan dasar angkutan itu telah sesuai dengan Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2014 tentang tarif dasar, tarif jarak batas atas dan bawah angkutan penumpang AKDP Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Jatim. Aturan itu menjadi acuan bagi pengusaha dalam menentukan tarif yang dibebankan pada masyarakat,” tuturnya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jatim di Hotel Mercure, Surabaya, Rabu (28/01).

Pakde Karwo memberikan sambutan pada acara Musda VII Organda Jawa Timur di Hotel Mercure Surabaya

Menurutnya, penentuan tarif dasar angkutan umum seharusnya juga mempertimbangkan ongkos operasional. Ini penting karena ongkos operasional mencakup pembe-

lian spare part, service kendaraan, penggantian oli dan lainnya. Pembelian spare part sampai saat ini masih banyak yang impor dan harganya pun ditentukan oleh nilai

kurs dolar.

“Secara teori manajemen bisnis plan harus dibuat dengan mempertimbangkan berbagai ongkos, termasuk harga BBM. Karenanya kebijakan naik turun harga BBM harus disikapi secara bijak oleh semua kalangan baik pengusaha dan pemerintah,” terangnya.

Transportasi lanjutnya merupakan urat nadi perekonomian, terutama angkutan darat. Sebagian besar distribusi barang adalah melalui angkutan jalan, Sesuai data tahun 2014 terdapat 6,1 juta kendaraan yang tercatat di Jembatan Timbang di Jatim. Namun dari jumlah itu tercatat sebanyak 40,96% yang melanggar aturan batas muatan, diantaranya terdapat 7,06% (177 ribu kendaraan) yang melanggar ketentuan batas muatan diatas 25%.

“Pelanggaran kelebihan muatan tersebut tentu meningkatkan resiko keselamatan perjalanan. Oleh karena itu,saya memerintahkan mulai 29 Januari 2015 seluruh kendaraan yang melanggar batas kelebihan muatan diatas 25% ditilang dan dilarang melanjutkan perjalanan atau dikembalikan ke daerah asal,” tegasnya.

Upaya Jatim dalam meningkatkan kelancaran distribusi dan logistik barang meliputi pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara. Pada transportasi darat, direncanakan pembangunan jalan arteri primer menjadi 4 lajur terutama dalam radius 100 Km dari Kota Surabaya. Upaya tersebut adalah salah satu cara untuk menangani kondisi rata-rata V/C rasio yang telah mendekati 1.

“Jika kita tidak segera memper-

baiki infrastruktur maka ketika jalanjalan desa mengalami kerusakan, secara otomatis ongkos angkut akan naik. Dampaknya harga barang di petani menjadi rendah dan harga di konsumen tinggi. Bantuan yang diberikan Pemprov adalah di bidang infrastruktur khususnya untuk kelancaran transportasi dan pajak,” katanya.

Ditambahkan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Barrier Non Tarif (BNT) juga harus diterapkan dalam pengelolaan angkutan darat. Dicontohkan tidak boleh ada persaingan harga angkutan antar daerah, batasan yang diterapkan bisa berupa supir yang masuk Jatim harus bisa bahasa lokal. “Bisnis angkutan umum ke depan akan terus menjanjikan walaupun memasuki MEA 2015, karena angkutan daratlah yang bisa

membantu penumpang hingga tempat tujuan,” pungkasnya.

Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Organda Sari Lorena Surbakti menyampaikan, naik turunnya harga BBM para pengusaha angkutan umum cukup kebingungan, karena keinginan konsumen ketika harga BBM turun ongkos angkut langsung diturunkan. Selain itu, persaingan antar moda angkutan antara sepeda motor, kereta api, bis dan angkutan umum juga menjadi masalah.

“Dengan diberikannya bantuan untuk penumpang kereta api (KA) sebenarnya cukup memukul usaha angkutan umum seperti bis dan lainnya. Karena penumpang bus dan angkot adalah kalangan menengah ke bawah dan harusnya juga mendapat subsidi dari pemerintah,” harapnya. (syam)

Delapan Kades Hasil Pilkades Serentak Telah Dilantik Bupati Jombang Nyono Suharli

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko melantik Suwito hadi sebagai Kades Madio-puro Kecamatan Sumobito di Pendopo kecamatan Sumobito pada Rabu (28/1/15)

Jombang, SMN - Akhirnya usai sudah pelantikan dan pengambilan sumpah kepala Desa (Kades) terpilih dari agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 8 Desa di 4 Kecamatan yang dilaksa-

nakan pada pada tanggal 17 Desember 2014 yang lalu.

Terakhir Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko melantik Suwito hadi sebagai Kades Madiopuro Kecamatan Sumobito di

Pendopo kecamatan Sumobito pada Rabu (28/1/15). Setelah melantik Kades, dilanjutkan dengan pelantikan ketua TP PKK Desa. Selaku istri Kades maka Ny.Suprapti Suwito Hadi dilantik sebagai Ketua TP PKK

Desa Madiopuro oleh Ketua TPP PKK Kabupaten Jombang Hj. Tjaturina Yuliastuti Wihandoko.

Dihadapan Wakil Bupati, Sekda, Jajaran Forpimda, Pimpinan DPRD Jombang, Pejabat lingkup Pemkab Jombang serta para keluarga dan pendukung kades yang juga hadir saat pelantikan, Bupati Nyono Suharli merasa bersyukur karena mulai tahap pemilihan sampai pelan-tikan semuanya berjalan aman, tertib dan lancar.

“Terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah membantu kelancaran pilkades sehingga berjalan dengan aman dan lancar,” ungkapnya.

Kepada Kades yang lama, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang Saya menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya dalam memajukan desanya,”ungkap Bupati Nyono Suharli.

Bupati Nyono Suharli juga berharap agar kades yang telah dilantik ini untuk segera bekerja , karena tugas ke depan semakin berat. “Setelah dilantik jangan seperti pepatah manuk glatik cucuke biru bar dilan-

tik terus turu, tapi manuk glatik cucuk’e abang bar dilantik harus berjuang untuk rakyat,”ujar Bupati Nyono Suharli Wihandoko ketika memberikan semangat kepada seluruh kades yang telah dilantik.

Sebelumnya H.Agus Basori dilantik sebagai Kades Wangkal

Kepuh dan Agus Sutikno sebagai Kades Sukoiber kecamatan Gudo yang dilantik tanggal 14 januari 2014, dilanjutkan kamis, Kemudian Choiri Kades Nrimbi Kecamatan Bareng pada tanggal (19/1/215), Selasa (20/1/15) Bambang Sutikno dilantik sebagai Kepala Desa Seketi

dan Imam Baihaqi sebagai Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno, dan (22/1/15) Eko Ariyanto dilantik sebagai Kepala Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang dan Ny.Sudarwati sebagai Kepala Desa Marmoyo Kecamatan kabuh. (met/humas/adv)

Ny.Suprapti Suwito Hadi dilantik sebagai Ketua TP PKK Desa Madiopuro oleh Ketua TPP PKK Kabupaten Jombang Hj. Tjaturina Yuliastuti Wihandoko

Bupati Ponorogo Letakkan Batu Pertama Pembangunan Irigasi di Pomahan Pulung

Bupati Ponorogo H.Amin saat meletakkan batu pertama Ponorogo, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terus melakukan upaya pemantapan pelaksanaan program pertanian, termasuk

perbaikan serta peningkatan fungsi jari-ngan irigasi. Upaya ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan ketaha-nan pangan nasional yang

dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten kota di Indonesia, dalam rangka pencapaian program swasembada padi, jagung dan kedelai pada tahun 2015.

Pencanangan gerakan perbaikan irigasi, mendukung swasembada pangan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan/ perbaikan jaringan irigasi oleh Bupati Po-norogo yang dilaksanakan di Desa Pomahan,Kecamatan Pulung, kabupaten Ponorogo. Gerakan ini merupakan kerjasama dan sinergi dengan TNI AD untuk mengawal pelaksanaan program di lapangan.

Dalam tugasnya, pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian, memberikan bimtek kepada Babinsa yang mempunyai tugas sebagai motivator untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga masyarakat dapat

menggarap lahan pertanian yang ada sesuai dengan teknik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam acara ini dihadiri oleh Bupati Ponorogo, Kepala Dinas Pertanian, PLT Dandim Beserta Anggotanya, Camat Pulung, Kepala Desa, dan warga Pomahan.

Acara tersebut berlansung sejak kamis hingga Senin, 26 Januari 2015 ini di Desa Pomahan Kecamatan Pulung.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Harmanto mengatakan, bahwa dirinya sangat berharap kemandirian, guna menopang pembangunan pertanian. ”Melalui pengelolaan irigasi yang baik, diharapkan mampu menciptakan petani pemakai air yang kuat dan mandiri, sekaligus menjadi penopang pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dalam rangka pencapaian program

swasembada pangan di Ponorogo tahun 2015,” Kata.Kepala Dinas Pertanian Ir. H. Harmanto MM. Sementara itu masih ditempat yang sama, Bupati Ponorogo H. Amin SH menambahkan, Dengan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, pemerintah berkeyakinan bahwa, predikat lumbung beras akan terus disandang sebagai salah satu daerah penghasil jagung, padi dan kedelai sehingga 2015 berhasil canangkan swasembada pangan. “Dengan dibangunnya irigasi sebanyak 90 titik ini pasti ponorogo bisa mensukseskan program pemerintah swasembada pangan” pungkas Amin.

Sementara Kepala Desa Pomahan Haryono mengaku sangat senang Desanya mendapatkan Program Irigasi serta menambah bekal pengolahan bercocok tanam. “Adanya program ini

Ir. H. Harmanto MM saat memberikan sambutan disambut dengan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, serta ikut pelatihan bagaimana mengolah lahan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, sihingga nanti selesainya pelatihan serta pembangunan irigasi diharapkan petani khuususunya Desa

Madrid Taklukkan Sociedad 4-1 Tanpa Ronaldo Madrid, SMN - Real Madrid meraih kemenangan 4-1 atas Real Sociedad, pada pertandingan Primera Division, di Santiago Bernabeu, Minggu (31/1/2015). Ini adalah laga pertama Madrid sejak Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi larangan tampil dalam dua pertandingan, karena menendang bek Cordoba, Edibar, pada pertandingan Primera Division, 24 Januari 2015.

Madrid sempat tertinggal akibat gol Aritz Elustondo pada menit pertama.

Berawal dari situasi tendangan sudut, Elustondo menaklukkan Iker Casillas dengan sundulan dari tengah kotak penalti, memanfaatkan umpan Ruben Pardo.

Madrid menyamakan kedudukan melalui James Rodriguez pada kesempatan pertama melancarkan serangan, pada menit ketiga. Rodriguez juga mencetak gol dengan sundulan dari tengah kotak penalti, memanfaatkan umpan silang Marcelo.

Pada menit ke-37, Sergio Ramos membawa Madrid unggul. Dengan tendangan kaki kanan dari jarak dekat, Ramos membobol gawang tim tamu memanfaatkan tembakan Karim Benzema yang diantisipasi kiper Gerónimo Rulli.

Benzema akhirnya masuk daftar pencetak gol pada menit ke-52. Dari tengah kotak penalti, ia menembakkan

Penyerang Real Madrid Karim Benzema (tengah) merayakan bersama rekanrekannya keberhasilan mencetak satu (dari dua) gol ke gawang Real Sociedad, pada laga Primera Division La Liga, di Santiago Bernabeu, Sabtu (31/1/2015). Los Blancos memenangi laga itu dengan skor 4-1.

bola kiriman Gareth Bale ke sudut kiri bawah gawang Sociedad, dengan tendangan kaki kiri.

Benzema kembali masuk daftar pencetak gol pada menit ke-76. Kali ini, ia menundukkan Rulli dengan tendangan kaki kanan dari sudut sempit di sektor kanan pertahanan lawan, memanfaatkan umpan Isco.

Sepanjang pertandingan, Real Madrid melepaskan 12 tembakan akurat dari 22 usaha, dengan penguasaan bola 65 persen. Adapun Sociedad melepaskan dua tembakan titis dari empat percobaan.

Dengan kemenangan itu, Madrid menguasai klasemen dengan nilai 51 dari 20 pertandingan, atau unggul empat

Pomahan mendapatkan hasil pertanian yang berpotensi tinggi dan bukan suatu mimpi melainkan semua dapat diwujudkan melalui teknik pengolahan lahan yang tepat dan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada”, harap Haryono. (Wied/hms/adv)

angka dari pesaing terdekat, Barcelona.

Adapun Sociedad tertahan di peringkat ke-11 dengan nilai 22.

Real Madrid: 1-Iker Casillas; 2Raphael Varane, 4-Sergio Ramos, 12Marcelo, 15-Daniel Carvajal; 8-Toni Kroos (6-Sami Khedira 81), 10-James Rodríguez (20-Jese 74), 23-Isco, 24Asier Illarramendi; 9-Karim Benzema (14-Javier Hernández 81), 11-Gareth Bale. Pelatih: Carlo Ancelotti Real Sociedad: 1-Gerónimo Rulli; 3Mikel Gonzalez, 6-Inigo Martínez, 19-Yuri Berchiche, 34-Aritz Elustondo (5-Markel Bergara 63); 4-Gorka Urkola, 8-Esteban Granero, 10-Xabi Prieto, 14-Rubén Pardo, 16-Sergio Canales (24-Alberto de la Bella 45); 11-Carlos Vela (9-Imanol Agirretxe 17). Pelatih: David Moyes. Wasit:Alvarez Izquierdo. (yok/kmp)