Suara Media Nasional #221 by Suara Media Nasional

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

@smedianasional

Edisi 221 Tahun VIII / 25 - 31 Januari 2016

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Pernyataan Jokowi Soal Pencatutan Nama adalah “Warning” Terbuka

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Bagir Manan: Kebebasan Pers untuk Kepentingan Publik

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.

Yogyakarta, SMN - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menilai pers Indonesia terbuai untuk mengikuti situasi yang berkembang di masyarakat. Padahal mestinya pers bisa memainkan peran yang berbeda untuk mengubah Bersambung di halaman 11

Jakarta, SMN - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui akun Twitter @jokowi merupakan peringatan agar tidak ada pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadi. Menurut Pramono, peringatan ini bersifat umum. “Yang jelas, Presiden beri warning secara terbuka supaya hal itu tak dilakukan siapa pun,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis

(22/1/2016). Ia menuturkan, Jokowi menuliskan pernyataan itu dalam perjalanan menuju lokasi peletakan batu pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Pram, Jokowi ingin membuat tradisi baru mengenai pemerintahan bersih dan terbuka tanpa ada pihak yang mencatut nama Presiden di luar ketentuannya. Pram tidak menjawab ketika ditanya wartawan tentang adanya kasus dugaan Bersambung di halaman 11

Pakde Karwo Siap Tampung dan Carikan Solusi Bagi Mantan Anggota GAFATAR Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan Rp. 500 ribu per kepala keluarga (KK).

di pasar tradisional tetapi harus bisa menerapkan pola

Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo siap menampung dan mencarikan solusi bagi mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) asal Jatim agar dapat kembali ke daerah asal dan diterima oleh lingkungan dan keluarga masing-masing. “Pemprov bersama Polri dan TNI akan carikan jalan agar anda bisa kembali menjali kehidupan normal ketika pulang ke daerah asal masing-masing, tentu normal menurut lingkungan, bukan menurut pendapat individu, karena kita hidup bermasyarakat, dan anda adalah masyarakat Jatim. Sudah kewajiban kami

Bersambung di halaman 11

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (tengah) ketika meresmikan renovasi pasar Prajurit Kulon.

Wali Kota Mojokerto Resmikan Pasar Tradisional Kota Mojokerto, SMN - Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberikan

motivasi kepada pedagang tradisonal Kec Prajurit Kulon. Meski mereka berniaga

Pakde Karwo menyapa ratusan pengungsi ex GAFATAR yang baru tiba di Asrama Transito Disnakertransduk Jawa Timur

PJ Bupati Ngawi Evaluasi Pelaksanaan Peresmian Kantor Badan Lingkungan APBD Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 Hidup Kabupaten Jombang Ngawi, SMN - Pj Bupati Ngawi Sudjono melakukan evaluasi secara mendalam dan detail terhadap Pelaksanaan APBD Triwulan 4 Tahun Anggaran 2015, di Ruang Bhina Bakti Praja Setda Ngawi, Selasa, 19 Januari 2016. Evaluasi ini dilakukan secara rutin sebagai salah satu bentuk dan treatmen agar pelaksanaan APBD TA 2015 tepat sasaran, tepat waktu dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Hadir dalam evaluasi ini Sekretaris Daerah Bersambung di halaman 11

PJ Bupati Ngawi saat memberikan sambutan

Bupati Nyono Suharli potong pita tanda diresmikannya Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Musker dan Pembentukan GOW Periode 2016-2020

Proyek Gorong-gorong Jembatan di Blawirejo Kedongpring Sugio Lamongan

Proyek Jembatan di Blawirejo Kedongpring Sugio Lamongan Diduga Asal-asalan Lamongan, SMN - Proyek Gorong-gorong Jembatan di Blawirejo Kedongpring Sugio Lamongan diindikasi ada aroma penyelewengan dan banyak kejanggalan terkait Bersambung di halaman 11

Ikhfina Mustofa Kamal Pasa selaku Ketua GOW Kabupaten Mojokerto memberikan sambutan

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Mojokerto, SMN - GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kabupaten Mojokerto menggelar Musker (Musyawarah Kerja) dengan mengusung tema “GOW Meningkatkan Peran Aktif Organisasi Wanita dalam Pembangunan), sekaligus pemilihan ketua baru GOW periode 2016-2020 yang dihelat di Amsterdam room, Chit-Chat Cafe and Lounge, Rabu (20/1) pagi. Ikhfina Mustofa Kamal Pasa selaku Ketua GOW Kabupaten Mojokerto melalui sambutan pembukaannya, Bersambung di halaman 11

Jombang, SMN - “Kantor Baru, Kinerja Harus Meningkat” hal itu disampaikan Bupati Nyono Suharli saat meresmikan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kamis (21/1), di Jl KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurutnya, SKPD ini bagian penting dalam mendukung program Pemkab Jombang. Sebab, BLH menjadi tolak ukur keberhasilan Pemkab Jombang dalam menjaga lingkungan yang sehat. “Dari beberapa penghargaan Adiwiyata yang diraih KabuBersambung di halaman 11

Pj Walikota Blitar Resmikan Gedung Baru Inspektorat

Suprijanto,Pj Walikota Blitar saat menggunting rangkaian melati,tanda diresmikannya gedung Inspektorat yang baru.

Blitar, SMN - Secara resmi gedung Inspektorat yang baru di Jalan Imam Bonjol No 7 Kota Blitar diresmikan oleh PJ Walikota Blitar, Selasa (19/01). Ditandai dengan pengguntingan rangkaian melati, disaksikan oleh pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Plt Sekretaris daerah Kota Blitar, anggota DPRD beserta pimpinan SKPD di lingkup Pemkot Blitar. Dra. Rusmiatun Inspektur Daerah Kota Blitar pada Selasa (19/01), dikonfirmasi Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

Ragam

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Pj Bupati Trenggalek Canangkan Penanaman Sejuta Pohon

Dr. H. Jarianto, M.Si Pj. Bupati Trenggalek menyerahkan bibit pohon kepada Drs. H. Agung Wiyoto, M.MPd Kepala MTsN Kampak Trenggalek

Trenggalek, SMN - Gerakan penanaman pohon dalam rangka peringatan hari Lingkungan Hidup

serta kepedulian terhadap lingkungan. Rabu, 13 Januari 2016 bertempat di MTsN Kampak Kecamatan

Kampak, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dispertahudbun Trenggalek mencanangkan penanaman sejuta pohon. Pencanangan tersebut dihadiri oleh Dr. H. Jarianto, M.Si Pj. Bupati Trenggalek Kepala SKPD Terkait, Unsur Muspika Kampak, Kepala SD/ MI, SMP/MTs se Kecamatan Kampak serta Para Tokoh Masyarakat. Kegiatan Pencanangan Penanaman Sejuta Pohon ini yang juga sebagai program Kecil Menanam Besar Memanen (KMBM) tersebut ditandai dengan penyerahan bibit pohon dari Pj. Bupati Trenggalek kepada Kepala MTsN Kampak Trenggalek Drs. H. Agung Wiyoto, M.MPd yang dilanjutkan

dengan penanaman oleh Pj. Bupati Trenggalek dan beberapa Kepala SKPD yang hadir dalam acara ini. Pada kesempatan ini, Drs. H. Agung Wiyoto, M.MPd Kepala MTsN Kampak Trenggalek dalam laporannya menyampaikan bahwa upaya untuk menanamkan kepedulian para siswa terhadap lingkungan ini, baik untuk lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Di sekolah sendiri, saat ini MTsN Kampak sedang dalam persiapan menuju penilaian Adiwiyata (Sekolah yang peduli lingkungan sehat, bersih dan indah) Tingkat provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelaksanaan Pencanangan Penanaman Sejuta Pohon

ini sebagian telah tertanam di dua lokasi yakni, di Bukit Banyon Desa Widoro serta di Bukit Jaas Hutan Kota beberapa hari yang lalu. “Bulan Februari nanti kami akan maju penilaian Madrasah Adiwiyata tingkat provinsi, mohon dukungan semoga bisa terpilih serta kami meminta bimbingan untuk bisa mewujudkan pengolahan sampah, karena kami baru bisa memilah, tapi belum bisa mengolahnya”, ungkapnya Sementara itu, Dr. H. Jarianto, M.Si Pj. Bupati Trenggalek dalam sambutanya mengatakan arahan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang poinpoin penilaian untuk bisa terpilih

sebagai sekolah Adiwiyata. Pj. Bupati Trenggalek juga mengapresiasi semangat sekolah untuk bisa mewujudkan sekolah Adiwiyata, maupun turut berperan peduli terhadap lingkungan hidup. “Menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup harus dimulai sejak anak-anak. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bisa dihitung butuh berapa lama menanam hingga menjadi tumbuhan yang besar. Pohon-pohon di hutan yang sekarang bisa ditebang, itu hasil dari kepedulian dari pendahulu. Sehingga yang kita tanam saat ini tentu akan dirasakan manfaatnya bagi

generasi penerus nanti”, ujarnya. Lebih lanjut, Pemkab. Trenggalek tentunya tetap bersinergi dengan Perum Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) demi mewujudkan pelestarian lingkungan hidup serta apresiasi sebesarnya atas sambutan positif dari masyarakat diantaranya semangat menanam pohon yang cukup tinggi. “Dengan momentum hari menanam pohon ini, diharapkan mampu menggalang dan membangkitkan semangat, motifasi dan budaya siswa untuk menanam dan memelihara pohon demi kepentingan generasi sekarang dan akan datang”, kata Pj. Bupati. (hms/rud)

Bupati Syahri Buka Raker IPHI 2016 Bupati Tulungagung Main Voly

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo saat memberikan sambutan pada pembukaan Raker IPHI 2016

Tulungagung, SMN - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Tulungagung, Rabu (19/1/2016) melaksanakan rapat kerja organisasi di Aula Kantor Kemenag setempat. “Tujuan diselenggarakannya

rapat kerja antara guna menyusun program kerja dan memantapkan pondasi IPHI. Kemudian menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan serta menampung berbagai permasalahan yang ada di organsiasi,” ujar Ketua IPHI

H.M. Muhammad Fuad Syaiful Anam, S.H. Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemkab Tulungagung karena telah memberikan sarana bagi IPHI. “Kami akan manfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya. Fuad Syaiful Anam mengungkapkan IPHI Tulungagung secara rutin mengadakan Dzikir Al Mabrur, diharapkan bagi IPHI Kecamatan yang belum melakukan kegiatan tersebut agar segera terlaksana dengan baik. Disampaikan Fuad Syaiful Anam, didalam rapat kerja kali ini, di bagi tiga komisi untuk merumuskan program kerja selama satu kedepan. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si saat membuka rapar kerja IPHI yang berlangsung sehari tersebut, mengharapkan agar IPHI Tulungagung membantu

program Pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terutama untuk revolusi mental. Berkaitan dengan dana operasional IPHI, Bupati meminta agar para anggota membuat usaha. “Para jama’ah haji di Tulungagung bisa berwiraswasta seperti membuat koperasi atau usaha lain, karena saya dulu juga bekas wiraswasta sehingga tahu harus berdagang apa yang laku dipa-saran, untuk itu IPHI juga bisa membentuk usaha mandiri labanya dapat digunakan biaya organisasi”, ujar Bupati Syahri. Bupati menekankan pentingnya IPHI untuk mewujudkan tiga misi. Diantaranya membantu pemerintah dalam memberi bimbingan umat Islam yang mau akan melaksanakan ibadah haji, membina diri agar senantiasa menjaga kemabruranhajinyasertamening-katkan peran serta dalam pembangunan. (rud)

Persiapan Praktek Kerja Lapangan SMKN 1 Udanawu Blitar, SMN - Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan kerja yang dilakukan di dunia Usaha atau Dunia Industri dalam upaya pende-katan ataupun untuk mening-katkan mutu siswasiswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan juga menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti di masa sekarang ini. Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk membentuk mental, menambah pengetahuan di masing-masing bidangnya, memberikan suatu motivasi dalam diri, memberikan bekal serta gambaran pada seperti apakah bekerja itu, menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman di era Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mengembangkan pemantapan Profesionalisme yang diperlukan siswa untuk

memasuki dunia lapangan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Untuk itu, SMK Negeri 1 Udanawu mengadakan Pembekalan mental dan fisik bagi siswa yang akan mengikuti Praktik Kerja Lapangan. Pembekalan mental dan fisik ini bertujuan untuk melatih siswa untuk disiplin karena dari sikap disiplin diri itu mampu mengapai sukses, kegiatan ini di ikuti 343 siswa yang rencananya waktu Praktik Kerja Lapangan akan di laksanakan selama 3 bulan. Menurut Supriyono selaku Kepala SMK Negeri 1 Udanawu kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Udanawu yang bertujuan untuk memberi pembekalan bagi siswa sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan itu sendiri,Untuk materi yang diberikan adalah materi kiejujuran, ketahan fisik, kedisiplinan, norma-norma masyarakat serta out bond dan kekompakan tim

Bersama Pimpinan SKPD Tulungagung, SMN - Dalam rangka menyemarakkan kegiatan olah raga, khususnya olah raga bola voly kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Tulungagung, maka Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si mengajak para Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung bermain bola voly bersama. Pertandingan persahabatan bola voly SKPD ini berlangsung di Lapangan Bola Voly PUBM & CK Kabupaten Tulungagung, Jumat, 22 Januari 2016. Pertandingan persahabatan yang dilaksanakan usai mengikuti Senam Bersama berlangsung ketat dan sangat menghibur para Peserta maupun Penonton, Karena perolehan poin saling menyusul antar Tim, dan setelah berlangsung selama 4 babak beraakhir dengan keadaan seri

Suasana pertandingan bola voly antar SKPD Kabupaten Tulungagung

dengan score 2;2. Pada babak pertama dan kedua dimenangkan oleh Tim dari Bupati Tulungagung dengan score 25:19 dan 25:22. Sedangkan

BNNK Blitar Kumpulkan Ibu Hamil di Kaulon Sutojayan

Peserta didik SMKN 1 Udanawu

Adapun untuk materi pembekalan mental dan fisik SMK Negeri 1 Udanawu sengaja mendatangkan dari Koramil setempat bertujuan untuk melatih sikap mental dan fisik siswa yang kuat mandiri dan kompak dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. “Kegiatan ini jangan hanya fokus pada saat akan melakukan magang saja tapi harus diagen-

dakan secara rutin beberapa bulan sekali supaya tercipta siswa yang mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan dapat mencetak lulusan yang berkualitas, Dengan adanya kegiatan seperti ini kami harap agar semua peserta yang mengikuti dapat meningkatkan disiplin saat melakukan praktik Kerja Lapangan nanti.” Harapnya.(mam)

dibabak selanjutnya atau babak ke tiga dan keempat dengan score 20:25 dan 15:25 dimenangkan oleh klub rombongan SKPD Pemkab Tulungagung. (rud)

Ilustrasi Narkoba

Blitar, SMN - Gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan BNNK Blitar. Kali ini target atau sasarannya adalah kelompok ibu hamil di Kaulon Sutojayan Blitar. Pada (15/12). Slamet Susanto Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masya-

rakatBNNKBlitarsaat dikonfirmasi pada sela-sela acara menjelaskan, Pencegahan sejak dini yang menjadi alasan utama kenapa ibu hamil juga harus diberi wawasan terkait bahaya narkoba. Sekaligus juga untuk memproteksi karena dampak narkoba

sangat luar biasa. Bahkan para ibu hamil ketika mengkonsumsi barang haram tersebut akan berdampak serius kepada yang bersangkutan. Lebih jauh Slamet menambahkan, upaya menghindari dan tanpa menyentuh sedikitpun inilah yang harus ditanamkan pada setiap orang. Sementara ituuu Kepala Desaaa Kaulon, sangat merespons positif apa yang telah dilakukan BNN. Menurutnya, masyarakat masih banyak yang belum tahu secara detail terkait jenis dan dampak penyalahgunaan narkoba, jadi dengan demikian, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat positif dan harus selalu dilakukan,hingga masyarakat betulbetul paham dan mengerti terkait dampak narkoba. (mam)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Khoirul Anwar S. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono. Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L, Khoirul AS. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Syamsudin. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro: Nomor: Syamsudin, Hadi Siswanto. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Pacitan: Ir. Prayudi AHU-62124.AH.01.01 Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Edi S Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro). Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Tahun 2013. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Penanggungjawab: Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact Kanti Wiyoto person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016 Goa Selomangleng Selomangleng Kediri Kediri Goa

Simpang Lima Lima Gumul Gumul Kediri Kediri Simpang

Kabupaten Kediri Siapkan 241 Miliar untuk Pembangunan RSUD SLG Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dalam waktu dekat akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simpang Lima Gumul (SLG) di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem atau selatan kawasan SLG Kediri. Tak tanggung-tanggung Pemkab Kediri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 241,5 miliar untuk proses pembangunannya.

Dari pantauan di lapangan, rencananya Pemkab membangun di atas tanah yang saat ini oleh warga sekitar digunakan arena balap motor cros ini. Tanah berasal dari milik warga desa setempat yang dibeli. Menurut Sutarno, petani setempat, sejak beberapa tahun silam sekitar tahun 2004 tanah seluas 7,5 hektar ini berasal dari

tanah milik perseorangan. “Dulu ini semua milik perseorangan, tapi sekarang sudah milik Bupati (pemkab red.),” ungkapnya saat ditemui, Senin (18/1). Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Kediri, Haris Setiawan mengatakan bila pembangunan RSUD SLG ini akan dilakukan mulai tahun 2016 ini. “Dana yang dibutuhkan berkisar Rp. 241,5 miliar dan

untuk bulan Februari ini dana tambahan sekitat Rp 41,5 miliar juga cair,” ujarnya. Untuk proses pembangunan, Haris mengatakan, saat ini masih dalam proses lelang, dan dipastikan dalam waktu dekat segera dimulai proses pembangunannya yang diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. “Saat ini masih proses lelang,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam APBD 2016, Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menganggarkan dana cadangan untuk pembangunan RSUD Simpang Lima Gumul (SLG) sebesar Rp 41 miliar. Sebelumnya Pemkab Kediri menganggarkan dana yang cukup besar mencapai Rp 200 miliar. (hms/adv/kan) Kabag Humas Pemkab Kediri, Haris Setiawan

Sekda Supoyo Juga Sukai Durian Medowo

Sekda Kabupaten Kediri saat mencicipi buah durian

Kediri, SMN - Durian memang dikenal raja segala buah. Buah berkulit penuh duri ini selalu dicari orang saat musim panen durian tiba. Tanpa mengenal usia, status ekonomi dan kepangkatan buah satu ini banyak membuat ketagihan. Tidak terkecuali untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, H. Supoyo, SH, MSi. Dirinya mengaku penikmat durian khususnya durian lokal. Dikatakannya, durian lokal Kabupaten Kediri memiliki rasa yang tidak kalah dahsyat dengan durian impor. “Setiap musim durian, saya menyempatkan menikmati durian lokal kita. Dengan harga lebih terjangkau rasa durian khas Kediri

Sertifikat Tanah KNV Keluar, Warga Korban Lumpur Lapindo Lega Sidoarjo, SMN - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baladan, Rabu menyerahkan sertifikat rumah kepada korban lumpur yang selama ini menempati hunian di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Ganti rugi lewat sistem pembayaran Resettlement atau ganti rugi tempat tinggal yang sudah ditunggu warga korban lumpur tersebut akhirnya terealisasi walau masih ada warga yang belum menerima surat sertifikat karena masih dalam proses pengurusan oleh pihak pengembang yakni PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS). Ketut Perbana (57) salah satu korban lumpur yang tinggal di Perum KNV CA 3 no 12 ini, mengaku lega sudah menerima surat sertifikat rumahnya yang sudah dia tunggu selama hampir 5 tahun itu. “Saya dan keluarga, Sudah lima tahun lebih menunggu kapan sertifikat rumah saya diserahkan oleh pihak pengembang PT. MMS. Akhirnya hari ini diserahkan, saya dan

keluarga lega mas”, ujar Ketut yang didampingi Istrinya sambil menunjukan sertifikat rumahnya yang bertipe 36 di KNV itu. Lebih jauh, Ketut menambahkan jika dia sejak tahun 2011 sudah menerimah kunci rumah di Perum KNV, Tetapi sejak tahun 2011 itu sampai akhir tahun 2015 kemarin sertifikat rumah tersebut belum keluar, Alasanya masih dalam proses pengurusan dokumen oleh pihak PT. MMS. Yang akhirnya pada hari ini sertifikat sudah berada ditanganya itu. “Tak sia sia mas kami sekeluarga menunggu, Karena rumah saya yang tadinya seharga Rp 86 juta, Sekarang harganya mencapai Rp. 500 juta. Sebagai rasa syukur kami sekeluarga mas nanti kami akan membuat acara syukuran dengan mengundang tetangga sesama korban lumpur mas,” paparnya. Sementara itu, Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, Bahwa kedatanganya ke KNV untuk menyerahkan sertifikat

juga enak dan tidak kalah dengan impor”, jelasnya. Ditambahkan oleh Sekda, sebuah kebanggan pula Kabupaten Kediri memiliki varietas durian yang diakui sebagai kualitas unggul. Dirinya berharap keberadaan varietas unggul asli Kabupaten Kediri ini terus dikembangkan masyarakat sehingga menjadi ikon daerah. “Kita bangga durian kita masuk dalam varietas unggul. Seperti Gapu, Kelud, dan Semoyo. Mari kita kembangkan agar menjadi ikon daerah. Selain itu akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga”, tambahnya. Seperti pada kesempatan pagi

itu, Jumat (22/1), di Ruang Sekretaris Daerah Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Sekda bersama Staf dan jajaran Pegawai Pemkab Kediri bersama-sama menikmati durian lokal dari Desa Medowo, Kecamatan Kandangan. Sekda mengatakan selalu menyukai Durian Medowo karena rasanya manis namun ada sedikit pahitnya. “Mesti tak tunggu Medowo panen. Duriannya enak, rasanya manis ada sedikit pahitnya”, tuturnya Kepada Kominfo. Ketika ditanya mengenai penyelenggaraan Festival Durian di Desa Medowo, 14 Februari 2016 mendatang, dirinya mendukung penuh acara tersebut. keberadaan

Sosialisasi Hukum Tanggung Gugat

Suasana sosialisasi hukum tanggung gugat Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Insert: Ketut Perbana menunjukkan Sertifikat Tanah KNV

rumah korban lumpur ini karena merasa miris setelah membaca berita tentang aksi demo warga resettlement terkait sertifikat yang belum diterbitkan dan diserahkan kewarga itu. “Saya instruksikan semua pihak terkait, agar dalam waktu dua minggu bisa diterbitkan sertifikat itu. Dan sebanyak 493 sertifikat tanah dan rumah warga resettlement sudah kita terbitkan. Sertifikat

itu merupakan penyelesaian dari warga yang telah memiliki akta jual beli (AJB) mas”, jelasnya. Politisi partai Nasdem ini menegaskan jika sertifikat yang kami terbitkan ini baru sertifikat hak guna bangnan (SHGB). “Apabila ada warga yang ingin meningkatkan suratnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pasti akan kita akomodir dan kita bantu”, tegasnya. (tim)

Mutasi Pejabat Pemerintah Kota Malang ‘Mundur’

Ilustrasi pelantikan

Kota Malang, SMN - Rencana mutasi pejabat Pemkot Malang, yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2016 tampaknya akan ditunda alias mundur. Pasalnya, hingga minggu ke tiga Januari belum ada tanda-tanda mutasi bergerak. Walikota Malang, Muhammad Anton, kepada sejumlah wartawan, Kamis 20/1 kemarin, mengutarakan jika pihaknya saat ini, masih melakukan penataan siapa saja pejabat yang akan digeser. “Kita masih menata gambaranya seperti apa, jadi kemungkinan besar masih menunggu waktu yang tepat,”ujar walikota yang kerap disapa Abah

festival tersebut menjadi arah yang tepat dalam pengembangan Desa Medowo sebagai Destinasi Agrowisata. “Sangat bagus dan kreatif. Dari festival ini tentu akan mengajak orang untuk mengenal Durian Medowo. Dari sini menjadi pintu yang tepat bagi akses Desa Medowo sendiri menjual potensi wisatanya. Kita tahu desa ini sangat kaya potensi cengkeh, kopi, durian dan susu segar. Pemandangan alamnya juga indah karena berada di Lereng Gunung Anjasmara. Akan sangat cantik dikembangkan jadi agrowisata.” Jelasnya. (hms/adv/kan)

Sidoarjo, SMN - Upaya untuk mencegah korupsi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada pejabatnya SKPD yang dilakukan di aula Delta Graha Setda Sidoarjo. Pejabat Kejaksaan Negeri Sidoarjo dihadirkan sebagai nara sumber dalam kegiatan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Drs. Ec. H. Jonathan Judianto M.MT tersebut. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Sekretaris

Anton itu. Abah Anton lantas menyatakan, pihaknya hanya akan melakukan pergeseran pada pejabat eselon III saja. Pasalnya ada PP 23 tahun 2015, yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat. Makanya lanjut dia, pihaknya tidak mau gegabah melakukan perombakan atau perampingan pejabat. Sebab aturan tersebut dinilai Abah Anton masih debatebel. Menurut Abah Anton ada yang tidak tepat jika perampingan jabatan, atau penggabungan dilakulan. Sebab dia menilai ada yang rancu. “Kalau Dinas Pendapatan harus gabung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, ini janggal karena disisilain harus meningkatkan Pendapatan melalui pajak, sekaligus mengelola keuangan,”tutur Abah Anton.

Daerah Kabupaten Sidoarjo H. Vino Rudy Muntiawan SH. Pj Bupati Sidoarjo H. Jonathan Judianto mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Penyuluhan dan penerangan hukum terkait tenggung jawab dan tanggung gugat pejabat pembuat komitmen penting disampaikan. Dengan begitu penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo dapat dicegah. Dia mengatakan tindakan korupsi penghambat utama tercapainya tujuan pembangu-

Itu lanjut Abah Anton baru satu dinas saja, belum lagi bergabungnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH), pasti akan menimbulkan masalah. Karena berkurangnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pasti ada pejabat yang harus kehilangan jabatanya. Sedangkan pejabat yang purna tugas ditahun 2016 ini hanya satu orang saja. Berdasarkan hitungan yang ada, pada aturan baru jika diterapkan sekarang, akan ada tujuh orang pejabat eselon II yang kehilangan posnya. “Makanya kita belum melakukan penataan pada pejabat eselon II, yang akan kita mutasi hanya dijajaran eselon III saja,”imbuh Abah Anton. Patut diketahui, jumlah pejabat

nan nasional. Yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila tindak pidana korupsi tidak dicegah, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai. “Melalui forum ini saya berharap dapat menjadi wahana untuk sharing bagi unsur penegak hukum terutama dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi”, harapnya. Pj Bupati Sidoarjo juga berharap kepada peserta penyuluhan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaikbaiknya. Pemahaman unsur pidana yang mengarah kepada tindak korupsi dapat diperoleh lewat kegitan kali ini. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan ancaman hukuman pidana korupsi dapat diketahui. Dengan begitu pengetahuan tentang delik dan unsur terjadinya prilaku koruptif dapat dihindari dan dicegah. “Kegiatan ini sangat penting bagi kita sebagai pedoman dalam setiap langkah kegiatan kita terutama pada saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan”, ucapnya. (tim)

eselon II yang memasuki purna tugas pada tahun 2016 ini hanya satu orang saja, dia adalah Suharyono staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia. Sedangkan yang memasuki masa purna tugas di tahun 2017, ada tiga orang , mereka adalah Asisten III Yudi K Ismawardi, Asisten II Budi Herwanto, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sugiarto. Pejabat yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2018, adalah Kepala Inspektorat Subari, Kepala BP2T Indri Ardoyo, Kepala Dinas Sosial Sri Wahyuningtyas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kusnadi, dan Kepala Bakesbang Bambang Suharyadi. Jika perampingan pejabat dilakukan pada tahun 2018, maka tidak ada pejabat yang menganggur, atau diparkir. (jun)

Potret

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Pemkab Bondowoso Kembangkan Kawasan Agropolitan di Empat Kecamatan

Bupati Amin Said Husni saat melakukan sosialisasi

Bondowoso, SMN - Bupati Amin Said Husni berharap kawa-

san agropolitan sudah bisa diwujudkan sebelum 2018. “Kami mulai

dari nol,” kata Amin. Kawasan agropolitan adalah kawasan sentra produk-produk pertanian. Nantinya kawasan ini mengembangkan produk unggulan seperti kopi dan tebu. “Nanti semua produk pertanian ditempatkan di satu titik, semacam terminal agribisnis,” kata Amin. Ada dua jenis komoditas pertanian, yakni komoditas pertanian mentah dan olahan. Nantinya kawasan agropolitan ini menjadi tempat bertemunya produsen pertanian dan pedagang. “Anggaran kami tak bisa fokus ke sana saja. Jadi kami menggandeng pihak swasta dan menjajaki beberapa pihak,” kata Amin.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saat ini memang melanjutkan pengembangan agropolitan di empat Kecamatan. Salah satunya membangun pasar wisata, dan diharapkan menekan angka kemiskinan. Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, agropolitan dikembangkan di empat kecamatan, yakni Sukosari, Sumber Wringin, Sempol, dan Tlogosari. Empat daerah itu masuk dalam kawasan miskin. “Dengan agropolitan diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan turun lima persen,” katanya. Kemiskinan memang menjadi problem utama di Bondowoso.

Dari 725.571 jiwa penduduk Bondowoso, survei keluarga miskin pada 2005 menyebutkan, jumlah penduduk miskin mencapai 246.357 jiwa atau sekitar 34 persen lebih. Demikian pula rumah tangga miskin, menurut data pada tahun 2005 sebanyak 88.291 KK atau 35,09 persen. Amin meminta agar konsep agropolitan tak digambarkan sekadar pada pembangunan infrastruktur fisik belaka. “Ini lebih pada upaya membangun masyarakat petani yang memiliki wawasan metropolis dengan pendekatan agribisnis, sehingga mereka menjadi pelaku usaha sukses,” katanya. Dalam hal ini perubahan pola pikir yang selama ini hanya menja-

dikan pertanian sebagai penyambung hidup harus diubah. Pertanian adalah bisnis yang menjanjikan bagi masa depan. “Pekerjaan seperti ini jauh lebih berat daripada membangun pasar, gedung, atau terminal,” kata Amin. Salah satu usaha yang sudah berjalan dan terus menunjukkan kemajuan adalah pengembangan klaster bisnis kopi arabika bersama Bank Indonesia. Tahun ini, Pemkab Bondowoso akan merambah pengembangan pasar wisata di Sumber Wringin. Ini pasar agribisnis, menjual komoditas pertanian dan perkebunan, namun dengan pendekatan turisme. Pasar ini ditempatkan di kawasan jalur wisata menuju Kawah

Ijen. Dengan demikian ia bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan. Pemkab Bondowoso mendapat suntikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. “Kami hanya perlu menyediakan lahan,” kata Amin. Pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan lahan seluas 2-3 hektare. Langkah Bondowoso ini selaras dengan program pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur. “Dalam rencana pembangunan jangka menengah 20142019 dan rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, kami memang mengarahkan pengembangan agroturisme: memadukan agribisnis, agrikultur, dan agropolitan dengan turisme,” kata Amin. (dar)

Musrenbangdes Sumber Jeruk Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Pelayanan Samsat Pegunungan Polres Bondowoso saat berada di Kecamatan Sempol

Samsat Pegunungan Beri Pelayanan ke Pelosok Desa Bondowoso, SMN - Pelayanan Samsat Pegunungan yang menjadi inovasi Polres Bondowoso yang digelar di Kecamatan Sempol, Kamis (21/1) pagi kemarin mendapatkan sambutan antusias dari warga setempat. Hal itu terlihat dari antrian warga untuk mengurus kelengkapan surat-surat kendaraan mereka khususnya pengurusan pajak kendaraan bermotor. Program Samsat Pegunungan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk merespon

harapan dan keinginan masyarakat pegunungan sekaligus sebagai wujud komitmen Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut tentunya akan banyak kemudahan yang diperoleh masyarakat baik itu untuk pengurusan registrasi surat dan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun untuk pengurusan pembiayaan klaim kecelakaan lalu-lintas lainnya. Kapolres Bondowoso AKBP

Djadjuli SIK MSi mengatakan pelayanan Samsat Pegunungan tersebut memang dimaksudkan dalam rangka efisien waktu dan biaya bagi masyarakat. Karena kalau mengurusnya terlalu jauh tentu akan menguras waktu dan tenaga. Kapolres juga berharap dengan adanya pelayanan Samsat Pegunungan hendaknya bisa membantu masyarakat, disamping diharapkan bisa memo-tivasi kesadaran berlalu lintas saat berkendara di jalan raya. (dar)

Bondowoso, SMN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, diselenggarakan oleh TIM Kec. Jambesari. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai jadwal, yakni Selasa (19/01/ 2016), di Pendopo Balai Ds. Sumber Jeruk yang dihadiri oleh Tim II dari Kec. Jambesari, meliputi Ketua PMD, KASI Rantib, PLKB, PU Bina Marga, Peternakan dan PPL serta semua unsur lembaga desa mulai dari BPD, PKK, Kesehatan, Ketua RT, Babinsa, Kamtibmas serta tokoh masyarakat dan tokoh Agama. Kepala Desa Sumber Jeruk, Waid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangdes kali ini prioritas utama yang menjadi perhatian diantaranya usulanusulan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktural yang mejadi fasilitas umum desa, sarana dan prasarana dari lintas kesehatan. “Dengan melihat potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tiap dusun di Ds. Sumber Jeruk sehingga apa yang diwujudkan kedepannya bisa

teralokasi oleh dana desa di tahun mendatang,” tuturnya. Mintarto selaku Ketua PMD TIM II, menegaskan kembali bahwa sesuai dengan UUD Nomor 20 tahun 2004 tengtang Alokasi Dana Desa, mari kita bersama-sama berdiskusi tentang usulan-usulan yang menjadi perioritas utama bagi masyarakat di Ds. Sumberjeruk ini. Sebab dana yang akan menjadi sumber dalam perencanaan pembangunan desa ada 2, yakni anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) untuk tahun 2017 mendatang. “Oleh karena itu, kami mohon bagi para nara sumber yang hadir baik dari kesehatan, BPD, Pendidikan dan lainnya untuk menyampikan usulannya,” jelasnya. Beberapa usulan dari berbagai kalangan pertama dari kasi PLKB, kemudian dari pihak Kesehatan, PPL, Dinas Bina Marga, Pertanian dan Perikanan serta diikuti usulanusulan dari Kasi Pembangunan Desa, tokoh masyarakat dan perwakilan dari tiap-tiap dusun yang ikut mewarnai kegiatan ini dengan suasana hangat dan bersahabat yang ditanggapi oleh pihak TIM II dari kecamatan

Suasana pelaksanaan Musrenbang Sumber Jeruk

maupun dari pihak pemerintahan Ds. Smber Jeruk sehingga nampak komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik sebagai catatan untuk Musrenbangdes tahun 2017. Bripka Rofik R dan Sertu Mukhlis sebagai Babinsa dan Kamtibmas Sumber Jeruk menegaskan dalam usulannya yang pertama untuk masyarakat Ds. Sumber Jeruk ini agar supaya tidak ada ikut-ikut tentang ajaran paham radikal, misalnya ISIS. Yakinkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua agar didirikan bangunan berupa poskamling sebagai tempat

berkumpulnya warga dalam menjaga keamanan di desa Sumber Jeruk ini,” tambahnya. Sebagai akhir dari acara Musrenbangdes 2016 ini, Mawardy selaku Sekdes Ds.Sumber Jeruk, dalam laporanya menyampaikan hasil rencana dari berbagai prioritas masalah diatas yang menjadi usulan untuk tahun 2017. “Usulan yang sudah disetujui di Musrenbangdes ini akan dibawa Kemusrenbang tingkat Kecamatan yang diwakili oleh, Sekdes, Kasi Pembangunan dan yang lain sebagai Tim dari Ds.Sumber Jeruk,” jelasnya.(dar)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Kali Gamping oleh H. Sugeng Pujianto Anggota DPRD Prov. Jatim Malang, SMN - Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, mendapat apresiasi dari DPRD Propinsi Jawa Timur, karena ikut dalam memajukan pembangunan dibidang infrastruktur. Dengan dibangunnya jembatan yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pujiharjo. Pembangunan jembatan Kali Gamping ditandai dengan peletakan batu pertama oleh anggota DPRD Propinsi Jawa Timur H. Sugeng Pujianto pada Senin (18/1). Menurut H. Sugeng, sapaan akrabnya mengatakan ini merupakan hasil reses DPRD Propinsi dan Alhamdulillah bisa direalisasikan, tidak hanya pembangunan bidang infrastruktur saja untuk tahun 2016 ini pembangunan bidang pendidikan rencananya akan ada bantuan lagi untuk rehab gedung sekolah SMA dan SMP yang anggarannya akan diajukan pada

tahun ini. Untuk pembangunan jembatan Kali Gamping, DPRD Propinsi mengucurkan bantuan sebesar 100 juta yang diambil pada tahun anggaran 2015. H. Sugeng berharap dengan dibangunnya jembatan ini nantinya masyarakat Desa Pujiharjo bisa merasakan dan merawatnya, disamping itu yang terpenting nilai manfaat dan peningkatan ekonomi. Sementara itu Kepala Desa pujiharjo Endik Asrihadi Winulyo, SH, usai mengikuti kegiatan peletakan batu pertama pembangunan jembatan mengatakan kepad wartawan atas nama Pemerintah Desa Pujiharjo dan seluruh masyarakat mengucapkan dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan untuk pembangunan jembatan Kali Gamping kepada DPRD Propinsi Jawa Timur khususnya H. Sugeng yang telah

mengakomodir dan mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga pembangunan jembatan ini bisa terealisasi. Sebelum peletakan batu pertama dimulai dilakukan syukuran yang dihadiri oleh jajaran pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat sekitar dan tamu undangan dari anggota DPRD Propinsi Jawa Timur. Acara syukuran ini dilakukan agar dalam pembangunan jembatan bisa berjalan lancar, dan sebagai ucapan selamat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bantuan sebesar 100 juta ini diharapkan bisa menjadi langkah awal yang baik karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan diperkirakan akan menelan anggaran 300 juta. Untuk menutupi kekuranagn anggaran rupanya masyarakat guyub rukun untuk swadaya, itu terbukti ada 500 warga yang

Tampak H. Sugeng saat memberikan sambutan pada masyarakat Desa Pujiharjo di acara syukuran peletakan batu pertama pembangunan jembatan Kali Gamping

mempunyai kebun disekitar jembatan siap iuran 100 ribuan. Disamping itu untuk mengawasi pembangunan jembatan kita masukkan dalam program pembangunan desa. Ditargetkan pembangunan ini akan

selesai dalam waktu 5 bulan. Rencana jembatan ini diba-ngun akan menghubungkan jalur ekonomi, dimana jalur yang dilalui nanti ada sekitar 500 KK, selain itu juga menghubungkan tempat ke pariwisata pantai

Watu Kuwung rangkaian wisata dengan pantai si Pelot. Selain pembangunan jembatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pujiharjo perlu pembangunan jalan desa paling tidak ada rabat beton, karena di Desa Pujiharjo ini merupakan penghasil pisang terbesar di Kabupaten Malang yang tiap harinya pisang yang keluar dari sini mencapai 5.000 curung. Keuntungan lainnya yang dirasakan masyarakat yang mempunyai kebun itu nanti bisa menikmati pembangunan jalan dan juga dapat akses ke tempat wisata selain ke Pantai Watu Kuwung, Pantai Tenger juga bisa ke Pantai Licin. Untuk itu kedepan agar ada campur tangan dari pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini kami ingin semacam jalan sirip untuk menuju ke Licin. Sehingga nanti masyarakat ketika mencari pasir hitam tidak lagi memutar, karena

kalau memutar itu biasanya biasanya mahal, tetapi jika nanti jalan sirip itu dibangun pertama bisa menghemat biaya pengangkutan pasir, “ungkap Hendik”. Selain itu Hendik juga berharap ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang dalam hal pembangunan infrastruktur terutama jalan akses menuju Pujiharjo, melihat kondisi jalan yang rusak perlu adanya pembenahan, disamping itu juga masih perlu untuk pembangunan jembatan lagi, jembatan yang masih perlu untuk dibangun ada 3, jembatan blok Songo, jembatan Liger dan jembatan Kali Gamping, yang saat ini masih dalam pembangunan. Semoga dalam pembangunan jembatan Kali Gamping ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya dapat bermanfaat serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. (Jun)

Kejaksaan Sampang Musnahkan BB Narkotika Sampang, SMN - Berdasarkan amar Putusan Pengadilan maka Kejaksaan Negeri Sampang telah memusnahkan Barang Bukti (BB), berupa 56,7 Gram Sabu-sabu (SS) dan Obat-obatan terlarang berupa Pil sebanyak 1228. Selasa (19/ 1).Tepat dihalaman depan Kantor Kejaksaan Negeri Sampang acara yang bertemakan Pemusnahan Sabu-sabu dan Obat-Obatan terlarang dimulai tepatjam 11.00 WIB. Turut hadir dalam acara terse-

but, Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, Ketua Pengadilan Negeri Sampang Joko, SH, Kapolres Sampang AKBP. Budi Mulyanto, SIK, MH, Kepala Bakesbangpol Sampang Rudi Sutiadi, SH, MM, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dr. Firman Pria Abadi, MM. Dalam wawancaranya Adhi Probowo, SH Kepala Kejasaan Negeri Sampang mengemukakan, pada hari ini (19/1) Kejaksaan

Negeri Sampang telah melakukan amar Putusan Pengadilan, untuk itu jumlah perkara sebanyak 60, sedangkan Barang bukti berupa SS sebanyak 56,7 Gram serta obatobatan terlarang berupa pil sebanyak 1228 butir. “Dibandingkan dengan data tahun 2014 ada sebanyak 30 perkara maka ditahun 2015 naik 100% yakni 62 perkara. Justru prediksi kami ditahun ini (2016) meningkat, namun kami mencoba untuk

meminimalisir agar jumlah perkara dikabupaten Sampang menurun”. Katanya. Dalam sambutan Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono menegaskan, Dalam penanganan Narkoba ini harus serius dan tidak pandang bulu hal dikawatirkan akan merajalela, imbasnya para remaja kita, jikatidak ditanamkan kesadaran maka akan merusak moral para penerus bangsa, pemerintah hanya bisa sosialisasi

namun kadangkala mudah lupa, dibutuhkan betul-betul ekstra keras untuk memerangi Narkoba. “Nampaknya kalo hanya sosialisasi aja tidak ampuh, buktinya kemarin-kemarinnya setelah sosialisasi disalah satu sekolah setelah satu minggu malah siswa tersebut ditangkap petugas dengan kasus narkoba. Maka ini perlu ditangani serius oleh semua pihak. Agar penyakit ini (Narkoba) dapat diberantas.” menurutnya. (why)

Suasana pemusnahan bb

Probolinggo

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Walikota Probolinggo

Resmikan Gedung Baru BKD Probolinggo SMN - Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah kota probolinggo hari ini (22/1) resmikan gedung baru kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang beralamat di Jalan Mastrip Kota Probolinggo. Hadir dalam acara tersebut Walikota Hj.Rukmini.Sh.Msi, Ketua DPRD, Ketua Komisi A, Setda kota, Ketua darmawanita, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kabag,Camat, Lurah, serta undangan lainnya. Kepala BKD Drs. Sukam, MSi dalam laporannya menjelaskan bahwa Peresmian gedung baru BKD ini adalah dikarenakan gedung kantor yang lama sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena banyaknya dokumen yang tersimpan menumpuk sehingga pelayanan kurang optimal, gedung baru kantor BKD ini merupakan interprestasi dalam meningkatkan pelayanan baik administrasi maupun management kepegawaian

Walikota Probolinggo Hj.Rukmini.Sh.MSi disaksikan Ketua DPRD, Setda Kota, Kepala BKD Saat menandatangani prasasti peresmian gedung BKD yang baru (doc.22/1).

secara maksimal. Lebih lanjut Drs.Sukam mengatakan gedung yang dibangun diatas tanah Aset ini seluas 8000m2 sedang luas tanah yang ditempati 2000m2, dengan luas bangunan sebesar 925m2 yang proses pembangunannya terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap 1 tahun 2013 dengan nilai Rp 776jutalebih, tahap II tahun 2014

sebesar Rp 883 juta lebih, tahap III tahun 2015 sebesar 2,2milyard lebih yang secara keseluruhan berjumlah 3,9 miliar lebih. Drs. Sukam juga menjelaskan terkait semua fasilitas yang tersedia di gedung baru tersebut. Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa memang gedung

kantor BKD yang lama sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditempati. Lebih lanjut Walikota mengatakan bahwa pembangunan kantor baru BKD ini sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat itu sangat menggebirakan. Walikota juga mengatakan kantor BKD ini dirangcang dengan fasilitas pendukung diantaranya gedung Diklat, Aula, Ruang Meting, Asrama, dan fasilitas lain dalam waktu dekat ini dapat terealisasi. Dalam kesempatan tersebut Diinformasikan juga oleh Walikota terkait akan dibangunnya pasar baru berlantai dua yang akan menelan anggaran sebesar 54 milyard dengan pengerjaan secara Multi yers, diharapkan dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah, juga pasar Kronong dan terkait tukar guling. “Dengan didirikannya gedung BKD ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai,khususnya dibidang pelayanan kepegawaian”. (edy)

Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Hadapi MEA

Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, SE, Saat memilih kaos dipasar tradisional Condong kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo (doc.22/1).

Probolinggo, SMN - Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tentunya akan berimbas pada menjamurnya waralaba dan toko modern. Menganti-

sipasi hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo melakukan perbaikan atau revitalisasi sejumlah pasar tradisional.

Sejauh ini sudah ada beberapa pasar tradisional yang direvitalisasi di antaranya Pasar Condong Kecamatan Gading, Pasar Sebaung Kecamatan Gending, Pasar Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar, Pasar Pajarakan Kecamatan Pajarakan, Pasar Bayeman Kecamatan Tongas, Pasar Patalan Kecamatan Wonomerto dan Pasar Semampir Kecamatan Kraksaan. “Tahun ini kami masih akan melakukan revitalisasi terhadap beberapa pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo,” ujar Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo M .Sidik Widjanarko di Pasar Condong Kecamatan Gading.Revitalisasi pasar tradisional ini bertujuan agar kondisi pasar lebih indah dan terawat. “Selama ini, pasar tradisional identik dengan bau dan kumuh. Kami ingin mengubah mindset

masyarakat dengan pasar yang terawat. Tujuannya, pasar tradisional bisa ramai dikunjungi masyarakat”. Tidak hanya itu, kedepan M. Sidik berupaya akan menata managemen pasar. Sebab fisik pasar yang bagus harus diimbangi dengan SDM yang bagus pula. Kalau bisa dibuat zona-zona supaya terlihat seperti pasar modern. “Tetapi para pedagang masih belum mau diatur berdasarkan zona. Padahal dengan zona orang berbelanja tinggal mengikuti arah petunjuknya saja. Namun menciptakan pasar tradisional seperti itu tidaklah gampang, perlu pendekatan”. Sidik menjelaskan, pihaknya memang tidak merancang pasar bertingkat, tetapi dengan los. “Sebab Ibu Bupati berkeinginan pasar menjadi tempat berusaha yang lebih kompetitif,” (edy/kmf)

Bossda Madin Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Hanya Terserap 75 Persen Probolinggo, SMN - Penyerapan dana BossdaMadarasah Diniyah ( Madin) 2015, hanya mencapai 75 persen, akibat adanya persyaratan harus memiliki SK Kemenkum HAM atau berbadan hukum. Tahun 2016, Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan jatah bantuan Bosda Madin sebesar Rp 7,2 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun, tahun 2015 kemarin, alokasi anggaran Bosda Madin sebesar Rp 7,4 milyard, hanya terserap sekitar Rp 5,5 milyard atau 75 persen. Penerima bosda madin tahun kemarin yang sudah berbadan hukum atau memiliki SK Kemenkum HAM sebanyak 631 lembaga Madin, 129 lembaga Madin lanjutan, 3 SDLB, 36 SD swasta dan 87 SMP swasta.Sesuai dengan petunjuk teknis, sasaran dan satuan biaya bosda madin tahun ini santri,warga belajar madrasyah diniyah ula,wustho, sebesar Rp 15.000 per siswa per bulan. Sedangkan untuk ustaz, guru madin sebesar Rp 25.000 per siswa per bulan. Ustaz dapat mengajukan bosda madin ini apabila mengajar dalam satu kelas terdapat minimal 30 siswa per santri. Kemudian guru swasta SD, MI, SDLB, SLB, Salafiyah sebesar Rp 300.000 per guru per bulan. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo melalui Kabid Tenaga Kependidikan (Tendik), Edi Karyawan mengatakan, tahun ini pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim tetap memberikan dana Bosda Madin cukup besar untuk Kabupaten Probolinggo. yaitu sebesar Rp 7,2 milyard. Meskipun, tahun kemarin

hanya terserap sekitar Rp 5,5 milyard dari total dana bosda madin sebesar Rp 7,4 milyard. “Dana Bosda madin dari provinsi tahun ini tetap ada dan besaran-nya hampir sama dengan tahun kemarin,” Edi Karyawan juga menjelaskan, semua program bansos yang bersumber dari dana hibah, harus disalurkan pada lembaga yang berbadan hokum. Termasuk program Bosda Madin, disalurkan pada lembaga yayasan yang sudah berbadan hokum. Semua itu tertuang dalam SE Kemendagri yang menjelaskan pasal 289 UU no 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Sesuai data tahun kemarin, sudah banyak lembaga yang sudah memiliki SK kemenkum HAM atau berbadan hukum. Terbukti, realisasi pencairan dana Bosda Madin tahun kemarin mencapai 75 persen atau berkisar

Para guru Madin yang menerima tunjangan dari Bossda di gedung Islamic Centre Kraksaan Kabupaten Probolinggo .(doc.23/1)

Rp 5,5 milyard. Nah, tahun ini penerima bosda madin itu juga harus mengajukan kembali proposal beserta SK kemenkum HAM. Tidak menutup kemungkinan, penerima dana Bosda madin tahun ini lebih banyak dibanding tahun kemarin.

“Kalau tahun ini ada lembaga yang baru mengurus SK kemenkum HAM, berarti penerima dana Bosda madin bertambah. Tetapi, sesuai aturan, penerimaan dana bosda madin itu sesuai persetujuan dari Bupati yang menentukan”. (edy/kmf).

Wakil Walikota Probolinggo Launching Warung Kuliner di Pasar Ikan Baru

Wakil Walikota HM. Suhadak, SPd didampingi Kepala DKP Drs.Didik Sudignyo.Msi dan Pejabat lainnya saat Penggutingan pita tanda di louncing Warung/kios kuliner di pasar ikan baru (doc.21/1).

Probolinggo, SMN - Pemerintah kota probolinggo dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menyediakan tempat / warung untuk menjajakan produk produk olahan laut, yang hari ini ( 21/1) diresmikan operasionalnya oleh Wakil Walikota HM.Suhadak SPd. Bangunan yang terdiri dari 10 warung sebelah utara dan 11 warung sebelah selatan nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yaitu Listrik,

Air PDAM, dan yang lainnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Drs. H. Didik Sudignyo. MSi mengatakan bahwa Warung/kios kuliner ini dibangun dengan anggaran APBD sebesar Rp 340 juta sebanyak 21 kios dengan fasilitasnya, dan akan dipergunakan untuk menjual produk produk ikan olahan. Kepala DKP juga berharap warung /kios kuliner ini dapat menjadi wadah bagi para nelayan untuk memasarkan produknya sehingga dapat berimbas

tersebut salah satunya adalah Indah Amperawati, adik mantan Bupati Lumajang, Alm Sjahrazad Masdar, yang menjabat sebagai Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Lumajang. As’at Malik mengatakan jika Kadishut yang sebelumnya dijabat Imam Suryadi, kini dimutasi sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan Bappeda diisi oleh

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) lama, Nugroho DwiAtmoko. “Mutasi kali sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negera (ASN) dan melalui mekanisme Assesemnet dengan dipantau oleh Panitia seleksi,” kata Bupati Lumajang,As’at Malik kepada sejumlah awak media, saat itu. Bupati Lumajang juga berpesan kepada seluruh pejabat, agar para pejabat yang menduduki jabatan baru segera melakukan adaptasi untuk melakukan pelaya-

pada peningkatan kwalitas hidup para nelayan tersebut. Lebih lanjut H.Didik mengatakan selain untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan juga Pemerintah kota punya IKON baru yaitu untuk wisata kuliner khusus produk produk olahan laut, dan untuk menempati kios para pedagang hanya dikenai restribusi sebesar Rp 1500 per harinya. Wakil Walikota HM. Suhadak. SPd dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dibangunya warung /kios ini adalah untuk menyediakan tempat usaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan. Agar dapat mempromosikan dan mengenalkan produk olahan perikanan kepada masyarakat, “Saya berharap fasilitas bangunan dijaga dengan baik, Ini bentuk komitment pemerintah kota yang juga mendapat dukungan dari paguyupan pedagang ikan, ayo bangunan ini dijaga, ditata dengan baik, dengan wujud kedamaian, jangan terpengaruh oleh hal hal yang dapat membuat kekompakan pedagang ikan menjadi terpecah belah”. (edy)

Raker Forum CSR Kota Probolinggo Bahas 15 Program Strategis Tahun 2016 Probolinggo, SMN - Forum C S R (Corporete Social Responsibility) kota probolinggo hari ini (21/1) mengadakan rapat kerja dalam rangka menyusun rencana kerja tahun 2016. Bertempat di ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lantai 1 hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Sosial Budaya (Sosbud) M.Sonhadji, Ketua Forum CSR Drs.Getot Ismoyo, serta para pengurus CSR Kota Probolinggo. Kepala Bidang Sosbud M.Sonhadji dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan rumusan rencana program / kegiatan ini nantinya apabila telah disetujui maka akan menjadi dasar pelaksanaan oleh Forum CSR tahun 2016 di Kota Probolinggo. Lebih lanjut M.Sonhadji menjelaskan ada 15 isu program yang nantinya akan dilaksanakan dan akan dikomunikasikan kepada pelaku pelaku usaha atau dunia usaha yang ada di Kota Probolinggo. Ketua Forum CSR Drs. Getot Ismoyo menjelaskan secara rinci terkait rencana program yang akan dilaksanakan oleh forum CSR kota probolinggo pada tahun 2016 yang antara lain Kegiatan Operasional Full Timer yang tujuannya untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi agar tertib administrasi kegiatan selama satu tahun, Kegiatan pengadaan sarana administrasi forum, Kegiatan

nan kepada masyarakat. Ini 11 pejabat yang dilakukan mutasi, selain Indah Amperawati

Suasana saat rapat kerja forum CSR di ruang rapat kantor Bappeda (doc.21/1).

fasilitasi biaya transportasi pelajar yang belum dilalui jalur angkot. Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas sebanyak 950 orang untuk mendapatkan akses ekonomi,kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan, Kegiatan Fasilitasi balita gisi buruk sebanyak 126 anak untuk menyediakan makanan tambahan, Kegiatan penyediaan dan pengelolaan taman bacaan anak anak sebagai pilot projek ada 5 kelurahan. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya termasuk penanaman pohon, kebersihan, kampanye dan sosialisasi, Kegiatan konservasi energy alternative solar cell sebanyak 10 solar cell, Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan yang diperuntukkan 20 rumah ibadah, Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk bedah rumah yang

dan Nugroho Dwi Atmoko, antara lain : Slamet Supriyono menjabat Asisten Administrasi, Yossie

Mutasi 11 Pejabat Pemkab Lumajang Lumajang, SMN - Rabu (20/1) pagi yang lalu, Bupati Lumajang, Drs KH As’at Malik M.Ag, telah melakukan mutasi kepada 11 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Menurut Bupati Lumajang, mutasi tersebut dilakukan karena pejabat yang bersangkutan telah menjabat lebih lima tahun dan juga ada yang dimutasi untuk mengisi jabatan baru agar lebih fresh. Sebelas pejabat eselon II

Bupati Lumajang, Drs KH As’at Malik M.Ag saat memberikan ucapan selamat usai pelaksanaan pelantikan

tidak layak huni sebanyak 15 rumah. Kegiatan bantuan sembako pada peringatan hari hari besar dan keagamaan sebanyak 10.000 paket sembako, Kegiatan penyediaan fasilitas pendidikan dan olah raga ber prestasi bea siswa untuk 30 siswa, Kegiatan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat dalam hal ini operasi bibir sumbing dan katarak, Kegiatan pembangunan museum pelabuhan sebagai sarana pendidikan, pariwisata, budaya, dan sejarah yang terakhir Kegiatan fasilitasi magang bagi tenaga kerja di perusahaan agar tersedianya tenaga kerja berpengalaman dan bersertifikat. Dalam kesimpulan rapat menghasilkan beberapa catatan penting yang akan dibahas dalam rapat selanjutnya yaitu terkait Implementasi Teknis program secara detil tentang waktu dan anggaran. (edy)

Sudarso menjabat Kepala Dinas Pasar, Drs Amat menjabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Wisu Wasono Adi menjabat Kepala Dispenduk Capil. “Ada juga Susianto SH Asisten Tata Praja, Rachmania menjabat Kepala Ispektorat Lumajang, Hanifah Diah Ekasiwi menjabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Gawat Sudarmanto Kepala Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD),” jelas As’at. Saat ini, tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin besar dan para pejabat harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan masyarakat. As’at berharap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat harus semakin prima. “Diharapkan pejabat yang sudah dimutasi untuk cepat menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru,” pungkasnya. (tiek)

Fokus

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Bupati Madiun Melantik Direktur Rumah Sakit Sambangi Kejari, Sekda dan Tiga SKPD Lainnya Penanganan Korupsi RSUD Kota Madiun Ngambang Madiun, SMN - Selasa, 19 Januari 2016 Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan melantik dan mengambil sumpah 4 orang sebagai Pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kab. Madiun dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/28/KPTS/402.031.2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang disaksikan oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Perwakilan Forpimda, Kepala SKPD, Camat, Kepala Kelurahan, TP PKK dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabpaten Madiun. Mereka yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu : Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris Daerah (Eselon II A) Kab. Madiun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Madiun, selanjutnya Drs. Sugiharto dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kab. Madiun yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Jiwan, Sedangkan Dra. Siti Zubaidah dilantik sebagai Kepala Badan KB dan PP Kab. Madiun (Eselon II B) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Madiun, Sedangkan Drs. Sawung Rehtomo, M.Si yang semula menjabat sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamog Praja maka pada saat ini beliau dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kab. Madiun (Eselon II B). Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya menga-

takan, bahwa pelantikan Pejabat Eselon II pada hari ini merupakan proses final dari seluruh rangkaian tahapan sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tetang Tata cara pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilingkungan instansi pemerintah, yaitu melalui seleksi terbuka yang seluruh tahapannya dilaksanakan oleh Panitia seleksi. Ini merupakan hal baru dan baru pertama kali ini Pemkab. Madiun mengadakan seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Tinggi Pratama. Menurut Bupati Madiun, hal ini sesuai dengan semangat Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tujuannya untuk menghasilkan Pegawai yang frofesional, memiliki nilai dasar, Etika Profesi, Bebas intervesi politik, dan bersih dari praktik KKN. Terkait dengan pelantikan Sekretaris Daerah, Bupati H. Muhtarom, S.Sos menjelaskan bahwa pelantikan kali ini untuk mengisi kekosongan karena pejabat lama telah memasuk masa pension per 1 Dese,ber 2015. Sehubungan dengan hal tersebut Bupati Madiun agar pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dan amanah degan sebaik-baiknya sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213, Sekda mempunyai tugas

Bupati Madiun Muhtarom saat melantik Sekda dan tiga SKPD

membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Diharapkan agar sebagai Sekretaris Daerah hendaknya mengedepankan pola komunikasi dan koordinasi yang baik, tidak hanya kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, tetapi juga dengan seluruh komponen dan stake holder, yang pada akhirnya akan tercapai keselarasan dan keserasian serta guyub rukun, mengayomi dan ngayemi dalam mengawal program pembagunan guna pencapaian Visi dan Misi Kab. Madiun sebagaimana tertuang dalam RPJM Kab. Madiun. Lebihlanjut dikatakan, bahwa keberhasilan seorang pejabat tergantung pada sejauhmana mampu menggerakkan seluruh Sumber Daya Manusia dibawahnya untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal dan selalu berpedoman pada peraturan yang ada, serta selalu berlandaskan pada Dokumen Perencanaan

yang telah ditetapkan mulai RPJMD, RKPD, RENSRA, maupun program unggulan masing-masing SKPD. Sebagai Perencana, Pelaksana dan Pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional bebas intervensi politik serta bersih dari praktik KKN harus dilaksanakan sehingga arah dan tujuan reformasi birokrasi dapat terwujud. Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya agar segera menyamakan persepsi dan pemahaman, bahwa jabatan yang telah dan akan diemban adalah amanah. Agar dapat dijalankan dengan baik, maka landasi dengan semangat pengabdian dan keikhlasan. Kembangkan kompetensi diri, dedikasi serta sejauh mana kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada diri kita. (sy).

BST Ajang Silaturahmi dan Mendorong Swadaya Masyarakat

Bupati dan Wakil Bupati serta ketua DPRD Kab. Madiun Bersama Jajaran Forpinda dan SKPD adakan sarasehan dan BST di Desa Morang Kec. Gemarang Kab. Madiun Madiun, SMN - Di awal tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Madiun kembali melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Terpadu (BST) di Ds. Morang Kec. Kare. Sebagaimana ditahun-tahun sebelumnya kegiatan BST yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, yakni pada 19 s.d 20 Januari 2015, yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dengan warga masyarakat. Tampak hadir pada kesempatan ini Wakil Bupati Madiun, Ketua dan anggota DPRD, Forpimda, Sekda Madiun, Kepala SKPD, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, Muspika Kec. Kare, Kepala Desa se Kec. Kare, Lembaga Desa dan masyarakat desa Morang. Pada kesempatan ini Bupati Madiun, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kab. Madiun berkenan menyerahkan bantuan berupa Alat sekolah untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, Sembako untuk warga kurang mampu, APE untuk TK Ds. Morang, dll. Sebagaimana biasa, kegia-tan yang berlangsung selama 2 (dua) hariinidiawalidenganolahragabola volley bersama Karang Taruna, Sarasehan untuk menjaring aspirasi masyarakat, mengunjungi warga kurang mampu dan sedang sakit, Kerja Bhakti pengaspalan jalan, Pasar Murah, Pelayanan administrasi (KTP, KK, Akte Kelahiran) SIUP, SIM, Kartu Pencari Kerja, SKCK Kepolisian, Legalisir Surat Nikah dan Ijasah, Pelayanan Kesehatan gratis dengan melibatkan Dokter

Spesialis, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Donor Darah, Pemeriksaan kesehatan ternak, Kawin suntik ternak dll. Pada saat sarasehan bersama warga masyarakat Ds. Morang Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menginformasikan, bahwa saat ini kita sedang menghadapi musim penghujan. Terkait dengan hal tersebut Bupati Madiun menjelaskan, bahwa biasanya pada awal musim penghujan seperti saat ini aka muncul penyakit deman berdarah dan juga diare. Apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala p suhu badan tinggi ataupun diare yang dibarengi dengan muntah, hendaknya segera dibawa ke Puskesmas, Polindes atau ke Dokter untuk diperiksa dan memastikan penyakitnya. Apabila ternyata terserang demam berdarah/diare hendaknya segera diberikan perawatan yang baik karena bisa mengakibatkan meniggal dunia kalau kita terlambat memberikan pertolongan. Agar lingkungan sekitar kita tidak menjadi sarang nyamuk demam berdarah, Bupati Madiun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Diinformasikan pula, bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi ledakkan bom di Jakarta yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Agar daerah kita tidak kecolongan seperti di Jakarta, maka kita harus selalu waspada, apabila ada seseorang/sesuatu

yang mencurigakan segeralah melapor ke petugas keamana untuk ditindaklanjuti. Dan kalau ada warga baru yang masuk ke wilayah kita, hendaknya ditanya identitasnya agar kita tahu statusnya. Bupati Madiun juga mengingatkan, kalau ada anggota keluarga kita yang berprilaku aneh dan tidak biasanya, atau ada anggota keluarga kita yang menghilang tanpa dketahui keberadaannya hendaknya segera melapor ke petugas terdekat untuk segera di cari, jangan sampai ada aggota keluarga kita bergabung dengan kelompok tertentu yang bertentangan dengan idiologi bangsa dan Negara kita. Terkait dengan kondisi tanah di lereng Gunung Wilis, dijelaskan bahwa kondisi tanah di lereng Wils saat ini sudah cukup tua dan labil sehingga mudah sekali terjadi longsor. Untuk itu Bupati H. Muhtarom, S.Sos mengingatkan agar warga yang tingal di lereng Wilis berhati-hati. Untuk lahan yang kemiringannya mencapai 15 s.d 20 derajat hendaknya tidak lagi ditanami padi yang membutuhkan air cukup banyak sehingga menjadi potensi terjadi longsor. Lebih baik ditanami saja dengan tanaman keras yang mempunyai akar kuat untuk mengikat tanah. Apalagi saat ini diwilayah Kec. Dolopo sudah ada pabrik kayu olahan yang membutuhkan bahan baku cukup banyak dan kita belum bisa mensuplay bahak pokok kayunya secara maksimal. Pada kesempatan kerja bhakti pengaspalan jalan, Bupati

Madiun juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kab. Madiun pada umumnya untuk terus melaksanakan swadaya, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Ds. Morang ini. Melalui kegiatan BST ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menjelaskan bahwa kemampuan keuagan pemerintah kita terbatas, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Pada kesempatan sarasehan Bupati Madiun juga berkenan menerima dan menyetujui berbagai usulan masyarakat Ds. Morang antara lain, pelatihan membuat biogas, pemasangan lampu jalan, ternak kambing, bantuan bibit tanaman keras, alat pertanian, semen, saluran air bersih, aspal, modal UMKM, Pelatiha memasak, Pelatihan menjahit, Werreless untuk jamaah Yasin, Alat Hadroh, APE untuk TK/PAUD, dan lain-lain. Hanya saja untuk bantuan hibah Bupati Madiun mengingatkan agar lembaga/unit usaha yang mengajukan segera mengurus Badan Hukum atas untuk usaha yang dilaksanakan.Halinipentingsebagai syarat penyaluran dana hibah. Sementara itu PKK Kab. Madiun yang dipimpin langsung oleh Ketuanya Ny. Hj. Sri Purwanti Muhtarom, S.Pd, M.Pd melaksanakan peninjauan kegiatan TP PKK Ds. Morang untuk diadakan pembinaan. (sy)

Jember, SMN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (23/ 1) malam, secara resmi menetapkan pasangan Faida-Abdul Muqit Arief sebagai pasangan Bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2015 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. “Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih merupakan tahapan akhir dari proses pilkada yang menjadi kewenangan dari penyelenggara pemilu, sehingga kami sudah menyelesaikan seluruh tahapan pilkada,” kata Ketua KPU Jember, Ahmad

RSUD Sogaten Kota Madiun

Madiun, SMN - Pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Kota Madiun, dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp. 2 miliar semakin tak jelas dan ngambang. Pasalnya, saat wartawan beberapa wartawan meminta

konfirmasi terkait kejelasan pemanggilan beberapa pejabat RSUD Kota Madiun, tak satupun pejabat yang berkompeten di kantor Kejari yang mau ditemui wartawan. Padahal dalam daftar hadir di kantor Korps Adiyaksa yang beralamat di jalan Pahlawan nomor 26, Kota Madiun, nama pejabat yang

seperti Kasi Intelijen, Abdul Farid keterangannya berada ditempat. “Pintunya ditutup dan terkunci, nggak tau kemana mungkin sedang keluar,”kata Drawi, Security kepada wartawan, Senin (18/1/2016). Sementara salah satu pejabat Kejari Madiun mengaku, jika saat ini kasus RSUD Madiun Kota masih dalam penanganan bagian Intelijen dan belum diserahkan ke bagian Pidana Khusus (Pidsus). “Ini masih pulbaket di Intel. Ya semoga bisa jadi kasus. Kalau nggak bisa jadi hal yang memalukan,” terangnya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kejari Madiun telah memeriksa lima orang pejabat yang terkait dalam pengadaan Alkes, Kamis (14/1/2016). Kelima-

nya yakni, Sri Marhaendra Datta, Kabid Pelayanan Medik RSUD Kota Madiun yang juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lainya adalah, Kasi Pelayanan Medik drg Priyo Rahardjo, Kasi Keuangan Yuda serta dua orang apoteker Yusuf dan Hendro. Sedangkan pada Jumat (15/1/2016), Direktur RSUD Kota Madiun, Resty Lestantini, terlihat mendatangi Kantor Kejari Madiun. Hingga berita ini dilangsir belum ada kejelasan dari pihak yang terkait apa maksud dan tujuan Direktur RSUD Kota Madiun mendatangi kantor Kejari, pasca pemanggilan lima orang pejabat RSUD Kota Madiun,,,? (sy)

Tasyakuran Setelah Mendapatkan Piala WTN Lumajang, SMN - Kembali Kabupaten Lumajang meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) pada tahun 2015 kemarin ini, di bidang tertib lalu lintas. Dan untuk serah terima Piala WTN 2015 kemarin itu sudah dilakukan di Istana Presiden dan diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi, waktu itu. Atas perolehan piala WTN, Bupati Lumajang, Drs. H. As’at, M. Ag, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Lumajang yang telah ikut berpartisipasi dalam ketertiban berlalu lintas. “Ini prestasi kita semua. Meskipun masih banyak yang perlu ditata dan ditertibkan lagi,” pungkasnya. Mengapa Kabupaten Lumajang meraih Piala WTN di bidang lalu lintasnya? Menurutnya, kategori peraih WTN penuh mengharuskan adanya ketersedian angkutan pedesaan maupun perkotaaan yang itu semua disediakan oleh kabupaten/kota. “Jadi pemerintah kabupaten wajib menyediakan angkutan ini. Lumajang belum sampai kearah sana. Kedepan kita pelajari itu. Kemungkinan karena terlalu murahnya kredit sepeda motor membuat orang memilih naik sepeda motor. Hitunghitung memiliki sepeda motor lebih murah ketimbang naik angkutan umum. Kalaupun disediakan kemungkinan orang tetap lebih banyak mengendarai sepeda motor,” ujarnya. Meski demikian, transportasi/ angkutan umum tetap dibutuhkan terutama bagi kalangan yang hidupnya di bawah standar dan masih belum memungkinkan membeli sepeda motor. “Maka angkutan kota atau desa tetap dibutuhkan. Ini PR kita,” ujarnya. Disinggung soal penata-

an parkir di jalan utama Kota Lumajang, yakni Jl. PB Sudirman, Bupati As’at berjanji akan mempelajari lagi seperti apa sebenarnya yang pas untuk menata parkir itu. “Toko-toko juga belum menyediakan tempat parkir. Kita akan tata sebaik mungkin. Tidak mudah memang, dan biasanya butuh waktu agak lama. Tapi paling tidak mana yang memungkinkan ditata, maka segera kita tata, sesegera mungkin,” tuturnya. Diakuinya, selama ini karena banyaknnya parkir di sebelah barat maka para pengguna jalan melirik di jalan sebelah timur, padahal di sebelah timur sudah jelasjelas dilarang untuk parkir sepeda motor. Jalan di sebelah timur khusus untuk sepeda angin dan becak. “Kita pelajari semunya. Kita koordinasikan dengan pihak kepolisian, dengan masyarakat pengguna jalan juga. Karena aturan yang ketat tanpa ada kedisiplinan para pengguna jalan akan siasia. Semua pemilik toko juga kita minta ikut bertanggung jawab dalam hal ini,” tukasnya. Bupati As’at, saat pemberian piala WTN turut hadir ke Istana Presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi menekankan beberapa hal menyangkut pemerintahan di daerah. “Kebetulan saya yang datang ke sana. Tapi yang menerima piala WTN adalah perwakilan dari beberapa kabupaten yang masingmasing diwakili oleh dishub. Presiden Jokowi banyak mengarahkan soal penggunaan anggaran. Bahwa tahun 2016 realisasi anggaran harus dimulai bulan ke empat. Kalau bisa triwulan kedua harus sudah jalan semua. Kalau bisa awal tahun segera dikerjakan. Karena fokus peredaran ekonomi masyarakat tidak hanya akhir

Tasyakuran Pemkab Lumajang atas prestasi yang diraihnya berupa diraihnya kembali Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) pada tahun 2015 kemarin ini, di bidang tertib lalu lintas

tahun,” paparnya. Presiden Jokowi, kata Bupati As’at, juga menyinggung soal lalu lintas. Pemerintah daerah diminta menyiapkan sarana prasarana sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan kepada pengguna (seperti pejalan kaki, orang tua). “Pejalan kaki harus nyaman, tapi tentu saja dengan melihat kondisi yang ada,” imbuhnya. Sementara itu Rochani, Kepala Dishub Kabupaten Lumajang, setelah menerima potongan nasi tumpeng dari Bupati Lumajang menyatakan, terima kasih atas partisipasi masyarakat Lumajang terutama pengguna jalan yang tertib berlalu lintas sehingga Lumajang kembali meraih WTN. “Atas pertisipasi masyarakat dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak WTN tahun 2015 ini bisa kita raih. Yang kedua harapan saya, mudah-mudahan 2016 WTN tetap diraih oleh Lumajang,” ungkapnya. Meskipun sudah meraih Piala WTN, Rochani, belum berpuas diri. Dia bakal melakukan pembenahan-pembenahan di beberapa sektor, termasuk membenahi kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk betul-betul

mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang. “Juga masalah parkir di Jl. PB Sudirman sebelah timur jalan, kedepan kita rapat koordinasi internal kemudian dengan pihak terkait lainnya. Nanti akan kita bahas apakah parkir tetap kita berlakukan di sebelah barat atau justeru di sebelah timur juga kita jadikan parkir, atau alternatifalternatif lain. Kita akan bicarakan semuanya,” ujar mantan Kepala BPBD Lumajang ini. Dia juga menyampaikan bahwa perolehan Piala WTN benar-benar murni tanpa ada rekayasa. Hal ini bisa dibuktikan denga rutinnya petugas dishub bersama pihak kepolisian untuk menertibkan pengguna jalan parkir di sepanjang jalan PB Sudirman. “Selama ini apa yang dilakukan dishub alami. Hampir setiap hari pagi dan sore kita lakukan patroli sehingga pengguna jalan patuh berlalu lintas dan memarkirkan kendaraannya sesuai tempat yang disediakan untuk parkir. Jadi apa yang kami lakukan bukan semata-mata untuk meraih WTN,” pungkasnya. Dia berharap ada kerja sama yang baik dalam berlalu lintas. (tiek_Lmj/com)

KPU Jember Tetapkan Pasangan FaidaAbdul Muqit Sebagai Bupati Terpilih Anis, di Jember, Minggu. Ia mengatakan secara keseluruhan proses pilkada Jember berjalan dengan baik, meskipun adanya aspirasi dari masyarakat terkait dengan ketidakpuasan hasil pilkada, namun itu juga disampaikan dengan benar, tepat dan sesuai konstitusi. “Dinamika politik dalam pilkada di setiap daerah itu merupakan hal yang wajar karena hal itu juga menjadi ilmu dan pendidikan politik bagi masyarakat, namun yang terpenting tidak ada gejolak atau konflik di kalangan masyarakat,” tuturnya.

Majelis hakim MK menolak permohonan gugatan pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Sugiarto-Dwi Koryanto karena dinilai tidak memenuhi syarat dan pokok perkara pemohon, serta eksepsi lain dari pihak pemohon tidak dipertimbangkan. Calon Bupati Jember terpilih, Faida memberikan sambutan setelah menerima berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih periode 2015-2020. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi pelaksanaan pilkada Jember berjalan damai

dan aman hingga proses penetapan pasangan calon Bupati Jember terpilih. “Ini tak lepas dari peran seluruh pihak, sehingga dalam pilkada tidak ada konflik dan pertikaian di masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh warga Jember,” tuturnya. Ia mengatakan penetapan calon Bupati Jember terpilih itu menjadi gerbang baru untuk Kabupaten Jember, sehingga pihaknya menyiapkan untuk merealisasikan 22 janji kerja yang disampaikan pada saat kampanye.

“Kami fokus pada hari esok yang lebih baik. Kemenangan ini sejatinya adalah kemenangan masyarakat Jember, sehingga kami berharap tidak ada lagi salam 1 jari atau salam 2 jari, mari kita salam 3 jari, tanda persatuan Indonesia,” ucap Faida yang juga Direktur Rumah Sakit Bina Sehat Jember itu. Dalam rapat pleno penetapan itu, sebanyak 600 personel Kepolisian Resor Jember disiagakan untuk mengamankan rapat pleno terbuka itu dengan pola pengamanan yang berlapis. (tiek)

Ponorogo

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Komisi C DPRD Ponorogo Sidak Terminal Selo Aji

Ketua Komisi C DPRD Ponorogo bersama anggota

Ponorogo, SMN - Komisi C DPRD Kabupaten Ponorogo telah melakukan inspeksi mendadak

(sidak) Terminal Selo Aji yang saat ini tengah dalam proses pembangunan 19/01/16, Sidak yang

langsung dipimpin oleh ketua Komisi C, Ir. Moh. Erkhamni, tersebut sempat melakukan pemeriksaan sejumlah ruangan yang telah selesai pengerjaannya Terminal Selo Aji Ponorogo yang saat ini tengah dikebut pengerjaanya sekarang berubah tipe, dari tipe A menjadi A1. Semen-tara itu tahun 2015 lalu, terminal ini mendapatkan gelontoran anggaran total sebesar Rp 33 miliar, dengan rinciannya, dari APBN Rp 27,5 miliar, dari APBD I Provinsi Jawa Timur Rp 3 miliar dan APBD II Pemkab Ponorogo sebesar Rp 2,5 miliar. “Tahun 2016 Komisi C DPRD Ponorogo, akan berkunjung ke

DPRD Paripurnakan Pengusulan Pelantikan Bupati

Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko

Ngawi, SMN - DPRD Ngawi segera menggelar rapat paripurna istimewa untuk pengusulan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada tahun 2015. Paripurna tersebut dilakukan Senin, 25 Januari 2016 untuk selanjutnya dikirim ke gubernur Jawa Timur. “Kendati sudah diumumkan KPU, namun DPRD juga wajib melakukan paripurna dan

mengirimkan risalah paripurna ke gubernur,” ujar Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Ngawi. KPU Ngawi sendiri sudah sejak akhir bulan Desember menetapkan Budi SulistyonoOny Anwar sebagai bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2015. Rapat paripurna kali ini disebut istimewa karena tak membutuhkan kuorum dari kehadiran anggota. “Kami target-

kan memang di minggu terakhir Januari sudah bisa selesai dan diusulkan ke gubernur,” ungkap Antok, sapaan akrab ketua DPRD Ngawi ini. DPRD sendiri tidak dapat menentukan waktu pelantikan karena semua menjadi kewenangan kementrian dalam negeri. Namun dengan hasil Pilkada di Ngawi yang tidak bermasalah serta tidak ada gugatan ke MK, besar harapan pelantikan bupatiwakil bupati terpilih dapat segera dilakukan. “Ngawi kan tidak ada masalah, kemuungkinannya lebih cepat dilantik, namun kami tetap tidak bisa memastikan karena itu sama sekali bukan kewenangan daerah,” ungkapnya. Ngawi termasuk satu dari beberapa kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada secara aman dan lancar, bahkan tidak disertai gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2015 lalu memenangkan pasangan Budi Sulistyono dan Ony Anwar sebagai bupati dan wakil bupati Ngawi. Keduanya merupakan bupati dan wakil bupati di periode sebelumnya atau incumbent dengan kemenangan 87 persen lebih. (ari)

Sayangkan Dinkes Terima Proyek Puskesmas Pitu Ngawi, SMN - Komisi IV DPRD Ngawi mengaku sangat kecewa dengan proyek rehab berat Puskesmas Pitu senilai Rp 330 juta dan bersumber dana APBD Ngawi tahun 2015. Namun, dewan juga menyayangkan pihak Dinas Kesehatan yang dengan mudahnya menerima hasl pekerjaan dari rekanan padahal mutunya dipertanyakan. “Seharusnya jangan diterima sehingga akan jelas kesalahan dalam mengerjakan proyek itu, kalau sudah diterima ya menjadi tanggung jawab Dinkes,” ungkap Slamet Riyanto, Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Dalam sidak ke beberapa

proyek pemerintah sepanjang tahun 2015, Slamet mengakui pengerjaan Puskesmas Pitu dengan dana sebesar Rp 330 juta termasuk yang terburuk. Slamet bahkan mengaku sempat memukul dinding dan mendapati tembok dengan mudahnya jebol. “Banyak yang kita tes seperti itu, ya tembok ya kayu dan sebagainya. Intinya ya harus direvisi lagi, revisi berat,” ujarnya. Perintah untuk merevisi berat proyek Puskesmas Pitu ini, menurut Slamet bisa saja dilakukan Dinkes setempat dengan memakai dana pemeliharaan yang belum sempat diberikan ke rekanan. “Alasan Dinkes, selama ini sudah diberitahu tapi

rekanan bandel sehingga jelek sekali pekerjaanya. Hal ini membuat Dinkes menerima dulu hasil pekerjaan namun tetap melakukan revisi seperti saran dewan,” tandasnya. Komisi IV mengaku masih memberi toleransi pada Dinkes untuk dapat melakukan revisi sampai akhir Januari 2016 ini. Selain Pitu, Dewan juga mengapresiasi pekerjaan Puskesmas Mantingan. Proyek ini sempat tertahan dan melewati batas waktu yang ditetapkan. Penanganan proyek ini dperpanjang namun tetap kena denda sepertmil sehari. “Kami nanti akan melakukan lagi sidak di akhir bulan ini,” kata Slamet. (ari)

pemerintah pusat mengawal tindak lanjut pembangunan terminal Selo Aji, harapnya ditahun 2016 ini akan mendapat anggaran kembali”. Terang Erkhamni. Lebih lanjut Erhamni, menambahkan pembangunan terminal ini, diharapkan bisa menjadi terminal kebanggan warga ponorogo, dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan public serta fasilitas diterminal tersebut. Ditargetkan diakhir tahun 2016, pembangunan terminal ini rampung dikerjakan, dan dari pantauan pihak dewan saat ini pengerjaa pembangunan terminal selo Aji mencapai 65 persen. (wied)

Ketua Komisi C DPRD Ponorogo, Erkhamni bersama tim saat sidak Selo Aji didampingi Plt Dinas Perhubungan, Winarko

Pleno Penetapan Bupati Ponorogo Terpilih Ipong Muclisoni-Jarno

Ketua KPUD Ponorogo Ikhwanudin Alfianto saat menetapkan pasangan Ipong Muclisoni-Jarno sebagai Bupati dan wakil bupati ponorogo yang sah

Ponorogo, SMN - KPUD Ponorogo akhirnya menetapkan Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2015 Jum’at (22/1). Meskipun sempat diwarnai sengketa dengan gugatan pasangan Sugiri-Sukirno namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan tersebut.

Alasan ditolak gugatan karena selisih suara hingga 6,53% atau 14.369 suara yakni perolehan suara pasangan Ipong-Djarno 219.949 dan pasangan Sugiri-Sukirno 205.587. Sesuai pasal 158 UU no. 8 tahun 2015 pasal 6 PMK 1-5 /2015 batas terbanyak perbedaan suara yang bisa diajukan sebagai

perselisihan adalah 1% dari peraih suara terbanyak. Hal ini dengan memperhitungkan jumlah penduduk Ponorogo 908.289 dan 1% dari capaian suara Ipong - Djarno adalah 2.199. “Legal Standing atau selisih perolehan suara melebihi yang disyaratkan (untuk bisa disidangkan). Batasnya 1% tapi ternyata kan 6,5%. Karena itulah pokok-pokok gugatan lainnya diabaikan. Dan gugatan tidak diterima. Selanjutnya adalah penetapan pemenang pilkada hari ini”, terang Ichwanudin Alfianto ketua KPUD Ponorogo. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati terpilih Drs. H. Ipong Muchlissoni-Sudjarno, MM, Kapolres Ponorogo, Dandim 0802 Ponorogo dan ketua KPU beserta jajarannya. Dalam sambutannya Ipong menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam proses Pilkada berlangsung hingga membawa dirinya menjadi bupati terpilih. “Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

bekerja keras selama proses Pilkada hingga sekarang sehingga semua berjalan kondusif tanpa gejolak yang berarti. Saya juga bersyukur atas kepercayaan masyarakat Ponorogo yang telah memilih saya untuk memimpin Ponorogo lima tahun kedepan. Tentunya saya akan segera berkoordinasi untuk membenahi Ponorogo, “tutur Ipong di akhir acara. Sementara itu ketua KPUD Kabupaten Ponorogo Ichwanudin mengatakan bahwa dengan penetapan bupati hari ini maka tugasnya telah selesai. “Tugas KPUD Ponorogo telah rampung tinggal penyusunan laporan pertanggung jawaban. Kalau soal pelantikan itu wewenang Gubernur kami hanya mengusulkan ke DPRD”, terang Ichwanudin. Di acara sore ini, Ipong didampingi oleh istri dan para bebotohnya. Acara berjalan cukup lancar. Pengamanan dari Polres Ponorogo cukup ketat dengan mengerah 100 personil baik Sabhara maupun Satlantas. (Any/wied)

Terminal Kertonegoro Diambil Alih Pusat Ngawi, SMN - Terminal Kertonegoro yang termasuk terminal type A segera diambil alih pusat. Pengambilalihan ini dilakukan secara bertahap mulai tahun ini termasuk dalam hal pengelolaan sampai tenaga kerja. “Kami hanya tinggal menyesuaikan, pada intinya ya pengambilalihan administrasinya lebih dulu,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Kabupaten Ngawi, Bambang Lestari Widodo. Bambang Lestari menambahkan, karena dulu pembangunan terminal Ngawi diusulkan untuk terminal Type A, maka pengelolaannya pun harus mengikuti instruksi Kemenhub yakni dilakukan oleh pusat. “Sebagai terminal Type A, Ngawi memang belum layak karena seharusnya memiliki perusahaan bus antar provinsi dari dan ke Ngawi,” ujar Bambang. Saat ini, perusahaan bus beroperasi di Ngawi lebih banyak

melayani jalur dalam kabupaten. Bus-bus antar kota dan antar provinsi merupakan milik perusahaan otobus yang berada di kota lain “Namun, walaupun diambil alih pusat, dari segi pemasukan tetap dilakukan bagi hasil,” ujar Bambang lagi.

Sementara itu retribusi yang dapat dikumpulkan dari Terminal Kertonegoro cukup lumayan yakni sekitar Rp 700 juta per tahun. Retribusi terminal selama ini juga menjadi salah satu sumber PAD yang bisa diharapkan. Kadinhub Kominfo Bambang Lestari mengungkap-

kan, pemasukan dari Terminal Kertonegoro Ngawi ini setara dengan pemasukan dari empat sub terminal yang berada dalam pengelolaan kabupaten Ngawi. “Tapi kita optimis saja pasti nanti tetap ada perhitungannya dengan daerah,” ujarnya. (ari)

Terminal Kertonegoro

Layanan Lambat, Warga Nganjuk Beli Alat Fogging

Warga Desa Cerme dilatih menggunakan alat fogging oleh petugas Dinas Kesehatan Pemkab Nganjuk

Nganjuk, SMN - Lambatnya penanganan fogging oleh Dinas Kesehatan Pemkab Nganjuk saat warga membutuhkan, Desa Cerme

Kecamatan Pace nekat melakukan pengadaan alat fogging. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi serangan wabah demam

berdarah saat awal musim hujan. Karena kekwatirannya terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh nyamuk yang saat musim hujan tiba selalu menjadi momok bagi warga, Rokani Kepala desa Cerme berinisif mengadakan alat fogging sendiri. “Saya ngeri melihat berita soal demam berdarah, apabila wabah demam berdarah sudah menyerang kami seringkali kesulitan untuk mendapatkan fogging,” ungkap Rokani. Ditambahkan oleh Rokani, akibat dari wabah demam berdarah tahun lalu ada tiga warga Desa Cerme yang meninggal dunia. Melihat hal kondisi tersebut keberadaan alat fogging milik Desa

Cerme sendiri maka warga sudah tidak resah akan adanya wabah demam berdarah. “Apabila ini tidak segera kami belikan, kami takut musim hujan yang sudah datang ini akan membawa dampak wabah demam berdarah,” ujar Rokani. Untuk tenaga operator mesin fogging pihak Desa Cerme akan menggunakan tenaga warga desa setempat. Namun saat ini untuk melatih para operator, Rokani telah mengajukan surat kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan kepada empat warga Desa Cerme. Pelatihan yang meliputi teknis penyemprotan, hingga sasaran yang harus di semprot sudah di

berikan petugas dari Puskesmas Pace. “Kami sudah mengadakan uji cobapenyemprotan di lingkungan sekolah dan pondok pesantren di Desa Cerme. Sementara kami memiliki empat operator fogging,” ujar Rokani. Selain menyiapkan alat fogging, Rokani juga memerintahkan seluruh perangkat desa dan warga untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, minimal jika air sudah mulai keruh, seperti bak mandi dan kolam. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi perkembangbiakan dari nyamuk yang membawa

potensi demam berdarah. Air yang keruh dan jarang dikuras tempatnya merupakan tempat yang bagus bagi nyamuk untuk bertelur dan menempatkan jentik-jentiknya untuk berkembang biak. Kemudian menutup tempattempat penampungan air, khususnya yang menjadi konsumsi tiap hari. Umumnya, untuk daerah perdesaan, tampungan air jarang sekali dikuras karena kondisi tidak memungkinkan. Jangankan dikuras, air berkurang saja harus segera diisi kembali karena memang merupakan tempat cadangan air untuk keperluan sehari-hari. Tempat-tempat seperti ini harus ditutup agar nyamuk tidak bisa

meletakan telurnya kedalamnya mengingat nyamuk pembawa penyakit demam berdarah sangat menyukai air yang bening. Selain itu warga Desa Cerme juga mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat memungkinkan terjadinya genangan air. Barang-barang tersebut dapat meliputi botol bekas, kaleng cat, plastik, dan aneka barangbarang tak terpakai lainnya, yang berada di halaman maupun dalam rumah, yang memungkinkan nyamuk bertelur di dalamnya. “Jika tidak, kami sarankan kepada warga untuk menjual saja barang-barang tersebut ke tukang loak,” tandas Rokani. (jk/rb)

Nasional

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

“Saya melihat proyek ini terlalu mahal, pengembaliannya setelah 100 tahun mungkin baru bisa,” ujar Agus.

Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung.

BUMN Dinilai Berisiko Alami Kerugian dalam Proyek Kereta Cepat

Jakarta, SMN - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki risiko kerugian cukup besar dalam menggarap proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Risiko kerugian tersebut terkait besarnya anggaran yang harus dikeluarkan empat perusahaan milik BUMN. “Saya melihat proyek ini terlalu mahal, pengembaliannya setelah 100 tahun mungkin baru bisa,” ujar Agus dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1/ 2016). Pembangunan kereta cepat merupakan proyek kolaboratif konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), yang terdiri dari China Railway International Co Ltd (CRI) dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan gabungan dari empat perusahaan pelat merah, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Adapun pembiayaan proyek terdiri dari 60 persen oleh gabungan perusahaan BUMN, dan 40 persen oleh investor China. Menurut Agus, proyeksi keuntungan yang diperoleh dari

jumlah penjualan tiket kereta cepat Bandung-Jakarta tersebut masih belum pasti. Tarif di atas Rp 200.000 per orang dinilainya memberatkan masyarakat kelas menengah. Kemudian, target 60.000 penumpang per hari dinilainya belum masuk akal. Sebab, menurut Agus, masih banyak kendaraan umum yang kemungkinan lebih diminati penumpang dibandingkan dengan kereta cepat. Selain itu, menurut dia, empat perusahaan milik BUMN tersebut diwajibakan menyetor modal hingga miliaran rupiah pada awal pembangunan. Anggaran yang besar untuk kereta cepat tersebut dinilainya akan menyulitkan perusahaan BUMN dalam mengelola bisnisnya. Agus khawatirkan perusahaan BUMN pada akhirnya mengambil pinjaman bank untuk menutupi modal besar yang harus mereka bayarkan pada awal pembangunan tersebut. Bukan hanya itu, lanjut dia, kesulitan BUMN akan bertambah karena tidak diperbolehkan menggunakan penyertaan modal negara (PNM) untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung. (red/kmp)

‘Pertarungan Partai Golkar Belum Berakhir’ Jakarta, SMN - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar, dari kubu Aburizal Bakrie dilakukan pada 23-24 Januari 2016. Anggota Partai Golkar, Agun Gunanjar mengatakan pertarungan belum berakhir. “Bahkan baru dimulai menuju Golkar dengan DPP baru yang lebih demokratis, maju dan mandiri,” kata Agun, Sabtu (23/1). Agun menambahkan hasilnya akan berada saat munas yang dipimpin Tim Transisi nanti. Hal tersebut, dilontarkan Agun setelah menghadiri Rapimnas dari kubu Golkar. Dia mengatakan Rapimnas yang kesemua penyelesaian kisruh kepengurusan harus sesuai dengan UU Parpol. Dalam pidatonya, sesepuh Partai Golkar, BJ Habibie meminta pemerintah tetap bersikap netral dan tidak memihak dalam menyikapi konflik di internal partai politik (Parpol). Hal itu disampaikan BJ Habibie saat memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional

Ketua DPP Partai Golkar Ade Komaruddin.

Ilustrasi

Partai Golkar yang diselenggarakan kubu Aburizal Bakrie di Jakarta. Habibie menambahkan jika dirinya memiliki satu kartu partai Golkar. Namun dirinya menegaskan tidak akan memihak salah satu

dari kubu yang berseteru, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Datangnya Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkumham ke, Yasona Laoly merupa-

kan intruksi dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Dalam hal ini, dianggap mantan presiden RI Ke-3 sebagai netralitas pemerintah melihat partai beringin sedang dilanda konflik. (yok/rol)

Pemulangan Eks Anggota Gafatar Dinilai Tak Efektif Jakarta, SMN - Upaya pemerintah memulangkan ribuan mantan anggota Gafatar dari Mempawah ke daerah asalnya masing-masing dinilai tidak efektif. Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menjadi media-

tor dan fasilitator dialog dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa anggota kelompok Gafatar tersebut. “Tidak ada cara lain selain dialog. Ada ribuan orang bermukim di suatu wilayah. Apa yang dilakukan? Ya harus dilindungi. Ada

aspek hak ekonomi, hak membangun relasi sosial, dan hak budaya yang harus dilindungi,” ujar Nur Kholis dalam sebuah diskusi bertajuk “Astaga Gafatar” di Menteng, Sabtu (23/1/2016). Menurut dia, persoalan Gafatar bukan semata-mata menyangkut

Ratusan pengungsi eks Gafatar asal Mempawah makan malam usai tiba di Bekangdam XII/Tpr, Jl Adisucipto, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (19/1/2016) pukul 19.30 WIB. Arus pengungsian 664 warga ini terbagi dalam dua gelombang, pertama datang sejumlah 327 orang dari Moton Panjang dan sisanya 337 pada gelombang kedua dari Desa Pasir, Kabupaten Mempawah.

keyakinan. Ada aspek ekonomi dan budaya yang juga harus dipertimbangkan. Nur Kholis menyebut bahwa setiap warga negara mempunyai hak budaya untuk membangun relasi dengan lingkungan sekitarnya. “Jadi, ketika ada konflik, pemerintah seharusnya menjadi penengah, bukan justru malah memaksa orang untuk pindah dari tempat tinggalnya,” ujar dia. Dalam rapat koordinasi, Kamis (22/1/2016), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan siap memulangkan 1.611 orang pengungsi bekas anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat. Data Kemenko PMK menyebutkan bahwa mereka berasal dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, Banten 4 orang, dan Medan 13 orang.) Kemudian, dari Riau sebanyak 99 orang, Aceh 2 orang, Sumatera Barat 4 orang, Lampung 4 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, Kepri 8 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, dan Kalimantan Barat 4 orang. (yok/kmp)

Ketua DPR Minta Semua Kerja Keras Revisi UU Anti Terorisme Jakarta, SMN - Ketua DPR Ade Komaruddin mendukung langkah pemerintah yang memutuskan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Saat ini, revisi UU tersebut telah dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2016. “Bagus dong. Kan saya sudah sampaikan pada hari setelah konsultasi

lembaga-lembaga negara dengan Presiden, bahwa Dewan siap untuk revisi maupun perppu,” kata Ade saat dihubungi, Jumat (22/1/2016). Ade mengatakan, revisi UU Anti-Terorisme tersebut diperlukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta, agar seluruh anggota komisi yang bertugas untuk membahas revisi UU tersebut

dapat memberikan perhatian lebih. “Kita kerja keras semua. Revisi ini tentu untuk menberikan rasa aman kepada masyarakat,” tandasnya. Menurut pemerintah, revisi UU Anti-terorisme perlu segera dilakukan. Revisi itu diharapkan dapat mencegah serangan terjadi kembali. Polisi ingin fokus pada langkah pre-emptive serta preventif. Polisi merasa terhalang UU ketika hendak bergerak ketika mengetahui adanya ancaman. Polri ingin ada kewenangan khusus untuk menyikapi mereka yang baru menyatakan diri bergabung ke kelompok radikal, berpidato menghasut, dan sejenisnya. Berdasarkan pengalaman selama ini, meski ada beberapa orang yang secara terbuka menyatakan diri mendukung ISIS, Polri dibatasi aturan sehingga sulit untuk melakukan penindakan. Polri baru dapat menindak jika seseorang sudah melakukan aktivitas ke arah terorisme, misalnya saat seseorang ketahuan sedang membeli bahan peledak atau baru merencanakan aksi teror. Di sisi lain, waktu antara persiapan dan eksekusi biasanya sangat singkat. Polisi merasa memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mencegahnya. Waktu penahanan sementara terhadap seseorang juga diharapkan bisa ditambah. “Ini semata-mata agar upaya pencegahan bisa dilakukan secara maksimal. Namun, lagi-lagi ini akan kami serahkan ke perumus undang-undang,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan. (red/kmp)

Nusantara

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

PDIP Perjuangkan Palangkaraya Jadi Pusat Pemerintahan, Ini Strateginya...

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Menpora Imam Nahrawi (baju putih) saat meninjau Gedung Olahraga (GOR) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (19/1) pagi.

Menpora Tinjau GOR Palangkaraya Palangkaraya, SMN – Menpora Imam Nahrawi bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah (Kadispora) Kalimantan Tengah Suyanto, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Siun Jarias meninjau Gedung Olahraga (GOR) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (19/1) pagi. Menpora mendukung pembangunan GOR multifungsi itu. “Kami dari pemerintah terus

mendukung dan menyokong atas pembangunan GOR itu yang terpenting nantinya ada turnamen berskala nasional, terlebih dalam waktu dekat ini GOR itu juga akan dilibatkan untuk penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di Palangkaraya,” kata Menpora. GOR yang pembangunannya 80% dana APBD ini direncanakan dapat digunakan setidaknya sembilan cabang olahraga.

Sementara Kadispora Kalteng Suyanto menambahkan, Menpora sangat antusias untuk meninjau GOR dan merasa bersyukur Kalteng memiliki GOR multifungsi. Saat ini masih dalam proses pembangunan secara bertahap karena keadaan anggaran daerah kemungkinan akan selesai di 2017. “Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora nantinya akan membantu beberapa peralatan

olahraga, sementara dalam waktu dekat ini akan ada JPI ASEAN yang akan mendatangkan 3000 pemuda dari 34 provinsi dan para pemuda Asean,” tutur Suyanto. “Nanti kita juga akan libatkan GOR ini meskipun belum 100% selesai tapi bisa digunakan karena GOR ini multi purpose,” tambahnya. (manda)

Palangkaraya, SMN - PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan gagasan Proklamator RI Ir Soekarno tentang Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai pusat pemerintahan. Bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, salah satu upaya mewujudkan Palangkaraya sebagai ibu kota pemerintahan adalah dengan memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalteng pada 27 Januari yang akan datang. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, upaya mewujudkan Palangkaraya sebagai ibu kota pemerintahan itu semakin nyata. Berbicara pada rapat koordinasi dan konsolidasi DPD PDIP Kalteng di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Selasa (19/1), Hasto menyatakan, kini banyak kader partai pemenang

pemilu legislatif 2014 itu yang menduduki posisi penting. Misalnya, kini pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang juga kader PDIP. Selain itu banyak menteri kader PDIP atau pun yang memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri. “Kita harapkan apa yang sudah dirancang Bung Karno bahwa Palangkaraya adalah pusat arsitektur, pusat birokrasi Indonesia masa depan, bisa kita laksanakan,” ujar Hasto sebagaimana siaran pers DPP PDIP. Ia menegaskan, Agustin Teras Narang yang notabene kader PDIP pernah selama 10 tahun memimpin Kalteng. Hasto menegaskan, banyak capaian yang dilakukan Teras untuk memajukan Kalteng justru saat pemerintahan pusat dipimpin

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan tidak ada kader PDIP di kabinet. “Sekarang, presiden dari kader PDIP yang juga telah memberi perhatian serius untuk Kalteng. Ini akan mempercepat pembangunan Kalteng dan mensolidkan pemerintahan Presiden Jokowi,” ucapnya. Karenanya Hasto menegaskan bahwa PDIP telah memutuskan mengusung Willy M YosephHM Wahyudi K Anwar untuk pilkada Kalteng. Harapannya agar Willy-Wahyudi bisa meneruskan kesuksesan Teras Narang. Untuk itu, Hasto mengingatkan kader-kader PDIP di Kalteng agar bekerja serius memenangkan Willy-Wahyudi. “Kekuatan gotong-royong tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan uang,” katanya.(jpn)

Pemkab Mura Bantu 500 Paket Sembako untuk Korban Banjir

Kondisi banjir di beberapa daerah di Kabupaten Musi Rawas

Musi Rawas, SMN - Curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini, membuat air sungai meluap dan merendam beberapa wilayah di Kabupaten Musirawas. Salah satu kecamatan yang juga dilanda banjir adalah kecamatan Megangsakti. Diwilayah ini, sedikitnya ada 500 kepala keluarga (KK) yang tempat tinggalnya ke-

banjiran, yaitu di Desa Muaramegang. Untuk membantu meringankan beban bagi masyarakat yang terkena banjir, Pemkab Musirawas memberikan bantuan berupa paket sembako, sebanyak 500 paket. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan beras, mie instan, dan sarden. Bantuan

banjir ini diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Musirawas, H Riki Junaidi, yang mengunjungi lokasi, Kamis (21/1/2016). Dalam kesempatan itu, H Riki Junaidi juga memerintahkan kepada seluruh jajarannya, agar selalu siaga dalam menghadapi banjir. Terutama diwilayah-wilayah yang berada di bantaran sungai dan

rawan banjir. “Bagi kecamatan yang berpotensi banjir, secepatnya untuk menyiapkan sarana dan prasarana guna membantu masyarakat. Pemerintah harus siap dan siaga, mulai dari menyiapkan posko, sarana kesehatan, tim Tagana dan lainnya, untuk membantu masyarakat. Seperti saat ini, sudah ada akses jalan yang terganggu akibat banjir, antara lain jalan desa Jajaranbaru I, Megangsakti V, dan desa Campur Sari”, kata H Riki Junaidi. Terkait dengan bantuan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah, ia mengingatkan agar benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jangan sampai bantuan tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk menerimanya. “Bantuan ini diberikan untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan bantuan. Jadi jangan sampai salah sasaran dalam pendistribusian bantuan,” katanya. (abu/trbn)

Kerusakan Jalan Lintas Tengah SekayuMusirawas karena Truk Tonase Besar Sekayu, SMN - Kembali rusaknya Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sekayu-Musirawas (Mura) membuat keresehan tersendiri khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sanga Desa, Muba. Hal tersebut dikarenakan akses jalan untuk keperluan sehari-hari menjadi terhambat karena jalan yang rusak dan berlubang sangat parah tersebut. “Astaga dek, kami sudah capek dengan jalan berlubang ini. Ketika mau lewat harus pelanpelan, kalau tidak pelan-pelan mobil bisa rusak. Bahkan banyak mobil yang nyangkut sasisnya karena tak kuat lewati lubang tersebut,” kata Paiman, warga Sanga Desa, ketika dibincangi, Jumat (22/1). Sementara dari pantuan di lapangan, lubang-lubang yang berada Jalinteng membuat pengendara harus sangat berhati-hati.

Kerusakan jalan sendiri terjadi mulai Kecamatan Babat Toman berada di Desa Beruge, sedangkan di Kecamatan Sanga Desa cukup banyak diantaranya desa yang dilalui Jalinteng mulai dari Desa Terusan, Ngulak I, Ngulak II, Ngunang, Pengage, Air Balui, Kemang, JUT, dan Panai. Lubang-lubang tersebut berdiameter cukup dalam, bahkan kedalaman lubang sambai menyentuh 25 centimeter. “Kemarin sudah diperbaiki pak, tapi karena kendaraan yang bertonase berat sehingga jalan disini kembali rusak kembaki. Seharusnya pihak Pemda bahkan pemerintah provinsi harus mengambil langkah tegas terhadap mobil bertonase, kalau begini terus jalan bertambah rusak,” kata Putra Warga Babat Toman. Sementara itu, Camat Sanga Desa, Freewan Novio, mengatakan memang kondisi jalan di Sanga

Rekonstruksi bentrokan antar ormas dilakukan di Mapolresta Denpasar.

Rekonstruksi Bentrok Ormas Digelar di Mapolresta Denpasar Denpasar, SMN - Rekonstruksi bentrokan antara ormas Baladika dan Laskar Bali yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar pada 17 Desember 2015, digelar di Mapolresta Denpasar. Rekonstruksi itu harus digelar di markas polisi karena pertimbangan keamanan. Selain itu Jl Teuku Umar adalah ruas jalan yang ramai sehingga rekonstruksi di lokasi akan membuat kemacetan lalu lintas. “Sepanjang TKP adalah jalan umum yang merupakan jalan terpadat di Denpasar. Jadi berdasarkan perkiraan keadaan dari intelijen, kerawanan cukup tinggi.

Termasuk segi keamanan,” kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Reinhard Habonoran Nainggolan, Jumat (22/1/2016). Para tersangka yang menjalani rekonstruksi ini berjumlah 15 orang yang akan menjalankan 43 adegan. Sebanyak 10 orang tersangka ditahan di Mapolda Bali dan lima orang lainnya di Mako Brimob, sedangkan satu orang masih buron. “Rekonstruksi tidak mengalami kendala. Secara keseluruhan mereka sebagian besar sudah membenarkan apa yang dia lakukan sesuai pemeriksaan,” tambah Reinhard.

Dari 43 adegan yang dilakuan rinciannya adalah adegan 1 sampai 12 adalah tahapan persiapan. Dari adegan 13 sampai adegan 33 adalah gambaran saat korban meninggal dan luka benar-benar dilakukan oleh tersangka. Selanjutnya adalah adegan mereka pulang sampai adegan terakhir adalah mencuci senjata tajam meraka yang berlumuran darah. Pemberitaan sebelumnya bentrokan ini berawal dari kerusuhan di Lapas Kerobokan pada hari yang sama. Akibat rusuh di Jl Teuku Umar itu, dua orang tewas dan tiga orang terluka. (man/kmp)

“Astaga dek, kami sudah capek dengan jalan berlubang ini. Ketika mau lewat harus pelan-pelan, kalau tidak pelanpelan mobil bisa rusak. Bahkan banyak mobil yang nyangkut sasisnya karena tak kuat lewati lubang tersebut”, kata Paiman. Desa saat ini rusak hal tersebut disebabkan oleh kendaraan yang bertonase sering melewati sehingga jalan disini rusak dan berlubang. “Penyebab rusaknya jalan ini disebabkan oleh kendaraan bertonase berat yang sering melintasi jalan Jalinteng Sekayu-Mura. Oleh karena itu banyak jalan yang rusak dimulai dari perbatasan Mura sampai Kecamatan Babat Toman,” kata Freewan.

Ia menjelaskan, kendati jalan tersebut rusak pada tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp.60 Milyar untuk perbaiki jalan dari Sekayu sampai Sanga Desa. “Perbaikan jalan sendiri sudah dianggarkan sebesar Rp 60 Miliar, dari Sekayu hingga Sanga Desa. Kita berharap jalan disini cepat diperbaiki dan tidak ada keluhankeluhan lagi dari masyarakatn,” jelasnya. (abu/trbn)

Kondisi Jalinteng di Kecamatan Sanga Desa yang rusak dan berlubang akibat dilintasi kendaraan bertonase besar.

Rona-rona

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Kasatlantas Polres Sidoarjo Diduga Melampui Kewenangan, Aneh Tapi Nyata

Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP Bayu Prasetyo

Sidoarjo, SMN - Kasus ini berasal dari adanya proposal pengajuan dana sumbangan dari Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Hidayatussubiyan yang beralamat di Surabaya oleh oknum mantan wartawan mingguan berinisial AH berserta MT. Keduanya bermaksud menga-

jukan permohonan dana bantuan kepada Kasatlantas Polres Sidoarjo AKP. Bayu Prasetyo namun sebelum aksinya berhasil Kasatlantas curiga dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keberadaan dan kebenaran Yayasan tersebut dan ternyata dana sumbangan berupa uang

tunai tersebut ditolak oleh pihak Yayasan dikarenakan pihak Yayasan merasa tidak pernah mengajukan proposal dana bantuan. Mengetahui hal tersebut esoknya Jumat, 15 Januari 2016 anak buah Bayu kembali untuk melaporkan ke atasannya perihal dana sumbangan yang ditolak, mengetahui hal itu Bayu memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Ketua Yayasan di kantor Satlantas Polres Sidoarjo terkait laporan tersebut, tak lama kemudian Bayu memancing pihak pelaku untuk mengambil dana yang telah turun, setelah pihak pelaku datang untuk mengambil dana yang sudah disediakan, pelaku tanpa basa basi langsung ditangkap dan ditahan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal itu juga seperti disampaikan salah seorang petugas kepolisian sabuk putih bagian pengurusan SIM polres Sidoarjo yang tidak mau disebutkan namanya,” oh ya pak kemarin saya dengar ada rame rame diruang dalam antara pihak Yayasan dan 2 orang terduga pelaku dan keduanya langsung di masukan sel Tahanan” ujarnya Ditempat terpisah SMN berusaha menggali informasi ke Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Hidayatussubiyan dan didapat informasi bahwa memang ada kejadian tersebut akan tetapi pihak yayasan tidak pernah

melaporkan, semua itu murni dari pihak Kepolisian Sidoarjo ungkap Arifin putra dari pemilik Yayasan tersebut kepada SMN akan tetapi ketika istri salah seorang terduga pelaku ber inisial MT menanyakan perihal tersebut ke penyidik rekrim yang bernama Yono didapat penjelasan bahwa si pelapor adalah H Rivai Ketua Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Hidayatussubiyan “mana yang benar”. Mendapat informasi simpang siur tersebut SMN berusaha mengkonfirmasi hal tersebut ke Kasat lantas Polres Sidoarjo selaku target dari pelaku akan tetapi yang bersangkutan menyampaikan melalui sms sedang berada di Jakarta dan ketika SMN berusaha menanyakan informasi terkait penangkapan yang dilakukanya tanpa koordinasi dengan Reskrim yang bersangkutan tidak menjawab, “aneh tapi nyata” karena prosedur penangkapan dan penahanan merupakan kewenangan reskrim sesuai Perkap N0.14 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara di lingkungan Kepolisian. Maka hal ini sudah fatal dan menyalahi aturan, sepatutnya Pihak Polres dalam hal ini Kapolres memberi perhatian sehingga kedepan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Juga masalah ini haruslah menjadi sorotan Polda maupun Mabes Polri selaku Institusi yang menaungi. (syam)

Polsek Denpasar Selatan melakukan gelar razia di Jalan Sesetan Denpasar Selatan, Bali, Rabu, 20 Januari 2016

Plat AG Jadi Prioritas Razia di Denpasar Denpasar, SMN - Surat kaleng berisikan ancaman teror Bom sempat meresahkan warga Buleleng, Bali yang ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian untuk melakukan penebalan personil di semua kawasan pintu masuk Bali. Tak luput, Denpasar yang merupakan ibu kota Propinsi Bali

juga turut melakukan penebalan pengamanan. Itu beriringan dengan surat ancaman yang menyatakan dua kota, Buleleng dan Denpasar yang menjadi target utama. Lantas dengan begitu, dari pengakuan saksi yang menerima surat kaleng, menyebut, apabila si pengirim surat ialah orang

dengan sepeda motor dengan Nopol AG. Sejurus kemudian, plat-plat dengan kode kota tersebut menjadi prioritas polisi. Kapolsek Denpasar Selatan, Kompol Nanang Prihasmoko menyatakan, sesuai instruksi Kapolri maka untuk seluruh Polsek diwajibkan untuk menggelar razia dengan pasukan penuh. (man/trbn)

Pemkot dan Pemkab Tangerang Ribut Pajak Bandara, Kemendagri Jadi Wasit

Banten Siap Tampung Warga Eks Gafatar Serang, SMN - Gubernur Banten Rano Karno mengaku membuka pintu bagi warganya yang pernah menjadi pengikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ia mengaku sudah menyiapkan program pembinaan khusus bagi mereka, termasuk upaya pencegahan agar tak terjadi konflik dengan warga lainnya. “Tidak ada yang diperlakukan khusus terhadap warga eks Gafatar, namun telah disiapkan progran pembinaan untuk mengembalikan pola pikir warga eks Gafatar,” kata Rano usai silaturahmi bersama pimpinan Pondok Pesantren alumni Gontor, Sabtu 23 Januari 2016. Tiba Dinihari Sementara itu, terhitung sejak pukul 01.00 dinihari tadi malam, ratusan warga eks Gafatar dari Kalimantan Barat telah tiba di Bandara Internasional SoekarnoHatta. “Kloter I JT 2711 pukul 01.15 WIB sebanyak 184 orang. Rinciannya laki-laki, baik usia anak dan dewasa sebanyak 94 orang. Lalu, Kloter II JT 2179 pada pukul 03.09 WIB dengan jumlah penumpang 176 orang dan balita 4 orang,” kata Kapolres Kota Bandara Soetta

Bandara Soekarno-Hatta.

Ratusan warga eks Gafatar telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Kombes Pol Roycle Harry Langie. Selanjutnya, Kloter III tiba pada subuh atau sekitar pukul 05.10 WIB dengan jumlah penumpang lebih banyak lagi, yakni 204 orang. Penumpang Kloter I dan II langsung diberangkatkan menuju panti Rumah Perlindungan Trauma Center dan Panti Sosial Bina Insan Cipayung milik Kementerian Sosial sekira pukul 03.00 WIB. Kemudian, saat tiba kloter terakhir disusul

kemudian pada pukul 06.30 WIB. Adapun asal muasal para anggota eks Gafatar ini berasal dari berbagai daerah. Seperti Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saat mereka tiba di Terminal 3, puluhan petugas kepolisian dan TNI ikut berjaga. Para eks Gafatar terlihat lelah karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh. Oleh petugas, kemudian diperintahkan untuk berbaris, lalu mengamankan

barang masing-masing, didata kembali lalu digiring menuju bis Kemensos. Roycle mengaku, pemulangan ratusan eks Gafatar dari Pontianak ini berjalan dengan kondusif. Dengan didampingi juga oleh pihak Kemensos, Kodim 05/06, serta unsur pengamanan bandara lainnya. “Pada pukul 10.00 tadi direncanakan akan tiba dari kloter berikutnya,” katanya. (manurung)

Parpir Belangganan Digugat

Kabag Hukum Gresik Tak Beri Jawaban di MK

Anggota DPRD Gresik saat rapat paripurna

Gresik, SMN - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gresik menilai Bagian Hukum Pemkab Gresik dalam gugatan retribusi jasa umum di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memaksimalkan anggaran, sebab masih

tersisa uang Rp 376 juta pada 2015. “Terkait dengan gugatan atau uji materi terhadap Perda berlangganan ternyata dalam kenyataannya tidak dihadiri Pemda Gresik atau Bagian hukum, apalagi memberikan jawaban sebagai pihak

tergugat. Pemerintah Kabupaten tidak berupaya apapun dalam rangka menunjukkan komitmen terhadap Perda yang sudah dibuat dan diundangkan. Padahal di Sekda ada anggaran yang bisa digunakan bagian hukum yaitu anggaran penanganan kasus yang pada tahun lalu di tetapkan di APBD sebesar 376 juta. Fraksi PKB mempertanyakan mengapa Pemerintah Daerah membiarkan tanpa memberi tanggapan atas gugatan terhadap Perda kita tersebut ?,” kata Zulfan Hasyim, anggota Fraksi PKB DPRD Gresik, Sabtu (23/1/ 2016), dalam rapat paripurna. Zulfan menambahkan, bahwa pembahasan Ranperda ini bukanlah pembatalan Perda Nomor 04 Tahun 2011, yang disempurnakan lewat Perda nomor 16 tahun 2012. Akan tetapi hanya Revisi yang mencabut Pasal 38 (a) yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk menjadi peserta

parkir berlangganan. Kewajiban tersebut direvisi menjadi ketentuan yang dinyatakan tidak mengikat. “Artinya pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik boleh menjadi peserta parkir berlangganan atau tidak. Tidak semuanya dipaksakan untuk ikut parkir berlangganan,” imbuhnya. Terhadap perubahan Perda ini, Fraksi PKB berpendapat bahwa hal ini merupakan momentum untuk menyempurnakan dan penyesuaian kebutuhan hukum oleh masyarakat. “Khusus mekanisme pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, agar pengelolaan parkir bisa lebih baik dan tidak merugikan masyarakat,” katanya. Terpisah, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik, Edy Hadi Siswoyo, saat dikonfirmasi meluai telepon selulernya tidak menjawab, begitu juga melalui pesan singkat. (sis)

Tangerang, SMN - Sengketa pembagian wilayah antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang yang berada di dalam area bandara internasional Soekarno-Hatta akan diambil alih pemerintah pusat lewat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sengketa yang terjadi antara Tangerang Kota dan Kabupaten itu memang berdampak panjang. Pasalnya, kedua wilayah administrasi itu sama-sama memperebutkan pemasukan pajak Bandara Soekarno-Hatta.

“Batas wilayah ini memang harus segera ditentukan. Karena menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Tangerang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Aset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang, Teguh Sauprianto, saat dikonfirmasi, Sabtu (23/01/2016). Pendapatan yang dimaksud adalah pajak yang harus dibayarkan oleh PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola bandara agar lebih jelas dan terhindar dari

konflik, seperti pembayaran pajak reklame, spanduk, dan sebagainya. Pemkab maupun Pemkot Tangerang sendiri telah membentuk tim khusus yang berfungsi untuk melakukan musyawarah bersama Kemendagri guna mengetahui batas wilayah di area sengketa Bandara SoekarnoHatta. “Pembahasannya sudah selesai. Kita tinggal menunggu dari Mendagri yang akan menentukan,” tegas Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. (rim)

Program Penghijauan Sambungan dari hal. 12 tanaman pohon buah yang dibagikan ke seluruh warga desa”. Masih menurut Arif Gunawan, menghimbau agar program penghijauan ini selalu dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD). “Menyongsong akan dibentuknya BUMDES maka ditiap desa harus mempunyai produk unggulan, untuk produknya bisa berupa buah hasil dari program penghijauan ini”, imbuhnya. Kepala Desa (Kades) Plosokidul, A. Irwan Widayat dalam kesempatan ini mengatakan bahwa, “Penghijauan di Desa Plosokidul ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di Desa Trisulo dan Desa Pranggang, sedangkan yang ditanam ada 50 an pohon terdiri dari jenis pohon buah manggis, kelengkeng dan pohon keduh. Kegiatan ini memang dilaksanakan di lapangan yang akan dipersiapkan untuk Lapangan Futsal, kelak lapangan ini akan bisa dimanfaatkan baik oleh warga sekitar maupun warga masyarakat desa yang lain. Hal ini sudah di agendakan dalam Musrenbang pada Tahun 2015. Sedangkan prioritas pembangunan yang lain adalah akan memperbaiki dan membangun infrastruktur pertanian/irigasi, pavingisasi jalan desa, membangun

balai desa yang telah rusak akibat terjadi bencana letusan Gunung Kelud, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola aset dan menggerakkan ekonomi desa, serta mengembalikan fungsi lapangan (alih fungsi) yang sekarang masih menjadi lahan pertanian, nanti ditahun 2017 akan kembali menjadi lapangan desa”. Menurut Irwan, “Masih banyak program pembangunan yang harus kami lakukan, termasuk rest area namun kami tetap mengutamakan skala prioritas dan menyesuaikan dengan peruntukan anggarannya”. Lebih lanjut ia berharap agar seluruh warga masyarakatnya dapat memahami arah kebijakan pemerintah dan bersama-sama berpartisipasi dalam

membangun desa demi kemajuan, meningkatkan kesejahteraan/ potensi ekonomi desa serta untuk suksesnya program-program pembangunan di Desa Plosokidul. Warga yang ada di sekitar lapangan ini, Pak Semi (51 thn) pemilik warung kopi, saat ditanya tentang kegiatan penghijauan ini menyampaikan harapanya, “Dengan adanya penghijauan dan akan dibangunnya Lapangan Futsal di dekat kios warung kopi saya ini berharap bisa berolah-raga, kalau nanti jadi ramai banyak pengunjung juga akan meningkatkan ekonomi dan pendapatanya warga disekitar lapangan, termasuk pendapatan warung kopi dan rujak saya ini”. (Advertorial/profil desa/ smg)

Rona-rona

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

BIN Bisa Menangkap

Pencatutan Nama

Sambungan dari hal. 1

untuk membantu anda”, ungkap Pakde Karwo. Demikian yang disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ketika mengunjungi tempat penampungan mantan anggota GAFATAR di Asrama Transito Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Jl. Margorejo Surabaya, Sabtu (23/1) pagi. Pakde Karwo menjelaskan, untuk sementara, para pengungsi akan diberikan tempat tinggal sementara di Asrama Transito Disnakertransduk, di tempat ini, mereka akan diurus oleh pemerintah, mulai dari makanannya, keamanannya, dan lainnya. Para pengungsi juga didampingi dan diberi siraman rohani oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Yang pertama, anda semua sudah selamat sampai disini dan bisa beristirahat, yang kedua, bersabarlah dulu, kami akan berbicara dengan para bupati/walikota, kiai, ulama, dan tokoh masyarakat agar ketika anda pulang ke daerah asal, anda semua bisa diterima kembali oleh tetangga, lingkungan dan masyarakat. Sambil anda menunggu, silahkan merenung, apa penyebab masalah ini bisa terjadi? Ini penting karena merenung adalah bagian dari perubahan diri kearah yang lebih baik” jelasnya. Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan Rp. 500 ribu per kepala keluarga (KK). “Ini untuk pegangan sementara, disini kami juga sediakan tempat untuk berkumpul dengan keluarga, tapi yang paling penting adalah anda bisa menata hati dulu, sampeyan

pencatutan nama selain yang dilakukan Setya Novanto dan pengusaha migas Riza Chalid. Ia hanya memastikan bahwa Jokowi memiliki banyak informasi yang diperoleh dari para pembantunya, termasuk lembaga intelijen. “Presiden betul-betul (ingin)

tak ada orang yang menyalahgunakan nama Presiden, wibawa Presiden, untuk keperluan pribadi. Siapa pun itu,” kata dia. Presiden Jokowi kembali berbicara mengenai pencatutan nama. Kali ini, hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter pribadinya,

@jokowi. “Siapa pun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/ lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw,” tulis Jokowi di akun Twitter-nya, Kamis (21/1/2016) pagi. (red/kmp)

Kebebasan Pers

Pakde Karwo didampingi Kadishub Jatim dan Pangdam V Brawijaya memantau konsumsi para pengungsi Ex GAFATAR di dapur umum

kudu berubah, apa yang sudah kami upayakan ini tidak akan ada artinya jika anda tidak berubah” lanjut Pakde Karwo. Pakde Karwo juga menegaskan, bagi para pengungsi yang membutuhkan keperluan rumah tangga untuk segera melapor kepada petugas. “Ada yang kekurangan susu bayi? popok? Silahkan anda lapor, kami siap melayani anda. Sekali lagi, mohon anda semua bersabar dulu, yakinlah pemerintah akan mencarikan jalan agar kehidupan anda bisa kembali normal, tenteram, dan menyatu

dengan masyarakat” pungkasnya. Sebagai informasi, pagi hari ini Jatim kedatangan 2 kloter penerbangan mantan Anggota GAFATAR sebanyak 400 orang yang berasal dari Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Gresik, Jombang, Jember, Kediri, Lamongan, Malang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan. 400 orang tersebut terdiri dari 114 perempuan, laki-laki 90 orang, anak-anak 151 orang, 32 bayi, dan 14 personel keamanan. Setibanya di Asrama Transito, mereka lang-

sung diberikan makan pagi dilanjutkan dengan pembekalan rohani, pendataan, dan penempatan dalam barak. Para pengungsi akan dibagi dalam 9 barak (4 barak berbentuk kamar, 5 barak berbentuk los) yang dilengkapi dengan 60 kamar mandi dengan fasilitas MCK. Penampungan mantan anggota GAFATAR ini didukung penuh oleh Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, Polrestabes Surabaya, dan Polres Sidoarjo dan Kodim Surabaya serta Polsek serta Koramil wilayah Wonocolo. (*)

berikan kesempatan kepada Dandim 0814/Jombang Letkol Arh M.Fatkurahman yang belum genap seminggu menjabat di Kabupaten Jombang untuk melakukan pemotongan pita. Sementara itu, Kepala BLH Kabupaten Jombang, Sukar melaporkan, desain pembangunan kantor dibuat berbeda. Ia menjelaskan, kantor BLH dibangun dengan pertimbangan ramah lingkungan. Sebab, itu dipilih karena sesuai dengan kinerja dari BLH sendiri. Menurut sukar, cermin kinerja SKPD yang ia pimpin harus dilakukan dari semua aspek. Salah satunya bangunan yang ramah lingkungan. “Gedung ini didesain dengan

banyaknya dinding kaca agar tidak banyak menggunakan lampu. Jadi, kebutuhan cahaya didapat dari sinar matahari yang masuk melalui kaca. Meski, terdapat AC di beberapa ruang, namun gedung ini tidak terlalu banyak memasang AC. Kebutuhan udara yang segar melalui banyaknya fentilasi,” ujarnya. Ia melanjutkan, dengan desain khusus itu, bertujuan untuk menghemat energi. “Ini adalah cermin kinerja kita melalui desain gedung kantor. Namun, dalam rangka mendukung pemerintah daerah, cermin kinerja tidak hanya pada desain gedung semata. Kami berupaya agar kinerja di BLH ini dilakukan semaksimal mungkin,” Pungkas Sukar. (met)

Sambungan dari hal. 1 situasi dan memberikan perspektif baru pada masyarakat. Dalam diskusi “Implementasi Kebebasan Pers untuk Kepentingan Publik” yang digelar di hotel Santika (22/1/2016) lalu, Bagir berdiskusi dengan forum pemimpin redaksi dari berbagai media di DIY. Dia mengungkapkan berbagai uneguneg terkait fenomena dunia jurnalistik yang belakangan dianggapnya seakan larut pada arus utama. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia yang senang dengan berbagai suguhan yang menggambarkan masa lalu. Pers pun menangkap fenomena itu dan menyajikannya dengan gamblang. Tujuannya tak lain berusaha menarik minat masyarakat yang

sedang menggandrungi fenomena serupa. “Ini yang membuat pers kadang terlena dengan situasi yang ada di masyarakat,” kata dia. Langkah itu menurut Bagir sebenarnya tak salah, tetapi menurutnya ada pendekatan lain yang mestinya bisa dimainkan oleh pers. Salah satunya adalah berusaha menawarkan cara pandang yang berbeda atas suatu fenomena. Dia menjelaskan, dengan menawarkan sebuah perspektif baru berarti pers telah membantu membuka wawasan khalayak yang membaca atau menonton beritanya. Tambahan sudut pandang ini juga berarti memberikan edukasi bagi masyarakat untuk lebih kritis

dalam mencermati berbagai persoalan yang sedang terjadi. “Tawarkan sudut pandang yang lain, pers harusnya bisa mendorong masyarakat untuk memiliki perspektif yang baru,” ungkap mantan ketua Mahkamah Agung Periode 2001-2008 ini. Diskusi yang digelar sehari penuh itu tak hanya diwarnai diskusi antara Dewan Pers dan pemimpin redaksi. Para anggota Pers Mahasiswa juga berkesempatan berdialog dengan Dewan Pers. Selain itu digelar juga pelatihan jurnalistik bagi para jurnalis Pers Mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan fenomena yang terjadi di seputar kampus. (red)

Evaluasi Pelaksanaan APBD Sambungan dari hal. 1

Peresmian Kantor BLH Sambungan dari hal. 1 paten Jombang, baru tahun lalu Jombang diberi hadiah penghargaan Adiwiyata Kencana. Ini tak lain adalah kerja keras dari BLH. Tentu didukung semua elemen masyarakat dan juga SKPD lain”, tuturnya. Untuk itu, lanjut Bupati Nyono Suharli, sudah sepatutnya Kantor BLH memiliki gedung yang megah. Dengan harapan kinerja BLH ke depan lebih meningkat. “Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat dari hasil jerih payah SKPD ini. Lingkungan sehat, warga pun akan sehat. Selanjutnya, visi misi Pemkab Jombang untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai,” Katanya. Di tahun 2016 ini, banyak

kantor SKPD di Lingkup Pemkab Jombang dibangun. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko mengatakan selain kurang layak pakai, adanya kantor baru akan menambah kinerja para pegawai. Hal ini karena didukung dengan adanya fasilitas yang menunjang. Dengan demikian, dampaknya juga akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat. Tentunya adalah pelayanan yang sesuai standar operasional pelayanan. Peresmian Gedung Kantor BLH ditandai dengan penanda tangan prasasti oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Selanjutnya dilakukan pemotongan pita. Pada saat pemotongan pita Bupati Nyono Suharli mem-

Musker dan Pembentukan GOW Sambungan dari hal. 1

Ikhfina Mustofa Kamal Pasa selaku Ketua GOW Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan

menyatakan bahwa Musker GOW Kabupaten Mojokerto tahun 2016 merupakan kegiatan terakhir dari GOW periode 2011-2015 untuk melakukan pembahasan terkait kinerja dan hasil yang telah dicapai maupun pembentukan GOW periode yang baru periode 2016-2020. “Melalui Musker hari ini kita bisa membahas langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Pertemuan kita kali ini juga merupakan musyawarah kerja terkait pertanggungjawaban GOW periode lama 2011-2015, dan menggodog AD-ART selanjutnya untuk periode baru 2016-2020. GOW Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 28 organisasi wanita, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan di Kabupaten Mojoker-

to. Sejauh ini bisa saya laporkan bahwa kegiatan-kegiatan di GOW berjalan cukup lancar, hanya saja terhambat kendala belum jelasnya kantor sekretariat. Namun hal

tersebut insyallah bisa kita atasi segera,” jelas Ikhfina. Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, yang berhalangan hadir dan diwakili oleh

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Jazuli, meresmikan pembukaan berharap agar Musker tersebut bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kerja secara menyeluruh. “Peran wanita sangat luar biasa, selain sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak, peran wanita adalah faktor penentu dominan sukses tidaknya sebuah rumah tangga yang berkualitas. Saya ingin melalui Musker GOW ini, kepengurusan periode 20162020 dapat memetakan treatment apa yang tepat untuk kelanjutan GOW ke depan, tentunya dengan mengacu pada capaian GOW periode sebelumnya yakni 20112015,” pesannya di acara yang juga dihadiri oleh perwakilan BKOW Provinsi Jawa Timur dan Kepala PP dan KB Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi. Pembukaan Musker GOW 2016 ini ditandai juga dengan acara pemberian cinderamata kepada para pengurus GOW purna, antara lain Sri Sofiati Durahman, Adhim Intifana, Rin Sugeng, Romla, dan Siti Rohma Wahyudi, oleh Ketua GOW secara langsung. (hms/met)

Peresmian Gedung Baru Inspektorat Sambungan dari hal. 1 mengatakan bahwa pasca diresmikan aktifitas sekitar 32 pegawai Inspektorat full di kantor yang baru. Sebelumnya masih bolakbalik dari kantor lama komplek Secretariat Daerah. Gedung inspektorat yang baru cukup representative terdiri dari dua lantai. Lantai satu digunakan untuk ruang rapat, ruang arsip dan ruang pemeriksaan khusus.

Sementara lantai dua difungsikan untuk aktifitas para pegawai. Luas bangunannya sekitar 1.645 meter persegi, dibangun di atas lahan seluas 1.146 meter persegi dan dikerjakan selama 210 hari kalender dengan biaya Rp 3 milyar 405 juta 400 ribu. Menurut Rusmiatun, gedung yang baru menjadi kebutuhan lembaga pengawasan daerah. Mengi-

ngat tugas inspektorat kedepan semakin berat, maka dipandang perlu didukung sumber daya organisasi yang memadai, salah satunya tersedianya fasilitas gedung. Pihaknya berharap dengan menempati gedung baru seluruh pegawai Inspektorat mampu meningkatkan kinerjanya dalam menunjang dan mendukung tugas pokok inspektorat. (hms/kan)

Suasana evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan 4 Tahun Anggaran 2015

Ngawi Siswanto, Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Camat se Kabupaten Ngawi. Sekda Kabupaten Ngawi Siswanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, Bupati memiliki kewenangan dan sekaligus kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBD secara berkala. Siswanto juga mengatakan Rapat evaluasi pembangunan yang digelar setiap triwulan sangatlah penting untuk membandingkan realisasi Input dan (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan kegiatan yang telah dibuat. Lewat pelaksanaan evaluasi ini dapat diukur sejauh mana capaian menyangkut pelaksanaan program, daya serap anggaran, dan pemecahan masalah. Ketiga hal ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kinerja jajaran pemerintah termasuk kecamatan, desa dan kelurahan”, tuturnya. Pj Bupati Ngawi Sudjono menilai capaian program dan serapan anggaran pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2015 ini sudah baik. Meski begitu, pembenahan sistem dan perecepatan kinerja mesti

terus dilakukan agar program pembangunan yang dilaksanakan kedepan lebih baik lagi. Selain itu Sudjono juga menegaskan agar predikat WTP itu harus tetap dipertahankan, semua pegawai harus terus menerapkan sikap disiplin dalam bekerja. Pola manajemen dengan sistem akrual akan merubah seluruh pola kerja kita yang lama, pegawai harus lebih disiplin, professional, meningkatkan kompetensi dan kerjasama. Karena berdasarkan pengalaman, yang paling menjadi masalah dalam menjalankan tugas adalah kurangnya disiplin dan kerjasama diantara pegawai. Jika ingin mempertahankan predikat WTP, sikap-sikap seperti harus bisa dihilangkan. Bupati juga mengingatkan para pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran terkait penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah dimana Penyusunan Laporan Keuanganan Pemerintah Berbasis Akrual. Untuk itu setiap pendapatan dan belanja pada SKPD harus dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan yang tersusun dan terjadwal sesuai perencanaan dengan pertanggungjawabannya dicatat sesuai tanggal peristiwa. Apabila para pimpinan SKPD masih terbiasa dengan trend

pengelolaan pendapatan dan belanja yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Ngawi dimana realisasi tertumpuk di akhir tahun anggaran, dikhawatirkan penyusunan laporan keuangan Pemkab Ngawi T.A. 2016 yang telah menerapkan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan. Untuk itu diharapkan keseriusan para pimpinan SKPD untuk memberikan perhatian pada kegiatankegiatan yang telah diprogramkan dalam APBD Kabupaten Ngawi T.A. 2016 dapat tercapai dan terlaksana seperti yang diharapkan. Dalam kesempatan acara ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sosialisasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual kepada Kepala SKPD dan Camat se Kabupaten Ngawi. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keuangan Pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam Pemerintahan dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. dan Juga untuk meminta pertanggungjawaban para pimpinan satuan kerja dari sisi keluaran (output) dan Hasil (outcome) dan pada saat yang sama memberikan kontrol atas masukan (input). (hms/ari)

Proyek Jembatan Sambungan dari hal. 1 dengan beberapa material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dikerjakan hanya asal-asalan, terutama pada waktu pemasangan Box culvert banyak yang dibolak balik lalu diganjal batu dan juga tidak diberi pemadatan yang dibawah, juga posisi genangan air, hanya dikerjakan asal jadi. Berdasarkan pantauan kami di lapangan keyantaan benar pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai bestek alias asal jadi, kenyataan ini ironis mengingat proyek tersebut dikerjakan dengan uang rakyat yang diambil dari dana APBD Pemkab. Lamongan, pengamat SMN dilokasi proyek gorong-gorong dengan memasang box culvert tersebut terlihat banyak yang gopil maupun retak-retak dan posisi saluranpun hancur bagian pinggir sungai sudah mulai keliha-

tan retak-retak dan pinggiran jalanpun kelihatan ambles karena banyak kecurangan proyek. Selain pemasangan box culvert ada juga lapisan pondasi bawah dan lapisan pondasi atas kebanyakan menggunakan bekas galian tanah lumpur untuk digunakan pengurukan tidak menggunakan sirtu, sangat ngawur dan tidak sesuai spesifikasi teknism padahal pekerjaan jembatan ini untuk jalan umum nasional, kalau dilihat dari pekerjaanya amburadul dan juga akan terjadi amles dikarenakan volume dan mutu kwalitasnya sangat meragukan tidak mengutamakan mutu pekerjaan proyek gorong-gorong jembatan dikerjakan sak enaknya dan dikerjakan hanya asal jadi. Ini punya reknan H. Parman padahal suatu pekerjaan untuk

jembatan gorong-gorong sudah dijelaskan dalam spesifikasi teknis RAB dan gambar agar pembangunan proyek tersebut biar kokoh dan kuat seperti cara pemasangan yang benar setelah galian harus pengeringan dan beberapa ukuran kedalaman yang sesuai ukuran, sehingga kwalitas terjamin tidak mudah ambles. Namun fakta dilapangan lain saat cara dilakukan para pegawai proyek ini, menyimpang pada saat pemasangan box culvert dalam posisis genangan air, sehingga semua pekerjaan menjadi fatal dan dipastikan rawan ambrol, bila dibiarkan begitu saja, tanpa ada pengawasan, maka dana yang dikeluarkan dari anggaran APBD ini akan sia-sia oleh oknum Pemkab. DinasPU Bina Marga Lamongan, jelasnya. (Syam)

CMYK

Advertorial

Edisi 221 / VIII / 25 - 31 Januari 2016

Spektakuler Adventure Trail di Kawasan Gunung Kelud Kediri, SMN - Pagi yang cerah di kawasan Wisata Gunung Kelud diramaikan dengan suara deru sepeda motor trail yang menjadi pusat perhatian para pengunjung. Ternyata pagi itu ada acara “Gathering” komunitas Trail se Kabupaten dan Kota Kediri. Dengan seragam lengkap dan sepeda motor trail yang nyentrik membuat penampilannya semakin garang dilintasan adventure. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Gunung Kelud pesonanya memang tiada duanya Setelah meletus 2 tahun silam masih banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya bagaimanasih keindahannya sekarang ini? pertanyaan itu dilontarkan oleh Kapolres Kediri kota AKBP Bambang Widjanarko Baiin, S.IK, M.Si. Bergabung dalam rombongan Gathering ini bapak Bambang sangat mengagumi keindahan wisata Gunung Kelud, baru pertama bisa menembus sampai ke Kawah Gunung Kelud rasanya sangat luar biasa. Tambahnya. Rute yang dilalui rombongan trail sebelum sampai ke kawah Gunung Kelud start dari Kantor

Kecamatan Ngancar kebarat 100 M belok kanan masuk Desa Babadan melahab “Jampingan 1000” kemudian ke utara masuk PTPN XII Ngrangkah Pawon terus kekanan memasuki Dusun Glatik sebelah timur sepawon berlanjut masuk Desa Petungombo turun masuk jalan lahar tembus di Perkebunan Margomulyo yang baru selesai dibangun. Perjalanan ini memakan waktu hingga 4 jam mulai pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Setelah itu rombongan khusus Forkopimda Kabupaten dan Kota dipandu oleh Kepala Pos pantau Gunung Kelud meninjau pembenahan akses jalan ke Kawah Gunung Kelud. Tidak mau kalah dengan yang muda-muda Wakil Bupati Kediri terpilih Drs. H. Masykuri, MM, Walikota Kediri Abdullah Abubakar dan Dandim 0809 kediri Letkol Inf. Purnomosidi SIP, Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon juga terjun langsung melibas lintasan Trail yang cukup menantang tersebut. Bayangkan saja diusia yang terbilang sudah tidak muda lagi, beliau tidak merasa gentar dengan menjajal track yang cukup

Rombongan Spektakuler Adventure Trail tiba di kawasan Gunung Kelud. Spektakuler Adventure Trail ini diikuti Wakil Bupati Kediri terpilih Drs. H. Masykuri, MM, Walikota Kediri Abdullah Abubakar dan Dandim 0809 kediri Letkol Inf. Purnomosidi SIP, Kapolres Kediri kota AKBP Bambang Widjanarko Baiin, S.IK, M.Si., Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon dan komunitas Trail se Kabupaten dan Kota Kediri

menantang dan menguras tenaga. Dalam kesempatan berbicang

dengan bapak Drs. H Masykuri, MM mengatakan tema acara ini

adalah “Pertemuan dan kebersamaan Forkopimda Kabupaten dan

kota untuk menikmati jalur adventure”. Menurut saya ini adalah track yang luar biasa, ada unsur fun yang menyenangkan, juga ada yang ekstrem untuk menguji ketangguhan motor dan ketangguhan pengemudinya, sehingga Adventure Trail dikawasan wisata Gunung Kelud betul-betul spektakuler. Sebab dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam jelas stamina yang diuji tetapi selama perjalanan itu kita melihat view pemandangan yang sangat luar biasa. Ketika kita masuk hutan udara yang sejuk pada ketinggian antara 400-700 DPL waktu 4 jam itu berasa kurang seandainya kita tidak takut kehujanan sampai sore hari pun kita bisa. Terang Masykuri. Kepada para pengunjung saya harapkan tetap sesuai instruksi dan panduan petugas yang ada, sebab material yang ada sekarang ini masih labil masih mudah longsor jalannya belum tertata dengan baik. Saya berharap himbauan dari petugas untuk tetap di patuhi. Tambah Masykuri. Walikota Kediri Abdullah Abubakar mengungkapkan keka-

gumannya terhadap wisata Gunung Kelud dia mengatakan sangat bagus dan indah sekali Gunung Kelud ini. Setelah meletus keindahannya malah semakin nampak jelas. Saya melihat disepanjang jalan pepohonan sudah mulai tumbuh dan hijau dan tentu banyak masyarakat yang harus dikenalkan agar bisa datang ketempat ini. saya mengharapkan masyarakat bisa menjaga keindahan wisata ini, jangan membuang sampah plastik sembarang karena akan merusak ekositem hutan. Ujar Abubakar. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kediri bahwa wisata Gunung Kelud semakin menjadi primadona seluruh masyarakat. Setiap hari libur tiba wisata Gunung Kelud ini pasti kebanjiran pengunjung, pagi ini saja ratusan pengunjung membludak, itu terlihat dari jumlah kendaraan bermotor yang terparkir di rest area atas. Ayo berwisata ke Gunung Kelud dengan sejuta potensi keindahan didalamnya. (hms/adv/kan)

Pemkab Blitar Perketat Izin Perusahaan Tenaga Asing

Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo saat sidak kesiapan menghadapi pasar bebas pada kegiatan Job Fair beberapa waktu lalu

Blitar, SMN - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar memperketat izin perusahaan yang menggunakan tenaga asing. Hal ini dilakukan sejak dibukanya MEA pada 1 Januari 2016, karena dengan dibukanya MEA di Indonesia akan memberikan peluang sebanyak banyaknya kepada para pekerja migran untuk mendapatkan peluang kerja dinegara asia termasuk Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, menjelaskan menanggapi soal kedatangan pekerja migran di Kabupaten Blitar dengan adanya pasar bebas ini akan memperketat izin kepada perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing. “Perusahaan asing yang akan bekerja di Kabupaten Blitar tidak ada masalah dan tidak ada larangan, hanya saja akan kami perketat mekanisme perijinannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Herman Widodo. Bahkan dikatakan Herman Widodo, selain ijin dari perusahaan

pihaknya juga akan perketat izin untuk tenaga asing yang akan bekerja diwilayah Kabupaten Blitar, dimana ini dilakukan untuk memperketat mekanisme serta aturan yang berlaku untuk pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar. “Bukan hanya perusahaanya saja, juga termasuk para pekerja asing yang akan masuk di Kabupaten Blitar

harus sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Visa Pekerja serta dokumen lainnya,” jelasnya. Namun ditambahkan Herman Widodo, hingga saat ini masih belum ada pekerja asing atau perusahaan asing yang terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Blitar, tetapi pihaknya juga mempersilahkan kepada perusahaan serta pekerja asing yang akan masuk di Kabu-

paten Blitar. “Sampai saat ini belum ada perusahaan serta pekerja asing yang masuk di Kabupaten Blitar yang terdata,” imbuhnya. Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga mendukung Pemkab Blitar untuk memperketat ijin perusahaan serta tenaga asing yang akan bekerja di Kabupaten Blitar, mengingat masih banyaknya para pekerja asal Kabupaten Blitar yang setiap tahunnya adanya penambahan bahkan banyak pekerja asal Kabupaten Blitar yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri. “Untuk perusahaan asing memang harus diperketat sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, namun bukannya untuk menghentikan mereka masuk Kabupaten Blitar,” kata Abdul Munib. Bahkan pihaknya juga meminta kepada Pemkab Blitar untuk menambah kompetensi serta daya saing para pekerja asal Kabupaten Blitar dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta ketrampilan atau skill sesuai dengan bidang keahliannya dengan melaksanakan pelatihan secara rutin. “Karena untuk pasar bebas ini, skill sesuai dengan kompetensi pekerja yang menjadi modal utama. Tanpa itu akan sulit masyarakat Kabupaten Blitar bisa bersaing dengan tenaga dari asing,” pungkasnya. (hms/kan)

Camat Arif Gunawan, SH, Kades Plosokidul, perangkat desa, staff kecamatan dan Ibu Penggerak PKK sedang menanam pohon buah kelengkeng di samping lapangan area tempat penghijauan.

Pelaksanaan Program Penghijauan di Sekitar Area Lapangan Futsal Desa Plosokidul Kediri, SMN - Pelaksanaan Program Penghijaun di sekitar area Lapangan Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten telah digelar pada, Jumat pagi (22/1). Penanaman pohon di lingkungan lapangan ini untuk penghijauan, yang sesuai rencana akan dibangun lapangan futsal. Penghijauan ini mempunyai tujuan pohonnya bisa bermanfaat memberikan keteduhan,

kesejukan dan juga manfaat ekonomis yang lainnya. Hadir dalam kegiatan ini Camat Plosoklaten, Kepala desa se-kecamatan Plosoklaten, Muspika, Dinas Pertanian, BKP3, Direktur PDP. II Margomulyo dan hadir juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-LAKSI). Camat Plosoklaten, Arif Gunawan, SH dalam pelaksanaan program penghijauan ini menga-

takan, “Program penghijauan ini akan dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Plosoklaten, penanaman pohon ini harus diinventarisir baik untuk jenis pohon maupun jumlahnya dan secara berkelanjutan terus dievaluasi sampai berbuah. Selanjutnya akan menyusul penghijaun ditingkat warga, artinya akan ada pembagian Bersambung di halaman 10

BKD Kota Surabaya Gelar In House Training Pemahaman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pelaksanaan In House Training pemahaman UU No.30 Tahun 2014

Surabaya, SMN - Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya menggelar In House Training Pemahaman UndangUndang Nomor 30 tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan. Bertempat di ruang sidang walikota, Balaikota Surabaya, Kamis (21/1) acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Satuan Kerja

Suasana pelaksanaan Bintek Manajemen Ritel Modern bagi pengelola pertokoan ritel koperasi di Kab. Blitar

Perangkat Daerah dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hendro Gunawan, Sekretaris Daerah Kota Surabaya dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa poin penting menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Seperti kejelasan proses administrasi. Ia memohon kepada para kepala SKPD terutama yang memiliki pelayanan untuk memperhatikan Undang-Undang nomor 30

tahun 2014. Dalam kesempatan tersebut Indrawati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga menjadi moderator. Lilik Pudjiastuti, Dosen Fakuktas Hukum Universitas Airlangga dalam paparannya mengatakan, hukum administrasi mengatur kekuasaan pemerintahan yang mengatur legalitas wewenang. Ada dua parameter, yakni peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lilik melanjutkan, asas umum

pemerintahan yang baik sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sedangkan, Hari Sugiharto, menjelaskan materi terkait Obyek Sengketa PTUN Pasca Lahirnya UU no. 30 tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa, PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur pe-

nyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang ditetapkan oleh APIP bukan oleh penyidik. Hari menambahkan, pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Pengadilan wajib memutus permohonan tersebut dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. (syam)