Suara media nasional edisi #223

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

@smedianasional

Edisi 223 Tahun VIII / 9 - 14 Februari 2016

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Beda, Imlek di Indonesia dengan Negara Lain Imlek adalah tradisi hari besar Negara China (sekarang Tiongkok) yang jatuh pada tanggal 1 bulan 1 kalender Lunar. Usia perayaan Imlek sudah mencapai 5000-an tahun lalu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menekankan pentingnya kesejahteraan bagi wartawan.

Dewan Pers: Wartawan Sejahtera Hasilkan Produk Lebih Baik Mataram, SMN - Ketua Dewan Pers Bagir Manan meyakini bila para wartawan di Tanah Air dapat disejahterakan maka akan menghasilkan karya jurnalistik yang lebih baik lagi.

“Saya sendiri punya keyakinan kalau para wartawan dapat disejahterakan saya yakin mereka akan menghasilkan produk yang lebih baik,” katanya kepada wartawan pada acara pembukaan pameran Hari Pers Nasional (HPN) 2016, di Lombok Barat, NTB, Sabtu (6/2).

Menurut Bagir pihaknya sudah lama memperjuangkan agar setiap perusahaan pers mematuhi ketentuan Bersambung di halaman 11

Bupati Sampang Keluhkan Minimnya Kesadaran Warga Akan Pentingnya IMB

Medan, SMN - Masih banyak masyarakat yang memahami bahwa perayaan Imlek 2016 adalah perayaan yang ke-2567, padahal nyatanya tidak demikian. Perayaan Ilustrasi perayaan Imlek

Panen Raya Perdana Bersama Menteri Pertanian di Kabupaten Jember Jember, SMN - Hari ini Rabu(3/2) Menteri Pertanian DR. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP melaksanakan kunjungan kerja di Kab. Jember.

Pada Kunjungan kerja ini, Andi Amran mengikuti langsung pelaksanaan panen raya perdana di desa Rambi Gundam Kec. Rambipuji yang didampingi oleh Plt Sekkab Jember, Pangdam V Brawijaya, Kepala Dinas Pertanian, Kasad dan Kepala Dinas Pertanian.

Bersambung di halaman 11

Suasana panen raya padi bersama Menteri Pertanian di Kabupaten Jember

Banyuwangi Raih Penghargaan SAKIP Terbaik se-Jatim dari Menpan-RB Banyuwangi, SMN - Prestasi mentereng kembali berhasil direngkuh Pemkab Banyuwangi di awal tahun 2016 ini. Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB) RI menasbihkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi tahun 2015 sebagai yang terbaik se-Jawa Timur (Jatim).

Penghargaan diserahkan langsung Menteri PAN-RB, Yuddi Chrisnandi kepada Penjabat (Pj) Bupati Zarkasi di Gedung Grahadi, Surabaya, kemarin (5/2). Penyerahan

Bupati Sampang KH Fannan Hasib membuka pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Torjun Sampang, Rabu (3/2).

Sampang, SMN - Kesadaran masyarakat Sampang untuk mengurus IMB masih rendah. Karena itu untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan termasuk IMB, Sampang membuka Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) di Kecamatan Torjun Sampang. Peresmian Paten ini dilakukan oleh Bupati Sampang KH Fannan Hasib, Rabu (3/2).

Bersambung di halaman 11

Pj Bupati Zarkasi usai menerima penghargaan

Bersambung di halaman 11

Kemendagri Tertarik Pusyar Digagas Wali Kota Kota Mojokerto, SMN - Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) yang digagas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus terus menarik perhatian berbagai pihak.

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus sebagai penggagas Pusyar.

Kini giliran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan apresiasi dengan datang ke Kota Mojokerto untuk belajar Pusyar.

Bertempat di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, rombongan diterima Wali Kota Mas’ud Yunus, Sekda Mas Agoes Nirbito, Asisten, Pengurus Baznas Kota Mojokerto, Diskoperindag, BPRS Kota Mojokerto, MES dan Kepala SKPD terkait.

Budi Lado, Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri RI menyampaikan, Program Pusyar menjadi program yang menarik karena program ini terbukti mampu mensejahterakan masyarakat sebagai Pembiayaan UMKM

Bersambung di halaman 11

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (kanan) menyerahkan cindera mata kepada Budi Lado, Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri ketika belajar PUSYAR ke Kota Mojokerto.

Bersumber dari Dana Zakat dan Infak. Hanya di Kota Mojokerto yang kepala daerahnya mempunyai program yang cemerlang ini.

Budi mengaku datang dari Kemendagri ingin mengetahui lebih jauh program inovasi yang sangat bagus ini. Program inovasi,

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

menurut Budi, harus bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan.

“Ketika kita bebicara tentang

inovasi berarti ada hal yang harus diberikan untuk mensejahterakan masyarakat. Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus d menjelaskan, dengan program Pusyar terbukti bisa mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang berbasis syariah. Sekarang pengusaha batik, pengusaha sepatu, pengusaha katering dan produk khas Kota Mojokerto dapat tumbuh dan Alhamdulillah pertumbuhan ekonominya inklusif,” terang Wali kota.

Dengan Pusyar, masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan tanpa bunga, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi. Dalam pelaksanaannya, BPRS Kota Mojokerto bertugas menyediakan dana pembiayaan dan melaksanakan proses administrasi.

“Penerima manfaat program Pusyar sangat diringankan. Karena Baznas Kota Mojokerto menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin atau bunga tersebut dari dana infaq,” jelas wali kota. (hms/adv/kan)

Idrus meminta para PNS meningkatkan disiplin kerja serta tidak mudah terpengaruh gerakan radikal

Optimalkan Kerja dan Jangan Terpengaruh Organisasi Radikal Kediri, SMN - Pemkab Kediri gelar Pembinaan Mental di Gedung Bagawanta Bhari Senin pagi (1/2). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PNS di lingkungan Pemkab Kediri. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap Senin awal bulan ini dihadiri oleh Pj. Bupati Kediri, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kediri serta bertindak sebagai pembicara adalah ustad

Jamalludin Lc. Pj. Bupati Kediri, Idrus dalam sambutannya menyampaikan bahwa optimalisasi kerja sangatlah penting untuk mendapatkan pencapaian kerja yang maksimal.

“Kepada seluruh karyawan saya harapkan untuk selalu meningkatkan disiplin kerja. Dengan meningkatkan disiplin kerja dipastikan roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif, Bersambung di halaman 11

Pemkab Blitar Siap Antisipasi Banjir Susulan

SDN Sutojayan 2 yang menjadi salah satu korban banjir bandang di Kecamatan Sutojayan dengan meliburkan siswanya.

Kab. Blitar, SMN - Kembali jebolnya tanggul sungai Ngunut yang berada di Kecamatan Sutojayan mengakibatkan ratusan rumah warga di tiga Desa wilayah Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar kembali tenggelam. Kejadian ini terjadi sejak Selasa malam (2/2) Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Ragam

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Trenggalek Canangkan Gerakan Pemberantasan Nyamuk DBD Penyerahan alat dan obat untuk pemberantasan sarang nyamuk

Trenggalek, SMN - Untuk menggiatkan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) di masyarakat dalam mencegah berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti dan akhirnya dapat mencegah penyakit Demam Berdarah serta Chikungunya. Jum’at 29 Januari bertempat di Lapangan Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek telah diselenggarakan Kegia-tan Pemberantasan Sarang Nyamuk Kecamatan Trenggalek Tahun 2016.

Dalam kegiatan pemberantasan tersebut dihadiri oleh Drs. Ali Mustofa M.Si Sekretaris Daerah Trenggalek, Kepala SKPD Terkait, dan Camat Trenggalek beserta Para Kepala Desa Se Kecamatan Trenggalek. Kegiatan ini dimulai dengan apel pencananangan gerakan serentak pemberantasan nyamuk yang diikuti para siswasiswi SMP dan SMA se Kecamatan Trenggalek serta tokoh masyarakat.

Pada kesempatan ini, Drs. Budianto Camat Trenggalek dalam laporannya menyampaikan pencanangan gerakan pemberantasan nyamuk dengan melibatkan siswasiswi se Kecamatan Trenggalek tersebut merupakan strategi nyata dalam mencegah peningkatan kasus demam berdarah (DBD) sejak dini. “Kasus demam berdarah di Kabupaten Trenggalek masih menjadi salah satu penyakit mematikan yang tertinggi sehingga perlu diwaspadai oleh semua pihak, khususnya masyarakat”.

Bahwa nyamuk Aedes Aegypti merupakan jenis nyamuk yang membawa Virus Dengue penyebab penyakit Demam Berdarah, Demam Kuning dan Chikungunya.

Di Kecamatan Trenggalek pada Thun 2015 dan bulan Januari 2016 penderita Demam Berdarah yang opname sebanyak 33 orang, meninggal 1 orang dan lebih dari 50 orang yang rawat jalan mengingat keganasan penyakit demam berdarah, masyarakat harus mampu mengenali dan mengetahui cara-cara mengendalikan nyamuk jenis ini untuk membantu mengurasi persebaran penyakit demam berdarah. Maka Pemerintah Kecamatan Trenggalek bersama masyarakat perlu memotivasi budaya 3M melalui kegiatan serentak budaya 3M secara serentak di seluruh pelosok dan kelurahan”, ungkapnya.

Sementara itu, Drs. Ali Mustofa M.Si Sekretaris Daerah Trenggal

dalam sambutannya mengatakan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengatasi berkembangnya demam berdarah.

“Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentunya sangat mendukung dan berterimakasih atas terselenggarakannya gerakan serentak pemberantasan nyamuk ini. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan, terlebih kita harus melibatkan masyarakat dan masyarakatlah yang lebih banyak melakukan kegiatan di lingkungan masingmasing”. Peranan masyarakat dalam gerakan 3M yakni menguras, menutup, dan mengubur. Jadi jangan sampai ada air yang menggenang karena bisa menjadi sarang

nyamuk” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan banyak hal sederhana yang bisa menjadi tempat bertelur dan menetas nyamuk, seperti kamar mandi dan sisa botol, sehingga jika ini dibiarkan saja, nyamuk yang menyebarkan demam berdarah akan tumbuh subur di lingkungan.

“Program pemberantasan sarang nyamuk yang murah dan mudah dilaksanakan dikenal dengan 3M yaitu menguras, menutup, mengubur. Untuk itu gerakan 3M harus dilakukan dengan sebaik-baiknya di lingkungan masyarakat”.

Melalui kegiatan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk ini saya berharap bisa dilakukan secara periodik dan

reguler, jangan menunggu kalau sudah ada demam berdarah barudilakukan. Selain itu Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, masyarakat, dan Kecamatan bisa menggalakkan lagi kerja bakti terpadu antara masyarakat, dinas, dan sekolah dengan jadwal.

“Pencegahan dan penanggulangan, dikembangkan model kegiatan yang berbasis masyarakat mandiri. Program ini difokuskan pada upaya maksimal pemberantasan demam berdarah dengue (DBD) oleh setiap warga masyarakat di setiap tempat pemukiman untuk terlibat aktif”, imbuhnya. (hms/rud)

Bupati Adakan Pengadaan Bupati Syahri Mulyo Pompa Guna Mengatasi Banjir Kunjungi JLS Tulungagung, SMN - Untuk mengatasi banjir atau agar air tidak meluber di beberapa wilayah diantaranya di Desa Moyoketen, Desa Gedangsewu dan Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, maka diperlukan pengadaan pompa air tambahan.

Selain itu bagi petani yang areal persawahannya yang ditanami padi terendam air dan rusak maka, pemkab Tulungagung melalui Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibit pengganti kepada para petani.

Demikian antara lain dikatakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si, ketika mengunjungi banjir di 3 (tiga) Desa tersebut, Rabu, 3 Pebruari 2016, didampingi Kepala PUBMPCK, Sutrisno, Kabag Humas Sudarmaji dan Kabag Umum Hanafi.

Langkah penanganan Pemkab berencana melakukan revitalisasi sejumlah saluran air disekitar perkampungan yang selama ini menjadi langganan banjir. Diperkirakan luasan sawah dan pemu-

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si menyapa pengunjung JLS Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si, ketika mengunjungi banjir di 3 (tiga) Desa tersebut, Rabu, 3 Februari 2016, didampingi Kepala PUBMPCK, Sutrisno, Kabag Humas Sudarmaji dan Kabag Umum Hanafi.

kiman yang terendam air mencapai 60-an hektare.

Untuk sawah, yang terendam

banjir kami akan lihat dulu perkembangan antara 3-6 pekan kedepan. Jika masih terendam dan tanaman rusak

maka, pemkab dan dinas pertanian akan memberikan bantuan bibit pengganti kepada para petani. (rud)

Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, S.E, M.Si. Minggu, 31 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, mengunjungi Jalur Lintas Selatan (JLS) yang ada di Desa Besuki Kecamatan Besuki.

Dalam kunjungannya Bupati didampingi Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Camat Besuki Moch.

Fatoni, S.E. M.Si, serta Kepala Desa Besuki Mujiyanto, selain untuk melihat perkembangan

Polresta Denpasar Amankan Suami Istri Jual Narkoba Denpasar, SMN - Polisi Resor Kota (Polresta) Denpasar, Bali meringkus pasangan suami istri Eh dan FM yang menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakannya, Jalan Padonan Kerobokan.

Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol I Gede Ganefo di Denpasar, Minggu, mengatakan EH yang juga residivis kasus curanmor itu mengaku kurir narkoba karena penghasilanya sebagai penyedia persewaan permainan anak-anak di pasar malam tidak mencukupi.

“Sekali tempal dapat Rp 50.000,

uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya Kepada petugas. Tersangka yang berusia 25 tahun itu beralasan menyuruh istrinya untuk mempermudah aksinya.

Menurut Ganefo, tidak selalu sang istri yang bekerja sebagai sales sepeda motor itu ikut membantu mengedarkan narkoba.

Petugas kepolisian sangat menyayangkan tindakan tersangka EH yang melibatkan istrinya dalam bisnis barang haram tersebut.

“Sangat kami sayangkan hanya karena upah lima puluh ribu rupiah harus melibatkan istri,” kata

Ganefo.

Kini pasangan suami istri bersama barang bukti berupa satu paket narkoba dalam plastik klip diamankan petugas.

Kedua pelaku dijerat dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pekan sebelumnya, Polresta Denpasar juga meringkus IHW (23), seorang mantan karyawan sebuah hotel karena menjual sabusabu.

IHW saat menjalani pemeriksaan mengaku mendapat upah sebesar Rp500.000 dari hasil penjualan narkoba tersebut. (mdau)

Ilustrasi

pembangunan JLS yang melintasi Tulungagung, juga untuk melihat indahnya tempat wisata Pantai Bayem dan Pantai Klatak yang rencananya akan dikembangkan Pemkab Tulungagung sebagai tempat pariwisata baru.

Di tempat terpisah Kepala Bagian Humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan Pemkab Tulungagung bersama legislatif begitu antusias mendorong pembangunan sektor pariwisata di Tulungagung.

“Teman-teman dewan sangat mendukung langkah Pemda.

Semoga tujuan mengembangkan sektor pariwisata ini lekas terwujud. Selain dapat meningkatkan PAD juga akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Ketika roda perekonomian bergerak, kesejahteraan masyarakat kita pasti juga meningkat,” terang Sudarmaji.

Farel, warga Desa Sobontoro yang melihat indahnya Pantai Bayem dari JLS Minggu pagi, sangat mendukung adanya rencana Pemkab Tulungagung untuk mengembangkan obyek pariwisata di Tulungagung, “Dengan dikembangkannya wisata pantai akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat,” katanya.

Pembangunan JLS yang melintas di wilayah Kabupaten Tulungagung saat ini terus dikerjakan. Sampai saat ini telah selesai diaspal sekitar 5 km, dari Desa Besuki sampai Panatai Klatak, dan tahap berikutnya akan dilanjutkan dari Pantai Klatak hingga perbatasan Tulungagung-Trenggalek sepanjang lebih kurang 4 kilometer.

Seperti kita ketahui setiap hari JLS yang telah selesai di Aspal di Tulungagung ini mengundang keingintahuan masyarakat untuk melihatnya, baik dari Tulungagung maupun luar Tulungagung, mereka rata-rata ingin melihat pemandangan pantai yang begitu indah di saat pagi dan sore hari. (rud)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Khoirul Anwar S. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L, Khoirul AS. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Syamsudin. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro: Nomor: Syamsudin, Hadi Siswanto. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Pacitan: Ir. Prayudi AHU-62124.AH.01.01 Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Edi S Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro). Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi.

Tahun 2013.

Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Penanggungjawab: Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact Kanti Wiyoto person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo.

Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016 Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri

Terjunkan Tim Monitoring Persedian Jagung Guna Stabilkan Harga Kediri, SMN - Diawal tahun 2016 sektor pertanian terutamanya Komoditi Jagung mengalami kenaikan harga yang melampaui ambang batas kewajaran. Kenaikan tersebut mencapai lebih dari 100% yang awalnya harga jagung dipasaran Rp.3.000/Kg kini menjadi Rp. 6.500 sampai Rp. 7.000/Kg. Kenaikan harga jagung ini berimbas pada industri pakan ternak maupun industri jagung untuk konsumsi masyarakat, karena jagung merupakan bahan baku utama pakan ternak dan juga merupakan bahan pokok pengganti beras.

Kenaikan harga pada Komoditi Jagung Nasional disebabkan oleh kelangkaan produksi jagung di daerah-daerah salah satunya di Kabupaten Kediri. Melihat kondisi yang seperti ini Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Kediri melakukan monitoring komoditi jagung ke gudanggudang penyimpanan yang ada di Kabupaten Kediri. Sebanyak 4 gudang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Kediri didatangi oleh petugas yang terdiri dari Pasitel Kodim 0809 Kediri, BKP3, Satpol PP, Dinas Pertanian, Bagian Humas dan Dinas Komu-

Tim monitoring saat memmonitoring persediaan jagung di Kabupaten Kediri

nikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berangkat dari Kantor Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kediri Kamis (04/2) pukul 08.30 dan yang pertama dituju adalah gudang CV. Sentosa Bersama milik bapak Yopie Setia Budi di Desa Gurah Kecamatan Gurah. Disana petugas menyisir dan memeriksa jagung yang ada di gudang tersebut, tetapi petugas tidak menemukan sebiji jagung

pun digudang milik bapak Yopie namun hanya menemukan 500 ton beras.

Gudang berikutnya CV. Cipta Mulya milik Bapak Launardi Jl. Bhayangkara 57 Pare, biasanya gudang ini memiliki persediaan jagung sebanyak 300 ton, saat terjadi kelangkaan seperti ini hanya ada 3 ton stok jagung sebagai bahan baku pakan ternak dan 9 ton jagung selep di jemur.

Tidak berhenti disitu saja Tim

Monitoring berlanjut ke PT. Jagung Mas jln. Hos Cokroaminoto Tulungrejo Pare Milik Bapak Robin yang hanya memiliki persediaan jagung 20 ton untuk diolah sebagai pakan ternak yang mampu biasanya mensuplai 2500 ton.

Kemudian menyasar ke gudang PT. Hasil Unggas Alam Semesta milik Bapak Yudi Heriyanto beralamat jalan Mayor Bismo No 14 Pare. Gudang ini selain menjadi tempat penyimpanan juga mempro-

duksi pakan ternak, ditempat ini petugas menemukan jagung sebanyak 2 ton dan pakan ternak sebanyak 15 ton.

Pak Yudi mengatakan kelangkaan Jagung yang terjadi di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh pada produksi pakan ternak pada usaha saya. Sejak Akhir bulan Desember 2015 hingga puncaknya Februari 2016 untuk bahan baku pakan ternak digudang ini sangat kurang. Saya mengharapkan kelangkaan jagung ini agar segera terselesaikan dan kami dapat memproduksi pakan ternak secara maksimal.

Yudi sangat senang dengan adanya monitoring kelangkaan jagung yang melanda, dengan sidak ini membuktikan antara petani, pengusaha dan pemerintah sangat terkoordinasi. Kami sebagai Pengusaha merasa diperhatikan oleh pemerintah dan bisa langsung menanggapi apa yang sedang kami rasakan dan bisa memberikan solusi terbaik.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Kediri Zaenuri, S.Sos, MM, kelangkaan jagung ini disebabkan panen jagung memang saat ini sangat sedikit karena di musim hujan ini petani banyak

yang beralih menanam padi, disamping itu Import jagung untuk pakan ternak mulai Agustus 2015 sudah dihentikan, dengan harapan bisa swasembada pangan. Namun secara garis besar Kabupaten Kediri masih aman dan kondusif walaupun harga jagung mahal.

Petugas Penyuluh Lapangan BKP3 yang turut serta dalam monitoring menghimbau kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Kediri agar ikut membantu Program Pemerintah menjadikan Lumbung Jagung. Cara yang tepat adalah jika nanti musim kemarau tiba dengan serentak menanam

jagung, karena jagung sangat cocok dimusim kemarau.

Pasitel Kodim 0809 Kediri Kapten Inf. Sutrisno dalam kesempatan tersebut mengatakan TNI akan selalu ada bersama masyarakat. Kami bersama pemerintah Kabupaten Kediri akan siap mendukung, mengawal dan mengawasi sampai harga jagung mulai stabil.

Untuk para petani TNI akan mengawal mulai dari pendistribusian pupuk, penyemaian bibit sampai nanti ketika panen tiba sekaligus saat menjual hasil panen para petani. (hms/adv/kan)

Tim monitoring saat memmonitoring persediaan jagung di Kabupaten Kediri

Penerimaan dan Pembinaan Eks Anggota Gafatar Kabupaten Kediri

Idrus menyambut para eks anggota Gafatar dengan sukacita

Kediri, SMN - Sebanyak 22 eks anggota Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) asal Kabupaten Kediri, Senin petang (25/1) tiba di Kediri.

Mereka disambut oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kediri diantaranya Pj Bupati Kediri, Dandim 0809, Kapolres Kediri, selain itu turut hadir Sekretaris Daerah Pemkab Kediri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kediri dan Muspika Kabupaten Kediri.

Dalam sambutannya Pj Bupati Kediri Idrus menyatakan bahwa Gafatar merupakan gerakan yang keberadaannya dilarang oleh pemerintah. “Kepada eks anggota Gafatar saya meminta untuk tidak kembali ke organisasi ini lagi dan hendaknya mengikuti pengarahan

Sekda Kab Kediri Supoyo menyambut para eks anggota Gafatar setibanya di Kantor Pemkab Kediri.

yang diberiakan oleh dinas terkait, Kementrian Agama serta Majelis Ulama Indonesia. Pengarahan tentu saja diperlukan sebagai

upaya untuk mengembalikan saudara- saudara sekalian hidup di masyarakat�, tegasnya.

Idrus menambahkan bahwa

keamanan eks anggota Gafatar ini akan dijamin. “Kami bekerja sama dengan rekan-rekan TNI dan Kepolisian untuk melindungi saudara-saudara, kepada seluruh instansi di jajaran Pemkab Kediri, kecamatan dan desa saya minta untuk mendampingi saudara kembali ke masyarakat�, ungkap Idrus.

Perlu diketahui bahwa setelah pulang selanjutnya eks anggota Gafatar asal Kabupaten Kediri ini akan diserahkan ke pihak kecamatan. Beberapa anggota eks Gafatar ini diantaranya tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kayen Kidul, Kecamatan Gurah, Kecamatan Mojo, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Pare dan Kecamatan Kandangan. (hms/ adv/kan)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Sudahkah Anak Anda Terlindungi dari Penyakit Polio?

Bawalah Balita Anda ke Pos PIN terdekat, pada tanggal: 8 s.d 15 Maret 2016 untuk mendapatkan Imunisasi Polio.

Kediri, SMN - Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Kediri, bahwa pada Mei 2012, World Health Assembly (WHA) telah mendeklarasikan eradikasi polio yaitu salah satu isu kedaruratan kesehatan masyarakat. Perlu disusun suatu strategi menuju eradikasi polio (Polio Endgame Strategy).

Indonesia telah berhasil menerima sertifikasi bebas polio bersama dengan negara anggota WHO di South East Asia Region (SEAR) Maret 2014. Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut dan melaksanakan strategi menuju eradikasi polio di dunia, Indonesia akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian vaksin Trivalent Oral Polio Vaccine (TOPV) ke Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) dan Introduksi Inactivated Polio Vaccine (IPV). Sehingga pada akhir tahun 2018 diharapkan penyakit polio telah berhasil dihapus dari seluruh dunia.

Setelah pelaksanaan PIN Polio selama 3 (tiga) tahun berturutturut yaitu pada tahun: 1995, 1996 dan 1997, virus polio liar asli Indonesia (indigenous) sudah tidak ditemukan lagi sejak tahun 1996.

Namun pada tanggal, 13 Maret 2005 ditemukan kasus polio

importasi pertama di Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus polio tersebut berkembang menjadi KLB yang menyerang 305 orang dalam kurun waktu 2005 sampai awal 2006. KLB ini tersebar di 47 kabupaten/kota di 10 provinsi. Selain itu juga ditemukan 46 kasus Vaccine Derived Polio Virus (VDPV) dimana 45 kasus di antaranya terjadi di semua kabupaten di Pulau Madura dan satu kasus terjadi di Probolinggo, Jawa Timur.

Setelah dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI), dua kali mop-up, lima kali PIN, dan dua kali Sub-PIN, KLB dapat ditanggulangi sepenuhnya. Kasus Virus Polio Liar (VPL) terakhir yang mengalami kelumpuhan ditemukan pada tanggal, 20 Februari 2006 di Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak tahun 2006 hingga sekarang tidak pernah lagi ditemukan kasus Polio.

Pada tahun 2014 Indonesia telah mendapat sertifikasi bebas polio tingkat regional SEAR, sementara dunia masih menunggu negara lain yang belum bebas polio yaitu Afganistan , Pakistan dan Nigeria. Berdasarkan hasil pertemuan desk review pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2014 oleh Kementerian Kesehatan bersama WHO,

Cacat Polio menetap akan jadi beban masyarakat, resikonya bisa terjadi kecelakaan di rumah

UNICEF, dengan melibatkan para pakar dan akademisi serta organisasi profesi, maka direkomendasikan untuk melakukan PIN Polio pada anak usia 0-59 bulan, hal ini untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh anak terhadap virus polio.

Poliomylitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio.

Gejala yang tampak sebagai berikut: hari ke 1-3: Anak terserang batuk, pilek, demam dan mencret ringan; hari ke 3-5: Demam berkurang, tetapi mulai kaku kuduk dan tungkai dan lengan; hari ke 5-7: mendadak tungkai/lengan lumpuh, kelumpuhan umumnya pada satu tungkai/lengan, dapat juga terjadi pada kedua tungkai/lengan. Cara penularan: virus masuk kedalam

tubuh manusia hanya melalui mulut, dalam darah, menyebar kesusunan saraf pusat, merusak sel-sel syaraf.

Pada tahun 2016 ini akan dilaksanakan PIN Polio serentak di seluruh wilayah Indonesia, terma-

suk di Kabupaten Kediri. Pelaksanaan akan berlangsung pada tanggal, 8 s.d 15 Maret 2016. PIN adalah Pekan dimana setiap balita termasuk bayi baru lahir yang bertempat tinggal di Indonesia diimunisasi dengan vaksin polio, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Pemberian imunisasi polio secara serentak terhadap semua sasaran akan mempercepat pemutusan siklus kehidupan virus polio liar.

Di Kabupaten Kediri sudah melaksanakan persiapan PIN Polio ini sejak jauh hari sebelumnya, yaitu pada bulan Oktober s.d Desember 2015, telah dilakukan

Sosialisasi pada petugas Puskesmas, para pengambil keputusan (Stake holder), Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM), organisasi profesi serta mulai dilakukan ke masyarakat luas awal tahun ini.

Organisasi kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK, Muslimat NU dan Aisyah ikut berperan serta dalam mensosialisasikan kegiatan PIN Polio ini. Sekitar 120 ribu balita di Kabupaten Kediri diharapkan semua akan mendapatkan imunisasi tetes polio ini. Sebanyak 1.758 pos PIN akan memberikan pelayanan imunisasi selama pekan imunisasi ini berlangsung (Adv./ DINKES/smg).

4

Potret

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Bupati Lantik Empat Pejabat Tinggi Pratama Bondowoso, SMN - Bupati Bondowoso, Amin Said Husni melantik empat orang pejabat pimpinan tinggi pratama hasil lelang jabatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Lelang jabatan ini pertama kali dilakukan di Bondowoso untuk mencari sosok yang tepat mengisi posisi Kepala Dinas Kesehatan.

Amin Said Husni mengatakan,

terpilihnya H. Muhammad Imron sebagai Kepala Dinas Kesehatan merupakan hasil proses yang dilakukan secara terbuka. Ini sesuai amanat Undang - Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini pertama kalinya seleksi kita lakukan secara terbuka, dan yang mendaftar juga dari berbagai golongan yang dipilih melalui

panitia seleksi yang juga dilakukan secara terbuka,” kata Amin Said Husni, Kamis (4/2/2016).

Melalui seleksi terbuka ini, diharapkan setiap PNS yang ingin menempati sebuah posisi mampu bersaing dengan sehat karena semua prosesnya bisa dipantau langsung oleh publik. Selain melantik pejabat hasil lelang, bupati juga melantik 3 pejabat

Dinas Pertanian Bondowoso Gelar Pasar Tani Bondowoso, SMN - Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso terus memfasilitasi para petani dalam memasarkan hasil pertanian, melalui Pasar Tani yang digelar di jalan Mastrip tepat di depan Dinas Pertanian, Jumat (5/ 2/2016). Pasar tani yang menjadi agenda rutin Dinas Pertanian ini, bertujuan untuk mempertemukan seluruh PPL dan petani guna memasarkan hasil pertaniannya.

Konsumen bisa mendapatkan semua macam produk pertanian organik mulai dari tanaman hidup, produk olahan hingga kemasan. Produk tersebut merupakan hasil produksi dari beberapa kelompok, diantaranya paguyuban Gapoktan, Balai Penyuluhan, SMK dan petani. Selain harganya lebih murah, semua jenis produk yang dipasarkan lebih segar, higienis dan pastinya tidak mengandung bahan kimia.

Kepala Dinas Pertanian melalui Kabid Usaha Tani, Ir Winarto MSi menjelaskan, pasar tani ini memiliki keunggulan dibandingkan pasar biasa.

“Produk yang dijual di pasar tani ini lebih murah, karena petani menjual langsung hasil panennya tanpa melalui tengkulak, selain itu, di pasar tani ini juga lebih berkualitas karena hampir semua produknya adalah organik, yakni terbebas dari bahan kimia,” katanya.

Menurut Winarto, hal terpenting yang menjadi tujuan digelarnya pasar tani ini, adalah untuk

Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso disambut meriah oleh warga

memberikan dedikasi kepada para petani bahwasanya pasar itu bisa di ciptakan, karena selama ini petani selalu resah dan kebingungan untuk menjual hasil produksinya.

“Melalui pasar tani ini diharapkan petani bisa langsung memasarkan hasil pertanianya tanpa harus menunggu dibeli oleh tengkulak. Selain harga jualnya lebih murah dibanding pasar biasa, petani bisa mendapatkan keuntunganyang lebih banyak daripada harus dijual melalui tengkulak,” kata Winarto.

Salah satu konsumen mengaku senang dengan adanya pasar tani ini. Dia mengaku di pasar tani ini harganya lebih murah, dan barang yang dijual mayoritas organic. “Saya berharap pasar tani ini bisa terus dikembangkan dan bisa digelar setiap minggu

sekali,” terang Surya warga Sukosari.

Sementara, Susyanto Kasi Usaha Tani dan Permodalan mengatakan, dirinya akan mempertimbangkan masukan dari para pembeli untuk menggelar pasar tani sebulan dua kali, sebab bukan hanya pembeli yang meminta namun para pedagang di pasar tani juga memintanya, mengingat tingginya antusiasme warga dengan adanya pasar tani.

“Kami akan mempertimbangkan hal tersebut dengan tidak mengurangi fungsi pasar induk yang ada di Bondowoso.

Selain itu, saat ini para petani masih didampingi oleh PPL dari masing-masing wilayah. Nanti kalau para petani telah mandiri, mungkin bukan hanya digelar 2 kali sebulan, akan tetapi bisa digelar setiap minggu,” terangya. (dar)

Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Sampang Periode 2016-2019

adminsitrasi lainnya.

Pejabat tersebut adalah Dra. Herlin yang sebelumnya Sekretaris Disnakertrans menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan, Moh. Hasyim yang sebelumnya Camat Prajekan menjadi Sekretaris DPPK serta Adam yang sebelumnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Camat Prajekan.

Di akhir acara Bupati Amin

meminta do’a agar selamat atas berangkatnya naik haji umroh pada minggu 07/02/16,” saya meminta selama saya umroh kinerja pejabat yang baru maupun yang lama diharapkan bekerja semaksimal mungkin,dan selama saya umroh ada wabub sebagai pengganti sementara yaitu KH Shalwa Arifin,” tuturnya. (dar)

Bupati Bondowoso, Amin Said Husni saat melantik empat Pejabat Tinggi Pratama

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dilantik Tanggal 17 Februari Mendatang Sidoarjo, SMN - Hampir bisa dipastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Sidoarjo terpilih akan dilaksanakan tanggal 17 februari mendatang. Hal itu seiring turunnya radio telegram (radiogram) dari menteri dalam negeri yang ditujukan ke gubernur seluruh Indonesia terkait rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil bupati.

Surat tertanggal 5 februari 2016 dengan nomer surat ;005 / 389 / SJ dengan klasifikasi sangat segera dan dibubuhi tanda tangan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo.

Rencananya, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dilaksanakan pada hari jum’ at tanggal

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

12 februari 2016 di Istana Negara dan diharapkan semua gubernur seluruh Indonesia juga hadir.

Pada poin lainnya dari surat tersebut, Gubernur agar melantik Bupati/Walikota dan wakil bupati/

wakil walikota secara serentak pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016 Bertempat di ibukota provinsi masing masing.

Juga dalam surat tersebut disampaikan Pejabat dari kemendagri akan menghadiri pelantikan bupati / walikota dimaksud.

Sementara itu, kabar akan dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih ini disambut gembira politisi PKB Sidoarjo yang juga ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

“Sejak awal, menurut saya lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah kalo sudah bisa dipastikan tanggal 17 besok bisa dilantik,” ungkap gus Wawan panggilan akrab ketua DPRD Sidoarjo. (tim)

Satpol PP Operasi Tempat Hiburan Sidoarjo, SMN - Aparat gabungan pemerintah kabupaten sidoarjo melakukan razia tempat hiburan malam di pusat kota Sidoarjo dengan sasaran penjual miras dan pemandu lagu atau wanita penghibur, sabtu dini hari.Dalam razia ini, petugas menjaring puluhan pemandu lagu dan satu anggota polisi yang asyik berkaraoke bersama wanita pemandu lagu.

Razia gabungan ini di lakukan oleh Sat Pol PP Sidoarjo, bersama TNI, Polri, Disperindag, Perijinan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Razia gabungan dengan sasaran tempat hiburan karaoke yang menjual Minol serta pemandu lagu atau wanita penghibur.

Sasaran pertama dilakukan di tempat Karaoke K Brow yang berlokasi di dalam kawasan perumahan Kahuripan Nirwana Village.

Di tempat ini petugas gabungan langsung bergerak melakukan penyisiran di setiap ruangan

karaoke dan hasilnya petugas menemukan puluhan pemandu lagu yang lagi asyik bersama relasinya.

Hari Sucahyono, Kabid Penegak Perundang-Undangan Daerah Sidoarjo mengatakan, Karaoke K Brow yang awal pembukaanya mengatakan jika tempat tersebut Karaoke Syariah ternyata ada juga pemandu lagunya.

“Petugas gabungan akhirnya mengumpulkan puluhan pemandu lagu dan pengunjung untuk dilakukan pendataan indentias.

Dilokasi kita langsung melakukan peringatan secara lisan kepada wanita pemandu lagu yang berhasil kita jaring,” ujarnya.

Selain mendapatkan pemandu lagu, petugas juga menemukan salah satu anggota polisi aktif yang ikut terjaring razia dan satu anggota tersebut akhirnya diserahkan kepada propam polres sidoarjo.

Petugas Satpol PP juga memberikan Peringaran kepada manager

Ilustrasi tempat hiburan

karaoke untuk tidak menyediakan pemandu lagu dan menjual minol.

“Saya memperingatkan pihak management K Brow, jangan sampai menjual minol dan menyediakan pemandu lagu. Kita petugas tak segan-segan akan memberikan sangsi tegas yaitu ijinnya akan di cabut,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, petugas merazia warung penjual miras yang

berlokasi timur alun-alun sidoarjo.

Dilokasi ini petugas menemukan sejumlah miras oplosan yang di selipkan dibawah rombong kios pedagang.

Untuk selanjutnya petugas membawa minuman keras jenis oplosan tersebut untuk dibawa ke kantor Satpol PP Sidoarjo, selanjutnya dilakukan proses tindakan hukum tipiring terhadap penjual miras. (tim)

agar profesi kewartawannan tidak tercoreng”, tegasnya. (why)

Audensi PWRI dengan Anggota Dewan Pengukuhan /pelantikan PWI Sampang oleh Ketua PWI Jawa Timur

Sampang, SMN - Induk organiasai insan pers PWI( Perasatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan pelantikan kepengurusan periode 20162019, bertempat di gedung BPU Sampang hari rabu (3/2).

Kegiatan pelantikan PWI kali ini tidak terfokus hanya di pelantikan saja pengurus kali ini mengajak semua tamu undangan yang terdiri dari berbagai elemen lapisan masyarakat Kabupaten Sampang untuk mencari atau mengenal sosok pemimpin ideal Kabupaten Sampang kedepan.

Dengan mengangkat tema “satu harapan, transformasi pimpinan alternatif”, dalam kepengurusan periode 2016-2019 telah terbentuk struktur kepengurusan PWI yang berkomitmen untuk menjaga kemurnian profisi jurnalis sehingga tidak tercoreng oleh oknumoknum pers yang tidak bertang-

gung jawab sebagai penasehat Moh Nora SE, ketua H. Akh Bahri, Sekretaris Sayful Romadon dan sebagai bendahara Mat Pandi.

Acara di hadiri langsung Ketua PWI Jawa Timur H. Munir, seluruk kepala dinas Kabupaten Sampang, Tokoh Masyarakat, Organisasi kewartawan yang berdiri di Kabupaten Sampang, Seluruh LSM Yang ada di Kabupaten Sampang.

Dalam sambutanya ketua PWI Jawa Timur menjelaskan “profesi wartawan memang kerap menjadi permasalahan dan rentan akan nilai negatif karena profesi ini sering di susupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan diri sendir daripada kode etik jurnalis,banyak di luarsana begronbegron yang tidak pantas menyandang nama wartawan ini semua harus kita jaga bersama baik birokrasi dan masyarakat luas

Malang, SMN -Sehubungan dengan adanya Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) di Malang Raya, pada 3 Pebruari 2016 lalu lakukan Audensi bersama Anggota DPRD Kabupaten Malang bagian Komisi A. Dalam agenda ini PWRI bertujuan pertama memperkenalkan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang, yang mana hal ini di sampaikan oleh Utsman dari media Investigasi selaku Sekretaris 1 PWRI Malang Raya,sekaligus pembawa acara.

Setelah itu dilanjutkan beberapa sambutan dari DPRD komisi A dan dari perwakilan PWRI dalam penyampaianya mengenai berdirinya organisasi, mengenai struktur Kepengurusan dan segenap media yang tergabung di PWRI. Kedua menyampaikan program kerja dimana PWRI selama ini menjadi pilar penginformasian masyarakat maupun pemerintahan Malang Raya agar bisa hidup ditengah-tengah masyarakat dan bisa kerjasama diterima dengan baik.

Audensi ini di sambut oleh anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi A. Dimana yang menjadi pemimpin rapat Drs Didik Gatot S yang di dampingi oleh Mujiar, Miskat SH, Sumarno dan Lilik.

pa usulan terhadap DPRD, mengenai kerjasama harapanya supaya tidak di bedakan antara media Harian maupun mingguan, karna secara aspek hukum semua sama cuma perbedaanya hanya mengenai Existensinya ada yang harian,migguan bahkan ada yang bulanan.

Intinya kerjasama bisa di tingkatkan MOU nya, selain itu menurut Putut bilamana dari

Suasana Audensi PWRI Malang Raya bersama Anggota DPRD Kabupaten Malang bagian Komisi A

Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua DPC PWRI Malang Raya saudara Yopi dimana dalam sambutanya menyampaikan bahwa PWRI berdiri sudah dua Tahun pada tanggal 27-April2014 oleh Suryanto PD,SH,MH sekaligus ia sebagai Ketua Umum PWRI pusat.

Menurut Yopi Musyawaroh Kerja Nasional 1 (MUKERNAS 1)sudah di laksanakan di Jakarta 17-19 November 2015 di Horel Discovery Ancol. DPC PWRI Malang Raya beserta jajaran mengikuti acara ini, Studi Banding Pemkab Malang beserta Pemprof Jawa Tengah yang dilaksanakan pada

Tanggal 17-19 Desember 2015 PWRI juga ikut serta.

Yopi juga menguraikan beberapa program kerja yang selama ini telah dilaksanakan, harapanya supaya supaya Jajaran pemerintah Legislatif maupun yudikatif mampu memberikan kerjasama lebih meningkat demi sempurnanya kegiatan Jurnalistik sebagai corong pemerintah maupun lapisan masyarakat dan juga kesejahteraan para kuli tinta lebih di tingkatkan melalui penulisan maupun MOU tandas Ketua DPC PWRI. Sementara Putut selaku Bidang Hukum dan Ham di PWRI Malang Raya, juga menyampaikan bebera-

beberapa anggota Dewan melakukan Kungker (Kunjungan Kerja) atau Sidag mohon anggota PWRI di ikut sertakan agar pemberitaan kerjasama tidak hanya berita Paripurna saja timpalnya.

Dari perwakilan Anggota Dewan Komisi A Drs Didik Gatot S, menanggapi berbagai keluhan dan iya akan mengupayakan semua usulan dan keluhan selama ini terjadi.(Jun)

Probolinggo

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

5

Pertama Kalinya Bupati Probolinggo Walikota Probolinggo Kunjungi Pasien Terlantar Injakkan Kaki di Kantor Pemkot Probolinggo, SMN - Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari SE, hari ini (3/2) baru pertama kali nya mengunjungi kantor Pemerintah Kota Probolinggo dan dicatat dalam sejarah pemerintahan selama ini bahwa pemerintah kabupaten dan pemerintah Kota Probolinggo yang dapat diasumsikan kurang SINERGI dan untuk kali ini langkah maju dalam Sinergitas.

Hadir juga dalam kesenpatan tersebut seluruh kepala SKPD baik kota maupun kabupaten serta unsure FKPD kota maupun kabupaten.

Bupati hadir dalam rangka melakukan kerjasama dengan Walikota Probolinggo Hj Rukmini, dalam bentuk penandatanganan MoU bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang pada dasarnya kerjasama yang STRATEGIS, Sinergis dan saling menguntungkan di kedua belah pihak.

Kerjasama yang disepakati seperti pengelolaan sumber mata air di Kabupaten Probolinggo, pengembangan kebudayaan dan pariwisata penyangga wisata Bromo Semeru, pengembangan

layanan kesehatan masyarakat perbatasan dan parkir berlangganan serta penanganan masalah sosial lintas daerah.

Walikota Hj Rukmini.Sh.Msi dalam sambutannya mencontohkan bentuk kerja sama yang dimaksud. Diantaranya, pengelolaan air untuk PDAM kota berasal dari sumber mata air ronggojalu Kabupaten Probolinggo. Termasuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata penyangga kawasan bromo tengger semeru dan pariwisata lokal.

Contoh lainnya, pengembangan layanan kesehatan masyarakat perbatasan, parkir berlangganan, penanganan masalah sosial lintas daerah, pengendalian inflasi daerah, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan promosi dan investasi daerah, penanganan kebencanaan daerah serta bidang lain yang akan berkembang sesuai keadaan yang disepakati bersama.

“Hal ini guna mempermudah langkah berikutnya dalam penyusunan draft naskah perjanjian kerja

Bupati Probolinggo HJ.Puput Tantriana Sari SE, didamping para pejabat pemerintah kabupaten, Saat pertama kali menginjakan kakinya di Kantor Pemerintah Kota Probolinggo. (doc.3/2)

sama daerah, lebih spesifik yang punya dampak hukum mengikat serta diimplementasikan secara nyata oleh kedua pihak. Diharapkan berkesinambungan”.

Bupati Hj Puput Tantriana Sari.SE, Kerja sama segala bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban maupun pembangunan di wilayah perbatasan.”Kerja sama saling mengun-

tungkan ini semoga mendapat berkah, mengingat demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama yang bisa langsung dijajaki untuk pelayanan kesehatan”.

Selanjutnya Bupati secara teknis membahas cotoh bentuk kerjasama yang telah menjadi kesepakatan.

Harapan masyarakat semoga kerjasama nantinya dapat berjalan sukses dan langgeng. (edy)

Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si., disaksikan Direktur RSUD dan pejabat lainnya Saat memberikan bantuan kepada pasien kecelakaan Anang Munandar di Edel Weiss (doc.1/2/).

Probolinggo, SMN - Walikota Probolinggo Hj Rukmini memimpin kembali jalannya rapat koordinasi terkait pasien yang tidak diterima oleh pihak keluarganya di Ruang Edelweiss, RSUD dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo, (1/2).

DirekturRSUD,DR.Bambang Agus Suwignyo Mm.Kes dalam kesempatan tersebut menjelaskan dan meminta satker terkait memfasilitasi pasien terlantar itu.

Hadir pula dalam acara

tersebut Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesra, perwakilan Dispenduk Capil, Camat Wonoasih, Camat Mayangan, Lurah Wonoasih, Lurah Mayangan serta petugas rumah sakit yang menangani pasien dan dua orang keluarganya.

DR.AGUS menjelaskan, Sekitar 9 bulan, sosok bernama Anang Munandar (21) sudah dirawat di Ruang Bougenville kelas 3. Sejak kejadian kecelakaan yang menimpanya 22 Mei

2015 silam, dia harus menjalani operasi kaki sebelah kanan yang patah akibat terlindas bis.

Sayangnya, pedagang asongan di Terminal Bayuangga ini, tidak diterima keberadaannya.

Meski sudah dinyatakan layak untuk rawat jalan, Anang terpaksa tetap berada di rumah sakit hingga pemkot akhirnya memberi solusi bagi duda ini.

Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si., dalam kujungannya tersebut mengatakan “Pemerintah melalui instansi terkait membantu uang tunai senilai 1,7 juta, termasuk sembako dan perawatan hingga pasien sembuh. Namun keluarga tetap keberatan, sehingga dalam rapat koordinasi ini diputuskan menyerahkan ke panti wreda.

Difasilitasi keluarganya dari Wonoasih,dengan didampingi camat setempat”.

Walikota juga berharap setelah sembuh nanti, Anang bisa lebih mandiri. Untuk itu pihak puskesmas terdekat diminta pro aktif menjenguk selama masa perawatan luka di kakinya. (edy)

Polantas Polres Probolinggo

Sekretaris DPRD

Uji Coba Rompi Anti Peluru Buatan Sendiri

Jabat Kepala Dinas Pasar

Percobaan rompi anti peluru yang di tembak oleh personil. (doc.6.2 .hms).

Probolinggo, SMN - Sebuah pelindung pengaman untuk proyektil dibagian tubuh, kini Satlantas Polres Probolinggo, telah menggunakan alat pelindung tersebut degan jenis rompi, yang disebut “rompi anti peluru”.

Namun, Polantas Polres Probolinggo ini terbilang sangat terampil.

Pasalnya, rompi aanti peluru yang seharusnya di pesan dan dibeli dari luar daerah itu, kali ini rompi itu di buat dan di desain sendiri.

Rompi anti peluru ringan mod-

ern yang khusus dirancang untuk melindungi organ vital pemakainya dari cedera yang disebabkan oleh proyektil senjata api. Inisitif untuk merakit rompi anti peluru sendiri ini, muncul sejak tragedi ledakan bom di Thamrin Sarinah Jakarta, beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh sekelompk teroris.

Banyak daerah lain anggota Satlantas yang di haruskan memakai rompi anti peluru yang dipesan dan di beli. Namun, Polantas Polres Probolinggo, ini lebih ekstra hati-hati

atas ancaman teroris saat di lapangan. Dari itu, rompi yang berlapis baja itu dibuat lebih kuat dan lapisan bajanya lebih tebal.

“Rompi anti peluru istilah adalah sebuah ironi. Karena pemakainya tidak sepenuhnya aman dari dampak peluru, hanya pelindung di bagian dada dan punggung saja. Kami buat rompi itu untuk melindungi dada dan punggung dan lapisan bajanya lebih tebal dari biasanya,”kata Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Hudi Arif, Lebih lanjut AKP Hudi, menjelaskan, Rompi anti peluru alias Brigandine baja tanpa lengan, berlapis jaket yang dirangkainya itu, terdiri dari besi persegi panjang kecil atau pelat baja terpaku ke strip kulit, plat bajanya dibuat dengan tebal 3 mili meter. Sedangkan Nilon balistik adalah kain standar yang digunakan untuk rompi anti peluru tersebut sengaja dipesan khusus, dengan ketebalan nilonnya yang super khusus.

“Hari ini kami mencoba rompi itu, dipasang ke patung dan ke pohon pisang, dimana rompi itu

ditembak oleh anggota dengan menggunakan pistol dan proyektil asli, degan jarak sejauh 15-20 meter, dan jarak dekat 3-5 meter, hasilnya cukup memuaskan,”ujar AKP Hudi, Kapolres Probolinggo, AKBP Iwan Setyawan, mengatakan rompi anti peluru dikhusukan kepada Satlantas, karena Satlantas merupakan target empuk kelompok yang berniat untuk melakukan aksi teror terhadap anggota kepolisian.

Dimana Satlantas dapat dengan mudah ditemukan di pos pos jalan protokol, sehingga sangat mudah untuk menyerang anggota Satlantas.

“Satlantas adalah terget utama oleh kelompok radikal yang hendak meyerang di berbagai daerah, dari itu kami memberikan rompi anti peluru kepada anggota Satlantas, dan itu akan digunakan ketika melakukan tugasnya di lapangan,” Rompi hitam dengan motif strip yellow lemon fosfor ini di berikan kepada seluruh anggota lalu lintas, yang berjumlah 72 personel Satlantas, 24 personel Tim Sus lapangan. (edy/hms).

Mentan: Lumajang Diharapkan Jadi Lumbung Padi Nasional Lumajang, SMN - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman dan Aster Kasad Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko MDP beserta Penjabat (PJ) Bupati Lumajang Drs As’at MAg, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono, Komandan Kodim 0821 Letkol Inf Imam Purnomo Hadi SIP dan Kapolres Lumajang AKBP Fadly Munzir Ismail SIK MHUM, menyaksikan panen raya padi di area persawahan Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Rabu (3/2) pagi beberapa waktu yang lau.

Panen raya padi di Desa Selok Besuki ini dalam rangka pengembangan intensifikasi padi dan palawija pada tahun anggaran 2016.

Seusai menyaksikan proses memanen padi, Mentan RI dan Aster Kasad TNI AD dengan didampingi oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang itu melakukan dialog secara langsung dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Para petani pun mengajukan pertanyaan dan harapan mengenai kondisi pertanian di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Menteri

Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman didampingi Pj Bupati Lumajang Drs As’at M.Ag menyaksikan langsung panen raya padi di area persawahan Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono

Pertanian RI Andi Amran Sulaiman juga menjelaskan, untuk merealisasi swasembada pangan, ada model baru di sektor pertanian yakni dengan proses panen cepat.

Maksudnya adalah begitu petani panen langsung melakukan olah tanam.

Menteri asal Sulawesi itu berterima kasih kepada petani karena masih terus menanam padi guna swasembada pangan. Kare-

na pemerintah saat ini sedang getol memprogramkan swasembada pangan tahun 2017.

“Ini informasi yang menggembirakan bagi kita semua. Kami dari pemerintah, sangat peduli dengan petani. Pemerintah atas arahan Presiden RI akan terus menjaga harga di tingkat petani dan menekan harga di tingkat konsumen.

Tata niaga harus diperpendek, supply stocknya diperpendek. Ja-

ngan terpengaruh isu, yakin bahwa saya sangat mencintai petani,” jelasnya Seperti salah satu anggota Gapoktan, Nanang menanyakan kepada Mentan RI Andi Amran Sulaiman tentang tata cara dan pola tanam petani.

“Pada masa dulu tata cara penanaman yang dilakukan oleh petani masih menggunakan cara tradisional dengan memakai pupuk organik, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu petani banyak menggunakan pupuk kimia. Namun sekarang para petani lambat laun menyadari efek samping akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebih bisa membuat tanah tadus dan tidak subur lagi, Apa langkah pemerintah dalam menangani dan menindaklajuti permasalahan ini,” Tanya Nanang.

Nampaknya pemerintah sudah melakukan sebuah langkah untuk menindaklanjuti dan menangani semua permasalahan ini, yakni mengembalikan tata cara penanaman dengan menggunakan pupuk organik.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini juga sudah merealisasikan sebuah program

Lumajang, SMN - Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, telah menggelar acara pisah sambut Sekretaris Dewan.

Pisah sambut yang dikemas secara sederhana dan penuh keakraban tersebut dihadiri juga oleh Bupati Lumajang As’at Malik, Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Buntaran Supriyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Derah Kabupaten Lumajang.

Tak luput gadir juga Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono dan para anggota DPRD Kabupaten Lumajang lainnya, serta dihadiri SKPD juga pegawai staf di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

“Ditempat yang baru ini saya mohon bimbingan dan arahan serta kerjasama yang baik, agar semua urusan pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik pula,” kata mantan Sekretaris DPRD, Yossy Sudarso.

Meskipun pisah sambut

untuk menunjang program pemerintah pusat yaitu dengan Program Sigarpun Bulat, dimana Sigarpun bulat adalah Aksi Gerakan Pupuk Organik dan Bibit Unggul Bersertifikat.

Pemerintah juga akan berusaha meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian. Mereka harus bersertifikasi. Jika perlu mereka harus diberi pelatihan hingga memiliki sertifikat bertaraf internasional. Sertifikat yang dimiliki oleh penyuluh pertanian tersebut nantinya akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian.

Amran juga mendorong peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lumajang menuju Lumajang sebagai Lumbung Pangan Nasional sesuai dengan Target Program Pemerintah Swasembada Pangan pada 2017 nanti.

“Jika ditahun 2015 yang lalu, anggaran untuk peningkatan produksi pertanian di Lumajang hanya sebesar 7 M Rupiah saja, maka tahun ini naik menjadi 46 M rupiah,” beber Andi Amran.

Dengan peningkatan kucuran anggaran dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi pangan tersebut, Mentan berharap ada kenaikan yang significant terhadap hasil produksi pangan di Lumajang hingga mencapai kenaikan hingga sebesar satu juta ton baik itu produksi Padi, Jagung dan juga Kedelai sehingga Lumajang benar-benar mampu menjadi Lumbung pangan Nasional.

Ditambah lagi, dalam kunkernya ini Mentan RI juga memberikan bantuan sejumlah 28 Traktor kepada beberapa Kelompok Tani

Suasana pisah sambut Sekretaris Dewan dalam menjabat sebagai kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang

baru bisa dilakukan sesederhana mungkin, lanjutnya, acara ini tidak mengurangi rasa kebersamaan di tengah banyaknya aktivitas dan rutinitas pekerjaan.

Dirinya yang ditugasi untuk mengemban sebagai Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, juga mengajak jajarannya untuk mengutamakan kedisiplinan di dalam menjalani pekerjaan.

“Mari kita disiplin, tulus dan

yang ada di Lumajang. Bantuan Traktor tersebut merupakan bagian bagian dari program pemerintah Pemberian Alsistan (Alat Mesin Pertanian) sebesar 100.000 unit dalam rangak peningkatan produksi pangan di seluruh Indonesia.

“Jika pada 2015 dulu, hanya diadakan 2000 unti alsistan, pada tahun 2016 ini kami tingkatkan menjadi total 100.000 unit alsistan.

Ini adalah salah satu upaya kami untuk membangun pertanian dan membela petani, peternak dan seluruh masyarakat pertanian”, Imbuhnya.

Dari hasil kunkernya, Mentan menyampaikan terimakasih karena Lumajang telah melaksanakan dengan baik program pemerintah tahun 2015 dalam upaya khusus peningkatan produksi pertanian khususnya padi jagung dan kedelai.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Ir. Paiman mengaku sangat bangga

ikhlas di dalam bekerja. Insya Allah tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita dapat dijalankan dengan baik,” ajaknya.

Bupati Lumajang menyampaikan jika dalam kedudukan apapun, pejabat harus dapat menjalankan tugasnya, baik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang aau Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang. (atiek)

dan berterimakasih kepada Mentan atas bantuan dan dorongan ynag diberikan kepada Kabupaten Lumajang dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan produksi pangan.

Dalam kesempatan tersebut Paiman juga menjelaskan bahwa Mentan sempat berterimaksih secara langsung kepada pihaknya karena Kabupaten Lumajang telah melaksanakan Digitasi lahan dalam rangka LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di wilayah Kabupaten Lumajang. Dimana hal ini dimaksudkan mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian teknis untuk dipergunakan pembangunan sektor lain.

Rombongan pun melanjutkan panen dan tanam di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember.

Di sana pun, Mentan RI dan Aster Kasad TNI AD melakukan dialog dengan petani di daerah tersebut. (atiek_hms)

6

Fokus

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

74 Pejabat Eselon II, III dan Desa Sukosari Ikuti Penilaian IV Pemkot Madiun Dilantik Gotong-Royong Terbaik Madiun, SMN -Pemerintah Kota Madiun melakukan mutasi 74 pejabat struktural eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah Negeri di lingkup Pemkot Madiun. Mereka yang dimutasi resmi menempati pos baru, setelah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Diklat Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Selasa (2/2/2016).

Secara rinci, 74 pejabat yang dimutasi di antaranya, eselon II/b satu orang, eselon III/a sebanyak 7 orang, eselon III/b sebanyak 10 orang, eselon IV/a sebanyak 29 orang, eselon IV/b sebanyak 26 orang, dan Kepala Sekolah Negeri satu orang.

Menurut Walikota Madiun Bambang Irianto, mutasi tersebut merupakan salah satu bentuk penyegaran jabatan, karena itu Pemkot Madiun selektif memilih orang yang dianggap mampu mengemban tugas baru. Selain itu penempatan 74 pejabat struktural dilakukan setelah pihak-

Walikota Madiun, Bambang Irianto melantik 74 pejabat struktural eselon II, III, IV dan seorang Kepala Sekolah Negeri di lingkup Pemkot Madiun.

nya menerima hasil Asesmen yang diikuti pejabat eselon II dan III di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Nanti masih ada yang ke dua. Untuk mengisi kekosongan eselon II karena masih menunggu Asesmen dulu.

Kalau bisa bulan depan,” ujar Bambang.

Menurut Walikota Madiun, mutasi kali ini murni dari hasil penilaian dan pertimbangan tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepang-

katan), Walikota mengaku sama sekali tidak ikut campur.

Karena dalam mutasi saat ini sudah berdasarkan profesionalisme dan orang-orang yang ditempatkan di tempat yang baru dinilai mampu menduduki jabatan tersebut.

Diketahui, beberapa pejabat strategis yang di Mutasi tersebut di antaranya, Agus Triono sebelumnya menjabat sebagai Kabag Organisasi berpindah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keua-

ngan. Edy Djoko Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol, digeser sebagai Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. Misdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Adminitrasi Aset, BPKAD digeser sebagai Kabag Humas dan Protokol.

Sementara, Dyah Indrianita Prabandari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah digeser menjadi Kabag Organisasi. Muntoro Danardono sebelumnya menjabat sebagai Camat Manguharjo, kini menduduki kursi Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Suwarno sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Bakesbangpol dipindah menjadi Kepala BPBD Kota Madiun. Hidayat sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Dispendukcapil, kini bergeser menjadi Camat Manguharjo. (Sy)

Madiun, SMN - Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berhak mengikuti Penilaian Gotong Royong Terbaik (PGRT) tingkat Kabupaten Madiun tahun 2016. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati dan menyambut pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Senin (1/2/2016).

Kedatangan tim penilai yang dipimpin Bidang Sosbud Bappemas-Pemdes Kabupaten Madiun, Kadar, disambut dengan kekompakan masyarakat Desa setempat dalam bergotong royong. Turut menerima dalam kesempatan tersebut Camat Dagangan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dagangan, Muspika dan Kades Sukosari.

“Selama penilaian saya sudah mengunjungi sekitar 10 Desa, diantara 10 Desa tersebut ada yang istimewa, akan tetapi setelah saya melihat Desa Sukosari, ini yang paling istimewa,” jelas Ketua Tim PGRT tingkat

Kabupaten Madiun, Kadar, Senin (1/2/2016).

Menurutnya, hal itu dilihat mulai dari awal penyambutan yang luar biasa, kekompakan dan semangat gotong royong masyarakat Desa sukosari dan juga terlihat pada Poskamling yang tertata sangat baik. “Harapannya Desa Sukosari bisa mewakili Kabupaten Madiun hingga ke tingkat Provinsi,” katanya.

Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Dagangan, Kusno juga memaparkan empat bidang penilaian Gotong Royong Terbaik tingkat Kabupaten Madiun, diantaranya Bidang Kemasyarakatan, Bidang ekonomi, Bidang sosial, budaya dan agama, serta Bidang lingkungan.

Menurutnya, dengan terselenggaranya kegiatan PGRT tahun 2016 di Desa Sukosari membawa dampak untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Sementara kegiatan gotong royong kali ini dipusatkan untuk pembangunan sarana dan

Tim Penilaian Gotong Royong Terbaik (PGRT) tingkat Kabupaten Madiun sedang memantau tanaman jahe dalam polybag di sepanjang jalan Desa Sukosari Kecamatan Dagangan.

prasarana lingkungan Kantor Desa, kerja bhakti di sepanjang jalan RT.17 s/d 18 Dusun Jamuran, RT. 01 s/d 10, Dusun Krajan dan penghijauan dengan penanaman pohon di sekitar lapangan Desa Sukosari.

“Kami sangat berharap tim PGRT tahun 2016 tingkat Kabupaten Madiun berkenan dengan segala potensi dan capaian keberhasilan pembangunan Desa Sukosari,” harapnya.

Di sisi lain, Camat Daga-

ngan, Muhammad Zahrowi sangat mengapresiasi warga masyarakat Desa Sukosari atas kekompakannya dalam bergotong royong. Zahrowi menilai Gotong Royong merupakan peninggalan para leluhur dan hingga saat ini masih ada dan terbukti masih muncul di Desa Sukosari tersebut. “Harapannya semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa meraih predikat yang terbaik,” pungkasnya. (Sy)

Musrenbang Kecamatan GOW Akan Lebih Aktif Lagi dalam Berperan Kebonsari dan Kecamatan Geger Madiun, SMN - Sebanyak 120 peserta menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di aula Kecamatan Kebonsari pada Kamis 5 Februari 2016. Peserta terdiri dari unsur MUSPIKA, unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Desa dan Unsur Masyarakat.

Dalam sambutan Camat Kebonsari, Drs. Margo Santoso menyampaikan terdapat 121 usulan yang akan disampaikan di musrenbang di tingkat Kecamatan Kebonsari. Sekitar 65 % usulan didominasi bidang pemukiman dan prasarana wilayah terutama tentang pengairan dan perbaikan jalan. Diharapkan pada tahuntahun berikutnya, desa dapat mengembangkan usulan di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Budi Wahono, SH mewakili anggota DPRD Daerah Pemilihan 6 dalam sambutannya mengingatkan kepada para kepala desa agar pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu BUMDes aagar dibenahi lebih baik lagi. Dengan pengelolaan yang baik diharap dapat memperbaiki infrastruktur desa.

Tim Kabupaten diwakili Asisten Perekonomian dan Perdagangan, Agrim Kurnia, S.Sos, M.Si menyampaikan sambutan Bupati Madiun.

Disampaikan, agar usulan kegiatan tepat sasaran maka

perlu memperhatikan usulan yang memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Untuk Wilayah Kecamatan Kebonsari merupakan SSWP III yaitu kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun.

Diingatkan pula bahwa peran Kecamatan makin tegas sebagaimana tersebut pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Camat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan dalam hal fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, maka diminta Camat harus lebih berperan aktif dalam Proses Musrenbang”, ingatnya.

Usulan Bidang Ekonomi lebih banyak Diusulkan di Kecamatan Geger Dalam waktu yang sama juga dilaksanakan musrenbang di Kecamatan Geger.

Dalam sambutan pembukaan, Camat Geger, Widodo, SH, mengatakan bahwa Musrenbang Kecamatan Geger merumuskan hasil dari musrenbangdes sebanyak 19 desa.

Diharapkan setiap usulan dari

Pelaksanaan rapat pleno Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lumajang 65% usulan Musrenbang Kecamatan Kebonsari Didominasi Bidang Kimpraswil dan Usulan Bidang Ekonomi lebih banyak Diusulkan di Kecamatan Geger

desa hanya dibiayai oleh satu sumber pembiayaan.

“Dalam proses penyusunan perencanaan desa didampingi oleh pendamping yang ditunjuk dari propinsi sehingga tepat sasaran dan tepat anggaran”, harapnya.

Dari tim musrenbang Kabupaten, sambutan disampaikan oleh Ir. Sri Utami, M.Si. Diingatkan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan perencanaan yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Selanjutnya RKPD tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Dengan demikian dalam penyusunan RAPBD telah memiliki koridor jelas melalui tahapan

dan mekanisme yang transparan. Oleh karena itu saya berharap Musrenbang ini benar-benar bisa menjadi ajang penjaringan aspirasi sekaligus menjadi forum partisipatoris bagi masyarakat dalam proses perencanaan.

Untuk Kecamatan Geger, diharapkan agar usulan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu SSWP III yaitu kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestry, di Kabupaten Madiun.

Hasil musrenbang Kecamatan Geger sebanyak 132 usulan , yang terdiri dari 56 usulan di bidang pemukiman dan prasarana wilayah, 59 usulan di bidang ekonomi dan 17 usulan di bidang Sosial budaya. (Sy)

Jengkel, ahli waris Sihatin hendak lapor ke Polres Pasuruan

Pemasangan spanduk bertuliskan “Tanah Sawah Ini Milik Ahli Waris Srihatin”.

Pasuruan, SMN - Bingung atas ulah saudara tirinya, ahli waris Sihatin warga desa Asemkandang Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan bersama pembeli tanahnya dalam waktu dekat akan melaporkan beberapa saudara tirinya ke Polres Kota Pasuruan atas dugaan penyerobotan tanah miliknya.

Ditemui beberapa hari yang lalu Jumaiyah, salah satu anak dari almarhumah Sihatin mengatakan bahwa sejak tahun 1974 ibunya mendapat waris dari Yasin/ bapaknya (red. Kakek Jumaiyah) dan sejak itu pula tanah sawah tersebut digarap oleh keluarga-

nya tanpa ada pertengkaran terkait tanah sawah tersebut.

Namun permasalahan mulai muncul ketika tanah sawah milik Sihatin ini dijual oleh ahli warisnya baru-baru ini. Sugiyono salah satu anak Yasin dari istri yang lain mengeklaim bahwa dia bersama saudara-saudaranya berhak atas tanah sawah tersebut, padahal jelas di buku C desa tertulis sejak tanggal 18 Desember 1974 dari C desa no.166 atas nama Yasin b P.Sapijah telah waris ke C desa no.454 atas nama Sihatin.

Beberapa perangkat desa Asemkandang dan masyarakat sekitar yang mengetahui

Lumajang, SMN - Sudah menjadi agenda tahunan bahwasanya Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lumajang menggelar rapat pleno. Hal itu dimaksudkan, untuk mengevaluasi kegiatan GOW pada tahun sebelumnya, juga membahas tentang program kerja di tahun ini.

Demikian yang dijelaskan oleh Ketua GOW Kabu-

paten Lumajang, Tutuk As’at saat memimpin rapat pleno GOW yang diselenggarakan di Gedung Panti PKK Lumajang. Kamis (4/2) lalu.

Dalam rapat pleno tersebut kata Tutuk, dihadiri oleh seluruh pegurus yang terdiri dari Istri PNS, TNI/ POLRI dan unsur lainnya.

“Di tahun 2016 ini GOW harus lebih aktif lagi, mengingat peran wanita juga sangat

besar dalam pembangunan bangsa. Peranan wanita dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh wanita pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat,” paparnya.

Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang menargetkan Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten layak anak.

Ada tiga komponen utama yang menjadi stakeholder yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Tiga komponen ini wajib memiliki persepsi dan komitmen yang sama untuk bersama-sama mewujudkan kabupaten

layak anak.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, bahwa Kabupaten/ Kota layak anak didefinisikan sebagai Kabupaten/ Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tutuk As’at berharap GOW lebih meningkatkan lagi keterlibatannya dalam usaha pemberdayaan perempuan dan anak.

“Saya menghimbau agar GOW bekerjasama dengan instansi terkait, untuk lebih berperan dalam program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam mencapai predikat Kabupaten layak anak,” tambah Tutuk. (atiek_hms)

Awal Februari, 21 Warga Tangerang Terserang DBD Tangerang, SMN - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah memprediksi puncak meningkatnya jumlah warga Kota Tangerang yang terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) akan terjadi pada Februari 2016. Sehingga dia mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap wabah penyakit tersebut.

Hal ini seiring dengan masuknya musim penghujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir Januari sampai Februari 2016.

“Sampai Januari ada 26 orang di Kota Tangerang yang terkena DBD, dan minggu pertama Februari mencapai 21 orang yang terkena demam berdarah,” ujarnya di

silsilah keberadaan tanah tersebut pun menyesalkan atas ulah Sugiyono dan saudara-saudaranya yang merebut dan menguasai tanah sawah milik ahli waris Sihatin setelah tahu tanah tersebut terjual dan menguasainya tanpa alas bukti yang benar.

Ditemui secara terpisah, Agus Prayitno Kepala desa

Ilustrasi

Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang, Minggu (7/2/2016).

“Makanya, nanti nih setelah pengajian lihatin selokan atau pun tempat penampungan air yang ada di rumah ada cuknya (jentik)

Asemkandang mengatakan bahwa berdasarkan buku C desa, kepemilikan tanah sawah sudah benar atas nama Sihatin dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah ahli waris Sihatin, bukan ahli waris dari Yasin, karena peralihan itu sendiri sejak tahun 1974, ujar Agus menutup perbincangan. (badar)

enggak?,” katanya.

Untuk menanggulangi masalah DBD, pihaknya juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Bahaya Penyakit DBD. Dalam surat tersebut jajarannya diperintahkan untuk siaga dalam pengendalian DBD dan Chikungunya di wilayah masing-masing.

Selain itu juga ditekankan agar kembali mengoptimalkan kegiatan kerja bakti dengan membersihkan lingkungan setiap pekannya.

“Saya sudah perintahkan lurah dan camat untuk mensosialisasikan gerakan 3 M Plus, yaitu menutup tempat air, menguras tempat air,

mengubur barang bekas dan mendaur ulang barang bekas,” paparnya.

“Di samping juga kita optimalkan juru pemantau jentik (jumantik) yang ada di tiap kelurahan,” katanya.

Namun demikian, Arief menegaskan, bahwa pencegahan lebih utama dari pada pengobatan, sehingga masyarakat diimbau untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan masing-masing.

“Hal ini bisa kita cegah bila kita bisa menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini,” tegasnya. (manurung)

Ponorogo

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

7

Perum Damri dan Dishub Ponorogo Buka Jalur Perintis

GM Perum Damri dan Staff Dishub saat sosialisasi jalur perintis di kecamatanNgebel

Ponorogo, SMN - Masyarakat Ponorogo kini bisa lega. Karena

tidak perlu repot atau merogoh kocek dalam bila ingin pergi

berwisata ke Telaga Ngebel.

Mulai Senin (1/2) Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Perum Damri membuka jalur perintis Ponorogo-Ngebel.

Banyaknya anak sekolah dan tingginya angka kecelakaan juga menjadi alasan kenapa dibuka jalur perintis ini. “Tingginya angka kecelakaan dan kemacetan lalulintas jalur Ngebel menjadi pertimbangan kami kenapa mesti dibuka jalur perintis”, ungkap Ilyas kabid Angkutan Dinas Perhubungan kabupaten Ponorogo.

Secara teknis pelaksanaan jalur perintis Ponorogo -Ngebel ini dimulai Senin (1/2) Start dari terminal Seloaji-Perempatan Pabrik es-

Dewan Tengarai Ada Pungli Parkir di Wilayah Ngawi Barat Ngawi, SMN – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III di sejumlah titik terminal dan pasar di wilayah Ngawi barat, membuat mereka terpana. Betapa tidak, terdapat sejumlah orang yang memungut parkir secara liar.

Pungutan parkir ini dilakukan oleh orang yang tidak berseragam namun kuat dugaan setoran dananya juga masuk ke oknum-oknum petugas. “Setidaknya ada perlindungan dan tutup mata, padahal semua sudah tahu, parkir sudah dibayar dari jasa parkir berlangganan bersamaan saat kita memperbarui STNK,” ujar Supeno, Ketua Komisi III DPRD Ngawi.

Titik yang sudah disambangi dewan misalnya di terminal Jogorogo, Ngrambe, Walikukun, Gendingan dan Widodaren. Pungutan dilakukan oleh mereka yang menamakan diri relawan dan danaya disetorkan ke petugas. “Hanya saja, saat kita cecar kemana dana itu disetorkan? Ke petugas siapa?

Semuanya bungkam, ketakutan

Ilusrasi pungli parkiran

dan tidak menjawab,” ujar Supeno.

Sidak itu sendiri dilakukan demi menjawab pertanyaan masyarakat di sekitar Ngawi barat yang resah dengan banyaknya titik fasilitas umum yang kena parkir. Mulai lahan parkir terminal, depan pasar bahkan halaman kantor-kantor bank dan koperasi. Padahal desa-desa sekitar areal tersebut tak mendapatkan konstirbusi apapun dari pungutan parkir yang dilakukan.

“Kalau dilakukan oleh

relawan, memang sukar ditindak namun kalau sampai dana itu diberikan ke oknum PNS dalam hal ini petugas Dinhub, kami minta hal itu ditindak tegas,” ungkap Supeno.

Ditengarai, lebih dari ratusan motor dan puluhan mobil yang menggunakan jasa fasilitas umum di wilayah Ngawi barat tersebut. Dana yang ada sama sekali tak terhitung sebagai pemasukan pemkab, kecuali yang tertera dalam pungutan parkir berlangganan yang dibayar setahun sekali. (ari)

Kejaksaan Tahan Dua Kades

Ilustrasi

Ngawi, SMN - Dalam tempo dua pekan, Kejaksaan Negeri Ngawi menahan dua kepala desa.

Kepala desa yang ditahan adalah Suyanto Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng dan Marjati, Kepala Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin.

Suyanto ditahan kejaksaan atas dugaan penyimpangan dalam tukar guling tanah kas desa untuk jalan tol dengan sangkaan merugian keuangan negara puluhan juta rupiah.

Sementara Marjati, Kepala Desa Kenongorejo ditangkap berkaitan dengan kasus pembangunan talud dan jembatan dengan nilai kerugian mencapai Rp 275 juta.

Penangkapan Marjati sendiri merupakan penanganan kejaksaan atas dana P-APBD tahun 2013 untuk membangun talud dan jembatan. Diduga kuat, dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan swakelola di desa ini, ada penyunatan volume sehingga negara dirugikan ratusan juta rupiah. Marjati (37), ditahan lantaran sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam pasal 21 KUHAP. “Marjati ditahan sejak 1 Februari 2016 karena dianggap berkasnya sudah lengkap,” kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan

Tinggi Ngawi, I Ketut Suarbawa Marjati ditahan setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan dan menjawab sekitar 10 pertanyaan. Dia ditahan di Lapas Lapas Klas II Ngawi

sekitar pukul 13.15 WIB mendasar surat perintah penahanan nomer PRINT-02/O.5.33/Ft.1/02/ 2016. “Oknum Kepala desa ini diduga kuat, sudah melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan sarana dan pra sarana untuk kegiatan pembangunan jembatan dan talud, sesuai perhitungan BPKP Jawa Timur, ada kerugian negara sebesar Rp 275 juta,” ujarnya.

Kedua oknum kepala desa tersebut, saat ini sedang menanti masa sidang kasus mereka di PN Ngawi. Penahanan kedua kades ini menambah panjang deretan kepala desa yang harus terjerat kasus pidana korupsi karena salah menangani dana negara. (ari)

Tambakbayan-Bunderan Batorokatong-Pasar Pon-Ngebel. “Harapan kami masyarakat Ponorogo mau menggunakan kembali angkutan umum. Selain aman juga dapat menekan angka kecelakaan.

Tarifnya pun murah hanya sembilan ribu rupiah bahkan untuk anak sekolah cuma mbayar separo harga saja”, tutur M. Bachroedi General Manager Perum Damri Ponorogo.

Lebih lanjut Roedi mengatakan bahwa bersamaan dibukanya jalur Ponorogo-Ngebel juga dibuka jalur Ponorogo-Sampung.

Dengan rute terminal Seloaji-MlilirDanyang-Sukorejo-NgambaanSampung-Pohijo. Untuk Jawa Timur hanya tiga kabupaten yang

mendapat jalur perintis yakni kabupaten Ponorogo, Banyuwangi dan Jember.

Sementara itu masyarakat menyambut gembira dengan dibukanya jalur perintis ini. “Seneng banget mbak kalau ada bis ke Ngebel. Kami bisa liburan ramerame bareng teman-teman. Tarif pun murah jadi pas buat kantong kita, “tutur Rika salah pelajar di SMK Ponorogo.

Camat Ngebel Hadi Priyanto memberikan apresiasi positif dengan adanya angkutan perintis ini. “Syukurlah akhirnya pemerintah membuka kembali trayek angkutan umum Ponorogo Ngebel. Semogo hal ini bisa memberi

solusi yang baik terhadap masalah kemacetan juga laka lantas yang didominasi pelajar. Tentunya kami berharap agar sektor pariwisata juga makin menggeliat sehingga bisa mendongkrak PAD, “kata Hadi Priyanto camat Ngebel. Hadi menambahkan bahwa dulu sempat ada angkodes jurusan Ngebel namun berhenti. Dengan rintisan Damri ini diharapkan dapat menarik moda transportasi lainnya untuk membuka trayek Ponorogo-Ngebel.

Masyarakat Ponorogo yang ingin menikmati layanan bus Damri baik jurusan Ponorogo-Ngebel maupun Ponorogo-Sampung mesti tahu jadwal keberangkatannya. “Baik rute Ponorogo-

Ngebel maupun Ponorogo-Sampung bis berangkat jam 6 pagi.

Begitu pun yang dari Ngebel maupun Sampung. Dengan harapan dapat membawa anak sekolah.

Namun ini masih bersifat merintis, kami sangat mengharap masukan dari masyarakat agar angkutan perintis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, “imbuh Ilyas.

Hal senada juga disampaikan oleh Bahroedy. “Intinya kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Karena ini masih tahap awal perintisan maka kritik dan saran kami harapkan untuk evaluasi kedepan agar lebih baik, “pungkas Roedy. (Wied)

Beran Jadi Kelurahan, Perangkat Desa Mengadu Ngawi, SMN - Perangkat desa Beran Kecamatan Ngawi mengadukan nasibnya ke dewan. Mereka mengadu setelah DPRD menyetujui pembentukan pansus untuk membahas perubahan status Desa Beran dari desa menjadi Kelurahan.

“Sudah ada sosialisasi dan kami anggap itu tidak mengakomodir kepentingan perangkat desa yang selama ini mengabdi dalam tugastugas di desa,” ujar Munif, Kepala Dusun Beran 2.

Puluhan orang perangkat Desa Beran ini juga mengaku khawatir, setelah menjadi kelurahan perangkat desa akan menjadi pengangguran dan tidak lagi berpenghasilan. Apalagi setelah sekian tahun mengabdi, baru beberapa bulan ini saja mereka menikmati penghasilan tetap seperti digariskan oleh pemerintah.

“Wajar kalau kami gelisah, karena status kelurahan kan aset desa menjadi aset Pemkab nantinya,” ujar Paing, Kepala Dusun Karangrejo Desa Beran.

DPRD sendiri sudah mulai membentuk pansus mengenai perubahan status Desa Beran menjadi kelurahan ini, setelah dua tahun lalu hasil jajak pendapat warga menyetujui.Lebih dari 90 persen warga Beran sendiri berharap agar desa mereka menjadi kelurahan, dengan harapan lebih diperhatikan dalam pembangunan pra sarananya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-Pemdes) M. Shodiq Tri Widianto, menjamin, perubahan status Desa Beran menjadi kelurahan, harus didasari semangat untuk tidak merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

“Sudah ada perintah agar tidak bergejolak ya jangan sampai merugikan, baik pemerintahnya, perangkatnya maupun masyarakat,” ungkapnya.

Walaupun rencana membahas perubahan status itu akan tetap dilakukan, namun BPM-Pemdes mengaku kepentingan perangkat

tetap difikirkan. Diantaranya dengan beberapa cara misalnya dengan menghitung penghasilan mereka kemudian dikalkulasi untuk dpat diberikan kompensasi dana pesangon. Selain itu, tenaga perangkat tetap dapat digunakan sebagai tenaga honorer kelurahan yang dipekerjakan dengan menerima honor.

Pemkab juga sudah mengga-

gas agar aset desa yang selanjutnya bila perubahan terjadi, akan menjadi aset pemkab, tetap digunakan untuk kemakmuran rayat Beran termasuk menambah penghasilan perangkat. “Jadi tak usah khawatir seharusnya, karena perubahan yang terjadi status administratif saja namun kesejahteraan perangkat tetap jadi perhatian,” janjinya. (ari)

Perangkat Desa Beran mengadukan nasib

Simpan Bong Sabu, Mistar Pun Dipenjarakan Pasuruan, SMN - Hanya garagara masih menyimpan bong Sabu punya mantan Kepala desanya yang sudah meninggal dunia, Mistar (46) salah satu warga desa Rebalas terpaksa harus meringkuk di LP Bangil, ujar keluarganya pada wartawan media ini.

Lebih lanjut dituturkan, bahwa Mistar tetap kokoh pada pendiriannya bila dia tidak pernah mengkonsumsi Sabu seperti yang sudah dituduhkan pihak kepolisian kepadanya, dan terbukti sejak tertangkap sampai ditahannya Mistar pun tidak pernah mau membubuhkan tanda tangan pada proses peradilan terhadap dirinya.

Namun yang lebih disesalkan oleh keluarganya, adanya penuturan Mistar yang menceritakan bahwa sebelum tes urine, dia diberi minuman dalam kemasan yang airnya pahit seperti air sambiroto (ramuan daun-daunan untuk jamu) dari salah satu anggota. Sehingga menimbulkan opini miring terkait hasil urine yang positive narkoba

Foto Mistar

pada air kencing Mistar.

Imbas dari operasi Sakau yang merupakan Atensi Kapolri untuk memberantas peredaran Narkoba diwilayah NKRI khususnya di Jawa Timur memang membawa dampak yang besar, seperti yang di alami oleh Mistar di Pasuruan dan

Dimas alias Samid di Probolinggo.

Lain Mistar yang tertangkap di saat tidur pulas di rumah bambunya yang tidak mungkin mengkonsumsi sabu ujar pihak keluarga dan masyarakat sekitarnya, lain pula Dimas yang tertangkap karena mendapat telpon dari temannya

yang berinisial “B” untuk diajak memakai Sabu bersama.

Dimas yang ditemui wartawan media ini menceritakan bahwa dia disuruh beli Sabu oleh B, anak salah satu pemilik hotel terkenal di Probolinggo yang rencananya di pakai bersama di rumah B di Sukapura, namun sesampainya disana, Dimas pun sudah di sanggong oleh beberapa anggota reskrim Polres Kabupaten Probolinggo yang kronologis sebenarnya tidak sesuai dengan BAP yang telah dibacakan di Pengadilan Negeri Kraksaan pada sidang pertama (4/2) Kamis kemarin yang mengatakan bahwa Dimas tertangkap karena laporan warga yang resah akan menjamurnya peredaran narkoba di daerah tersebut.

Atas kejadian yang menimpa Mistar dan Dimas, menimbulkan banyak opini dari masyarakat terkait penangkapan pelaku Narkoba yang terkesan asal-asalan hanya untuk memenuhi target atensi. (badar)

PT Petrokimia Gresik Penuhi Pupuk Petani Gresik, SMN - Tahun 2016 ini, PT Petrokimia Gresik (PT PG) telah siap menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 5,19 juta ton. Dalam program mengamankan kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah guna pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Manager Humas PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono, untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi ke daerah yang menjadi penugasan PT PG. Perusahaannya telah menyiapkan stok di gudang-gudang (buffer stock), untuk tiga minggu sesuai dengan ketentuan Permendag. Selain itu, PG juga memonitor penyaluran RDKK oleh kelompok tani sesuai dengan penerbitan Pergub atau Perbup yang dilakukan pemerintah daerah.

Meski begitu, bagi daerah yang

Pengepakan pupuk di pabrik PT Petrokimia Gresik.

belum memiliki Pergub atau Perbup, PG tetap melaksanakan penyaluran berdasarkan alokasi penyaluran tahun lalu. Penyaluran pupuk bersubsidi, didasarkan pada surat dari PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1353/A00000.UM/2015.

Dari total 9,55 juta ton, alokasi

pupuk bersubsidi nasional yang ditugaskan kepada PT PG. Dengan realisasi penyaluran, dan stok pupuk bersubsidi PT PG sampai 27 Januari 2016. Diantaranya Pupuk Urea 293.390 ton, ZA 1.050.000 ton, SP-36 850.00 ton, NPK 2.290.000 ton dan pupuk

organik 709.900 ton.

“Ini merupakan tugas berat bagi PT PG, sebab bagaimana pun harus bisa mengamankan kebijakan itu dengan melakukan pengawasan secara ketat,” ujarnya.

Hingga kini PT PG, masih menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan pupuk itu.

Diantaranya, adanya Permentan Nomor 60 Tahun 2015 terbit pada 3 Desember 2015. Sampai dengan 26 Januari 2015, dari 34 provinsi di Indonesia, 15 provinsi telah menerbitkan Pergub, 11 masih draft, dan 8 belum terbit. Sedangkan untuk Perbup dari 490 kabupaten, 27 kabupaten telah menerbitkan Perbub, selebihnya belum.

Selain itu, juga kendala lainnya terkait masih ada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Yang belum menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK), dan adanya pergeseran musim yang mempengaruhi jadwal musim tanam petani. Karena mayoritas sawah di Indonesia merupakan sawah tadah hujan, hal ini berpengaruh terhadap penyerapan pupuk bersubsidi. Namun PG akan terus maksimal dalam melakukan penyaluran sampai pada petani, sehingga musin tanam pupuk ada.

Ditambahkan Kepala Bagian Media, Penerbitan dan Dokumentasi Departemen Humas PT Petrokimia Gresik, Widodo Heru Supriyono, kini Pupuk Indonesia (PI) telah memberikan tambahan kepercayaan kepada PT PG, untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di beberapa daerah di Jatim. PT PG diminta memenuhi kebutuhan pupuk di 10 kabupaten, sesuai dengan pembagian wilayah penjualan seluruh perusahaan pupuk di

Indonesia.

Untuk wilayah Blora dan Rembang, saat ini pupuk ureanya dibebankan kepada PT Pupuk Sriwijaya. Sedangkan PG mendapat tambahan enam wilayah di Jatim. Dilakukan untuk mempermudah distribusi pupuk urea, dengan adanya penambahan wilayah ini. Maka PT PG harus menambah jumlah stok pupuk urea, Untuk memenuhi kebutuhan 10 wilayah di Jatim, PT PG harus menyiapkan sekitar 12.853 ton.

Lebih banyak dari pada tahun sebelumnya, sekitar 5 ribu ton pupuk urea.

Wilayah yang mendapatkan pasokan pupuk urea tersebar di Kab Lamongan sebanyak 2.954 ton, Kab Bojonegoro sebanyak 2.612 ton dan Tuban sebanyak 2.234 ton dan Kab Gresik sebesar 650 ton. (sis/brw)

8

Jawa Timur

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Get Sweat! Solidnya Voli Persahabatan Pemkab-Forkopimda

Pelaksanaan senam bersama Pemkab-Forkopimda

Kab. Mojokerto, SMN - Tutup pekan dengan energi full, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jumat (5/2) pagi, menggelar pertandingan voli persahabatan bersama Forkopimda (Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah) di lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto tepat pukul 06.30 WIB. Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, yang memimpin kelompok I beranggo-

takan tim dari jajaran SKPD, terpantau kompak dan bersemangat menghadapi tim lawan dari TNI dan Korem. Meski kalah dua set berturut-turut (25-16 dan 25-23), Pj Bupati dalam beberapa moment

seru tertangkap selalu aktif memberi semangat pada anggota tim untuk tetap mempertahankan ritme permainan yang menyenangkan namun sportif.

Dibantu salah satu personil tim, Kepala Disporabudpar (Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata) Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin, kekompakan dapat dijaga hingga menit-menit akhir set.

“Kegiatan ini sebenarnya kita awali sebagai forum silaturahmi formal antar Forkopimda (membicarakan koordinasi wilayah dan beberapa hal yang berkaitan), namun kita kemas ulang dalam suasana informal dan santai. Voli persahabatan ini sebagai wahana saja dalam menjalin komunikasi, saya kira ini adalah moment yang baik. Dua keuntungan dalam satu waktu. Komunikasi terjaga, sehat juga dapat,” komentar Pj Bupati.

Selain pertandingan voli Pemkab dan Forkopimda melawan TNI, Polres dan Polresta versus Bank

Jatim dan Kejaksaan juga melakukan dua set pertandingan tanpa ampun. Polres dan Polresta berhasil menggungguli tim Kejaksaan dengan skor 25-17 pada set I dan 25-14 pada set II. Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto dan Kapolres Kota Mojokerto, AKBP Nyoman Budiharja, bekerjasama dalam melakukan manuver dan tembakan-tembakan cantik yang membawa tim mereka berada di atas angin.

“Saya pikir ini acara yang bagus untuk bersinergi semua unsur baik Pemda, TNI Polri dengan instansi lain, semoga event positif ini bisa dapat dikembangkan pada event-event lain,” ujar AKBP Budhi Herdi Susianto singkat.

Pertandingan yang sebelumnya diawali dengan senam bersama ini diharapkan Pj Bupati, agar menjadi kegiatan berkala karena mampu memberi efek positif yakni bersinerginya jajaran pemerintah yang dijalin dalam bentuk

komunikasi akrab dua arah yang bermanfaat.

“Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk olah fisik, mental juga ikut segar karena tubuh aktif bergerak. Saya harap agenda ini dapat menjadi pemicu semangat positif dalam meningkatkan sema-

ngat pembangunan daerah, terlebih kegiatan ini dihadiri Forkopimda, TNI, Polres, Polresta, Danrem, dan beberapa teman dari instansi lainnya. Permainan voli pagi ini berjalan dengan sportif dan solid, semoga bisa menjadi agenda rutin,” harap Pj Bupati. (hms/adv/kan)

Pelaksanaan pertandingan bola voli persahabatan PemkabForkopimda

Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto Membuka Pekan Olah Raga Pelajar Kota Madiun

Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto Menyampaikan Piala Penghargaan kepada siswa-siswa SMKN 1 Madiun Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur

Madiun, SMN - Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Kota Madiun (POPKOT) ke 6 di Alun-alun Kota Madiun Jum’at (29/1/2016) dibuka oleh Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto selaku inspektur upacara diikuti oleh seluruh SKPD, perwakilan pelajar

sekota Madiun dan semua atlit ke13 cabang olahraga (Cabor).

Ke-13 Cabang Olahraga yang diikut oleh para pelajar ini diantaranya : atletik, karate, tenis, renang, sepak bola, catur, sepak takraw, senam, tenis beja, bola voly, bulu tangkis dan basket.

Atlit Karate Unjuk Kebolehan Dalam Upacara Pembukaan POPKOT Ke-6 Kota Madiun di Alun-Alun Madiun

Event pekan olah raga pelajar ini akan dijadikan tolok ukur pembinaan bibit-bibit atleti berpotensi dari 27 kelurahan sekota Madiun.

“Semua atlit ini akan dipandu oleh tim pemandu untuk mencari bakat para atlit saat bertanding dalam POPKOT tersebut,” ungkap Gandhi Hatmoko Kepala Dikbudpora

Kota Madiun.

Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto dalam sambutannya pembukaan POPKOT Kota Madiun menyampaikan bahwa olah raga ini tidak hanya membangun jasmani yang lebih sehat, melainkan ikut membangun watak juga karakter kepribadian atlit sportif

dan kreatif. bakat di tingkat SD sampai SMA perlu diwadahi, untuk mencari bibit-bibit atlit yang handal dan baik. “Sebagai ajang bakat untuk mengukur prestasi yang dibutuhkan”. Jelas Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.

Dalam upacara pembukaan POPKOT Kota Madiun disampaikan beberapa penghargaan, beberapa piala danmendali dari kejuaraan tingkat Nasional maupun provinsi oleh Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, diantaranya : pemenang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi Jawa Timur dari siswa SMKN 1 Madiun, Mechanical Enginering Design (CADA) Dadang Hidayat Juara I tingkat provinsi Jawa Timur. Avian Iswahyudi Juara I (CNC) Miling Kristian Deri Ardiyanto Juara I Tenis Meja dan atlit PABBSI Anisa Cahyati

merupakan atlit angkat berat putri yang telah berhasil meraih 3 mendali perunggu provinsi Jawa Timur tahun 2011, 2 mendali perak provinsi Jawa Timur tahun 2015.

Dadang Wahyu Widodo meraih 2 mendali perunggu kejurda PABBSI tahun 2012, 2 mendali perunggu provinsi Jawa Timur tahun 2015, 2 mendali emas Kejurda PABBSI tahun 2015, Ervin Indriyas meraih 3 mendali perak kejurda PABBSI tahun 2015.

Usai upacara pembukaan POPKOT Kota Madiun, telah diadakan unjuk kebolehan para atlit dari berbagai cabang olah raga diantaranya : para atletik karate, para atlet wushu, para atlet angkat berat dan sebagainya. Pada saat para atlet menunjukkan kebolehannya di depan para peserta upacara, sangatlah memukau dan terpesona dibuatnya. Ini bisa menambah

kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kota Madiun. mudahmudahan di kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Kota Madiun dapat meraih juara dan mendali lebih banyak lagi.

Tertutama mendali emasnya.

Sampai saat ini, Kota Madiun yang belum bisa meraih juara adalah Kejuaraan Pencak Silat, walau Madiun dapat julukan Kampung Pesilat, akan tetapi di cabang pencak silat ini bleum mendapatkan juara sama sekali, untuk tahun 2016 ini kota Madiun telah mempersiapkan atlit pencak silatnya yang lebih handal dan pelatih yang profesional, agar bisa meraih juara baik di tingkat provinsi maupun nasional, jelasnya secara bersama Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto dan Kepala Dikbudpora Kota Madiun Gandhi Hatmoko. (sy/adv)

Gowes, Bupati Nyono Suharli Sambangi Pasien DBD di RSUD Jombang Jombang, SMN - Sabtu pagi dikala tidak ada agenda pemerintahan / tidak ada undangan yang perlu di hadiri, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko selalu memanfaatkannya untuk bersepeda/ gowes santai menikmati suasana pagi. Hanya ditemani beberapa staf nya Bupati Nyono mengayuh sepedanya mulai Pendopo Kabupaten, berkeliling melalui jalur utama kota Jombang hingga ke desa desa di

Kecamatan Jombang atau bahkan sampai di Kecamatan sebelah.

Namun suasana berbeda terlihat pada Sabtu (6/2/16) pagi, ketika secara tiba tiba Bupati Nyono membelokkan sepedanya ke RSUD Jombang. Begitu sampai di parkiran Rumah sakit milik pemerintah tersebut Bupati Nyono Suharli yang ketika bersepeda di temani H.Irwan Prakoso Anggota DPRD Jombang langsung berjalan

Waspada, Bupati ingin seluruh pasien teruspantau perkembangan pasien DBD

menuju ke Ruang ICU Central dimana disana terdapat pasien Demam Berdarah Dengue (DBD).

Para perawat jaga yang mengetahui kedatangan bupati langsung menyambut dan mendampingi ketika bupati melihat satu persatu pasien yang dirawat. “Kami ingin melihat perkembangan para pasien DBD yang dirawat, semoga ada penurunan jumlah pasien,”Harap Bupati disaat masuk ke Ruang ICU Central.)

Korban yang rata rata masih bocah ini disambangi satu persatu oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko seraya mendoakan semoga mereka lekas sembuh. “Terus berdoa ya nak, Pak Bupati juga doakan semoga lekas sembuh dan segera bisa pulang kerumah,”tutur Bupati kepada salah satu anak yang menjadi korban DBD di Ruang ICU Central RSUD Jombang. Selain di Ruang ICU Central Bupati Nyono bersama H.Irwan Prakoso juga memberikan perhatian kepada korban gigitan nyamuk Aides Aigepty ini yang berada di Ruang Seruni.

Selain berbincang dengan orang tua pasien dan pasien sendiri,

Bupati Nyono Suharli juga mengingatkan kepada seluruh perawat yang berjaga agar terus memantau keadaan pasien. Karena menurut bupati, penyakit DBD ini gejala perkembangannya sangat cepat.

“Jadi apabila pasien tidak cepat ditangani akan fatal akibatnya,oleh karena itu semua perawat harus terus memantau perkembangan pasien,”kata Bupati kepada perwat yang berjaga.

Usai dari RSUD Jombang Bupati Nyono Suharli melanjutkan Gowes pagi, kemudian bupati kembali membelokkan sepedanya kali ini ke sebuah sekolah yakni SDN Kepanjen 2 Jombang. Tiba di sekolah ini bupati langsung menuju ke kamar mandi sekolah untuk melihat kebersihan sekaligus melihat apakah ada jentik nyamuk di bak mandinya atau kah tidak.

Dengan ditemani para guru dan siswa jumantik sekolah tersebut ,bupati mengamati satu persatu bak mandi. “Alhamdulillah tidak ada jentik nyamuk yang ditemukan, berarti kamar mandi nya memang rutin dibersihkan, jadi harus seperti ini harus rutin dibersihkan,”tutur bupati sesaat setelah keluar dari

Beri perhatian, Bupati didampingi perawat jaga melihat kondisi pasien DBD di Ruang ICU Central RSUD.

kamar mandi.

Kepada Para Guru pagi itu, Bupati Nyono Suharli menegaskan dalam menanggulangi kasus DBD di butuhkan Action dan kesadaran

masyarakat akan kebersihan lingkungan. 3M Plus harus terus digalakkan. “Dibutuhkan action atau tindakan nyata dalam mencegah perkembang biakan nyamuk

khususnya nyamuk Aides Aigepty bukan hanya sekedar himbauan, Semoga korban DBD di Kabupaten Jombang tidak bertambah lagi”, harap Bupati. (adv/met/humas)

Walikota Probolinggo Buka Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2017 Probolinggo, SMN - Walikota Probolinggo Hj. Rukmini, SH., M.Si., hari ini (1/2) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2017.

Bertempat di gedung Puri Manggala Bhakti kantor pemerintah kota probolinggo hadir dalam acara tersebut Wakil ketua DPRD Muchlas Kurniawan.ST, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.MSi,, Asisten Pemerintahan Drs.Tartib Goenawan.MSi, Kepala Kntor Pemberdayaan Masyarakat (Pemas) Drs. Gatot Wahyudi.Msi,

Unsur FKPD, Ketua tim PKK, Kepala Dinas, Kabag, Camat, Lurah, Pengurus DPD Asosiasi LPM, BKM, Toga, Tomas, serta undangan lainnya sebanyak 175 undangan.

Kepala Pemas Drs.Gatot Wahyudi.Msi dalam laporannya menjelaskan bahwa Sesuai amanat undang undang no.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu agar dilakukan Musrenbang disemua tingkatan pemerintahan dan membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, musrenbang

tersebut juga sebagai menjaring prioritas usulan dari masyarakat ditingkat kelurahan, mensinergikan usulan dengan program pemerintah yang ada dalam visi dan misi agar dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, juga sebagai media penguatan peran LPM dalam perencanaan pembangunan disegala aspek.

Lebih lanjut Drs.Gatot juga melaporkan terkait PRA kegiatan sebelumnya. Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si., dalam sambutannya mengatakan Musrenbang adalah merupakan prinsip program pem-

bangunan yang mengedepankan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan secara berjenjang, Lebih lanjut Walikota mengatakan Musrenbang tingkat kelurahan merupakan titik awal perencanaan pembangunan yang menampung seluruh aspirasi dari mayarakat sehingga dapat tepat sasaran, jelas dan dapat memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. “Saya minta usulan usulan dapat ditingkatkan kwalitasnya, saya yakin usulan usulan dari berbagai sumber sudah terpadu sehingga prioritas usulan dapat

terwujud”.

Saya juga minta kepada semua SKPD yang diundang (terkait) untuk aktif datang untuk mencermati usulan usulan dari masyarakat, agar singkronisasi dapat terwujud.

Diinformasikan juga oleh Walikota bahwa musrenbang tingkat kelurahan nanti dimulai bulan depan. HJ.Rukmini berharap agar Musrenbang tingkat kelurahan tahun 2017 dapat tercapai, lancar agar tidak ada kemunduran pelaksanaan musrenbang tingkat kota. (edy/adv).

Walikota Hj. Rukmini, SH., M.Si.,, didampingi Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan.ST, Asisten Pemerintahan Drs. Tartib Goenawan, M.Si, dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Drs. Gatot Wahyudi, M.Si, saat pembukaan (soft opening) Musrenbang Kelurahan tahun 2017 di Gedung Puri Manggala Bhakti (doc.1/2).

Advertorial

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

9

Paripurna DPRD Sahkan Dua Perda Masih Tunda Perubahan Perda Tentang Jasa Umum

Ketua DPRD Ali Mufhti saat menandatangani persetujuan disaksikan Pj Bupati Ponorogo Maskur dan Anggota DPRD Ponorogo

Ponorogo, SMN - DPRD Ponorogo ahirnya mengesahkan dua peraturan daerah setelah melalui pembahasan yang hangat. Kedua

perda itu adalah Perda mengenai izin usaha rumah kost dan Perda perubahan dari no. 15/2011 tentang retribusi jasa usaha.

Namun demikian, DPRD Ponorogo secara bulat menunda pembahasan Ranperda mengenai perubahan Perda no. 14/2011 tentang jasa umum. Penundaan ini dilakukan sampai dua pekan kemudian.

“Kita tunda dua minggu dan tetap digodok pembahasannya di Pansus 3, penundaan ini juga bisa memberi waktu misalnya fraksifraksi ingin memberikan masukannya dalam Pansus,” ujar Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufti.

Dalam sidang paripurna DPRD Ponorogo tersebut, dibacakan 10 rekomendasi dan salah satuya meminta penundaan pengesahan

perubahan Perda mengenai jasa

umum. Pansus 3, yang membahas

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo

mengenai hal itu meminta tambahan waktu sekitar 2 pekan lagi.

Ketua Pansus 3, Ubahil Islam, menyatakan perubahan Perda mengenai retribusi umum itu masih banyak yang mengganjal. Pihaknya juga turut menyoroti Perbup No. 53/2015 mengenai tarif puskesmas. Perda yang dikeluarkan Pemkab pada 3 Februari tahun lalu itu menurutnya rancu dengan perubahan perda tentang retribusi umum. “Idealnya, karena ada perubahan status Puskesmas sebagai BLUD, ya SK mengenai retribusi Puskesmas juga dihapus dulu,” ungkapnya.

Selain itu, Ranperda yang ditangani Pansus 3 termasuk kompleks dan butuh waktu lebih panjang dalam pembahasannya.

Hal itu tak lain agar produk Perda yang disahkan dewan kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Pemkab Ponorogo.

Sementara itu, Penjabat Bupati Ponorogo, Maskur, menyampaikan terimakasihnya karena dua ranperda berhasil dibahas dan disahkan oleh dewan. “Harapan kami ada pembahasan lebih intes lagi dan Raperda jasa umum juga segera bisa di sahkan”, kata Maskur. (wied/adv)

Dirjen PPMD: Jadi Pendamping Masyarakat Jangan Hanya Berharap Honor Ponorogo, SMN - Pemerintah pusat meminta pemerintah provinsi segera mengaktifkan peran pendamping lokal desa yang sudah terjaring melalui seleksi pada tahun 2015 lalu.

Ini karena peran mereka dianggap penting dalam pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam penyusunan dan penetapan Perdes, termasuk dalam perenanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan di desa.

“Saat ini yang aktif bekerja adalah pendamping lanjutan dari program PNPM, yang bekerja sejak 1 Juli 2015 lalu,” ungkap Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Ahmad Erani Yustika.

Ponorogo sendiri memiliki 281 desa dan menurut Ahmad Erani Yustika, tergolong kabupaten dengan

kondisi mapan dan kebanyakan pendamping program merupakan kader yang sudah paham dengan situasi dan kondisi pedesaan. “Kami sudah perintahkan untuk setiap provinsi mengaktifkan peran pendamping lokal desa sejak 1 Februari kemarin,” ungkap Ahmad Erani Yustika di ruang Sekdakab Ponorogo.

Pendamping tingkat kabupaten maupun pendampingi lokal desa, sudah selesai direkrut pada November 2015 silam. Tugas PLD sendiri mendampingi sebanyak 3 sampai 4 desa. Ahmad Erani Yustika mengingatkan, menjadi pendamping program bukanlah didasari keinginan mencari peker-jaan karena didalamnya harus terisi dengan semangat dan kerelaan berkorban demi masya-

rakat, bukan hanya mengharapkan honor semata. “Menjadi pendamping masyarakat tentu harus didasari semangat pengabdian dan rela berkorban, jangan hanya karena mencari kerja dan menerima honor”, pesannya.

Ahmad Erani Yustika yang merupakan putra kelahiran Ponorogo ini juga mengamati penerapan alokasi dana desa (ADD) dan dipandangnya sudah sesuai dengan ketentuan. “Ada beberapa yang sudah bagus sistem informasi dan pendataannya, demikian juga dengan peningkatan kapasitas warga juga berjalan baik”, ujarnya.

Sementara itu Sekertaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Drs. Agus Pramono M.M, memuji perhatian

Dirjen PPMD terutama dalam memaksimalkan peran warga Ponorogo sebagai pendamping. “Pendamping masyarakat dari putra desa sendiri, tentu bisa diharapkan ada rasa memiliki dan keinginan untuk memajukan desanya”, urai Agus.

Acara pulang kampung dari Dirjen PPMD ini juga membawa berkah tersendiri bagi Kabupaten Ponorogo, karena Bumi Reog kembali dijanjikan program dalam mendukung pengembangan desa.

“Tentu kami bersyukur dan berharap hal itu segera direalisasi agar pengembangan pembangunan di desadesa di Ponorogo berjalan dengan lebih baik lagi”, ujar Agus Pramono.

(Wied/hms/adv)

Dirjen PPMD Ahmad Erani Yustika saat bersama Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono di ruang Sekda Kabupaten Ponorogo bersama instansi terkait.

21 Warga Kota Blitar Diserang DBD Foging yang kesembilan kalinya di daerah indemik DBD Kota Blitar, SMN - Hingga bulan Januari 2016 tercatat ada sebanyak 21 orang sudah terjangkit Demam Berdarah di Kota Blitar. Kasi Pemberantasan Penanggulangan Pencegahan Penyakit (P4) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dissy L Arlini, mengatakan hingga bulan Januari 2016

dari data Unit Pelayanan Kesehatan yakni terdiri dari Rumah Sakit maupun Puskesmas yang menyediakan rawat inap, saat ini sudah ada sebanyak 21 penderita demam berdarah yang ada di Kota Blitar. “Dari data kami pada bulan Januari sudah ada 21 orang penderita DB yang menjalani rawat

inap,” kata Dissy L Arlini.

Lanjut Dissy, jumlah tersebut dinyatakan naik jika dibandingkan dengan tren mingguan di tahun tahun sebelumnya. Dari 21 kasus atau penderita Demam Berdarah tersebut terdiri dari penderita yang masih anakanak dan penderita yang sudah dewasa serta hingga saat ini tidak ada satupun penderita demam berdarah yang dinyatakan meninggal dunia. “Sampai saat ini kami bersyukur semuanya bisa menjalani perawatan dan tidak ada yang meninggal dunia,” ujarnya.

Menurut Dissy, paling banyak yang menderita Demam Berdarah hingga bulan Januari 2016 ini adalah warga yang berasal dari Kecamatan Kepanjenkidul, sedangkan untuk mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue pihak Dinkes terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pencegahan Demam Berdarah, di antaranya dengan cara mensterilkan rumah atau lingkungan di sekitar rumah dengan penyemprotan pembasmi nyamuk atau fogging.

Selain itu, juga membersihkan bak mandi dan menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati, menutup membalik atau jika perlu me-

nyingkirkan media-media kecil penampung air lainnya yang ada di rumah Anda, Memasang kawat anti nyamuk di seluruh ventilasi rumah, memasang kelambu di ranjang tidur.

“Bisa juga memakai losion anti nyamuk serta mengenakan pakaian yang cukup bisa melindungi dari gigitan nyamuk,” terangnya.

Tambah Dissy, diperkirakan penderita Demam Berdarah akan meningkat pada musim hujan seperti ini hingga akhir bulan Pebruari 2016 mendatang. Sehingga pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Blitar untuk melakukan berbagai langkah dan antisipasi agar anggota keluarganya tidak sampai terserang Demam Berdarah.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan rutin melakukan kerja bhakti membersihkan lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan jika ada warganya yang terserang Demam Berdarah agar bisa segera dilakukan fogging sebagai antisipasi paling cepat. “Untuk itu saling bekerjasama menjaga lingkungan sekitar dengan rutin kerja bhakti akan

mencegah dari serangan nyamuk Demam Berdarah,” pungkasnya.

Fogging Wilayah Endemik Sementara itu, kasus demam berdarah (DB) di Kabupaten Probolinggo, kian mengancam. Hingga saat ini, tercatat ada 63 kasus DB dan satu kasus berakhir kematian. Akibatnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten setempat melakukan beberapa kali fogging, di wilayah endemik DB. Kali ini, wilayah yang termasuk endemik DB, kembali dilakukan pengasapan atau fogging oleh Dinkes setempat, tepatnya di Kecamatan Kotaanyar, yang meliputi 3 Desa, dimana terdapat 6 jiwa yang terserang DB, yakni Desa Kotaanyar Krajan 2 jiwa, Sukorejo 1 jiwa, dan Desa Sidomulyo, 3 jiwa.

Sementara di Kabupaten Probolinggo, sendiri terdapat beberapa Kecamatan yang termasuk wilayah Endemik DB, yakni Kecamatan Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Maron, dan saat ini Kecamatan Kotaanyar juga termasuk endemik DB. Ratusan rumah di lakukan pengasapan di Dusun Krajan, Desa Kotaanyar, sebagai antisipasi serangan lanjutan DB, mengingat

wabah DB mulai menjalar ke sejumlah Desa, di Kecamatan tersebut.

Menurut Suharto, Camat Kotaanyar Rabu 3/2, pihaknya sangat menyayangkan wabah DB ini menyerang wilayahnya. Ia berharap pihak Dinas Kesehatan lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap warganya. “Iya, DB sudah menyerang 6 jiwa di 3 Desa, di Kecamatan Kotaanyar. Sosialisasi dari Dinkes sudah dilakukan, namun kami mewakili warga ingin sosialisasi itu lebih ditingkatkan lagi,” kata Suharto.

Sementara Sri Agustini, salah satu warga yang putranya terjangkit DB saat ditemui di RSUD Waluyojati Kraksaan, Rabu (3/2) mengaku, ingin perhatian serius dari pihak terkait. Ia juga meminta, fogging tidak hanya dilakukan di rumah-rumah saja, melainkan di sekolah juga harus dilakukan pengasapan. “Ini sangat penting bagi siswa sekolah, karena kebanyakan yang

terserang DB itu siswa sekolah, anak saya saat ini masih dirawat di rumah sakit,” aku Agustini.

Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Ari Suciati mengungkapkan, memasuki musim hujan, warga harus mulai waspada terhadap penyakit DB, sebab yang tercatat untuk saat ini penderita DB sudah mencapai 63 jiwa, dan itu kebanyakan anak-anak.

“Dibanding dengan tahun kemarin, jumlah kasus DB tahun ini menurun.

Tahun kemarin selama bulan Januari mencapai 142 kasus. Kalau bulan sekarang baru 63 kasus. Namun, tahun ini DB menyebabkan 1 korban jiwa,” terang Ari. Pada 2015 kasus DB melonjak tinggi. Selama Januari dan Februari kasus DB mencapai ratusan kasus. Tentunya, pihaknya mengharapkan kasus serupa di tahun 2015, tidak terjadi lagi di tahun ini, tambahnya. (mam)

10

Rona-rona

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Banten Hibahkan Rp 30 Miliar untuk Sokong Pesantren

Gubernur Banten Rano Karno

Pandeglang, SMN - Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan hibah sebesar Rp30 miliar Tahun 2016 untuk Forum Silaturahim Pondok

Pesantren (FSPP). Gubernur Banten Rano Karno di Pandeglang, Sabtu (6/2), mengatakan dana itu akan digunakan untuk even olahraga dan

kegiatan lain di pesantren.

Menurutnya, sebanyak Rp 20 miliar diperuntukkan bagi pendampingan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) 2016 yang akan dilaksanakan di Kota Serang Provinsi Banten.

“Selain untuk Pospenas sekitar Rp5 miliar untuk pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan Rp5 miliar lainnya untuk membiayai kegiatan dan operasional Forum Silaturahim Pondok Pesantren,” kata Rano Karno saat membuka rapat kerja (Raker) Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten tahun 2016 di Ponpes Modern Putri Al-Mizan di Pandeglang.

Ia berharap FSPP dapat memanfaatkan bantuan operasional tersebut dengan cermat dan tepat sasaran serta terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi

Banten, kementerian agama dan lembaga keagamaan lainnya.

Rano mengatakan, pondok pesantren diharapkan dapat terus menjaga eksistensinya dalam menghadapi berbagai perkembangan zaman. Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah dan sedang berupaya secara optimal mendorong pengembangan pondok pesantren di Banten, baik melalui wadah FSPP maupun melalui berbagai kegiatan dan pemberian bantuan yang langsung diberikan kepada pondok pesantren.

“Meskipun belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pondok pesantren yang ada di Banten, namun paling tidak hal tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap peningkatan eksistensi dan peran pondok pesantren di Provinsi Banten,” katanya. (manurung)

Silaturahmi PJ. Bupati Malang Manfaatkan Dialog Terbuka Kab. Malang, SMN - Sebagai Penjabat Bupati Malang Ir. Hadi Prasetyo, ME mengadakan silaturahmi dialog terbuka di Auditorium Luar BBIB ( Balai Besar Inseminasi Buatan) Kecamatan Singosari dengan semua elemen masyarakat serta para pemimpin wilayah di berbagai lapisan baik Camat, Lurah, Kepala Desa serta BPD untuk menggali berbagai masukan dalam membangun Kabupaten Malang ke depan terutama bidang ekonomi. “Sebagai penjabat Bupati saya ditugasi menyelesaikan segala aktifitas Pemkab Malang baik tahun 2015 dan laporan untuk menyiapkan 2016 ini”, ungkapnya.

(04/02) Kamis.

Kegiatan yang menjadi momentum jalinan kedekatan antar sektor kepemimpinan tersebut, Hadi Pras mengajak seluruh kepala SKPD hingga ke bawah untuk menjadi pemimpin yang bisa memberi semangat kepada masyarakat. “Kita harus bisa menjadi pelopor semangat dalam pembangunan khususnya bidang perekonomian masyarakat”, ungkapnya.

Salah satu yang di contohkan Hadi Prasetyo adalah pengelolaan lahan tanah desa atau Bengkok perlu dikembangkan kemanfaatan dan peruntukannya, bukan hanya

untuk pertanian tetapi jika memungkinkan untuk lahan yang lebih bernilai seperti dijadikan wahana destinasi wisata dan sebagainya, yang tentunya selama tidak melanggar peraturan yang ada.

“Dalam perkembangan situasi khususnya perekonomian menjelang MEA ini, kita harus bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada terutama lahan lahan potensial salah satunya aset desa seperti tanah, karena mungkin jika lahan tersebut selama ini hanya bisa dimanfaatkan 1 kali panen dalam setahun bisa saja dengan memanfaatkan destinasi lain seperti wisata bisa panen setiap hari berupa pemasukan karcis wisata”, paparnya.

Menanggapi ulasan Pj. Bupati Malang tersebut beberapa Kepala desa yang turut menyimak menyampaikan optimismenya dan bisa menciptakan terobosan-terobosan investasi yang lebih bernilai ekonomis. Salah satunya Saiful Imam Sag selaku Kepala Desa Landungsaru Kecamatan Dau yang berkeinginan memanfaatan potensi penduduk urban seperti mahasiswa yang mencapai 6 ribu jiwa di wilayahnya.

“Dengan banyaknya mahasiswa kami berharap bisa memba-

Pj. Bupati Malang Hadi Prasetyo, ME sesaat dialog bersama para Camat dan perangkat desa di BBIP Kecamatan Singosari

ngun investasi desa melalui didirikannya apartemen mahasiswa serta pemanfaatan kebutuhan pasar bagi para penuntut ilmu yang tentunya semua memiliki kebutuhan primer dan sekunder”, ungkapnya.

Dalam acara bertajuk silaturahmi tersebut, Pj. Bupati Malang beserta rombongan sebelum di mulai kegiatan, di persilahkan menikmati wisata inseminasi bua-

Wali Kota Malang, H. Moch. Anton memaparkan kiat-kiatnya, Jumat (5/2)

Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jatim dan Provinsi se-Sulawesi di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (5/2).

“Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen untuk terus berbenah dan berbenah hingga terbangun sebuah sistem serta etos pelayanan publik yang baik di Pemerintah Kota Malang,” ujar Wali Kota Malang, H. Moch.

Anton.

Sementara itu, Menteri PANRB RI, Prof. Dr. H. Yuddy Chris-

Musi Rawas, SMN - Kantor Bupati Musi Rawas (Mura), Sulawesi Selatan, gempar setelah disatroni empat perampok, Kamis 4 Februari 2016. Akibatnya, uang tunai senilai Rp99 juta milik kas Sekda Kabupaten Mura raib dibawa kabur pelaku.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 14.00WIB. Tiga orang staf Protokol Pemkab Mura, Titin, Devi dan Marlina baru saja pulang ke kantor setelah mengambil uang tunai di Bank Sumsel Babel di Kota Lubuk Linggau.

Dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam BG 1247ZD, ketiga staff ini sempat datang ke toko kue untuk berbelanja. Dugaan kuat mereka mulai dibuntuti pelaku ketika berada di toko kue.

Setiba di halaman parkir kantor, Darul salah satu staf Pemkab Mura yang membawa uang tunai, langsung disambar oleh dua orang pelaku menggunakan satria FU. Sementara, dua orang pelaku lagi menodongkan pistol ke arah Darul. Tanpa perlawanan, pelaku

Ilustrasi

langsung membawa kabur uang tersebut. “Saya sempat teriak rampok. Pelakunya empat orang” kata Darul, saat melapor ke Polsek Lubuk Linggau Timur I. Para anggota Sat Pol-PP di Pemkab Murapun tak dapat berkutik setelah senjata api diarahkan kepada mereka. “Sempat diteriaki maling. Kami tidak bisa apa-apa karena mereka mengeluarkan senjata api. Sementara gerbang depan tidak dipasang portal” ujar Yosef Sidarta, petugas Sat Pol-PP Pemkab Musi Rawas.

Kabag Protokol Pemkab Mura Dedi Januarsyah membe-

narkan kejadian tersebut dan telah melaporkannya kepada pihak kepolisian. “Yang dirampok uang kas Sekda” singkat Dedi Januarsyah.

Kasat Reskrim Polres Mura, AKP Ali Sodikini menjelaskan, kini pihaknya sedang mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian, untuk memburu para pelaku. “Masih dikembangkan, laporan korban dengan nomor LP/B-29/11/2016/Sumsel/LLG/ Sek LLG Timur telah diterima.

Dugaan mereka membuntuti, saat korban transaksi di bank,” kata Ali. (abu/viva)

Gerhana Matahari

Palangkaraya Targetkan 1.000 Wisatawan

tan dilokasi acara. Dengan kendaraan wisata rombongan dikenalkan dan di tunjukkan berbagai jenis Sapi perah dan Kambing perah untuk susu berkualitas export tersebut. Tampak bersama mendampingi Pj. Bupati Malang saat itu para Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD serta Kepala-kepala bagian tidak ketinggalan kepala BBIB setempat Drh. Enik Herwijanti, MP. (hms/jun)

Pelaporan SAKIP Kota Malang Raih Predikat Terbaik

Kota Malang, SMN - Kota Malang dan Kabupaten Tulungagung menjadi dua daerah terpilih untuk pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengalami kenaikan dan progres positif. Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI menunjuk Wali Kota Malang dan Bupati Tulungagung untuk memaparkan kiat-kiatnya.

Kedua kepala daerah memaparkan kiatnya pada Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur

Kantor Bupati Musi Rawas Disatroni Perampok

nandi, ME dalam arahannya menekankan salah satu poin penting yang jadi pertimbangan untuk penilaian adalah komitmen pimpinan dan langkah langkah inovasi kepala daerah.

“50 persen skoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat azas,” tegas Menteri Yuddy.

Disisi lain, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ‘mengkritisi’ pola dan kriteria evaluasi kinerja pemerintahan yang diletakkan pada progres serapan anggaran. Penye-

rapan uang tidak selalu lurus sama dengan penyerapan proyek.

Ini karena rekanan lebih cenderung melakukan pencairan pada termin satu atau termin akhir (termin empat), sehingga terkesan pada triwulan dua dan tiga kegiatan tidak berjalan. Realitanya, proyek atau pekerjaan terus berjalan dan bergerak, namun karena tidak ada pencairan anggaran maka dinilai dan dievaluasi tidak ada progres.

“Kalau ini yang (semata) jadi ukuran, maka bisa menyesatkan dan mungkin kurang akurat untuk dijadikan tolok ukur kinerja SKPD atau pemerintah,” tegas Pakde Karwo, demikian Gubernur Jatim akrab disapa.

Acara yang juga menghadirkan kepala daerah se-wilayah Sulawesi ini mencatat ada sepuluh kota/ kabupaten di Jatim yang mendapat skor C, 19 kota/kabupaten mendapat skor CC serta sepuluh kota/ kabupaten mendapat skor B. Sepuluh daerah di Jatim peraih skor B itu meliputi Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi.

Pada tingkat provinsi, hanya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY yang mampu meraih skor A. (hms/jun)

Persiapan pengamatan gerhana matahari total di Tanjung Kodok, Jawa Timur, 1983.

Palangkaraya, SMN - Wakil Wali Kota Palangkaraya Moffit Saptono Subagio mengatakan momen langka gerhana matahari total, yang diperkirakan melintasi sejumlah kota di Kalimantan Tengah, termasuk Palangkaraya, akan mereka garap untuk memperkenalkan obyek wisata kepada wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, pada Jumat, 5 Februari 2016.

Untuk itu, kata Moffit, ia sudah menugasi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menginventarisasi semua hotel, baik yang berbintang maupun melati, serta sejumlah rumah tinggal (homestay).

“Kami perkirakan, pada H-2 dan H-1, sejumlah hotel sudah

fully booked. Karena itu, minggu depan kami juga akan berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran untuk memberi tahu anggotanya, walaupun ada hotel yang tidak berbintang, mereka diharapkan bisa memberikan fasilitas layaknya hotel berbintang,” ucapnya.

Selain hotel yang layaknya, pemerintah akan bekerja sama dengan perorangan untuk menyiapkan motel yang dimiliki.

“Sejumlah pemilik motel juga sudah menawarkan diri kepada kami agar motel mereka bisa digunakan. Dan kami, melalui Dinas Pariwisata, sudah mendatanya. Harapannya, bila nantinya wisatawan datang dan belum dapat hotel, kami tawarkan

di tempat mereka,” katanya.

Wisata ikutan (paket) yang ditawarkan selain melihat gerhana matahari total, menurut Moffit, adalah wisata susur Sungai Kahayan dengan menggunakan kapal, kemudian wisata religi di Bukit Batu, yang merupakan pertapaan tokoh Kalimantan Tengah dan melihat pusat reintroduksi orang utan di Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya.

Moffit menambahkan, pihaknya akan melakukan edukasi khusus bagi warga Palangkaraya mengenai cara melihat gerhana matahari yang aman tanpa merusak kesehatan, terutama mata.

“Kami sudah meminta Dinas Kesehatan memberikan edukasi khusus mengenai cara menonton gerhana matahari yang aman dan tidak membahayakan kesehatan,” ucapnya.

Untuk diketahui, momen gerhana matahari total, yang akan terjadi pada 9 Maret 2016, diperkirakan akan melintasi sejumlah kota di Kalimantan Tengah, seperti Palangkaraya, Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Seruyan, Kotawaringin Timur (Sampit), Katingan, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Pulang Pisau, dan Lamandau. (mdau/tmp)

Warga Nganjuk Tolak Eks Anggota Gafatar Nganjuk, SMN - Ditolak warga Desa Campur Kecamatan Gondang Nganjuk, satu keluarga eks Gafatar asal Surabaya dikirim kembali ke Pemerintah Kota Surabaya. Mereka tidak diterima warga, karena memang bukan berasal dari Desa Campur Gondang.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk Drs Abdul Wakhid, mengatakan Pemkab Nganjuk terpaksa harus memulangkan satu keluarga ke Surabaya. Mereka adalah Sulaiman Hadi Sasmito (45) bersama Suparmi (42) istrinya dan Wahyu Nugroho (20) anaknya yang sebelumnya tinggal di Petemon Kuburan 18-A RT 02/ RW 02 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Dijelaskan Abdul Wakhid, keluarga Sulaiman ikut ke Nganjuk karena ajakan Deni Setiawan (33) yang juga mantan pengikut Gafatar. Karena keluarga Sulaiman saat ini seluruh harta benda miliknya di Surabaya telah dijual sehingga tidak memiliki tempat

tinggal.

Deni Setiawan sendiri sebelumnya tinggal di Kelurahan Pradah Kalikendal RT 02/RW 01 Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Deni dapat diterima masyarakat karena masih memiliki nenek di Desa Campur RT 04/ RW 06 Kecamatan Gondang, Nganjuk.

“Sebelumnya, dua keluarga yang dipulangkan ke Nganjuk merupakan warga asal Surabaya.

Karena tidak memiliki keluarga dan juga rumahnya di Surabaya telah dijual, keduanya dikirim ke Nganjuk oleh Pemkot Surabaya,” ujar Abdul Wakhid kepada Bhirawa.

Namun perkembangan selanjutnya, karena ada satu keluarga yang memang bukan berasal dari Nganjuk dan tidak memiliki keluarga di Nganjuk, mereka ditolak warga Dusun Pulo Desa Campur Kecamatan Gondang. Sehingga oleh Pemkab Nganjuk dikembalikan lagi ke Pemkot Surabaya. “Kami akan kembalikan lagi kepada

Pemkot Surabaya,” ungkap Abdul Wakhid.

Berbeda dengan rombongan keluarga mantan pengikut Gafatar sebelumnya yang telah diterima keluarganya, rombongan keluarga Sulaiman dan Deni Setiawan ini merupakan penyerahan dari Pemkot Surabaya pada 28 Januari lalu.

Sempat ditampung di aula Dinsosnakertrans Nganjuk selama 5 hari, dua keluarga yang terdiri dari tujuh orang ini harus segera diserahkan keluarganya.

Namun hanya keluarga Deni Setiawan yang diterima warga Desa Campur Kecamatan Gondang, sedangkan keluarga Sulaiman ditolak tinggal di Desa Campur.

“Kami sudah berupaya melakukan sosialisasi kepada warga, tetapi tetap tidak mau menerima. Ya terpaksa keluarga Sulaiman kami antar kembali ke Surabaya,” tegas Abdul Wakhid saat akan berangkat mengantar rombongan mantan pengikut Gafatar. (jk/brw)

Rona-rona

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Jangan Terpengaruh Organisasi Radikal Sambungan dari hal. 1 sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, “ ujar Pj Bupati Kediri.

Idrus menghimbau kepada seluruh jajaran lingkup SKPD, Camat, Kepala Desa dan masyarakat jangan sampai bergabung dengan organisasi yang dilarang pemerintah. “Para pegawai serta masyarakat untuk mawas diri, jangan mudah terpengaruh oleh ajakan yang mengarah kepada organisasi terlarang dan berbau radikal,” tegas Idrus.

Sementara itu dalam tausiyahnya ustad Jamalludin menyampaikan tentang manfaat senyum. “Banyak sekali manfaat senyum jika kita mau menelitinya kembali, baik ditinjau dari sudut pandang Islam maupun kesehatan. Menurut ilmu psikologi senyuman adalah perbuatan ringan namun merupakan hal yang sangat berharga baik bagi diri sendiri maupun orang lain”, tandasnya.

Ustad Jamalludin menambahkan bahwa Rasulullah Shallahu‘alaihi wa Sallam merupakan

Kegiatan mentalan diikuti ratusan PNS dilingkungan Pemkab Kediri

seorang suami yang penuh canda dan senyum dalam kehidupan rumah tangganya. Aisyah Radliyallahu’anha mengungkapkan,

“Adalah Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam ketika bersama istri-istrinya merupakan seorang suami yang paling luwes dan

Antisipasi Banjir Susulan Sambungan dari hal. 1 kemarin pasca terjadinya hujan yang cukup lebat selama beberapa hari terakhir ini yang mengguyur wilayah Blitar termasuk Kecamatan Sutojayan.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menyiapkan antisipasi jika adanya banjir susulan kembali. “Atas kejadian tersebut hanya ada 2 warga yang sempat mengungsi di posko kami yang berada di Kantor Desa Sutojayan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar.

Selain itu diakuinya selama ini sudah ada perbaikan di tanggul Sungai Ngunut yang jebol yang selama ini mengakibatkan 3 Desa di Kecamatan Sutojayan yakni Desa Bacem, Kelurahan Sutojayan dan Kelurahan Kedungbunder, dimana dari 4 titik yang diperbaiki masih ada 1 titik yang belum selesai

dalam proses perbaikannya.

“Karena cuaca selama beberapa hari ini masih cukup deras curah hujannya, dan masih ada satu tanggul yang belum selesai dikerjakan. Akhirnya jebol kembali karena tingginya tekanan air yang mengalir,” jelasnya.

Korban jebolnya tanggul tersebut sempat merendam jalan dan sebagian besar permukiman warga di Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Kedungbunder, dan Desa Bacem Kecamatan Sutojayan yang saat ini sudah normal keembali.

Namun atas kejadin tersebut pihak BPBD Kabupaten Blitar tetap fokus untuk mempersiapkan kembali jebolnya tanggul Sungai Ngunut dengan mempersiapkan 20 orang anggota BPBD Kabupaten Blitar tanggap bencana banjir bandang dan 10 orang personil untuk stanby di dapur umum.

“Ada 30 orang yang kami

siapkan dengan perlatan lengkap untuk tanggap bencana banjir di Sutojayan, selain itu kami juga sudah menyiapkan lokasi pengungsian yang barada di Kelurahan Sutojayan lengkapa dengan Tim Tenaga Medis,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita juga meminta kepada Pemkab Blitar serta SKPD terkait untuk selalu siap melakukan evakuasi terhadap warga yang menjadi langganan korban banjir seperti di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Bahkan diakuinya selama ini terjadinya banjir di Kecamatan Sutojayan sudah menjadi bencana tahunan, sehingga pihaknya meminta Dinas terkait untuk selalu siap dalam mengevakuasi warga jika terjadi banjir karena banyak ibuibu yang tua dan anak-anak kecil.

“Pemerintah juga harus memberikan prediksi dini jika dimungkinkan akan terjadi banjir kepada

semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan tawa dan senyum simpul (Hadits Riwayat Ibnu Asakir)”, ucapnya. (hms/adv/kan)

masyarakat. Jangan sampai terjadi kepanikan yang membuat hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi.

Selain itu warga juga harus waspada,” kata Susi Narulita.

Sementara perlu diketahui sebelumnya pada tanggal 18 Januari lalu Tanggul Sungai Ngunut jebol yang telah merendam 3 Desa yang juga membuat sekitar 80 warga mengungsi di Posko Pengungsian di Kelurahan Sutojayan.

Bahkan ada 3 Sekolah hyang juga terpaksa diliburkan karena sekolahnya terendam, dimana secara topografi wilayah Kecamatan Sutojayan berada di dataran rendah. Kecamatan Sutojayan berada di bawah pegunungan Kecamatan Wonotirto di sebelah selatan dan pegunungan wilayah Kecamatan Panggungrejo di wilayah Timur. Sehingga masuk musim penghujan air yang berasal dari selatan dan timur mengumpul menjadi satu di Kecamatan Sutojayan. (kan/hms)

11

Perayaan Imlek Sambungan dari hal. 1 2567 di Indonesia merupakan perayaan agama Konghuchu, bukan tradisi Imlek secara global.

Imlek adalah tradisi hari besar Negara China (sekarang Tiongkok) yang jatuh pada tanggal 1 bulan 1 kalender Lunar. Usia perayaan Imlek sudah mencapai 5000-an tahun lalu. Hingga saat ini tidak ada literatur yang mencatat dengan pasti kapan perayaan Imlek pertama kali.

Namun di Indonesia, perayaan Imlek bertepatan dengan hari besar agama Konghucu sehingga penetapan tahun perayaannya sama dengan agama Konghucu.

Ini juga yang memunculkan anggapan bahwa Imlek adalah hari besar keagaaman.

Padahal, Imlek dirayakan oleh semua etnis Tionghoa tanpa memandang agama. Namun, paradigma orang Indonesia masih banyak yang menyamakan perayaan Imlek

sama dengan hari besar agama Buddha dan Konghucu.

Ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kota Medan, Insinyur Sutopo mengatakan, perayaan Imlek sebaiknya jangan ditulis tahun atau penetapan waktu agar tidak keliru.

“Hanya di Indonesia yang menetapkan tahun perayaannya.

Yang kita lihat sekarang, agama Konghucu yang menciptakan sendiri tahun perayaan Imlek di Indonesia. Mulai dari tanggal lahirnya Konghucu sebagai perhitungan hari raya mereka,” jelas Sutopo di rumahnya, Medan.

Walau demikian, Sutopo mengatakan tidak ada pihak yang keberatan jika penetapan tahun perayaan Imlek disamakan dengan perayaan hari besar agama Konghucu.

“Tapi, tidak ada yang menolak soal penetapan tahun, terserah saja. Cuma kita perlu tahu per-

soalan Imlek ini bagaimana agar tidak keliru. Tidak ada satu batasan pun Imlek ini milik siapa. Kalau mau ucapkan tahun perayaan Imlek, ucapkan saja tahun pada kalender romawi (umum) karena dipakai secara global,” kata Sutopo.

Dia menceritakan pengalamannya saat merayakan Imlek di Singapura dan Korea Selatan. Kala itu, dia sempat mengucapkan tahun perayaan Imlek seperti yang biasa orang ucapkan di Indonesia.

Namun, setiap kali dia mengucapkan tahun perayaan Imlek, warga di negara tersebut tidak mengerti dengan maksud Sutopo.

“Dulu saya pernah merayakan Imlek ke Korea dan Singapura. Saat saya ucapkan tahun perayaan Imlek, mereka tidak ada yang mengerti. Maka dari itu, sebaiknya tidak perlu mengucapkan tahun perayaannya,” tandas Sutopo. (yok/oz)

Wartawan Sejahtera Sambungan dari hal. 1 nilai minimum pengupahan yang sudah diatur dalam UndangUndang (UU) Ketenagakerjaan.

“Agar ketentuan UU mengenai minimun gaji para wartawan dipenuhi itu sudah lama kami perjuangkan,” kata dia.

Namun, ujar Bagir, Dewan Pers sebagai satu lembaga yang hanya memberikan anjuran-ajuran tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pelaksanaan aturan sangat bergantung pada kesadaran perusahaan pers.

Dia juga mengatakan, pelaksanaan UU Ketenagakerjaan di lingkup profesi jurnalis tergantung skala perusahaan media, seperti media besar di Jakarta, sudah menjalankan aturan sesuai UU. Bahkan, wartawan media besar di Jakarta, sudah tidak ada keluhan apa-apa soal kesejahteraan.

“Tapi kalau pers di daerah masih masalah. Pers di daerah itu dia mempunyai keterbatasan, terutama soal sumber pendapatan dan itu sangat berpengaruh terhadap upaya memberikan kesejahteraan,” tuturnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Ru-

diantara juga menyinggung soal kesejahteraan para jurnalis yang masih harus mendapat perhatian.

“Ayo dukung supaya industri pers kita menjadi lebih baik. Wartawan bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tapi juga nasibnya,” ujar Rudiantara.

Negara Diminta Biayai Uji Kompetensi Wartawan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad meminta negara harus membiayai uji kompetensi wartawan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya wartawan.

Farouk menyatakan wartawan memiliki andil dalam pembangunan sosial kemasyarakatan dan pembangunan demokrasi di Tanah Air. “Kenapa wartawan harus membayar saat mengikuti ujian kompetensi. Negara harus menyiapkan anggaran untuk mendorong peningkatan kapasitas para wartawan,” kata Farouk dalam diskusi serangkaian Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, NTB, Sabtu (6/ 2).

Menurut Farouk Dewan Pers tidak harus sibuk mencari spon-

sor untuk mencari anggaran uji kompetensi bagi para wartawan padahal kontribusi pers dalam menyebarluaskan informasi ke publik semata-mata untuk kepentingan bangsa.

“DPD siap mendukung dan memperjuangkan usulan anggaran kompetensi wartawan untuk dianggarkan melalui APBN. Ini penting untuk peningkatan kualitas para wartawan,” tutur Farouk.

Farouk menyatakan wartawan tidak dapat disamakan dengan profesi penasihat hukum, konsultan proyek atau akuntan publik yang memungut biaya dalam mendampingi klien atau para konsultan dalam merencanakan kegiatan proyek.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono menyambut baik gagasan DPD yang mendorong pembiayaan uji kompetensi wartawan oleh negara.

“Salah satu sebab sehingga jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi masih minim adalah kesulitan biaya. Mudah-mudahan ide DPD memfasilitasi kesulitan biaya uji kompetensi wartawan terwujud,” kata Margiono. (red/cnn)

Panen Raya di Jember Sambungan dari hal. 1 Kedatangan Andi Amran disambut dengan ramah oleh masyarakat desa Rambi Gundam.

Pada acara ramah tamah yang diadakan di dekat pelaksanaan panen raya, Andi Amran memaparkan bahwa hasil pertanian di tahun 2016 meningkat, dengan keuntungan hingga 200%. Agar hasil pertanian dapat meningkat lagi,

Andi Amran memberikan arahan “Kita harus merubah sumber pasar baru, tidak hanya menjaga harga ditingkat petani, tapi juga menjaga harga ditingkat konsumen juga”, ujarnya.

Dalam sambutan Andi Amran juga mengarahkan, bahwa untuk sektor pertanian yang terkena bencana alam, hingga mengakibatkan

gagal panen dapat diakukan klaim asuransi dari Jasindo. Untuk pengurusan klaim asuransi dapat langsung datang ke Dinas pertanian.

Di akhir sambutan, Andi Amran berharap kepada pihak-pihak terkait (Dinas Pertanian, Bulog, dan sebagainya) dapat mengutamakan untuk membantu kelompok tani menengah ke bawah. (hms/atik)

Pentingnya IMB Sambungan dari hal. 1 Pembukaan Paten ini dihadiri 14 camat se-Kabupaten Sampang dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Torjun. Kecamatan Torjun merupakan pilot project untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang Fannan Hasib dalam sambutannya di selasela launching Paten di Kecamatan Torjun mengeluhkan minimnya kesadaran masyarakat Sampang terhadap pentingnya mengurus perizinan. Bahkan yang paling banyak masyarakat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Diharapkan adanya Paten di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sampang ini, bisa menjadi motovasi dan memudahkan pelayanan masyarakat terhadap pentingnya mengurus berbagai perizinan, seperti izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Mikro dan Usaha Kecil (IUMK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan izin pemasangan reklame,” kata KH Fannan Hasib yang juga mantan Wakil Bupati Sampang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santosa juga membenarkan jika kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih minim. Berdasarkan data yang ada , jika warga Sampang yang memiliki bangunan kurang lebih 900 ribu, paling yang ada IMB-nya hanya 100 bangunan saja.

“Oleh sebab itu, program layanan administrasi terpadu di semua kecamatan se-Kabupaten Sampang ini, menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan administrasi agar lebih mudah dan gampang,” katanya. (hms/why)

Penghargaan SAKIP Terbaik Sambungan dari hal. 1 penghargaan dilakukan pada acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Jatim dan Sulawesi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kariyono, mengatakan SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun 2015 mendapat predikat “B” dengan nilai 65,41 alias terbaik di Jatim. “Penilaian SAKIP dilakukan berjenjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Kementerian PAN-RB,” ujarnya.

Menurut Sekkab, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertang-

gungjawaban pembangunan. “Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” kata dia.

Selain itu, imbuh Sekkab Slamet, Tim SAKIP Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja, Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB. Sementara itu, saat memberikan arahan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, menekankan poin penting yang menjadi pertimbangan penilaian, yakn komitmen dan inovasi yang dilakukan setiap kepala daerah. “50 persen scoring ditentukan oleh sejauh mana komitmen kepala daerah untuk melaku-

kan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat asas,” cetusnya.

Selain Banyuwangi, ada sembilan kabupaten dan kota lain di antara 38 kabupaten/kota seJatim yang juga mendapat predikat B. Kabupaten dan kota tersebut antara lain, Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Bojonegoro.

SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun 2015 dengan nilai 65,41 tersebut jauh melampaui nilai ratarata Jatim. Dari situs resmi Kementerian PAN-RB, SAKIP rata-rata Jatim pada periode yang sama “hanya” sebesar 53,21. (kan/hms)

CMYK

12

Jawa Timur

Edisi 223 / VIII / 9 - 14 Februari 2016

Pakde Karwo:

Komitmen Kepala Daerah Jadi Kunci Sukses Implementasi SAKIP

MenPAN-RB didampingi Gubernur Jatim serahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Grahadi.

Surabaya, SMN - Komitmen dan integritas kepala daerah baik menjadi kunci sukses dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen dari kepala daerah inilah yang mampu menggerakkan pejabat dan staf di lingkungan pemerintah wilayahnya guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi seSulawesi di Gedung Negara

Grahadi Surabaya, Jumat (5/2).

Ia mengatakan, faktor kepemimpinan (leadership) mampu menentukan kesuksesan dari SAKIP. Sehingga dalam menggerakkan pejabat dan staf harus dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Sejatinya kesuksesan leadership itu, 50 persen ditentukan dari kemampuannya berkoordinasi.

“Kepemimpinan (leadership) melalui komitmen kepala daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAKIP, pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selain dengan komitmen dari kepala daerah, Pakde Karwo juga menjelaskan langkah-langkah

yang ditempuh agar SAKIP dapat diterapkan dengan baik.

Pertama, melakukan diseminasi SAKIP melalui penyebarluasan segala informasi tentang SAKIP sehingga pada seluruh SKPD sudah tidak asing lagi dengan SAKIP serta segala macam cara model dan model penerapannya.

Kedua, tidak hanya memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada 59 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan 38 pemerintah kabupaten/kota di Jatim, tetapi juga help desk bagi setiap SKPD dan kabupaten/ kota. Ketiga, melakukan penyusunan indikator kinerja individu serta perjanjian kinerja sampai dengan staf (jabatan pelaksana) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 55

Tahun 2015.

Keempat, melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD secara intensif. Kelima, melaksanakan pra evaluasi dan evaluasi SAKIP rutin setiap tahun kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim oleh tim evaluasi yang terdiri dari inspektorat, Bappeda, dan biro organisasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Keenam, mempublikasikan SAKIP pada setiap SKPD dalam rangka menuju keterbukaan informasi melalui website resmi milik Pemprov Jatim. Salah satu kunci penerapan SAKIP adalah adanya keterbukaan informasi.

Ketujuh, memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) berdasarkan hasil evaluasi SAKIP. Kedelapan, kunci sukses dari keseluruhan langkahlangkah tersebut adalah komitmen dan integritas kepala daerah dan seluruh jajaran.

Menurutnya, langkahlangkah yang dilakukannya inilah yang mampu membuat Pemprov Jatim memperoleh penilaian “Memuaskan” dengan

kategori A atas implementasi SAKIP Tahun 2015.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Yuddy Chrisnandi mengatakan, pelaporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masa pemerintahan Presiden RI Jokowi menjadi lebih terbuka. Ini disebabkan Presiden RI menginginkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik,

birokrasi melayani dan lebih transparan.

“Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diumumkan secara terbuka di daerah yang akuntabilitasnya baik dan berprestasi. Sehingga bagi daerah yang nilainya belum baik bisa belajar,” ujar Yuddy.

Menurutnya, Jatim dipilih menjadi tuan rumah karena Jatim memiliki akuntabilitas yang baik dengan nilai A. Tidak hanya

kegiatan seremonial yang dilakukan, tetapi juga diberikan bimbingan bagaimana melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, revitalisasi tentang peraturanperaturan dan kebijakan agar tata kelola semua pemerintah di daerah menjadi lebih baik.

“Semua dimulai dari tata kelola pemerintahan dari tingkat paling bawah sehingga ke atasnya menjadi baik semua.

Presiden RI Jokowi menekankan

MenPAN-RB berikan pengarahan pada acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Grahadi

MenPAN-RB di dampingi Gubernur Jatim berikan penghargaan kategori B kepada Bupati-Walikota seJatim laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

pentingnya birokrasi yang memiliki kompetensi yang profesional, handal, bersih, bebas korupsi, dan memberikan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskannya, rata-rata nasional hasil evaluasi akuntabilitas kinerjanya instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh, Provinsi Jatim terdapat 10 kabupaten/kota yang memperoleh nilai B sedangkan tahun sebelumnya hanya 5 kabupaten/kota. (*)

Pakde Karwo: Kepsek Harus Siapkan SDM Petarung di ASEAN Timur

Gus Ipul: Sholawat Obat yang Mujarab

Surabaya, SMn - Strategi Kebijakan Bidang Pendidikan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah merubah pola pikir masyarakat. Caranya harus mempunyai pemikiran bahwa mendidik orang lebih penting dari pada meninggalkan warisan berupa barang. Inilah konsep pembangunan yang harus dibangun untuk meningkatkan IPM atau SDM Jawa Timur. Untuk itu, Pemprov. Jatim mengadakan pertemuan dengan para Kepala Sekolah (Kepsek) yang memiliki tugas sangat berat mempersiapkan SDM generasi muda yang kuat, berani serta berdaya saing sebagai petarung-petarung di ASEAN Timur pada tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan pengarahan Pemetaan Kompetesi Kepala sekolah SMA,SMK dan Pendidikan Khusus (PK) negeri se Jatim di Badan Diklat Prov. Jatim Jln. Balongsari Tama Surabaya, Selasa (2/2).

Dikatakan, pendidikan sangat penting karena menjadi tonggak penentu keberhasilan pembangunan di segala bidang, baik bidang ekonomi, kesehatan maupun sosial budaya, Orang penting yang menjadi penentu kebijakan di bidang itu adalah Kepala Sekolah.

Sebab, 50 % keberhasilan pendidikan yang menentukan adalah Kepsek. “Jadi baik-buruknya kualitas pendidikan itu sebesar 50 % berada di tangan Kepala Sekolah,” tegasnya .

Selain itu tugas Kepsek sangat berat, karena mereka menjadi penentu keberhasilan pendidikan dalam mencetak kualitas SDM di Jatim. Seorang Kepala Sekolah dituntut harus mampu membuat program dan titik nol sebelum

Sholawat dapat menjadi obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Pasalnya, dengan bersholawat, hati ini menjadi bahagia dan badan menjadi sehat, itulah keajaiban bersholawat.

Gubernur Jatim DR. H. Soekarwo memberikan Pengarahan Pemetaan Kompetensi dihadapan ratusan Kepala SMU, SMK dan PK Negeri se Jatim di Badiklat Prov. Jatim

memulai kegiatan belajar mengajar.

Titik nol itu dibuat pada bulan Juni, konsepnya seperti apa, bagaimana keadaan sekolahnya, mulai dari hardware dan Software serta berapa jumlah guru pengajarnya. Semuanya harus digambar dan dirinci serta visi dan misinya ke depan seperti apa dalam setahun. Dari gambaran dan program yang dibuat dalam titik nol itulah, seorang Kepsek bisa dilihat dan diukur kemampuannya dalam memanage, memimpin, mengarahkan dan mensupport serta memonitoring bawahannya dalam mengendalikan atau membawa sekolahnya kearah yang lebih baik atau malah sebaliknya.

Selanjutnya, Pakde Karwo mengatakan, momen ini mempunyai tujuan merubah program pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak ke depan. “Kalau tadinya komposisi SMK hanya 40% dan SMA 60%, sekarang dirubah menjadi Vocasional yang komposisinya menjadi 70% SMK dan 30 SMA. Untuk itu, para Kepala sekolah harus benar-benar

siap dan mampu membuat program yang baik supaya bisa bersaing sesama sekolah yang ada di Jatim dulu. Baik, mutu atau kualitas serta tehnologi serta bidang skill lainnya,” pintanya, “Kalau sudah bisa bersaing di Jatim, maka masih ada tugas yang lebih besar lagi yakni bersaing antar propinsi yang selanjutnya bersaing dengan antar negara.

Karena era MEA yang dibutuhkan adalah keahlian bukan hanya teori belaka,” imbuhnya .

Pakde Karwo mencontohkan Cina dan India. Negara mereka bisa maju pesat karena kurikulum pendidikan merubah . Kedua negera tersebut memperbanyak sekolah Vocasional dan community college dari pada sekolah umum. Jatim ingin seperti mereka dengan merubah komposisi jumlah SMKnya lebih besar dibanding jumlah SMA, dengan menyiapkan lapangan kerja untuk lulusan SMK dengan mmembangun kerjasama dengan pemerintah German.

Karena, Jatim ingin menyiapkan tenaga kerja yang memiliki

ketrampilan dengan membangun SMK yang bertaraf internasional.

Untuk memenuhi itu semua, Pemprov. Jatim dalam hal ini Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah melakukan kerjasama dengan Osaka Jepang, German, Australia dan Inggris. Selain SMK Vocasional dan Community college, Jatim juga telah membangun SMK Mini sebanyak 400 SMK yang tersebar di seluruh Jatim. SMK Mini ada disetiap Pondok Pesantren, dengan komposisi atau setiap kelas diisi 30-40 anak didik dengan sembilan jurusan yang sesuai kebutuhan di German. “SMK Mini didirikan atas kerjasama dengan German, jadi jurusan yang diambilpun disesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di German.

Guru atau instrukturnyapun mendatangkan dari German. Tahun 2020 German membutuhkan tenaga kerja sebanyak lima ribu orang,” jelas Gubernur.

Ditempat yang sama Kepala Badan Diklat Prov. Jatim, Dr. H. Akmal Budianto, mengatakan, pengarahan Pemetaan Kompetensi Kepala Sekolah SMA, SMK dan PK Negeri Se Jatim ini diikuti 400 orang yang dilakukan menjadi dua tahap. Tahap pertama, mulai tgl 35 pebruari dan tgl 10-13 pebruari 2016, sebanyak 200 orang. Dan tahap II, dimulai tgl 11-24 Pebruari sebanyak 200 orang. Jadi total keseluruhan yang mengikuti pengarahan 400 orang dari jumlah keseluruhan kepala sekolah SMA dan SMK serta PK negeri Se jatim sebanyak 600 orang.

Kompetensi yang akan diukur meliputi kemampuan berfikir, kemampuan memanege, kemampuan dalam kepemimpinan dan yang terakhir adalah kemampuan dalam kewirausahaan. (*)

Wagub Jatim Hadir di Acara haul akbar dan pengajian jamaah AlKhidmah di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar

Surabaya, SMN Sholawat dapat menjadi obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pasalnya, dengan bersholawat, hati ini menjadi bahagia dan badan menjadi sehat, itulah keajaiban bersholawat.

Demikian yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri haul akbar dan pengajian jamaah AlKhidmah di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Minggu

(7/2).

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, mujarabnya bersholawat telah dibuktikan berdasarkan penelitian Prof.

Dr. KH. Moh. Ali Azis, salah satu Guru Besar UIN Sunan Ampel (UINSA). “Karena profesor, beliau melakukan penelitian terkait dengan penyakit diabetes yang dideritanya” katanya.

“Beliau telah berobat ke dokter, dan membaca buku bahwa otak kita bekerja dengan sempurna jika hati kita bahagia, jika otak kita

bekerja dengan sempurna, maka darah yang dialirkan ke seluruh tubuh juga sempurna, karena darahnya sempurna, maka tubuh kita menjadi sehat” jelasnya.

Menurut Ali Azis, umumnya orang saat bershalawat itu senang dan seakan-akan bertemu Rasulullah. Kemudian beliau membuktikan, setiap hari beliau bersholawat, baik secara pribadi di rumahnya maupun mengikuti majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah setahun berjalan, penyakitnya sembuh atas hidayah Allah melalui terapi shalawat.

“Itulah mujarabnya bersholawat, hati kita bahagia, tubuh menjadi sehat, pikiran penuh dengan rasa optimis.

Semoga kita tidak hanya berkumpul untuk bersholawat disini saja, tetapi juga kelak kita juga bisa bersatu di surgaNya” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, Habib Hasan Al Munawar, KH. Imam Suroawardi, dan KH Luthfi Abdul Hadi. (*)