Suara media nasional edisi 262 by Suara Media Nasional

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 262 Tahun VIII / 21 - 27 November 2016

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Dewan Pers Soroti Keselamatan Wartawan Peliput Demonstrasi Jakarta, SMN - Dewan Pers menyoroti aspek keselamatan wartawan ketika bertugas meliput demonstrasi, terutama yang mengandung seruan untuk menyerang media tertentu seperti yang terjadi pada 4 November 2016. “Aksi 4 November lalu ada mobil dari media yang

diserang dan beberapa wartawan juga dilecehkan. Publik seharusnya paham bahwa wartawan hanya bertugas melaporkan fakta untuk kepentingan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam diskusi bertema “Dilema Meliput Unjuk Rasa” di Gedung Dewan Pers,

Jakarta, Selasa. Dia prihatin dengan munculnya ajakan kepada masyarakat untuk memusuhi wartawan, padahal masyarakat seharusnya mendapatkan dukungan wartawan. Yosep mengajak publik memberikan ruang kemerdekaan pers bagi wartawan

dan memahami bahwa awak pers bekerja untuk kepentingan publik. Perlu diketahui pula bahwa wartawan dalam bekerja memperoleh perlindungan hukum. Apabila disudutkan oleh pihak tertentu dan kemudian tidak mendapatkan fakta peliputan, maka yang rugi

adalah publik karena mendapatkan informasi yang tidak menyeluruh. Untuk menanggapi situasi tersebut, Dewan Pers mengajak organisasi profesi kewartawanan untuk berinisiatif menyusun pedoman keselamatan jurnalis dalam meliput demonstrasi.

DPRD dan Bupati Tandatangani Perda Nomor 4 Tahun 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Jokowi Luncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Jakarta, SMN - Presiden RI Joko Widodo hari ini meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Kepresidenan. Ini merupakan hasil pembahasan lama yang sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan RI. Hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Direktur Utama BRI Asmawi Syam pejabat lainnya. “Indeks Keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen

Bersambung di halaman 11

Jokowi Ditawari Balon, JK Disodori Drone

Indonesia loncat ke posisi 40. Salah satu langkahnya melalui pemangkasan waktu bongkar muat pelabuhan (dwelling time). “Presiden Jokowi ingin EoDB kita loncat ke peringkat Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri acara APEC di Lima, Peru.

Walikota “Resmikan” Rumah Sukarmi

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus Rabu (16/11) langsung blusukan ke gang kecil di lingkungan Tropodo Meri Kota Mojokerto dan “meresmikan” rumah ibu Sukarmi.

“Alhamdulillah rumah ibu Sukarmi sekarang sudah sangat layak. Berkeramik dan bersih. Semoga Bu Suparmi dan keluarga bisa beraktifitas dengan baik di rumah ini,” tutur Mas’ud Yunus lami gangguan mental serta tiga orang anaknya yang salah satunya difabel. Kamar mandinyapun menjadi satu tanpa sekat dengan ruang tamu yang sekaligus kamar tidurnya tersebut. Dengan atap yang selalu bocor jika terjadi hujan. Kini rumah Sukarmi sudah sangat

“Harapan saya kedepan, dengan adanya Perda No 4 Tahun 2015 ini dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar atas kegiatan satuan kerja yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo”, ujar Bupati.

Ketua DPRD, Ali Mufty S.Ag Menandatangani Perda No 4 Tahun 2015

Sri Mulyani: di Dunia, Hanya Jokowi yang Aktif Pantau Lapangan

Mojokerto Kota, SMN - Usai meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus Rabu (16/11) langsung blusukan ke gang kecil di lingkungan Tropodo Meri Kota Mojokerto dan “meresmikan”rumahibuSukarmi. Diresmikan secara sederhana yaitu dengan peninjauan langsung dan sekaligus memberi bantuan kepada rumah yang selesai dibangun setelah mendapatkan bantuan bedah rumah pada 16 Agustus lalu. Saat itu media banyak memberitakan Sukarmi yang kesusahan usai menjalani operasi kanker servik dengan rumah yang tak layak huni. Kunjungannya kali ini didampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto Maksum Maulani. Di rumah ibu Sukarmi, Wali kota melihat langsung rumah ibu yang bekerja sebagai penjaga ponten ini sudah layak huni setelah mendapatkan program bedah rumah dari Baznas Kota Mojokerto dan bantuan dari Mas’ud Yunus selaku Pembina Majelis TaklimAl Ummahat senilai total 28 juta rupiah. Rumah yang hanya berukuran 3x4 meter ini dihuni Sukarmi bersama Slamet, suaminya yang menga-

Bersambung di halaman 11

Ponorogo, SMN - Lembaga Legislatif dan eksekutif di Ponorogo, akhirnya sepakat untuk menandatangani Perda Nomor 4 tahun 2015, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, di ruang paripurna DPRD Ponorogo, Jum’at (18/11)kemarin.

Bersambung di halaman 11

Jakarta, SMN - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB)

Selain itu perlu pula adanya upaya berbagi pengalaman dalam meliput unjuk rasa, terutama yang berpotensi membahayakan keselamatan karena para demonstran memiliki perasaan amuk akibat sentimen kepada media tertentu. Dewan Pers juga mengajak

baik. Beralaskan keramik, dengan kamar mandi yang bersekat dan adanya listrik yang dapat menerangi isi rumah. Baznas juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar 200 ribu perbulan. “Alhamdulillah rumah ibu Sukarmi sekarang sudah sangat layak. Berkeramik dan bersih. Semoga Bu

Suparmi dan keluarga bisa beraktifitas dengan baik di rumah ini,” tutur Mas’ud Yunus. Orang nomor satu di Kota Mojokerto ini juga memberikan bantuan senilai satu juta rupiah kepada Sukarmi. Sukarmi didampingi suami dan anaknya sangat berterima kasih kepada

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435

Wali Kota Mas’ud Yunus. “Alhamdulillah terima kasih bapak Walikota Mas’ud Yunus telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga kami. Saya dan keluarga sangat senang sekali,” tutur Suparmi penuh haru. (hms/ adv/kan)

SMN - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berada di Lima, Peru, untuk menghadiri serangkaian acara APEC Summit 2016. Setelah meng-

hadiri APEC Business Advisory Council, JK berdialog informal dengan pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Bersambung di halaman 11

Melalui BPPKB, Ngawi Intensif Kembangkan Pembinaan PKK Desa

Tim Penggerak PKK kabupaten Ngawi saat meninjau stand Bina Keluarga Balita saat evaluasi 10 program pokok PKK di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng

Ngawi, SMN - Pembinaan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terus dilakukan di Kabupaten Ngawi melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Salah satu hasilnya adalah diadakannya evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK setiap tahunnya di Kabupaten Ngawi. “Setiap tahun, ada desa-desa yang diseleksi dan mewakili kecamatannya untuk dinilai,” ungkap Antiek Sulistyono, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi. Antiek Sulistyono menyata-

kan pelaksanaan 10 program pokok PKK penting dikembangkan karena memberikan kegiatan positif dan pengetahuan bagi perempuan dan kaum ibu. Hal itu dikatakan Antiek saat melakukan eveluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di Desa Tambakromo Kecamatan Geneng, Kamis, 17 November 2016. Dengan adanya ealuasi, membuat Kabupaten Ngawi tak pernah absen dalam memiliki desadesa unggulan pelaksana program PKK saat ada lomba di tingkat regional maupun nasional. Menurut

Antiek Sulistyono, sistem seleksi tiap tahun di tiap kecamatan ini juga akan menjadi evaluasi bagi tim penggerak PKK kabupaten dalam menemukan potensi yang paling menonjol yang berkembang di tiap lokasi. “Setiap tahun akan bisa diketahui, pelaksanaan program pokok PKK apa yang paling menonjol di tiap kecamatan, jadi saat ada lomba Bina Keluarga Balita, Lomba program Penghapusan KDRT ataupun lomba Posyandu, kita sudah bisa memetakan potensinya,” ungkapnya. Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

Tulungagung

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Bupati Emil Menjadi Salah Satu Pembicara Indonesia Economic Forum (IEF) Mengasah Kembali Perekonomian Indonesia”. Tema ini menggaris bawahi perubahan besar yang

tengah berlangsung di kawasan terbesar perekonomian. Perlunya pergeseran akan

ketergantungan pada sumber daya alam di bidang jasa dan manufaktur, untuk meningkatkan pertum-

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Forum (IEF) di Hotel Sangri-la Jakarta, Senin (14/11) lalu

Trenggalek, SMN - Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc., menjadi salah satu pembicara dalam Indonesia Economic Forum (IEF), yang diselenggarakan di Hotel Sangri-la Jakarta, Senin (14/11). Wakil Ketua APKASI bidang infrastuktur, lingkungan hidup dan kerjasama luar negeri ini menjadi pembicara bersama dengan beberapa tokoh yaitu Damin

Nasution, Ilham Habibie, Gita Wiryawan, Nadiem Makarim (pencetus Go-Jek), serta masih banyak tokoh perekonomian lainnya. Indonesia Economic Forum (IEF) kali ini merupakan pertemuan tahunan yang ke-3. Forum ini bertujuan menyatukan para pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pengusaha dan pengusaha inovatif di seluruh wilayah Indonesia.

IEF dianggap penting, pasalnya perubahan perekonomian dunia berlangsung sangat cepat. Kehidupan saat ini berada dalam lingkungan yang saling terkait dimana teknologi terobosan, pergeseran demografi dan transformasi politik memiliki implikasi yang luas jangkauannya. IEF tahun 2016 kali ini mengusung tema “Mengemudi Inovasi:

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc saat berdialog dengan salah satu tokoh yang juga menjadi pembicara diacara IEF Tersebut

buhan produk domestik bruto, serta inovasi baru sebagai pengungkit perekomomian baru. Dalam paparannya, Dr. Emil Elestiato Dardak, yang juga coPresident UCLG Asia Pacific, membahas pentingnya infrastruktur daerah guna menumbuhkan iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah. Banyak hal yang disampaikan oleh Bupati Trenggalek dalam forum tersebut “Saya tadi berbicara mengenai Trenggalek, kabupaten yang bisa menjadi contoh dari daerah yang mempunyai prospek dan membutuhkan infrastruktur namun membutuhkan sinergitas dari semua pihak untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang mungkin kurang terpantau oleh para investor,” ungkapnya saat dikonfirmasi. Indonesia Economic Forum tahun 2016 ini diikuti oleh beberapa kalangan diantaranya komunitas bisnis mulai dari eksekutif, pengusaha muda, perwakilan dari kamar dagang, pejabat pemerintahan, akademisi serta beberapa undangan lainnya. (hms/adv/kan)

Bupati Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2016 “Pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bupati. Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si, kamis, 10/11/2016 memimpin Upacara memperingati Hari Pahlawan ke-71 tanggal 10 Nopember 2016, di halaman Kantor Bupati Tulungagung. Pada kegiatan yang diikuti ratusan peserta terdiri dari anggota TNI kodim 0807 Tulungagung, anggota Polri Polres Tulungagung, Anggota Korpri Pemkab Tulungagung, Pemuda, mahasiswa dan pelajar ini diisi dengan pembacaan pesan - pesan pahlawan oleh Galih Pandu Siwi siswa SMPN 1 Tulungagung dan Putri

Difa Sahira Siswa SDN Tamanan 1 Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE.,M.Si yang membacakan amanat Menteri Sosial RI diantaranya mengatakan melalui momentum Peringatan Hari pahlawan kita dapat mengambil makna yang terkandung didalamnya dengan menekankan nilai - nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua.” tema Hari Pahlawan 2016 ini adalah “ Satukan Langkah untuk Negeri “, yang mengandung pesan kepada kita semua dalam kebersamaan dan kebersamaan dalam persatuan untuk mewu-

judkan cita – cita negeri yang kita cintai ini”, kata Bupati Lebih lanjut Bupati menambahkan, melalui peringatan hari pahlawan 2016 ini kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa para pahlawanya. “ pada peringatan Hari Pahlawan ini kita diharapkan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan, serta meningkatkan cinta tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. “ ujar Bupati. Upacara yang ditandai dengan Pengibaran Bendera Merah Putih, Pembacaan Teks Pancasila, Pembu-

kaan Undang – Undang Dasar 1945 dan berlangsung khidmad tersebut dihadiri oleh anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung, para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Kepala SKPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, serta anggota Veteran. Dalam peringatan Hari Pahlawan ke 71 tahun 2016 di kabupaten Tulungagung ini sebelum melaksanakan upacara terlebih dahulu dilangsungkan acara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Rejoagung Tulungagung.(hms/adv/yas) Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,SE.,M.Si memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2016

Pelajaran Bahasa Jawa, Formula Maksimalkan Budi Pekerti Siswa Blitar, SMN - Wakil Bupati Blitar, Marhaenis membuka kegiatan workshop Bahasa Jawa bagi Guru SD mata pelajaran Bahasa Jawa se-Kabupaten Blitar di Hotel Grand Mansion Blitar, Senin, 14 November 2016. Tujuan kegiatan ini untuk memaksimalkan budi pekerti dan sopan santun para siswa. Mengingat diakui atau tidak, saat ini mentalitas siswa terutama terhadap adab sopan santun dan tata krama menurun drastis. Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini juga mengingatkan, guru bidang studi Bahasa Jawa berbeda dengan guru yang lain. Pelajaran Bahasa Jawa sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai budaya

Workshop Bahasa Jawa Bagi Guru SD mata pelajaran Bahasa Jawa se-Kabupaten Blitar dibuka oleh Wakil Bupati Blitar, Marhaenis

Jawa yang adi luhung. Misalnya melalui dongeng pewayangan,

lagu dolanan yang tepat untuk anak, juga melalui nasehat.

Sehingga, saat ini memang tidak tepat jika pelajaran Bahasa Jawa hanya mengajarkan anak tentang hafalan nama-nama binatang, nama bunga, dan nama buahbuahan. Untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan para peserta bisa mengikuti dengan baik. Sehingga bisa menjadi guru yang mumpuni. Wakil Bupati Blitar juga berharap, guru Bahasa Jawa bisa menjadi guru yang profesional, bisa menjadi teladan bagi siswa. Dihadapan seluruh peserta Workshop Bahasa Jawa, Wakil Bupati Blitar menyampaikan bahwa, dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Bahasa Jawa sebagai muatan Lokal untuk sekolah

umum (SD, SMP, SMA) dan madrasah. Seperti diketahui, bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya dan bahasa. Di Jawa Timur ada Bahasa Madura dan Jawa. Pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal agar para peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut baik lesan maupun tertulis. Juga sebagai bentuk apresiasi karya sastra dan budaya daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs.Totok Subihandono,M.Si dalam laporannya mengungkapkan, kegiatan ini akna berlangusng selama 3 hari. Hari pertama untuk guru Bahasa

Jawa, hari kedua bagi Guru Bahasa Jawa SMP dan hariu ketiga untuk SMA. Sifat dari kegiatan ini wajib, mengingat tujuan dari kegiatan ini

meningkatkan profesionalisme guru Bahasa Jawa serta menuntun anak didik pada budi pekerti yang luhur.(mam)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Penerbit: Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, PT. SUARA MEDIA SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok NASIONAL Sumargono. Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Abdul Gofir, Eko Budi S, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi, Surat Izin Usaha Sudharmanto. Blitar Kota/Kab: Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Penerbitan Pers: Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. SK Menkum Ham Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi. Nomor: Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela. AHU-62124.AH.01.01 Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Tahun 2013. Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Provinsi Riau: Iwan. Biro Kota Batam: Wira HS, Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia Penanggungjawab: RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Kanti Wiyoto No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

UMKM Kuat Perekonomian Juga Semakin Kuat Kediri, SMN - Pameran Promosi UMKM Kabupaten Kediri yang dilaksakanan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Kediri telah memasuki putaran yang terakhir. Sebelumnya even yang sama digelar di kawasan Wisata Simpang Lima Gumul. Kecamatan Plemahan yang notabene menjadi salah satu gudangnya industri UMKM di Kabupaten Kediri mendapat kesempatan berharga untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Kegiatan promosi UMKM ini digelar selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 17 sampai 19 Nopember 2016 di lapangan Desa Bogo Kidul Kecamatan Plemahan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 Pelaku UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Plemahan. Hujan yang cukup deras pun tidak mengurangi semangat para Pelaku UMKM untuk menjajakan produknya dan masyarakat pun merespon dengan baik dan berbondong-bondong memenuhi lokasi pameran. Ibu ketua TP-PKK Kabupaten Kediri Hj. Rosyidah Masykuri dan didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri Hj. Yuni Supoyo membuka secara langsung acara tersebut. Dalam sabutannya Hj. Rosyidah Masykuri mengatakan kegiatan ini

paten Kediri. Pameran yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2014 ini cukup banyak menyedot antusias para pelaku UMKM dan dapat menarik minat serta tumbuh UMKM baru yang nantinya juga menjadi unggulan di Kabupaten Kediri. UMKM harus bisa berinovasi baru mengembangkan produknya, bagaimana tidak para pelaku UMKM tidak dapat menghindari apa yang namanya arus globa-

Blitar, SMN - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani melalui satu pintu. Informasi tersebut dapat diminta melalui surat atau email, dating langsung, juga bisa melalui telepon. Kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan. Hal ini disampaikan oleh Wahyu Nugroho, satu diantara anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada kegiatan Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Rabu, 16 November 2016. Dijelaskan pula, tugas PPID dalam melayani permohonan informasi publik diantaranya dengan mengkordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik. Selain itu mengembangkan kapsitas pejabat fungsional dan atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik. Termasuk melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam UU KIP sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. Agus Dwi Muhaman dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

lisasi perdagangan bebas. Tegas Hj. Rosyidah Masykuri Oleh karena itu menuntut kepada UMKM untuk bisa beradaptasi, bukan hanya sebagai penonton, namun harus bisa menjadi aktor utama. Dalam artian jangan mau hanya menjadi konsumen produk dari luar, namun harus bisa menjual produk kita ke luar serta harus lebih mencintai produkproduk kita sendiri. Tambah Hj. Rosyidah Masykuri (hms/adv/Kan)

FFD Kelompok Tani Among Tani Sejati Desa Ngampel Kecamatan Papar

Suasana Pelaksanaan Farm Field Day (FFD) atau hari temu lapang petani antara Kelompok Tani Jagung dengan Dinas Perta-nian Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Kediri, BKP3, PPL dan masyarakat

Kediri, SMN - Pelaksanaan Farm Field Day (FFD) atau hari temu lapang petani antara Kelompok Tani Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Kediri, BKP3, PPL dan masyarakat dalam rangka fasilitasi pengembangan komoditas jagung Kabupaten Kediri di Dusun Telanak Desa Ngampel Kecamatan Papar berlangsung pada hari Rabu (16/11/2016). FFD ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil panen jagung subsidi yang telah diberikan pemerintah kepada Kelompok Tani Among Tani Sejati Desa Ngampel Kecamatan Papar. Selain itu dalam pertemuan ini juga dibahas tentang organisme pengganggu tanaman (OPT) jagung dan pengendalinya serta Penerapan teknologi budidaya komiditas jagung oleh Dinas Pertanian Propvinsi Jawa Timur bersama kelompok. Gito Ketua Kelompok Tani Among Tani Sejati dalam FFD

tersebut mengatakan sangat senang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah karena telah mensubsidi bantuan benih jagung kepada kelompok taninya. Kami akan berusaha memaksimalkan bantuan benih jagung, pupuk dan obat-obatan ini untuk dapatnya meningkatkan produksi jagung di kelompok Among Tani Sejati. Luas lahan kelompok kami yang memperoleh bantuan ada sekitar 25 Ha. dengan jumlah anggota kelompok 25 orang. Ujar Gito. Dalam FFD tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Ir. Widodo Imam Santoso, MAB. mengatakan sangat bangga karena Kabupaten Kediri sebagai salah gudang jagung dan tempat demplot subsidi sarana produksi jagung di Provinsi Jatim bersama Kabupaten Ngawi dan Magetan. Sebetulnya Kabupaten Kediri bukan hanya jagung saja yang menjadi produk unggulan tetapi

produk lain seperti padi, cabe, kedelai juga merupakan produk yang diandalkan Propvinsi Jawa Timur. Ujar Widodo. Memang pada musim tanam kali ini kita juga mengalami kegagalan panen karena pengaruh musim yang kurang baik. Namun demikian kita harus tetap semangat jangan sampai putus asa karena kondisi ini tidak hanya di Kabupaten Kediri. Terang Widodo. Untuk mengatasi itu maka dalam FFD ini mari kita diskusikan dan beri masukan kepada kami sehingga inovasi-inovasi teknologi yang kita kembangkangkan bisa mengatasi semaksimal mungkin agar pengaruh musim tidak berpengaruh besar terhadap penurunan produksi jagung. Jika ada serangan hama penyakit terhadap jagung kelompok, tolong segera informasikan dan laporkan, kita akan siapkan pengendalian dan pembasmiannya. Tambah Widodo. Sebagaimana pesan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti yang disampaikan Widodo bahwa setiap bantuan pemerintah khususnya kepada para petani harus bisa dimanfaatkan sebesar mungkin. Karena jika bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebesarbesarnya maka akan berpengaruh juga pada hasil panen dan kesejahteraan para petani. Terang Widodo. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Ir. Nur Falakhi mengatakan bantuan benih, pupuk, bokasih, obat hama (insektisida dan peptisida) yang diperbantukan kelompok tani ini dalam rangka meningkatkan hasil jagung yang ada pada kelompok ini. Namun kita ketahui bahwa pengaruh musim yang kurang baik ini berpengaruh juga terhadap

Simpang Lima Gumul Kediri

PPID, Kelola Informasi Demi Kepuasan Publik

Ibu ketua TP-PKK Kabupaten Kediri Hj. Rosyidah Masykuri dan didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri Hj. Yuni Supoyo membuka pameran Promosi UMKM di Lapangan Desa Bogo Kidul Kecamatan Plemahan

merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih memperkenalkan produk-produk unggulan dari UMKM Kabupaten Kediri. Saya mengajak kepada semua UMKM peserta Pameran yang ada di Kabupaten Kediri untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini, karena pemerintah Kabupaten Kediri menyadari bahwa kalau UMKM kuat akan menjadi dasar dari kuatnya perekonomian Kabu-

optimalisasi produk jagung disini. Untuk itu dalam FFD ini nanti kita diskusikan bagaimana kita dapat mengeliminir pengaruh musim yang kurang baik tersebut dengan teknologi yang ada. Terang Nur Falakhi. Dalam Evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan komoditas jagung pada kegiatan FFD kali ini dibahas juga tentang OPT organisme pengganggu tanaman jagung dan pengendalinya serta Penerapan teknologi budidaya komiditas jagung oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dalam FFD di Dusun Telanak Desa Ngampel Kecamatan Papar Kabupaten Kediri akan dihasilkan solusi bagaimana cara budidaya jagung yang baik. Selain itu juga para petani jagung akan dapat memaksimalkan bantuan dalam meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Kediri. Ungkap Nur Falakhi. (kan)

Suasana Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Dinas Perhubungan, Ko-munikasi dan Informatika, Rabu, 16 November 2016.

menyampaikan pasal 2 UU KIP antara lain disebutkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. UU KIP mmeiliki dua jenis pengecualian informasi yakni pengecualian substansial dan procedural. Substansial tidak boleh diberikan kepada publik karena secara subtansial informasi termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan undang-undang. Untuk prosedural merupakan informasi yang secara substansial terbuka namun hanya dapat diakses melalui suatu prosedur yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disampaikan, tahapan pengujian atas konsekuensi diantaranya tahap mengklarifikasi informasi, mengidentifikasi fakta yuridis, mengidentifikasi kepentingan, memeriksa relevansi serta menyusun penetapan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Drs. Budi Kusumardjoko, M.Pd

menjelaskan, saat ini pengaduan informasi untuk Jawa Timur mencapai 107 pengaduan. Di Kabupaten Blitar 2 pengaduan. Orang nomor satu di Dishubkominfo ini mendorong agar seluruh SKPD yang notabene perwakilan PPID untuk selalu siap memberikan informasi kepada public dengan catatan informasi yang memang boleh di informasikan, bukan dikecualikan. Untuk itu, SKPD diminta melakukan uji konsekuensi agar pemberian informasi kepada public nyaman, karena telah melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Harapannya, masyarakat mendapat kepuasan setelah mendapat informasi dari badan publik (SKPD). Pihaknya juga siap untuk menjembatani uji konsekuensi informasi. Seperti diketahui, PPID Kabupaten Blitar hadir pada Tahun 2012. Penghargaan Tingkat provinsi Jawa Timur selalu diperoleh oleh PPID Kabupaten Blitar. Terkait hal ini, PPID Kabupaten Blitar menjadi barometer bagi PPID dari Kabupaten/Kota di seluruh tanah air, khususnya di Jawa Timur.(mam)

Sengketa Tanah, Diduga Perencanaan Dari Hilangnya Buku C Desa

Pasuruan, SMN - Diduga ada unsur kesengajaan dibalik hilangnya buku C Desa Sungi Kulon dan munculnya buku ipeda foto copy yang dijadikan panjatan peralihan hak kepemilikan tanah yang juga di duga hasil rekayasa oleh pejabat desa Sungi kulon sendiri beberapa tahun yang lalu, memunculkan sengketa tanah peninggalan almarhumah Munisah yang sekarang jadi rebutan kedua ahli warisnya, yaitu dari keturunan Sagimin dan keturunan Sagimah yang terhitung masih saudara dekat. Berawal dari gagalnya proses mediasi atas sengketa tanah peninggalan satu-satunya almarhumah Munisah yang dikuasai oleh anak cucu keturunan Sagimah, padahal semasa hidupnya Munisah mempunyai tiga orang anak, yaitu Marinah,

Achmad bersama anak cucu alm. Sagimen Sagimah dan Sagimin yang merupakan satu-satunya anak lelaki dan anak bungsu dari ketiga bersaudara dari anak Munisah. Ditemui dikantor kuasa hukumnya, Achmad Syarif salah satu keturunan Sagimin mengatakan kekecewaannya terhadap Hanafi (salah satu cucu keturunan almarhumah Sagimah) yang selama ini dihormatinya sebagai saudara tertua semestinya bersikap adil kepada anak cucu keturunan Sagimin yang dianggap lebih muda, bukan malah menguasai harta buyut mereka dan membagi-bagikannya kepada saudara-saudaranya dari keturunan Sagimah saja. Lebih lanjut Achmad Syarif dan saudara-saudaranya pada

akhirnya mencurigai Hanafi lah dalang dari permasalahan sengketa tanah di Sungi kulon. Bukan tanpa alasan karena Hanafi sempat menjadi sekdes/ sekretaris desa di Sungi kulon sehingga patut dicurigai menghilangkan dan merubah bukubuku penting di desa, apalagi Hanafi diberhentikan dari jabatannya karena tersandung masalah, ujar Achmad Syarif kesal. Bukan rahasia umum lagi, adanya cerita yang berkembang bahwa diberhentikannya Hanafi sebagai sekretaris desa memang dikarenakan suatu masalah hingga membuat Hanafi terpaksa memilih menanggalkan jabatannya ketimbang mempertanggung jawabkan

perbuatannya secara hukum. Tambora salah satu kuasa hukum ahli waris Sagimin yang tergabung di LBH TNT pada wartawan media ini mengatakan bahwa sewaktu diadakan mediasi di balai desa Sungi kulon pada waktu itu, Hanafi didepan kepala desa, sekdes dan juga kedua belah pihak yang bersiteru, mengakui bahwa buku ipeda copy-an tersebut memang dia yang terima dari orang agraria Malang sewaktu dia menjabat sebagai sekretaris desa. “Kemungkinan buku ipeda tersebut yang akan kita jadikan barang bukti pelaporan atas pemalsuan data dimana jelas sudah menerangkan seolah-olah data tersebut sudah benar padahal tidak benar dengan tujuan untuk menguntungkan seseorang atau salah satu pihak serta pengembangan atas hilangnya buku C desa yang ada di desa Sungi kulon.Apalagi kami sudah mengantongi adanya pemalsuan tanda tangan terkait kasus tanah yang lain”, ujar Tambora. Lebih lanjut Tambora memaparkan bahwa dalam waktu dekat keturunan dari Sagimin akan menggugat waris anak cucu keturunanSagimahdiPengadilanAgama dan melaporkan Hanafi atas dugaan pemalsuan surat-surat di desa Sungi kulon ke Polda Jatim, ujar Tambora menutup perbincangan.(tam)

Forikan Kota Kediri, Peroleh Penghargaan Dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Ungguli Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia

Piagam Penghargaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tahun 2016

Kediri, SMN - Forum Peningkatan Komsumsi Makan Ikan (Fo-

rikan) Kota Kediri yang dipimpin Ibu Walikota Kediri sebagai Ketua Umum memperoleh piagam penghargaan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI. Karena Pemerintah Kota Kediri dinilai getol melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mengkonsumsi ikan. Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri diundang ke Kementrian Kelautan dan Perikanan RI untuk menerima Piagam penghargaan. Dan yang mewakili Bunda Ve Abdullah Abu Bakar ke Jakarta

adalah Ir Semeru Singgih, MM kesehariannya menjabat sebagai Ketua Harian Forikan Kota Kediri. Hari Jum’at tanggal 11 Nopember 2016. Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri saat ditemui diruang kantornya, beberapa waktu lalu mengatakan, penghargaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) Tahun 2016 yang dimenangi oleh Pemkot. Kediri merupakan wujud kerja keras seluruh personil Perikanan dan

didukung penuh oleh seluruh warga masyarakat Kota Kediri. Untuk itu dalam rangka menjaga eksistensi kedepan seluruh jajarannya akan lebih meningkatkan kinerja dan akan menyentuh cakupan lebih luas supaya masyarakat Kota Kediri terutama Balita dan Anak-Anak dapat tumbuh sehat dan cerdas, sebab ikan itu mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan oleh otak dalam membentuk kecerdasan pada Anak. Ia menambahkan kedepan

pihaknya akan membuat bermacam olahan berbahan dasar ikan seperti yang ngetren saat ini dalam bentuk nugget dan bahan olahan lainnya, tujuannya supaya masyarakat lebih menyukai makan ikan khususnya Balita dan Anak-Anak. Selain itu Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pertanian akan melaksanakan jalan santai dengan tema Gemarikan, dan nanti akan digelar pada akhir Bulan Nopember 2016.” Jalan Santai ini terbuka untuk umum dan kita memberikan

beberapa hadiah utama yang nominal harganya cukup besar serta macam-macam hadiah doorprice bagi peserta yang beruntung, “ ungkap Semeru Singgih. Kepala Dinas yang selalu tampak bersahaja itu juga menjelaskan, bahwa penerima penghargaan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI saat itu, selain Pemkot. Kediri juga diberikan kepada Propinsi Aceh dan tiga penghargaan lainnya diberikan kepada kelompok Pengusaha dan

Organisasi kemasyarakatan. Ditambahkan oleh Kadis Pertanian Kota Kediri, khusus untuk gelar jalan santai rencananya akan diikuti oleh para Pimpinan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur dan para Pejabat Pemkot. Kediri, sedangkan start dan finishnya di Balai Kota Kediri. “ Tujuan dari pelaksanaan Jalan Santai Gemarikan Tahun 2016 ini adalah dalam rangka lebih memasyarakatkan pentingnya makan ikan kepada seluruh warga Kota Kediri, “ katanya menutup. (fir/adv)

Potret

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Sidoarjo Bersih dan Hijau 2016, Dilaunching Wakil Bupati Sidoarjo, SMN - Lomba Kebersihan dan penghijauan lingkungan yang selama ini dikenal dengan lomba SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau) kembali diLomba Kebersihan dan penghijauan lingkungan yang selama ini dikenal dengan lomba SBH (Sidoarjo Bersih dan Hijau) kembali digelar Kabupaten Sidoarjo. Program dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo tersebut dilauncing Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di Alun-alun Sidoarjo,pada hari Jumat, Dalam peluncuran Program SBH tadi pagi didahului oleh senam bersama. Forkopimda Sidoarjo hadir dalam kesempatan tersebut. Usai senam bersama, giliran kader lingkungan dari Desa Gelam Candi dan Kelurahan Magersari Sidoarjo unjuk kebolehan. Satu persatu naik panggung untuk menyanyikan yel-yel kebersihan. Wakil Bupati Sidoarjo yang akrab di panggil Cak Nur mengajak masyarakat untuk

menerapkan 3R dalam menangani sampah. Yakni Reduce atau mengurangi, Reuse atau menggunakan kembali dan Recycle atau mendaur ulang sampah. Dengan langkah 3R tersebut ia yakin pola hidup bersih dan sehat akan terwujudditengah-tengahmasyarakat. Cak Nur juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mentargetkan pembangunan 15 unit TPST berbasis kawasan. Selain itu target program fisik lainnya adalah membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan minimal. Minimal ada satu tempat RTH di setiap kecamatan yang dapat dinikmati masyarakat sekitarnya. Sementara itu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo M. Bahrul Amig S.Sos, M.Si mengatakan lomba kali ini difokuskan di seluruh RT (Rukun Tetangga). Ia katakan program-program dibidang lingkungan akan terus di lakukan oleh Kabupaten Sidoarjo. Seperti program zero waste

atau bebas sampah yang menyasar anak-anak muda Sidoarjo. Untuk program SBH sendiri dititik beratkan pada kemandirian lingkungan dalam menuntaskan sampah. Ia berharap masyarakat di tingkat RT dapat memahami persoalan sampah. Masyarakat diharapkan paham bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. M. BahrulAmig mengatakan mengatasi permasalahan sampah tidah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan komitmen dan dukungan dari semua lini dalam mengatasinya. Dukungan dari masyarat maupun dunia usaha sangat diperlukan. Ia katakan volume sampah di Indonesia adalah yang terbesar ke dua setelah China. Oleh karena itu pemerintah pusat telah mencanangkan tahun 2020 Indonesia bebas sampah. Namun Kabupaten Sidoarjo telah mendahului dengan program zero waste atau bebas sampah tahun 2018.

Dalam kesempatan tersebut ia juga berharap kepada dunia usaha untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya dapat dilakukan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan kepada lingkungan. Sementara itu menandai launching Program SBH kali ini dilakukan pelepasan burung merpati. Selain itu juga dilakukan pemberian pohon kupu-kupu kepada para peserta lomba yang diserahkan bergantian oleh Forkopimda

Dalam peluncuran Program SBH tadi pagi didahului oleh senam bersama. Forkopimda Sidoarjo hadir dalam kesempatan tersebut. Usai senam bersama, giliran kader lingkungan dari Desa Gelam Candi dan Kelurahan Magersari Sidoarjo unjuk kebolehan. Satu persatu naik panggung untuk menyanyikan yel-yel kebersihan. dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan hijau. Oleh karena itu budaya hidup bersih dan sehat diharapkannya dapat diterapkan oleh masyarakat Sidoarjo.(sla)

dekatan partisipatif pada saat pelaksanaannya, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban semua melibatkan masyarakat. “Salah satu partisipasi masyarakat adalah adanya gotong-royong dan swadaya dari masyarakat,” ujarnya kepada awak media Jumat (18/11) lalu. Dengan terealisasinya pembangunan jalan

tersebut diharapkan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial semakin meningkat, karena lancarnya akses jalan guna mobilitasnya masyarakat. “Khususnya bagi petani semakin lancar sehingga akan menambah pendapatan bagi petani. Bagi anak sekolah tidak harus terlambat karena memutar, dan bagi ibu-ibu dapat dengan mudah berbelanjakekemanapun,”ucapnya. Dia juga mengatakan, pelaksanaan pembangunan jalan dilaksanakan secara swadaya ini diharapkan harus lebih baik dan lebih kuat, karena tidak terkena pajak. Sebabnya kalau dikerjakan oleh pihak ketiga (pemborong) akan lebih mahal, hal ini

dikarenakan pemborong mencari untung dan kena pajak. “Pembangunan ini murni dari masyarakat, para pekerjanya juga tidak meminta bayaran, semua ikhlas demi kemaslahatan umat bersama,” bebernya. Dan dalam pembangunannya, dikatakan Kyai Lutfhi cepat selesai sekitar tiga minggu saja. Dan ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masyarakat, membahagiakan semua masyarakat banyak. Sementara itu, Camat Jenggawah, Bambang dalam sambutannya siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh warganya. Diharapkan setiap komunikasi harus dibangun oleh warga bersama dengan tokoh dan Kepala

Desa (Kades)nya. “Kami siang membantu apa yang dibutuhkan warga Jenggawah. Namun sesuai prosedur harus melalui Kades, biar pihak desa mengetahui dan mengerti persoalan di wilayahnya,” ungkap Bambang. Camat Jenggawah juga menitipkan pesan dan terima kasihnya dari Bupati dan Wakil Bupati Jember, atas partisipasi warga yang sudah berswadaya dengan memberikan sebagian tanahnya untuk dimanfaatkan sebagai jalan desa. “Ini yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember, bukan saja meminta kepada pihak pemerintah saja, dengan inisiatif warga, baru nanti kami siap membantu neneruskan ke dinas terkait,” pungkasnya. (tik)

Bupati Bersama Dinas Pertanian Gelar Teknologi dan Display Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bondowoso, SMN Bupati Bondowoso, H Amin Said Husni, tidak hanya ingin menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai kiblat pertanian organik di Indonesia. Namun ia berkomitmen untuk menjadikan pertanian di ‘Republik Kopi’ Bondowoso ini sejajar dengan pertanian yang ada di Thailand. Selain itu, Bupati juga ingin menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai daerah dengan basis pertanian pangan maupun holtikultura dan tanaman perkebunan. Hal itu disampaikan Bupati dua periode ini saat hadir dalam gelar Teknologi dan Display Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Kamis (17/11/ 2016) kemarin.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bondowoso melalui Dinas Pertanian terus menambah pembinaan, baik sumber daya manusia (SDM) nya yaitu petaninya maupun penyuluhnya. Selain itu, disisi teknologi juga dilakukan modernisasi dengan memberikan bantuan berbagai alat mesin pertanian. Tak ketinggalan, Dinas Pertanian sebagai ujung tombaknya juga terus menginstrodusir bibit-bibit baru yang terbukti menarik minat masyarakat. Teknologi yang digunakan untuk mendapat bibit unggul yaitu dengan merekayasa benih, merekayasa tanah agar menjadi unsur hara, merekayasa musim, dan merekayasa teknologi pemasaran hasil pertanian. “Dengan adanya alih teknologi pertanian ini semoga akan merangsang

Bupati Bondowoso saat menunjukkan hasil pertanian.

para pemuda untuk menjadikan pertanian sebagai profesinya dan bertani dengan sadar bukan karena warisan. karena dengan teknologi yang baik pertanian menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan,” ujar Bupati Amin. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, H Karna Suswandi mengaku sangat senang karena program yang dikembangkannya

untuk peningkatan produksi pangan di Bondowoso mendapat dukungan penuh dari Bupati Amin Said Husni. Selain didukung bupati, pihak swasta juga mendukung yaitu dalam hal produsen bibit unggul. “Saya sangat berterima kasih pada semuanya, karena tanpa dukungan semua pihak Dinas Pertanian Bondowoso tidak akan mampu melaksana-

kan amanat yang cukup berat ini,” ucapnya. Tidak hanya itu saja yang Karna katakan, ia juga mengungkapkan upaya bupati menjadikan Bondowoso sebagai pusat pertanian organik ketika para petani yang saat ini masih sangat bergantung pada pupuk kimia. Tetapi, lanjutnya, bupati tetap mengkampanyekan pertanian organik dan saat ini hasilnya sudah dirasakan. “Dengan upaya beliau ini, saat ini hasil padi organik akan menembus pasar ekspor,” kata Karna. Sekadar informasi, Di BPP Besuk ada 21 jenis tanaman dengan 233 varietas. Tiga diantaranya yaitu padi 42 varietas, sayuran 56 varietas, dan jagung 23 varietas merupakan tanaman unggulan yang berpotensi dikembangkan di Bondowoso.(dar)

Jajaran Polres Bondowoso Menggelar Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai Bondowoso, SMN Jajaran Polres Bondowoso menggelar Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai yang diikuti ribuan peserta apel yang berasal dari personel

gabungan Polres Bondowoso, TNI, Satpol PP, Banser, dan tokoh masyarakat. Kegiatan apel tersebut dilaksanakan di depan Pendopo Bupati

Ketua KONI Sidoarjo M Franki Effendi Sidoarjo, SMN - Sebanyak 31 cabang olahraga (Cabor) bakal dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Sidoarjo 2016. Porkab yang di gelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo berlangsung mulai Jumat (18/11) hingga Minggu (27/11). Porkab Sidoarjo 2016 resmi dibuka oleh Ketua KONI Sidoarjo M Franki Effendi, bersamaan digelar-

nya pertandingan final cabor voli pasir, GOR Voli Pasir Sidoarjo, “Kami optimis jika kegiatan ini bisa memunculkan bibit-bibit muda. Mengingat seluruh kecamatan di Sidoarjo hampir seluruhnya mengeluarkan atlet terbaik mereka untuk mengikuti kegiatan ini. Meskipun ada beberapa cabang olahraga yang sepenuhnya tidak bisa diikuti, seperti cabang olahraga

tinju,” cetus M Franki Effendi. Franki menambahkan, KONI akan terus berupaya menumbuhkan serta mengembangkan seluruh potensi yang ada di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Sebab 18 kecamatan yang ada memiliki kesempatan yang sama untuk memunculkan serta memiliki bibit atlet unggulan, baik di tingkat nasional hingga internasional. “Semua kecamatan punya kesempatan dan peluang yang sama untuk menampilkan atlet-atlet terbaik mereka,” ujarnya. KONI Sidoarjo ke depan juga akan melakukan sertifikasi bagi para pelatih sehingga mampu bekerja secara profesional dan memberikan pelatihan serta melahirkanatletyangbakalmembanggakan Kabupaten Sidoarjo. “Kami juga akan melakukan sertifikasi kepada pelatih untuk menjadi seo-

rang pelatih yang profesional di bidangnya, serta memberikan pelatihan yang bagus kepada para atlet. Begitu juga dengan wasit, juga akan dilakukan pelatihan supaya menjadi wasit yang setara nasional atau bahkan internasional,” imbuhnya. Bersamaan pembukaan porkab, dalam pertandingan babak semifinal – final cabor voli pasir, telah menghasilkan juara, yakni untuk putra, juara 1 diraih oleh Kecamatan Porong, juara 2 dari Kecamatan Kota Sidoarjo, dan juara 3 berasal dari Kecamatan Candi. Sementara, untuk putri, juara 1 diraih oleh Kecamatan Tanggulangin, juara 2 dari Kecamatan Sidoarjo, dan juara 3 dari Kecamatan Krembung. Dalam pertandingan cabor ini, diikuti oleh 14 tim putra dan putri. Timtim ini berasal dari sejumlah kecamatan di Sidoarjo. (sla)

Lumajang Punya Perpusdes Berbasis TI

Warga Berswadaya Dalam Pembangunannya

Jember, SMN - Pembangunan jalan di Dusun Krajan dan Karangrejo Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah ini berasal dari dana swadaya masyarakat. Menurut Kyai Lutfhi Achmad pembangunan ini berbasis pada usulan masyarakat melalui dirinya. Dan pengerjaanya, kata Kyai Lutfhi berbasis pada masyarakat dengan pen-

Porkab 2016 Pertandingkan 31 Cabor

Launching Program SBH ditandai dengan pelepasan burung merpati

Perbaiki Jalan Desa

Salah satu jalan yang diperbaiki

Resmi Dimulai

Bondowoso, Selasa (15/ 11/2016). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni, dan dihadiri oleh seluruh

unsur Forpimda Kab. Bondowoso, Kepala SKPD, Muspika se Kab. Bondowoso, serta tokoh lintas agama Kab. Bondowoso. Dalam sambutan

Kapolda Jatim yang dibacakan Bupati Bondowoso mengatakan bahwa penyelenggaraan Apel Besar Kebhinekaan merupakan kegiatan awal dari serangkaian gerakan

Lumajang, SMN Setelah tahun 2015 ada sekitar 8 Perpustakaan Desa (Perpusdes) di Kabupaten Lumajang kini ada penambahan 10 Perpusdes lagi yang sudah berbasis Teknologi Informasi (TI). Bahkan dalam pengelolahan Perpusdes berbasis TI tersebut, ternyata telah membuahkan sebuah penghargaan yang diterima dari salah satu produk minuman, melalui program PerpuSeru. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lumajang Drs. As’at. M.Ag pada Rabu (16/11) lalu, bertem-pat di hotel Mercure Kemayoran Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan karena me-

nilai bupati telah berhasil mengembangkan perpustakaan. Termasuk dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui transformasi perpustakaan. PerpuSeru sendiri sudah bermitra dengan Perpusda Lumajang sejak tahun 2011 lalu. “Selain diberikan penghargaan, melalui program PerpuSeru, 10 Perpusdes ini akan mendapatkan bantuan masing-masing 3 unit komputer,” kata Pustakawan Perpusda Lumajang, Tutik Endriyani kepada awak media. Adapun 10 Perpusdes baru yang sudah berbasis TI tersebut kata Tutik ada di Desa Kebonagung, Sidorejo Kaliboto lor, Sukosari, Besuk, Ke-

bonsari, Tekung, Kandangtepus, Sumberejo, dan juga di Desa Gedang-mas. “Sedangkan 8 Perpusdes sebelumnya, adalah di Desa Pandanwangi, Tem-peh Kidul, Sumberjati, Senduro, Kalibendo, Selok awar awar, Kraton, Yosowilangun Lor,” jelas Tutik. Tutik secara detail menjelaskan, PerpuSeru merupakan sebuah program pengembangan perpustakaan. Fokuskan pada penyediaan akses perangkat teknologi, pelatihan pengurus, serta advokasi bagi perpustakaan umum di tingkat kabupaten/kota dan desa di seluruh Indonesia. “Diantaranya di Lumajang yang juga sudah bekerjasama sejak 2011,” terangnya.

Melalui program ini, kata Tutik, diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sehingga dapat memberikandampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebelumnya di tahun yang sama di Bulan April, Lumajang juga menerima penghargaan PerpuSeru. Pada waktu itu ada 98 daerah yang menerima penghargaan, 19 di antaranya daerah yang sejak awal atau sejak 2012 telah bermitra dengan program PerpuSeru. Sedangkan 79 diantaranya adalah daerah baruyangakanmulaidikembangkan tahun ini. (tik)

Proyek Saluran Drainase Gorong-Gorong di Jalan Syamsul Arifin Kecamatan Sampang Hanya Asal-Asalan Kepala Pu Bina Marga Sampang Diduga Tutup Mata Sampang, SMN Pekerjaan pembangunan proyek gorong-gorong dijalam Syamsul Arifin tepatnya didepan Samsat Sampang diindikasi aroma penyelewengan dan banyak kejanggalan, terkait dengan beberapa temuan mencuri bahan material terutama pasir dan tidak memenuhi spesifikasi teknis, dikerjakan hanya asal-asalan, terutama pada waktu pemasangan box culvert tidak memakai bahan pasir untuk pemadatan dibawah hanya diratakan alat bego, lalu untuk yang disamping untuk keseimbangan juga tidak diberi pasir atau sirtu melainkan diberi bekas tanah galian dan posisi genangan air

untuk menjaga kebhinekaan dan persaudaraan lintas suku, agama, ras dan antar golongan, terutama dalam menghadapi ancaman perpecahan bangsa. Di era saat ini tidak sedikit pihak yang sering kali ingin menjadikan keberagaman sebagai senjata untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui hembusan isu yang berbau sara yang pada akhirnya mendiskreditkan kebijakan pemerintah. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab

tidak memakai pompa air untuk penyedotan, hanya dikerjakan asal jadi. Berdasarkan investigasi dari SMN dilapangan kenyataan benar, pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai bestek alias asal jadi, kenyataan ini ironis mengingat proyek tersebut dikerjakan memakai uang rakyat yang diambil dari dana APBD Pemkab. Sampang, pengamat SMN dilokasi proyek saluran gorong-gorong dengan memasang box culvert terlihat asal-asalan dan tidak sesuai spec yang terpasang, karena terindikasi ada main bekerjasama, dan pekerjaannya menjadi ngawur sangat amburadul dan menga-

terjadinya konflik yang mengatasnamakan perbedaan suku, budaya maupun agama adalah kepentingan politik lokal. Tidak hanya itu faktor sosial ekonomi juga sering menjadi penyebab munculnya kecemburuan sosial sehingga menumbuhkan kebencian. Untuk itu dalam kesempatan Apel Besar Kebhinekaan, Kapolda berpesan tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih arif dalam menyikapi informasi yang berkembang yang

kibatkan amblas kalau selesai nanti, dikarenakan volume dan mutu kwalitasnya sangat meragukan tidak menggunakan mutu pekerjaan proyek saluran gorong-gorong dikerjakan hanya asal jadi. Ini punya rekanan H. Nuri juga mengaku dari rekan LSM padahal suatu pekerjaan saluran drainase gorong-gorong sudah dijelaskan dalam spesifikasi teknis, RAB dan gambar pembangunan proyek tersebut biar kokoh dan kuat, seperti cara pemasangan yang benar setelah galian harus pengeringan dan beberapa ukuran kedalaman yang sesuai ukuran sehingga kwalitas terjamin

sifatnya provokatif yang marak di media sosial yang belum jelas kebenarannya, serta mencari solusi permasalahan yang sering mengatasnamakan

tidak mudah ambles. Namun fakta dilapangan lain, pegawai proyek melakukan penyimpangan saat pemasangan box culvert dalam posisi genanagan air, sehingga semua pekerjaan menjadi fatal dan dipastikan akan terjadi ambles yang diatas baik kanan maupun kiri, bila dibiarkan begitu saja, tanpa ada pengawasan oleh pihak terkait, maka dana yang dikeluarkan dari anggaran APBD ini akan sia-sia oleh oknum Pemkab. PU Bina Marga Sampang yang selama ini selalu meghilang dan menghindar oleh kejaran dari awak media dan tidak mau dikonfirmasi terkait proyek tersebut, ungkapnya. (Syam)

perbedaan suku, agama dan ras. Jalin komunikasi dan silaturahmi untuk mencegah dan menyelesaikan gesekan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam.(dar)

Bupati saat jadi Irup Apel Kebhinekaan.

Fokus

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Bupati Madiun Terima Sertifikat Eliminasi Malaria Tingkatkan “SDM” Diskoperindagpar Kabupaten Madiun Adakan Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menerima penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan RI dr. Nila F Moeloek Madiun, SMN - Berhasil memberantas Malaria selama 3 tahun berturut-turut maka pada Senin, 14 November 2016 bertempat di Kantor Kementrian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menerima penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan RI dr. Nila F Moeloek. Bupati Madiun menjelaskan, bahwa penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI ini merupakan

bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Madiun karena Pemerintah Kab. Madiun melalui Dinas Kesehatan Kab. Madiun bersama masyarakat telah berhasil mengeliminasi terjadinya kasus malaria di masyarakat yaitu diwilayah Kec. Gemarang. Dijelaska pula, bahwa di Kabupaten Madiun ada tiga titik di Kecamatan Gemarang yang menjadi sasaran utama program eliminasi malaria yaitu di Ds. Gemarang, Ds. Winong, dan Ds. Durenan.

Meski dinilai telah berhasil dalam mengeliminasi malaria dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos meminta kepada masyarakat Kab. Madiun untuk tetap selalu waspada terhadap serangan penyakit malaria yang mungkin saja dibawa dari luar Kab. Madiun. Yang tidak kalah pentingnya agar penyakit malaria terulang lagi maka masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk pencegahannya. Masyarakat dihimbu untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing untuk mencegah masuknya malaria. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Sulistyo Widyantoro menjelaskan bahwa sebelum tahun 2013, malaria menjadi penyakit endemis di Kabupaten Madiun, terutama di Kec. Gemarang. Sebelum tahun 2013, Pemkab. Madiun sebenarnya sudah pernah melakukan

berbagai upaya untuk memberantas penyakit malaria, namun upaya tersebut gagal. Upaya yang pernah dilakukan antara lain pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa, menggunakan ikan kepala timah untuk memakan jentik malaria, dan pemberian obat bagi pasien. Selanjutnya pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menerapkan metode kelambu anti nyamuk, dan ternyata berhasil yang ditandai dengan menurunnya jumlah penderita malaria di Kab. Madiun. Kalau dahulu dalam setahun sekitar 300 orang terkena maliria, tetapi saat ini jumlahnya kurang dari 10 orang. Kadin Kesehatan juga mengimbau kepada masyarakat Kab. Madiun, untuk selalu waspada dan selalu melaksanakan program 3 M, yaitu Menguras, Menutup, dan Mengubur. Apabila ada masyarakat yang terkena hendaknya segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Jangan sampai

ada anggota keluarga kita yang menjadi korban. Perlu diketahui, bahwa Kementrian Kesehatan RI pada 14 November 2016 memberikan penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 5 kabupaten/kota di Indoensia yang dinilai berhasil memberantas penyakit Malaria. 5 daerah dimaksud yaitu Kab. Madiun, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Dairi, Kab. Pacitan dan Kab. Gorontalo Utara. Menteri Kesehatan RI dr. Nila F Moeloek dalam sambutannya antara lain mengingatkan kepada para kepala daerah penerima penghargaan Sertifikat Eliminasi Maria agar tidak terlena dan terus menginagtkan kepada warga masyarakatnya untuk selalu menjaga kebersihan lingungan masingmasing. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kembalinya malaria. Seperti kita tahu bahwa serangan malaria sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. (sy/adv)

Bidang Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Madiun

Berdayakan Aneka Bunga Plastik Madiun, SMN - untuk peningkatan daya beli dan pangsa pasar masyarakat tentang keindahan dan hiasan rumah, ruangan, acara resepsi, tempat kerja, kantor, mall dsb yang dihiasi dengan aneka bunga plastik, yang bisa lebioh indah dan menarik untuk dinikmati dan dipandang mata, maak dalam kreasi dan pembuatannya perlu didukung dengan tehnik dan tenaga profesional. Untuk bisa mencapai tujuan itu Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun Sawung Rahwomo selaku Kepala Dinas dan Ir. Amin Santoso, MMA selaku kepala bidang pemberdayaan Koperasi telah mengdadakan pembinaan dan pelatihan

ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pelatihan pembuatan aneka bunga dari plastik yang bertempat di gedung pertemuan Hotel Setia Budi Madiun pada tanggal 7 – 9 November 2016 mulai jam 08.00 – selesai dan setiap harinya selama pelatihan. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah mengoptimalkan usaha anggota kopersi dengan penambahan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta peningkatan ketrampilan terhadap pengembangan usaha koperasi dan anggotanya, sehingga dapat meningkatkan hasil usaha dan pendapatan keluarga anggota koperasi dan masyarakat. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kemampuan praktis bagis

etiap anggota koperasi dan masyarakat dalam rangka pengaplikasian kegiatan untuk mencapai visi misi pemerintah Kabupaten Madiun yaitu Kabupaten Madiun lebih sejahtera tahun 2018, “Jelas Kabid Pemberdayaan Koperasi Ir. Amin Santoso, MMA”. Dalam acara pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (pelatihan pembuatan aneka bunga plastik), yang dimulai dari BHGHT FA 2016 yang diikuti oleh anggota Koperasi Wanita se Kabupaten Madiun (Mewakili 15 kecamatan sebanyak 50 orang). Adapun narasumber dan pejabat yang hadir dalam acara ini adalah praktisi CV. Kreatif IndahAlam Surabaya

Bidang Pemberdayaan Koperasi Ir. Amin Santoso, MMA Adakan Kegiatan Pembinaan Dan Pelatihan Aneka Bunga Plastik (Ibu Riris dan Team) beliau merupakan IKM yang telah berhasil mengolah sampah plastik menjadi berkah untuk menambha perekonomian keluarga. Dihadiri dan dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Ir. Amin Santoso, MMA dan Staffnya. Harapan diadakan pembinaan dan pelatihan ini agar peserta setelah mengikuti

pembinaan dan pelatihan pembuatan aneka bunga plastik ini bisa membuatnya sendiri di rumah dan bisa memberi contoh dan menggetoktularkan pada tetangga dan teman sekitarnya, agar bisa membuat aneka bunga plastik dari limbah yang ada untuk dijadikan hiasan yang punya nilai jual tinggi dan nilai tambah perekonomian (sy)

Sidang Penandatangan KUA dan PPAS Tahun 2017

Ketua DPR dan Wakil I,II,dan III serta Bupati dan wakil saat penandatanganan

Sampang, SMN Setelah beberapa kali menggelar rapat tentang perubahan KUA dan PPAS akhirnya DPRD Sampang menyepakati

pengesahan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2017, Senin 14 November 2016 digelar siadang rapat paripurna dprd kab sampang dengan acara penanda-

tanganan nota kesepakatan bersama tentang kua dan ppas penyesuaian ta 2017 dan penetapan propemperda 2017 acara di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang KH. Imam Ubaidillah dan dihadiri oleh Bupati KH. A Fannan Hasib beserta Wakil Bupati H. Fadillah Budiono. Hadir 24 anggota DPRD Sampang, Sekdakab, pejabat eselon II dan III dan undangan lainnya, berdasarkan tatib dua puluh empat anggota yang hadir sudah memenuhi korum dan biasa dikatakan sah hal ini

di sampaikan ketua DPRD KH. Imam Ubaidillah. Sebelum acara penandatangan perubahan KUA Dan PPAS salah satu anggota komisi II DPRD Kabupaten Sampang dari Partai PKS H. Rahmat Hidayat membacakan program pembentukan serta perubahan perda di tahun 2017 yang di antaranya perubahan izin lingkungan, pengelolaan aset daerah dan lainya. Penandatangannan perubahan KUA dan PPAS tahun 2017 dapat langsung di tanda tangani tanpa adaya sanggahan ataupun

protes dari anggota DPRD Kabupaten Sampang sehingga acara berjalan hikmad dan lancar satu pesan yang di sampaikan oleh ketua DPRD Sampang KH. Imam Ubaidillah menegaskan “semoga dengan disahkanya perubahan KUA dan PPAS tahun 2017 segala rencanarencana kegiatan tidak terlambat tepat waktu dan tepat sasaran baik itu perencanaan, lelang dan pengeluaran SPK kegiatan fisik sehingga pembangunan tidak terkesan tegesagesa”teganya.(why)

SKTM Ditolak Kepala Sekolah

Tarikan di SMP Negeri 3 Nganjuk, Mencekik Wali murid Nganjuk, SMN - Sikap arogan masih terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Muhamad Salim selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nganjuk. Pasalnya ketika Ari Wijayanto (38) salah satu wali murid kelas (I/ i) di lembaga sekolah tersebut merasa keberatan dengan tarikan dana untuk pembangunan lapangan basket, Namun Salim tetap bersikukuh pada pendiriannya meskipun Ari sebagai walimurid sudah membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Akan tetapi Salim tetap menolak SKTM tersebut dengan alasan bahwa penarikan Dana Pembangu-

Ari Wijayanto bersama istri nan Lapangan Basket tersebut sudah kesepakatan walimuriddenganKomiteSekolah. Menurut Pengakuan Ari Wijayanto kepada Wartawan SMN (Suara Media Nasional) bahwa, Dirinya merasa keberatan dengan tarikan uang untuk pembangunan

lapangan basket tersebut, Sebab dirinya hanyalah seorang tukang Pijat yang penghasilannya tidak tentu. Namun demi kelangsungan anaknya belajar di sekolah tersebut, Dia sempat mondar mandir mencari pinjaman uang.

“ Saya mondar mandir cari utangan duit ke tetangga, ini saya lakukan demi anak saya biar tetap bisa sekolah,” ucapAri dengan mata berkacakaca. Ditambahkan oleh Ari, Pembangunan lapangan basket di SMP Negeri 3 Nganjuk tersebut membutuhkan biaya sebesar 130 juta rupiah. Dari biaya sebesar 130 juta itu di bagi menjadi 9 Kelas sehingga per kelas dikenakan biaya sekitar 15 juta rupiah. Padahal rata rata siswa per kelas di lembaga sekolah tersebut berjumlah 32 murid, Sehingga per murid dibebani uang senilai Rp. 468.750,- . “itu kalau dibulatkan sudah hampir 500 ribu rupiah, Terus

kemana saya harus mencari uang sebesar itu, Kalau nggak ngutang. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari saja saya sudah pas-pasan,” imbuh Ari. Dengan kejadian tersebut diatas, Wartawan SMN mencoba konfirmasi ke Mohamad Salim Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nganjuk. Namun Berulangkali Kasek Salim selalu menghindar, dan hanya wakil Kepala Sekolah dan Humas yang menemui. Ketika dikonfirmasi Terkait Tarikan Dana Pembangunan Lapangan Basket tersebut, Wakasek tidak bisa menjawab dan disarankan menemui langsung ke Kepala sekolah. “ Lang-

Madiun,SMN-Dalam rangka peningkatan SDM yang lebih baik dan berkualitas maka dituntut masyarakatnya harus lebih giat belajar dalam segala bidang, terutama dalam peningkatan penghasilan dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat agar mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih baik dan mapan. Untuk melihat peluang pasar dan kebutuhan akan aneka kue baik basah maupun kering, maak Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun yang dikepalaiolehSawungRahwono melalui Kabid Perindustrian dan UMKM Drs. Hery Nurtjahjono telah mengadakan pembinaan dan pelatihan pembuatan aneka kue basa dan kue kering di gedung pertemuan di Desa Sirapan Kecamatan/Kabupaten Madiun pada hari

Senin – Rabu tanggal 12 – 14 November 2016. Adapun jumlah peserta pembinaan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pembuatan aneka kue basah dan kering ini khusus untuk warga masyarakat Desa Sirapan, terutama untuk kaum ibuibu, agar bisa membantu nilai tambah perekonomian keluarga. Tujuan diadakan pembinaan dan pelatihan ini adalah untuk mendidik peserta pelatihan agar bisa produktif, sehingga lebih baik, khususnya pada pembuatan aneka kue basah dan kue kering,” Jelas Kabid Perindustrian Diskoperindagpar Kabupaten Madiun Drs. Hery Nurtjahjono disaat sambutan dalam rangka pembukaan pembinaan danpelatihan ketrampilan pembuatan aneka kue basah dan kue kering ini”. Pembinaan dan Pelatihan ini dibuka oleh

Bidang Perindustrian dan UMKM Drs. Hery Nurtjahjono Mengadakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Aneka Kue

Kabid Perindustrian Drs. Hery Nurtjahjono dan dihadiri oleh Kades Sirapan, Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dekopindan Kabupaten Madiun, pengusaha roti Rahma Bakery Bojonegoro (Suhardi dan Sri Utaminingsih) dan 30 peserta termasuk anggota IKM, Pembinaan dan pelatihan ketrampilan aneka kue basah dan kue kering dari warga Desa Sirapan. Jenis kue basah dan kue kering yang dibina dan dilatihkan diantara-

nya, martabak manis, pokis, kue kering koya kelapa, dan masih banyak kue basan dan kue kering lainnya, ini semua diharapkan masyarakat yang telah ikut pembinaan pelatihan dan ketrampilan ini, agar bisa membuat sendiri setelah pembinaan dan pelatihan ini, dan bisa membantu tetangga apabila punya hajatan, atau bisa menggetok tularkan pada warga sekitarnya yang tidak ikut dalam pembinaan dan pelatihan ini (sy)

BPM-Pemdes Tandatangani Peneriman Bantuan Alat dari Direktorat PSDA dan TTG Kemendes

Pelaksana tugas (PLT) Kepala BPM-Pemdes menandatangani penyerahan bantuan alat pengolah padi terpadu dari Direktur PSDA dan TTG ke Desa Dawu kecamatan paron

Ngawi, SMN - Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan bantuan berupa alat pengolah padi terpadu ke Desa Dawu Kecamatan Paron, Jumat, 18 Nopember 2016 lalu. Penandatanganan serah terima bantuan alat ini dilakukan Direktur PSDA dan TTG Suprap Edi, pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi, M. Shodiq Tri Widianto, serta Kepala Desa Dawu,

Suwito. “Kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat dan dikembangkan di desa Dawu dengan baik, apalagi produksi pertanian di desa ini sangat melimpah,” ungkap DirekturPSDAdanTTGKementerian Desa, Suprap Edi. Di Desa Dawu lahan permukiman tercatat sekitar 60 hektar sementara lahan persawahan justru masih mencapai 390 hektar. Kendala terbesar dalam pengembangan pertanian saat ini di Desa Dawu adalah kurangnya minat generasi muda terjun mengolah

sawah. “Karena itulah kita serahkan bantuan alat ini karena akan meringankan petani mengerjakan sawah mereka, tidak perlu tenaga kerja yang banyak,” ujar Suprap Edi. Bantuan alat yang diterimakan mulai dari spraiyer, alat tanam, alat potong padi, mesin perontok padi serta obatobatan berikut lemari pendinginnya. Serah terima bantuan alat pengolah padi terpadu ini juga dihadiri Staf Ahli Pemkab Ngawi, Caat Paron dan Anggota Komisi DPR RI Gatot Sujito. Direktur PSDA dan TTG, Suprap Edi juga mengingatkan agar pemerintah Desa Dawu mulai memikirkan pengelolaan usaha pertanian bukan hanya produksinya. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang profesional dan memacu jiwa wirausaha bagi para petani. “Jadi nantinya hasil panen petani bukan

hanya menguap ke tengkulak-tengkulak asal dari daerah lain,” ungkapnya. Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna BPMPemdes, Kenhartati, mengungkapkan, bantuan yang diberikan ke Dawu ini sesuai potensi desa yang terekam selama ini. Diharapkan hal ini akan membantu masyarakat petani setempat mengolah padi mereka dengan efisien, tidak menguras tenaga kerja dan bisa dilakukan dengan alokasi dana yang lebih rendah. Sementara itu (plt) Kepala BPM-Pemdes Ngawi, M. Shodiq Tri W, berharap bantuan alat TTG dari pusat itu bermanfaat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Dawu. Shodiq juga meminta berbagai direktorat di Kementerian Desa melihat pula potensi lain yang ada di desa-desa di Ngawi misalnya bidang pariwisata dan bidang kerajinan yang kini juga mulai mengeliat. (ari)

Program Bawang Merah di Desa Campur Kecamatan Gondang Amburadul? Nganjuk, SMN Diduga Kelompok Tani Rukun Ngerambek Desa Campur Kecamatan Gondang mengambil kebijakan sendiri dalam penyediaan bibit bawang merah program pengembangan kawasan yang di terimanya. Benih jenis bauji sebanyak 10 ton seharusnya dari pemenang lelang PT Digda Perkasa, tidak datang

sung konfirmasi ke Pak Salim (Kepsek) saja, Namun saat ini pak Kasek tidak ada dikantor sebab ada rapat di SMP lain,” terang Wakasek. Namun hingga saat ini, baik Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nganjuk Muhamad Salim maupun Ketua Komite Sekolah Sarjugo Winarno belum bisa ditemui. Sementara itu, Hadi Sukamto, Kasi SMP Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Daerah (Dikporada) Kabupaten Nganjuk, mengatakan bahwa Dengan adanya BOS (Biaya Operasional Sekolah) walimurid yang mampu boleh memberi-

atau dikirim namun disiasati dengan cara masing - masing anggota kelompok tani penerima, membawa bawang merah sebanyak kurang lebih 60Kg/orang untuk di jual ke kelompok dengan harga Rp 25.000 / Kg. Kemudian bibit tersebut dikumpulkan di rumah sekertaris kelompok atas nama Gunarto yang tidak lain adalah perangkat

kan bantuan. Namun untuk masalah yang terjadi di SMP Negeri 3 Nganjuk, pihaknya belum bisa memberikan keterangan. “ Nanti kita konfirmasikan dulu ke Kepala sekolahnya,“ujarHadiSukamto. Informasi yang dihimpun SMN, menyebutkan bahwa berbagai tarikan di lembaga sekolah ini, tidak hanya sekali saja. Bahkan selain tarikan uang untuk pembangunan lapangan basket, di SMP Negeri 3 Nganjuk ini juga melakukan tarikan untuk pembangunan Taman sekolah, Pembelian TV dan LCD yang semuanya dibebankan oleh wali murid. (Dhar)

desa jogotirto desa setempat untuk di dokumentasikan sebagai bahan laporan. Setelah itu dengan disaksikan oleh Petugas penyuluh lapangan (PPL), Babinsa, Pejabat Tipikor Polres Nganjuk, Perangkat desa setempat beserta Pengurus Kelompok Tani desa tersebut. Setelahnya bibit tersebut di kembalikan/di bagikan kepada anggota sekaligus pemilik awal dari benih tersebut. Dari harga Rp 25.000/Kg yang di terima pemilik awal oleh pengurus di potong Rp 5.000/ Kg dengan dalih untuk kas dan operasional. Demikian penjelasan salah satu pengurus Kelompok Tani Ngerambek saat dikonfirmasi Koran SMN tentang kegiatan ini. Ketika di tanya tentang label, Yadi menjelaskan bahwa secara otomatis labelnya saat ini tidak ada ,tapi nanti akan disusulkan untuk membuat laporan “Terangnya. Ketika dikonfirmasi dari mana asal label yang telat tersebut Yadi menje-

laskan tidak tahu menahu masalah tersebut. Kelompok Tani yang diketuai oleh Mahvud yabg tidak lain adalah Kepala Dusun Ngerambek, Sekertaris Gunarto (Jogotirto) dan bendahara Yadi tersebut adalah salah satu penerima program pengembangan kawasan Bawang Merah dari Dirjen Hortikultura Pengembangan tanaman obat dan sayur. Program ini di biayai APBN Tahun 2016. Melihat hal yang terjadi di kelompok ini banyak menimbulkan tanda tanya. Apa sudah sesuai prosedurkah pelaksanaan program yang semacam ini ? Tahukah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang terjadi di Kelompok Tani Ngerambek ini, adakah tidak lanjutnya ? Sementara UPTD Pertanian Kecamatan Gondang ketika hendak dikonfirmasi masalah ini selalu tidak ada,dan selalu tidak dapat di temui. Bersambung (Rmb)

Probolinggo

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Pemkot Probolinggo Melalui DKP Gelar Gemas Cinta Tahun 2016 Probolinggo, SMN - Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional(HIN) dan Hari Nusantara(HN) tahun 2016, maka Pemerintah Kota Probolinggo yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menggelar GEMAS CINTA (Gelaran Kiprah Masyarakat Cinta Ikan dan Bahari) tahun 2016, di tambak DKP (17/11). Hadir dalam acara GEMAS CINTA tersebut Walikota Hj. Rukmini Sh.Msi, Wakil Walikota HM.Suhadak.Spd, perwakilan Dirjen penguatan daya saing produk kelautan Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta Dirjen Perikanan Tangkap KKP Jakarta dan Rombongan,Setda Drs.H.Johny Haryanto.Msi, Kapolres Kota AKBP Hando Wibowo, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi DPRD, Kepala DKP IR.Budi Krisyanto.MM, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kesyahbandaran, Kepala Bank Jatim cabang Probolinggo, Camat,Lurah serta undangan lainnya. Ir. Fitriawati.Mm selaku ketua panitia Gemas Cinta dalam laporannya menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, mengkomunikasikan kegiatan dalam rangka peringatan hari ikan nasional dan hari nusantara tahun 2016, pemerintah kota probolinggo beserta segenap elemen masyarakat, dan mengajak seluruh elemen masya-

rakat, untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia, demi kesejahteraan, kesehatan dan kecerdasan bangsa, serta kelestarian lingkungan. Lebih lanjut IR.Fitri menjelaskan Tujuan lainnya adalah mengajak seluruh element untuk meningkatkan kwalitas SDM, dan mendukung ketahanan pangan dan gizi, serta kesadaran masyarakat, terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan, yang mengandung protein berkualitas tinggi. IR.Fitri juga menyampaikan, GEMAS CINTA akan dimulai Bulan November sampai Desember, dengan kegiatan roadshow makan ikan, temu bisnis pelaku usaha perikanan, gelar produk olahan hasil perikanan, lomba ikan asap, pelatihan diversifikasi rumput laut, Gema Insani, lomba mancing, bersih-bersih pantai, penanaman cemara udang, penanaman mangrove, bimtek navigasi, restocking ikan di PU, penenggelaman apartemen ikan, dan cangkruan dengan pelaku perikanan, sedangkan dalam Launching GEMAS CINTA dilaksanakan, lomba mancing, gelar produk olahan hasil perikanan, lomba ikan asap, dan Gema Insani Balita dan Anak TK. Dirjen KKP Pusat dalam sambutannya yang pada intinya

Bupati Probolinggo HJ.Puput Tantriana Sari SE didampingi Kepala kantor Kemenag H.Bustthami saat acara aksioma ke 6.

Walikota HJ. Rukmini. Sh.Msi, Walikota HM Suhadak. Spd dan pejabat lainnya saat acara Gemas Cinta dalam rangka memperingati HIN dan HN.

mengatakan bahwa pentingnya mengkomsumsi ikan dan manfaatnya bagi tubuh terlebih gisi untuk anak usia dini. Walikota Hj.Rukmini.SH.Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa sangat mengapresiasi sekali pada kegiatan tersebut, yang dilaksanakan dalam rangka melibatkan masyarakat, dan merupakan momentum yang tepat dalam berkiprah dan berkreasi bersama, dan menyampaikan terima kasih atas dukungan semua stake holder. “ Tema hari nusantara kali ini adalah, tata kelola potensi maritim nusantara yang baik menuju poros maritim dunia, dan semoga ini

menggugah kesadaran sektor perikanan untuk pembangunan Indonesia.” Lebih lanjut Walikota mengatakan ini merupakan program perintah melalui DKP setiap tahun memberikan stimulan atau makanan bergisi dari ikan mulai dari balita sampai anak anak dan untuk tahun ini sebanyak 800 paket. Walikota juga berharap masyarakat ikut terlibat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP dan bisa berkelanjutan serta dapat dinikmati oleh anak cucu kita, juga diharapkan tingkat komsumsi ikan dapat meningkat. (edy)

Diskoperndag Kota Probolinggo

Berikan Bantuan Peralatan Kepada Warga Masyarakat Tahun 2016

Kepala Diskoperindag Drs.Gatot Wahyudi. Msi

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kota Probolinggo yang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag ) pada hari ini (15/11) menyerahkan bantuan peralatan kepada warga pra sejahtera atau Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (UM). Sejumlah 100 Orang warga Pelaku Usaha Mikro yang tersebar di 5 kecamatan se wilayah Kota

Probolinggo menerima peralatan, untuk mendukung keahlian mereka. Wali Kota Rukmini secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada mereka. Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota HJ.Rukmini.Sh.Msi, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto. Msi, Ketua DPRD H.Agus Rudiyanto Ghaffur.Sh, Ketua Komisi C Agus Riyanto, Anggota DPRD Andri

Hartono, serta undangan lainnya. Kepala Diskoperindag Drs. Gatot Wahyudi.Msi dalam laporannya menjelaskan Bantuan dari pemerintah merupakan bentuk kepedulian dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pelaku usaha mikro, dengan harapan dapat meningkatkan kwalitas dan kwantitas produksi, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga pelaku usaha mikro tersebut. Lebih lanjut Kepala Diskoperindag menjelaskan bahwa sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Probolinggo dengan memberikan bantuan sarana penunjang usaha tersebut. Sedang macam bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro tersebut berupa peralatan pertukangan, oven listrik, mixer

duduk, sealer injak,kompresor, mesin jahit elektrik multi guna, showcase dan genset. Walikota HJ.Rukmini.Sh.Msi dalam sambutannya pada intinya mengatakan bantuan ini diberikan oleh pemerintah kota sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat “ Jangan dijual bantuan ini karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.” Warga Kota Probolinggo yang menerima bantuan ini merasa senang, karena memang membutuhkan peralatan tersebut, yang telah dinanti nanti selama ini. Dikesempatan lain Kepala Diskoperindag mengatakan bahwa bantuan tersebut sudah sesuai dengan proposal yang mereka ajukan dan telah disurfei yang diharapkan tidak salah sasaran dan berguna bagi mereka. (edy)

Lumajang Terima Penghargaan Program Menuju Provinsi Hijau 2016 Lumajang, SMN - Kabupaten Lumajang menjadi salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang dinilai mampu melaksanakan dengan baik Program Menuju Provinsi Hijau 2016. Sebuah program yang dicanangkan Pemprov Jatim. Hal ini dipertegas dengan adanya penghargaan yang diterima Lumajang, sebagai terbaik kedua sebagai pelaksana Program menuju Provinsi Hijau 2016. Penghargaan ini diterima dalam rangka memperingati hari cinta puspa dan satwa Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nurul Huda mengatakan, diraihnya penghargaan tersebut tidak lepas dari komitmen Pemkab Lumajang dalam mengelola lingkungan dengan maksimal. Nurul mengkalim, poin yang menjadikan Lumajang berhasil meraih penghargaan ini karena mampu menjalan program sebagaimana yang dituskan oleh Pemprov Jatim. Yakni dengan memperbanyak luasan tutupan penghijauan dengan program penghijauannya. “Pelaksanaan di lapangan juga diverifikasi oleh Tim dari Provinsi,”

katanya saat dihubungi Memo Timur, Kamis (17/11) lalu. Ia menjelaskan, program yang dimaksud yang harus dilaksanakan, meliputi penghijauan ruang terbuka hijau dan tepi jalan. Serta program penghijauan daerah lahan kritis, penghijauan daerah, dan sumber mata air. “Terakhir penghijauan di wilayah pesisir,” ungkapnya. Seperti diketahui, Program Menuju Provinsi Hijau (Go Green Province) merupakan Program Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Program Nasional MIH (Menuju Indonesia Hijau) yang

telah detapkan dengan PerGub Jatim No. 69 Tahun 2011. Ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulihan kualitas lingkungan. Serta membuka peluang bagi masyarakat berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Tujuan uatama dari Program MPH yang disebutkan diantaranya adalah, menggalang dan memperkuat potensi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta mempercepat upaya

Deal, Pasar Blimbing Dibangun Tiga Lantai Kota Malang, SMN - Perdebatan antara pedagang dan dinas pasar serta investor soal pembangunan Pasar Blimbing kini selesai. Bahkan telah disepakati bersama, pembangunan pasar di kawasan Jalan Borobudur Kota Malang itu menjadi tiga lantai. Menurut Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Blimbing, Arif Wahyudi kepada sejumlah wartawan Kamis (17/11) kemarin, persoalan yang diperdebatkan

sudah disepakati bersama. “Rencana pembangunan Pasar Blimbing adalah soal banyaknya lantai bangunan pasar. Pedagang dan Dinas Pasar sepakat bangunan Pasar Blimbing baru berlantai tiga,” tutur Arif Wahyudi. Polemik pembangunan muncul, lantaran ada beberapa site plan yang diajukan Dinas Pasar tidak pernah bisa menampung seluruh pedagang yang totalnya 2.250, makanya site plan terakhir diba-

828 Siswa MI Kabupaten Probolinggo Ramaikan Aksioma MI ke-6

ngun dengan tiga lantai. Arif menambahkan, pedagang sepakat menerima usulan bangunan pasar tiga lantai agar para pedagang bisa tertampung seluruhnya. Ini tentunya setelah melewati pembahasan yang alot, dan melelahkan. Pada rencana sebelumnya, site plan dua lantai tidak bisa menampung semua pedagang bahkan berkurang 166 orang. Sementara dengan site plan baru, para peda-

gang tersebut bakal ditampung di lantai tiga, dan sudah tidak ada masalah. Dengan adanya perubahan bangunan menjadi tiga lantai, Arif meminta Dinas Pasar menyiapkan site plan baru. Site plan yang akan diajukan pun akan dikaji ulang oleh pedagang. “Kami inginnya kalau jadi lantai tiga, ya lantai satu dan dua dikurangi jumlah pedagangnya. Biar lebih terasa luas,”imbuhnya.

Probolinggo, SMN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo menggelar Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Madrasah Ibtidaiyah (MI) ke-6 tingkat Kabupaten Probolinggo, Rabu hingga Jum’at (16-18/11/2016). Kegiatan ini diikuti oleh 828 siswa yang tergabung dalam 23 kontingen dari 22 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Mereka akan bertanding dalam cabang olahraga dan cabang seni. Untuk cabang olahraga meliputi tenis meja, bulutangkis, lari sprint PI=60 m dan PA=80 m, lompat jauh, tolak peluru dan catur. Sementara cabang seni meliputi MTQ, baca puisi putra dan putri, melukis, kaligrafi, pidato resmi 3 bahasa (BahasaArab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Aksioma MI ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, Rabu (16/11/2016). Pembukaan ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pelepasan balon udara. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengaku merasa

sangat bangga melihat potensi dan hasil pembangunan yang dipersembahkan guru MI di Kabupaten Probolinggo.Apalagi melihat senyuman guru MI yang memberikan harapan sekaligus bersyukur dengan tantangan telah mampu menapaki perkembangan zaman. “Lembaga madrasah di Kabupaten Probolinggo memang banyak didominasi swasta. Kita patut bangga, meskipun swasta namun mampu memberikan yang terbaik bagi murid di Kabupaten Probolinggo. Dimana guru swasta ini telah mampu menjalankan amanah orang tua yang menitipkan anaknya kepada guru MI swasta,” katanya. Menurut Bupati Tantri, tantangan dan ketidaksempurnaan yang ada merupakan ikhtiar bersama. “Tetapi saya berkeyakinan, manakala di hati Bapak dan Ibu tenaga pendidik ada sebuah niatan tulus dan ikhlas dengan menularkan ilmunya untuk mendidik, Insya Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Akan dicukupkan rizkinya sehari-hari, tetapi bukan untuk mencukupi gaya hidup,” jelasnya. Siswa MI jelas Bupati Tantri

merupakan pewaris dari para orang tuanya. Sebab diantara siswa MI ini kelak akan menjadi pemimpin di Kabupaten Probolinggo. “Tetapi semua itu ditentukan oleh ikhtiar anak dan mematuhi perintah orang tua dan guru sehingga mampu mengangkat derajat hidupnya dan derajat hidup orang tuanya,” pungkasnya. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H Busthami mengatakan bahwa jumlah lembaga madrasah ibtidayah (MI) di Kabupaten Probolinggo mencapai 382. Dari jumlah tersebut yang berstatus negeri hanya 2 lembaga. “Terima kasih kepada pondok pesantren yang telah memperkuat madrasah. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah karena tidak ada perbedaan antara lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan madrasah,” ungkapnya. Ketua Panitia Pelaksana Solihin Bahtiar mengungkapkan kegiatan ini bertujuan sebagai wadah pembinaan dan unjuk prestasi di bidang olahraga dan seni menuju insan yang sehat, berbudaya dan berakhlak mulia, meningkatkan ukhuwah dan dakwah Islamiyah, baik di kalangan MI dan masyarakat pada umumnya. “Selain itu, terbentuknya watak kepribadian yang baik dengan menjunjung tinggi disiplin dan sportivitas untuk mencapai prestasi, peningkatan prestasi olahraga dan seni pelajar MI serta diperolehnya bibit atlet pelajar berbakat,” katanya. Kegiatan ini mengambil tema “Dengan Aksioma, Kita Wujudkan Tali Persaudaraan, Prestasi, Sportivitas, Kreatifitas Siswa Madrasah Untuk Menggapai InsanYang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berakhlakul Karimah”. (edy)

Forum CSR Kota Probolinggo

Berikan Sertifikat Kepada Para Penyandang Difabel Probolinggo, SMN - Forum Corporate Social Responbility (CSR ) Kota Probolinggo hari ini ( 10/11) memberikan sertifikat kepada para penyandang keterbatasan fisik (difabel ) yang telah lulus mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)Disnaker Kota Probolinggo. Bertempat di ruang rapat lantai atas kantor Bappeda hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Forum CSR Drs. Getot Ismoyo, Kasubid Pendidikan dan Kesra Bappeda Wiwik Susilowati Sos.Mm, Pengurus Forum CSR, Kasi Kesos, serta para penyandang difabel yang mendapatkan sertifikat. Kasubid Pendidikan dan kesra Bappeda Wiwik Susilowati.Sos.Mm dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini diantaranya memberikan sertifikan kepada para penyandang difabel yang telah selesai mengikuti pelatihan ketrampilan selama satu bulan di BLK Disnaker Kota Probolinggo. Lebih lanjut Wiwik Susilowati mengatakan kepada para penerima sertifikat apabila masih dibutuhkan ketrampilan atau belum mahir dalam bidang yang ditekuni bisa ikut lagi dipelatihan sampai mahir dibidangnya. Dan bilamana akan bekerja diperusahaan nantinya akan mendapatkan rekomundasi khusus dari BLK, Untuk terkaitannya

Forum CSR Kota Probolinggo bersama para Difabel penerima sertifikat tanda kelulusan keahlian di Kantor Bappeda Kota Probolinggo. dengan proposal yang telah diajukan nantinya juga akan dibahas di Forum rapat berikutnya. Ketua Forum CSR Drs. Getot Ismoyo dalam acara tersebut mengatakan Pelatihan yang telah diberikan kepada para penyandang difabel ini diharapkan agar ilmu yang telah didapat dalam pelatihan selama satu bulan agar ketrampilan tersebut betul betul dimanfaatkan untukdiripribadiataukepadakeluarga. Lebih lanjut Getot mengatakan sesuai konsef atau target yang diharapkan yaitu minimal para penyandang difabel dapat mandiri dalam jenjang kehidupannya, dan dapat menghidupi diri sendiri, serta nantinyadapatjugamenghidupikeluarganya. Sertifikat akan diberikan kepada

peningkatan penutupan vegetasi dan rehabilitasi lahan berbasis masyarakat. Selain itu, untuk perbaikan tata air dan kualitas air pada sumber air, Menurunkan

beban pencemaran dan perusakan lingkungan, meningkatkan konservasi energi, penggunaan energi alternatif dan teknologi ramah lingkungan. (tik)

Dalam kesempatan itu, Arif juga menyerahkan permintaan revisi block plan kepada kepala Dinas Pasar Wahyu Setianto. Poinpoin revisi itu diutarakan dalam bentuk notulen dalam map warna cokelat. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, meminta dengan adanya kesepakatan tersebut, semua pihak harus memegang teguh pada poin poin yang telah disepakati. “Kita berharap tidak ada lagi persoalan yang diperdebatakan. Sehigga pembangunan Pasar

Blimbing, bisa segera dilakukan. Selama ini yang jadi perdebatan adalah site plan dan sekarang sudah kelar,”tuturnya. Abdul Hakim berharap, pembangunan Pasar Blimbing yang selama ini tertunda, bisa segera dilakukan, dan tidak tertunda lagi. Karena rencana pembangunan itu sudah lebih dari tujuh tahun dan tertunda-tunda terus. “Sudahlah, saatnya kita membangun bukan lagi berdebat, semuanya sudah terencana dengan baik. Kini tinggal realisasinya saja,”pungkasnya. (jun)

9 orang yang berkeahlian menjahit, Montir, komputer, otomotf, LAS. Getot Ismoyo juga menjelaskan bahwa Sertikat ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mempunyai keahlian dan dapat dipergunakan untuk menunjang melamar kerja di perusahaan yang akan dituju. Dijelaskan juga oleh Getot bahwa sebanyaknya kurang lebih 950 difabel yang ada di Kota Probolinggo oleh sebab itu kedepan akan disiapkan kendaraan khusus untuk para difabel. Setelah diberi penjelasan para difabel secara bergiliran menerima sertifikat kelulusan yang diberikan secara serimonial oleh Ketua forum CSR DRS.Getot Ismoyo. Getot juga berpesan kepada para orang tua untuk selalu memberikan dukungan moril kepada para difabel, agar supaya mereka tidak berputus asa dalam keterbatasannya, dan tetap semangat. Selanjutnya Forum CSR bersama Kasi Kesos membahas kegiatan CSR yang akan dilaksanakan dibulan depan yaitu yang pertama terkait khitanan massal yang akan dilaksanakanolehCSRPT.Pelindo III. Dan akan dilaksanakan pada saat liburan sekolah, yang kedua terkait rehab Balai RW dikelurahan Sukabumi, Pengadaan Grobak sampah, Sembako, Joging Trek yang akan dibangun oleh CSR PT Pelindo III, Rehap Mushola, Rehap Rumah. Untuk khitanan massal ini diharapkan kepada Kasi Kesos untuk mendata anak anak SD yang mau dikhitan dan setiap kelurahan dapat mencari anak sebanyak 3-4 anak yang tentunya bagi anak yang kurang mampu. (edy)

Ponorogo

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Mediasi, Bupati Kumpulkan PKL yang Tolak Relokasi

Suasana mediasi antara pemkab dengan PKL yang menolak relokasi

Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni mengumpulkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menolak relokasi

dalam upaya penataan Kota Ponorogo, di Pringgitan, Jum’at (18/11). Dua puluhan PKL bertatap muka langsung dengan Bupati

Ponorogo beserta jajarannya didampingi oleh anggota DPRD Ponorogo komisi B. Dalam sambutannya, Asisten I Pemkab Ponorogo, Siswondo, melaporkan sudah ada 104 PKL yang mau direlokasi, masih ada 250 PKL yang lain menunggu mediasi dengan Bupati. “Sore ini, harapan kami, mediasi antara PKL dengan Bupati Ipong Muchlissoni akan menemukan titik temu yang terbaik”, ujar Siswondo. Bupati Ipong Muchlissoni menegaskan bahwa dirinya tidak mau merepotkan dan merugikan masyarakatnya, namun penataan kota juga harus tetap dilanjutkan serta penegakkan Perda akan

Atasi Kemacetan, Pemkab-Pemkot Bogor Sepakat Bangun Terminal Batas Kota Bogor, SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah melakukan pertemuan. Pertemuan yang diwakili Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dan Bupati Bogor Nurhayanti, Rabu (16/11/2016), membahas akselerasi kerja sama antar dua pemerintah daerah bertetangga. Salah satu bidang yang menjadi bahasan utama adalah lalu lintas dan kemacetan. Dalam pembicaran kedua pejabat daerah itu dibahas mengenai persoalan terminal batas kota, termasuk soal angkutan umum yang dituding kerap menjadi salah satu penyebab kemacetan khususnya bagi wilayah Kota Bogor. Hal ini terkait dengan masuknya ribuan angkutan perkotaan dari Kabupaten Bogor yang masuk ke wilayah Kota Bogor. Mengenai banyaknya angkutan perkotaan dari kabupaten yang masuk ke wilayah Kota Bogor yang disinyalir menjadi salah satu penyebab kemacetan, Usmar mengatakan bahwa hal itu telah terjadi sejak lama lantaran regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, sebagai jalan tengahnya harus ada terminal batas kota. ”Kita (Pemkot Bogor)

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dan Bupati Bogor Nurhayanti saat melakukan pertemuan

telah mendapatkan kepastian dari bupati bahwa tahun 2016 ini dan tahun 2017 mendatang terminal batas kota di Laladon akan diperluas. Dengan begitu diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan Bubulak dan Dramaga,” kata Usmar. Namun demikian, menurut Usmar, bupati juga menyarankan agar dilakukan langkah pengurangan jumlah angkutan kota yang ada di Kota Bogor. Pada kesempatan itu Usmar memaparkan rencana Pemkot Bogor untuk melakukan rerouting angkot. ”Nantinya untuk penumpang dari terminal batas kota akan diangkut dengan armada bus transpakuan. Bupati pun sangat

mengapresiasinya. Angkutan massal transpakuan ini juga akan menjadi cikal bakal angkutan regional, terlebih sudah adanya kerja sama antara Pemkot dengan Pemkab Bogor untuk di koridor dan shelter seperti di Kawasan Bellanova, Sentul dan ini tinggal dikembangkan,” paparnya. Tapi yang jelas, lanjut Usmar, persoalan internal di Kota Bogor akan diatasi dan angkutan perkotaan dari kabupaten pun akan dibatasi. “Yang jelas pilot project yang disiapkan Pemkab Bogor untuk tahun ini adalah Terminal Laladon. Nantinya penumpang akan diangkut oleh angkot dan transpakuan,” bebernya. (fais)

fungsi trotoar juga perlu untuk dilaksanakan. “Sedikitpun saya tidak ingin merugikan warga saya, malah saya ingin untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dengan konsep yang akan dibicarakan bersama saya yakin pendapatan PKL akan meningkat, seperti adanya panggung hiburan di sentral-sentral PKL yang menyedot penonton dan akan meningkatkan pendapatan PKL”, ujar orang nomor 1 diling-kungan Pemkab Ponorogo ini. Sementara dalam Tanya jawab

yang dilakukan, PKL yang dipimpin Sutrisno ini tetap menolak untuk dipindahkan dengan alasan kekhawatiran tidak lakunya dagangan mereka, jika tetap direlokasi. “Kami meminta Bupati untuk tidak merelokasi kami, karena siapa yang akan menanggung biaya hidup, biaya sekolah dan cicilan kredit yang menjadi pengeluaran rutin bagi kami”, ujar Faisal, salah seorang PKL. Menanggap hal tersebut, Bupati Ipong menegaskan,” Urusan rezeki ada ditangan Allah SWT, namun

kita harus tetap berusaha dan berikhtiar, dengan demikian kita akan berdiskusi bersama dengan para PKL akan konsep yang terbaik demi tertatanya kota kita dan meningkatnya kesejahteraan PKL”, ujar Bupati. Sambil menunggu konsep yang akan disepakati bersama, silahkan para PKL untuk tetap berjualan ditempat semula, sambung Bupati. Dalam wawancara terpisah Bupati Ipong menjelaskan bahwa target maksimal adalah akhir tahun 2016, persoalan relokasi PKL harus

selesai. “Kita akan tetap membantu dan memfasilitasi bagaimana keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan PKL akan meningkat, setelah ini kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi dan membahas konsep relokasi yang diterima semua pihak”, pungkas Bupati Ipong. Karena waktu terbatas, pertemuan tersebut diakhiri tanpa keputusan kapan dan dimana relokasi akan dilaksanakan. (Wied)

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2016 Ponorogo, SMN - Polres ponorogo menggelar Apel Pasukan Ops Zebra Semeru yang di pimpin langsung oleh AKBP Harun Yuni Aprin, S.H.,S.I.K., M.Si dalam rangka penegakan hukum berlalu lintas. Diikuti 250 personil Polri dan TNI bertempat di halaman Mapolres Ponorogo Jln. Bhayangkara Ponorogo Rabu 16 Nopember 2016. Turut hadir dalam giat Apel Ops Zebra Semeru Forkompimda Ponorogo, Toga, Tomas dan Toda Kab Ponorogo.Kabag, Kasat perwira Staf Polres Ponorogo, jajaran Kapolsek Polres Ponorogo, LSM di kabupaten Ponorogo. Hadir dalam upacara Gelar pasukan antarany 1 Regu Dansub Denpom V-1 Ponorogo, 1 SST Kodim 0802 Ponorogo, 3 SST Polres Ponorogo, 1 SST Sat Pol PP Kab Ponorogo, 1 SST Dishub/ DLLAJ Ponorogo, 1 SST PNS Polri, 1 SST Pramuka Saka Bhayangkara. Penyematan pita tanda Operasi Zebra Semeru 2016 oleh Kapolres Ponorogo kepada tiga perwakilan yang terdiri dari Anggota Sub Denpom V-1 Ponorogo, Sat Lantas Polres Ponorogo dan DLLAJ Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut dibacakan amanat dari Korlantas Polri oleh pembina apel Kapolres Ponorogo AKBP Harun Yuni APrin, S.H., S.I.K., M.Si. “Dalam Pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2016 ini yang paling di kedepankan adalah fungsi lantas, guna mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi Kamseltibcar Lantas dengan memberdayakan seluruh

Kapolres Ponorogo sematkan lencana kepada anggota Satlantas dalam gelar pasukan operasi Zebra 2016

Stake Holder supaya mengambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas, “ungkap AKBP. Harun Yuni Aprin dalam sambutannya. Diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamseltibcar Lantas sehingga tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas berdasarkan Amanat Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas Kamseltibcar Lantas. Diantaranya meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Keempat permasalahan tersebut diatas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh Polantas sendiri, melainkan

sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang diterima dijalankan oleh semua pihak dalam melaksanakan amanat undang – undang. Polisi Lalu Lintas memiliki fungsi yaitu Edukasi, Engineering (Rekayasa), Enforcement (Penegakan Hukum), Identifikasi dan Registrasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor, Pusat K3I (Komunisasi, Koordinasi dan Kendali serta Informasi) dan Koordinator pemangku kepentingan lainnya memberikan rekomendasi dampak lalu lintas kemudian diimplementasikan pada fungsi fungsi polantas. Dalam mencermati hal tersebut diharapkan kepada seluruh stake holder mampu mempersiapkan langkah – langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strategis agar potensi pelanggaran, kemacetan serta laka lantas yang terjadi bisa diminimalisir sehingga tercipta Kamseltibcar Lantas yang mantap. Untuk menindak lanjuti kebijakan Nawa Cita

Presiden RI yang dijabarkan dengan Program Prioritas Kapolri yang disebut (PROMOTER) Profesional, Modern dan Terpercaya yang berisi 10 Program dan 1 Quick Wins. Untuk mewujudkan program dan kebijakan tersebut Polri sebagai penggerak Revolusi Mental guna mewujudkan citra positif, Kepolisian Negara RI khususnya Polis Lalu Lintas yang didukung oleh Satuan Fungsi lainnya dengan melibatkan para pemangku kepentingan akan melaksanakan Operasi Zebra 2016, operasi ini dilaksanakan sebagai cipta kondisi Operasi Lalin Tahun 2016 dan Tahun Baru 2017. Pada pelaksanaan Operasi Zebra Tahun 2016 kali ini ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya laka lantas antara lain pelanggaran rambu – rambu lalu lintas dan pelanggaran batas kecepatan dan melawan arus lalin khususnya kendaraan bermotor. Dengan dilakukan penegakan hukum terhadap sasaran prioritas tersebut maka pelaksanaan operasi zebra ini diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, memiminalisasi pelanggaran dan laka lantas, menurunnya tingkat fataqlitas korban laka lantas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas, terwujudnya situasi Kamseltibcar Lantas menjelang perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. (wied)

Komunitas Penyair Puisi Menolak Korupsi

Segera Road Show di Ngawi Ngawi, SMN - Komunitas penyair penulis antologi Puisi Menolak Korupsi (PMK) akan segera melaksanakan road show mereka di kabupaten Ngawi. Komunitas PMK memenuhi undangan Lembaga Studi Lingkungan Hidup Mitra Alam Kabupaten Ngawi, 10 Desember 2016 mendatang dalam penyelenggaraan Seni Puisi Ngawi Putih. “Saya sendiri tentu sudah pasti datang,” kata koordinator PMK, Leak Sosiawan. Komunitas PMK merupakan kelompok penyair yang concern menyuarakan gerakan anti korupsi melalui karya-karya mereka. Sudah ada berbagai jilid buku antologi puisi menolak korupsi yang mereka hasilkan dan puluhan road show di berbagai kota di Indonesia. “Ini adalah gerakan moral yang kita harapkan dapat menggugah masyarakat untuk memerangi perilaku korupsi melalui

seni puisi,” ungkap Leak. Road show di Ngawi merupakan pentas kedua bagi komunitas ini karena pada Desember 2013 sudah pernah tampil. Kedatangan para penyair sendiri mengikuti road show sifatnya mandiri dan tidak boleh membebani penyelenggara. Penampilan kedua para penyair PMK di Ngawi sudah pula ditunggu oleh para seniman di Ngawi. Sastrawan kembar di Ngawi, Tjahjono Widianto dan Tjahjono Widarmanto, mengaku sudah tak sabar menanti road show PMK. Apalagi LSLH Mitra Alam selaku penyelenggara road show juga merangkaikan kegiatan ini dengan Lomba Cipta Puisi untuk pelajar dengan tema Anti Narkoba dan Lomba Cipta Puisi untuk Umum bertema Anti Korupsi serta lomba baca puisi khusus para wartawan di Ngawi. “Kita senang gerakan-gerakan

seni berjalan dinamis termasuk seni puisi juga mendapat tempat di Ngawi ini,” ungkap Tjahjono Widianto. Sementara itu Jumadi, seksi acara panitia Seni Puisi Ngawi Putih LSLH Mitra Alam, menyatakan, road show PMK di Ngawi kali ini dilakukan untuk memperingati Hari Anti HIV/ AIDS yang jatuh setiap tanggal 1 Desember dan hari Anti Korupsi yang diperingati tiap tanggal 9 Desember. “Kita juga menggandeng komunitas lain yang ada di Ngawi misalnya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan komunitas seni lainnya, sehingga penampilan road show ini juga akan dimeriahkan musikalisasi dan penampilan para pemenang lomba,” ujarnya. Pelaksanaan acara Ngawi Putih sendiri rencananya dilakukan di Amphyteater Alun-alun Ngawi secara gratis pada Sabtu malam, 10 Desember 2016 mendatang. (ari)

Advertorial

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan P4GN

Kerja Nyata dan Komit Serius Lawan Narkoba

Foto bersama usai sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur

Kab Mojokerto, SMN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, menyampaikan keprihatinannya terhadap tindak penyalahgunaan narkoba yang meracuni berbagai strata sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Hal tersebut Ia utarakan dalam acara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama BNNP (Badan Narkotika Nasional

Provinsi) Jawa Timur, Kamis (17/11) kemarin di ruang rapat Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto. “Kejahatan penyalahgunaan narkoba telah menjangkiti strata sosial masyarakat kita, tidak terkecuali generasi muda bahkan usia anak-anak. Peredarannya sangat massive, ini sangat mengkhawatirkan. Diperlukan komit serius dan tekad dari seluruh pihak untuk kerja nyata mencegah, menanggulangi,

memerangi dan menolak tindak penyalahgunaan narkoba,” ucap bupati. Lebih lanjut, bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berani memberi ukuran lebih dari tindakan nyata melawan narkoba. Mulai dari apa itu narkoba, dampak serius kepada fisik maupun konsekuensi hukum yang melekat, siapa yang dan bagaimana zat psikotropika itu bisa beredar, dan juga cara mendeteksi serta menanggulanginya. Komponen tersebut tidak terbatas pada kalangan masyarakat umum, bupati juga menyatakan jika aparat pemerintah harus menyadari semua bahaya dan konsekuensi tersebut. “Kita mulai dulu dari aparat dan pejabat selaku abdi masyarakat. Mulai dari penegak hukum seperti Polri,TNIAU,AL, Kejaksaan, pejabat lingkup pemerintahan, kemudian kita terapkan ke bawah yakni masya-

Warga Banten Buat Gerakan Tolak Dinasti Korupsi Banten, SMN - Sejumlah perkumpulan masyarakat meluncurkan ‘Gerakan Masyarakat Tolak Dinasti Korupsi’. Gerakan moral yang mengusung Banten lebih baik ini, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk menolak Politik Dinasti Korupsi. Kegiatan yang diluncurkan di Kebon Kubil, Kota Serang ini,

Peluncuran Gerakan Masyarakat Tolak Dinasti Korup di Serang, Banten, Kamis 17 November 2016

merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk di delapan Kabupaten/Kota di Banten, merupakan gerakan moral bersama masyarakat yang menginginkan agar Provinsi Banten dapat menjadi lebih baik. “Kami dari teman kabupaten/ kota membentuk jaringan Gerakan Masyarakat Tolak Dinasti Korupsi Bersambung di halaman 11

Kota Tangerang Mulai Godok UMK 2017 Tangerang, SMN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang masih menggodok nilai Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2017 bersama dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko). Hasil tersebut akan segera disampaikan kepada Wali Kota Tangerang. “Hasil rapat pembahasan perihal UMK Tahun 2017 oleh Depeko, dimana di dalamnya terdapat unsur serikat, Apindo, pemerintah serta pihak akademisi, selanjutnya akan segera kami sampai-

kan,” ujar Kadisnaker Kota Tangerang Rachmansyah di Tangerang, Jumat (18/11/2016). Menurutnya, beberapa poin hasil rapat yang selanjutnya akan disampaikan kepada wali kota sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan dan mengusulkan UMK ke pihak Provinsi Banten ini, di antaranya adalah keinginan kenaikan UMK Tahun 2017 di atas aturan PP Nomor 78 Tahun 2014. “Serikat menginginkan adanya

kenaikan sebesar 16,6%. Sedangkan, Apindo sendiri menginginkan berdasarkan PP 78. Jadi, kita tetap menyampaikan apapun hasil dalam rapat ini kepada kepala daerah, sebagai bahan pertimbangan,” tegasnya. Rachmansyah menambahkan, bahwa agenda penetapan nilai UMK Tahun 2017 itu sendiri telah dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2016 mendatang. “Untuk itu kami akan segera sampaikan hasil rapat pihak Depeko ini,” pungkasnya. (kri)

rakat. Semua yang terlibat dalam tindak penyalahgunaan narkoba akan ditindak tegas tanpa terkecuali. Lewat kegiatan ini kita melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memerangi narkoba,” tambahnya. Menyambung pernyataan bupati, Kepala BNNP Jawa Timur, BrigjenPol Amrin Remico, dalam sambutannya juga membagi informasi bahwa baru-baru ini BNN berhasil menggagalkan peredaran 100 kg sabu-sabu oleh oknum TNI AU di Tanggerang. Panglima TNI dalam hal ini tidak main-main, tidak ada toleransi apapun yang diberikan untuk keterlibatan kasus narkoba. “Menimpali pernyataan bupati terkait kenapa peredaran narkoba itu massive, bisa saya katakan itu semua karena adanya kerjasama. Bahkan peredaran barang haram ini bisa dikendalikan dari dalam lapas oleh seorang bandar. Baru-baru ini kami

juga melakukan penangkapan besar dimana oknum TNI AU berada di balik 100 kg sabu-sabu. Panglima TNI AU sendiri tidak memberikan toleransi apapun hingga sampai kepada sanksi pemecatan. Pemkab bisa menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk melakukan test urin ke seluruh entitasnya, nanti bisa koordinasi dengan kami,” papar Amrin. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala BNNP Jawa Tengah ini, juga sedikit membeberkan peredaran jenis narkoba dan korban sasarannya. “Narkoba jenis Pil Koplo bisa beredar di kalangan anak SD (Sekolah Dasar) karena harganya murah, bisa didapat hanya dengan uang seribu rupiah. Tidak hanya satu hingga dua butir, mereka bisa konsumsi sampai sepuluh butir. Usia kuliah mainnya marijuana atau ganja, hingga jenis narkoba lebih mahal,” beber Amrin. Amrin Remico masih dalam

paparan lengkapnya, menyatakan bahwa BNNP terus aktif membuat jaringan CD (Community Development) di tingkat desa. Meski belum ada BNNK vertikal di Kabupaten Mojokerto, Amrin mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengajukan percepatan pendirian BNN vertikal. “Kami ingin membentuk barikade atau satgas-satgas anti narkoba, yang masuk dalam struktur organisasi pemerintahan di desa-desa. Bupati Mojokerto juga sudah melakukan komunikasi dengan Kepala BNN RI untuk percepatan pendirian BNNK Kabupaten Mojokerto. Mengingat disini juga wilayah industri dan juga massive. Tahun 2016 sendiri ada usulan 10 BNNK dari Provinsi Jawa Timur namun belum acc semua, tapi BNNP siap melayani daerah-daerah yang belum ada BNNK dengan catatan ada dukungan penuh dari pemerintah

daerah,” tandasnya. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Mojokerto sekaligus ketua pelaksana acara, Akhmad Jazuli, melaporkan juga dalam dalam sambutannya terkait peserta yang mengikuti sosialisasi ini. “Kegiatan kali ini diikuti oleh kurang lebih 80 orang peserta dari berbagai organisasi agam, masyarakat maupun kepemudaan. Ada majelis ulama, NU, Muhamadiyah, PKK, Dharma Wanita, GPAnshor, Muslimat, Fatayat, Dewan Masjid, juga ada 18 Camat,” urai Jazuli. Sebagai Informasi, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru ada 15 BNNK vertikal yang berdiri dan 23 lainnya masih diupayakan termasuk Kabupaten Mojokerto. Hadir pula dalam acara ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, ForkopimdadanjugaSKPD. (adv/hms/kan)

Gebyar Hari Anak Nasional 2016

Pemkab Blitar Bertekad Ciptakan Kabupaten Layak Anak saha, keluarga, orang tua akan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak, yang notabene merupakan generasi penerus citacita bangsa. Sehingga menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini disampaikan oleh Bupati Blitar, H.Rijanto saat merayakan Hari Anak Nasional Tahun 2016 Kabupaten Blitar di Pendopo Sasana Adhi Praja di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Selasa (15/11). Bupati Blitar juga menyampaikan, secara nasional permasalahan anak sekarang masih cukup banyak, diantaranya informasi dan hiburan yang masih kurang ramah anak. Selain itu, masih banyak pekerja dari anak-anak, Bupati Blitar, H.Rijanto saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2016 di Pendopo maraknya tindak kekerasan kepada Sasana Adhi Praja di Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Selasa (15/11) lalu anak, baik yang dilakukan di rumah Kab. Blitar, SMN - Sesuai Nomor 23Tahun 2002 tentang perlin- pemangku kepentingan seperti maupun sekolah atau orang terdekat dengan amanat Undang-Undang dungan anak, penting bagi seluruh pemerintah, masyarakat, penguBersambung di halaman 11

Revisi Edisi 261/VIII/ 14-20 November 2016

Pemkot Mojokerto Kukuhkan 270 Motivator Anti Narkoba KotaMojokerto,SMNKota Mojokerto menjadi peringkat ke 15 peredaran narkoba di Jawa Timur. Tingginya angka peredaran narkoba tersebut direspon Pemkot Mojokerto dengan mengkukuhkan motivator anti narkoba di lingkungan masyarakat dan pendidikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mojokerto. Sebanyak 270 orang motivator anti narkoba di lingkungan masyarakat dan pendidikan dikukuhkan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus di Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Senin (8/ 11/2016). “Program pencegahan dan pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran narkoba tidak bisa dilakukan pemerintah saja namun dibutuhkan peran serta masyarakat,” ungkap orang nomor satu di Kota Mojokerto tersebut. Masih kata Walikota sehingga dibentuknya motivator anti narkoba di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Tugasnya, lanjut Wali-

kota, mengarah kepada pencegahan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak kepolisian terhadap pelaksanaan, peyuluhan, pelaporan terkait peredaran serta penyalahgunaan narkoba. “Jika tahun 2016, Kota Mojokerto bebas prostitusi maka kita menargetkan Kota Mojokerto tahun 2018 bebas narkoba. Jatim peringkat 2 nasional, sedangkan dari 38 daerah, Kota Mojokerto peringkat 15 dalam peredaran narkoba sehingga cukup tinggi karena Kota Mojokerto berdekatan dengan Surabaya,” katanya. Masih kata Walikota, penting masyarakat rajin melaporkan ke BNNK terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga tugas motivator anti narkoba yakni mencegah agar narkoba tidak masuk Kota Mojokerto. Menurutnya, pintu masuknya narkoba yakni gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma kesehatan. “Dari hasil penelitian KPA, dari 40 anak usia 10 sampai 18 tahun, 11 diantaranya merupakan perokok

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat pengukuhan Motivator Anti Narkoba

dan jika sudah merokok maka juga mengarahkan ke pengguna narkoba. Sehingga anak di usia tersebut jika sudah merokok harus diawasi karena pintu masuknya narkoba. Kita harus mengantisipasi agar generasi muda menjadi generasi maju, sehat, cerdas, bermoral dan mampu bersaing di era MEA,” ujarnya. Walikota menambahkan, 270 orang motivator anti narkoba tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing RT dan lingkungan pendidikan. Selain mengkukuhkan motivator anti narko-

ba, Walikota menegaskan, akan menggelar tes urine bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sementara itu, Kepala BNNK Mojokerto, AKBP Suharsih menambahkan, pihaknya akan mengumpulkan para motivator anti narkoba secara berkala untuk dilakukan bimbingan teknologi (bintek). “Minim sebulan dua kali. Kami berharap dari motivator ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk peduli pencegahan dan pemberatasan peredaran

gelap narkoba,” tuturnya. Bagamaina cara melaporkan, lanjut Kepala BNNK, dalam bintek tersebut akan dijelask. Menurutnya, mereka juga harus paham untuk mensosialisasikan bahaya narkoba seperti jenis, modus maupun ciri-ciri pengguna narkoba. Sehingga saat menjumpai, tegas Kepala BNNK, mereka bisa melaporkan termasuk modusnya. Pelaporan bisa melalui grup whatsapp (wa) yang dibentuk atau langsung ke Kepala BNNK Mojokerto.(hms/adv/kan)

Suara Media Nasional Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesehatan Nasional 12 November 2016

Advertorial

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni Helat Apel Besar Kebhinekaan

Apel besar Kebhinekaan di Aloon-aloon Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni

Apel besar Kebhinekaan di Aloon-aloon Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Bupati Ponorogo, Drs H.

Ipong Muchlissoni

“Kebhinekaan atau keragaman budaya, prinsip dan kegiatan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebhinekaan menjadikan dinamis dan indahnya sebuah kehidupan. Yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan persatuan serta kesatuan dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan,” Ujar Bupati Ipong. Ponorogo, SMN Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni menghelat apel besar kebhinekaan cinta damai dengan tema, “Melalui Hikmah Hari Pahlawan ke 71 Tahun 2016, Kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat guna mewujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI yang kokoh”, di Alun-alun Ponorogo, Selasa (15/ 11) kemarin. Dalam upacara pembukaan apel besar kebhinekaan tersebut, Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni bertindak sebagai Inspektur Upacara (IrUP) dan diikuti peserta apel dari TNI, Polri, Satpol PP, tokoh masyarakat,tokoh agama dan anggota FKPSB Ponorogo berjumlah 100 orang. Hadir dalam acara

tersebut,Bupati Ponorogo Drs. H.Ipong Muchlissoni, Kapolres Ponorogo AKBP Harun Yuni Aprin beserta jajaran, Kasdim 0802/Ponorogo Letkol Slamet Sarjianto, plt Bakesbangpolinmas, Drs. Murdijanto, M.Si, tokoh agama,tokoh masyarakat dan seluruh pengurus FKPSB Ponorogo. Dalam pidatonya, Inspektur Upacara, Ipong Muchlissoni menuturkan,”Kebhinekaan atau keragaman budaya, prinsip dan kegiatan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebhinekaan menjadikan dinamis dan indahnya sebuah kehidupan. Yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan persatuan serta kesatuan dalam

rangka mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan”, ujarnya. Pihaknya juga menghimbau

bupati siap duduk bersama dengan forkompimda serta para ulama untuk musyawarah bersama. “Saya sebagai bupati,menghimbau kepada masyarakat Ponorogo kalau memang ingin mengadakan aksi damai maka cukup di Ponorogo

ingin menyampaikan aspirasi, duduk bersama dan menyampaikan aspirasi, himbaunya. Menurutnya,Tanpa kerukunan dan persatuan kita tidak dapat membangun dan melanjutkan proses demokrasi

tenteram”, pungkas Bupati Ipong. Sementara menurut ketua FKPSB Ponorogo, Mukhib Fiqhan, M.Hum menyampaikan,” FKPSB se Kabupaten Ponorogo akan ikut serta dalam mengamankan lingkungan di

pungkas Mukhib. Lebih lanjut, Kapolres Ponorogo, AKBP Harun Yuni Aprin mengatakan,” Indonesia adalah rumah bagi semua anak bangsa, karena itu setiap warga selayaknya apapunlatar belakang keyakinan, budaya dan sukunya

Bupati Ipong bersama Kapolres Ponorogo saat menghadiri upacara apel besar kebhinekaan di Aloon-aloon Ponorogo

dan mengajak seluruh elemant masyarakat Ponroogo lebih baik melaksanakan aksi damai ini dilaksanakan di Ponorogo dan

saja tidak perlu di Jakarta. Demi keamanan mereka juga dan kami pemerintah kabupaten Ponorogo siap memfasilitasi apabila mereka

Ketua FKPSB Beserta Pengurusnya turut hadir dalam Upacara besar Kebhinekaan di Aloon-aloon Ponorogo

menuju masyarakat yang adil dan makmur. Apalagi saat ini ada 23 desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak yang akan dilaksanakan tanggal 29 mendatang, tentu tensi politik di desa yang bersangkutan sangat tinggi, sambung Bupati Ipong. “Harapan saya, semoga dengan apel besar FKPSB Ponorogo ini mampu menjaga dan meningkatkan kerukunan di bumi reyog dan mampu menjaga stabilitas kondisi yang aman dan

wilayah Kabupaten Ponorogo, untuk itu kita akan saling bantu membantu untuk permasalahan yang ada”, ujar Mukhib. FKPSB ini diikuti oleh 22 aliran bela diri yang dibentuk oleh Kapolres Ponorogo saat itu AKBP Iwan Kurniawan, dilanjutkan oleh AKBP Ricky Purnama dan sekarang dibawah koordinasi AKBP Harun Yuni Aprin, harapannya seluruh anggota FKPSB menjadi pelopor perdamaian dan kerukunan di daerahnya masing-masing,

haruslah mendapatkan jaminan yang sama di Negara Republik Indonesia”, ungkap Kapolres. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Ponorogo Harun Yuni Aprin juga menghimbau kepada umat Islam agar menyalurkan aspirasinya di Ponorogo saja. “ Kita akan melayani dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga yang menyampaikan aspirasinya”, pungkas Kapolres. (Wied/Hms/Adv)

Para Tokoh Ulama dan Tokoh Masyarakat turut adir dalam Upacara besar Kebhinekaan di Aloon-aloon Ponorogo

Kepulauan Riau

“Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Olie Bekas di Batu Ampar” Batam, SMN - Berdasarkan informasi dari warga sekitar batu ampar bahwasanya pabrik pengolahan olie bekas di batu ampar menyebabkan bau menyengat dan polusi udara yang menganggu pernafasan yang dapat mengakibatkan penyakit sesak nafas dan mungkin berakibat pada kematian, lalu awak suara media nasional mengunjungi pabrik pengolahan olie bekas tersebut dan didapati pabrik tersebut tidak mempunyai papan nama PT yang jelas, saat itu awak Suara Media Nasional berhasil menemui manajer operasional yang bernama bp. Awi. Lalu beliau mengatakan bahwasanya pabrik tersebut masih dalam tahap uji coba sampai saat ini yang sudah berjalan kurang lebih setahun dan olie bekasnya diambil dari kawasan industry kabil, dan yang menjadi pertanyaan awak suara media nasional, mengapa pabrik pengolahan limbah olie bekas berdiri di sekitar kawasan pemukiman penduduk yang seharusnya ada di kawasan in-

dustry ?, dan jawaban bp awi bahwasanya pabrik pengolahan limbah olie bekas tersebut sudah mengantongi ijin amdal, namum saat awak suara media nasional mengunjungi pada hari jumat melihat gumpalan kabut asap hitam pekat di udara yang keluar

Toko Oki serba 8 ribu

Batam, SMN - Kapolda Kepri, Brigjend Pol Sam Budigusdian merespon ancaman aksi sweeping toko dan demo protes tarif Baru UWTO di Batam yang berpotensi ricuh. Sam berjanji akan menerjunkan semua kekuatan jajarannya untuk mengantisipasi hal itu. “Saya pertaruhkan jabatan untuk jaga kondisi Batam tetap kondusif,” kata Sam, Senin (14/11/ 2016). Dalam kesempatan itu Sam juga mengancam akan menindak tegas setiap pelaku kerusuhan. Terutama kerusuhan yang berdam-

Pemusnahan Mikhol “Mix Max” oleh BPOM Batam, Patut Di Acungi Jempol

Pabrik Oli

dari mesin pengolahan limbah olie itu. Wajar sekali keluhan masyarakat disekitar merasa terganggu dengan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh pabrik pengolahan limbah olie bekas tersebut. (IF)

Aplikasi Undang-Undang SNI yang Mandul Dilapangan !!!

Batam, SMN - Dalam UndangUndang Perindustrian yang baru saja disahkan pada akhir Desember 2013, pemerintah akan menerapkan sanksi lebih tegas bagi setiap penyalahgunaan aturan SNI wajib dengan ancaman kurungan badan. Selama ini, para pelanggar regulasi Standar Nasional Indonesia secara wajib hanya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan usaha sementara, pembekuan izin usaha industri, dan/atau pencabutan izin usaha industri. “Satu-satunya kebijakan dalam UU Perindustrian yang [bisa] dikenakan sanksi pidana hanya tentang SNI wajib ini. Kami rasa, sanksi pidana perlu disampaikan agar ada efek jera, “ kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari. Pasal 120 Ayat 1 mengenai Ketentuan Pidana disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/ atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar. Adapun, bunyi Pasal 53 Ayat 1 huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi,

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Menurut UU ini, para pelanggar yang diancam bui tak hanya mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi juga bagi mereka yang terbukti bersikap lalai atau tidak sengaja memproduksi, mengimpor ataupun mengedarkan barang/jasa yang tak memenuhi SNI wajib. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 120 Ayat 2 dan ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar. Undang undang SNI yang banyak di kangkangi oleh para pengusaha mainan dikota batam. Dari hasil informasi awak suara media nasional di dapatkan keterangan dari seorang pengusaha mainan yang bernama steven yang mempunyai usaha di supermarket lytec pasir putih dan di supermarket botania beliau mengatakan bahwa undang undang SNI tersebut tidak berguna dan menyulitakan para pedangang mainan yang notabene, usaha tersebut beliau tekuni sejak jaman nenek moyangnya, Dari kaca mata beliau undang undang SNI ibarat macan ompong yang dibuat pemerintah. Banyaknya pengusaha mainan khususnya dikota batam seperti halnya Steven yang berlokasi di lytec dan masih banyak lagi

diantaranya, bpk. Budiono yang mempunyai usaha di ruko glory hume, juga kelvin salah satu pengusaha mainana grosir terbesar di kota batam, menurut keterangan Budiyono kepada awak media hangtuah pos. kalau saya nih pak apalah, Cuman grosir kecil kecilan bagaimana kalau mau mengurus SNI, masih banyak grosir besar yang lain, lihat saja di cahaya garden, apalagi punya Kelvin di ruko inti batam lalu informasi tersebut ditelusuri oleh awak media hangtuah pos ketempat usaha mainan pak Kelvin, saat di konfirmasi melalui via telepon kelvin mengatakan bahwa sekitar bulan februari 2016 di tangkap oleh pihak polda kepri dan disperindag, dan perjanjian yang di capai adalah menghabiskan stok lama dari mainan yang tidak mempunyai lebel SNI selama proses pengurusan berlangsung, juga diketemukan oleh awak suara media media ada toko serba 8 ribu lokasi di harbor bay yang diduga barang barangnya 80 persen masuk dari Malaysia dan China yang tidak mempunyai label SNI. Ketika awak suara media nasional mengunjungi disperindag kota batam diperoleh keterangan bahwa pihak disperindag kota batam memang tidak mempunyai tim penyidik dilapangan, bahkan yang ironis sekali adalah pertanyaan dari disperindag kepada awak suara media nasional, bahwasanya jalur masuknya barang barang import tersebut harus melalui BP Batam yang sangat kurang koordinasinya dengan pihak disperindag dan ketika awak suara media nasional ingin mengkonfirmasi permasalahan aplikasi undang undang SNI dalam lampiran izin import barang di Badan Pengusahaan Batam memang sangat sulit untuk mendapatkan informasi tersebut, dikarenakan proses birokrasi yang sangat berbelit di struktur organisasi BP Batam, Ketika awak suara media nasional ingin memkonfirmasikannya kabag humas tidak ada di tempat, sampai beritainiditurunkan,bersambung…(was)

pak luas pada sektor perekonomian di Batam. Sam menduga, rentetan demo menolak tarif UWTO yang terjadi belakangan dan masih akan kembali digelar hingga beberapa hari ke depan, didalangi oleh pihakpihak tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan BP Batam. Beberapa di antaranya, sebut Sam, merupakan pengusaha dan mafia lahan yang terusik dengan tarif baru UWTO itu. “Menguasai lahan yang banyak, lalu terusik dengan ketegasan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut pandangan Sam, tarif baru UWTO atau sewa lahan di Batam sebenarnya tidak memberatkan bagi masyarakat luas. Terutama kalangan menengah ke bawah. Sebab tarif UWTO untuk permukiman sederhana cukup murah. Karena itulah, Sam menuding demo yang digelar oleh sejumlah ormas dan LSM baru-baru ini merupakan pesanan dari pengusaha. “Jadi jangan mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain,” tegasnya. Sam juga mengimbau kepada

Pemusnahan MiKhol

Batam, SMN - Minuman mix max yang mengadung kadar alcohol 4, 8 % yang telah banyak beredar dikota batam mempunyai izin edar aspal(asli tapi palsu), penelusuran oleh awak suara media nasional atas laporan beberapa warga masyarakat kota batam yang mengatakan bahwa minuman mix max tersebut bermasalah, kemudian investigasi dimulai dengan mendatangi mini market halimah yangterletak di pasir putih bengkong dan mengecek nomer registrasinya setelah di crosscek teryata memang benar bahwa nomer regristrasi bpom yang tercetak di botol minuman mix max tersebut tidak ada dalam daftar registrasi bpom, saat di konfirmasi kepihak super market halimah, didapat keterangan dari bapak ACAI bahwasanya beliau tidak mengetahui akan hal itu dikarenakan pada botol minuman mix max memang tertera nomer registrasi

bpom, lalu awak suara media nasional meminta kepada bapak acai untuk di pertemukan dengan pihak sales mix max. Setelah menunggu beberapa jam kemudian datanglah sales dari pihak minuman mixmax tersebut dan setelah dikonfirmasi oleh awak suara media nasional diperoleh keterangan dari pihak sales mix max nama distributornya adalah PT.MSAS dan nama managernya yaitu bapak Pabean, tidak berselang lama meluncurlah awak suara media nasioanl ke lokasi sungai panas PT.MSAS berada dan terjadilah pertemuan antara rekan rekan media dan awak suara media nasional dengan manager. Namun setelah di konfirmasi, pihak manager menyangkalnya dan sempat terucap kata kata kasar dari pihak manager PT.MSAS kepada salah satu rekan media dengan alasan bahwasannya nomer regristasi yang tertera di botol minuman mix max tersebut tidak

bermasalah, dengan berbekal data yang di dapat dari pihak manager PT.MSAS itulah rekan rekan media bertambah yakin akan “kejanggalan” informasi diantara keterangan dari pihak manager PT.MSAS yaitu bapak Pabean dengan data yang ada. Lalu awak suara media nasional memutuskan untuk meluncur ke Kantor Bpom Batam dan berhasil menemui bapak Mardiyanto selaku kepala intel bpom batam untuk konfirmasi dan menurut keterangan bapak Mardiyanto bahwasannya prosedur satu pintu dalam pengurusan nomer regristasi bpom memungkinkan terjadinya kesalahan tersebut dan bapak Mardiyanto berkata kepada rekan rekan media untuk menunggu selama sehari untuk beliau mengecek langsung ke data bpom pusat akses internal dan setelah menunggu selama dua hari lalu rekan rekan media kembali mengunjungi bpom untuk mengkonfirmasi ke bpom kota batam dan setelah bertemu dengan bapak Mardiyanto diperoleh keterangan bahwasanya memang benar nomer regristrasi minuman mix max sudah kadaluarsa maka pada hari itu juga tim intel bpom melucur kearah lokasi PT.MSAS untuk melakukan cross cek di lokasi dan teryata memang benar bahwasanya ada stock minuman mix max tersebut yang nomer registrasi bpomnya sudah kadaluarsa sejak terhitung 2014 maka dengan sigap eksekusi dilakukan dilokasi dengan sejumplah pihak yang kemudian dilakukanlah pemusnahan minuman mix max tersebut.Pemusnahan minuman mix max oleh bpom tersebut merupakan sikap tegas dan cepat dengan kerjasama rekan rekan media beserta awak suara media nasional patut di acungi jempol, diduga masih banyak terjadinya

pelangaran yang di lakukan oleh produsen makanan dan minuman serta obat- obatan, ketika awak suara media nasional invetigasi dilapangan diduga masih banyak produsen makanan dan minuman serta obat-obatan yang tidak mempunyai nomer regristrasi bpom dan menurut keterangan bapak Mardiyanto memang diakui bahwasanya bpom kota batam kekurangan personel untuk dilapangan oleh sebab itu bapak Mardianto berpesan kepada rekan rekan media yang untuk membantu pihak bpom dalam pemberian informasi jika memang ditemukan dilapangan product product yang tak mempunyai nomer regristrasi guna menjaga keselamatan konsumen yang terabaikan oleh pihak produsen makanan dan minuman serta obat obatan yang nakal tersebut, mengacu pada undang undang no.36 tahun 2009 pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan padastandart dan/atau persyararatan kesehaatan dan juga uu.no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 mengenai pelaku usaha dan /atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan denda paling banyak 500 juta dan pidana penjara paling lama 5(lima)tahun serta sangsi administrative paling banyak 200 juta, terhadap sangsi pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 62, dapat di jatuhkan hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 63, berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen kewajiban menarik dari peredaran atau pencabutan izin usaha. (was)

“Keberadaan Mobil Mewah (Build Up) Digudang Pelabuhan Batu Ampar Batam yang Abu-abu” Batam, SMN - Ketika awak suara media nasional melaksanakan tugas liputan harian di sekitar pelabuhan batu ampar, ditemukan di gudang ketiga di pelabuhan batuampar sejumlah puluhan mobil mewah lalu awak suara media nasional meluncur kekantor bea cukai batam dan ditemui oleh bagian humas yaitu bp. Joseph, namun dari keterangan beliau bahwasanya beliau belum mengetahui perihal keberadaan puluhan mobil mewah tersebut dan beliau mengatakan supaya awak suara media nasional melakukan pengecekan di pos bea cukai batu ampar. Kemudian meluncurlah kami ke pos bea cukai batu ampar dan ditemui oleh kepala pos bp. Suradji, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak dapat memberikan informasi perihal pertanyaan awak suara media nasional tentang keberadaan puluhan mobil mewah di gudang pelabuhan batu ampar

dikarenakan kewenangan beliau hanya sebatas pelayanan menurut beliau agar awak suara media nasional kekantor bea cukai batam untuk menemui kepala P2 yang mempunyai kewenangan langsung dalam penyelidikan dan pengawasan, lalu awak suara media nasioanal mondar mandir balik ke kantor bea cukai batam untuk menemui kepala P2 bp. Jayen namun sekali lagi awak suara media nasional tidak dapat bertemu dengan beliau dikarenakan beliau tidak mau ditemui dengan alasan sibuk, namun informasi yang berhasil kami korek dari staf P2 bea cukai batam bp. Diega bahwasanya untuk masalah mobil mewah yang terdapat digudang pelabuah batuampar tersebut pihak P2 bea cukai batam tidak mengetahui akan keberadan puluhan mobil mewah tersebut yang lebih aneh lagi beliau menyarankan untuk bertanya langsung di pos P2 di batuampar.

Mobil Mewah (Build Up) digudang Pelabuhan Batu Ampar Batam

Walaupun dengan sedikit kebinggungan akan system birokrasi bea cukai batam tetaplah awak suara media nasional meluncur ke pos P2 batuampar untuk menemui bp. Zulkarnain selaku kepala P2 pos batu ampar namun beliau tidak sedang berada ditempat dan kami hanya mampu mengorek keterangan dari bp. Rio iskandar selaku

staf P2 batu ampar, dan beliau juga menyatakan bahwa seluruh kewenangan ada di P2 bea cukai Batam, hingga berita ini dilaporkan awak suara media nasional hanya merasa dipingpong kesana kemari, lalu Siapakah yang sebenarnya yang bermain dalam pengadaan mobil mobil mewah itu?, Berapa kerugian Negara yang diakibatkan?. (was)

Kapolda Kepri : “Saya Pertaruhkan Jabatan untuk jaga Kondisi Batam tetap Kondusif” pihak-pihak yang masih merencanakan demo menentang UWTO untuk tidak macam-macam. Sebab jika mereka membuat kerusuhan, dia memastikan para perusuh itu akan berhadapan langsung dengan aparat keamanan. “Saya perintahkan tangkap dulu penyebar isunya,” tegasnya. Sam menegaskan, pihaknya tidak akan setengah-setengah dalam menyikapi isu kerusuhan seperti ini. Sebab dia yakin, satu kerusuhan akan berdampak luas pada sektor lainnya, terutama ekonomi. “Jangan cari panggung, halhal yang memicu masalah nasional,” ungkapnya. Namun di satu sisi, Sam menyayangkan sikap BP Batam yang dinilai kurang komunikatif dan

kooperatif. Menurut dia, BP Batam tidak seharusnya memaksakan kehendak dengan tarif baru UWTO itu. Jika ada yang keberatan, harusnya dibicarakan secara elegan. Kepada masyarakat, Sam meminta agar tetap tenang dan tak terpengaruh dengan provokasi atau isu yang berkembang. “Laporkan bila ada provokator,” ucapnya. Sementara Kapolresta Barelang, Kombes Pol Helmy Santika, juga berjanji akan menindak tegas siapa saja yang melakukan aksi sweeping di pusat perbelanjaan. “Jika ada yang melakukan sweeping atau kekerasan serta memaksa pemilik toko tutup, kita akan tindak tegas,” tegas Helmy. Helmy menegaskan pihaknya akan menjaga keamanan dengan

mengerahkan anggota untuk bersiaga dan berpatroli. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pemilik toko untuk tetap membuka usahanya. “Kepada masyarakat saya minta jangan terpancing,” tegasnya. Sementara itu, Dandim 0316/ Batam Letkol Inf Andreas Dwi Nanang menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemuda untuk menjaga keamanan Batam. Sebab, keamanan sangat dibutuhkan untuk menjaga perekonomian di Batam. “Bila kondisi keamanan wilayah diragukan maka investor makin takut datang ke Batam. Jadi mari kita jaga bersama-sama keamanan,” ujar Andreas. Menurut Andreas, aksi protes

penolakan UWTO dengan aksi penutupan toko termasuk pemaksaan sekolompok massa bukan tindakan yang tepat. Sebab, akan menimbulkan rasa takut kepada para pedagang lainnya. “Mari bertindak yang bijak dilandasi rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang bermartabat dan berideologi Pancasila,” tegasnya. Andreas juga menghimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan penjagaan keamanan kepada instansi berwenang, khususnya kepada pihak kepolisian. “Saat ini merupakan jaman menuju kemakmuran bersama. Percayakan kepada instansi berwenang dan ciptakan kedamaian,” paparnya. (Wira)

Rona-rona

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Soroti Keselamatan Wartawan

Tandatangani Perda

Sambungan dari hal. 1

awak media untuk saling mengingatkan dalam situasi unjuk rasa yang tampak mulai tidak kondusif. “Wartawan perlu saling menjaga dan meliput bersama-sama, itu akan lebih baik,” kata Yosep. Keberagaman Konten Berita Serangan dan ancaman kepada wartawan yang dilakukan dalam sebuah unjuk rasa terjadi karena publik mengidentifikasi wartawan sebagai pihak yang tidak netral dan

memiliki kepentingan tertentu. “Kalau ada nuansa berita berbeda-beda yang terpublikasikan, sampaikan ke Dewan Pers, bukan dengan menyerang wartawan di lapangan dan alat-alatnya. Mereka hanya mengumpulkan kepingan fakta untuk digabung dengan hasil liputan lain dan disiarkan kepada publik,” ucap Yosep. Hasil liputan yang berbeda tersebut, kata dia, merupakan kewajaran sebagai dampak dari

keberagaman isi berita (diversity of content) akibat keberagaman pemilik media (diversity of ownership). Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Wina Armada, berpendapat bahwa keberagaman konten berita, terutama media televisi, justru menghindari terjadinya framing atau pembingkaian opini tunggal sekaligus memberi ruang bagi publik untuk memilih.

Wina tidak memungkiri adanya tantangan non-teknis bagi wartawan dalam menghasilkan konten berita, yaitu terkait dengan peran pemilik media. “Ini tantangan yang strategis dibandingkan tantangan teknis yang merupakan otoritas keputusan media, tetapi menyikapinya tetap membutuhkan perangkat seperti pemahaman mengenai etika jurnalistik,” kata dia.(ant)

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufty S.Ag menuturkan,”Perda nomor 4 tahun 2015 perlu untuk segera disahkan guna meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat dibidang penyediaan air yang sehat, baik untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari”,ujarnya. Untuk itu modal daerah yang

daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah). Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar Rp11.177.585.077,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) akan dipenuhi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025,” Pung-

Daerah Kabupaten Ponorogo”, ujar Bupati. Perda no 4 Tahun 2015 ini akan membantu dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi PDAM yang merupakan perusahaan milik daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di

Luncurkan Strategi Nasional Sambungan dari hal. 1 berdasarkan data 2014, hanya 36 persen. Artinya masih belum banyak rakyat RI belum nikmati layanan keuangan, layanan perbankan, masih banyak yang belum punyai tabungan, banyak yang sulit dapatkan akses pinjaman,” kata Jokowi di Istama Kepresidenan, Jumat (18/11/2016). Untuk mensukseskan ini, Jokowi mengaku juga meminta kepada para Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh pemerintah daerah untuk mendukung. Salah satu yang diinginkan Jokowi

adalah penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah juga harus melalui layanan perbankan. Jokowi juga menekankan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Keuangan Inklusif ini untuk terus berkoordinasi dalam menjalankan tujuan yang dimaksud. “Saya selalu akan cek perkembangannya, sudah tidak zamannya lagi banyak strategi, banyak rencana, tapi minim pelaksanaan. Sekarang itu politik kerja, kerja, dan kerja,

jadi harus banyak kerja,” tegas Jokowi. Seperti diketahui, Strategi Nasional Keuangan Inklusif ini memiliki lima pilar utama yang menjadi sasaran. Pilar pertama, adalah edukasi keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Sementara, pilar kedua adalah terkait hak properti masyarakat (public property rights). Paling utama dari pilar ini adalah sertifikasi tanah rakyat dengan backbone

Kementerian ATR/BPN. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang akan lebih banyak dijalankan OJK. Sedangkan pilar keempat adalah terkait layanan keuangan pada sektor pemerintah, salah satunya tentang bantuan sosial yang akan dikembangkan melalui keuangan inklusif. Dan terakhir pilar kelima, berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui kerjasama OJK, BI, dan pemerintah. (Yas/Zul/lp6)

yang betul-betul melototin (dwelling time),” tutur Sri Mulyani. Sebagai contoh, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Damodardas Modi yang juga bercita-cita menaikkan peringkat kemudahan berusahanya. Namun tidak seperti Jokowi yang sampai turun langsung ke pelabuhan. “Presiden Putin dan Perdana Menteri Modi ingin EoDB-nya

naik, tapi mereka tidak datang tuh nongkrongin ke pelabuhan, marahmarah dan turun langsung dan minta turunkan (dwelling time),” Sri Mulyani menerangkan. “Jadi Indonesia bukan masalah retorika tapi bicara suatu strategi pertumbuhan ekonomi dengan langkah, dikelola, dan dilakukan sehingga bisa menghasilkan suatu kemajuan yang bisa diukur,” katanya.(lp6)

memberikan koneksi internet kepada masyarakat yang berada di bawahnya. Aquila memiliki bentang sayap lebih lebar dari Boeing 737, namun beratnya ringan untuk tetap mengudara selama mungkin. Itu sebabnya bodi drone tersebut terbuat dari karbon fiber sehingga beratnya hanya setara grand piano. Kontrol drone dilakukan melalui software, dari ketinggian sampai arah yang ditentukan dengan GPS. Sedangkan lepas landas dan pendaratan dilalukan secara otomatis.

JK bukan satu-satunya yang ditawari solusi konektivitas oleh salah satu juragan Silicon Valley. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ditawari balon internet canggih Project Loon oleh Google ketika berkunjung ke markasnya di California beberapa waktu yang lalu. Project Loon juga mampu memancarkan internet dan sedang diupayakan implementasinya di Indonesia. “Nanti teknisnya masih kita bicarakan. Dia (Zuckerberg) bilang (drone) akan siap dalam waktu dekat,” pungkas JK. (ang/fyk/dtk)

Aktif Pantau Lapangan Sambungan dari hal. 1 40. Tapi kemudahan berusaha Indonesia sudah naik 15 peringkat di dunia is among the top reformer in the world,” ucap Sri Mulyani di acara Diskusi Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di salah satu televisi nasional, Jakarta, Kamis malam (17/11/2016). Pemerintah, sambungnya, sangat fokus untuk menurunkan dwelling time di bawah 4 hari.

Upaya ini menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi saat sidak tahun lalu yang sempat marah karena lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. “Kemauan pemerintah untuk menangani masalah yang sulit, seperti dwelling time misalnya Presiden minta turun di bawah 4 hari. Saya sudah keliling dunia, tidak ada tuh Presiden (negara lain)

Disodori Drone Sambungan dari hal. 1 Dalam pertemuan yang digelar di Lima Convention Center (LCC) itu, Mark menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menghubungkan internet ke seluruh pelosok menggunakan drone yang bernama Aquila. “Facebook mengambil contoh Indonesia bagaimana connectivity negara dengan kepulauan besar memakai drone,” kata JK usai menggelar pertemuan dengan para kepala negara di LCC, Sabtu (19/

11/2016). Menurut JK, Indonesia akan mendukung hal tersebut jika memang bisa membantu konektivitas internet di dalam negeri. “Disampaikan secara spesifik Indonesia sebagai contoh. Indonesia siap bantu kalau memang seperti itu untuk perbaiki konektivitas,” kata JK. JK menambahkan, drone bertenaga matahari itu akan terbang berputar-putar di satu daerah dan

Pelaksanaan Program ADD, Desa Ogan Jaya Diduga Keras Sarat Akan Penyimpangan Lampura,SMN-Untukmencapai pemerataan pembangunan di pedesaan, Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar,pemerintah berharap agar pemerataan pembangunan di pedesaan akan lebih cepat,oleh karena itulah dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh desa tersebut, desa wajib membentuk panitia pembangunan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK), tujuan dari program tersebut lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat,dan tidak di benarkan di pihak ke 3 Kan atau di borongkan.

Namun sangat disayangkan, tidak sedikit kita temukan dalam pelaksana kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan hanya pormalitas, cenderung dalam pengola anggaran di kuasai oleh oknum kepala desa. Bendahara desa terkadang bekerja tidak sesuai fungsinya, cenderung tidak lebih sebagai penonton saja, hal tsb sebagian permasalahan kegiatan anggaran desa yang terjadi dilapangan. Seperti dugaan penyimpangan pelaksana anggaran desa Ogan jaya, Kec Sungkai Utara, Kab,lampung utara Provinsi Lam-

pung. Seperti jalan lapen yg di laksanakan oleh tpk anggaran desa tersebut, tidak sesuai dengan musyawarah masyarakat desa ogan jaya, yang menginginkan siring pasang, bahkan pelaksanaan pengaspalan tersebut, Tumpang tindih,mengingat jln tsb sudah beberapa kali dikerjakan oleh dinas PU kab, Lampung utara, Jadi dalam pelaksanaan pengaspalan jln tsb ada dugaan kuat oknum kades sdr Merkuat menginkan keuntungan yang besar,untuk kepentingan pribadi, dengan dugaan mengurangi jatah aspal yang tidak sesuai

dengan juklak juknisnya, belum lagi dari permulaan pelaksanaan pengaspalan tersebut sampai dengan selesai, Papan informasi kegiatan tidak terpasang, Bak seperti terkesan proyek siluman.kepada Lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan program pemerintah dari anggaran desa. Apabila terbukti ada kerugian negara yang di timbulkan dari penyimpangan anggaran tersebut, Oknum kades tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku.(wan)

Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni menandatangani Perda No 4 Tahun 2015

merupakan kekayaan daerah, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, dapat digunakan untuk pengalihan kepemilikan uang atau barang milik Pemerintah Daerah, yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 4 sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, urai Ali Mufty. “Adapun penyertaan modal

kas Ali Mufty. Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni dalam sambutannya menerangkan, bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas kerja samanya dengan legislative yang berjalan dengan harmonis, sehingga satu demi satu Perda dapat disahkan. “Harapan saya kedepan, dengan adanya Perda No 4 Tahun 2015 ini dapat menjadi payung hukum yang menjadi dasar atas kegiatan satuan kerja yang berada di bawah naungan Pemerintah

Ponorogo, sambung Bupati. “Untuk itu saya meminta kepada PDAM untuk tidak menyianyiakan kepercayaan yang telah diberikan termasuk pengucuran dana kepada PDAM agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan dan mempermudah akses bagi masyarakat dalam memperoleh air yang bersih,” Pungkas Bupati. Acara ditutup dengan penandatanganan Perda No 4 Tahun 2015 oleh Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD Ponorogo. (Wied/DPRD/adv)

Kembangkan Pembinaan PKK Sambungan dari hal. 1 Namun demikian, evaluasi yang dilakukan tim penggerak PKK bukan hanya dalam mengantisipasi bila ada lomba serupa, namun lebih penting lagi adalah untuk mengawal sasaran pelaksanaan program PKK dalam memajukan taraf kehidupan masyarakat terutama dalam peran serta kaum ibu. “Adalah penting memberikan pengetahuan bagi

perempuan terutama kaum ibu, karena pendidikan generasi yang paling awal itu terjadi di dalam rumah, di dalam keluarga,” ungkapnya. Selama ini pembinaan programprogram PKK dilakukan terpadu melalui berbagai organisasi perangkat daerah terutama di BPPKB Ngawi. Berbagai penghargaan berhasil diraih Kabupaen Ngawi

terkait dengan pembinaan PKK ini. “Melalui program pokok PKK kita harapkan terjadi kesejehteraan keluarga dan tambahan pengetahuan bagi kaum perempuan dalam membawa keluarga dan lingkungannya menjadi lebih baik,” ungkap Indah Kusumawardhani, Kepala BPPKB Kabupaten Ngawi. (adv/ari)

Gerakan Tolak Dinasti Korupsi Sambungan dari hal. 8 ini karena Banten ini sudah terlalu lama terjerembab dalam lumpur dalam politik absolute, praktek politik korupsi,” kata Koordinator Banten, Khaerul Umam, kepada wartawan, Kamis (17/11). Lebih lanjut Khaerul menjelaskan, jika di Banten ini sudah terbangun jaringan korupsi, maka jangan sampai Banten tidak terjebak kembali ke lubang yang sama, untuk itu harus ada gerakan penya-

daran kepada masyarakat Banten. “Kita tidak ingin Banten kembali lagi terjerumus kubangan korupsi yang membuat kita terpuruk, menjadi predikat tiga besar daerah terkorupsi sudah cukup mengerikan dan kami tidak menolak politik dinastinya tapi kami menolak politik dinasti yang korupnya,” ungkapnya. Menurutnya, gerakan ini ke depan secara moral akan menyua-

rakan ini ke tingkat bawah ke kecamatan sampai tingkat desa. “Kita sadarkan masyarakat dari tingkat provinsi sampai kecamatan desa,” lanjutnya. Bahkan, Gerakan ini pun secara terbuka akan menyadarkan masyarakat untuk memilih pemimpin yany baik di Pilgub Banten 2017 nanti. (bst)

Ciptakan Kabupaten Layak Anak Sambungan dari hal. 8

Menteri Susi Cetak Rekor Muri Bersama 7 Ribu Santri

Menteri Susi bersama KH Sholahuddin Wahid

Jombang, SMN - Makan ikan 1,6 ton atau setara dengan 8.800 ikan bersama 7.445 santri dari 11 pesantren di sekitar Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Menteri Kelautan dan Perikanan RI , Susi Pudjiastuti pecahkan rekor Muri, jumat 18/11/2016. Bertempat di terminal kawasan

makam Gus Dur Tebuireng Jombang pengukiran rekor tersebut dilakukan oleh menteri Susi bersama santri yang ada di sekitar Ponpes Tebuireng Jombang, “ini melengkapi beberapa rekor yang telah diukir oleh menteri Kelautan dan perikanan,” ujar salah satu perwakilan Muri. Perwakilan Muri menjelaskan sebelumnya ponpes Tebuireng hanya mengajak sejumlah 6000 santri untuk mengikuti kegiatan tersebut, namun yang hadir dan terverifikasi jauh diatas jumlah yang diajukan , semoga semua ini bisa bermanfaat bagi para santri serta memotivasi santri untuk lebih baik. (tin)

UMK Jombang Naik 8,25% Tahun 2017 Jombang, SMN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang tahun 2017 dipastikan naik menjadi Rp 2.082.730 seperti dikatakan kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jombang Heru Widjajanto jumat 18/11/2016. “ memang hari ini saya sudah mendapat kabar melalui pesan elektronik tentang penetapan UMK itu, namun untuk SK belum saya terima secara resmi, ujar Heru. Meski begitu pihaknya bisa memastikan jika kenaikan itu sudah bisa diyakini kebenarannya, sebab menurutnya Dinsosnakertrans Jatim hanya memerlukan waktu

untuk mengirimkan SK secara resmi. Kenaikan tersebut mencapai 8,25 % dari tahun lalu, sebab tahun 2016 UMK Jombang saat itu Rp 1.924.000 juta, angka kenaikan itu sudah sesuai dengan rekomendasi Bupati Jombang dan juga dewan Pengupahan, ujar Heru. Selain itu penetapan UMK Kabupaten Jombang berdasarkan peraturan Gubernur, Pergub Jawa Timur No. 121 tahun 2016 tentang upah minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2017 dan juga sesuai dengan PP 78/ 2015 tentang Pengupahan. (tin)

lainnya. Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui SKPD terkait menginstruksikan untuk mengambil langkah pencegahan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini keluarga merupakan lembaga pertama dan utama untuk menciptakan anak yang sehat, serdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air melalui pola pengasuhan yang berkualitas. Sementara di lingkungan sekolah dengan dipelopori oleh Dinas Pendidikan harus menciptakan sekolah ramah anak dengan menyelenggarakan pendidikan yang bebas dari tekanan psikis, kekerasan fisik, tindak pelecehan seksual maupun penelantaran efektifitas pengelolaan waktu proses pembelajaran harus ditingkatkan. Tujuannya, sekolah ramah

anak benar-benar terwujud. Bupati Blitar menegaskan, Pemerintah Kabuapten Blitar telah berupaya keras menciptakan kabupaten layak anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak selalu ditingkatkan. Ruang bermain yang ramah anak, taman keluarga dibangun. Harapannya agar anak-anak di Kabupaten Blitar mampu mendapatkan perlindungan dan pelayanan haknya yang semakin meningkat serta mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar menyampaikan bahwa Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro yang merupakan rumah dinas Bupati Blitar kedepan akan menjadi obyek wisata budaya. Harapannya, anakanak di Kabupaten Blitar mengenal budaya dan wisata Kabupaten Blitar terlebih dahulu. Bupati Blitar juga memberikan apresiasi bagi anak-anak yang berprestasi baik

di tingkat lokal maupun nasional. Sebelumnya, Drs. Totok Subihandono, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa Gebyar HAN 2016 yang diselenggarakan di Pendopo Sasana Adhi Praja ini diikuti oleh seluruh Kepala UPTD Kabupaten Blitar se-Kabupaten Blitar, guru TK,SD/MI dan SLB. Siswa yang hadir dalam kegiatan tersebut juga dari TK, SD/MI dan SLB. Tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah menanamakan budi pekerti dan meningkatkan kreatifitas bagi anak didik. Dalam acara yang dihadiri Ketua TP PKK, Ny.Hj.Ninik Rijanto dan Ketua DWP, Ny. Tuti Palal Ali Santoso itu diacarakan pula dialog Bupati Blitar dan perwakilan siswa TK. Juga pembagian doorprize oleh Bupati Blitar, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. (hms/adv/mam)

CMYK

Pariwara

Edisi 262 / VIII / 21 - 27 November 2016

Bupati Kediri Mengutamakan Kesehatan Masyarakat untuk 18 puskesmas.” tuturnya. Dalam acara penyerahan tersebut, Bupati didampingi kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo mengecek secara langsung kelengkapan fasilitas dari mobil ambulance. Fasilitas kelengkapan tersebut yakni dua tandu, lampu

sertifikat halal bagi industri rumah tangga pangan. Berikut kami sampaikan nama penerima tersebut. UMKM Penerima penghargaan Bintang Satu Keamanan Pangan: 1. Madumongso Griyamanis Desa Padangan Kec. Kayen Kidul, 2. Dodol Buah Tri Be Desa

Primarasa Food Industri Kediri, 6. Coklat Sincan Desa Sitimerto Kec. Pagu UMKM penerima Sertifikat Halal: 1. Coklat Sincan, Desa Sitimerto Kec. Pagu, 2. Jamur Tiram Crispy Dwi Jaya Desa Tanjung Kecamatan Pagu, 3. Abon Lele Kusuma Bersaudara

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat melihat mobil ambulance yang akan diberikan kepada puskesmas

“Puskesmas merupakan ujung tombak garis depan yang langsung bersentuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya mobil Ambulance ini dapat meningkatkan pelayanan terutama di Puskesmas.” jelasnya Kediri, SMN - Pemkab Kediri menyerahkan bantuan tujuh mobil Ambulance untuk tujuh Puskesmas di Kabupaten Kediri. Ketujuh mobil tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Wisma Tamu Area Kantor Pemerintah Kabu-

paten Kediri, Selasa (15/11). Dalam arahannya, Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno melalui Kepala Dinas Kominfo, Ir. Adi Suwignyo, menyampaikan pelayanan kesehatan merupakan fokus perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kediri. terutama pada basis

pelayanan yang langsung bertatap muka dengan masyarakat. “Puskesmas merupakan ujung tombak garis depan yang langsung bersentuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya mobil Ambulance ini dapat meningkatkan pelayanan

terutama di Puskesmas.” jelasnya. Awang, Kasungram Dinkes Kabupaten Kediri, mengatakan sepanjang tahun ini, total sudah diserahkan 10 ambulance untuk menunjang kinerja puskesmas. “Rencananya, tahun ini masih akan ditambah 18 ambulance lagi

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno memberikan secara langsung bantuan berupa Mobil Ambulance kepada tujuh Puskesmas di Kabupaten Kediri

tindakan, standar infus dan oksigen. Sebagai informasi, dalam kesempatan ini Bupati Kediri, sekaligus menyerahkan penghargaan bintang satu keamanan pangan dan

Bringin Kec. Badas, 3. Keripik Tahu Lumintu Lestari Desa Badal Pandean Kec. Ngadiluwih, 4. Cokelat Tahu Melani Desa Wonorejo, Kec. Ngadiluwih, 5. Kecap Manis Sawi

Desa Purworejo Kec. Kandat, 4. Sambel Pecel Nieriskha, Desa Grogol Kec.Grogol,5.MadumongsoKetanHitam Bu Agus. Desa Kwadungan Kec. Ngasem. (hms/adv/kan)

Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai “Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab, itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara sesuai dengan profesi masing-masing. Baik itu aparat Pemerintah, TNI, Polri maupun elemen masyarakat lainnya.” Kata dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Pare. Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai ini memiliki Tema “Melalui Hikmah Hari Pahlawan ke 71 Tahun 2016 Kita Tingkatkan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Guna Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan NKRI Yang Kokoh.” Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno bertindak selaku Inspektur Upacara. Dalam Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai

ini dr. Hj. Haryanti Sutrisno membacakan sambutan dari Kapolda Jawa Timur Drs. Anton Setiadji. SH., M.H. “Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab, itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara sesuai dengan profesi masing-masing. Baik itu aparat Pemerintah, TNI, Polri maupun elemen masyarakat

lainnya.” Kata dr. Hj. Haryanti Sutrisno. “Kita mempunyai Empat Pilar Kebangsaan, yang artinya ada empat tiang penyangga yang sama-sama kuat untuk menjaga keutuhan berkehidupan kebangsaan Indonesia. Yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).” Tambah Bupati Kediri. (hms/adv/kan)

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno bertindak sebagai Inspektur Upacara Dalam Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai yang digelar di Lapangan Canda Bhirawa Pare, Selasa (15/11/2016) lalu.

Kediri, SMN - Mengilhami peringatan Hari Pahlawan yang

jatuh pada tanggal 10 November Polres Kediri menggelar Apel

Besar Kebhinekaan Cinta Damai, yang dilaksanakan pada hari

Selasa tanggal 15 November 2016 di Lapangan Canda Bhirawa

Suasana Upacara Dalam Apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai yang digelar di Lapangan Canda Bhirawa Pare, Selasa (15/11/2016) lalu