SUARA NTB 1 MARET 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 1 MARET 2013

12 HALAMAN NOMOR 1 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rentan Ditunggangi KEPALA Bakesbangpoldagri NTB, H. Nasibun, SH., MTP mengungkapkan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) rentan ditunggangi kepentingan politik sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPS juga menurutnya dapat menimbulkan friksi kepentingan antara para peserta pilkada.

“Friksinya tajam. Proses penetapan DPS menjadi DPT adalah sesuatu yang bisa dipengaruhi kepentingan. Kalau ada warna-warna ditunggangi kepentingan pasangan, repot sekali. Untuk itu walaupun sebagai petahana, gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota objektif dalam proses penetapan DPS ini,” ujarnya ditemui di Kantor KPU NTB, Kamis (28/2).

Untuk mengantisipasi munculnya berbagai gesekan yang dapat mengganggu kondusivitas daerah menjelang pilkada, Nasibun mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan penyelenggara pemilu belum lama ini.

Bersambung ke hal 5

Saya berbahagia sekali bisa hadir di sini. di hadapan para jemaah sekalian, bersama Tuan Guru Bajang yang kita cintai. Masyarakat NTB mesti bangga dan bersyukur memiliki umara’ sekaligus ulama seperti Tuan Guru Bajang. Saya kira selama menjadi umara’, TGB berhasil menjaga kehormatan dan martabat dirinya sebagai ulama.

Figurnya sebagai ulama tidak menjadi luntur karena jabatan gubernur yang ia emban. Bahkan saya yakin, sejumlah keberhasilan pembangunan di NTB, terjadi karena besarnya dukungan dan kecintaan umat di NTB kepada sosok TGB,. Sekali lagi masyarakat NTB harus bersyukur memiliki TGB……

KH. Hasyim Muzadi

Pengasuh Pesantren Al Hikam, Malang Jawa Timur, Ketua Umum PB NU 1999-2009.

Pilkada NTB

KPU Akui Laporan Mobilisasi Pelajar untuk Masuk DPT

TO K O H

(Suara NTB/nia)

H.L. Syafi’i

DINAS Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB mengimbau seluruh sekolah di NTB untuk mematuhi pedoman penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini dimaksudkan agar penyaluran dana BOS dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Bersambung ke hal 5

TANAM PISANG - Sejumlah kendaraan melintas di sebelah pohon pisang yang ditanam warga di tengah jalur by pass BIL yang rusak di ruas jalan Desa Batujai, Praya Barat, Kamis (28/2) kemarin.

(Suara NTB/kir)

Harus Taat Aturan

Rusak, Jalur ”By Pass” BIL Ditanami Pisang Praya (Suara NTB) Kondisi jalan di jalur by pass Bandara Internasional Lombok (BIL), tepatnya di ruas jalan di Desa Batujai Praya Barat, Lombok Tengah (Loteng), dikeluhkan warga setempat. By pass yang belum lama dibangun itu, kondisinya berlubang (rusak), sehingga cukup mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalur tersebut. Warga pun terpaksa menanami jalan rusak itu dengan pohon pisang, Kamis (28/2) kemarin.

Aksi menanam pisang itu dilakukan warga, selain sebagai bentuk kekecewaan sekaligus untuk memberi tanda bahaya bagi para pengguna jalan yang melintas. Mengingat lubang tersebut terkadang tidak terlihat jelas, karena tergenang air. Sehingga sering kali membuat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor, nyaris mengalami kecelakaan saat melintas.

Pantauan Suara NTB, jalan rusak itu berada di tengah jalan. Tepat di intersection jalur Batujai. Ditengah-tengah lubang yang menganga tersebut, ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Supaya pengendaraan yang

melintas bisa menghindari lubang tersebut.

Menurut warga, kerusakan di tengah jalur by pass BIL tersebut sudah mulai terlihat sejak beberapa bulan yang lalu. Mula-mula ukuran kerusakannya kecil dan beberapa kali sempat ditimbun warga dengan pasir dan batu. Namun setelah diguyur hujan, perlahan pasir dan batu ikut terbawa air. Hingga warga pun akhirnya memutuskan untuk menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. ‘’Kita berharap dengan ditanamnya pohon pisang, pengguna jalan bisa menghindari lubang tersebut,” ujar warga setempat.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) KPU NTB mendapat temuan serupa dengan temuan Bawaslu soal mobilisasi pelajar di sejumlah pesantren untuk dimasukkan dalam daftar pemilih. Pihak KPU mengaku telah memperoleh laporan dari KPU kabupaten/ kota. ‘’Memang ada laporan KPU di Lotim, ada sekolah di kabupaten itu yang memobilisasi santrinya supaya bisa terdaftar di DPT. Jadi mereka dimobilisasi untuk membuat surat keterangan tempat tinggal,” ujar Ketua

KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2).

Meski motifnya tidaklah buruk, namun upaya itu bisa dicegah karena kepala desa setempat langsung berkoordinasi dengan KPU setempat. “Untung saja kadesnya koordinasi dengan KPU. Dan kadesnya tegas tidak mau karena syarat untuk membuat surat itu, sama dengan KTP, harus ada surat keterangan pindah tempat tinggal. Jadi itu tidak jadi,” ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Hari Ini, Gubernur Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Jumat (1/3) hari ini, Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi akan memutasi sejumlah pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB. Mutasi dilakukan karena banyak jabatan struktural yang lowong akibat banyaknya pejabat yang memasuki usia pensiun, ada yang meninggal dan ada yang tersangkut kasus hukum.

Kabag Humas dan Protokol Setda NTB, Tri Budiprayitno, S.IP, M.Si yang dikonfirmasi terkait dengan mutasi tersebut membenarkan bahwa sudah

ada informasi dari pimpinan bahwa akan dilaksanakan mutasi pada hari ini. ‘’Informasinya begitu, akan dilakukan mutasi besok pagi (hari ini, Red),”katanya ketika dihubungi Suara NTB, Kamis (28/2).

Tri Budiprayitno yang dihubungi melalui ponsel, sore kemarin, sedang berada di Lombok Tengah mendampingi Gubernur NTB menghadiri pengajian umum dan silaturahmi di tiga lokasi di wilayah itu yang dihadiri mantan Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi.

Bersambung ke hal 5

Pencairan Dana Bansos Lobar 2009

Bendahara Mengaku Diancam Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Lombok Barat (Lobar) 2009 dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan enam angota Dewan Lobar sebagai saksi, Kamis (28/2). Salah satu fakta terungkap, Bendahara Bansos, Juandi Setiawan kerap mendapat ancaman dari sejumlah dewan untuk segera

mencairkan bansos.

Seperti sebelumnya, dalam sidang menghadirkan tiga terdakwa sekaligus, mantan Kepala DPPKAD H. Ranu, Sekretaris Ahmad Solihan, dan Bendahara Juandi Setiawan.

Ancaman itu berkaitan dengan usaha anggota Dewan Lobar mencairkan dana Bansos 2009, meskipun tanpa diajukan proposal lebih

dahulu, sesuai ketentuan pengelolaan dana bansos. Juandi yang merasa tak berdaya, apalagi dengan ancaman, menuruti permintaan nyaris seluruh anggota dewan disana. Akibatnya, proses pencairan dana dilakukan tanpa proposal. Parahnya, proposal diajukan setelah sejumlah oknum dewan menerima uang.

Juandi membeberkan, sak-

si pernah mendesak dirinya untuk segera mencairkan dana bansos. Desakan itu kemudian ditanggapi Juandi dengan mengatakan, semua tergantung pimpinannya, dalam hal ini Sekda saat itu, HL Serinata.

Jawaban tersebut sempat membuat Busyairi salah seorang anggota DPRD Lobar marah. Sebagaimana diungkap terdakwa, Busyairi langsung

mengancam akan membawa massa dan meratakan kantor Bupati. ‘’Saksi (Busyairi) mengancam akan ratakan kantor dengan tanah kalau begini caranya,” kata Juandi mengutip pernyataan Busyairi. Keterangan Juandi itu dibantah saksi.

“Saya tidak pernah mengancam dia (Juandi), mungkin dia keliru,” saksi berkelit.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Terlambat Ditangani

Bocah 8 Tahun Meninggal di RSUP NTB Kembangkan ’’Home Industry’’ PRODUK makanan ringan seperti jajajan tradisional dan kerajinan tangan cukup banyak di wilayah Kota Mataram. Namun kebanyakan, produk home industry itu masih belum begitu dikenal oleh masyarakat kebanyakan. Di Kelurahan Pagutan Timur, produk semacam itu akan terus dikembangkan oleh pemerintah kelurahan setempat dengan menjalankan berbagai macam program dan terobosan.

(Suara NTB/smd) Lurah Pagutan Timur Irfan Irfan Syafindra Syafindra, S.STP, menjelaskan, upaya untuk membangun dan mengembangkan home industry itu mulai dilakukan. Bahkan, beberapa pedagang, kelompok usaha kecil dan kalangan ibu-ibu PKK sudah dikumpulkan untuk membicarakan konsep program itu. “Salah satu upaya pengembangan yang kami maksud adalah dengan memanfaatkan 400 pedagang keliling untuk memasarkan home industry kita,” katanya, Kamis (28/2).

Selain dengan konsep pemasaran keliling, lurah muda itu juga sudah menyiapkan satu konsep yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Konsep yang dimaksudkan adalah dengan menggelar festival jajaran tradisional setiap hari Minggu yang mengambil tempat di depan kantor Kelurahan Pagutan Timur.

Untuk hasil kerajinan, lanjutnya, wilayahnya cukup berpotensi. Salah satunya, di Lingkungan Karang Buaya terdapat beberapa perajin topeng dan lukisan berbahan dasar pasir, pihaknya sudah sempat mengumpulkan para perajin itu. “Rencana kita akan memamerkan topeng dan lukisan itu. Kami sedang bicarakan dengan Walikota Mataram untuk bisa memberikan satu tempat di Kantor Walikota, mungkin di pelataran parkir. Tapi produknya harus jelas,” jelasnya.

Selain pengembangan produk home industry, satu program yang akan dilakukan adalah pemberdayaan para pemuda. Dirinya sudah membicarakan soal pembuatan lapak di kantor kelurahan. Maksudnya, dia ingin memberikan peluang usaha bagi kalangan pemuda yang ada di Kelurahan Pagutan Timur itu. (smd)

Mataram (Suara NTB) – Diduga karena terlambat mendapatkan penanganan dari dokter, Lili Suaiba (8) bocah warga Kekalik Timur, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram akhirnya meninggal. Hal ini menambah deretan panjang buruknya pelayanan rumah sakit, yang berujung pada kematian pasien.

Sebelumnya, pasien Jamkesmas berusia 8 tahun ini sempat ditolak oleh RSUD Kota Mataram beberapa waktu lalu. Kamis (28/ 2) kemarin, bertempat di bangsal perawatan Dahlia nomor 210 RSUP NTB, Lili menghembuskan nafas terakhirnya. Diduga karena terlambat mendapatkan pertolongan dari petugas medis.

Menurut Badrus salah satu keluarga pasien, putri pertama pasangan Maryana dan Ajabah ini semula kondisinya mulai membaik setelah dirawat di RSUP NTB sejak (15/2) lalu.

Lili pun sudah mulai bisa berhitung dan mendengar pertanyaan yang dilontarkan orang tuanya. Namun malang menimpa Lili. Rabu (27/2) malam saat listrik di rumah sakit mati, infus yang semula menempel di tangan Lili tanpa sengaja tercabut dan menimbulkan pendarahan.

Keesokan paginya keluarga langsung meminta petugas jaga untuk menangani buah hatinya. Namun petugas meminta pasien untuk bersabar menunggu dokter, yang menangani pasien Lili. Menurut informasi yang dihimpun Suara NTB, semula Lili diprediksi menderita penyakit tifus.

Namun setelah dirawat di RSUP NTB, Lili diduga mengalami kelainan, karena terdapat cairan di otak.

“Saya sempat ngomong ke petu-

gas, ini anak sudah begini ya tolonglah ditangani dulu mungkin ke ICU atau ditangani dimana. Tapi petugas bilang harus menunggu dulu, karena ini perintah dari dokter, kita nggak berani melangkahi,” terangnya menirukan petugas.

Setelah sempat ngotot dan mendesak agar cepat mendapat penanganan, tetapi usaha keluarga untuk segera mendapatkan pertolongan dari sang dokter nihil. Keluarga tetap diminta untuk menunggu dokter yang bersangkutan. Setelah menunggu lama, Lili sempat muntah. Dari sanalah baru Lili mendapatkan penanganan oleh dokter muda yang ada di sana. Namun semuanya terlambat, Lili akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit pukul 15.00 WITA. Dengan dibalut sarung hijau, jasad Lili dibawa petugas medis melalui lorong rumah sakit dan turun melalui lift sebelum menuju kamar jenazah. Didampingi petugas medis dan sang ayah, jenazah Lili pun akhirnya langsung dibawa ambulance RSUP NTB ke rumah duka di Kekalik Timur, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan akan dimakamkan hari ini Jumat (29/2).

Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Pelayanan RSUP NTB dr. Lalu Ahmadi Jaya, Sp.PD, berjanji akan menyelidiki dan konfirmasi terlebih dahulu kepada petugas di lapangan.

Pihak rumah sakit tidak mau menuduh petugas atau dokter, tanpa alasan yang jelas. “Sekarang akan kita selidiki dulu, kita nggak mau menyalahkan orang begitu saja. Siapa tahu memang prosedurnya sudah benar,” tegasnya. (nia)

Kualitas Jelek

Adopsi Konsep Alam SEBAGAI salah satu sekolah yang terhitung baru, SD Islam Terpadu (IT) Anak Saleh bisa dibilang menjadi salah satu sekolah yang berprestasi. Dengan mengadopsi konsep alam pada setiap ruang kelasnya, SD IT Anak Saleh telah menanamkan pendidikan karakter dan berpedoman pada pengajaran tematik keislaman.

Beratapkan ilalang dan bertembokkan bedek dan kayu, SD IT Anak Saleh sebelumnya dirintis dari sekolah (Suara NTB/nia) yang bernuansa alam. SehYetik Herlina ingga model bangunannya pun berbeda dengan gedung sekolah lain pada umumnya.

Tidak hanya suasana nyaman yang ditawarkan, Deputi Kurikulum SD IT Anak Saleh Yetik Herlina Kamis (28/2) kemarin menyebutkan SD IT Anak Saleh ini juga memiliki program unggulan dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan memberikan muatan keislaman.

“Kita tetap mengikuti kurikulum dinas, hanya saja kita memberikan muatan keislaman ini sebagai tambahan. Memang muatan keislaman itu lebih banyak jika dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Di sini kita buat pembelajaran bisa terintegrasi semua dengan muatan keislaman,” terangnya.

Menurut Yetik, nilai-nilai keislaman diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Jika di sekolah negeri pelajaran agama Islam hanya diajarkan 2 jam pelajaran saja, SD IT Mataram menggunakan 4 jam pelajaran.

Tak hanya itu, beberapa muatan keislaman seperti bahasa Arab menjadi salah satu muatan lokal di sekolah ini. Selain itu muatan lokal IT dan bahasa Inggris juga menjadi salah satu muatan lokal, yang tidak semua sekolah negeri memilikinya.

Tak hanya itu, sebelum dinas menerapkan kegiatan Pramuka sebagai salah satu pembelajaran pendidikan karakter, SD IT telah menggunakan kegiatan Pramuka sebagai salah satu mata pelajaran biasa. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, sekolah menyediakan waktu setiap hari Kamis untuk student day. Di sana anak bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti kegiatan melukis, cooking club, karate, pramuka, nasyid, seni tari dan wartawan cilik.

Dengan mengusung konsep alam, SD IT Mataram mencoba mendekatkan siswanya kepada ciptaan Tuhan dan mengajarkan berbagai nilai keislaman serta pendidikan karakter. (nia)

Pembangunan Pasar Modern di Luar Pantauan Pemkot Mataram (Suara NTB) Menjamurnya pembangunan pasar modern di Kota Mataram merupakan dampak dari pesatnya pembangunan perekonomian di daerah ini. Sayangnya, pembangunan pasar modern ini berada di luar pantauan Pemkot Mataram.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang dikonfirmasi menegaskan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram sudah melakukan inventarisir terhadap keberadaan pasar modern yang beroperasi di Kota Mataram.

Mohan mengaku, menjamurnya pasar modern di Kota Mataram bukan karena kelalaian pihaknya, melainkan karena pembangunan pasar modern itu berada di luar pantauan.

“Pertumbuhannya sangat pesat, dinas terkait tentunya kewalahan dalam melakukan pemantauan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/2).

Mengenai adanya indikasi Pemkot Mataram terkesan mainmain dalam mengatasi masalah pasar modern, Mohan membantah. Dalam hal ini, klaimnya, pihaknya sudah menjalankan aturan yang ada dan tidak main-main. “Tidak ada yang main-main. Itu hanya di luar pantauan,” jawabnya.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin gegabah dalam melakukan tindakan. Saat ini, lanjutnya, tim yang telah dibentuknya sedang berproses dan bekerja.

Terkait sikap reaktif yang dilakukan kalangan Dewan, Wakil Walikota itu menganggap sebagai hal yang wajar. Menurut dia, fungsi dari Dewan adalah melakukan pengawasan.

“Jadi tidak ada yang terlalu luar biasa,” jawabnya santai.

Pada bagian lain, Kepala Bidang Perdagangan pada Diskoperindag Kota Mataram, Ir. Bambang JW, M.Si , Kamis (28/2) mengaku, pihaknya sudah melakukan inventarisir seluruh pasar modern yang ada di Kota Mataram. Menurut dia, apa yang dilakukan jajarannya adalah suatu langkah penertiban terkait adanya keluhan soal keberadaan pasar waralaba itu.

“Kita sudah turun untuk melakukan inventarisir,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi jumlah pasar modern yang memiliki izin maupun yang belum memiliki izin, Bambang tidak bersedia memberikan data. Dalam hal ini, pihaknya akan menyampaikan hal ini dalam rapat dengan Wakil Walikota Mataram bersama dinas instansi terkait. (smd)

Komisi II Curiga Raskin ’’Disunat’’ di Tengah Jalan

Mataram (Suara NTB) – Keluhan sejumlah penerima beras miskin (raskin) di Kota Mataram terhadap kualitas raskin yang jelek, disikapi serius Komisi II DPRD Kota Mataram. Kamis (28/2) kemarin, komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat ini, memanggil Perum Bulog Divisi Regional NTB serta Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Mataram mencurigai jatah raskin untuk masyarakat miskin disunat di tengah jalan. Sehingga yang sampai di masyarakat, takarannya sudah berkurang. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mensinyalir telah terjadi pengurangan takaran raskin. ‘’Dari gudang sampai dinaikkan di atas truk mungkin sudah pas, tapi begitu sampai di masyarakat, takarannya ada yang kurang,’’ ujarnya.

Menyikapi fenomena takaran raskin yang kurang yang diduga berkurangnya di tengah jalan, Misban menyarankan supaya Bulog mengawasi pendistribusian raskin, terutama saat dalam perjalanan dari gudang ke titik bagi.

Anggota Komisi II lainnya Yeyen Seprian Rahmat, menambahkan, harus ada sistem untuk menjamin kualitas dan kuantitas raskin yang sampai di

masyarakat. Sistem yang dibuat, sambung politisi Hanura ini, harus ada garansinya. Sebab, raskin yang tidak berkualitas menjadi masalah rutin yang ditemukan setiap tahun.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Lalu Suriyadi mengingatkan Kabag Ekonomi Setda Kota Mataram supaya tidak menjadikan tunggakan yang ada di lingkungan untuk menunda penyaluran raskin.

Kabag Ekonomi Setda Kota Mataram, Hj. Tasnim mengakui, untuk penyaluran raskin tahun 2012 lalu masih ada tunggakan sampai saat ini dari salah satu lingkungan, sebesar Rp 5 juta. ‘’Tapi sudah kami talangi,’’ cetusnya.

Dalam setiap kali sosialisasi penyaluran raskin, sambung Tasnim, pihaknya kerap mewantiwanti supaya takaran tidak dikurangi, harga tidak dinaikkan.

Sebab, Pemkot Mataram sudah menyiapkan ongkos angkut Rp 40

(Suara NTB/nia)

TINDAK MEDIS - Petugas di RSUP NTB saat melakukan tindak medis terhadap pasien Lili Suaiba (8). Sayangnya, tindakan petugas terlambat, sehingga nyawa Lili tidak tertolong.

ribu per lingkungan.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTB, Muhammad Hasyim mengakui, selama ini tidak semua beras yang akan disalurkan itu dicek. ‘’Karena seperti sekarang ini stok kami 56.000 ton atau sama dengan 3,5 juta karung,’’ sebut pria asal Manado ini.

Meski demikian, ia sudah mengingatkan kepada jajarannya supaya melakukan pengecekan secara maksimal. Kalau memang ditemukan ada raskin yang jelek atau takarannya kurang, pihaknya siap mengganti berapapun banyaknya.

Bahkan petugas Bulog menurut Hasyim, akan lebih sering turun ke titik bagi untuk memantau pendistribusian raskin.

Manakala ada raskin yang jelek atau kurang takarannya, petugas Bulog saat itu juga akan menggantinya. Terhadap dugaan berkurangnya raskin di tengah jalan, ia berjanji akan lebih memperketat pengawasan. (fit)

Tersangka Pemalsuan Dokumen Paspor Dilimpahkan ke Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Berkas dan tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen paspor TKI, Kamis (28/2) kemarin dilimpahkan penyidik Polda NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB. Berkas Tersangka berinsial Bkr (40), itu kemudian diterima Kejaksaan untuk disiapkan ke tahap penuntutan.

Tersangka Bkr ditangkap tim Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Oktober 2012 lalu, di Kantor Imigrasi Mataram Jalan Udayana. Di sela sela pelimpahan siang kemarin, Ditreskrimsus Kombes Pol Drs. Triyono BP, M.Si melalui Kanit I Subdit III Kompol Ferdian Indra Fahmi, SIK, menjelaskan, tersangka diduga memalsukan dokumen 12 pemohon paspor selama 2012 lalu.

Ia diduga memalsukan dokumen, khususnya terkait identitas para pemohon, dengan membuat dokumen palsu seolah-olah dari Dukcapil.

Dengan dokumen itu, tersangka kemudian mengajukan sebagai bahan pembuat paspor di kantor Imigrasi Mataram.

Pihaknya, lanjutnya, yang meminta keterangan pihak Imigrasi, membenarkan dokumen palsu itu sempat masuk dan diproses verifikasi sebelum diterbitkan paspor.

Selain tersangka Bkr, pihaknya sedang mengincar dua rekan tersangka lainnya.

Dua pelaku lainnya itu berinisial N dan H. “Mereka berperan membantu tersangka.

Saat akan kami jemput ke rumahnya, mereka hilang dan sampai saat ini kami masih mencari. Karena tak kunjung ditemukan, kami keluarkan DPO untuk kedua orang ini,” tegasnya.

Dikeluarkannya status DPO ini, dengan bekerjasama dengan seluruh Polres. Identitas dua pria asal Mataram dan Lombok Barat ini pun disebar, demi memudahkan proses pelacakan.

Sementara tersangka Bkr digiring sejumlah penyidik Ditreskrimsus menuju ruang Tindak Pidana Umum, I Gede Eka. Tersangka berbadan tambun ini hanya diam saat digiring penyidik. Berkas dan tersangka resmi dilimpahkan Pukul 11.00 Wita. Tersangka dijerat Pasal 12 huruf c Undang – Undang nomor Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa memastikan berkas dan tersangka sudah diterima pihak Pidum. Selanjutnya pihaknya menyiapkan tim penuntutan, penahanan tersangka pun dilanjutkan Pidum. (ars)

Dari Sidak Komisi III

Pembangunan Stadion Malomba Memalukan Mataram (Suara NTB) Robohnya bangunan tribun penonton di Stadion Malomba Ampenan akibat diterjang angin puting beliung terus mendapat sorotan. Kamis (28/2), Komisi III DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sarana olahraga tersebut. Hasilnya, pembangunan stadion senilai Rp 10,5 miliar itu dinilai memalukan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST, dalam sidak itu mengaku tidak habis pikir dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Banyak hal yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan. Bahkan, robohnya tribun penonton pada stadion itu

dinilai sebagai suatu hal yang memalukan. “Bangunan seperti ini bisa roboh oleh angin. Coba lihat rumah itu yang tidak terjadi apa-apa,” ujarnya seraya menunjuk beberapa rumah yang beratap seng masih terlihat kokoh di samping Stadion Malomba itu.

Dari hasil sidak itu, Komisi III akan memanggil Komite Pembangunan Stadion Malomba dan kontraktor pelaksana untuk memberikan penjelasan. Menurut dia, pekerjaan di stadion itu belum bisa dikatakan selesai, karena ada beberapa hal yang dilihatnya tidak sesuai. “Bahkan dokumen perencanaannya saja tidak bisa kita lihat. Kita akan minta itu

(Suara NTB/smd)

ROBOH - Robohnya tribun penonton stadion Malomba mendapat perhatian dari pihak legislatif. Nampak Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, bersama jajarannya saat melakukan sidak pascarobohnya tribun stadion yang bernilai Rp 10,5 miliar itu.

dan kita cocokkan dengan hasil observasi kami,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Pembangunan Stadion Malomba, Muhammad Waldi menegaskan, kontrak pembangunan stadion itu sebenarnya sudah selesai pada 31 Desember tahun 2012 lalu. Karena melewati batas kontrak, kontraktor pelaksana dikenai denda sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2012.

Karena bangunan itu belum dilakukan serah terima, tetapi sudah roboh diterjang angin puting beliung, maka sesuai perjanjian, itu menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. “Ini masih tahap pemeliharaan, jadi semuanya masih menjadi tanggung jawab kontraktor,” janjinya.

Sementara itu, Penanggung Jawab PT. Bona Jatim, Ir. Nana Mulyana selaku kontraktor pelaksana pembangunan Stadion Malomba mengaku, pihaknya akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Menurut dia, bencana tidak bisa dihindari.

Meski demikian, dia berjanji ke depannya akan memasang konstruksi yang lebih kuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita akan bertanggung jawab. Ini musibah yang tidak bisa kita hindari,” tandasnya. (smd)

(Suara NTB/ars)

GIRING TERSANGKA - Kanit I Subdit III Kompol Ferdian Indra Fahmi, SIK (kiri) menggiring tersangka Bkr ke ruang Pidum Kejati NTB untuk dipersiapkan ke tahap persidangan.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

Mangkrak, Proyek TPI Senilai Rp 600 Juta di Kuranji

SOLUSI Minimalisir Ketergantungan pada Subsidi

Dompu dan KLU Disarankan Jadi Satu Dapil Mataram (Suara NTB) Dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) untuk pemilihan umum (pemilu) 2014 mendatang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Dompu diusulkan menjadi satu dapil. Mengingat selama ini KLU masih tergabung menjadi satu dapil dengan Kabupaten Lombok Barat atau masuk dalam Dapil 2. Sementara itu Kabupaten Dompu masuk dalam Dapil 8 bergabung dengan Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Usulan tersebut mengemuka pada saat KPU NTB menggelar Konsultasi Publik Penyusunan dan Penetapan Dapil Anggota DPRD NTB dalam Pemilu 2014, Kamis (28/2) kemarin.

Dalam kesempatan ini KPU mengundang seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu yang ada di NTB dan juga hadir para stakeholders terkait.

Pemisahan Dompu menjadi dapil tersendiri dikemukakan oleh Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Nasibun, SH., MTP. Berdasarkan masukan yang diterimanya, selama ini di DPRD NTB tidak ada anggotanya yang berasal dari Dompu. Untuk itu ia meminta agar KPU mempertimbangkan agar Dompu menjadi satu dapil.

Sementara itu, pengurus Partai Demokrat NTB, H. Mahsan, SH.,MH mengusulkan juga agar KLU menjadi satu dapil mengingat KLU telah menjadi daerah otonom sendiri. “Masyarakat KLU juga ingin hak-hak politiknya diapresiasi. Bisakah diusulkan untuk menjadi satu dapil sehingga hak-hak politik masyarakat di daerah itu bisa dimanfaatkan,” usul mantan Anggota KPU ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si mengatakan dalam konteks pemetaan dan pengembangan dapil telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Setiap Dapil.

Dalam regulasi tersebut ada tujuh unsur atau prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan dapil. Ketujuh unsur tersebut yaitu; kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous), kohesivitas, dan kesinambungan.

“Atas pertimbangan itu Dompu dan KLU tidak bisa dipisah. Kalau dipisah hanya empat unsur yang bisa masuk, tetapi kalau digabung telah memenuhi tujuh unsur tersebut,” ujarnya. Namun Fauzan menambahkan bahwa semua usulan yang masuk pada saat konsultasi publik tersebut akan disampaikan ke KPU RI karena keputusan finalnya ditentukan oleh KPU RI. “Kalau nanti KPU Pusat tetap memutuskan delapan dapil, mohon dipahami,” pintanya.

Terkait jatah kursi untuk masing-masing dapil, Fauzan mengatakan hal tersebut berdasarkan DAKK (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke KPU. DAKK telah diserahkan pemerintah provinsi NTB ke KPU pada tanggal 6 Desember 2012 lalu. “Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU hanya sebagai pemakai data. Sedangkan yang menyiapkan data itu pemerintah.

KPU wajib memakai data itu karena amanat UU,” ujarnya. (yan)

Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tidak Sesuai Peruntukan Selong (Suara NTB) Realisasi bantuan stimulan keuangan desa dinilai tidak sesuai peruntukan. Anggaran masing-masing desa Rp 10 juta dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) tidak mencerminkan sesuai arahan penggunaan.

Demikian diungkap Kepala BPMPD Provinsi NTB, Tadjuddin Erfandy dalam acara pembukaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), di Tetebatu, Kamis (28/2) kemarin.

“Bantuan keuangan desa belum mencerminkan sesuai ketentuan,” ungkap Tadjuddin menegaskan. Ia katakan, berdasarkan arahan Gubernur, bantuan keuangan desa untuk peningkatan ekonomi. Namun sebagian besar desa menggunakan untuk keperluan lain. Termasuk untuk penggemukan sapi tidak diperkenankan. “Arahan Gubernur, diminta jangan untuk fisik.

Bantuan itu harus sesuai dengan proposal,” imbuhnya.

Tadjuddin menyebutkan, bantuan keuangan desa pada tahun 2012 diberikan ke 408 desa/lurah seluruh NTB. Khusus di Kabupaten Lotim diberikan kepada 94 desa. Tahun 2013, katanya realisasi anggaran untuk bantuan stimulan itu masih dalam proses. “Untuk Lotim kita akan diupayakan peningkatannya, tahun ini rencananya akan diberikan ke 402 desa/kelurahan, mudahan bisa 100 desa untuk Lotim,” sebutnya.

Selain bantuan stimulan uang untuk peningkatan taraf perekonomian masyarakat, BPMPD NTB katanya juga memberikan perhatian lebih kepada Lotim. Tahun 2012 masyarakat Lotim diberikan bantuan stimulan rehab 750 unit rumah kumuh alias tidak layak huni. “Ada 3.810 rumah se provinsi yang kita berikan, dan dari dua kota dan delapan kabupaten, Lotim cukup bagus,” puji Tadjuddin.

Katanya, dana Rp 5 juta/Kepala Keluarga diberikan cukup mampu memperbaiki rumah. “Dana ini kan bukan bangun rumah, tapi bangun kebersamaan,” imbuhnya. Dana stimulan yang dialirkan ke Lotim dinilai telah dapat menceerminkan lebih dari nilainya. “Kita sudah lihat bangunannya sudah cukup baik,” paparnya.

Pada tahun 2013, BPMPD Lotim ini menjanjikan akan menggelontorkan bantuan rehab rumah kumuh untuk 800 unit rumah tidak layak huni tersebut. “Cukup banyak untuk Lotim dari 4000 unit total untuk provinsi,” demikian Tadjuddin Erfandy. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Proyek tempat pelelangan ikan (TPI) Rp 600 juta yang dibangun di Desa Kuranji yang dibangun 2008 lalu mangkrak. Pasalnya, lokasi pembangunannya tak sesuai lokasi dan studi kelayakan. Selain itu, tak sesuai potensi kawasan itu untuk dijadikan lokasi TPI. (Suara NTB/rus)

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Hasbullah yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/2). “TPI di Kuranji itu belum bisa berfungsi (mangkrak) karena lokasinya tidak sesuai FS dan lokasi pembangunannya,” ungkap Hasbullah.

Dijelaskan, sesuai perjanjian, studi kelayakan dan potensi seharusnya lokasi pembangunannya di Teluk Sepi.

Namun entah apa yang terjadi, pajabat lama tahun 2008 mengalihkan

(Suara NTB/kir)

BUPATI Lombok Timur (Lotim), Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM., menilai selama ini masyarakat terlalu bergantung pada pemberian subsidi dari pemerintah. Keterguantungan terhadap subsidi dilihat cukup besar.

Ia meminta, ketergantungan tersebut segera diminimalisir.

“Jalan rusak lima meter saja pakai buat proposal, semua tergantung dari pemerintah,” ungkap Bupati Lotim pada acara Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Tetebatu, Kamis (28/2) kemarin. Melalui kesempatan BBGRM tersebut, SukiH.M. Sukiman Azmy man mengajak masyarakat untuk terus mempuk semangat gotong royong. “Mari kilas balik semangat kegotong royongan kita,” ajaknya.

Dituturkan, budaya gotong secara prinsip masih bagus. Berdasarkan hasil penelitian seorang peneliti dari Barat terhadap masyarakat Adat Sasak menyimpulkan 70 persen uang dipakai untuk ritual agama. Dimana, budaya gotong royong menjadi rohnya. Budaya gotong royong sebenarnya menjadi identitas masyarakat. Karenanya dalam aktivitas pembangunan perlu pendekatan pola partisipatif.

Diinformasikan Bupati, aktivitas pembangunan di Lotim, sejauh ini tidak saja dari anggaran rutin pemerintah dan ADD untuk 254 desa sebanyak Rp 85 miliar. Ada juga dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp 47,32 miliar.

Selanjutnya disinggung Bupati sejauh ini banyak sekali lomba yang diikuti Lotim dan berhasil menjuarai event tingkat provinsi bahkan nasional. Namun dampak dari juara ini dinilai tidak berpengaruh secara ekonomis bagi kehidupan masyarakat.

Apresiasi pemerintah pusat terhadap pemenang lomba sangat minim. Fakta, juara nasional lomba desa/kelurahan yang diikuti Kelurahan Selong beberapa waktu lalu. Apresiasinya hanya berupa penghargaan selembar kertas. Hal ini dikatakan tidak sebanding dengan jerih payah peserta lomba. “Dampak politis ada tapi dampak ekonomisnya tidak ada,” kritiknya.

Ditambahkan Bupati, melalui BBGRM diharapkan bisa perkuat interaksi sosial. Dapat dilalukan peningkatan kepedulian dalam setiap aktivitas pembangunan. Kegiatan yang konon akan dilombakan itu diharap dapat betul-betul berjalan sesuai dengan semangat gotong royong. (rus)

Halaman 3

proyek itu ke Kuranji. Padahal menurut studi kelayakan tidak sesuai karena dilokasi itu topografinya tidak mendukung, pantainya curam dan berbatu serta jumlah nelayan tidak banyak.

Namun pertimbangannya dibangun di sana, pasalnya sudah menjadi kebijakan sehingga tetap dibangun di lokasi itu. Ia menjelaskan, pihak Dislutkan sudah membuat studi kelayakan di Teluk Sepi tahun 2006, desain

dan detail engineering tahun 2012.

Namun karena terbentur kepentingan adanya potensi pariwisata di Teluk Sepi sehingga tidak bisa dilanjutkan pembangunannya.

Kendati pembangunan TPI di Kuranji mangkrak, namun Dislutkan mendapatkan anggaran dari Kementerian Perikanan untuk membangun satu unit pusat penampungan ikan (PPI). Untuk membangun PPI ini, pihaknya akan mensurvai dua lokasi yakni di Pelangan dan di Bangko-Bangko. Pembangunan PPI ini untuk mengganti TPI di teluk sepi.

Menurutnya, TPI di Kuranji ditinggalkan dulu karena kondisinya tidak mendukung. Namun jika dua lokasi ini tak sesuai maka dana ini dialihkan

untuk membeli sarana dan prasarana penangkapan, untuk mendukung peningkatan produksi ikan. Kedepan, untuk mendukung pengembangan TPI kuranji akan melihat pihaknya akan menambah sarana penangkapan, memperbesar gross tonase kapal.

“2011 jumlah perahu disebar ada 90 perahu, tahun 2012 sebanyak 100 unit sedangkan tahun 2013 sebanyak 150 unit,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun, pihak Desa Kuranji menjadikan TPI itu kantor desa sementara. Hal ini dibenarkannya, karena untuk mendukung pelayanan masyarakat di daerah itu.

“Pihak desa sudah meminta pinjam pakai TPI itu untuk kantor desa sementara,” imbuhnya. (her)

HEARING Puluhan petani tembakau menggelar hearing dengan DPRD Loteng, Kamis (28/2) kemarin.

Penyelesaian Sisa Konversi Omprongan Tembakau

Pemkab Loteng Dinilai Ingkar Janji Praya (Suara NTB) Pelaksanaan konversi omprongan tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini belum bisa dituntaskan Pemda setempat. Dari ribuan omprongan tembakau yang ada, masih ada ratusan omprongan tembakau yang belum dikonversi. Pemkab Loteng pun dinilai telah mengingkari janjinya untuk menuntaskan program konversi omprongan tembakau tahun ini.

Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, Pemkab Loteng bersama dengan petani pemilik omprongan tembakau yang belum dikonversi sudah menyepakati

menuntaskan program konversi tahun 2013 ini. Tetapi anehnya, pada struktur APBD Loteng 2013 anggaran konversi omprongan tembakau justru lenyap. “Dari data yang dikeluarkan pemeritah daerah masih ada sekitar 285 omprongan tembakau yang belum dikonversi sampai saat ini,” ungkap Hamzanwadi, koordinator Forum Silaturhami untuk Advokasi Petani dan Petani Tembakau (FORSUADSIPT) NTB, saat menggelar hearing dengan DPRD Loteng, Kamis (28/2) kemarin.

Dalam persoalan ini, katanya, Pemkab Loteng telah mengingkari kesepakatan

yang telah dibuat bersama dengan petani sebelumnya.

Bahwa tahun 2013 ini, akan menuntaskan program konversi omprongan tembakau bagi omprongan yang belum dikonversi. Yang dananya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) alokasi tahun 2013 ini.

Ironisnya, pemerintah daerah justru lebih memilih untuk membiayai program lain yang tidak menyentuh langsung kebutuhan petani tembakau.

Dengan menggunakan anggaran dari DBH-CHT. Padahal hajatan adanya DBH-CHT ialah untuk kepentingan petani tembakau sepenuhnya.

Perbaikan Rumah Kumuh, Kemenpera Alokasikan 4.000 Unit Tanjung (Suara NTB) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengalokasikan 4.000 unit perbaikan rumah tak layak huni atau rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPM, PPKB, Pemdes) KLU mendistribusikan jumlah tersebut di Kecamatan Bayan.

Kepada wartawan Kamis (27/2), Kepala BPM, PPKB, Pemdes KLU, Heriyanto, SP., menjelaskan alokasi keseluruhan jatah renovasi rumah kumuh di Bayan tersebut sesuai dengan prasyarat pengajuan di Kemenpera. Di mana, Kemenpera mengatur peruntukan ban-

tuan sosial harus sesuai dengan program tuntas Kecamatan terhadap warga terbanyak yang tinggal di rumah kumuh dalam satu kabupaten.

“Di KLU sendiri, sebaran jumlah rumah tak layak huni ada di Kecamatan Bayan, yang angkanya di atas 5 ribu unit atau 5 ribu KK. Inilah mengapa kita alokasikan seluruh bansos ini ke Bayan, karena program Kemenpera mensyaratkan sistem tuntas kecamatan,” jelas Heriyanto.

Dikatakannya secara agregat, jumlah rumah kumuh di KLU tercatat sebanyak 16 ribu unit, mengacu dari data pengajuan tahun lalu. Pemda KLU pesimis persoalan ini akan selesai dalam hitungan waktu satu digit. Sebab, dari alokasi

bantuan sosial perbaikan rumah kumuh, Pemda KLU hanya mampu mengalokasikan 1.000 unit per tahun, dengan alokasi bantuan bervariasi antara Rp 5 juta - Rp 10 juta.

Untuk renovasi bansos rumah kumuh Kemenpera, sambung mantan Kepala BPBD KLU ini, berkisar di angka Rp 5 juta - Rp 7 juta. Realisasi bantuan tersebut nantinya akan langsung diterima warga penerima dalam bentuk material/bahan bangunan senilai angka tersebut. Alokasi dan pengawasannya di masyarakat selanjutnya akan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk BPM PPKB Pemdes KLU, beranggotakan warga penerima bantuan. (ari)

Parpol KLU Terkendala Kuota 30 Persen Perempuan Tanjung (Suara NTB) Partai Politik di daerah khususnya di lingkup Kabupaten tampaknya mulai kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen keterlibatan perempuan dalam Parpol. Bagi sebagian Politisi di daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur kuota itu, tidak bisa diterapkan mutlak di tingkat kabupaten.

Politisi Partai Golkar Lombok Utara, Djekat Demung, Kamis (28/2), mengutarakan 30 persen keterwakilan perempuan di Parpol menjadi persoalan tersendiri bagi Golkar KLU dan partai lainnya. Menurutnya, parlemen di Indonesia termasuk di Kabupaten tidak harus diisikan oleh perempuan.

Sebagai satu negara kesatuan, menurut Djekat, Indonesia ini tidak hanya sasak, tetapi masih banyak etnis lain yang menerapkan pola budaya yang sama dalam memperlakukan perempuan. Parpol di

(Suara NTB/ari)

Djekat Demung

KLU, termasuk Golkar, sangat mengharapkan kuota tersebut terpenuhi. Hanya saja, pihaknya kesulitan untuk merekrut kader.

Djekat menilai, amanat UU tersebut harusnya tidak kaku tetapi fleksibel dalam menyikapi keterwakilan perempuan. Kuota 30 persen kata dia, tak bisa dijadikan ukuran di daerah. Di semua partai pun, ia meyakini regulasi tersebut bisa saja dipaksakan akan tetapi tidak akan menghasilkan kader perempuan yang

berkualitas akibat minimnya pembelajaran politik.

“Harus dipahami, Kabupaten berbeda dengan di Kota.

Kalau di Kota, perempuan dilamar oleh Partai, tapi di daerah belum tentu mau.”

“Saya tidak setuju, jika di banyak pertemuan, baik pengamat, LSM, maupun Pemerintah memvonis Parpol tidak memberikan hak perempuan, tidak setara gender. Kita sudah membuka, merekrut tapi sulit memenuhi kuota itu,” sambungnya.

Senada Djekat, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Utara, Sopian, SIP., berkomentar yang sama. Memegang tapuk Pimpinan Parpol di Kabupaten, Sopian pun kesulitan merekrut perempuan sekadar untuk memenuhi kuota dimaksud. Keberadaan perempuan di Kabupaten kata dia, dinamika politiknya rendah. Bahkan tidak sebagian perempuan yang alumni sarjana di KLU, bersedia terjun di dunia politik. Harapannya pula, UU yang mengamanatkan 30 persen perempuan di Parpol rersebut dapat direvisi. (ari)

Bukan untuk petani lainnya.

Untuk itu, pihaknya menagih janji Pemkab Loteng tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Loteng supaya membubarkan Sekretariat Bersama yang dibentuk untuk mengatur pengelolaan serta pengalokasian DBH-CHT. Karena awal kerancuan penggunaan DBH-CHT Loteng dimulai dari Sekber. Dimana DBH-CHT dibagi-bagi ke sejumlah dinas.

Yang berakibat tidak fokusnya arah penggunaan DBH-CHT. Mengenai persoalan itu, anggota Komisi II DPRD Loteng, Bq. Nurul Adha, mengaku sangat mendukung kalau pengunaan DBH-CHT bisa

sepenuhnya bagi petani. Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pengaturan dan pengajuaan anggaran termasuk untuk penggunaan DBH-CHT ada ditangan pemerintah daerah.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Loteng, L. Fathul Bahri, S.Ip., berjanji akan segera membicarakan persoalan tersebut dengan pemerintah daerah. Supaya nantinya bisa ditemukan solusi terbaik. Mengingat saat ini, APBD Loteng tahun 2013 sudah selesai dibahas. Untuk bisa memuntaskan sisa omprongan tembakau yang belum dikonversi tersebut. (kir)

Pelayanan di Pelabuhan Lembar Normal

Kerugian Ditaksir Diatas Rp 50 Juta Giri Menang (Suara NTB) Pascaaksi demonstrasi dan mogok kerja ratusan buruh bongkar muat, pelayanan di Pelabuhan Lembar berangsur normal. Keadaan normal seperti biasa para buruh bekerja melakukan aktivitas bongkar muat barang dari kapal. Namun akibat aksi mogok Rabu (27/2), pihak perusahaan dan pengusaha serta pihak angkutan mengalami kerugian ditaksir mencapai di atas Rp 50 juta.

Pantauan Suara NTB di Pelabuhan Lembar, suasana mulai kondusif setelah Rabu lalu pelayanan macet karena aksi mogok pekerja. Para buruh bongkar muat tampak sibuk, memikul barang dari kapal ke angkutan barang yang kemudian dibawa ke tempat penyimpanan masing-masing. Kapal barang sebanyak 15 unit Rabu lalu sempat antre dan tertahan di tengah laut karena tidak ada buruh yang membongkar barang, terlihat kembali normal tidak ada antrean.

Ditemui di lokasi, ketua asosiasi pekerja bongkar muat (PBM), Rusni menyatakan, para buruh kembali bekerja normal seperti biasa karena menajemen perusahaan Petikemas sudah memberikan jawaban terkait tuntutan para buruh itu. Hanya saja, jelasnya, tinggal dibuat MoU semua pihak untuk menaati kesepakatan itu.

“Makanya akan ada pertemuan lanjutan antara buruh dengan para semua pihak pelabuhan untuk membuat kesepakatan (MoU) itu,” ungkap Rusni, Kamis (28/2).

Dikonfirmasi terpisah Kepala Cabang PT. Pelindo Indonesia III cabang Lembar Drs. Mujianto, mengaku menerima permintaan para buruh yang

jumlahnya mencapai 560 orang tersebut. Pihaknya sudah bertemu dengan para pekerja dan permintaan para pekerja sudah didengarnya. “Sebenarnya permintaan para pekerja di pelabuhan tidak ada yang berat, dan itu sudah pasti didapatkannya. Ini hanya miskomunikasi,” ujar Mujiono yang mengaku baru menjabat sebagai kepala cabang di Lembar enam bulan lalu.

Permintaan para pekerja buruh lembar (bule-red) agar pekerjaannya selaku buruh tidak hilang meskipun pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan melalui jasa peti kemas. “Mereka setuju peti kemas tetap beroprasi, namun mereka minta tetap dipekerjakan,” tandasnya.

Pengiriman melalui peti kemas selain karena permintaan zaman di era globalisasi juga kegiatan ini murni bisnis, karena dengan pengiriman melalui peti kemas, barang kiriman lebih aman, cepat, ekonomis dan ketika hujan tidak basah. “Ini bisnis, dan ini dampak dari kemajuan zaman,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun, sebenarnya permasalahan yang terjadi di kalangan buruh lembar yang tergabung dalam TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) adalah masalah perombakan pengurus. Dimana dalam kepengurusan TKBM terdapat satu orang pegawai ADPEL (administrator pelabuhan lembar) yang posisinya sebagai sekretaris. “Kita ingin pengurus TKBM murni semuanya dari anggota TKBM agar mudah dikontrol dan tidak terkesan main mata,” ujar salah anggota TKBM yang enggan dikorankan namanya. (her)

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Organ Jenazah Terduga Teroris Dompu Dipastikan Utuh Mataram (Suara NTB) Tim Dokter Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram memastikan jenazah terduga teroris asal Dompu, Sirajudin (19) dalam keadaan utuh. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Bhayangkara Polda NTB, Kamis (28/2), difasilitasi Dokkes Polda NTB. Sebelum dicek oleh tim dokter independen, pihak keluarga sempat memprotes karena ada kecurigaan bagian tertentu organ tubuh korban ada yang kurang. Kecurigaan setelah pihak Mabes Polri mengirim jenazah Sirajudin ke Dompu, Selasa (26/2) lalu. Karena pihak keluarga dan warga asalnya Kelurahan Bakajaya Kabupaten Dompu mempertanyakannya, akhirnya pengecekan ulang itu pun disepakati kepolisian.

Jenazah dikirim dari Dompu sekitar Pukul 17.30 Wita, menggunakan Mobil Ambulans Partai Gerindra. Jenazah diantar dua paman korban, Jamaludin dan Nasrudin dan tiba di

RS Bhayangkara Kamis dinihari sekitar Pukul 02.00 Wita.

Sirajudin adalah salah satu di antara tiga terduga teroris yang tewas ditembak tim Densus 88 Mabes Polri dalam penggerebekan awal Februari lalu.

Jenazah dibawa ke RS Kramat Jati Mabes Polri di Jakarta Februari lalu, kemudian dikembalikan ke keluarga Selasa lalu, setelahdiautopsi.

Proses pengecekan jenazah akhirnya dilakukan Kamis pagi kemarin sekitar Pukul 09.30 Wita, dipimpin Kabid Dokkes Polda NTB, AKBP I Nyoman Edy, bersama tim dokter independen Arfy Syamsun dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dua

paman korban juga ikut menyaksikan proses “pembongkaran” jahitan jenazah, yang berlangsung di Ruang Autopsi itu.

Di tengah proses itu, beberapa kali Jamaludin dan Nasrudin keluar dari ruang autopsi untuk meladeni telepon yang masuk dari kerabatnya di Dompu untuk menanyakan hasil pemeriksaan. Saat menerima telepon ketiga kalinya, dalam bahasa Dompu Jamaludin menyampaikan kondisi jenazah utuh. “Alhamdulillah, watiwara ma kura isi sarumbu na (Alhamdulillah, tidak ada yang kurang isi organ tubuhnya,” jawab Jamaludin di ujung telepon, dan disambut ungkapansyukur dari

kerabatnya, terdengar juga dari Handphone yang di-loudspeaker itu.

Usai pengecekan jenazah, Kabid Dokkes memberi keterangan pers singkat. Bahwa pihaknya dalam posisi memfasilitasi ruang autopsi. Sementara proses itu seutuhnya dilakukan tim dokter independen. “Sekarang proses pemeriksaan itu sudah berakhir, apa hasilnya, nanti tim dokter yang menyampaikan,” kata Edy singkat. Sementara ketua tim dokter, Arfy Syamsun menjelaskan, ia diminta memeriksa kondisi jenazah sesuai permintaan pihak keluarga. “Jadi saya hanya memeriksa apa yang ada di balik jahitan jenazah, sesuai permintaan,” sebutnya.

Hasil pemeriksaan, dengan jelas disebutnya, seluruh organ tubuh Sirajudin dalam keadaan utuh. “Semua organ seperti ginjal, hati, usus, jantung, paru paru,

semua masih ada, utuh,” bebernya. Dengan gamblang hal itu juga dijelaskan kepada dua paman Sirajudin dengan menyaksikan langsung jenis organ yang ditunjukkan.

Ungkapan sama disampaikan Sirajudin. Kepada wartawan, ia mengaku lega. “Saya sudah lihat langsung, kondisi organ tubuh keponakan kami dalam keadaan utuh semua.

Tidak ada yang kurang,” sebutnya. Hal itu juga sudah dikabarkan kepada pihak keluarga besarnya di Kabupaten Dompu. “Alhamdulillah, mereka semua lega setelah kami mengabarkan apa yang kami lihat secara langsung,” sebutnya. Usai pemeriksaan, hari itu juga jenazah dibawa dengan mobil yang sama menuju Kabupaten Dompu.

Dua anggota Dewan dari Dompu juga sempat datang ke RS untuk menyaksikan proses pemulangan. (ars)

H. Agus Bukhari Dilantik sebagai Sekda Dompu Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menyadari betul kekosongan jabatan Sekda Dompu dari pejabat definitif selama satu tahun lebih dan proses pengusulan calon Sekda sempat menjadi polemik. Ia pun meminta agar polemik diakhiri setelah dilantiknya H. Agus Bukhari, SH, MSI sebagai Sekda definitif agar Pemda dapat menyelesaikan tantangan kedepan.

“Ini adalah takdir yang tidak bisa diganggu gugat dan dilawan oleh siapapun. Sikap ini perlu disadari agar Sekda mendapat dukungan dari siapapun juga,” himbau Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya usai melantik H. Agus Bukhari, SH, MSI sebagai Sekda definitif di pandopo Bupati, Kamis (28/2) kemarin.

H. Bambang mengaku cukup elegan dalam memproses calon Sekda Dompu. Karena dirinya tidak mengirim orang yang hanya ingin diloloskan dan didampingi oleh calon pendamping yang secara kompetensi belum memenuhi syarat. “Kalau mau ambil jalan pintas, saya cukup kirim satu orang yang dijagokan dengan didampingi oleh orang-orang yang secara kompetensi belum memenuhi syarat.

Tapi saya kirim lima nama dan itu saya kira cukup elegan,” katanya.

Karenanya H. Bambang meminta kepada semua pihak agar polemik tentang Sekda Dompu yang selama ini berkembang untuk diakhiri setelah adanya penetapan dan pelantikan Sekda definitif.

Karena kedepan semakin banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah daerah seperti menurunkan angka kemiskinan, menghadirkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Saya minta kepada media agar polemik tentang Sekda diakhiri saja mulai hari ini. Agar pemerintah daerah menyelesaikan tantangan kedepan,” katanya.

Selain itu, lanjut H. Bambang, penyelesaian dukungan administrasi terhadap proyek Rababaka Kompleks, pelabuhan Nusantara di Kilo, danproyek fisik lainnya seperti perluasan pasar Dompu juga harus segera dilakukan. “Peluang pembangunan ini bisa hilang karena sikap (lamban) kita,” ungkapnya.

Sementara terkait pengisian sejumlah jabatan struktural yang lowong, seperti tiga orang eselon IIb setingkat kepala Dinas/Badan, H. Bambang mengaku, dengan dilantiknya Sekda definitif kedepan akan semakin intens melakukan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Saya rasa dengan dilantikan Sekda definitif maka akan semakin intens melakukan rapat Baperjakat kedepan untuk pengisian jabatan yang ada,” katanya.

Di antara pejabat eselon IIb yang lowong yaitu Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Dompu, Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Dompu, dan Asisten 1 Setda Dompu pasca ditinggal H. Agus Bukhari, SH, MSI yang dilantik sebagai Sekda Dompu. Selain itu, ada beberapa pejabat eselon III juga yang masih lowong di antaranya Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

H. Agus Bukhari, SH, MSI dilantik sebagai Sekda Dompu definitif berdasarkan SK Gubernur NTB No. 821.2-1/145/BKD.Diklat/ 2013 tanggal 25 Februari 2013. Pelantikan Sekda dilakukan oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin setelah mendapat pelimpahan melantik dari GubernurNTB. Sekda Dompu juga menandatangani pakta integritas sebagai pejabat daerah di hadapan Bupati. H Agus Bukhari sebelumnya menjabat sebagai Asisten 1 Setda Dompu dan merangkap menjadi Plt Sekda Dompu sejak 2 Januari 2012 lalu pasca ditinggal pensiun Drs. H. Zaenal Arifin HIR, MSI sebagai Sekda Dompu pada 31 Januari 2011. (ula)

(Suara NTB/ula)

DISUMPAH - H. Agus Bukhari, saat diambil sumpah jabatannya sebagai Sekda Dompu oleh Bupati di pendopo Bupati, Kamis (28/2).

Dalami PNPM Empang

Kejaksaan Bidik Tersangka Lain

(Suara NTB/use)

BUKA BLOKIR - Aparat Polres Palibelo, kabupaten Bima, memindahkan batu, kayu dan balok yang digunakan oleh warga Desa Roi memblokir jalan yang menghubungkan dua desa bertetangga ini, Kamis (28/2).

Terdakwa Bentrok Roi - Roka Dihukum Enam Tahun Penjara Bima (Suara NTB) Terdakwa kasus penembakan dalam bentrok Desa Roi, kecamatan Palibelo dan Desa Roka, kecamatan Belo, kabupaten Bima, Rafik (warga Roka, red) akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun enam bulan. Putusan ini lebih tinggi satu tahun enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hanya saja, warga Desa Roka menganggap vonis ini terlalu berat sehingga sempat melampiaskan kekesalan dengan melempar warga Desa Roi saat melintas pulang ke desanya usai sidang.

Jalannya sidang terdakwa penembakan dalam bentrok Roi Vs Roka ini juga dikawal ketat aparat Polres Bima Kota, meski tak seketat sidang kasus pembunuhan Desa Tangga beberapa hari sebelumnya. Hanya saja, guna mengantisipasi keadaan, Brimob bersenjata lengkap beserta kendaraan water cannon dan APC juga disiagakan.

Guna mengantisipasi keributan, aparat tak mengizinkan pengunjung sidang selain keluarga dan kerabat korban dan terdakwa untuk masuk menyaksikan jalannya proses sidang. Namun yang mendominasi ruang sidang justru warga Roka.

Selanjutnya, sidang pembacaan vonis oleh Majelis Hakim yang diketuai Demi Hadiantoro SH dengan dua anggota Fatchu Rochman SH dan Zamzam Ilmi SH berjalan

aman. Dalam amar putusannya, terdawka dinyatakan terbukti melanggar pasal 338 KUHP, melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api rakitan. Putusan hukuman itu jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU Indrawan Pranacitra SH. Sebelumnya pada sidang pembacaan tuntutan, oleh KPU terdakwa dituntut lima tahun penjara.

Ditanya mengenai putusan yang diberikan tersebut lebih tinggi dari tuntutan JPU ? Demi yang ditemui setelahnya menyebutkan karena ini merupakan perkara yang berkaitan antara perang kampung. Sehingga dalam pertimbangan putusan harus sesuai dengan asas benar, adil dan bermanfaat. “Artinya benar, yang salah dihukum, adil dari sisi terdakwa dan korban maupun keluarga dan bermanfaat bagi warga desa Roka dan Roi agar tak timbul perselisihan lagi,” terangnya.

Apalagi, katanya, sebelumnya dalam perkara ini antara pihak yang bertikai sudah bersama. Oleh karenanya dalam memberikan putusan berdasarkan tiga poin tadi. Untungnya, akunya, sidang berjalan aman meski ada satu orang oknum warga yang hendak memancing suasana dengan berteriak.

Setelah pembacaan vonis ini, majelis masih memberikan masa pikir-pikir bagi bterdakwa maupun JPU selama satu minggu. “Sekarang Penuntut Umum dan terdak-

wa masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak,” tambahnya.

Usai sidang, warga Roka yang menggunakan dua truk pulang. Hanya saja, saat pulang dan melintas di Desa Roi, mereka yang baru pulang mengikuti sidang ini melampiaskan kekesalan dengan melempari warga Roi. Namun belum diketahui adanya warga yang mengalami luka akibat lemparan tersebut. Warga Roi yang sengaja diam dikampung guna mengantisipasi gesekan, akhirnya mengejar para pelaku pelemparan.

Sejurus kemudian, warga Desa Roi melakukan pemblokiran jalan yang menghubungkan dua desa bertetangga ini. Aksi pemblokiran ini guna mengantisipasi gejolak susulan. Blokade dilakukan dengan menggunakan berbagai balok dan batang kayu.

Namun beberapa jam kemudian blokade dibuka paksa oleh aparat Polres Palibelo yang turun ke lokasi.

Salah seorang warga Roi, Rf, yang ditemui menyayangkan aksi pelemparan yang dilakukan oleh oknum warga Desa Roka. Namun ia menduga pelemparan itu tidak saja dilakukan oleh warga Desa Roka namun juga warga desa lainnya ikut bergabung. Padahal pihaknya yang menjadi korban.

“Kalau mau rebut, ya ribut sama pengadilan, jangan sama kami, yang memberikan keputusan kan pengadilan,” ujarnya. (use)

(Suara NTB/bug)

nalisa jumlah personel yang akan disiagakan menjelang hari H,” pungkasnya tanpa merinci berapa jumlah personel yang akan disiagakan pihaknya saat puncak kegiatan Pilkada 13 Mei mendatang.

“Nanti kita lihat perkembangan. Namun yang jelas personel kami yang ada di sini sampai di Polsek semua sudah kita siapkan untuk pengamanan Pilkada,” tandas Suryo.

Selanjutnya ia memaparkan, penetapan jumlah personel dan perangkat pengamanan yang disiagakan tergantung berbagai hal. Mulai dari tingkat kerawanan wilayah, luasnya wilayah hingga jumlah penduduk menjadi pertimbangan kepolisian untuk menentukakan jumlah personel yang akan disiagakannya.

“Memang kita ketahui bersama salah satu calon yang bertarung nantinya kemungkinan ada dari wilayah ini (KSB).

Tapi kalau dukungannya mayoritas, saya kira tingkat konfliknya juga akan rendah,” urainya. (bug)

Pilkades di Sumbawa Polres KSB Siap Amankan Pilkada Digelar Setelah Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa di Sumbawa diundur sampai berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB. Pemkab mnenghendaki agar suasana demokrasi yang kondusif tetap terjaga.

Seperti dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa, Yahya Adam, B.A, Kamis (28/2), sebanyak 106 desa rencananya akan menggelar Pilkades pada tahun ini. Rata-rata masa jabatan Kepala Desa akan berakhir pada Mei, Juni, Juli hingga Desember pada tahun ini.

Meski ada yang berakhir Mei mendatang, Pilkades mesti diundur sampai berakhirnya Pilkada NTB. Kalau Pilkada NTB berlangdung selama dua putaran, maka Pilkades baru bisa digelar sekitar Agustus atau September mendatang. Selama terjadinya kekosongan, jabatan Kepala Desa sementara akan diemban oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah kecamatan atau tergantung dari kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kita undur sampai semua tahapan Pilkada rampung,” kata Yahya.

Hal ini, lanjutnya, untuk menghindari konflik kepentingan dalam masyarakat, imbas yang mungkin saja terjadi akibat pertarungan politik selama Pilkada berlangsung. Untuk itu, pihaknya menekankakan kepada panitia Pilkades yang akan dibentuk nantinya untuk bersikap netral serta mengikuti koridor aturan yang ada. BPMPD juga akan turun langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Yahya, juga menekankan kepada Kepala Bidang yang ada di BPMPD untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pada setiap program yang dilaksanakan. (arn)

(Suara NTB/ars)

ANGKUT JENAZAH - Petugas sedang membawa peti berisi jenazah sirajuddin setelah diperiksa oleh tim dokter independen di RS Bhayangkara Mataram, Kamis (28/2)

Taliwang (Suara NTB) Jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh personel dan perangkatnya untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB tanggal 13 Mei mendatang.

Bahkan bukan saja untuk di hari pelaksanaan, aksi siaga oleh Polres KSB telah dilakukan sejak tahapan Pilkada NTB dimulai pada bulan November 2012 lalu. “Kalau ditanya sekarang apa kita sudah menyiapkan diri melakukan pengamaman menjelang Pilkada NTB, kita sudah lakukan itu bersamaan dimulainya tahapan Pilkada beberapa waktu lalu,” cetus Kapolres KSB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, S.Ik kepada wartawan, kemarin.

Sejak menyiagakan jajaran untuk pengamanan Pilkada NTB, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan Polres KSB. Di antaranya menjaga kondusivitas Kantibmas di masyarakat dan menganalisa gejolak di

Muhammad Suryo Saputro

setiap kegiatan tahapan Pilkada yang berjalan. “Sementara ini dua kegiatan rutin itu yang terus kita lakukan,” katanya.

Berdasarkan permintaan Polda, kata Suryo pihaknya baru-baru ini juga telah menyerahkan data teknis terkait potensi kerawanan wilayah di dalam KSB selama menjelang pelaksanaan hari H Pilkada. “Data itu nanti akan menjadi bahan untuk menga-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, masih terus mendalami kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanan proyek PNPM di kecamatan Empang, setelah sebelumnya menetapkan seorang tersangka, bendahara PNPM, selanjutnya besar kemungkinan akan ada penambahan tersangka lagi lebih dari satu orang.

Kajari Sumbawa, melalui Kasi Pidana Khusus, Burhanuddin, S.H, usai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari kepala desa di kecamatan Empang, Rabu (27/2) mengatakan, sejauh ini ada total delapan orang yang sudah diperiksa terkait kasus ini. Di antaranya, pengurus dari struktur PNPM Empang, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), CA dan Sekretaris, SM, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten dan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD). Termasuk kepala desa Bunga Eja dan kepala desa Empang Bawa, yang barus saja diperiksa sebagai saksi.

Dari hasil gelar perkara di TKP sebelumnya, Kejari telah menetapkan seorang tersangka, yakni oknum bendahara, HS yang diduga telah melakukan peyalahgunaan kewenangan selaku bendahara dalam pelaksanaan PNPM Empang.

Yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Kemudian melakukan pemanggilan sejumlah saksi dan gelar perkara di BPKP. Kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp 717 juta. Tersangka dikenakan pasal 2 jo pasal 3 UU No. 21 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Namun, dari hasil pengembangan penyidikan dan pendalaman dokumen, ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini, Bahkan diperkirakan lebih dari satu orang dari dalam struktur PNPM. Sambil menunggu hasil audit investigasi untuk menghitung besar kerugian negara oleh BPKP. “Akan ada tersangka lain,” tandas Bur. Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, menambahkan, kasus ini berefek domino terhadap pelaksanaan PNPM yang harus terhenti di wilayah bersangkutan. Hal ini yang kadang tidak disadari oleh masyarakat. Sehingga penegakan hukum harus terus berjalan.

Reban Sebewe Setelah nantinya kasus dugaan penyimpangan dana PNPM Empang dirampungkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa bakal kembali membidik kasus korupsi Reban Sebewe yang diduga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Saat ini, Kejari baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dimaksud.

Dijelaskan Burhanuddin, S.H, kejaksaan sudah melakukan ekspose Kasus Embung (Reban) Sebewe di BPKP. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman, guna kepentingan audit investigasi oleh BPKP. “Hasil audit ini yang belum ke luar,” terangnya.

Sejauh ini, Kejari baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Yakni, MS sebagai pengawas lapangan, LM sebagai pemilik CV. Ngadek Jaya dan SM sebagai pelaksana kegiatan. Dengan kerugian negara yang diperkirakan sementara ini mencapai Rp. 1,6 miliar. “Setelah kasus PNPM selesai, kita lanjutkan dengan Reban Sebewe. Untuk selanjutnya kita lakukan pemanggilan,” tandas Bur. Diketahui sebelumnya, Reban Sebewe yang terletak di desa Sebewe kecamatan Moyo Utara yang dibangun beberapa tahun lalu, roboh sebelum masa pemeliharaan berakhir. Diduga dalam pelaksanaannya ada beberapa item pengerjaan yang tidak sesuai spek. Bahkan waktu itu Pemkab sempat membentuk tim investigasi, sebelum akhirnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa. (arn)

Evakuasi Kapal Nelayan Terkendala Cuaca Buruk Taliwang (Suara NTB) Kapal nelayan warga desa Labuhan Lalar yang hilang Selasa lalu telah ditemukan melalui pencarian udara (helikopter). Sayangnya, meski telah diketahui posisinya, kapal yang dinakhodai oleh Jumaiyyah beserta tiga rekannya itu belum dapat dievakuasi karena cuaca laut selatan pulau Sumbawa masih memburuk.

Kepala Desa Labuhan Lalar, Khairu Razikin yang dikonfirmasi, Rabu (27/2), mengatakan posisi kapal Jumaiyyah saat ini berada di perarian antara kecamatan Lunyuk – Labangka kabupaten Sumbawa. Berlabuh di sebuah teluk dengan ditemani sebuah kapal penangkap ikan asal Tanjung Luar kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang siap menariknya pulang hingga ke Labuhan Lalar. “Mereka sudah siap dibawa. Hanya saja kondisi cuaca di laut sangat tidak memungkinkan sehingga mereka memilih tetap berlindung di teluk itu,” jelasnya.

Masih sama dengan kondisi terakhir saat hilang, kapal Jumaiyyah dilaporkan masih mengalami kerusakan mesin. Meski telah dilakukan percobaan perbaikan dengan dibantu kapal nelayan asal Tanjung Luar, motor penggerak utama kapal berbobot 5 GT itu tak kunjung membaik. “Makanya kami sudah bersepakat dengan nelayan dari Tanjung Luar itu agar digandeng saja pulang dan mereka siap dengan harga sewa Rp 2 juta,” kata Khairul.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Khairul mengatakan kondisi Jumaiyyah dan tiga rekannya dalam kondisi baik dan sehat. Setelah terpisah dari kelompoknya pada Minggu petang lalu, mereka terombang-ambing dan terseret ombak lautan hingga keluar perairan KSB. Namun beruntung stok bahan makanan yang tersedia mencukupi terlebih setelah ditemukan Senin sore oleh helikopter PT NNT ransum tambahan kemudian dikirimkan ke kapal Jumaiyyah.

“Jadi kendala mereka satu-satunya tidak bisa pulang saja akibat mesin penggerak kapalnya rusak. Dan walau sudah dilakukan perbaikan dengan dibantu nelayan dari Tanjung Luar yang menemukan mereka di laut, tetap saja tidak bisa dihidupkan mesinnya,” pungkas Khairul.

Khairul mengatakan, sanak keluarga mereka sejauh ini tetap merasa cemas dan berharap agar para kepala keluarganya tersebut segera dapat dipulangkan. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

Bedah Tarif Tenaga Listrik Tahun 2013

Rusak, Jalur ”By Pass” BIL Ditanami Pisang Dari Hal. 1 Diakuinya, sampai saat ini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah atas kerusakan jalan di jalur by pass tersebut. Padahal hampir setiap hari, ada saja pejabat baik itu pejabat kabupaten maupun provinsi yang melintas. ‘’Sekecil apapun kerusakan, harusnya diperhatikan. Apalagi ini di jalur by pass BIL yang merupakan pintu masuk utama NTB dari jalur udara,” ujar warga itu lagi.

Sementara itu, dikonfir-

masi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PU dan ESDM) Loteng, H.L. Radisi, S.T., tidak mengetahui pasti persoalan jalur by pass yang rusak. Kalau ada kerusakan, itu menjadi tanggung jawab Dinas PU NTB. Karena menurutnya, jalur by pass BIL itu termasuk jalur nasional. Sehingga penangananan ada di pemerintah provinsi. ‘’Itu (by pass BIL,red) jalur nasional jadi penangananya ada di Dinas PU NTB,” ujarnya via ponsel. (kir)

Hari Ini, Gubernur Mutasi Pejabat Dari Hal. 1 Tiga lokasi pengajian umum tersebut yakni Ponpes Uswatun Hasanah Cempaka Putih Mertak Paok. Kemudian Desa Dasan Baru Kopang dan Ponpes At Tamimi Brangsak Praya Lombok Tengah. ‘’Menurut rencana mutasi akan dilakukan pukul 07.00 Wita,’’ jelasnya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji beberapa waktu lalu, jumlah pejabat yang memasuki usia pensiun mencapai ratusan orang. Paling banyak terdapat pada jabatan eselon IV menyusul eselon III dan II. Sedangkan beberapa pejabat eselon II yang memasuki usia pensiun yakni Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Drs. H. Ridwan Hidayat, Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Abdul Haris, MM, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura, Ir. H. Abdul Maad, MM Selanjutnya, jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB lowong karena H. Husnuddin Achsyid selaku ZKepala BPBD NTB tersangkut kasus hukum sehingga dibebastugaskan dari jabatannya. Selain itu, jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB juga lowong karena Ir. H. Eko Bambang Sutedjo meninggal dunia.

Sebelumnya, untuk mengisi jabatan struktural eselon II, III dan IV, BKD dan Diklat NTB melakukan uji kompetensi bagi calon pejabat. Hal tersebut sesuai dengan amanat Perda No 8 tahun 2011. Uji kompetensi pejabat tersebut bertujuan untuk menemukan pejabat yang pantas menduduki jabatan sesuai kompetensinya. (nas)

KPU Akui Laporan Mobilisasi Pelajar untuk Masuk DPT Dari Hal. 1 Terkait penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini, Fauzan juga menegaskan bahwa meski sedang mencari nafkah di luar negeri, para TKI asal NTB wajib dimasukkan dalam DPT. Hal ini untuk mengantisipasi jika para TKI itu ternyata kembali ke daerah masing – masing menjelang digelarnya pencoblosan di Pilkada NTB 2013.

Fauzan menegaskan itu terkait adanya perbedaan dalam menyikapi status TKI dalam proses pemutakhiran data pemilih yang saat ini tengah berlangsung di tingkat kabupaten kota di NTB. “TKI harus masuk di DPT,” tegas Fauzan.

Menurutnya, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi terhadap sejumlah kasus yang ditemukan selama proses pemutakhiran data pemilih. Bagi setiap kepala keluarga yang telah mendaftarkan diri, termasuk TKI, TKW atau mahasiswa yang akan menimba ilmu di NTB, mereka tetap harus dimasukkan dalam DPT. Fauzan menyadari bahwa masuknya TKI dan mahasiswa yang menimba ilmu di luar daerah tersebut bisa menimbulkan banyaknya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sebab, meski telah tercatat dalam DPT, mereka bisa jadi tidak bisa memilih karena tidak bisa kembali ke daerah. Namun, menurutnya itu lebih

baik ketimbang TKI dan mahasiswa tersebut tidak bisa memilih saat kembali ke daerah karena terlanjur dicoret dari DPT. Tidak memasukkan TKI dalam DPT memang lebih berisiko karena jumlahnya yang besar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) NTB, Ir. H. Mokhlis, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis menerangkan bahwa setiap tahunnya, rata – rata jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri dari NTB mencapai sekitar 60.000 jiwa. “Itu angkanya fluktuatif, bisa 63 ribu atau 64 ribu. Tapi average-nya segitu,” sebut Mokhlis.

Para TKI tersebut memang sudah sepatutnya didata dan dimasukkan dalam daftar pemilih.

Mokhlis juga menegaskan bahwa proses pendataan untuk dimasukkan dalam DPT tersebut tidak akan menjadi persoalan karena saat ini kesadaran TKI untuk menggunakan prosedur pendataan identitas yang jelas sudah mengalami peningkatan. “Teman – teman TKI sudah mulai paham bahwa pergi itu harus jelas. Mereka sekarang sudah sangat menyadari itu. Jadi tidak akan ada masalah dalam pendataannya sebagai pemilih,” tandasnya. (aan)

Harus Taat Aturan Dari Hal. 1 Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H.L. Syafi’i ,MM kepada Suara NTB, Kamis (28/ 2). Ia menyebutkan, saat ini proses pencairan dana BOS triwulan pertama tahun 2013 untuk SD dan SMP telah terlaksana. Dana BOS pun telah masuk ke seluruh rekening sekolah. Dana BOS sekarang sudah dalam tahap eksekusi anggaran oleh sekolah.

“Kita berharap kepada semua sekolah yang melaksanakan penyelenggaraan pertanggungjawaban BOS, agar mengikuti petunjuk teknis yang sudah kita lakukan,” harapnya.

Menurut Syafi’I, dana yang sudah masuk ke rekening sekolah ini tidak bisa dicairkan sekaligus. Untuk itu sekolah harus mentaati prosedur pencairan dana BOS seperti yang telah tertera dalam petunjuk teknis pencairan dana BOS. ‘’Kita sudah berikan petunjuk teknis penggunaan anggaran itu, supaya ditepati sehingga bisa tepat sasaran. Sampai anggaran itu keluar dengan catatan hasil optimal

dan tidak menyalahi aturan yang ada,” tandasnya.

Saat ini seluruh dana telah cair sesuai dengan SK Dirjen Kementrian Pendidikan. Pada triwulan pertama ini, NTB mendapatkan dana BOS total sebesar Rp 107, 7 miliar. Jumlah ini terdiri dari Rp 76,7 miliar untuk 529.416 siswa SD dan tingkat SMP mendapatkan dana sebesar Rp 31 miliar untuk 174.843 siswa.

Sementara di kabupaten/kota NTB yang mendapatkan dana BOS, masing-masing, Kota Mataram mendapatkan Rp 9,7 miliar, Kota Bima mendapatkan Rp 3,5 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp 12,5 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp 4,8 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp 17,7 miliar. Kemudian, Kabupaten Lombok Timur Rp 24,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 2,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 10, 6 miliar, Kabupaten Dompu Rp 7,2 miliar dan Kabupaten Bima sebesar Rp 13,5 miliar. (nia)

Halaman 5

Unram akan Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Terkait dengan pemberlakuan Tarif Tenaga Listrik (TTL) per 1 Januari 2013, Universitas Mataram (Unram) berencana akan menggelar seminar yang akan dilaksanakan 5 Maret 2013 mendatang. Dalam seminar ini, Unram akan membedah lebih dalam tentang rencana pemerintah terhadap kenaikan Tarif Tenaga Listrik tahun 2013 yang rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Sebagaimana diketahui bahwa mulai tanggal 1 Januari 2013, pemerintah telah memberlakukan Tarif Tenaga Listrik (TTL) 2013 bagi pelanggan PLN. Hal ini tertuang melalui peraturan menteri (Permen) ESDM No. 30 tahun 2012 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT PLN. Pada dasarnya, kenaikan tarif tenaga listrik merupakan kewenangan pemerintah guna mengurangi subsidi listrik yang se-

makin lama cenderung meningkat. Akan tetapi pengurangan subsidi ini tidak semata-mata untuk menambah pendapatan PLN saja. Bagi PLN sendiri, penjualan tarif tenaga listrik saat ini tidak menjadi masalah walaupun harga jual (HPP) jauh dibawah biaya pokok penyediaan (BPP). Hal ini karena PLN mendapatkan subsidi atas selisih biaya dengan harga jual.

“Karena listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Universitas Mataram

Rektor UMM Lantik Tiga Dekan Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Drs. Mustamin, M.Si melantik tiga dekan, Kamis (28/2) kemarin. Jabatan dekan yang dilantik dan dikukuhkan itu diantaranya Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Pertanian (Faperta), dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip).

Dekan FAI Diisi Abdul Wahab, Dekan Faperta, Asmawati, dan Dekan Fisip, Abdurrahman. Mereka yang telah menyatakan sanggup akan menjalankan kepercayaan terhitung tahun 2013-2017.

Dalam sambutannya, Rektor UMM Drs. Mustamin, M.Si meminta pejabat baru efektif dalam tugasnya. Khususnya efektif dan efesiensi dalam pelaksanaan administrasi mahasiswa seperti KRS dan KHS. Sarannya, selain dalam bentuk sosialisasi melalui spanduk, juga disosialisasikan langsung kepada mahasiswa.“Jangan saat wisuda baru diberikan KHS. Kita berharap ini ditertibkan, khusus penanganan KHS dan KRS ini,” harapnya.

Selain soal administrasi mahasiswa, juga penekanannya terkait yudisium bagi calon wisudawan, sebelum masuk semester berikut.

Dengan harapan tidak ada kejadian seperti tahun sebelmnya, ada mahasiswa tidak membayar. “Alasan mahasiswa, fakultas tidak mengiinformasikan, jangan sampai ini terulang lagi,” terangnya.

Selain soal tertib mahasiswa, ia juga mengarahkan agar ada peningkatan kinerja staf dan dosen, juga kaitan dengan kedisiplinan. Ini kaitan dengan kenaikan gaji dan tunjangan mencapai 10 persen, diklaim lebih maju dari pemerintah.

Dorongan juga terkait peningkatkan kualitas akreditasi program studi menjadi akreditasi B, tentu saja dengan bekerja maksimal.

Bahkan Prodi Bahasa Indonesia dan PPKN akan diupayakan naik ke akreditasi A. Rektor asal Kecamatan Donggo ini juga menyinggung aksi protes mahasiswa. Sarannya, jika ada tuntutan mahasiswa harus diselesaikan secara bertingkat. “Kalau ada masalah di Prodi, selesaikan di Prodi,” harapnya. (ars/*)

Newmont Laksanakan Uji Kompetensi Ahli Tambang Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya-upaya untuk melakukan usaha pertambangan yang baik (good mining practises), serta menjadikan PT NNT sebagai perusahaan tambang percontohan di Indonesia.

Karenanya, PT NNT sangat mendukung terselenggaranya kegiatan uji kompetensi untuk sertifikasi Profesi ke XVII bagi ahli pertambangan oleh LSP PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) di Batu Hijau, 28 Februari – 3 Maret 2013.

“Usaha pertambangan yang baik akan bisa dilakukan apabila dikelola oleh tenaga kerja profesional, terlatih, punya integritas tinggi, dan memiliki etika sesuai dengan aturan-aturan penambangan yang baik. Makanya kami mendukung program PERHAPI yang menunjuk PT NNT sebagai tempat uji kompetensi (TUK) ke XVII tahun ini,” kata General Manager Tanggungjawab Sosial dan Hubungan Pemerintah PT NNT, Rachmat Makkasau.

Menurut Rachmat, merupakan suatu penghargaan bagi PT NNT yang ditunjuk untuk menye-

lenggarakan TUK XVII, setelah TUK ke XIII yang sukses dilaksanakan di Batu Hijau pada tahun 2012 karena akan berkumpul sejumlah ahli pertambangan dari berbagai perusahaan tambang di Indonesia. “Kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk menjadikan PT NNT sebagai perusahaan tambang terdepan dalam bidang perlindungan lingkungan, keselamatan kerja dan tanggungjawab sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara TUK XVII Rajulisman menjelaskan, uji kompetensi ahli pertambangan ini dilaksanakan tiga sampai dengan empat kali dalam setahun, diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PERHAPI bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Saat ini yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta sebanyak 35 peserta, 20 orang dari PT NNT dan 15 orang dari perusahaan pertambangan di Indonesia.

“Dengan uji kompetensi ini maka seorang ahli pertambangan akan mendapatkan pengakuan atas keahlian yang dimilikinya

dan mempunyai daya saing yang tinggi di dunia kerja pertambangan,” kata Rajulisman.

Beberapa perusahaan peserta antara lain, PT. Aneka Tambang Tbk., PT. Nusantara Thermal Coal, PT. Adaro Indonesia, PT Vale Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Berau Coal, PT. Truba Indocoal Mining, PT. International Nickel Indonesia, PT. Harita Group, PT Bukit Asam Persero dan PT. Freeport Indonesia. Sedangkan asesor (tim penilai) berasal dari para ahli pertambangan PT NNT dan juga di luar PT NNT yang berjumlah sekitar 20 orang yang bersertifikasi. Selain PT NNT, TUK lainnya adalah Pusdiklat Minerba ESDM, PT Bukit Asam (PTBA), PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT TIMAH. Pada 2012 PT NNT telah mendapatkan penghargaan BNSP AWARD (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk kategori Perusahaan atas pengembangan karyawan berbasis kompetensi sesuai standar BNSP. Penghargaan ini diberikan karena PT NNT secara konsisten mendukung berbagai kegiatan dan pelatihan serta menjadi tempat uji kompetensi. (r)

Tak Bayar Ongkos, Penumpang Tusuk Sopir Taxi Mataram (Suara NTB) Peristiwa yang dialami Stenis Laus Dulo (39), sopir Taxi Blue Bird Lombok ini setidaknya menjadi pelajaran bagi rekan seprofesinya, agar hati hati menaikkan penumpang. Stenis mengalami luka bacok di leher, Senin (25/2) malam lalu. Pelaku diduga tak punya uang untuk membayar sewa yang tercatat di argo, kemudian mengamuk dan menusuk korban.

Kepada Suara NTB, korban mengaku awalnya menaikkan pelaku yang diketahui bernama Lalu A.Sukardin (25) di Bertais dengan tujuan Senggigi, sekitar Pukul 20.00 Wita. Permintaan itu dipenuhi, pelaku diantar ke salah satu kafe di

Senggigi dengan maksud mencari rekannya. Karena rekannya tak ditemukan, pelaku yang mengaku asal Jawa itu meminta korban mengarahkan taxi ke Cakranegara untuk tujuan Check In ke Hotel Astawa.

Sampai di hotel Astawa sekitar pukul 24.00 Wita, Stenis menunjukkan angka yang tertera dalam argo puluhan ribu rupiah, dan meminta bayaran. Bukannya merogoh kocek, pelaku malah marah marah dan membentak korban.

“Dia mengaku tidak punya uang untuk bayar,” tutur korban. Tanpa disadarinya tiba tiba pelaku menusukkan obeng ke leher kanannya. Korban yang terkejut, berusaha melawan dan merampas obeng dari tangan pelaku.

Sempat terjadi baku tarik obeng hingga patah.

“Saya mau diserang lagi, tapi saya lawan,”ujarnya.

Pelaku kemudian kabur. Stenis meneriaki pelaku, warga yang berdatangan kemudian membekuk Sukardin dan menyerahkan ke Mapolsek Cakra. Malam itu juga pelaku langsung ditahan. Sementara korban dilarikan ke Rumah sakit dan lukanya di visum. Kapolsek Cakra, Kompol Arif Hidayat, SIK dihubungi Kamis (28/2) kemarin memastikan pelaku masih ditahan. Hasil interogasi, pelaku diketahui berasal dari Jalan TGH Abdul Hafidz Bangket Dalem Kediri. “Pelaku masih kami lakukan pemeriksaan,” pungkasnya. (ars)

Bendahara Mengaku Diancam Anggota Dewan Dari Hal. 1 Terkait dengan dana yang dicairkan, ia mengaku menerima dana bantuan sebesar Rp 45 juta. Dana tersebut dicairkan secara bertahap, pertama Rp 20 juta, dan pencairan kedua sebesar Rp 25 juta, namun tanpa proposal. Dana itu cair langsung dari tangan Juandi dan ditanda tanganinya sendiri.

Ia menerangkan, dirinya tidak mengajukan proposal lebih dulu. Saksi mengaku tak tahu prosedur, dengan menyebut, tidak paham mekanisme sehingga uang cair lebih awal baru proposal diajukan.

Lebih lanjut, saksi mengatakan, saat mencairkan dana bansos, ia disodori kuitansi kosong oleh terdakwa, kemudian di tanda tanganinya. Cairlah dana sebagaimana di sebut diatas.

Hakim Ketua, Joseph Pas-

tra Ziraluo, SH, MH kemudian menanyakan kepada terdakwa tahapan pengajuan proposal. Saksi kembali mengaku tak tahu. Sebab sudah menjadi kebiasaan, sejumlah anggota dewan lainnya, menerima menerima uang di muka, kemudian proposalnya menyusul ‘’Biasanya seperti itu. Tapi saya tidak tahu prosedurnya,” aku saksi polos.

Tak puas dengan jawaban itu, Pastra kembali bertanya.

“Apakah cara itu lazim?,” tanya hakim. Busyairi sempat diam, kemudian kembali berkelit dengan mengatakan tidak tahu prosedur pencairan dana bansos. Pertanyaan ketiga seputar hal sama, juga dijawab saksi tidak tahu.

Sebelum mengakhiri kesaksiannya, meski tak tahu prosedur pencairan, namun Busyairi mengaku semua dana yang dicairkan telah ter-

salurkan kepada msayarakat.

Ia mengklaim mengantongi bukti terkait itu dan sudah disita penyidik Kejaksaan.

Saksi kedua yang diperiksa, kedua Hj Sumiatun,a nggota DPRD Lobar yang membeberkan pengakuannya menerima dana bansos sebesar Rp 25 juta untuk lima proposal. Ketua DPD Golkar Lobar ini ditanya hakim terkait suratkuasa dari masyarakat pemilik proposal untuk menerima dana, dijawab Sumiatun tidak ada. Sebab masyarakat secara lisan mempercayakan kepada dirinya untuk penciran.

Mengenai prosedur hampir sama dengan saksi sebelumnya, mekanismenya menyimpang. Dana dicairkan dulu, baru kemudian proposal diajukan. Bahkan ia juga diminta tanda tangan kwitansi kosong oleh terdakwa Juandi Setiawan. (ars)

dalam seminar tersebut nanti akan membedah kenaikan Tarif Tenaga Listrik tersebut dengan para akademisi” terang Prof Suwardji, Pembantu Rektor IV Unram.

Selaku pengarah dalam kegiatan seminar tersebut, Prof Suwardji menyampaikan bahwa dalam seminar yang akan diselenggarakan Selasa (5/2) nanti Unram akan turut mengundang 100 orang peserta yang terdiri dari Dosen dan Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) se Kota Mataram.

Selain itu Unram juga akan mengundang Rosmaliati ST.MT Dosen Fakultas Tehnik Universitas Mataram sebagai pembicara dalam seminar.

Serta narasumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah NTB, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Prov NTB dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) NTB untuk mendapatkan berbagai masukan tentang tarif tenaga listrik. (nia/*)

Studi Komparatif di Batam

Komisi III Jajaki Perda Badan Usaha Pelabuhan Batam (Suara NTB) Komisi III DPRD NTB menjajaki peluang untuk melahirkan perda untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan guna mendongkrak pendapatan asli daerah. Penjajakan itu dilakukan saat rombongan Komisi III DPRD NTB menggelar studi komparatif ke Kota Batam, 25 - 27 Februari 2013 lalu.

Rombongan Komisi III DPRD NTB dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM, Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH dan Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, M. Intihan. Di Batam, rombongan berkunjung dan berdiskusi dengan DPRD Kota Batam yang saat ini sudah memiliki perda tersebut.

Rombongan diterima oleh staf bersama anggota DPRD Kota Batam, Hj. Siti Nurlaila yang memang terlibat dalam proses penyusunan perda tersebut. Dalam kesempatan itu, Suharto yang menjadi juru bicara komisi membuka pembicaraan dengan menyinggung soal perda badan usaha pelabuhan yang telah dimiliki oleh Batam dan bisa diadopsi di NTB. “Kami di NTB juga memiliki banyak pelabuhan,” tandasnya.

Menurutnya, DPRD NTB ingin menjajaki apa yang melatarbelakangi pembentukan perda tersebut dan apa manfaat yang bisa dihasilkan dari lahirnya perda itu. “Kami ingin perda semacam ini bisa mempercepat pembangunan di NTB,” tandasnya.

Nurlaila mengutarakan bahwa di Batam, potensi di bidang kepelabuhan yang bisa dikelola untuk mendongkrak pendapatan daerah memang cukup besar.

“Tapi sejauh ini potensi itu masih dikelola oleh BP (Badan Pengawasan),” ujarnya.

Untuk dikietahui, saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pu-

sat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan tersebut diantaranya Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perijinan IT-PT, Perijinan IT Cakram, Perijinan IT Alat Pertanian, Perijinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perijinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perijinan Pelepasan Kapal Laut.

Menurut Nurlaila, potensi di bidang kepelabuhan itulah yang mendorong Pemkot Batam untuk menariknya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan. “Karimun saja bisa memperoleh sekitar 12 miliar pertahun. Kita harapkan Batam bisa mendapatkan lebih dari itu,” ujar Nurlaila.

Nurlaila menyadari bahwa resiko dari lahirnya sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) baru adalah adanya inefisiensi dalam pengelolaan bisnis mereka sehingga tidak mampu memaksimalkan potensi profit yang mereka miliki.

“Karena itu, untuk BUP ini, kita kunci dengan mensyaratkan bahwa pemilihan komisaris dan direkturnya itu lewat fit and proper test,” tandas Nurlaila.

Sementara, Nurdin Ranggabarani dalam kesempatan tersebut juga menegaskan harapannya agar melalui kunjungan ini, pihaknya bisa memperoleh referensi agar keberadaan pelabuhan – pelabuhan yang dibangun melalui APBD NTB bisa memberikan manfaat lebih bagi pembangunan NTB. “Bahkan pelabuhan – pelabuhan khusus yang digunakan oleh perusahaan swasta di NTB bisa jadi dibuat BUP. Misalnya benete atau telong elong, itu bisa dikelola oleh BUP,” tandasnya. (aan/*)

(Suara NTB/aan)

POSE BERSAMA - Ketua Komisi III DPRD NTB, H. Suharto, ST, MM bersama anggota Komisi III DPRD NTB, berpose bersama Hj. Siti Nurlaila yang mewakili DPRD Kota Batam, saat kunjungan di Batam, 25 hingga 27 Februari 2013.

Rentan Ditunggangi Dari Hal. 1 Kominda juga telah memanggil semua penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi berbagai gesekan dalam penetapan DP4 menjadi DPS dan kemudian menjadi DPT. Hal teresebut menurutnya merupakan incredible point sehingga harus dikawal bersama-sama. “Kalau DPTnya mantap, insya Allah pemilu aman. Tapi kalau ada yang abalabal dan dimanfaatkan orang lain, itu bahaya,” tegasnya.

Nasibun mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah memantapkan peran Ketua PPS di tingkat desa untuk mengawasi kades apakah dia ditunggangi oleh ketua pemenangan atau tim kampanye pasangan tertentu. Media juga diminta berperan dalam hal ini. “Kalau ada indikasi seperti itu, laporkan ke Bawaslu,” imbaunya.

Selain itu, Ketua KPPS juga diminta berperan dalam mengawasi pemilih yang namanya masuk dalam DPT tapi berada di luar daerah apakah nama tersebut digunakan oleh orang lain atau tidak. “Itu titik rawannya. Kalau itu dipa-

kai, itu bisa membatalkan ikhtiar kita untuk melaksanakan pilkada bersih dan bisa membatalkan hasil karena itu kejahatan pemilu,” tegasnya.

Sejauh ini menurutnya suasana menjelang pilkada NTB, Lombok Timur, dan Kota Bima masih dalam keadaan harmonis dan dinamis. “Khusus untuk Kota Bima, harmonis dinamisnya agak menguat. Ini karena pasangan calon di Kota Bima itu ada delapan kemudian yang menjadi masalah adalah posko delapan pasangan itu seringkali dalam satu kelurahan satu pasangan calon mempunyai dua sampai tiga posko,” terangnya.

Untuk itu diminta agar pemerintah setempat harus membuat kesepakatan dengan pasangan calon dan tim pemenangannya untuk proporsional memasang posko. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya persaingan antar posko. Sementara di Lombok Timur, gerakan tim sosialisasi dari masing-masing pasangan cukup tinggi namun masih dalam kendali aparat keamanan. (yan)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

Halaman 6

Mencabut Akar Korupsi Parpol Oleh :

Bulog dan Rekanan Harus Bertanggung Jawab KUALITAS beras untuk warga miskin atau raskin kerap dikeluhkan warga penerima atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Keluhan yang paling sering disuarakan yakni kualitasnya yang buruk. Berbau dan warnanya kemerah-merahan sehingga tak layak dikonsumsi. Memang keluhan seperti ini, memang tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah penerima raskin di NTB. Namun Bulog sebagai pemasok raskin tetap harus bertanggung jawab.

Dalam pengadaan beras, termasuk untuk penyediaan raskin, Bulog Divre NTB selama ini bekerjasama dengan 100 lebih rekanan. Rekanan yang menjadi mitra Bulog setiap hari sedikitnya memasok 70-an ton beras . Memang pasokan beras dari mitra Bulog diperiksa. Hanya saja, sesuai ketentuan, 10 persen saja yang dicek oleh petugas sebelum dimasukkan ke gudang. Dalam pelaksanaannya, jika ditemukan kualitas beras yang tidak standar, Bulog pasti menolaknya.

Sementara di luar 10 persen yang dicek, tak bisa dihindari ditemukan kualitas beras yang tidak sesuai standar.

Terkait dengan kualitas beras yang tidak sesuai standar, selain Bulog sebagai pihak yang menyalurkan raskin, rekanan juga harus bertanggung jawab untuk memasok beras yang kualitasnya sesuai standar.

Selama ini yang kita ketahui, ketika RTS penerima raskin mengeluh karena kualitas raskin buruk, yang paling disalahkan adalah Bulog. Padahal selain Bulog yang paling bertanggung jawab adalah mitra atau rekanan. Mitra Bulog yang diberi kepercayaan untuk menyiapkan pasokan beras termasuk untuk pemenuhan raskin, semestinya menjamin bahwa beras yang dipasoknya sesuai standar. Karena beras yang dibeli Bulog, tentu harganya sudah disepakati. Dalam arti beras yang diadakan rekanan, kualitasnya harus sesuai dengan permintaan Bulog.

Untuk mengecek kualitas beras yang dipasok rekanan, Bulog harus cermat. Jika dalam pelaksanaannya ternyata beras yang dipasok, kualitasnya buruk, Bulog harus bersikap.

Bila perlu, Bulog member sanksi pada rekanan yang tidak memenuhi kesepakatan. Atau lebih tegas lagi di-blacklist saja rekanan yang memasok beras tak sesuai standar.

Tindakan tegas ini harus diambil untuk menghindari agar Bulog tidak selalu menjadi ‘’kambing hitam” ketika beras yang dipasok ternyata tidak sesuai standar. Karena selama ini, ketika kualitas beras buruk, selalu yang disalahkan adalah Bulog. Terutama untuk jatah raskin yang dibagikan kepada masyarakat tak mampu. (*)

ALAH satu penyebab partai politik menjadi sarang hulu praktik korupsi karena komitmen transparansi dan akuntabilitas sangat rendah. Selain itu, perilaku rente dan desakan kebutuhan pendanaan partai yang besar mengakibatkan partai politik memburu rente melalui para politisinya, baik di eksekutif maupun di legislatif.

Partai politik enggan mendorong akuntabilitas dan transparansi sehingga desakan akan partai politik modern memiliki laporan keuangan periodik diabaikan. Di sisi lain, Undang-Undang partai politik maupun pemilu tidak pernah secara tegas memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara benar dan valid. Padahal dengan menggunakan instrumen modern, yakni akuntansi, maka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai politik dapat dimaksimalkan sehingga publik tahu persis sumber dana penggunaan dana partai politik. Publik juga akan mendeteksi perilaku partai politik yang cenderung menguntungkan kelompok kepentingan tertentu.

Sebenarnya praktik korupsi partai politik tidak saja dapat dilihat sebagai praktik pelanggaran etika politik dan hukum pada wilayah hulu. Sebab korupsi di wilayah hulu adalah manivestasi perilaku partai politik ketika menduduki pusaran kebijakan atau kekuasaan. Dengan kekuasaan yang diperoleh partai politik bisa memperjualbelikan pengaruh (trade of influence) ke berbagai jejaring kekuasaan yang dimilikinya demi memenuhi hasrat keuangan pribadi dan partai.

Dan kita seringkali lupa bahwa proses penularan “virus” korupsi telah dimulai di hilir yakni semenjak rekrutmen calon legislator dan pejabat pubik saat pemilu. Pada rekrutmen itulah korupsi itu bermula dan bermuara. Meminjam istilah dalam bidang medis, ketika rekrutmen calon legislator penyakit bernama korupsi mengalami “inkubasi”. Makna “inkubasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit itu atau masa tunas. Untuk menyembuhkannya (baca: korupsi) berarti dengan memotong masa-masa inkubasi itu dengan memangkas masa penularannya atau mencabut akar penyebab penyakit itu.

Setelah MK menggantikan sistem nomor urut dengan sistem suara terbanyak dalam penentuan calon legislatif terpilih memang telah menutup katub perkoncoan dan nepotisme yang dilakukan pimpinan partai berdasarkan kedekatan dan kekeluargaan. Sistem proporsional dengan

Ayatullah Hadi

(Pengajar di Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram)

123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 Partai politik mesti terus dipantau 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 oleh segenap kekuatan kontrol 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 sosial masyarakat mulai dari 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 tahapan rekrutmen sampai pada 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 pelaksanaan tugas keterwakilan di 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 parlemen. Kontrol sosial sangat 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 bisa dilakukan mengingat sistem 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 daerah pemilihan (distrik) 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 memungkinkan publik lebih 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 mengenal partai politik dan para 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 calon legislatornya.

123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 daftar calon terbuka diharap mampu merubah wajah oligarkisme partai politik. Ketentuan berdasarkan suara terbanyak akan mensyaratkan kehendak pemilih berdasarkan popularitas calon legislatif dan akan mendorong kerja keras setiap calon legislatif untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

Namun, sebagaimana Moh Mahfud MD dalam artikelnya di salah satu harian nasional mengungkap bahwa nepotisme dan politik uang untuk menjadi anggota legislatif itu selalu ada dalam dua sistem ini.

Hanya saja di dalam sistem proporsional tertutup politik uang dilakukan secara borongan kepada oknum pimpinan partai, sedangkan dalam sistem proporsional terbuka dilakukan secara eceran langsung ke kantong-kantong pemilih.

Dua sistem pemilu tersebut mengandung dua masalah serupa; oligarkisme yang kental dan korupsi yang mengakar. Dalam sistem proporsional terbuka meskipun berdasarkan suara terbanyak tidak mengurangi kewenangan pimpinan partai politik sebagai penentu keputusan tertinggi. Penentuan nomor urut calon legislatif dalam sebuah darerah pemilihan masih saja menjadi rebutan dan rentan dengan nepotisme.

Meskipun nomor urut tidak “sesakti” pada sistem sebelumnya, namun tetap saja mencerminkan prioritas pimpinan partai terhadap seorang calon. Dalam penentuan derah pemililihan pun tidak menutup kemungkinan berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu dengan oknum pimpinan partai politik.

STASIUN RADIO

Sebab tidak mungkin seorang calon legislatif akan mau ditempatkan pada daerah pemilihan yang sepi konstituen. Belum lagi seorang calon legislatif harus mengeluarkan biaya kampanye tinggi untuk memperkenalkan diri, iklan di media massa, biaya saksi di TPS, membeli suara dan seterusnya.

Parade korupsi Kita terlanjur banyak bersepakat dengan analisis Schumpeter bahwa demokrasi memang mahal. Namun melihat betapa awal mula menyeruaknya potensi korupsi telah terjadi mulai dari rekrutmen para calon legislator, maka tulisan ini ingin berantitesis bahwa kekuasaanlah yang mahal. Ongkos yang tinggi untuk memperoleh kekuasaan dilanggengkan oleh sistem demokrasi yang memberi ruang bagi tumbuh suburnya praktik politik uang yang belum sepenuhnya dapat dicegah oleh regulasi politik yang ada.

Sehingga alih-alih mengharapkan proses rekrutmen para legislator akan menghayati kepentingan dan kehendak konstituen namun proses itu menjadi embrio munculnya parade korupsi para politisi dari hilir sampai ke tingkat hulu.

Sistem politik negara ini kedepan sejatinya menegaskan upaya untuk mendamaikan antara vitalnya partai politik sebagai pilar demokrasi dengan realitas oligarkisme dan korupsi politik di tubuh partai politik.

Dengan kata lain, proses penggembosan nilai demokrasi justru terjadi dari tubuh partai politik.

Partai politik mesti terus dipan-

tau oleh segenap kekuatan kontrol sosial masyarakat mulai dari tahapan rekrutmen sampai pada pelaksanaan tugas keterwakilan di parlemen. Kontrol sosial sangat bisa dilakukan mengingat sistem daerah pemilihan (distrik) memungkinkan publik lebih mengenal partai politik dan para calon legislatornya. Publik maupun konstituen juga bisa menuntut agar partai politik tidak seolah-olah menyodorkan “cek kosong” yang diisi sendiri oleh para elite pimpinan dalam pendaftaran para calon legislator.

Publik dan segenap kekuatan civil society harus lebih kuat mendorong calon-calon legislator yang berintegritas melalui konvensi rakyat untuk disodorkan kepada partai politik.

Harus ada gerakan kolektif untuk menolak sistem buruk yang saat ini berjalan. Ini penting untuk meretas apa yang disebut dengan banalitas korupsi. Banalitas korupsi adalah ketika praktik korupsi dianggap sebagai tindakan biasa yang terus mengalami regenerasi.

Memahami sesuatu yang menjadi akar korupsi akan dapat membantu darimana harus mencegahnya.

Bagi lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK semestinya lebih konsentrasi lagi untuk memantau, mencegah dan menindak praktik korupsi politik oleh partai politik. Sebab pemberantasan praktik korupsi bukan saja soal bagaimana menegakkan hukum dan keadilan, namun sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi dari hulu sampai hilir. (*)

POJOK Rusak, jalur by pass BIL ditanami pisang Bisa mengganggu citra daerah

***

Kualitas jelek, Komisi II curiga raskin ’’disunat’’ di tengah jalan Tak boleh ‘’didiamkan’’

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Soal Kualitas Raskin

Bulog Perketat Pengawasan Beras Masuk Mataram (Suara NTB) Kualitas raskin yang didistribusikan ke tingkat Rumah Tangga Sasaran (RTS) kerap kali dikeluhkan oleh penerima, meskipun yang dikeluhkan persentasenya kecil. Tetapi menyikapi hal ini, Bulog akan menerapkan pengetatan pengawasan di tingkat rekanan yang memasok beras.

(Suara NTB/bul)

MAKANAN TAMBAHAN - Pemberian makanan tambahan kepada balita dan anak-anak di Alfamart Gunung Sari, Lombok Barat.

Meriahkan Hari Gizi Nasional

Alfamart Gelar Posyandu secara Serentak MASALAH kesehatan balita dan anak-anak di Indonesia masih menjadi masalah yang belum tertangani secara optimal. Angka anak kekurangan gizi masih cukup tinggi, begitupun pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif masih rendah. Belum lagi permasalahan anak kerdil dan sebagainya. Di satu sisi tingkat obesitas juga terus meningkat dan mengkonsumsi makanan tak sehat menjadi tren.

Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional, tanggal 28 Februari, Alfamart menggelar acara ‘Gebyar Balita Sehat serentak 17 Kota di Indonesia. Didukung langsung oleh ProminaSun, Alfamart merangkai kegiatan dengan memberikan penyuluhan kesehatan oleh pakar gizi dan pangan dari Promina kepada lebih dari 3.000 ibu-ibu balita di Medan, Palembang, Lampung, Banten, Bogor, Bekasi, Jakarta, Garut, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Malang, Sidoarjo, Makassar, Lombok (NTB) dan Jember.

“Ini merupakan even nasional yang memang kami siapkan untuk meramaikan Hari Gizi Nasional. Selain memberikan penyuluhan, Alfamart membagikan makanan tambahan untuk balita,” terang Corporate Communcation General Manager Alfamart, Nur Rachman.

Menurutnya, hubungan Alfamart dengan komunitas Posyandu yang ada di masing-masing kota cukup baik sehingga tidak terlalu sulit untuk mengajak mereka turut merayakan Hari Gizi Nasional.

“Selama ini khususnya cabang-cabang Alfamart rutin melakukan Posyandu bahkan beberapa Rumah Albi yang kami miliki sebagai Ruang Komunitas Masyarakat menjadi tempat para kader Posyandu melakukan kegiatannya,” jelasnya.

Tak lupa, Nur Rachman juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik dari sponsor juga tim-tim posyandu dan PKK, para kader dan juga masyarakat yang ada di 18 kota atas terlaksananya program tersebut.

Sementara itu, kegiatan posyandu yang dilaksanakan di Alfamart Gunung Sari Lombok Barat, melayani tujuh dusun, di antaranya Dusun Temanjor sebanyak 55 balita, Lendang Bajur 101 balita, Bale Kuwu 91 balita, Karang Kerem 52 balita, Montong Sager 83 balita, Rendang Bajur 79 balita dan Dasan Bara 117 balita.

Tim Penggerak PKK Gn. Sari merasa senang dengan keikutsertaan Alfamart dalam acara kegiatan Posyandu yang ada di wilayahnya “Terimakasih kepada Alfamart dan Promina yang peduli dengan gizi ibu dan balita yang ada di Petamburan.

Kegiatan ini sangat positif sekali apalagi di wilayah tersebut termasuk daerah yang cukup parah terkena bencana banjir kemarin.

Semoga hal ini dapat terus dilanjutkan ke titik-titik posyandu lain yang juga masih banyak balita yang kekurangan gizi,” katanya. (bul)

Kepala Divisi Regional Bulog NTB, melalui Tata Usahanya, R. Guna Dharma kepada Suara NTB menyatakan, terdapat 154 rekanan di NTB yang setiap hari menjadi mitra Bulog dalam hal penyediaan stok di gudang Bulog.

Setidaknya, dari sejumlah rekanan tersebut, dalam sehari ada 70-an ton beras yang masuk ke gudang untuk satu mitra, jika sehari total ada lima mitra yang memasukkan stok, maka tidak sedikit jumlah karung beras yang masuk per harinya.

Dari sejumlah itu, ketentuannya sepuluh persen di antaranya dicek oleh petugas, sebelum dimasukkan ke gudang.

Jika ditemukan kualitas beras yang tidak standar, tentu oleh petugas dilakukan penarikan.

“Dan bisa dibayangkan, sekian ribu karung yang masuk ke gudang, tidak mungkin semuan-

ya akan dicek oleh petugas. Tentu ada satu dua karung yang lolos, itu wajar dan manusiawi.

Tetapi pada batasannya tetap dilakukan pengecekan sebesar sepuluh persen dari jumlah yang masuk,” demikian dijelaskannya, Kamis (28/2).

Demikian pula saat akan mendistribusikan, sepuluh persen dari jumlah beras yang akan didistribusikan kepada RTS, katanya tetap dilakukan pengecekan kembali oleh petugas. Jika ditemukan kembali beras yang berubah warna karena waktu penyimpanan, beras-beras tersebut ditarik kembali untuk diganti.

Proses-proses tersebut, menurutnya dilaksanakan untuk menyaring beras yang akan diberikan kepada RTS, kendatipun dari pengawasan tersebut masih terdapat kualitas yang berubah, baginya tetaplah di luar batas pengawasan. Namun pada kebi-

(Suara NTB/bul)

RASKIN - Beras di gudang Bulog Dasan Cermen Mataram yang akan didistribusikan untuk raskin jakan lainnya, ia menyebut Bulog membuka diri untuk menerima layanan penggantian.

“Jangan hanya dua tiga karung beras yang kualitasnya dikeluhkan, kemudian diambil kesimpulan seolah-olah semuanya. Bulog tetap melakukan pengecekan beras yang diterima dari rekanan,” katanya. Raskin yang disalurkan

ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) dan standar Bulog, dengan 20 persen tingkat kerusakan, dan kadar air sebesar 14 persen, kemudian tingkat Menir sebesar 3 persen.

Selama pelaksanaan Raskin, Dharma menyebutkan, jumlah yang ditarik berdasarkan laporan yang masuk ke Bu-

log, persentasesnya disebut sangat kecil. Tahun 2010, terdapat 200 kilogram yang ditarik, tahun selanjutanya tak ada sama sekali. Kemudian pada tahun 2012, terdapat 1,2 ton dari 80 ribu ton total setahun yang disalurkan. Sehingga tetap dikuatkannya, persentasenya tetaplah sangat kecil. (bul)

Pekerja Asing akan Dikenakan Retribusi

Target PAD NTB Rp 802 Miliar Mataram (Suara NTB)Pemprov NTB menargetkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 ini sebesar Rp 802 miliar lebih. Angka ini meningkat sebesar 1,9 persen dari target pada APBD Perubahan 2012 lalu.

Untuk mencapai target tersebut, pemprov NTB akan mengoptimalkan dan melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk akan mengenakan retribusi bagi tenaga kerja asing yang ada di NTB. Namun, pengenaan restribusi tenaga kerja asing tersebut masih menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tenaga kerja asing yang masih digodok pemerintah daerah.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan NTB, Drs. H. Lalu Suparman dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/2) di kantor gubenrur NTB. ”Kalau PAD untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp 802 miliar lebih. Ada kenaikan target PAD dari sebelumnya sebesar 1,9 persen dari sebelumnya sebesar Rp 793 miliar lebih. Insya Allah sampai akhir tahun anggaran bisa tercapai sampai 90 persen lebih secara keseluruhan,” ujar Suparman.

Dijelaskan beberapa komponen target PAD yang akan dikejar tahun ini antara lain pajak daerah sebesar Rp 612 miliar lebih, retribusi daerah Rp 15 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 68 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah 106 miliar lebih. Sedangkan untuk dana perimbangan dari pusat tahun 2013 ini ditargetkan sebesar Rp 1,7 triliun lebih.

Suparman menjelaskan, sumber penerimaan daerah yang baru namun saat ini masih dibahas Raperdanya, yakni tentang pekerja asing. Nanntinya, dalam Raperda tersebut para pekerja asing yang ada di NTB akan dikenakan restribusi oleh pemerintah daerah melalui Perda. “Ada sumber baru dari retribusi tenaga kerja asing. Kisarannya dalam bentuk dolar, seperti yang tertuang dalam bentuk draf Raperda. Insya Allah tahun ini selesai,” tandasnya.

Selain itu, untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, terutama untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, pihaknya mengaku terus menambah sarana prasarana yang mempermudah pelayanan, terutama untuk masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan. Beberapa sarana yang dibangun, katanya seperti Samsat keliling, Drive thru dan memperpanjang pembebasan bea balik nama kendaraan hingga Juni 2013 nanti.

“Kita bebaskan bea balik namanya sampai bulan Juni 2013. Tidak ada pungutan untuk biaya BBN II, kalau jatuh tempo PKBnya kena. Kalau BBN-nya bisa kena tetapi karena ada pasal yang membolehkan maka kita memberikan keringan maka kita bebaskan dengan memberi keringanan, biar tidak terlalu besar beban bagi masyarakat membalikkan pelat kendaraannya ke wilayah NTB,” tandasnya. (nas)

Divr e Nu sa Teng gara Bar at

PENGUMUMAN LELANG Nomor : 14 /III/23000/02/2013 Perum BULOG Divre NTB melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram akan melelang Kendaraan Roda 4 dengan kondisi apa adanya, yaitu berupa : 1. 1 (satu) unit Mobil Corolla Altis tahun 2004 Nomor Polisi DR 9 BP Harga Limit : Rp 87.760.000,Uang Jaminan : Rp 44.000.000,2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang MB tahun 2002 Nomor Polisi DR 1786 AF Harga Limit : Rp 48.633.333,Uang Jaminan : Rp 24.500.000,3. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang MB tahun 2002 Nomor Polisi DR 1772 AF Harga Limit : Rp 48.633.333,Uang Jaminan : Rp 24.500.000,4. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang MB tahun 2002 Nomor Polisi DR 1734 AF Harga Limit : Rp 48.633.333,Uang Jaminan : Rp 24.500.000,Semua Kendaraan tersebut di atas berada di Kantor Perum BULOG Divre NTB Jalan Langko 110 Mataram.

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari/tanggal : Rabu / 6 Maret 2013 Jam : 09.00 Wita s.d selesai Tempat : Aula Kantor Perum BULOG Divre NTB Jalan Langko 110 Mataram.

Syarat-syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang secara tunai sebagaimana tersebut di atas kepada Pejabat Lelang dan di setor pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mataram No. Rek. 0052-01000653-30-7 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL. Mataram, sudah harus masuk dalam rekening tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dan melakukan registrasi pada KPKNL Mataram; 2. Tidak memenuhi ketentuan tersebut pada No. 1 penyetor uang jaminan tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang/mengikuti lelang; 3. Peserta lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa asli setoran jaminan, fotocopy dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku serta surat kuasa(jika dikuasakan, dilampiri fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa); 4. Kondisi barang yang dilelang adalah sebagaimana adanya (as it as), berikut kekurangan dan penyusutannya.

5. Pemenang lelang selain membayar harga lelang masih diwajibkan untuk membayar Bea lelang Pembeli sebesar 2% dari harga lelang, serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi maka pemenang dianggap wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara; 7. Biaya balik nama dan biaya atau denda lainnya menjadi tanggungan pemenang lelang; 8. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan dengan harga naik-naik; 9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Perum BULOG Divre NTB Jalan Langko No. 110 Mataram.

Mataram, Maret 2013 Perum BULOG Divre NTB Ttd Panitia Lelang

DIJUAL

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OJEK

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB

BENGKEL

PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

RUKO

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

PPLP NTB Tidak akan Lakukan Seleksi Atlet Lagi

Khedira Murid Sejati Mourinho Barcelona Rumus kemenangan Real Madrid atas Barcelona dalam laga kedua semifinal Piala Raja di Camp Nou, yakni kokohnya lini pertahanan “Los Blancos”.

Pelatih Jose Mourinho itu disebut-sebut te-

Mataram (Suara NTB) Menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta 7 September 2013, pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB selaku pengelola PPLP NTB telah menetapkan sejumlah atlet yang akan membela NTB di kancah nasional.

Soal usulan PASI Kabupaten Bima yang meminta pihak PPLP NTB menyeleksi kembali atlet atletik, Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora NTB Drs. H. Surya Bahari, pihak PPLP tidak akan melakukan penjaringan atlet lagi. Namun, bagi daerah yang merasa memiliki atlet terbaik di nomor atletik tertentu, dipersilakan menghubungi langsung pihak PPLP NTB “Kita sudah menyiapkan sebanyak 16 atlet atletik untuk mengikuti Popnas 2013. Begitu juga dengan cabor lainnya yang lolos di Popwil lalu sudah kita siapkan,” ujarnya, Kamis (28/2).

Dalam hal ini, lanjutnya, pihaknya tidak mungkin melakukan penjaringan kembali untuk atlet cabor atletik.

Pasalnya penetapan sejumlah nama atlet dan cabor yang dinyatakan lolos Popnas sudah ditentukan di Popwil, sehingga tak ada penjaringan atlet lagi.

Begitu juga dengan cabor atletik, yang tidak dipertandingkan di Popwil 2012 lalu sudah ditetapkan sebanyak 16 atlet yang akan mempunyai standar limit waktu mengikuti Popnas 2013. Standar yang menentukan atlet lolos Popnas itu dari limit waktu, sehingga tak perlu lagi pihaknya melakukan penjaringan atlet lagi.

Dijelaskannya, bila ada atlet dari luar PPLP NTB yang memiliki catatan limit waktu yang tajam, Surya meminta kerjasama pihak pengurus PASI kabupaten/kota di NTB untuk menginformasikan ke pihaknya, sehingga pihaknya akan mengevaluasi kembali atlet yang harus diturunkan Popnas. (fan)

mengetahui kemudian menerapkan semua arahan pelatih asal Portugal itu.

Peran Khedira tidak tergantikan dalam tim, karena dia sungguh berperan dalam tim, bukan melulu berkata-

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

kata. Khedira kini berjuluk mesin asal Jerman yang tengah memperkuat Real Madrid, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Bukan sebatas seorang murid sejati, Khedira berperan sebagai sosok pemain kepercayaan Mourinho. Penampilannya terbilang fantastis di tengah momen menentukan. Khedira tidak hanya menuntut tetapi berusaha memberi kepada lembaga bernama Real Madrid.

Kontribusinya nyata dan jelas bagi peningkatan kualitas penampilan Madrid, bukan sebatas di atas kertas. Buktinya, Real Madrid memastikan lolos ke final Piala Raja untuk ke-38 sejak 1929.

Khedira bukan pemain yang ogah-ogahan. Khedira ter-

us termotivasi tampil sebaik mungkin bagi Madrid. Ia tidak tergerak hanya dengan imingiming bayaran uang.

Tidak heran bila The Special One memberi kepercayaan penuh kepada Khedira. Mourinho hampir selalu memasang Khedira dan Mezut Oezil di starting line-up di setiap pertandingan.

Musim kompetisi ini Khedira tidak hanya berperan di lini pertahanan. Ia juga tampil cemerlang dalam mengedor pertahanan lawan.

Ia pandai menjaga kedalaman dan memberi perspektif anyar bagi alur permainan tim.

Khedira terus bertekad menjadi murid sejati Mourinho dengan “bekerja dan bekerja” bagi lini tengah dan lini pertahanan Madrid. Bersama Xabi Alonso yang berasal dari Spanyol, Khedira pantas mengemban predikat sebagai pemain kunci Mourinho. (ant/bali post)

Kawal Kongres PSSI

Menpora Bentuk Dua Satgas

Tes Urine Atlet Diupayakan Akhir Maret Mataram (Suara NTB) Tindak lanjut kerjasama pihak KONI NTB dengan BNN Provinsi NTB untuk melakukan tes urine kepada pelaku olahraga di NTB direncanakan dilakukan akhir bulan Maret ini. Pemeriksaan urine tersebut rencanakan diperuntukan lebih dahulu untuk atlet, pelatih dan pengurus KONI NTB. Sementara tes urine bagi pengurus cabor belum dijadwalkan.

“Tes urine untuk atlet,pelatih dan pengurus KONI NTB diupayakan akan dilangsung sebelum pelaksanaan Musorprov KONI NTB. Itu artinya akhir Maret ini tes urine untuk atlet, pelatih dan pengurus KONI NTB sudah harus dilakukan,” ujar Sekretaris Panitia Rakorda KONI NTB, Drs. Hary Gunawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (28/2).

Dosen FPOK IKIP Mataram ini mengatakan bahwa kegiatan tes urine ini bakal menjadi yang pertama kalinya dilakukan di kalangan pelaku olahraga tingkat provinsi. KONI NTB pun bergerak cepat menjemput bola setelah sebelumnya kerjasama tersebut sudah dilakukan oleh pihak Kemenpora dengan BNN Pusat. Kegiatan tes urine ini bertujuan untuk memastikan atlet, pelatih dan pengurus KONI NTB steril dari penyalahggunaan narkoba yang saat ini makin marak berkembang di Indonesia.

Meski demikian, pihak KONI NTB belum memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku olahraga yang terbukti positif menggunakan narkoba. “Memang pihak KONI NTB tidak membuat sanksi tegas bagi pelaku olahraga yang terbukti positif menggunakan narkoba, namun di Undangundang sudah sangat tegas bahwa sanksi untuk pengguna narkoba,” terangnya.

Di tempat terpisah, pelatih Nasional Cabor Atletik NTB, Drs. Subagio menegaskan, atlet dan pelatih NTB tidak menggunakan narkoba. Alasannya, selama ini atlet dan pelatih olahraga atletik asal NTB tidak ada yang terbukti menggunakan narkoba.

“Selama mendampingi atlet di setiap mengikuti kejuaraan level nasional hingga internasional, atlet kita belum pernah terbukti menggunakan narkoba. Dan saya yakin sampai saat ini atlet kita masih steril dari obat-obatan terlarang,” klaimnya. (fan)

lah menerapkan pola ultra defensif ketika menghalau gempuran pasukan Barca.

Sosok di balik sukses Mourinho itu, yakni Sami Khedira yang menggalang kekokohan pilar Madrid. Kontribusi dari pemain asal Jerman itu menuai predikat sebagai “murid sejati Mourinho”.

Dalam arti

Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo membentuk dua satuan tugas (Satgas) yang akan mengawal solusi penyelesaian permasalahan persepakbolaan nasional yang terjadi saat ini.

Sami Khedira (Suara NTB/ist)

“Tugas satgas ini akan mengawal mulai persiapan hingga pelaksanaan Kongres PSSI 17 Maret nanti,” kata Menpora Roy Suryo di Media Center Kemenpora, Jakarta, Kamis.

Satgas pertama yang dibentuk adalah sebagai unsur penasihat yang diketuai oleh Ketua KOI Rita Subowo, wakil ketua Agum Gumelar dan Sekretaris Yuli Mumpuni. Sedangkan anggotanya adalah Utut Adianto, Tono Suratman, Heru Nugroho, Eko Indrajit dan Ivana Lie. Sedangkan satgas kedua adalah sebagai unsur pelaksana yang diketuai oleh Faisal Abdullah, Wakil Ketua Yesayas Oktavianus, Sekretaris Victor Imanuel, Wakil Sekretaris Mohammad Kusaeni, anggota Ganjar Laksamana, Bonaparta, Ferril Raymond Hattu, Apung Widiadi, Valentino Simanjuntak dan Yusuf Kurniawan.

Menurut dia, penyelesaian persoalan persepakbolaan nasional harus berpedoman pada

solusi dari FIFA. Untuk itu semua pihak diharapkan turut serta dalam membangun kemajuan persepakbolaan nasional.

“Selain mengawal tahapan kongres, satgas ini juga akan mengawal empat poin arahan dari FIFA,” kata politisi dari Partai Demokrat itu.

Empat poin arahan dari FIFA itu adalah melakukan penggabungan atau unifikasi liga, revisi statuta, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif (EXCO) PSSI yang telah dinonaktifkan serta melaksanakan kongres dengan peserta voter KLB Solo, 9 Juli 2011.

Kongres PSSI sesuai rencana akan dilakukan di Hotel Borobudur Jakarta, 17 Maret dipastikan akan menggunakan “voters” Solo. Hanya saja untuk memastikan siapan yang berhak hadir akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Masalah pasti akan timbul.

Di sinilah peran satgas dibutuhkan. Mereka akan melakukan

Roy Suryo

(ant/bali post)

komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan,” ucap pria penghobi mobil antik ini.

Roy berharap dengan dibentuknya satgas ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian ancaman sanksi FIFA bisa dihindari sebelum batas akhir yaitu 20 Maret. (ant/bali post)

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 1 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

Halaman 10

Lagi, IMI akan Buat Film Tentang Pulau Terluar Indonesia

Tina Fey Tolak Bawakan Acara Academy Awards Jakarta (Suara NTB) – Komedian Tina Fey tidak mau membawakan acara bergengsi Academy Awards meski sempat mendapat pujian dari aktor “Star trek” William Shatner.

Kepada Huffington Post, penggagas serial komedi televisi “30 Rock”, Fey mengatakan ia tidak mampu membawakan acara Piala Oscar itu.

“Saya rasa pertunjukan itu sulit. Terutama untuk wanita, sebulan saja dihabiskan untuk mencoba baju...no way,” candanya, seperti yang dikutip dari Reuters. Fey tetap menolak meski seandainya kesempatan untuk membawakan Academy Awards sangat besar.

Fey dan aktris “Baby Mama” Amy Peohler mendapat sambutan bagus ketika pertama kalinya membawakan penghargaan Golden Globe Januari lalu.

Dalam fragmen di Academy Awards awal pekan ini, Shatner yang tampil sebagai Kapten james T. Kirk dari “Star Trek” bercanda dengan Seth MacFarlane di panggung.

“Kenapa bukan Tina Fey yang bawakan acara?” canda Shatner yang kemudian disambut tawa penonton yang kebanyakan bintang Hollywood.

Setelah mendapat kritik dari sana-sini, MacFarlane Selasa (26/2) lalu mengatakan ia tidak mau lagi membawakan acara Oscar.

Pembawa acara Oscar dianggap sebagai penghargaan tertinggi sekaligus berisiko di Hollywood. Biasanya, sang pembawa acara dipilih oleh tim produser Academy Awards dan diumumkan sekitar enam bulan sebelum penganugerahan yang berlangsung Februari. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Pariwisata NTB Sedang Diuji Mataram (Suara NTB) Belakangan ini pariwisata NTB sedang menjadi sorotan media Australia, terutama berkaitan dengan kematian remaja Australia Liam Davies setelah mengkonsumsi minuman keras (miras) di Gili Trawangan saat menyambut datangnya tahun baru 2013. Pariwisata NTB juga masih dikritisi lembaga pencinta binatang di negara Kanguru tersebut tentang eksploitasi tenaga kuda yang dijadikan sarana transportasi di Gili Trawangan.

Bagi Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Ir. H. Abdul Haris, MM, MSc, sekarang ini dunia pariwisata NTB sedang dalam ujian. Jika lulus menghadapi ujian ini, dunia pariwisata NTB akan menjadi wisata yang maju dan bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. ‘’Ini merupakan ujian bagi wisata NTB. Gili Trawangan merupakan favorit dan bukan

lagi unggulan. Pariwisata NTB tidak akan maju, kalau tidak ada riak,’’ ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Kamis (28/2).

Meski demikian, lanjutnya, berbagai macam peristiwa yang terjadi dan sorotan terhadap pariwisata NTB merupakan bentuk masukan atau kritikan bagi pemerintah daerah. Pihaknya tetap berpikir positif, jika masukan atau kritikan yang dialamatkan ke

pemerintah daerah merupakan salah satu upaya membenahi berbagai kekurangan. ‘’Tidak semua kritikan itu negatif. Tapi sifatnya membangun,’’ ujar mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB ini.

Untuk itu, terangnya, apa yang menjadi sorotan pihak Australia terhadap dunia pariwisata NTB sudah diselesaikan dengan baik. Termasuk, memenuhi apa

Vokalis Stone Temple Pilots Dipecat Jakarta (Suara NTB) – Band Stone Temple Pilots menyatakan telah memecat vokalis mereka Scott Weiland, sebuah keputusan yang mengejutkan bagi pendiri dan vokalis yang berada di balik hit-hit terbesar mereka pada 1990-an.

“Stone Temple Pilots mengumumkan mereka resmi memberhentikan Weiland,” demikian pernyataan Stone Temple Pilots, seperti yang diberitakan Reuters.

Namun, band beraliran rock itu menolak mengungkapkan alasan perpisahan mereka dengan Weiland. “Saya mendengar tentang pemberhentian saya dari Stone Temple Pilots pagi ini melalui pemberitaan yang saya baca,” kata Weiland melalui pernyataan.

“Saya tidak yakin bagaimana bisa ‘diberhentikan’ dari band yang saya bentuk, pimpin, dan terlibat untuk menulis banyak hit-hit terbesarnya. Tapi itu urusan tim pengacara untuk mencari tahu,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Weiland, kini band yang tenar sejak tahun 1990-an ini hanya beranggotakan pemain bass Robert DeLeo, gitaris Dean DeLeo, dan pemain drum Eric Kretz.

Weiland, yang menjadi simbol di era grunge 1990-an, membantu Stone Temple Pilots dengan hit-hit seperti “Plush” (1993) dan “Interstate Love Song” tahun berikutnya.

Band ini sempat bubar tahun 2003 dan dibentuk lagi di 2008. Ketika masa rehat itu, Weiland bergabung dengan Velvet Revolver bersama beberapa mantan personel Guns N’ Roses. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Setelah berhasil membuat film semisecientific di Pulau Marore, Indonesia Maritime Institute (IMI) kembali melakukan kunjungan riset ke pulau-pulau kecil terluar NKRI. “Kali ini akan dilaksanakan di 10 pulau perbatasan. Riset ini guna melanjutkan pembuatan film.” kata Direktur Eksekutif IMI Dr Y Paonganan.

Sebelumnya IMI juga telah membuat film semi scientific Jurnal dari Pulau Terluar episode Pulau Marore yang telah diluncurkan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo pada 6 Oktober 2012. Menurut Paongnan, riset tersebut bertujuan untuk mengkaji dan mendokumentasikan kondisi keberadaan pulau kecil terluar.

“Hasilnya diharapkan berupa laporan dan film semiscientific ‘Jurnal dari Pulau Terluar’ yang merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan ‘IMI Goes to Small Island’. Hasil ini diharapkan bisa jadi rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan pengelolaan pulau terluar menjadi beranda depan NKRI,” katanya. Selain itu, IMI juga berharap agar film tersebut nantinya bisa menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ada pulau kecil terluar yang miliki peran strategis dalam wilayah NKRI. Sebagai catatan, jumlah pulau terluar Indonesia sebanyak 92 pulau, 32 pulau diantaranya berpenduduk. “Tentu perlu perhatian serius dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Saat ini IMI, lanjut Paonganan, akan melakukan kegiatan riset di 10 pulau terluar yang berpenduduk yaitu Pulau Nusakambangan (Cilacap), Pulau Pelampong, Pulau Nipa (Kepri) dan Subi Kecil di perairan Natuna.

Selanjutnya, Pulau Sebatik dan Pulau Maratua di perbatasan Indonesia Malaysia, Pulau Miangas, Pulau Kawio dan Pulau Makalehi di Sulawesi Utara serta Pulau Alor di NTT. “Program ini merupakan kerjasama IMI dengan Ditjen KP3K-KKP dan didukung juga oleh TNI AL dan LEN,” katanya. Paonganan menambahkan, saat ini tim IMI dan KP3K-KKP sedang berada di Pulau Nusakambangan sebagai titik awal dari kegiatan riset pulau terluar tersebut. (ant/bali post)

Pianis Van Cliburn Meninggal

yang menjadi permintaan pihak keluarga Liam Davies agar pemerintah daerah bersama aparat keamanan serius menangani masalah penyebab kematian di Gili Trawangan. ‘’Itu sudah kita (pemerintah, red) lakukan,’’ klaimnya.

Tidak hanya itu, apa yang dilakukan Timothy William, orang tua Liam Davies yang meminta pemerintah daerah serius merupakan bukti cintanya terhadap pariwisata NTB, khususnya Lombok dan Bali. Mereka ingin pemerintah daerah dan aparat keamanan serius mengusut apa yang menjadi akar permasalahan di daerah wisata, sehingga wisatawan tidak takut lagi datang berkunjung. (ham)

Texas – Pianis klasik Amerika Van Cliburn, meninggal pada usia 78 tahun, Rabu, setelah menderita kanker tulang, demikian disampaikan perwakilan Cliburn, Mary Lou Falcone kepada Reuters.

Cliburn yang memesona penonton Rusia saat membawakan karya Tchaikovsky dan Concerto Rachmaninoff dengan indah dan meraih ketenaran serta keberuntungan ketika kembali ke negaranya, meninggal di rumahnya di Fort Worth, Texas.

Seniman kurus bermata biru asal Texas ini mulai mengambil pelajaran piano pada usia tiga tahun dan kemudian berlatih di Juilliard School di New York yang bergengsi.

Kemudian kariernya meledak di panggung dunia pada puncak Perang Dingin dan membuat kejutan dengan tampil sebagai pemenang pertama pada Internasional Tchaikovsky Competition di Moskow pada 1958.

Penampilannya di final

Van Cliburn (ant/bali post)

mendapat tepuk tangan meriah selama delapan menit dan secara tak terduga para juri Rusia dilaporkan meminta pemimpin Soviet Nikita Khrushchev untuk memberikan hadiah tertinggi kepada pemuda Amerika berumur 23 tahun itu.

Kemenangan Cliburn ini membantu mendorong mencairkan hubungan AS-Soviet sejenak dan membuatnya

menjadi sensasi semalam di Amerika Serikat, di mana namanya dikenal bahkan di antara orang-orang yang tidak mengikuti musik klasik.

“Dia dipeluk oleh kedua pemimpin, Eisenhower Dan Khrushchev, pada tahun 1950an dan hanya satu-satunya musisi yang memiliki parade pita-telegraf di Manhattan,” kata Falcone. (ant/bali post)

Will Ferrell akan Terima Penghargaan MTV New York – Will Ferrell akan mendapat penghargaan dari MTV atas karyanya di dunia televisi dan film komedi.

Aktor dan komedian, yang bertahun-tahun tampil di acara televisi “Saturday Night Live” dan muncul di film “Anchorman” serta “Elf”, itu akan menerima Comedic Genius Award yang pertama dari MTV. “Selama kariernya yang luar biasa, 17 tahun lebih, ia telah menghibur penonton di seluruh dunia

dengan mengesankan denga penampilan-penampilannya yang membuat tertawa keras pada pertunjukan on air, online dan di film-film,” kata Stephen Friedman, presiden MTV, dalam satu pernyataan.

Ferrell akan menerima penghargaan itu pada “MTV Movie Award 2013” di Sony Pictures Studios Lot di Culver City, California, 14 April, demikian seperti yang dikutip dari Reuters. (ant/ bali post)

Will Ferrell

Scott Weiland (ant/bali post)

(ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 1 Maret 2013

Halaman 11

Timwas Century akan Temui Anas Jakarta (Suara NTB) Anggota tim pengawas Bank Century Ahmad Yani mengatakan tim kecil sedang mencocokkan waktu untuk menemui mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk meminta keterangan terkait informasi aliran dana talangan Rp 6,7 triliun.

(ant/bali post)

MAHASISWA PAPUA - Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di depan gerbang Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/2). Dalam aksinya AMP menuntut penarikan militer dari tanah Papua dan meminta agar West Papua diakui sebagai negara.

Pengamanan Lokasi Penembakan di Papua Ditingkatkan Timika (Suara NTB) Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengatakan, pengamanan di lokasi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua, ditingkatkan.

Tambahan personel polisi dan TNI AD setempat diberlakukan di sana. “Akan ada perkuatan dan penambahan kekuatan dari unsur organik di Papua sendiri,” kata dia, Kamis. Ia enggan menyebut secara rinci jumlah personel yang ditugaskan ke dua daerah rawan teror kelompok sipil bersenjata itu. Menurut dia, pengerahan pasukan ke Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak cukup banyak, terutama dari unsur TNI AD. Jika kondisi kedua daerah itu kembali kondusif maka aparat akan melakukan langkah-langkah investigasi terhadap kasus penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI AD dan empat warga sipil, pekan lalu. “Kelompoknya sudah kita ketahui. Dua kelompok itu saling terkait,” ujar Karnavian, sembari menambahkan kelompok penyerbu itu juga memiliki hubungan dengan kelompok sipil bersenjata yang sering meneror di areal PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Mimika selama ini. (ant/bali post)

Istana Tampik Isu Tukar Posisi Agus-Darmin Jakarta (Suara NTB) Juru Bicara Presiden, Julian Pasha, menampik isu tukar posisi antara Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dengan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, setelah Martowardojo diajukan pemerintah menjadi calon gubernur Bank Indonesia.

“Tidak, kami pastikan tidak berasal dari kami. Spekulasi di luar mungkin ada yang mengatakan antara Pak Darmin dan Pak Agus. Tapi itu tidak. Sepanjang yang saya ketahui, itu tidak benar,” kata Pasha, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis kemarin.

MengenaicalonmenterikeuanganyangakandipilihPresidenSusilo Yudhoyono bila DPR menyetujui Martowardojo menjadi gubernur BI, diamengatakanhinggasaatinipemerintahmasihmenungguprosesuji kelayakan dan kepatutan selesai. “Masih tunggu proses uji kelayakan di DPR terhadap calon yang diajukan, Pak Agus Martowardojo. Kami tunggu dulu sampai saat ini secara defenitif menteri keuangan tetap dijabat Pak Agus sampai proses uji kelayakan selesai,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmansyah, yang mengatakan pertukaran posisi itu isu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan tidak akan ada alternatif tambahan calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pihak Legislatif.

“Calon yang diajukan Presiden kepada DPR hanya ada satu, yakni Agus Martowardojo,” kata Hatta Rajasa. “Kita tunggu saja hasil dari DPR, kita harapkan semuanya dapat berjalan mulus,” ujarnya menambahkan. Dia menegaskan, jadi tidak akan ada alternatif calon Gubernur BI yang disampaikan Presiden.

Menurut Hatta, tidak boleh ada rangkap jabatan, dan saat ini Agus Martowardojo masih sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu sebelum ada penetapan dari pihak Legislatif maka tidak akan ada transisi. Dia menilai, tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Gubernur BI tentunya kegiatan moneter, stabilitas dan makro prudential, koordinasi dengan pemerintah sehingga sektor riil bisa berkembang dengan baik. (ant/bali post)

“Kita sedang mencocokkan waktu dengan Anas Urbaningrum,” kata Anggota Tim kecil Ahmad Yani di Jakarta, Kamis (28/2). Menurut Yani ada beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Anas Urbaningrum seputar dana talangan Bank Century tersebut. “Yang terpenting soal aliran dana,” kata Yani.

Sebelumnya informasi bahwa Anas memiliki informasi kunci atas kasus Century itu disampaikan sahabat Anas sesama kader HMI, politisi Hanura Yuddy Chrisnandi.

“Soal Century itulah yang dimaksudkan Anas dengan `halaman berikutnya` dalam pidato penguduran diri beberapa hari lalu,” kata Yuddy pada 25 Februari 2013.

Atas informasi tersebut Timwas akhirnya sepakat

membentuk tim kecil untuk mengklarifikasi apakah benar informasi tersebut.

Tim kecil yang akan mengunjungi kediaman Anas antara lain Fahri Hamzah (PKS), Bambang Soesatyo (Golkar), Didi Irawadi Syamsuddin (Demokrat), Hendrawan Supratikno (PDI Perjuangan), Syarifuddin Suding (Hanura), Ahmad Yani (PPP), Nur Yasin (PKB), Chandra Tirta Widjaja (PAN) dan Supriyanto (Gerindra).

Sidang paripurna DPR pada 2-3 Maret 2010 merekomendasikan agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci pada periode terjadinya pelanggaran itu.

Sebelumnya, anggota Timwas Century DPR, Hendrawan

Jakarta (Suara NTB) Ratusan balon gas meledak pada saat acara peresmian pondok Pedagang Kali Lima (PKL) yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Balon-balon tersebut meledak pada saat para pejabat itu tengah mencicipi makanan yang dijajakan di lokasi peresmian, yaitu di Jalan Damai, Daan Mogot, Jakarta Barat. Sedikitnya, ada tujuh orang yang langsung dilarikan ke ambulans yang sudah diparkir di area tersebut.

Ketujuh korban tersebut terdiri dari tiga laki-laki dan empat perempuan yang menderita luka bakar ringan. Ambulans itu kemudian langsung menuju rumah sakit (RS) terdekat, yaitu RS Royal Taruma. Jokowi dan beberapa menteri tampak tetap tenang ketika ledakan tersebut terjadi karena semua pejabat itu berada sekitar lima meter dari lokasi ledakan.

Balon-balon tersebut rencananya akan dilepaskan pada akhir acara sebagai tanda telah diresmikannya taman kuliner di kawasan Daan Mogot itu. Suara letusan itu membuat seluruh pengunjung serta tim panitia yang menghadiri acara tersebut, sehingga ketika ledakan terjadi, mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri.

Selain Jokowi, beberapa menteri yang menghadiri ac-

ara peresmian tersebut, antara lain Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Ledakan terjadi pukul 12.00 WIB saat balon-balon itu berada di antara panggung utama dengan panggung untuk tim paduan suara. Balon tersebut sudah mulai dikeluarkan sebagai simbol peresmian Rumah PKL tersebut pada pukul 11.30 WIB. Cuaca terik dan balon tersebut “dijemur” di bawah sinar matahari.

Sekitar setengah jam di bawah panas matahari, ledakan dengan api dan suara letusan terjadi bersambungan.

Suasana menjadi panik dan banyak teriakan terkejut ataupun terkena serpihan karet balon yang panas. Beberapa panitia serta anggota tim paduan suara dan awak media pun menjadi korban ledakan balon tersebut, sebagian pingsan atau memar terkena pecahan karet panas dari balon.

Kursi para anggota paduan suara di panggung menjadi berantakan karena anggotanya bubar dengan panik. Para korban luka ringan tersebut berjumlah tujuh orang dilarikan ke rumah sakit Royal Taruma d e n g a n m e n g gunakan dua

Empat Anggota DPR Diperiksa KPK Kamis (21/2) untuk kasus yang sama.

Nazaruddin juga dijadwalkan diperiksa untuk kasus tersebut hari ini.

Dalam kasus simulator, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (mantan Wakil Kakorlantas), Budi Susanto (Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi/ CMMA), dan Sukotjo S Bambang (Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia/ITI) sebagai tersangka.

Menurut perhitungan sementara KPK, kerugian negara akibat korupsi dalam pengadaan simulator di Korlantas Polri Rp 100 miliar.

PON Riau Sementara, KPK juga memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Riau, H Wan Syamsir Yus terkait kasus korupsi penyelenggaraan PON ke XVIII 2012. “Wan Syamsir Yus telah memenuhi panggilan dan sekarang masih jalani pemeriksaan,” kata Ketua Tim Penyidik KPK, Kristian, kepada wartawan saat sejenak keluar dari ruang pemeriksaan pada Ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Kamis kemarin.

Penyidik mengatakan bahwa

Wan Syamsir Yus diperiksa juga untuk menguatkan status tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Wan Syamsir Yus diperiksa bersama dengan ajudan Gubernur Riau pada ruang yang sama.

Menurut informasi penyidik, Wan Syamsir Yus juga diperiksa terkait pengembangan hasil dari pemeriksaan sejumlah arsip atau berkas-berkas yang disita dari Sekretariat Pemerintah Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Wan Syamsir Yus telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK baik di Pekanbaru maupun di Jakarta.

Mantan Wali Kota Dumai ini bahkan telah beberapa kali menjadi saksi di persidangan untuk terdakwa Lukman Abas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau. Ditanya sejauh mana keterlibatan Wan Syamsir Yus untuk kasus dugaan suap penyelenggaraan PON Riau, penyidik enggan berkomentar.

Begitu juga ketika ditanya sejauh mana peranannya terhadap penerimaan uang lelah di kalangan legislator Riau, penyidik juga tidak menjawabnya. Hingga melampaui pukul 11.50 WIB, KPK masih terus memeriksa Wan Syamsir Yus. (ant/bali post)

Bisa Belenggu Kemerdekaan Berserikat, RUU Ormas Ditolak Jakarta (Suara NTB) Puluhan lembaga dan tokoh yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia (Kamsi) menolak Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) karena bisa membelenggu kemerdekaan berserikat dan berorganisasi.

“Publik banyak yang terkecoh mengira RUU Ormas adalah solusi maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas,” kataKetuaPPMuhammadiyahDinSyamsudin, mewakili Kamsi, pada konferensi pers bertajuk “Menolak RUU Ormas, Menolak Kemunduran Demokrasi” di Jakarta,Kamis.Kamsi terdiridari50lembaga, 15 tokoh dan 46 lembaga daerah.

Din menyebutkan RUU Ormas yang merupakan peraturan bermasalah bukan solusi atas persoalan kekerasan tersebut. “Padahal, penegakan hukum yang adil dan profesional seharusnya dikedepankan.” Katanya. Dia menyebut-

(ant/bali post)

Ahmad Yani

kum ditangani oleh KPK. “Kalau pandangan saya kasus century itu sudah masuk ke ranah hukum ditangani KPK, tuntaskan saja. Supaya tidak jadi beban, berikan kesempatan kepada KPK untuk menuntaskannya,” ucapnya. Menurut dia proses politiknya sudah selesai di DPR, sekarang proses hukum ke KPK. (ant/bali post)

Ratusan Balon Gas Meledak Dekat Jokowi dan Rombongan Menteri

Kasus Simulator

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat anggota DPR RIterkait kasus korupsi pengadaan alat simulasi kendaraan di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2011 yang nilainya Rp 196,8 miliar.

“Diperiksa sebagai sebagai saksi untuk tersangka DS (Djoko Susilo),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Kamis kemarin. Pemeriksaan dilakukan terhadap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Herman Heri, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin, serta mantan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Benny datang ke gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB dan Azis datang lima menit kemudian.

“Iya (untuk simulator), menjelaskan semasa saya menjadi ketua Komisi III,” kata Benny. Sementara Azis menolak berkomentar soal pemeriksaannya. Nama Azis, Herman dan Bambang disampaikan oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pada pemeriksaan

Supratikno mengatakan sesuai hasil Panitia Khusus Bank Century terdapat dua hipotesis dalam kasus tersebut. Hipotesis pertama, menurut dia, peningkatan tahap penanganan kasus Century dari penyelidikan ke penyidikan. ”Hipotesis pertama itu sudah kami terima,” kata Supartikno.

Hal tersebut, kata dia, merujuk penetapan tersangka Budi Mulia (BM) dan Siti Fajriah (SF) oleh KPK dalam kasus Bank Century. Penetapan kedua tersangka itu suatu kemajuan penanganan kasus Century oleh KPK. Selanjutnya, dia menjelaskan hipotesis kedua dari TP Bank Century DPR adalah aliran dana Bank Century kepada kelompok tertentu. Namun, dia juga mengkritisi kinerja KPK

yang dinilai mulai menurun dalam menangani kasus Century, khususnya usai rapat terakhir dengan TP Bank Century DPR pada 20 November 2012.

“Semakin mendekati episentrum gempa atau tsunami Century, KPK sepertinya mulai agak ragu-ragu,” katanya. Sebelumnya, Ketua DPR, Marzuki Alie, berpendapat tim pengawas DPR itu tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap Anas Urbaningrum karena dapat dianggap melanggar keputusan paripurna.

“Untuk apa panggil Anas?

Kami harus melaksanakan keputusan paripurna. Kecuali Timwas Century ingin melanggar keputusan paripurna, kami kan melaksanakan keputusan paripurna yang merupakan keputusan tertinggi di DPR. Jangan disimpangsiurkan,” kata Alie, yang juga petinggi Partai Demokrat itu.

Sementara, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, berpendapat jika kasus Bank Century sudah masuk ke ranah hu-

kan terdapat 11 pasal krusial RUU Ormas yang dinilai memutarbalikkan alasan dan solusi Pemerintah dan DPR. Selain itu, dia menambahkan RUU Ormas mengatur segala jenis organisasi baik berbadan hukum maupun tidak.

“Kebebasan berserikat berkumpul telah dijamin UUD 1945, namun dilanggar dengan mengharuskan pendaftaran bagi seluruh organisasi bahkan bagi yang tidak berbadan hukum,” katanya.

Din juga menilai RUU Ormas tersebut memuat larangan multitafsir yang bisa berdampak pada pembekuan dan pembubaran ormas. “Larangan multitafsir tersebut seperti memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara,” katanya.

Hal itu, menurut dia, berpotensi digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam demokratisasi di Indonesia. Karena itu, Kamsi mendesak

pemerintah dan DPR untuk, pertama, mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas).

Kedua, meminta mengembalikan peraturan mengenai organisasi masyarakat kepada kerangka hukum yang benar dan relevan, yaitu berdasarkan keanggotaan (membership-based organization) yang akan diatur dalam UU Perkumpulan dan tidak berdasarkan kenggotaan (non-membership-based organization) melalui UU Yayasan.

Ketiga, menghentikan pembahasan dan pengesahan RUU Ormas, serta mendorong pembahasan RUU Perkumpulan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. “Rancangan Undang-Undang Perkumpulan secara hukum lebih punya dasar, namun telah tergeser dengan RUU Ormas yang salah arah,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

LEDAKAN BALON - Panitia membawa korban ledakan balon gas ke mobil ambulans di area parkir kantor Indosiar, Jakarta Barat, Kamis (28/2). Ledakan dari 250 balon gas saat acara peremian penataan pedagang kaki lima (PKL) itu melukai tujuh orang. ambulans yang ada di lokasi.

Saat ledakan terjadi, Gubernur DKI Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, serta Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Syarif Hasan sedang menikmati makan siang yang lokasinya lima meter dari ledakan. Jokowi serta beberapa menteri tersebut tidak terkena imbas ledakan karena terhalang oleh awak media, panitia, serta

pengunjung yang mengelilingi meja Jokowi.

Gubernur DKI Jakarta datang untuk ikut meresmikan Rumah PKL tersebut bersama lima menteri dan beberapa pejabat daerah lainnya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 1 Maret 2013

PERSENTASE TIMBULNYA DIABETES DI INDONESIA DIPERKIRAKAN MENCAPAI 7,8% ATAU SEKITAR 18 JUTA LEBIH PENDERITA DIABETES DI NEGARA KITA Metode pengobatan eksklusif TCM (Traditional Chinese Medicine) sudah memiliki 2000 tahun lebih,merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional ,sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis ternama dengan metode eksklusif TCM. Tidak peduli kondisi penyait parah/ringan, usia penderita tua/muda, riwayat penyakit panjang/pendek, rata-rata setelah diobati 2-7 hari,berbagai gejala penyakit akan berangsur menghilang , setelah diatasi tidak mudah kambuh. Dengan gabungan herbal TCM mujarap , akupuntur,tuina, dan lainnya, sebagian besar pasien yang penyakitnya sudah lama akan cepat membaik, hari itu konsumsi obat langsung terasa khasiatnya, rata-rata setelah 2-3 tahap pengobatan bisa diatasi.

Bidang pengobatan utama di Hongkong Medistra TCM: penyakit diabetes (kencing manis) dan komplikasinya, berbagai jenis tumor/kanker,sakit nyeri sendi/ rematik,asam urat, radang hidung dan tenggorokan, asma, bronkitis, hepatitis,

hipertensi, jantung, wasir/ambeiyen,stroke, lumpuh setengah badan, kemandulan,berbagai jenis penyakit pria (impotensi,ejakulasi dini,radang prostat,dll) serta penyakit kewanitaan (gangguan haid, kista, gangguan sistem reproduksi,dll) PENYAKIT DIABETES (KENCING MANIS) Bahaya yang timbul,antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati,otak,paru-paru,liver,ginjal,dan alat reproduksi. Bila timbul komplikasi, akan semakin parah, sehingga persentase kematian akibat diabetes akan sangat tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebut penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunnia yang sangat membahayakan setelah penyakit kanker.

Gejala diabetes biasanya berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis, sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit

diabetes antara lain : penyakt jantung hipertensi,ginjal dan lainnya.

Konsultan sinshe TCM ternama dari Tiongkok di Hongkong Medistra TCM, dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknlogi tinggi menghasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit Diabetes , berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong San Jia Yi Liao Fa), yang mana metode ini terdiri dari 68 jenis. Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula darah menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali bersemangat.

Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali.

Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satusatunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM.

Iran Lanjutkan Pengayaan Uranium Teheran Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Saeed Jalili, mengatakan Iran akan melanjutkan pengayaan uranium sepanjang diperlukan.

(Suara NTB/ist)

BAHAS NUKLIR - Perundingan utusan Iran dengan dengan perwakilan G5+1 di Almaty membahas soal program nuklir Iran.

Saat membuat pernyataan pada konferensi pers setelah penutupan perundingan dengan perwakilan G5+1 di Almaty pada Rabu, ia juga mencatat bahwa hak

pengayaan diketahui oleh semua anggota Perjanjian Non-Proliferasi nuklir.

Menurut laporan IRNA, dia mengatakan Iran melaksanakan haknya untuk memenuhi kebutuhan dan bahwa Iran akan mempraktekkan semua jenis pengayaan, baik lima persen atau 20 persen, untuk memenuhi kebutuhan.

Tentang pembicaraan Almaty, kepala keamanan Iran itu mengatakan bahwa pembicaraan tersebut positif dan menghasilkan sikap dan langkah-langkah positif.

Pemimpin perunding nuklir Iran, Saeed Jalili, mengapresiasi niat kelompok negara G5+1 untuk membangun kepercayaan Iran dalam pembicaraan tentang program nuklir Iran di Almaty, Kazakhstan. “Kami menganggap pembicaraan ini sebagai langkah positif yang bisa dilengkapi dengan melakukan pendekatan positif dan konstruktif,� kata Jalili tentang perundingan dengan negara G5+1 (Rusia, AS, Cina, Prancis, dan Inggris, plus Jerman) pada Selasa sampai Rabu di Almaty. “Mereka harus menunjukkan tipe perilaku yang membangun kepercayaan bangsa kita dan (pembatalan) sanksi adalah salah satunya,� tambah dia seperti dikutip Kantor Berita Fars. Dia mengatakan, beberapa tawaran G5+1 dalam pertemuan itu lebih realistis dibandingkan dengan tawaran sebelumnya.

Ia menambahkan, dalam perundingan itu juga disampaikan bahwa pembicaraan, termasuk tentang pembatalan sanksi, harus berimbang dan tidak mengabaikan hak-hak Iran. Perundingan di Almaty berakhir pada Rabu. Jalili memimpin delegasi Iran sementara perwakilan G5+1 dipimpin oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton.

Dalam perundingan itu, negara-negara besar sepakat menyelenggarakan pertemuan para ahli di Istanbul, Turki, pada 17-18 Maret dan melanjutkan pembicaraan pada tingkat perunding tertinggi di Almaty pada 5-6 April 2013. Sebelumnya, Iran dan G5+1 sudah melakukan tiga putaran perundingan di Jenewa, dua putaran di Istanbul, satu putaran di Bagdad dan satu putaran di Moskow.

Sebelum perundingan, negara-negara besar perunding nuklir diharapkan menawarkan pelonggaran sanksi terhadap Iran dalam pertemuan pada Selasa kalau negara itu bersedia menghentikan program nuklir paling sensitifnya untuk menyelesaikan sengketa yang dikhawatirkan mengancam keamanan Timur Tengah.

Pada pertemuan pertama mereka dalam delapan bulan pada Selasa sampai Rabu di Kota Almaty, Kazakhstan, negara-negara besar berharap Iran bersedia melakukan pembicaraan serius untuk menemukan solusi diplomatik atas masalah itu.

Diplomat Barat mengatakan, negaranegara besar menawarkan pengurangan sanksi baru termasuk dalam perdagangan emas dan logam mulia lain jika Teheran menutup instalasi pengayaan Uranium Fordow.

Diplomat dan analis mengatakan, Iran akan mengambil tawaran untuk bergabung dari Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Jerman, Inggris dan Cina serta sepakat mengadakan pembicaraan lanjutan tentang bagaimana implementasi praktis dari upaya-upaya untuk mengurangi ketegangan itu. (ant/bali post)