SUARA NTB EDISI 22 OKTOBER 2018

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 22 OKTOBER 2018

Kerjasama Harian Suara NTB dengan Diskominfotik Kabupaten Sumbawa

Pengemban Pengamal Pancasila

MESKIPUN Kabupaten Sumbawa cukup lambat dari sisi progres penanganan bencana, namun Pemda setempat terus bekerja keras dengan gerak cepat dan membuat terobosan-terobosan penanganan pascabencana. Apalagi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mewakili pemerintah pusat akan meninjau langsung kemajuan dalam pencairan dan pembangunan rumah-rumah korban gempa di Sumbawa akhir Oktober ini.

Hal tersebut terungkap dalam

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Strategi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa’’ yang digelar Harian Suara NTB bekerjasama dengan Diskominfotik Pemkab Sumbawa, Sabtu (20/10) di Kantor Harian Suara NTB. Diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc, Anggota DPRD NTB Dapil V Sumbawa Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa.

Mengawali diskusi, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, betapa konsennya pemerintah H. Agus Talino

tuan stimulan tersebut. Padahal, kata Dr. Zul menuturkan, kata Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah berpengalaman dalam menyelesaikan persoalan bencana. ‘’Saya seharian dengan Pak Jokowi.

Betapa konsen beliau dalam menyelesaikan persoalan gempa bumi ini, sangat serius,’’ kata Dr. Zul. Jika bantuan dana stimulan langsung dicairkan di rekening pribadi masyarakat, kemungkinan akan dipergunakan untuk keperluan lain.

BNPB punya pengalaman dalam menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta dan daerah lainnya.

Apabila dana bantuan langsung dicairkan ke rekening masyarakat, uangnya bisa saja habis untuk keperluan lain. Akibatnya, rumah yang akan diperbaiki tak akan jadi. Ketika diminta pertanggungjawaban pengH.Zulkieflimansyah

pusat menangani bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Sumbawa. Kamis pekan lalu, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kembali berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Untuk memastikan percepatan pencairan dana bantuan stimulan untuk pembangunan rumah korban gempa.

Sebelumnya, gubernur juga telah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden dan pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden menanyakan kepada gubernur mengenai suasana atau kondisi di masyarakat soal dana bantuan bencana di rekening masyarakat yang susah dicairkan.

Setelah dilihat, karena memang prosedurnya sangat rumit, ternyata susah bagi masyarakat untuk mencairkan dana ban-

Masalah Permukiman Jadi Isu Sentral

Zainal Abidin

SAAT ini yang menjadi isu sentral dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa yaitu masalah permukiman. Ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar, M.Ec. Dev, mengatakan, sejak awal ada keraguan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018, tidak ada nama Sumbawa. ‘’Kami ragu, ragu bersosialiasi kepada masyarakat. Telat start sebenarnya,’’ katanya.

Masalah lainnya yang muncul yaitu mengenai pilihan rumah. Awalnya Risha mengemuka, kemudian muncul alternatif Riko. Hal itu mengubah pilihan masyarakat yang kemudian menjadi persoalan. Kemudian muncul juga mengenai penentuan SK dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). ‘’Per- tama Pokmas dibuat berdasarkan klasifikasi kerusakan, be-

rat sesama berat. Kemudian berdasarkan pilihan rumah yang akan dibuat. Serta pertimbangan masyarakat sebagai objek sasaran. Ini yang membuat masyarakat ini menimbang-nimbang,’’ katanya.

Iskandar mengatakan, saat ini sudah keluar SK yang menurutnya sudah tuntas. Terkait rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi pun sudah disusun pihaknya. Ditargetkan penanganan gempa Sumbawa akan selesai paling lambat pada akhir Desember 2019.

Pada masa transisi ke pemulihan yang akan berakhir pada Februarai 2019, pihaknya mengupayakan sektor permukiman atau perumahan ditangani lebih awal, selain itu juga sektor pendidikan.

Bersambung ke hal 2

Rachman Ansori

A. Rahim

gunaan dana, nantinya bisa menjadi masalah hukum. ‘’Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, BNPB kemudian membuat aturan supaya jangan sampai cepat di awal tapi menanggung derita di kemudian hari,’’ terangnya.

Akhirnya, prosedur yang panjang dipangkas. Dari 17 prosedur, dipangkas hanya menjadi satu prosedur/ lembar saja untuk pencairan dana bantuan bencana tersebut. Seperti diketahui, Bersambung ke hal 2

H.Husni Djibril

Menyiapkan Mental Masyarakat Lalu Budi Suryata

H. Junaidi

H. Baharudin

Tri Karyati

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

Memacu Gerak Penanganan Bencana Gempa di Sumbawa

Gempa yang terjadi di NTB , termasuk di Sumbawa, menyisakan persoalan yang harus diurai dan diselesaikan. Di Kabupaten Sumbawa, dampak gempa 7,0 SR tidak saja menelan korban jiwa dan luka-luka. Juga kerugian dan kerusakan pada berbagai sektor lebih dari Rp659,9 miliar. Akibat kerusakan bangunan, masih banyakwarga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

H. Iskandar

16 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 14

Lalu Suharmaji

ANGGOTA DPRD NTB Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Nurdin Ranggabarani, SH, MH menyoroti soal mitigasi bencana. Jika mitigasi bencana disiapkan dengan baik maka dampak bencana dapat dikurangi.

Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD NTB yang membidangi masalah bencana, Nurdin melihat mitigasi bencana sangat penting. Semangat dan ketahanan masyarakat terhadap bencana cukup bagus. ‘’Tapi kita kadang panik menghadapi situasi yang ada. Karena kita tak punya alur yang jelas apa yang akan kita lakukan ketika terjadi bencana seperti ini. Itu kadang-kadang disepelekan, tidak terlalu menghiraukan itu,’’ katanya.

Menurutnya, pascabencana gempa bumi beruntun yang melanda NTB belum lama ini dapat menjadi momentum. Agar anggaran sosialisasi, pendidikan siaga atau tanggap bencana sangat penting. ‘’Kalau ini kita tak miliki maka kerugian-kerugian besar bisa saja terjadi. Bahkan, kalau melihat skala bencana kemain. Kalau lebih besar lagi tak bisa kita bayangkan.

Mataram tak punya titik k u m p u l .

Kepanikan terjadi di seluruh kota,’’ katanya.

Bersambung Nurdin Ranggabarani ke hal 11 (Suara NTB/ars)

Momentum Membenahi Perencanaan KEPALA Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT., mengapresiasi Kabupaten Sumbawa yang bisa menyelesaikan pembentukan 15 Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Sumbawa memang sudah ada 70 SK Pokmas dan kini dibutuhkan pembentukan 55 Pokmas lagi.

R u m mengingat-

Arifuddin

kan agar masyarakat jangan dipersulit dalam pembentukan Pokmas. Ia mencontohkan salah satu yang bisa diterapkan membentuk Pokmas berdasarkan masyarakat yang sudah memiliki rekening. ‘’Jadi yang di lapangan itu dibuat Pokmas, yang tidak ada rekening, didampingi. Dikelompokkan yang punya

rekening. Bentuk dulu Pokmasnya, nanti mereka merembuk metodenya,” katanya.

Pengelompokan sesuai kerusakan atau pengelompokan berdasarkan sesama masyarakat yang sudah menerima bantuan. ‘’Pokmas dibentuk dulu, jangan berangkat dari apa keinginan,

H. Ahsanul Khalik

saya yakin Senin selesai untuk Sumbawa (pencairan bantuan). Asalkan bentuk Pokmas segera dengan pengelompokkan tadi,’’ katanya.

Selain itu, Rum menyarankan jangan menunggu uang datang dan segeralah membuat rekening atas nama war-

I Gusti Bagus Sugiharta

ga yang sudah terverifikasi.

Pihaknya sudah mendapat data warga yang sudah terverifikasi rumahnya sebanyak 7.353 KK, sementara yang sudah menerima sebanyak 1.076 KK. ‘’Oleh karena itu kita paralel, tidak apa-apa warga membuka rekening dulu, karena pencairan lebih cepat ketimbang pembuatan rekening,’’katanya.

Terkait Huntara, Rum mengapresiasi Kabupaten Sumbawa yang membuat alokasi khusus untuk Huntara dengan anggaran Rp8,25 miliar dengan 1.500 Huntara. Angka itu menurutnya sudah cukup, karena data di pihaknya menunjukkan bangunan yang mengalami rusak berat hanya 1.163 unit.

Bersambung ke hal 2

H. Supran

H. Ridwan Syah

H.Mohammad Rum

SUARA NTB

Senin, 22 Oktober 2018

Memacu Gerak Penanganan Bencana Gempa di Sumbawa Dari Hal. 1 pemerintah memberikan bantuan perumahan sebesar Rp50 juta bagi korban gempa yang rumahnya rusak berat. Sedangkan rusak sedang dan ringan masing-masing Rp25 juta dan Rp10 juta.

Dengan pemangkasan prosedur tersebut, cukup hanya ditandatangani Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BPBD kabupaten/kota, uang sudah bisa dicairkan untuk membangun rumah. Pertanggungjawaban penggunaan dana tidak perlu orang per orang, cukup dengan Pokmas. Sehingga lebih mudah di dalam akuntabilitasnya. ‘’Dari proses itu semua kemudian cairnya cepat. Mudah-mudahan segera pembangunan rumah segera dilakukan. Kemarin yang jadi masalah juga ada Risha, Riko dan Rika,’’ kata gubernur.

Keharusan membangun rumah dengan model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) juga menjadi penyebab keterlambatan realisasi pembangunan di lapangan.

Karena untuk menyiapkan panel-panel Risha, butuh waktu juga.

Sekarang, masyarakat boleh memilih dari tiga model rumah. Apakah Risha, Riko atau Rika. Diperbolehkannya masyarakat memilih model rumah yang dibangun karena memang bahan-bahan untuk membangun tidak selalu mudah diperoleh. Meski demikian, pembangunan rumah warga korban gempa, kata gubernur harus dipercepat. ‘’Karena kita tak boleh membiarkan masyarakat masih berada di bawah tenda ketika musim hujan tiba. Kemarin saya ke Lombok Utara, pembangunan rumah oleh Dompet Duafa dengan Rp15 juta sudah bagus,’’ tutur gubernur.

Dari tujuh kabupaten/kota terdampak bencana, ungkap gubernur, Kabupaten Sumbawa memang kelihatan lambat dalam mengatasi bencana. Mungkin karena luas areanya atau mungkin prosedurnya tidak tersosialisasi dengan bagus sehingga menyebabkan keterlambatan tersebut. ‘’Mudah-mudahan BPBD harus bertindak cepat menyederhanakan proses dan proaktif. Kita juga minta bantuan polisi dan tentara. Karena tak boleh dibiarkan berkembang ketidakpastian di masyarakat,’’ tegas orang nomor satu di NTB ini.

Ia mengatakan, masyarakat selama ini sudah cukup menderita. Tidak punya tempat tinggal. Jangan lagi ditambah dengan ketidakpastian pencairan dana. Sementara akan datang musim hujan, implikasi sosialnya akan banyak. ‘’Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama pembangunan segera dilakukan,’’ harapnya.

Bahkan, gubernur meminta dilakukan terobosan-terobosan untuk mempercepat pencairan dana bantuan dan pembangunan rumah warga korban gempa. Gubernur menyarankan bupati berkoordinasi dengan Dandim.

Jangan sampai, kata gubernur, dana bantuan pembangunan rumah sudah dicairkan tetapi bahan-bahan bangunan tidak ada. Menurutnya, kesempatan bagi pengusaha lokal menyiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat korban gempa.

Terkait dengan pembentukan Pokmas, sampai Kamis malam pekan lalu, di Sumbawa masih nol. Sekarang di Sumbawa sudah terbentuk 15 Pokmas dengan jumlah 150 KK. Jika melhat daerah lain, ini masih termasuk paling sedikit.

Gubernur memberikan contoh Lombok Timur yang jumlah Pokmas terbentuk masih sedikit sebelum kunjungan Presiden. Begitu mengetahui bahwa Presiden akan berkunjang, bupati lembur sampai jam 02.00 dini hari. Sehingga pada pagi hari sebelum kedatangan Presiden, sudah

ada 1.300 KK yang terbentuk Pokmas. Begitu juga Sumbawa Barat, 100 persen terbentuk Pokmas.

Gubernur mengatakan, Menko PMK Puan Maharani dijadwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 25 atau 27 Oktober ini. Ketika Menko PMK datang, ia mengharapkan Pokmas sudah terbentuk 100 persen untuk pencairan dana bantuan tahap pertama. Pasalnya, bantuan tahap berikutnya tak mungkin akan dicairkan jika tahap pertama saja belum selesai. ‘’Saya minta Pak Bupati bisa 100 persen. Kalau KSB bisa, kabupaten/kota yang lain semestinya bisa. Kedua, Dinas PUPR ini masalah infrastruktur, tempat ibadah, sekolah harus jelas yang sedang dan sudah dikerjakan dan siapa yang mengerjakan,’’ harapnya.

Begitu juga jika ada sektor perekonomian yang terdampak. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah datang memberikan fleksibilitas untuk relaksasi kredit bagi yang terdampak gempa. ‘’Jangan sampai nanti Bu Puan yang mewakili pemerintah pusat datang, masih ada kita dengar di Sumbawa masih ada belum cair juga dananya. Masih ada sekolah, Puskesmas yang dibangun oleh siapa,’’ imbuhnya.

Begitu juga mengenai perbaikan kantor desa yang rusak akibat bencana. Kemendagri akan memberikan bantuan Rp50 juta untuk perbaikan kantor desa. Di Pulau Lombok, dananya sudah air. Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa, belum masuk dananya. Karena dari Sumbawa belum masuk datanya. Hal ini perlu segera diselesaikan. ‘’Pokmas dipercepat. Jangan sampai ada ke sana dana ini tak cair. Padahal dana sudah ada,’’ tandas Dr. Zul. Apa yang membutuhkan tandatangan bupati diminta segera ditindaklanjuti.

Pemprov menginginkan pembangunan huntara di Sumbawa bisa segera 100 persen. Diharapkan huntara yang akan dibangun merupakan rumah tumbuh. Agar uang yang digelontorkan tak mubazir.

Gubernur juga meminta OPD terkait agar bantuan dari Pemda lainnya di Indonesia difokuskan untuk membangun huntara. Supaya hasilnya kelihatan. ‘’Itu juga perintah khusus Pak Presiden. Jangan sampai anggaran yang terbatas disebarsebar sehingga tak kelihatan hasilnya.

Sumbawa segera lebih gesit, huntara kelihatan, rumah ada, masyarakat tak ngomelngomel di media sosial,’’ tandasnya.

Faktor Pengalaman Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengatakan lambatnya penanganan bencana karena mungkin tak ada pengalaman yang dimiliki menangani bencana gempa. Kalaupun pada tahun 1979 pernah gempa dan tsunami di Lunyuk. Tetapi generasi-generasi yang sekarang mungkin tidak terlalu merekamnya dalam memori. ‘’Sehingga, kita seperti menghadapi gempa biasa-biasa saja awalnya. Saya tidur di kediaman pribadi. Begitu kejadian gempa tidak keluar saya. Tidak pernah terbayang akan hancur, saking beraninya kita. Karena kita tak punya pengalaman gempa yang banyak merobohkan rumah khususnya di Sumbawa,” ceritanya.

Namun begitu dirinya bangun pagi, ternyata di lapangan sebelah kediaman pribadinya sudah banyak masyarakat yang mengungsi. Belum lagi, setelah gempa, terjadi kebakaran di Pulau Bungin yang menghanguskan 32 rumah warga. ‘’Artinya betapa dahsyat bencana di Kabupaten Sumbawa. Hanya saja memang dalam perjalanannya, gempa ini. Kami mencoba melihat data yang dikirim oleh desa, camat jauh dari fakta yang kita lihat,’’ terangnya.

Maka, diturunkanlah tim yang dipimpin BPBD. Pelayanan rumah sakit pascagem-

Halaman 2

Momentum Membenahi Perencanaan

pa lumpuh total. Pasien-pasien dibawa keluar gedung rumah sakit. Pascakejadian bencana gempa, Pemkab Sumbawa fokus pada pelayanan di rumah sakit.

Setelah mendengar dampak gempa yang luar biasa gempa dan memakan korban jiwa, Pemkab Sumbawa kemudian membangun posko bencana di pusat kota. Pada saat itu, tidak menjadi perhatian bahwa daerah terdampak cukup parah adalah Alas Barat. Seharusnya posko utama dibangun di sana.

Pemkab Sumbawa juga tak terpikir daerah Lunyuk juga kena dampak gempa.

Akhirnya, melihat fakta itu ditetapkan petugas yang ke Alas dan Lunyuk, dilakukan pemetaan. ‘’Itu bisa kita selesaikan,’’ kata Husni.

Data yang diterima waktu itu, sebanyak delapan orang meninggal, luka berat 18 orang, luka ringan 35 orang dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan puskesmas 6.324 orang. Jumlah pengungsi terdata sebanyak 49.000 orang.

Menurut Husni, gempa di Kabupaten Sumbawa membawa kerusakan dan kerugian di masing-masing sektor. Nilai kerusakan ditaksir mencapai Rp561 miliar lebih. Kemudian, kerugian Rp98 miliar lebih. Sehingga total kerusakan dan kerugian Rp659,9 miliar lebih.

Pascabencana gempa, kata Husni, Pemkab Sumbawa menetapkan status tanggap darurat. Membuat Pos Komando Penanganan Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa. Ia juga memerintahkan tim yang dibentuk agar melakukan pendataan dengan cepat. Hampir tiap menit dilakukan koordinasi lewat telepon dengan petugas di lapangan. ‘’Memang sangat terlambat. Pertama Posko memang jauh. Kemudian perjalanan dari Sumbawa Besar ke Alas Barat kurang lebih 70 km, kemudian ke Lunyuk juga apalagi. Saya menyaksikan ke sana.

Hanya saja kami Kabupaten Sumbawa ini dana yang tersedia untuk penanganan awal saja begitu sulit, karena ada aturan yang mengatur,’’ jelasnya.

Pada tanggal 15 Oktober, Pemkab Sumbawa melaksanakan identifikasi dan verifikasi data. Hasilnya, dalam waktu singkat dikeluarkan 6 SK mengenai usulan dana bantuan bencana untuk korban gempa yang sudah terverifikasi. Mengenai hal ini, Husni mengatakan ada informasi sesat. Dalam rapat resmi Pemda sudah diultimatum jangan bermain-main dengan data karena dapat berakibat hukum. ‘’Jangan sembarang kerja, ultimatum inilah yang kami sangat takutkan. Mungkin itulah salah satu keterlambatan ini.

Kami terlambat karena persoalan tadi itu.

Informasi awal. Kami tidak dipacu berapa saja,’’ beber Politisi PDI Perjuangan ini.

Bupati menyebutkan dana bantuan stimulan yang sudah masuk ke rekening masyarakat totalnya 1.076 rekening dari 11 ribu unit lebih rumah yang rusak . Artinya, baru 10 persen dengan nilai Rp17,9 miliar lebih.

Kaitan dengan pembangunan hunian sementara (huntara), dalam APBD Perubahan 2018 telah disepakati Rp8,25 miliar untuk pembangunan 1.500 huntara. Diharapkan pemerintah pusat juga memperhatikan Sumbawa untuk dana yang bisa dianggarkan untuk penanganan pascabencana di Kabupaten Sumbawa.

Begitu juga Pemprov NTB, bupati mengatakan jika semua dana mencapai Rp659,9 miliar dipaksakan ditanggung sendiri oleh Kabupaten Sumbawa, maka Pemkab Sumbawa rasanya akan menyerah. Pada kesempatan tersebut juga sangat bersemangat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. Bahkan ia meminta bawahannya mempercepat SK-SK yang perlu ditandatangani tanpa menunggu hari Senin. (nas)

Dari Hal. 1 Benahi Perencanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa tak berhenti soal perbaikan fisik. Namun lebih holistik lagi merupakan momentum pembenahan tata rencana pembangunan. Tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir.H. Ridwan Syah,MTP menyebutkan, kebutuhan total rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tujuh kabupaten/kota terdampak gempa bumi mencapai Rp12 triliun. ‘’Ini menjadi momentum kita membenahi semua aspek perencanaan. Mulai rencana tata ruangnya, konsep mitigasi bencananya. Mumpung ini ada momentumnya,’’ujarnya dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema ‘’Strategi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa’’ yang digelar Harian Suara NTB bekerjasama dengan Diskominfotik Pemkab Sumbawa, Sabtu (20/10) di Kantor Harian Suara NTB. Aparat pemerintahan memutar otak dalam mengelola anggaran, baik APBD maupun kucuran tambahan dari APBN. Ketersediaan anggaran itu pun perlu dikelola dengan proporsional.

Seperti halnya Pemkab Sumbawa, kata Ridwan, yangmemerlukananggaranrehabilitasirekonstruksi pascagempa yang mencapai Rp551 miliar. ‘’Program apa yang bisa dilakukan bersama.

Bukan hanya soal infrastruktur tapi lebih penting lagi pemulihan ekonomi untuk target jangka menengah, dan target jangka panjangnya di pemulihan sosial,’’ terangnya.

Selama masa transisi ini, Pemkab Sumbawa punya tugas membuat sekitar 2.000 unit Hunian Sementara (Huntara). Ridwan mengatakan, kebutuhan perumahan menyerap proyeksi anggaran paling besar, kemudian disusul infrastruksi sosial, ekonomi produksi dan lintas sektor.

Kucuran anggaran dari pusat melalui BNPB mencapai Rp7 triliun. Rencana aksi di sisa tahun 2018 sampai tahun 2019, menurut dia cukup berat tantangan pelaksanaannya.

Dia mengapresiasi upaya Pemkab Sumbawa.

“Yang ditanggung kabupaten hanya Rp17 miliar ini paling besar di pendidikan. Sementara Rp200 miliar hasil nego dengan Kementerian. Sumbawa ini luar biasa,” ucap Ridwan.

Ridwan mencetuskan, hubungan baik dengan pemerintah pusat perlu disambut dengan afirmasi kebijakan khusus. Sebab daerah tidak bisa hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

Demikian pula, sambung dia, kolaborasi dengan DPRD Kabupaten Sumbawa. Menghasilkan gelontoran dana penanganan pascabencana sebesar Rp25 miliar yang diambil dari dana aspirasi dewan. ‘’Di Dapil masing-masing yang kena bencana saya kira teman-teman di DPRD ada aspirasinya yang berkesesuaian. Sekitar 30 persen kebutuhan pascabencana bisa ditangani,’’ ujarnya.

Rumah Padat Penduduk Kepala Dinas Permukiman Provinsi NTB, Ir.I Gusti Bagus Sugiharta, MT mengusulkan rekonsolidasi perkampungan padat penduduk yang terdampak gempa. Rekonsolidasi memungkinan pencegahan dalam konsep mitigasi bencana. ‘’Rekonsilidasi ini tidak bisa waktu singkat. Panjang, karena bagaimana meyakinkan masyarakat ke kondisi yang diharapkan,’’ ucapnya.

Perencanaan rekonsolidasi itu, sambung dia, juga mempertimbangkan dengan lokasi Huntara yang kini ditempati korban gempa.

Dia mengaku sudah mendapatkan data final verifikasi. Namun, masih bisa direvisi apabila ditemukan ada data yang tidak sesuai. Hal itu berkenaan dengan kerja tim rekompak nantinya. ‘’Kabupaten sudah uji publik. Cuma memang pendampingan dari tim rekompak ini sangat lambat. Tim pendamping masyarakat ini setidaknya membentuk lebih awal kelompok masyarakat. Jadi begitu pendamping datang bisa langsung jalan,” ucapnya.

Fokus untuk Huntara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Drs.H. Supran menambahkan, ketersediaan dana penanganan pascagempa yang sudah diterima Rp84 miliar yang berasal dari bantuan Pemda lain.

Dia mengatakan, anggaran itu dikelola dalam bentuk program di Dinas PU, Pariwisata, Tanaman Pangan, Perdagangan dan Perindustrian, BPBD, Dikes, Disos, Biro Kesra, dan Dikbud. Program dalam kaitannya dengan penanganan pascabencana.

GubernurNTB,Dr.H.Zulkieflimansyah,SE,M.Sc, mengingatkan BPKAD untuk segera memanfaatkan dana bantuan dimaksud. Termasuk sesuai kesepakatan dalam rapat sebelumnya, bahwa dana dimanfaatkan untuk mendirikan Huntara.

“Jangan sampai bantuan orang lama mengendap. Kita butuh geliat ekonomi ini bergerak,” ucapnya. Gubernur mencetuskan bangunan Huntara yang konsepnya dapat digunakan berlanjut oleh warga. Huntara itu dibangun sebagai cikal bakal hunian tetap. ‘’Program jangan terlalu banyak tapi malah tidak terasa dampaknya. Mending fokus untuk satu program, Huntara. Jadi kelihatan hasilnya. Semua Huntara ini jadi sebelum musim hujan,’’ pesannya.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTB, Arifuddin menyebut pihaknya di sisa tahun 2018 ini menganggarkan sebesar Rp14 miliar, yang dibagi untuk tiga peruntukan kebutuhan penanganan pascabencana.

“Rehabgedungdengantingkatkerusakansedang dan ringan, kedua jaringan pipa air bersih Lombok Sumbawa. Ketiga penyulingan air atau water treatment disediakan sekitar Rp1 miliar.

Rekonstruksi Modal Sosial Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., menyampaikan adanya persoalan besar ke depan saat masa rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana dari sisi sosial. Ia menyebutkan, hingga kini belum ada satu pun pihak yang membicarakan cara merekonstruksi modal sosial yang ada di masyarakat.

Menurutnya, ketika berbicara tentang bantuan-bantuan yang masuk ke masyarakat, maka ada sistem sosial yang rusak di masyarakat. Itu harus segera disiapkan juga rancangan programnya mulai dari sekarang, yaitu membangun kembali modal sosial di masyarakat.

“Bagaimana kekerabatan, kohesifitas mereka tetap terjaga, dan Sumbawa itu dengan kearifan lokal, harus membuat sebuah program di dinas sosial yang disebut dengan program keserasian sosial. Kalau itu tidak dibangun, sehebat apapun kita membangun fisik ini, mereka akan terlunta-lunta nanti,’’ jelas Ahsanul.

Selain itu, ke depan akan menghadapi masa sulit, di mana kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak gempa akan menurun. Pihaknya sudah mengusulkan di Kementerian Sosial untuk menambah alokasi PKH. Pihaknya sudah meminta pendamping PKH untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi gempa, yang disebut PKH adaptif.

Terkait dengan Jaminan Hidup (Jadup), menurut Ahsanul, awalnya Menteri menjanjikan tiga bulan. Setelah rapat terbatas, ia mengomunikasikan agar Jadup cukup dua bulan saja untuk kategori rusak berat. Namun dengan syarat untuk kategori rusak sedang dan ringan diberikan sama-sama satu bulan.

“Dan itu disetujui oleh Kemensos. Dananya untuk 2018, kita diminta masukan data sampai bulan November, akhir November itu bisa direalisaikan bagi data yang sudah masuk, sisanya nanti,” katanya.

Ia juga mengatakan, persoalan yang dihadapi bersama saat bencana dan pascabencana yaitu belum memiliki sistem informasi dan data yang baik. Selain itu, tidak punya anggaran yang cukup sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana. Persoalan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Ahsanul juga menyampaikan pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Luar Negeri untuk kerja sama dengan lembaga luar negeri.

Namun belum diizinkan. (ron/why)

Masalah Permukiman Jadi Isu Sentral Dari Hal. 1 Terkait sektor kesehatan pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Kesehatan.

Di sektor pendidikan, Iskandar mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan menangani fasilitas pendidikan yang mengalami rusak berat. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menangani fasilitas yang rusak sedang dan ringan.

Diupayakan penanganannya berakhi pada akhir Desember 2018 ini.

Terkait perumahan, Iskandar menyampaikan ketika rapat terakhir dengan BRI, salah satu informasi yang penting, sudah ada transfer dari BNPN yang baru sebatas sebanyak alokasi untuk SK pertama sebanyak 1.076 KK. Bagi SK berikutnya, belum ada transfer baru. ‘’Sehingga mereka berpikir membuka rekening bagi masyarakat yang namanya sudah tercantum pada SK berikut. Kita harus menuntaskan sampai akhiar 2019,’’ katanya.

Iskandar menjelaskan, pada rencana rekonstruksi dan rehabilitasi, pembiayaan sesuai kewenangan daerah mencapai Rp218.165.000.000. Jika seluruhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menurutnya hampir tidak mungkin. Oleh karena itu pihaknya memperjuangkan di rapat rekonsiliasi di Jakarta, dan bisa menekan menjadi Rp17.964.000.000, yang dipikirkan oleh Kabupaten melalui APBD Perubahan tahun 2018 dan APBD tahun 2019.

Sementara kepada Pemprov NTB, karena ada objek kewenangan Pemprov, dalam rencana aksi pihaknya terdapat sekitar Rp9,7 miliar dari yang seharusnya sesuai kewenangan mencapai Rp20 miliar. Sisanya ditangani oleh Kementerian, Bansos, dana siap pakai, hibah, dan diharapkan dari dunia usaha. “Nanti dilakukan koordinasi lebih intensif,” pungkas Iskandar.

Masuk APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa dalam penanganan bencana gempa bumi membantu dalam hal pelaksana teknis kegiatan. Berkaitan dalam hal desain dan sebagainya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji K, ST, mengatakan, terkait infrastruktur pihak-

nya bersyukur karena jalan dan jembatan tidak terdampak gempa. Rumah, sekolah, dan masjid yang cukup banyak terdampak. Untuk sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten sudah didatangi semuanya.

Bagi bangunan yang mengalami rusak berat, diusulkan pada rencana aksi untuk kementerian. Sedangkan untuk bangunan yang mengalami rusak ringan dan sendang mejadi kewenangan kabupaten. ‘’Alhamdulilah pada APBD Perubahan sudah kita masukkan untuk rusak ringan, kebetulan leading sector kita berikan ke Dinas Pendidikan bagi sekolah, dan Puskesmas dan Pustu ke Dinas Kesehatan. Khusus PUPR, kami membantu dalam hal sebagai pelaksana teknis kegiatan,’’ jelasnya.

Saat tanggap darurat lalu, Suharmaji mengakui banyak tantangan yang dihadapi. Seperti sulitnya pendataan di wilayah pulau dampak dari adanya isu tsunami. Selain itu posisi geografis yang cukup berat.

Kendala lainnya, alat berat yang masih menggunakan roda besi dikhawatirkan merusak jalan kabupaten.

Kemudian kendala lainnya berkaitan dengan kondisi kampung yang lebar jalannya rata-rata hanya 2,5 meter. Sementara letak rumah yang roboh tidak terkumpul. ‘’Itu kondisi kami di sana, saat melakukan perobohan,’’ jelasnya.

Semua SKPD Bergerak Gempa beberapa waktu lalu telah mengakibatkan sebanyak 151 rumah rusak berat di Kabupaten Sumbawa.

Mereka pun harus rela tidur di tendatenda darurat untuk sementara waktu.

Berbagai upaya penanganan sejak gempa mulai terjadi hingga penanganan pasca gempa dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Termasuk adanya berbagai kendala lapangan yang turut menyertai proses penanganan korban gempa.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, mengungkapkan data rumah rusak berat sebanyak 151 rumah. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan ini nantinya akan dibangunkan hunian sementara dengan jenis rumah sesuai keinginan masyarakat. ‘’Sekarang di Sumbawa ada rapat tentang percepatan pembangunan Sumbawa terkait sosialisasi tentang pembentu-

kan Pokmas maupun pemilihan rumah rumah yang diminati masyarakat,’’ kata Zainal Abidin kemarin.

Hasil kesepakatan rapat terkait dengan pemilihan jenis rumah, nantinya akan dilakukan sosialisasi di berbagai kecamatan terdampak gempa.

Sehingga dengan sosialisasi ini, BPBD Kabupaten Sumbawa dapat segera melakukan kontrak dengan pihak ketiga baik suplier dan aplikator terutama untuk kecamatan yang sudah masuk rekening di kecamatan Buer dan Alas Barat untuk segera dilakukan pembangunan huntara.

“Ada 151 yang rusak berat inilah yang akan dibangun terlebih dahulu di Sumbawa dan telah dibentuk dalam 15 Pokmas,” ungkapnya.

Ketersediaan Air Bersih Sementara itu, Kadis PRKP Sumbawa, Ir. A. Rahim, menegaskan bahwa berdasarkan data jumlah korban gempa seluruhnya di Sumbawa membutuhkan sebanyak 1.500 unit Huntara.

Jumlah tersebut sebagiannya telah dibangun berkat bantuan NGO seperti Rumah Zakat sebanyak 10 unit di Pulau Bungin, PMI sebanyak 30 unit, dan NU Peduli 30 unit serta lain sebagainya.

“Pembangunan Huntara yang telah dilaksanakan oleh sejumlah NGO berasal dari Rumah Zakat sebanyak 10 unit di Pulau Bungin dari 50 target. Kemudian Huntara dibangun oleh NU di Kecamatan Alas dan Alas Barat serta Pulau Bungin sebanyak 30 unit Huntara, kemudian oleh PMI sebanyak 30 unit dari target 300,” jelasnya seraya menyebut jumlah tersebut belum cukup karena masih di luar target yang disusun APBD yakni pembangunan 1.500 Huntara.

Selain persoalan Huntara, A. Rahim juga menyorot ketersediaan air bersih pascagempa khususnya di Pulau Bungin. Diakui jika ketersediaan air bersih di pulau Bungin belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Tidak terpenuhinya pelayanan air bersih disebabkan saluran pipa air di Pulau Bungin sangat kecil. Sehingga pada saat kebakaran tak berselang lama usai gempa, air yang keluar sangat kecil, sehingga tidak mampu digunakan untuk memadamkan api. ‘’Kita sudah minta agar saluran pipa air diubah dari ukuran 4 inci ke

ukuran 6 inci,’’ imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Sumbawa, Tri Karyati, S.Sos., pada Senin siang ini akan membawa usulan nama-nama calon penerima jaminan hidup (Jadup) ke Kementerian Sosial secara bertahap. Mereka para penerima Jadup merupakan para korban gempa yang rumahnya rusak berat. ‘’Untuk urusan Jadup bagi korban gempa prioritasnya hanya untuk yang rusak berat. Kami sedang siapkan untuk kami ajukan ke Kemensos.’’

Namun demikian, belum semua korban gempa bisa diusulkan sebagai penerima Jadup karena prosesnya masih dilakukan bertahap mengingat datanya masih dalam penyusunan by name by address. ‘’Dan kami memang diberi kesempatan bertahap sehingga dilakukan bertahap. Karena mengingat pengajuan usulan Jadup itu memang 90 hari.’’

Di samping akan membawa usulan nama penerima Jadup, pihaknya juga telah membuatkan usulan penerima santunan untuk korban gempa yang mengalami luka berat, termasuk juga untuk Huntara. ‘’Itu yang kami bawa. Itu yang kami bawa Senin siang. Mudahan dari Kemensos dapat segera terealisasi,’’ harapnya.

Sementara, BPKAD Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan anggaran senilai 20,650 miliar untuk proses pemulihan korban gempa di Sumbawa. Seluruh anggaran itu akan digelontorkan untuk enam SKPD yang menjadi leading sector perbaikan terdampak gempa seperti Dinas PUPR, Dikbud, Disos, Dikes, BPBD dan BPKD. Total anggaran 20,650 miliar tersebut nantinya dipergunakanuntuk penanganan tanggap darurat, pembangunan Huntara, untuk tim fasilitator, kemudian untuk rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan, Tagana, dan Jadub selama tiga bulan. Di samping itu juga untuk distribusi pengadaan air bersih dan dan pengadaan tenda serta tata rumah penduduk. ‘’Ituyangkitaanggarkanditahun2018 ini belum termasuk nanti di tahun 2019 nanti,’’ terang Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Drs. H. Baharudin, MM. Utamakan yang Terparah Soal pendataan masih menjadi catatan bagi Pemkab Sumbawa.

Pasalnya korban dengan rumah rusak semakin bertambah dengan adanya beberapa kali gempa susulan setelah gempa utama. Pemkab disarankan untuk lebih mengutamakan wilayah dengan kerusakan terparah. ‘’Persoalannya juga soal pendataan kecamatan atau wilayah yang terdampak gempa. Program penangangan pascagempa tidak hanya diberikan kepada kecamatan yang terdampak, namun juga yang tidak terkena gempa,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata.

Ia menyarankan agar pendataan dan program penanganan pascabencana lebih difokuskan di lima kecamatan terparah di Kabupaten Sumbawa. Sehingga penanganannya menjadi terukur dan lebih cepat dilakukan. Proses pemulihan juga dapat dilakukan dengan lebih mendetail dan fokus pada satu hal itu. ‘’Kalau hal lain, saya sangat apresiasi Pak Bupati, cepat sekali tanggapnya.

Sekarang soal dana ini saja yang harus dibenahi menurut saya,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan memberikan dukungan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satunya dengan mendorong alokasi anggaran di APBD Perubahan senilai Rp22 miliar. Dengan demikian, anggaran ini dapat digunakan untuk membantu proses penanganan pascagempa di Sumbawa. ‘’Yang tidak kalah penting juga soal langkah pencegahan dan mitigasi bencana. BNPB bersama Pemkab Sumbawa harus lebih gencar melakukan sosialisasi. Kami juga akan merelakan 10 persen dana aspirasi kami untuk sosialisasi tentang mitigasi bencana untuk kedepannya,’’ ujarnya.

Selain soal data, ia juga mengkritisi soal aturan tentang penanganan bencana yang dianggap tidak konsisten.

Salah satunya soal waktu pemberian jadup (jaminan hidup). Ia melihat adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini juga membuat pemerintah daerah dan warga menjadi bingung. Sehingga ia berharap aturan tentang penanganan pascabencana ini juga dapat diperjelas oleh pemerintah.

Data Korban Bertambah Sekretaris Dinas Kominfotik Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se mengatakan bahwa jumlah warga yang

melapor rumhnya mengalami kerusakan terus bertambah. Sebab di Kabupaten Sumbawa beberapa kali terjadi gempa susulan berkekuatan hingga 5 SR lebih. Sehingga korban yang rumahnya mengalami kerusakan juga terus bertambah. Inilah yang membuat proses verifikasi data menjadi sedikit lebih lama dari yang seharusnya. ‘’Waktu gempa awal itu, warga sepakat tidak ada yang melapor. Tapi pas gempa susulan lagi tanggal 5 dan tanggal 8 banyak warga yang melapor. Yang awalnya jumlah kerusakan 9.901, bertambah menjadi 12 ribu,’’ ujarnya.

Pihaknya juga akan membuat portal khusus, sehingga warga dan pemerintah bisa memantau kondisi terkini kerusakan akibat gempa. Selain itu juga, warga bisa mendapatkan informasi terkini terkait penanganan pascagempa yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

“Kami akan buka portal khusus juga, nanti akan terkoneksi dengan portal di provinsi,” ujarnya.

Pemulihan Trauma di Destinasi Wisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa juga memberikan dukungan kepada warga korban gempa dengan melakukan trauma healing. Dinas ini berupaya untuk mengurangi rasa trauma warga sehingga bisa lebih optimistis dan bisa bangkit kembali.

“Kami bersama dengan berbagai pihak melakukan trauma healing kepada warga, terutama yang ada di destinasi wisata. Ini juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada mereka akan pentingnya kita bangkit bersama setelah bencana,” ujar Kepala Disporabudpar Kabupaten Sumbawa H. Junaidi.

Ia mengatakan pada saat terjadi gempa, banyak wisatawan yang ke luar dari Kabupaten Sumbawa. Mereka khawatir akan menjadi korban jika terus berada di daerah ini. pihaknya saat ini tengah berupaya untuk meyakinkan wisatawan bahwa Kabupaten Sumbawa sangat aman untuk dikunjungi.

“Kita juga melakukan berbagai promosi di dalam dan luar daerah.

Harapannya wisatawan bisa berkunjung kembali, karena daerah kami sangat aman untuk dikunjungi,” ujarnya. (ron/dys/lin)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 22 OKTOBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 184 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Panen Hadiah Simpedes

BRI Cabang Selong Persembahkan Dua Unit Mobil Selong (Suara NTB) Panen hadiah untuk nasabah Simpanan Pedesaan (Simpedes) kembali digelar BRI Cabang Selong, Sabtu (20/ 10). Tidak tanggung-tanggung, BRI Cabang Selong ini mempersempahkan 64 unit hadiah senilai Rp 600 juta lebih, dua diantaranya merupakan grand prize berupa mobil.

Dua nasabah yang beruntung pada gelaran panen hadiah yang rutin digelar dua kali dalam setahun ini adalah Salmah, dari Unit Rensing, Kecamatan Keruak yang mendap-

sebanyak tiga unit.

Hadiah lainnya, 6 unit TV LED 43 Inch merek Polytron PLD-43TV865, 6 unit kulkas dua pintu merek sharp SJ-315 SC, 10 unit TV LED 32 Inch merek Sharp LE185 Movie, 15 unit mesin cuci merek Sharp dan 15 unit kulkas satu pintu juga merek sharp.

Dijelaskan Tasurun, untuk panen hadiah kali ini, BRI Cabang Selong sengaja mempersembahkan mobil pick up dengan harapan bisa mendukung kegiatan usaha dari para nasabah-nasabah tercinta BRI.

atkan grand prize Suzuki AVP Mega Carry dan mobil kedua grand prize mobil Daihatsu Gran Max PU1.3 3W diraih oleh nasabah dari Unit Masbagik bernama Saleh.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun kepada Suara NTB menjelaskan, hadiah lain yang dibagi-bagi BRI berupa 10 unit motor.

Yakni Sepeda Motor merek Honda Sonic Racing/Special Edition dua unit, Honda Beat F1 ESP CBS ISS dua unit, Honda Beat F1 POP CBS ISS tiga unit, Honda Revo Fit F1

(Suara NTB/rus)

Dua unit hadiah pemenang Simpedes.

(Suara NTB/humasntb)

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/rus)

FOTO BERSAMA - Penerima hadiah undian Simpedes Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun.

LAHAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah berhenti tepat di areal persawahan Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima. Gubernur mendapat penjelasan dari pejabat Pemkot Bima, terkait areal lahan milik Pemprov NTB yang diwacanakan akan jadi lokasi RSUP di Bima.

Akan Dibangun Rumah Sakit Umum Provinsi di Kota Bima

TO K O H Belum Maksimal Gaet Wisatawan NTB telah diakui sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Namun, kunjungan wisatawan Timur Tengah (Timteng) dinilai masih minim.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan sebagai destinasi wisata halal, Pemprov sudah memastikan dan menjamin NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Beberapa kebijakan telah dibuat pemerintah daerah seperti membuat Perda yang mengatur berbagai hal untuk wisata halal.

Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

298 Desa Terdampak Kekeringan KEKERINGAN dipicu kemarau panjang menjadi masalah lain selain bencana gempa di NTB. sedikitnya 298 desa terdampak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sedang mengupayakan pembangunan 50 unit sumur bor untuk penanganan jangka panjang.

Desa terdampak kekeringan hampir merata di seluruh daerah, seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Bersambung H.Mohammad Rum ke hal 11

Kota Bima (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengatakan, Pemprov NTB akan membangun Rumah Sakit Provinsi di Kota Bima. Langkah ini, sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal karena typenya akan menyesuaikan.

Tawaran Gubernur NTB itu mengemuka, dalam kunjungan kerjanya di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Minggu (21/10) kemarin.

Dalam perjalanan menuju Kecamatan Sape, mobil Fortuner berplat DR 1 yang ditumpangi gubernur berhenti tepat di areal persawahan Kelurahan Rabangodu

Utara, Kecamatan Raba Kota Bima. Gubernur dan seluruh rombongan turun dari mobil. Di lokasi itu pejabat Kota Bima menunjukkan gubernur tanah seluas 4 hektar, aset Pemprov NTB. Pemkot Bima meminta izin pinjam pakai lahan untuk dibangunkan rumah sakit.

Menanggapi permintaan

itu, Dr. Zul langsung memberikan solusi. ‘’Karena ini tanah provinsi biar provinsi saja sekalian yang akan membangun RSUP sehingga pelayanan kesehatan masyarakat lebih dekat dan lebih maksimal karena typenya pun menyesuaikan,’’ Dr.Zul memberi solusi.

Bersambung ke hal 11

Rinjani Ditutup, Ribuan Pelaku Wisata Menganggur Mataram (Suara NTB) Ribuan pelaku usaha dan pekerja di sektor jasa trekking masih menganggur. Mereka berharap Rinjani segera dibu-

ka untuk umum. Setidaknya, April 2019 sudah mulai bisa diakses, bertepatan dengan musim pendakian.

Bersambung ke hal 11

Kembangkan Industri Olahan

Gubernur Larang Pengiriman Sapi Hidup ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengambil kebijakan tidak lagi mengirim sapi hidup ke luar daerah. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov fokus dalam pengembangan industri olahan. Sehingga sapi yang dikirim dalam bentuk daging.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membenarkan dirinya telah melarang pengiriman sapi hidup ke luar daer-

ah. “Maksud saya kita mau industri pengolahan. (Kalau) sapi hidup, bukan diolah, kan gitu saja simple,” katanya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur pekan kemarin.

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, jumlah sapi dan kerbau yang dikirim menggunakan kapal tol laut lewat ternak sejak Mei - September 2018 sebanyak 5.551 ekor.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

POTENSIAL - Budidaya ternak khususnya sapi sangat potensial dikembangkan di NTB.

(Suara NTB/ist_TNGR)

LONGSOR - Longsor di bawah Pelawangan Senaru memutus jalur pendakian menuju Danau Segara Anak.

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

SUARA MATARAM

Halaman 4

Serapan Anggaran Rendah Segera Carikan Solusi PEMBANGUNAN rumah instans sederhana sehat (Risha) dan rumah instans konvensional (Riko) terkendala distribusi material.

Di satu sisi, pemerintah pusat mendesak untuk segera merampungkan hunian tersebut. Perlu duduk bersama untuk segera mencari solusi.

Camat Sandubaya, Drs. Lalu Syamsul Adnan heran dengan Risha yang dijanjikan selesai selama seminggu belum juga rampung.

Padahal, fasilitator tetap mendampingi mulai proses administrasi hingga pembangunan. “Saya juga heran kok belum jadi,” (Suara NTB/dok) ucapnya Syamsul ditemui Lalu Syamsul Adnan saat menghadiri kedatangan Menteri PMK Puan Maharani di Lingkungan Pengempel, pekan kemarin. Di Kecamatan Sandubaya sebutnya, telah terbentuk 22 kelompok masyarakat. 16 Pokmas di antaranya memilih dengan pola Risha dan enam Pokmas pola Riko.

Tidak saja Risha, pembangunan dengan Riko juga terkendala modal. Syamsul mengharapkan, administrasinya disamakan dengan pola Risha, sehingga masyarakat tidak terlalu ribet mengurus administrasi. “Harapan kita administrasinya disamakan,” pintanya.

Dikatakan, terhambatnya pembangunan baik itu Risha dan Riko, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) telah menunjuk toko sebagai mitra untuk mendistribusikan barang - barang dibutuhkan oleh warga. Justru, enggan memberikan warga menghutang barang miliknya. Mereka (pemilik toko,red) tidak mau barang mereka dihutang dalam waktu lama. “Alasannya uangnya belum jelas. Mereka juga ndak mau barangnya dihutang lama - lama,” kata Camat Sandubaya.

Permasalahan tersebut akan jadi bahan rapat evaluasi antara tim percepatan penanggulangan bencana. Pemerintah harus cepat mengambil kebijakan. Bila perlu kata Syamsul, mencari tempat belanja yang bisa dengan sistem hutang. Permasalahan semacam itu diminta segera dicarikan solusi. Masyarakat bisa segera menikmati program pemerintah. “Tinggal di tenda lama - lama juga beresiko juga. Apalagi mau memasuki musim hujan,” demikian kata Syamsul. (cem)

Pemkot Dinilai Kejar Bunga Deposito

Mataram (Suara NTB) Serapan keuangan maupun fisik triwulan III baru 56 persen. Rendahnya realisasi dinilai hanya mengejar keuntungan bunga deposito anggaran yang disimpan di bank. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska mengkritik permasalahan sama terulang kembali. Padahal,Dewan sering mengingatkan eksekutif agar melaksanakan pekerjaan tepat waktu. “Rapat dengan Dinas PU kita ingatkan soal serapan. PU menyanggupi target itu,” kata Wiska dikonfirmasi pekan kemarin.

Resiko keterlambatan berdampak pada secara kualitas.

Pekerjaan fisik dikerjakan kebutkebutan untuk menghindari sanksi denda. Rapat bersama Badan

Anggaran kata politisi PDI Perjuangan, mengkritik manajemen kas Pemkot Mataram. Seringkali pekerjaan tertunda karena alasan anggaran belum cair.

Pemkot Mataram diminta tak mengedepankan keuntungan bunga deposito. “Hasil evaluasi bunga deposito tinggi. Jangan - jangan serapan

fisik dan keuangan lambat gara - gara itu,” tudingnya.

Tapi Wiska memaklumi serapan fisik dan keuangan rendah karena faktor kejadian alam. Dia pesimis eksekutif mampu mencapai target di sisa waktu dua bulan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi menyangkal hal tersebut.

Menurut dia, pencairan keuangan berdasarkan permintaan

organisasi perangkat daerah.

Sedangkan, deposito difungsikan apabila melihat uang menganggur. Bukan pada posisi serapan. “Apakah dibiarkan dalam bentuk jasa giro.

Sementara, tidak mendapatkan apa - apa,” kilah Syakirin.

Syakirin tak menyebutkan pendapatan yang dihasilkan dari bunga deposito. Namun dipastikan deposito uang daerah tidak akan mengganggu operasional SKPD. (cem)

Tak Ingin Tergesa-gesa PANSUS Perizinan DPRD Kota Mataram terus menggenjot pembahasan Raperda itu bersama eksekutif. “Kami di Pansus perizinan tidak menginginkan yang tergesa gesa,” kata Ketua Pansus Perizinan DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin. Karena dasar hukum yang berkaitan dengan Raperda perizinan itu harus jelas dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Muncul PP nomor 24 tahun 2018 tentang perizinan tersebut bulan Juni sedangkan Raperda ini diterima (Suara NTB/fit) bulan Mei 2018.

I Gde Sudiarta “Maka draf yang disampaikan kepada Pansus kepada eksekutif jelas harus berubah,” ujarnya. Sehingga Pansus pernah mengembalikan Raperda itu kepada eksekutif. Saat ini eksekutif sedang dalam masa persiapan seminggu lagi untuk menyampaikan kepada Pansus. Dengan demikian, untuk sementara pelayanan perizinan menunggu draf Raperda yang sudah disesuaikan.

Dengan begitu, hal-hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah ini, untuk segera dilakukan revisi. Ini nantinya akan dipergunakan oleh eksekutif untuk melakukan perbaikan. “Kalau sudah kami kembalikan, disempurnakan, maka kami akan selesaikan. Satu langkah lagi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak empat Pansus di DPRD Kota Mataram mengintensifkan pembahasan materi empat paket Raperda. Masing-masing Raperda tentang tata tertib Dewan, Raperda tentang penyelenggaraan perizinan, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari empat pansus, dua pansus masih membutuhkan kajian dan pembahasan yang lebih mendalam. Yakni pansus Raperda penyelenggaraan perizinan dan Pansus Raperda sistem keuangan daerah. ‘’Secara prinsip Pansus perizinan ini tidak mengalami kendala. Kami sudah kaji bersama Kabag Hukum Setda Kota Mataram. Namun ketika kami akan selesaikan bersama eksekutif ada PP nomor 24 tahun 2018 tentang sistem IT (Informasi Teknologi). Yang pertama perubahan dari Pansus perizinan ini adalah perubahan OPD dan itu sudah kami selenggarakan. Sudah kami bahas, sudah kami konsultasi Menkumham dan Mendagri,’’ katanya. Namun hadirnya PP 24 tahun 2018 menjadi ganjalan bagi Pansus Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram untuk merampungkan materi Raperda tersebut. (fit)

(Suara NTB/cem)

KREATIVITAS - Siswa SMPN 6 Mataram mengisi jam istirihat mereka dengan menggambar dinding kelas mereka, Selasa (16/10). Guru memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas mereka pada ruang yang disediakan, yakni dinding kelas darurat dari triplek. Sekolah mereka rusak parah oleh gempa beberapa waktu lalu. Dari tangan kreatif para siswa menghasilkan lukisan yang memiliki estetika tinggi.

Anggaran Pengadaan Obat Dikembalikan ke Pusat Mataram (Suara NTB) Pemenuhan obat pelayanan dasar bagi sebelas Puskesmas di Kota Mataram, tertunda. Tender pengadaan obat batal. Karenanya anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dikembalikan.

Kelapa Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, pengadaan obat yang sumber anggarannya dari DAK tak terpenuhi.

Di satu sisi, penggunaan anggaran DAK dibatasi hingga 25 Juli harus memiliki kontrak.

Sementara, pengadaan obat melalui sistem e - katalog membutuhkan waktu lama. “Penyedia obat siap bilamana distributor siap. Ini yang prosesnya lama,” kata Usman dikonfirmasi pekan kemarin.

Kepastian pemenuhan obat oleh distributor justru mendekati masa penggunaaan anggaran berakhir. Terpaksa kata Usman, dua tahun berturut turut pengadaan obat generik yang sumbernya dari Pemerintah Pusat dikembalikan.

Tahun ini, Dikes harus

mengembalikan Rp 3,2 miliar dari Rp 3,7 miliar didapatkan. ”Sisanya Rp500 juta untuk pengadaan alkes,” sebutnya.

Permasalahan tersebut dikonsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP kata Usman, menyarankan melayangkan komplain.

Selanjutnya, mengkonsultasikan ke Bagian Layanan Pengadaan sebagai payung hukum.

Berbeda dengan pengadaan alat kesehatan. Sistemnya tidak ribet. “Kita pesan barang tersedia.

Dikirim terus dibayar,” kata Usman.

Bagaimana dengan stok obat ke depan?

Sejauh ini, stok obat mencukupi selama e n a m bulan k e

depan. Obat yang sifatnya mendesak bisa dibeli melalui dana jaminan kesehatan nasional. Hanya saja kata Usman, Puskesmas khawatir menyalahi aturan bilamana pengadaan tak ses u a i prosed u r . (cem)

H. Usman Hadi

Bangunan Rusunawa di Montong Are akan Ditambah Mataram (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram batal mengajukan permohonan anggaran untuk pembangunan rusunawa khusus nelayan tahun ini. Namun sebagai gantinya, Dinas Perkim meminta agar bangunan di rusunawa yang ada di Montong Are bisa ditambah.

“Kita tidak bisa ajukan tahun ini (rusunawa nelayan, red), karena waktunya sangat mepet. Sebagai gantinya, kita minta penambahan bangunan untuk rusunawa di Montong Are,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram H. Kemal Islam.

Rusunawa Montong Are merupakan satu dari tiga rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram, selain Rusunawa Selagalas dan Rusunawa Mandalika. Pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk pembangunan satu blok lagi di Montong Are ini.

“Kita akan mulai bangun tahun 2019 ini. Karena sudah disetujui oleh Kementerian PUPR,” ujarnya. Pembangunan rusunawa di Montong

Are, Selagalas dan Mandalika cukup signifikan memberikan hunian bagi masyarakat.

Sebab masih banyak warga Kota Mataram yang belum memiliki rumah.

Keberadaan rusunawa ini paling tidak, bisa membuat keseimbangan atas kebutuhan hunian. Di samping ditopang oleh pembangunan perumahan oleh pengembang di wilayah perbatasan Kota Mataram.

“Kita tetap usahakan untuk pembangunan rusunawa ini. Karena memang masih banyak warga kita yang butuh rumah,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya penambahan bangunan di Rusunawa Montong Are dapat menjadi angin segar bagi warga yang belum memiliki rumah. Sehingga ada kesempatan untuk mereka bisa tinggal di rusunawa ini.

“Untuk perumahan nelayan itu kita sudah bicarakan dengan pemilik lahan. Tapi memang belum bisa kita ajukan tahun ini. Kemungkinan tahun depan. Untuk yang Montong Are, kita sudah pastikan untuk minta penambahan pembangunan di sana,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/cem)

Pemkot Tidak Anggarkan Pemkot Tawarkan MWP Dikelola Pengusaha Proyek Jalan Usaha Tani Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Mataram akhirnya membatalkan rencana pembangunan jalan usaha tani (JUT) tahun 2018. Ini dilakukan karena keterbatasan anggaran Pemkot pada tahun ini.

“Kita sudah bangun 10 ruas jalan usaha tani sejauh ini.

Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena bisa efisiensi biaya operasionalnya,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli.

Namun rencana untuk membangun lagi jalan usaha tani pada tahun ini terpaksa dibatalkan. Sebab Pemkot tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan program itu. Apalagi saat ini

Pemkot tengah fokus melakukan upaya rehabilitasi pascagempa.

“Keberadaan jalan usaha tani memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Karena petani yang biasanya mengangkut hasil pertanian secara manual, sekarang bisa lebih mudah pakai motor,” ujarnya.

Salah satu kendala program ini juga karena petani tidak mau membuka atau membebaskan lahannya jika jalan yang akan dibangun kurang dari empat meter. Sementara, salah satu kekhawatiran Pemkot jika jalan itu lebar, nantinya akan ada pembangunan lanjutan seperti rumah, ruko dan lainnya.

“Kita khawatir malah nanti itu dialihfungsikan, makan-

ya kita sengaja tidak buatkan lebar-lebar. Kalau sudah begitu kan bisa saja nanti lahan pertanian ini jadi semakin berkurang,” ujarnya.

Ini disebabkan karena ia melihat di beberapa jalan usaha tani itu sudah ada beberapa bangunan. Baik bangunan permanen atau semi permanen. Ia menyayangkan hal itu, sebab pembangunan itu pada dasarnya akan mengurangi lahan pertanian di Kota Mataram.

“Rata-rata lebar jalan usaha tani yang dibangun itu 2,5 meter. Karena kita khawatir kalau lebih dari itu, malah nanti di situ dibuat ruko dan lainnya. Kita sengaja buat lebarnya segitu, biar cuma bisa dilewati kendaraan roda dua atau roda tiga saja,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menawarkan pengusaha atau pihak ketiga untuk mengelola Mataram Water Park (MWP), menyusul tidak maksimalnya pengelolaan oleh pemkot. Kolam renang di MWP dibangun tahun 2010, namun dipandang inefisien dalam pengelolaannya.

Secara kalkulasi pemeliharaan kolam renang membutuhkan anggaran besar. Tahun 2018 ini, Dispora menganggarkan sekitar Rp180 juta untuk mengoptimalkan aset yang mangkrak setelah diresmikan oleh mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan (alm). Di satu sisi, pendapatan untuk menutupi biaya pemeliharaan nihil.

Disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, dioperasionalkan MWP dari sebelumnya tidak pernah berfungsi dan menjadi berfungsi sebenarnya harus diapresiasi.

Dengan keberanian saat itu, dikomunikasikan ke Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana disempurnakan kembali untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. “Tempatnya sekarang representatif. Kita melihat kondisi ini baik,” kata Martawang pekan kemarin.

Kondisi representatif, Pemkot Mataram ingin mengelola secara profesional. Pengelolaan secara profesional dengan catatan kata Martawang, dengan tidak menghilangkan tujuan awal. Yakni, unsur pelayanan publik harus dikedepankan.

Oleh karena itu, pihaknya mencoba menawarkan MWP dikelola oleh pihak ketiga.

“Kalau ada pihak ketiga mau mengelola dengan perhitungan dan tujual awal. Kita persilakan,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda ini mengelak setelah diresmikan MWP tak optimal. Kata dia,

(Suara NTB/cem)

DITAWARKAN - Inilah MWP yang terletak di kompleks Taman Udayana, yang sekarang tengah ditawarkan pengelolaannya oleh Pemkot kepada pihak ketiga. kolam renang tersebut tetap dimanfaatkan sebagai tempat latihan atlet renang. Dinas Pemuda dan Olahraga telah diminta berkoordinasi dengan sekolah sekolah, agar mengarahkan siswanya berlatih di sana.

Secara fungsi MWP dihajatkan untuk tempat rekreasi dan peningkatan prestasi.

Martawang mengharapkan, pihak ketiga yang bakal mengelola memperhatikan prinsip pelayanan publik. (cem)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Halaman 5

Tidak Sertakan Berkas Fisik BPNT Mulai Disalurkan BULAN Oktober 2018 ini, Lombok Timur (Lotim) memulai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari 147.855 warga Lotim dapat BPNT, tahap pertama bulan ini diberikan 61 ribu lebih. Proses penyaluran bantuan pengganti program beras sejahtera (rastra) ini melalui agenagen BRI Link. Tidak saja agen, pendamping yang nakal pun diminta untuk diberikan tindakan tegas.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Tasurun mengingatkan kepada seluruh agen (Suara NTB/ist) BRI Link untuk melakukan Tasurun penyaluran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BRI ini siap memberikan tindakan tegas kepada agen-agen yang nakal. Bahkan sudah ada dua agen yang dicabut keagenannya karena terindikasi nakal.

Dia menjelaskan, BPNT itu program pemerintah. Penyaluran bantuan berupa beras dan telur ini tidak diperkenankan sama sekali untuk diubah-ubah dalam bentuk yang lain. Apalagi memberikan dalam bentuk uang tidak dibenarkan.

Seluruh agen sudah diingatkan untuk tidak main-main dengan program pemerintah yang tetap akan diawasi. Seluruh agen diajak membangun komitmen bersama untuk membantu program pemerintah agar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Tasurun menambahkan, proses penyaluran bantuan sudah mulai pada tahap pembagian kartu. Setelah pembagian, proses penyaluran bantuan ini sudah bisa langsung dilakukan oleh para agen untuk melayani Keluaga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam daftar.”Intinya kalau ada agen yang tidak disiplin terhadap aturan, maka akan kita tarik dari daftar agen,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Lalu Dami Ahyani juga sudah mengingatkan kepada para pendampingnya agar juga tidak main mata dengan proses pelaksanaan program BPNT. Jika ditemukan ada yang nakal, para pendamping pun siap akan dievaluasi.

Seperti sudah dilakukan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya. Plt Kadisos ini menyebut sudah melayangkan teguran kepada oknum pendamping PKH di Lotim. Pendamping PKH tersebut diduga melakukan penarikan uang kepada KPM PKH. Sudah dilakukan introgasi kepada pihak yang bersangkutan. Jika nantinya dalam proses penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan wewenangnya sebagai pendamping tersebut terbukti melakukan kesalahan, maka siap akan dilakukan pemecatan. “Sekarang masih sedang proses, kalau tidak diindahkan kita akan pecat,” kata Lalu Dami. (rus)

Ratusan Pelamar CPNS Berpeluang Tak Lolos Verifikasi Selong (Suara NTB) Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 berpeluang tidak dapat mengikuti proses uji tes dalam seleksi menjadi abdi negara tersebut.

Hal tersebut dikarenakan ratusan pelamar tersebut tidak menyertakan berkas fisik pendaftarannya ke Bupati/BKPSDM Lotim melalui kantor setelah mendaftar secara online.

Namun untuk data resminya akan dipastikan setelah dilakukannya pleno hasil verifikasi yang direncanakan dilakukan Senin (22/10). Dalam pleno itu, akan diketahui secara bersama-sama jumlah pendaftar yang memenuhi syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk saat ini, jumlah pendaftar secara online sebanyak 6.857 orang pelamar sudah dilakukan verifikasi. “Sampai hari ini kita masih sinkronisasi datanya dulu. Tapi yang TMS kurang lebih 200 lebih. Tapi setelah

pleno kita bisa pastikan jumlah datanya yang TMS maupun MS,” ujar Kabid Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, Minggu (21/10).

Waktu pendaftaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 resmi berakhir tanggal 15 Oktober lalu.

Pelamar sudah tidak bisa lagi mendaftar baik secara online maupun penyerahan berkas fisik. Berkas pelamar CPNS di Lotim yang mencapai 6.857 orang saat ini sedang dalam proses verifikasi. Khusus bagi pelamar dari eks kategori dua (K2)

mendapat keringanan berupa tanpa dilakukannya tes kompetensi bidang (TKB).

Jumlah pelamar sebanyak 6.857 orang itu berasal dari kategori khusus dan umum.

Khusus bagi honorer K2 mendapatkan keringanan dalam rekrutmen CPNS tahun ini berupa tidak dilakukan tes kompetensi bidang (TKB). Hal tersebut dikarenakan eks K2 ini dinyatakan sudah menjalankan proses honorer selama belasan tahun. Adapun untuk honorer dari kategori dua (K2) sebanyak 79 kuota, yang mendapat

(Suara NTB/rus)

PENGURUS - Pengurus Rescue Perindo Lotim berpose bersama usai musyawarah daerah, Sabtu lalu.

(Suara NTB/yon)

M. Bahrain mal 35 tahun per 1 Agustus 2018, sehingga tidak semua dapat mengikuti tes CPNS 2018 baik dari kategori khusus maupun kategori umum. (yon)

Masyarakat Korban Gempa Bumi Dapat SIM Gratis

M. Husen Pimpin Rescue Perindo Lotim Selong (Suara NTB) M. Husen terpilih menjadi pemimpin Rescue Perindo Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sesuai hasil Musyawarah Daerah (Musda) Pertama yang digelar Sabtu (20/10) lalu.

Organisasi sayap Partai Perindo ini kata Husen adalah para pejuang di bidang sosial. Hal ini sudah dibuktikan dengan kejadian musibah gempa bumi yang melanda Lombok, beberapa waktu lalu, Rescue Perindo ini berada di garda terdepan membantu para korban.

Kepada Suara NTB, Husen menjelaskan sebagai organisasi sayap kehadiran Rescue Perindo memang ditujukan sebagai pejuang bidang sosial untuk membesarkan nama partai. Rescue katanya memang sudah lama terbentuk. Namun secara terstruktur mulai ada kepengurusan sejak musda pertama, Sabtu lalu. “Kemarin-kemarin karena belum ada musyawarah, sehingga kita gabung dengan partai,” terangnya.

Setelah berdiri sendiri, Husen menegaskan salah satu sayap Partai Perindo ini sudah siap dengan segala perangkat untuk melakukan kerja-kerja sosial.

Semenjak awal dibentuk, sudah melakukan beberapa kegiatan selama kejadian gempa. Diistilahkan rescue untuk membantu kegiatan-kegiatan penyelamatan seperti yang sudah dilakukan selama gempa.

Rescue Perindo di bawah kepengurusan Husen ini ke depan ingin sekali menciptakan masyarakat Lombok Timur kembali sehat dan bangkit pascagempa atau masyarakat Lotim kembali tersenyum. “Lotim kembali tersenyum sesuai program Bupati kita dukung penuh,” ucapnya. Semua pengurus yang ada di Lotim diyakinkan merupakan para pejuang di bidang sosial. (rus)

persetujuan dalam rekrutmen CPNS tahun ini sebanyak 59 pelamar. Sementara yang lainnya tidak bisa mengajukan lantaran datanya terkunci dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi, beberapa honorer K2 juga banyak beralih ke jalur umum.

Disebutkannya, Kabupaten Lotim mendapat 225 formasi.

225 itu dibagi dalam dua kategori yakni formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus sebanyak 79 formasi dan formasi umum sebanyak 146 formasi.

Untuk formasi khusus diperuntukkan untuk para calon CPNS yang mendaftar dengan tingkat kelulusan pujian atau cumlaude.

Akan tetapi syarat atau program studinya harus akreditasi A. Selain itu, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, usia maksi-

(Suara NTB/yon)

TAUSYIAH - Aa Gym saat menyampaikan tausyiahnya pada tabligh akbar di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Minggu (21/10).

Aa Gym Hadiri Tabligh Akbar di Lotim Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan berbagai pihak kembali menggelar tabligh akbar di Masjid Agung Al Mujahidin Selong, Minggu (21/10). Tabligh akbar ini menghadirkan KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Sebelumnya tabligh akbar dihadiri KH. Yusuf Mansur. Dalam tabligh akbar yang dihadiri ribuan jemaah ini, terkumpul sumbangan dari jemaah sebesar Rp65.606.500 serta 1 buah HP Redmi 5A Android.

Hadir dalam tabligh akbar ini Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Wakil Bupati H. Rumaksi Sj, Sekda Lotim, Kapolres Lotim, Dandim 1615 Lotim.

Pada kesempatan itu, Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy, mengaku banyak menerima bantuan dari luar daerah untuk masyarakat korban gempa yang ada di Kabupaten Lotim.

Bantuan yang diberikan itu tentunya untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami langsung bencana alam tersebut, serta untuk Kabupaten Lotim agar bangkit dan secepatnya pulih kembali. ‘’Apakah kita selaku warga Lotim berdiam dan tidak membantu

untuk dapat meringankan beban masyarakat di beberapa wilayah di Lotim yang terdampak gempa?’’ tanyanya.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ, SH, atas nama Pemkab Lotim mengucapkan terima kasih kepada KH. Aa Gym yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang saat ini dilanda musibah. Saat ini, katanya, masih banyak masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian baik di sawah, lapangan maupun di halaman rumahnya yang dianggap aman. Kondisi itu dikarenakan selain rumahnya yang roboh, namun masyarakat masih mengalami trauma. “Inilah yang menyebabkan masyarakat masih berada di tenda-tenda pengungsian,” ujarnya.

Dengan kedatangan KH. Aa Gym, diharapkan dapat memberikan rahmat kepada masyarakat di Kabupaten Lotim untuk menjadi lebih tangguh, bangkit dan memberikan kesejukan dan peningkatan keimanan untuk kedepannya. Selain itu, dapat membawa harapan bagi masyarakat Lotim yang sedang dilanda musibah dan dapat segera beraktivitas

seperti biasanya, baik di dalam bekerja maupun peserta didik dapat kembali bersekolah seperti biasanya.

Sementara, Aa Gym dalam tausyiahnya mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak mengeluh. Ditegaskannya bahwa gempa bumi tidak berbahaya. Melainkan gempa yang berbahaya adalah gempa iman. Bencana alam merupakan sudah menjadi ketentuan Allah, termasuk korban yang meninggal dalam bencana.

Tidak ada masalah yang berbahaya dalam hidup. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, melainkan karena jawabannya yang salah. “Maka dari itu, yang membahayakan hidup adalah cara menyikapi kehidupan itu. Bukan persoalan itu sendiri,” jelasnya.

Selaku umat Islam, lanjutnya, harus siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Manusia memiliki rencana dan Allah juga punya rencana. Yang terealisasi rencana Allah dan harus diyakini bahwa rencana Allah yang terbaik. “Yang kita inginkan, belum tentu yang terbaik.

Allah maha mengetahui,” ujarnya mengingatkan. (yon)

Selong (Suara NTB) Gempa bumi yang terjadi tidak hanya merusak bangunan, tapi juga berdampak pada sumber mata pencarian masyarakat setiap harinya.

Untuk meringankan beban masyarakat korban, aparat kepolisian memberikan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada masyarakat yang berasal wilayah terdampak gempa.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faesal, SIK, menjelaskan, pelayanan SIM gratis merupakan instruksi langsung dari Kapolri melalui Kakorlantas. Di mana, masyarakat yang menjadi korban gempa diberikan pelayanan SIM gratis. Kegiatan pelayanan yang dilakukan pada, Sabtu (20/10) diikuti 25 orang yang berasal dari Kecamatan Sambelia, Sembalun dan Pringgabaya.

“Kegiatan pelayanan SIM gratis ini merupakan instruksi langsung dari Kapolres untuk wilayah yang terkena gempa secara langsung.

Untuk tahap pertama ini berdasarkan petunjuk sebanyak 25 orang,” terangnya.

Kendati demikian, bagi masyarakat yang mendapat

pelayanan SIM gratis tersebut. Tentunya tetap mengacu kepada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam pembuatan SIM pada umumnya.

Seperti mengikuti tes dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang mengikuti secara baik, maka diberikan reward atau penghargaan berupa uang Rp 500 ribu selain dari diberikan SIM secara gratis. “Meski gratis, namun syarat dan ketentuan harus tetap diikuti oleh masyarakat,” ujarnya.

Disebutkan Riyan, dari 25 masyarakat yang mengikuti pelayanan SIM gratis tersebut.

Sebanyak 3 orang yang mendapatkan penghargaan berupa uang. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki nilai yang terbaik dan tertinggi. Ditambahkannya, dari 25 desa masyarakat korban gempa yang mengikuti pelayanan SIM gratis dari Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya itu sebelumnya dilakukan seleksi mulai dari tingkat kepala dusun, desa bersama Polsek setempat. “Jadi tidak asal-asal masyarakat datang untuk mengikuti tes pelayanan SIM gratis. Melainkan sebelumnya diseleksi oleh Polsek,”terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SIM GRATIS - Proses tes yang diikuti oleh masyarakat korban gempa yang mengikuti pelayanan SIM gratis di Satlantas Polres Lotim.

Transisi Masih Stagnan

Warga Korban Gempa di KLU Butuh Kepastian Jumlah angka kepemilikan buku rekening pada warga korban gempa Kabupaten Lombok Utara (KLU) sejumlah 1.478 KK. Angka yang sama sekali tak berubah sejak buku rekening diserahkan simbolis oleh Presiden Jokowi di Kecamatan Pemenang.

H-1 sebelum Jokowi datang ke NTB ke empat kalinya selama gempa, tenda BNPB dijejali puluhan kelompok masyarakat (pokmas). Mereka diundang jajaran Pemda KLU. Niatnya untuk mempercepat realisasi. Apa mau dikata, dari 50 sampai 60 Pokmas yang terbentuk dari pemegang buku rekening BRI, hanya 10 kelompok yang siap melaksanakan.

Apa masalahnya sehingga progres hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terkesan stagnan? Hal itulah yang menjadi pertanyaan warga Dangiang, Kecamatan Kayangan. Di satu desa ini, nyaris 100 persen rumah warga rusak berat karena berada di jalur patahan aktif gempa.

Anehnya, dari 1.750 KK warga yang berdomisili hanya 3 orang (KK) yang sudah mengantongi buku rekening BRI.

“Buku rekening baru dimiliki oleh 3 orang masing-masing Sabri, Awing Supratno dan Ahmad Fadli. Itu pun karena salah satunya tercatat sebagai PSM (pekerja sosial masyarakat) dari Dinsos. Yang 2 orang lagi adalah Kakak dan sepupu petugas PSM, tadi,” kata tokoh masyarakat Dangiang, Habibullah, Jumat (20/10).

Sebagian besar warga KLU korban gempa hanya bisa menunggu. Huntara yang dijanjikan belum merata ke semua warga. Apalagi huntap dari dana Rp 50 juta.

Bagi warga Dusun Dangiang Timur, huntara yang diperoleh hanya dari Ikatan Zakat Indonesia (IZI) untuk 89 KK yang diprioritaskan pada KK yang mempunyai balita.

Lainnya, 100 persen warga Dusun Melepah Sari, Desa Dangiang, dibantu huntara

oleh MDMC Muhammadiyah.

Sisanya sekitar 0,5 persen warga membangun huntara secara swadaya.

“Untuk huntara akan dibantuan material triplek dan spandek masing-masing 6 lembar untuk 100 persen warga yang belum miliki. Artinya sampai sekarang kami belum terima,” tambahnya.

Sama dengan warga lain, mereka di Dangiang masih bingung. Terutama menyangkut realisasi bantuan Rp 50 juta. Sistem pokmas, kata warga tak efektif. Mereka juga ngotot menolak rumah Risha.

“Kami tetap bertahan untuk membuat rumah kayu.

Kemarin ada oknum pemerintah keliling untuk minta tanda tangan agar menerima Risha, tetapi dimarahi oleh warga.”

Lain halnya dengan di 4

Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga. Sampai saat ini, mereka masih dipaksa keadaan untuk tinggal di posko persawahan. Dusun Lekok Timur adalah dusun terpadat penduduk. Ada 305 KK di sana. Setara 960 jiwa.

Masalah warga Lekok cukup pelik. Beberapa alasannya, perkampungan padat penduduk menyebabkan warga kesulitan merobohkan bangunan, kesulitan membersihkan limbah bangunan. Tidak adanya pekarangan, membuat warga tidak bisa kembali ke rumah sekadar untuk membangun huntara.

Di 4 Dusun Lekok, bantuan material huntara Pemda KLU belum masuk. Huntara yang diterima warga berasal dari bantuan Bank Indonesia, PBNU, dan Muhammadiyah.

“Masih bertahan di posko karena rumah belum diperbaiki. Saya sampai minta bantuan keluarga di Praya untuk membersihkan puing bekas bangunan,” aku Amaq Samiri.

Warga Lekok yang berdomisili di bagian tengah perkampungan seluruh kesulitan membuang limbah. Tidak ada akses masuk untuk roda 4 (dam truk), apalagi alat berat. Dam truk yang diprogramkan Pemda hanya datang sekali, Jumat lalu. Tiap dusun dikawal 5 unit.

Hasilnya pun, mengecewakan.

Limbah yang terangkut hanya pada beberapa rumah yang berada di pinggir jalan raya. “Dari 305 KK di Dusun Lekok Timur, hanya 5 KK saja yang sudah kembali ke rumah. Lainnya masih di sawah,” kata Kadus Lekok Timur, Nasrudin.

Menurutnya ada 3 masalah di warga, yakni rumah ambruk belum dibersihkan, rumah masih berdiri tetapi tidak berani ditempati dan tidak adanya huntara.

“Sementara kami di pengungsi dibatasi 2 bulan oleh penyewa lahan. Awalnya kami minta Pemda mengganti biaya sewa lahan, mungkin tidak digubris. Buktinya kami sudah 2 kali didatangi

(Suara NTB/ari)

PERUMAHAN - Kondisi perumahan warga di Desa Dangiang Kecamatan Kayangan. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan bagi korban gempa. penyewa, untuk meninggalkan posko. Tenggat waktunya

sampai panen padi nanti,” kata kadus. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Peroleh Jadup, Belasan Ribu Korban Gempa Belum Diusulkan

Kritik Kinerja OPD

SMAN 1 Kuripan Rayakan HUT Ke 25 Giri Menang (Suara NTB) Puncak HUT ke 25 SMAN 1 Kuripan digelar di halaman sekolah, Sabtu (20/10). Sebelum puncak acara, pihak sekolah yang dikepalai Ahmad Quroni ini menggelar berbagai event di bidang olahraga dan kesenian.

Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Quroni, mengatakan, HUT ke 25 ini menjadi momentum untuk sekolah lebih baik dan berprestasi ke depan, sehingga tujuan pihak sekolah menggelar berbagai lomba untuk ajang seleksi atlet berbakat untuk dibina menjadi atlet yang nantinya menghadapi ajang FLS2N. Selain itu merupakan satu upaya meningkatkan kreativitas siswa dan siswi.

Quroni mengaku, salah satu PR nya adalah bagaimana membawa sekolah berprestasi di level nasional. Untuk mencapai itu, jelasnya, tidak cukup dari kepala sekolah, namun semua pihak baik guru, siswa termasuk masyarakat memiliki peranan besar.

Ia melihat keberagaman budaya dan agama di Kuripan yang nantinya menjadi sebuah modal besar membesarkan sekolah yang bisa dikemas dalam sebuah ekskul. Bagaimana membangun hal ini agar lebih tereksplorasi menonjolkan budaya tersebut.

Terkait penilaian sekolah baik akreditasi, sejauh ini SMA 1 Kuripan sudah level A. Namun yang perlu ia tekankan bagaimana prestasi sekolah ini mampu membangun prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan bukan hanya 1 tahun. Sebab sekolah lain bisa melakukan itu, lalu pertanyaannya kenapa SMAN 1 Kuripan tidak bisa. Menurutnya, bagiamana memunculkan itu. Karena itulah ia ingin membawa sekolah ini tidak hanya membangun fisik, namun sedangkan SDM dan prestasi.

Karena itulah pada puncak HUT Sabtu akhir pekan, pihaknya mengundang para alumni juga untuk diajak tukar pikiran mengembalikan SMAN 1 Kuripan dengan berbagai prestasi. Menurutnya dengan berbagai event yang diadakan, Kuripan sudah mulai muncul dan dikenal oleh sekolah lain dan masyarakat luas. Muncul brand dari masyarakat bahwa SMAN 1 Kuripan Kuripan mulai aktif dan muncul serta terbuka. Termasuk para siswanya juga aktif dan membuka diri punya semangat meraih prestasi. “Saya ingin lewat hal semacam ini Kuripan dikenal dan ditahu,” jelasnya. Ia ingin menunjukkan sekolah ini dikenal melalui prestasi.

Untuk meningkatkan entrepreneur para siswa-siswi dan guru ia sudah me-launching Kopi 25 yang diproduksi oleh sekolah. Ke depan melalui produk kopi ini bisa dibangun jiwa entrepreneur bagi sekolah dan masyarakat. “Kami tengah berupaya kerjasama dengan pihak Belanda,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

POTONG - Kepala SMAN 1 Kuripan Ahmad Quroni memotong tumpeng pada HUT sekolah ke 25, Sabtu (20/10).

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) baru mengusulkan 1.910 KK dengan 6.403 jiwa. Sedangkan jumlah rusak berat yang perlu mendapatkan bantuan jadup sebanyak 13.942 KK, hampir 12 ribu lebih korban gempa belum diusulkan terima bantuan jaminan hidup (jadup) ke Kementerian Sosial (Kemensos). ‘’Sebelumnya verifikasi agak lamban, karena menunggu nomor rekening dari pihak BNI yang dilampirkan. Termasuk jika koran gempa sudah masuk penerima PKH, maka cukup menggunakan rekening tersebut,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambaryati akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, jumlah rumah rusak berat sebanyak 13 ribu lebih. Sedangkan yang baru diselesaikan usulan baru 1.901 KK. “Yang belum diusulkan 12 ribu lebih,”jelasnya. Diakui jumlah korban yang belum diusulkan masih sangat banyak, sehingga pihaknya intens turun ke lapangan melakukan verifikasi. Pihak provinsi meminta agar data yang diusulkan total dari hasil verifikasi dan uji publik oleh Pemda.

Lebih jauh kata Ambar, proses pengusulan administrasi jadup sesuai arahan Kemen-

sos dipermudah tidak lagi melampirkan nomor rekening korban gempa, namun cukup melampirkan jiwa. Akan tetapi yang menjadi sedikit kendala salah satu syarat pencairan jadup korban gempa harus ada tempat tinggal paling tidak hunian sementara (huntara).

Persoalan lain lanjutnya, setelah usulan disetujui dana yang ada tabungan ini menurut arahan provinsi diambil oleh ibu-ibu tujuannya agar dana jadup tidak dipakai untuk keperluan yang tak perlu.

Sedangkan yang masuk namanya di usulan penerima bantuan adalah bapak-bapak.

Untuk bisa mengambil dana ini kemungkinan pihaknya perlu membuat semacam surat keterangan bahwa yang bersangkutan istri dari korban gempa. “Ini baru kemarin diberitahu seperti itu, kalau dari awal kan bisa disesuaikan. Termasuk kalau peneri-

(Suara NTB/ist)

TURUN - Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati saat turun bersama tim untuk mengecek korban gempa beberapa waktu lalu. ma PKH tidak perlu dibuatkan rekening,”jelasnya.

Untuk sinkronisasi data ini jelasnya dilakukan belakan-

gan. Yang jelas pihaknya mengupayakan dulu mencari jiwa dari korban gempa yang rusak berat. Kalau sudah ada, nanti

tinggal dicek data operator PKH, mana yang termasuk penerima PKH dan bukan penerima PKH. (her)

Dewan Sarankan Pemda Tidak Nelayan Loteng Dapat 500 Bantuan Mesin Baru Ubah Spek Proyek

(Suara NTB/dok)

PANITIA Khusus (Pansus) Raperda Jaminan Kesehatan Rakyat Miskin (Jamkesmin) DPRD Lombok Barat (Lobar) dibuat berang oleh OPD, menyusul OPD tak hadiri pembahasan raperda tersebut akhir pekan kemarin. Padahal pembahasan raperda ini dinilai sangat penting bagi rakyat miskin yang masih banyak belum mendapat jaminan kesehatan.

Hal ini dinilai ironis lantaran jumlah kuota warga di Lobar yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) baik APBN dan APBD mencapai 370.178 jiwa ribu lebih, jumlah ini mencapai tiga kali lipat dari jumlah penduduk miskin di Lobar yang mencapai 117 ribu lebih. Ketua Pansus Raperda Jamkesmin DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, mengaku, pihaknya sudah menggelar rapat membahas raperda ini dengan mengundang leading sector, OPD terkait seperti Dinas Sosial, rumah sakit dan BPJS. Dikes, termasuk di antara OPD yang diundang, namun tak hadir dalam pembahasan tersebut. “Kami sangat sayangkan sekali Dikes tak hadir, kami kecewa Dikes tak mengirim perwakilan tanpa keterangan,”tegas Nurul Adha.

Menurutnya pembahasan Raperda bersama OPD sangat penting sebab perlu diklarifikasi temuan-temuan di lapangan yang mengeluhkan masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan. Banyak warga miskin yang belum memiliki BPJS, Jamkesda, dan KIS. Padhal penjelasan dari pihak BPJS, jumlah kuota peserta PBI APBN untuk Lobar mencapai 370.178 jiwa.

Sementara jumlah warga miskin di Lobar mencapai 117 ribu, artinya jumlah kuota PBI mencapai tiga kali lipat dibandingkan jumlah warga miskin. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa makan banyak sekali warga miskin yang belum mendapatkan kartu? “Ternyata persoalannya pada pendataan, kami minta leading sector terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil menyelesaikan persoalan data ini. Ini kan dari tahun ke tahun, semenjak saya jadi DPRD (4 tahun lalu) data saja jadi masalah.

Data kemiskinan yang tak pernah selesai-selesai (melempem red),” kritiknya.

Ia mempertanyakan kenapa OPD tidak fokus pada penyelesaian masalah data ini, sehingga data ini selalu menjadi masalah tiap tahun pada saat pembahasan APBD. Bahkan selama 4 menjadi DPRD, masalah data ini belum diselesaikan oleh OPD. Ia menekankan kepada OPD terkait agar fokus menyelesaikan data rakyat miskin ini. Kemudian katanya, advokasi supaya rakyat miskin memperoleh jaminan kesehatan. Padhal pemerintah pusat melalui APBN sudah memberikan kuota PBI cukup banyak. Di sinilah kata politisi yang maju menjadi caleg dapil III (KediriLabuapi) ini, bisa dilihat mana pihak yang tak bekerja secara serius terhadap rakyat miskin. (her) Hj. Nurul Adha

Halaman 6

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dipastikan berutang pembayaran proyek senilai Rp 32 miliar, lantaran pelunasan pembayaran proyek ditunda tahun 2019. Namun, kebijakan berutang proyek ini belum dikomunikasikan kepada kalangan legislatif, sehingga pemda disarankan segera menyampaikan hal ini ke DPRD. Kalangan dewan meminta agar Pemda melakukan perpanjangan waktu atau addendum pekerjaan proyek, tidak melakukan perubahan spek proyek.

Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis menyebut tahun 2019 ruang fiskal daerah begitu besar untuk menyelesaikan piu-

tang proyek tersebut. Piutang proyek tidak ada masalah sepanjang ada perjanjian antara Pemda dengan pihak ketiga.

Lebih jauh kata Sulhan, karena membayar piutang proyek maka dalam perjanjian ini juga Pemda tidak boleh mengubah spek sebab itu artinya mengubah kontrak. Pemda hanya melakukan perpanjangan waktu pengerjaan atau addendum saja.

Sejauh ini ia belum mendapatkan penjelasan terkait perubahan spek, sehingga ia tak berani banyak komentar. “Mana buktinya, kan belum kita lihat, tidak berani kita bilang melanggar.

Kalau saya jangan (ubah spek), hanya addendum soal pembayaran,”jelas Sulhan.

Sementara itu Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si., menjelaskan, addendum dan perubahan spek itu adalah insiatif dari pemda berdasarkan surat pernyataan bupati. Terkait saran dewan agar spek jangan diubah, menurut Heri hal itu boleh dilakukan karena atas dasar hukum. Termasuk pertimbangan gempa, sehingga untuk mendukung percepatan pengerjaan proyek maka salah satu upayanya dengan mengubah spek. “Bisa itu, asalkan ketika diubah mencukupi atau ada tambahan anggaran 10 persen dari nilai kontrak itu,”jelas heri. (her)

’’Mandalika Expo’’ Dibuka Praya (Suara NTB) Event Mandalika Expo resmi dibuka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (20/10) malam. Event yang digelar serangkain perayaan HUT Loteng menjadi wahana promosi dan memamerkan berbagai produk unggulan di daerah ini sekaligus hasil dan capaian pembangunan di Bumi Tata Tuhu Trasna.

Sejak mulai digelar tahun 2017 lalu, Mandalika Expo ungkap Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP, akan terus menjadi event tahunan. Setiap perayaan HUT Loteng. “Karena inilah wahana bagi kita pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sekaligus memaparkan berbagai hasil pembangunan daerah,” ujarnya.

Sejumlah produk unggulan menjadi menu utama untuk ditampilkan oleh Pemkab Loteng pada gelaran Mandalika Expo kali ini, mulai dari produk hasil pertanian hingga teknologi tepat guna. Tidak hanya itu, Pemkab Loteng juga menggelar event Job Fair atau bursa kerja yang dihajatkan khusus bagi para pencari kerja di daerah ini.

“Total hampir 3 ribu lowongan pekerjaan yang dibuka pada job fair kali. Dan, kita berharap kesempatan yang ada benar-benar dimanfaat-

mesin itu sendiri, pihaknya hanya mengusulkan saja. Sesuai dengan daftar usulan dari pemerintah desa. Sementara untuk penentuan penerima bantuan, itu ada di tangan pemerintah pusat, sehingga tidak ada campur tangan pihaknya terhadap usulan penerima bantuan maupun penentuan penerima bantuan.

Penerima bantuan mesin konversi BBM ke gas tersebut juga tidak asal. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan tersebut. Kemudian ukuran mesin yang digunakan tidak boleh lebih dari 13 PK. Kalau salah persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka nelayan bersangkutan tidak akan bisa sebagai penerima bantuan.

Dengan penggunaan mesin berbahan bakar gas, beban nelayan bisa lebih ringan, karena mesin sampan berbahan bakar gas jauh lebih murah dan ekonomis jika dibandingkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak. Belum lagi soal ketersediaan bahan bakar, kalau gas sudah bisa diperoleh di mana-mana. Sementara kalau untuk BBM mesti mencari di SPBU, karena biasanya harus disiapkan dalam jumlah banyak. (kir)

Aruna Senggigi Raih Traveloka Hotel Awards (Suara NTB/kir)

TINJAU - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri bersama Kapolres Loteng Kholilur Rochman, Sekda Loteng, H. M. Nursiah, meninjau produk unggulan Loteng usai pembukaan Mandalika Expo, Sabtu (20/10) malam. kan secara maksimal oleh masyarakat,” tandas Pathul.

Ke depan dengan semakin maju dan berkembangnya perekonomian di Loteng, taraf ekonomi masyarakat di daerah ini juga bisa semakin baik.

Masyarakat bisa terserap di berbagai lowongan pekerjaan yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat kian membaik.

Untuk bisa menjadikan Loteng sebagai daerah maju, maka dukungan dari semua elemen masyarakat penting adanya. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini juga harus diperkuat, karena hanya dengan berkerjasamalah, Loteng akan bisa menjadi daerah yang maju dan berkembang. (kir)

Kades Diminta Proaktif Laporkan Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Barat (Lobar) H. L. Winengan mengaku masih banyak korban gempa yang belum masuk daftar sebagai penerima bantuan stimulan. Jumlah yang ditemukan cukup banyak mencapai ratusan orang. ‘’Selain banyak data klasifikasi kerusakan yang keliru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Untuk itu ia meminta agar para kepala desa dan kepala lingkungan pro-aktif melaporkan warganya ke Pemda,’’ ujarnya akhir pekan kemarin.

Untuk mendeteksi korban gempa yang belum masuk daftar penerima, pihak pemda sudah menggelar uji publik. Namun waktunya cukup terbatas hingga Rabu lusa. Setelah itu, pemda

Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat tahun ini telah mengalokasikan bantuan mesin sampan berbahan bakar gas bagi nelayan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebanyak 500 unit.

Bantuan tersebut merupakan program konversi mesin sampan nelayan dari yang berbahan bakar minyak (BBM) ke gas. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng, Ir. M. Kamrin, kepada Suara NTB, Sabtu (20/10).

Sebenarnya, Loteng menyusulkan sebanyak 850 mesin ke pemerintah pusat. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya 500 unit mesin, karena bukan hanya Loteng yang mengajukan usulan, tapi daerah lain juga melakukan hal serupa, sehingga yang terealisasi tidak sesuai dengan yang diusulkan.

Bantuan mesin konversi itu sendiri, saat ini sudah mulai proses penyaluran dengan alokasi hampir merata bagi nelayan Loteng yang ada di wilayah selatan. “Untuk kawasan Kuta, total mesin bantuan yang diberikan sebanyak 136 unit. Sisanya menyebar ke nelayan Teluk Awang dan lainnya,” terangnya.

Soal penerima bantuan

melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan.”Jumlah korban gempa yang belum masuk daftar penerima bantuan itu bukan beberapa, namun cukup banyak mencapai ratusan orang. Karena itu di sinilah perlu kades dan kaling proaktif melapor ke pemda,” jelasnya.

Pihaknya tidak mau pemda disalahkan dengan banyaknya korban gempa yang belum masuk daftar, seperti di Kekait dan Batulayar. Sebab pihak desa yang lebih tahu kondisi warganya di bawah.

Diakuinya, ada oknum masyarakat yang menyalahkan pemerintah, jika bantuan ini janji palsu. Namun, Winengan menekankan, bantuan ini pasti. Bantuan ini dibagi enam tahap, tahap I sudah sedangkan tahap II sebanyak 2.144 KK yang tengah proses pencar-

ian. Pemda perlu buat pokmas dulu. Terkait penyederhanaan mekanisme pencairan bantuan ini, menurut Winengan memang disederhanakan. Hanya saja Pemda perlu melakukan kontrol dengan membentuk tim teknis, pendamping dan validasi. Sebab ia tak ingin di kemudian hari ketika warga sudah enak dan nyaman menempati rumah ini justru bantuan ini menjadi masalah.

Seperti yang ditekankan oleh Kapolri bahwa jangan sampai bantuan ini jadi masalah di kemudian hari. Ia berharap juga masyarakat pro aktif, sebab tujuan dibentuk pokmas agar dilakukan gotong-royong mengingat dana bantuan membangun rumah kemungkinan tak cukup, sehingga diselesaikan dengan bergotong-royong. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels mendapat pengargaan sebagai Best Guest Experience in Food Premium pada acara yang digelar, Jumat (19/10) Penghargaan yang diberikan merupakan sebuah kebanggaan bagi manajemen, karena telah berhasil memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu dalam hal makanan.

“Kami sangatbangga atas pencapaian ini dan hal ini tentunya menjadi motivasi untuk kami terus memberikan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan kami,” kata General Manager Aruna Senggigi Sri Hartoto dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Minggu (20/10).

Traveloka Hotel Awards adalah acara tahunan yang diadakan oleh perusahaan

teknologi penyedia jasa travel dan life style booking untuk destinasi lokal dan internasional. Tahun ini acara tersebut digelar di Jakarta dan mengumumkan 239 hotel terbaik di Asia Tenggara.

Menurutnya, penilaian dalam penghargaan ini berdasarkan ulasan konsumen terhadap hotel-hotel yang menjadi pemenang. Ulasan positif meliputi empat kategori yaitu food, cleanliness, service dan overall. Aruna Senggigi Resort & Convention managed by Topotels menjadi salah satu dari 28 hotel yang mendapatkan penghargaan dalam kategori food atau makanan.

“Kami berterima kasih kepada para tamu yang telah memberikan ulasan positif kepada hotel kami dan kami pasti terus meningkatkan pelayanan terbaik kami,” ujarnya. (ham)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Penghargaan dari Traveloka yang diterima perwakilan Aruna Senggigi Resort & Convention, Jumat (19/10) lalu.

MINGGUAN TERBIT SEJAK 15 AGUSTUS 2016 E-mail: ekbisntb@gmail.com

SENIN, 22 OKTOBER 2018

Ekbis NTB

4 HALAMAN NOMOR 53 TAHUN KE 2 TELEPON: Iklan/Redaksi/ Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kekuatan Ekonomi dan Dunia Usaha NTB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Seluruh Ekosistem Bisnis Dipertemukan dalam ”SRC Fest Lombok” SELURUH ekosistem bisnis dipertemukan dalam kegiatan Sampoerna Ritel Community (SRC) Fest Lombok. Sebuah kegiatan yang dihajatkan untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan, pascagempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa sejak akhir Juli lalu. Halaman 2

20 Alumni BLK NTB Dikirim Khusus ke BBPLK Bekasi SEBANYAK 20 alumni Balai Latihan Kerja (BLK) NTB dikirim secara khusus ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalis para alumni. Halaman 4

Dolar Naik dan Perajin Tahu Tempe yang Cemas Produsen tahu dan tempe di Pulau Lombok masih mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku utama. Meroketnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah hingga Sabtu (20/10) mencapai Rp15.265 per 1 dolar Amerika sedikit tidak berpengaruh terhadap produktivitas produsen tahu dan tempe. Seperti apa pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada produsen tahu dan tempe di Lombok?

SABTU (20/10) siang di Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram terlihat tak banyak aktivitas orang di luar rumah.

Sepertinya, warga Abian Tubuh yang sebagian besar berprofesi sebagai produsen tahu dan tempe sedang menjual produknya di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram. Namun, saat memasuki rumah warga, ternyata waktu siang adalah puncak kesibukan warga membuat tahu dan tempe.

Di salah satu gudang produksi milik Mahrum, produsen tahu dan tempe nampak kedelai lokal sedang dijemur di atas terpal. Bisa ditanda, bijinya tak terlalu besar. Terlihat masih ada ampasnya, ada juga biji-biji yang rusak. Beda halnya dengan kedelai impor, bijinya besar, bersih.

Biasanya diolah langsung tanpa harus di jemur.

Mahrum tak sendiri, ia bersama tiga orang lainnya sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas menjaga api tungku tetap menyala. Ada yang bertugas mencetak tahu, ada juga yang bertugas memotong dan memindahkannya di rak. Bak komando, Mahrum terlihat mengawasi dan mengerjakan seluruh bagian yang bisa ia kerjakan.

Sekitar dua tahun ini ia menjadi otak kegiatan produksi tahu tempe di tempat tersebut. Aktivitas produksi warisan orang tuanya yang ia lanjutkan.

Abian Tubuh dikenal sejak lama sebagai sentra produksi tahu tempe.

Bersambung ke hal 2

BUAT TAHU - Produsen sedang membuat tahu. Sekarang ini, perajin tahu dan tempe dihadapkan dengan harga kedelai yang mengikuti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

(Ekbis NTB/bul)

Tingkatkan Kualitas Kedelai Lokal Disdag Klaim Bahan Baku Kedelai Impor Belum Terdampak Dolar PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rentan mempengaruhi harga kedelai impor yang menjadi bahan baku industri tahu tempe di daerah ini. Namun, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani mengklaim melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika belum berpengaruh signifikan terhadap harga kedelai di pasar. Justru harga kedelai impor diklaim masih lebih murah jika dibandingkan dengan kedelai lokal.

Disebutkan, harga kedelai lokal mencapai Rp 12 ribu per kg, sementara kedelai impor sekitar Rp 10 per kg. Selain karena lebih murah, hasil produksi menggunakan kedelai impor dianggap lebih bagus, sehingga pelaku industri enggan untuk

(Ekbis NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani beralih ke kedelai lokal. Selain itu, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk kedelai. Sejauh ini, para pelaku industri tahu tempe di NTB belum pernah mengeluhkan kenaikan harga kedelai.

Bersambung ke hal 2

Diskop dan UMKM Siap Intervensi Perajin Tahu Tempe PEMPROV NTB melalui Dinas Koperasi (impor), secara otomatis akan berpengaruh langdan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop sung kepada fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan UMKM) NTB tertarik mengintervensi Serikat yang menjadi acuan pasar inpara perajin tahu tempa yang ada di provinsi ternasional. ‘’Sebetulnya tak masalah, ini. Terutama di sentra-sentranya yang ada bilamana ketersediaan bahan baku di Kota Mataram. di dalam daerah tercukupi,’’ kata Diskop dan UMKM berencana akan mantan Penjabat Bupati Lombok membuatkan wadah dalam bentuk koperaBarat ini. si untuk memudahkan, sekaligus pembiPerajin tahu tempe sejauh ini benaan dapat dilakukan dengan pelatihanlum didengar mengeluh soal kebutupelatihan untuk menghasilkan beragam han modal. Ini yang diapresiasi kepaproduk turunan tahu tempe. la dinas. Artinya, pemerintah tak Kepala Diskop dan UMKM terlalu dalam harus mengNTB, Drs. H. Lalu Saswadi, intervensi ke arah sana.

M.Si., menjelaskan, perajin Yang kerap kali muncul pertahu tempe dikategorikan soalannya hanya bahan sebagai pelaku UMKM. H. baku. Mestinya, kebutuSaswadi tahu soal dilehan perajin ini cukup ma para perajin tahu hanya dipenuhi oleh tempe menyangkut produksi lokal untuk ketersediaan bahan mengurangi keterbaku, kedelai. gantungan terTatkala bahan hadap impor. bakunya sebagian beBersambung sar mengandalkan H. Lalu Saswadi kiriman dari luar negeri ke hal 2 (Ekbis NTB/bul)

Tingkatkan Kualitas Kedelai, Hasil Riset Kampus Harus Diaplikasikan PERAJIN tahu tempe di NTB lebih senang menggunakan bahan baku kedelai impor daripada kedelai hasil produksi petani lokal. Dengan alasan kualitas yang lebih bagus itulah, perajin industri tahu tempe menjadi sangat bergantung dengan bahan baku impor itu. Namun menjadi problem ketika harga kedelai berpotensi terus naik lantaran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah.

Anggota Komisi II DPRD NTB Ir. Made Slamet, MM kepada Ekbis NTB mengatakan, kualitas kedelai dalam daerah sebenarnya tidak kalah dengan kedelai impor. Bahkan para ahli perta-

nian di sejumlah perguruan tinggi telah melakukan rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas kedelai lokal agar bisa bersaing dengan kedelai impor.

Hasil riset dalam bidang pertanian yang memberi keuntungan bagi petani dan dunia industri seharusnya disambut baik oleh pemerintah dengan mengaplikasikannya dalam kebijkan.” Profesor pertanian sudah bisa melakukan rekayasa genetika sehingga banyak menghasilkan varietas kedelai unggulan dan komoditas pertanian (Ekbis NTB/dok) lainnya. Namun tam-

uan-temuan mereka hanya ditaruh di rak buku, jarang dikembangkan menjadi program pemerintah,” kata Made Slamet.

Ia berharap agar pemerintah memberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan apa yang dihasilkan oleh para akademisi atau para peneliti.

Kontribusi dunia kampus terhadap perkembangan pertanian sebenarnya cukup banyak, tinggal disambut oleh pemerintah daerah dalam kebijakan bidang pertanian.

Secara umum, politisi PDIP ini meMade Slamet nilai perajin tahu

tempe terlebih di Kota Mataram yang menjadi sentra industri tahu tempe belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah kota.

Padahal keberadaannya banyak menyerap tenaga kerja. Sudah selayaknya mereka diperhatikan dari segi penyediaan bahan baku, pengembangan usaha dan lainnya.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi yaitu naiknya harga bahan baku kedelai impor jika nilai tukar rupiah anjlok seperti yang terjadi saat ini. Tantangan seperti ini sering terjadi, sehingga pemerintah daerah semestinya memiliki stategi yang jitu agar perajin tahu tempe tidak kelabakan.

Bersambung ke hal 2

KARENA masih bergantungnya sejumlah industri dalam daerah terhadap kedelai impor seperti para perajin tahu tempe, maka tidak ada upaya lain bagi pemerintah daerah selain secara terus menerus meningkatkan kualitas komoditas yang dihasilkan petani lokal. Penyediaan bahan baku kedelai yang berkualitas di samping akan meningkatkan kesejahteraan petani, juga akan mengurangi ketergantungan industri tahu tempe terhadap komoditas impor.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram) Dr. M. Firmansyah kepada Ekbis NTB mengatakan, naiknya harga komoditas barang impor, karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bisa menjadi momentum yang tepat untuk mengubah kebijakan pertanian. Artinya pemerintah bisa lebih fokus untuk meningkatkan kualitas komoditas yang ditanam oleh petani lokal sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar.

“Ini momentum yang pas. Terlebih pemerintah NTB sekarang memiliki program Science Techno Park (STP) dan Industrial Park yang sudah mulai berjalan. Diharapkan program tersebut mampu meningkatkan kualitas pertanian di NTB yang selama ini menjadi andalan masyarakat,” kata Firmansyah.

Ia mengatakan, kemandirian ekonomi bisa tercapai ketika kebijakan impor bukan berupa berupa kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako. Namun impor sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk produk sekunder seperti barang-barang elektronik, pakaian dan lainnya. “Kita tak akan pernah bisa keluar dari persoalan kenaikan harga bahan baku selama kita masih impor bahan baku penolong,” tambahnya.

Firmansyah mengatakan, jika bahan baku komoditas sudah naik, maka strategi dagang untuk bisa bertahan ada dua yaitu menaikkan harga produksi atau memperkecil ukurannya. Harga kedelai impor di tahun-tahun sebelumnya juga sering naik, sehingga berpengaruh terhadap industri tahu tempe di NTB. Diharapkan kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini bisa ditangani oleh pemerintah, sehingga tak berdampak luas terhadap kebedaraan industri yang tumbuh di masyarakat.

“Kelesuan ekonomi ini saya lihat merata. Bisa jadi tidak saja kenaikan harga produk bahan baku tahu tempe, namun bisa jadi akan kehilangan pasar.

Bersambung ke hal 2

M. Firmansyah (Ekbis NTB/dok)

EKBIS NTB

Ekbis NTB Senin, 22 Oktober 2018

2

Seluruh Ekosistem Bisnis Dipertemukan dalam ”SRC Fest Lombok” SELURUH ekosistem bisnis dipertemukan dalam kegiatan Sampoerna Ritel Community (SRC) Fest Lombok. Sebuah kegiatan yang dihajatkan untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan, pascagempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa sejak akhir Juli lalu.

SRC Fest Lombok dilaksanakan di Lombok City Center (LCC) Narmada, Lombok Barat, pada Sabtu (21/10). Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah hadir langsung memberikan semangat dan apresiasi.

PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) bersama komunitas ritel binaannya, SRC menggelar kegiatan ‘SRC Fest Lombok’ dengan tema “Ayo Bangun Kembali Ekonomi Lombok”. Kegiatan ini semacam ajakan untuk menggelorakan semangat ‘Lombok Bangkit’ pascagempa bumi.

SRC Fest Lombok digelar dengan konsep pameran yang mempertemukan lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari pelaku UKM khususnya ritel tradisional,

mitra perbankan, dan pihak swasta lainnya. Konsep pameran sengaja diangkat sebagai wujud penciptaan peluang yang mempertemukan seluruh ekosistem bisnis mulai dari peritel tradisional dengan berbagai jejaring bisnis seperti distributor, produsen, konsumen, hingga pemasok.

Gubernur mengatakan, kegiatan-kegiatan semacam ini dapat menggairahkan kembali usaha-usaha yang tadinya terdampak. Hidupnya usaha kecil ini otomatis akan menjadi lokomotif pergerekan ekonomi di daerah.

“Perusahaan (UKM) ini harus kita bantu, kita fasilitasi beroperasi menjadi sediakala. Merekalah yang akan menjadi mesin penggerak kembali ekonomi. Tugas Pemda adalah membantu memfasilitasi, sehingga betul – betul merasa tidak sendiri disaat susah. Mereka merasa diperhatikan. Dan kita berikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Sampoerna,” demikian kata orang nomor satu di NTB ini.

Acara ini mendapat respon dan antusiasme dari masyarakat. Kare-

(Suara NTB/ist)

MANAJEMEN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama manajemen PT HM Sampoerna Tbk pada kegiatan SRC Fest Lombok, Sabtu (20/10).

Tingkatkan Kualitas Kedelai, Hasil Riset Kampus Harus Diaplikasikan Dari Hal. 1 Salah satunya dengan menyediakan bahan baku kedelai berkualitas yang tak gampang terdampak oleh lesunya nilai tukar dolar terhadap rupiah.

Ia mengatakan, lahan pertanian untuk penanaman kedelai di NTB cukup luas. Hal itu seharusnya bisa menjamin ketersediaan stok kedelai lokal yang memadai. Tinggal kualitas bahan baku kedelai ditingkatkan, sehingga tidak kalah

na itu, gubernur mengharapkan Sampoerna melakukan kegiatan yang lebih besar, serta pembinaan yang lebih besar kepada para pelaku usaha di daerah ini.

Pemerintah daerah menurutnya masih sangat membutuhkan sinergi dengan sektor swasta terutama dalam hal pemberdayaan dan pendampingan agar para pelaku UKM yang terkena dampak bisa bangkit dan pulih usahanya Arief Triastika selaku Manager Stakeholder and Regional Relations, PT HM Sampoerna Tbk mengatakan, Sampoerna mendukung upaya untuk menggiatkan kembali denyut perekonomian dan mengajak para pelaku UKM yang usahanya sempat terhenti untuk kembali beraktivitas.

SRC Fest Lombok merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Pesta Ritel Nasional 2018, persembahan Sampoerna untuk para mitra SRC yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan November mendatang. Dalam SRC Fest Lombok kemarin, diumumkan siapa saja anggota SRC yang memeroleh kesempatan untuk turut serta ambil bagian dalam acara ritel terbesar dan tahunan tersebut.

Sampoerna juga memfasilitasi seminar bisnis dengan mendatangkan motivator bisnis berpengalaman yang akan membagikan inspirasi dan wawasan bisnis untuk menghidupkan kembali semangat kewirausahaan masyarakat Lombok. Ditambah kegiatan trauma healing bagi seluruh peserta.

Secara keseluruhan, untuk usaha terdampak gempa, Sampoerna mengintervensi sebanyak 145 toko binannya dengan nilai total Rp1 miliar. Bantuan yang dialokasikan dari CSR, diberikan dalam bentuk beragam kebutuhan pendukung usaha para UKM dimaksud. (bul)

Satu Kartu untuk Semua Bank Resmi Berlaku di NTB Minggu pagi, (21/10) kemarin, Bank Indonesia bersama seluruh perbankan di Provinsi NTB secara resmi telah melakukan launching kartu Debit berlogo GPN dengan tajuk acara GPN sebagai PemersatuTransaksi Pembayaran Nasional di arena car free day Udayana Mataram.

ACARA launching dirangkai berbagai kegiatan seperti senam zumba, flashmob, hiburan dan pembagian doorprize. Kegiatan ini diikuti antusias oleh peserta car free day.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal. Secara sederhana, GPN adalah sebuah sistem transaksi pembayaran yang mengkoneksikan berbagai bank, sehingga kartu ATM dan atau kartu debet suatu bank dapat digunakan di ATM/EDC/ instrumen bank lain.

Diskop dan UMKM Siap Intervensi Perajin Tahu Tempe

Dari Hal. 1

Apalagi perajin tahu tempe ini bersifat komunitas, terpusat di satu tempat. Tentu akan lebih mudah mengkoordinirnya.

Jika koperasi terbentuk. Bahan baku akan disipkan langsung oleh koperasinya.

Meskipun harga jual koperasinya akan bahan baku ini nantinya sama dengan yang dijual di agen-agen kedelai impor, kata kepala dinas tak menjadi soal. Sebab keuntungan koperasi akan dinikmati langsung oleh para perajin sendiri.

“Prinsip koperasi, dari anggota dan untuk anggota. Kalaupun dia beli tinggi di koperasi. Ke-

Konsumen karena kenaikan harga akan cari produk produk alternatif, itu perilaku konsumen yang mencari produk subtitusi,” katanya.

Kebijakan pemerintah dalam konteks produk paling tidak harus memiliki dua karakter yaitu kualitas dan kuantitas. Kualitas produksi harus teruji minimal setara dengan apa yang biasa digunakan oleh industri.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi memiliki program teknologi dan industrialisasi di sektor pertanian. Teknologi membuat pet-

Bagaimana menyediakan bahan baku yang mencukupi?

H. Saswadi mengatakan, penting dengan menyiapkan wadah koperasi, tugas menyediakan kebutuhan bahan baku tak lagi menjadi persoalan bagi setiap pelakunya. Cukup pengurus koperasi yang memenuhi kebutuhan tersebut. “Perlu kita pikirkan kesana. Nanti kita pikirkan sama – sama,” ujarnya.

Kepala dinas berencana akan turun langsung ke sentra-sentra produksi tahu tempe untuk menginisiasi pebentukan koperasinya.

Dolar Naik dan Perajin Tahu Tempe yang Cemas Dari Hal. 1 Sekitar 60 persen dari total penduduknya (300 KK) adalah produsen tahu tempe. Sisanya adalah mereka yang menjadi pekerja, maupun yang menjadi penjaja langsung tahu tempe di pasarpasar tradisional di Kota Mataram, dan sekitarnya. Abian Tubuh adalah sentra produksi tahu tempe terbesar di Kota Mataram, selain di Kekalik, Mataram.

Tahu dan tempe Lombok adalah bagian dari kuliner yang menopang sektor pariwisata, dan berkembangnya bisnis usaha rumah makan dan restoran di Lombok. Belakangan produksi tahu tempe mulai terusik lagi.

Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tak menentu. Saat ini, per dolar Amerika Serikat masih bertahan di angka Rp15.265 berdasarkan catatan https://www.kursdollar.id/ per tanggal 21 Oktober 2018.

Mahrum, dan bisa saja perajin tahu tempe lainnya mengikuti betul fluktuasi harga Dolar AS ini. Ia nampaknya mengetahui perubahan harga jual belinya. Sebab, dengan memahami perubahan itu, ia dapat memperkirakan turun naiknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu tempe. “Kita sangat khawatir, nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa sampai seperti ini,” kata Mahrum.

Akibat dari fluktuasi harga dolar AS ini, harga kedelai impor yang biasanya didatangkan dari luar negeri juga ikut berpengaruh. Harga pembelian pagi, biasanya tak sama dengan harga pembelian pada siang hari, maupun sore harinya. Kedelai-kedelai impor ini biasanya ditebus di pengusaha langganannya di Ampenan, Mataram.

Saat ini, harga sekuintal kedelai impor Rp750.000, atau Rp7.500/kg. Dalam keadaan normal, harga kedelai impor Rp7.000/kg, sebelumnya bahkan di bawah itu. “Sebulan lalu sempat harga kedelai impor Rp7.800 per kilo,” kata Mahrum.

Jangankan nilai tukar dolar Amerika Serikat telah menembus Rp15 ribuan. Di masa bergeraknya nilai tukar dolar Amerika Serikat

Rp13.000/dolar, perajin tahu tempe cukup khawatir. Industri rumahan mereka akan terganggu.

Para perajin tahu tempe harus pandai-pandai menyiasati keadaan, bila ingin tetap bertahan.

Jika tidak, mereka akan tinggal cerita. Itulah kekhawatiran besarnya para perajin bila harga rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tak dapat dikendalikan.

Dalam seminggu, Mahrum sendiri mampu memproduksi bahan baku kedelai sebanyak 1 sampai 2 ton menjadi tahu tempe.

Omzetnya sehari rata-rata Rp2 juta dari hasil produksi dan penjualannya. Belakangan omzetnya turun menjadi Rp1 juta sehari.

Sebagai dampak terjadinya gempa yang mengakibatkan kurangnya kunjungan tamu ke Lombok.

Artinya, konsumen dan pecinta tahupun berkurang.

“Dampak gempa, ditambah berubah-ubahnya nilai tukar Dolar AS ini, yang penting kita bisa makan keluarga. Untuk nabung, sudah berat,” kata Mahrum.

Menaikkan harga jual tahu tempe. Tidak mungkin dilakukan.

Persoalannya, daya beli masyarakat tak bisa di paksa.

Salah satu caranya, mengurangi tingkat ketebalan tahu. Dari tebal idealnya 3,2 cm menjadi 3 cm. Apakah pengurangan ketebalan ini akan terus dilaukan, lihat saja perkembangan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah selanjutnya.

Sangat beralasan bila Mahrum mengatakan pendapatan hanya sekedar untuk dapat makan keluarga. Dalam 100 biji tahu. Dihasilkan dari bahan baku kedelai sebanyak 3 Kg. Artinya, Rp22.500 modal yang sudah dihabiskan.

Belum lagi biaya bahan bakar, air garam, ongkos pekerja. Jangan dihitung lelah dan beratnya melakukan proses pembuatan. Sementara, ia harus menjual maksimal Rp50.000 cetak (100 biji tahu).

Sangat tipis marginnya.

Tidak ada pilihan, kata Mahrum. Tidak ada keahlian lain, atau pekerjaan lain yang dapat mengkonversi industri rumahan yang digelutinya itu. Jika harga dolar Amerika Serikat terus berg-

Selain itu, dari sisi keamanan, kartu ATM/debet berlogo GPN sudah dilengkapi dengan teknologi chip sehingga lebih aman dan terhindar dari tindakan skimming atau penyalinan data seperti yang terjadi pada kartu berteknologi magnetik.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya kegiatan kampanye kartu berlogo GPN adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan ekosistem GPN. Selain itu

untuk meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan GPN terutama dalam hal mendorong masyarakat guna memiliki, menerima penggunaan, dan memanfaat kartu ATM/debit dan kanal pembayaran berlogo nasional.

Kegiatan kampanye GPN juga diharapkan sebagai salah satu momentum pendorong kebangkitan NTB terutama di sektor perekonomian setelah mengalami bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiady Sayuti menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh perbankan yang telah berhasil mewujudkan suatu sistem yang mampu memproses selu-

ruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas dalam Gerbang Pembayaran Nasional.

Sebagai catatan, launching kartu GPN juga dilakukan secara serentak di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Dalam acara launching ini, tercatat kurang lebih sebanyak 500 penukaran kartu lama ke kartu baru berlogo GPN yang dilakukan oleh nasabah perbankan.

Rangkaian kegiatan kampanye GPN di NTB berlangsung sampai dengan tanggal 2 November 2018. Selanjutnya Bank Indonesia mengharapkan masyarakat di Provinsi NTB sudah mulai menggunakan kartu GPN karena seluruh perbankan di Provinsi NTB telah menyediakan kartu baru berlogo GPN bagi nasabahnya.(bul)

Tingkatkan Kualitas Kedelai Lokal Dari Hal. 1

dengan kualitas kedelai impor.

Awal tahun 2018, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menyatakan potensi lahan pertanian kedelai di NTB yaitu seluas 162 ribu hektar. Adapun hasil produksi kedelai dari luas lahan tersebut diperkirakan sebanyak 243 ribu ton. Diharapkan hasil pertanian itu bisa memberi kontribusi yang besar bagi produk hilirisasi. (ris)

(Suara NTB/bul)

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Achris Sarwani (kiri) dan Sekda NTB, Rosyady Sayuti secara simbolis melaunching kartu salah satu bank berlogo GPN.

erak naik terhadap rupiah. Mereka sangat mengharapkan ada subsidi pemerintah untuk pembelian bahan baku, agar industri turun temurun ini selamat.

Atau, pemerintah dapat menyediakan bahan baku kedelai lokal yang harganya lebih rendah (di bawah Rp7.000/kg) dari kedelai impor.Sayangnya, ketersediaan kedelai lokal yang sangat minim. Salah satu penyebabnya. Saat petani panen, stok melimpah. Sehingga harga jatuh. Akibatnya, petani pun lebih memilih menanam komoditas pertanian lain. Seharusnya pola tanam dapat diatur, agar harganya stabil dan ketersediaan bahan baku lokal tetap ada.

Padahal, kedelai lokal lebih unggul dibanding impor. Unggul terutamanya dari sisi rasa. Tahu dengan bahan baku kedelai lokal menurut pembeli lebih “enak” dan “anget”.

Beda halnya dengan May, pengelola Tahu 151 A di Abian Tubuh. Pada Ekbis NTB, Minggu (21/10), May mengklaim nilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi tahunya. Sebagai produsen tahu untuk oleh-oleh, Tahu 151 A lebih memilih menggunakan kedelai lokal daripada menggunakan kedelai impor.

Baginya, cita rasa kedelai lokal dibandingkan kedelai impor lebih enak dan disukai penikmat tahu, terutama yang berasal dari luar daerah. Selain itu, penggunaan kedelai lokal sudah cukup lama dan sudah menjadi cita rasa tersendiri untuk pecinta tahu. Meski ada kenaikan sedikit harga kedelai dan bahan lain, produksi tahu dan usaha tetap jalan.

Proses pengolahan juga masih menggunakan cara tradisional yang membutuhkan waktu sampai 3-4 jam dari proses perendaman sampai jadi. Tahu yang dihasilkan juga bisa langsung dikonsumsi tanpa digoreng terlebih dahulu, karena tahunya sudah melalui proses perebusan dengan air garam.

Tiap harinya, ia mampu berproduksi sampai 50 kg kedelai yang dalam sekali pembuatan tahu hanya menghasilkan 100 buah tahu. Kalau produsen tahu lain bisa

membuat 5 loyang, sehingga harganya lebih tinggi.

Begitu juga dengan Taswir, produsen tahu di Kekalik Mataram juga tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Harga bahan baku kedelai impor terus merangkak naik. Menjadi produsen tahu telah lama dan turun temurun dilakukan. Dalam sehari ia mampu memproduksi lebih dari 60 cetak. Jika di konversi, bahan bakunya bisa mencapai 1 kuintal.

Perajin tahu tempe di Kekalik Mataram juga begitu mengandalkan pasokan bahan baku kedelai impor. Artinya, usaha mereka sangat riskan ketika nilai tukar dolas Amerika Serikat fluktuatif. Sebetulnya, produsen sangat mengharapkan tersedianya kedelai lokal. Sayangnya, selain stok yang limit, kualitasnya terutama dari sisi kebersihan yang paling dikeluhkan.

Menggunakan kedelai lokal artinya akan menambah pekerjaan dan waktu. Terutama pada proses pembersihkan. Berbeda halnya dengan kedelai impor.Tinggal proses, biasanya sudah bersih diterima dari importirnya. “Tidak ada pilihan lain, selain menggunakan kedelai impor.

Meskipun harganya naik,”ujarnya.

Taswir mengatakan, meski harga bahan baku naik, tidak kemudian harga jual tahu maupun tempe dapat dinaikkan begitu saja. Pasar tradisional yang menjadi segmennya tak siap dengan kenaikan harga. Yang paling mungkin dilakukan, mengurangi tingkat ketebalan tahu.

Tidak saja harga kedelai impor yang naik. Harga kebutuhan lainnya. Ampas kacang, dan garam juga mengalami kenaikan.

Sementara, mereka harus dituntut eksis. Karena beratnya tantangan ini, Taswir menyebut, produsen tahu yang memiliki modal cukuplah yang akan mampu bertahan (melakukan stok bahan baku).

Karena itu, mereka mendambakan pemerintah melakukan intervensi. Tak perlu menurutnya memberikan bantuan langsung.

Karena itu akan mendidik masyarakat menjadi manja. Yang paling penting, harga bahan baku bisa distabilkan. Paling tidak di kisaran maksimal Rp7.000 sekilo. (bul)

untungannya bisa dinikmati kembali,” jelasnya.

H. Saswadi memberikan tanggapan, tahu tempe Lombok telah terkenal dan telah memiliki nama. Tahu tempe menjadi salah satu kuliner wajib bagi tamu-tamu yang berkunjung ke daerah. Karena itu, selain membentuk koperasi, ia juga berencana memberikan pelatihan untuk menghasilkan tahu yang berkualitas, tahan lama dan dapat dibuat menjadi berbagai jenis cemilan. “Saya tertarik ini. Bila perlu nanti kita turun sama-sama,” demikian H. Saswadi. (bul)

ani tidak perlu mengerjakan lahan dengan terlalu banyak tenaga manusia. Sehingga, mereka bisa menikmati margin keuntungan yang lebih besar setelah panen. Lalu, tenaga kerja yang tak terlibat di bidang cocok tanam ini akan diserap di sektor industri pengolahan yang terintegrasi dengan pertanian. Industri permesinan dihidupkan, namun tetap sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk tujuan ini, proyek Science Techno Park (STP) dan Industrial Park yang saat ini sudah berjalan di Sumbawa, akan menjadi tempat yang baik untuk menyemai bibit-bibit industri permesinan di NTB.(ris)

Disdag Klaim Bahan Baku Kedelai Impor Belum Terdampak Dolar Dari Hal. 1 Sementara terkait dengan tingginya harga kedelai lokal, Selly memprediksi, karena persediaan yang terbatas. Saat ini, salah satu UKM binaan Dinas Perdagangan NTB memproduksi tempe dengan menggunakan kedelai lokal. Produksi ini akan dijadikan sebagai percontohan bahwa kualitas tempe yang dihasilkan juga bagus.

Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika.

Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp 15.220. Hal itu tentu menjadi kekhawatiran pelaku industri tahu dan tempe cepat atau lambat karena harga kedelai sering melonjak ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika.

Kepala Bidang Pembinaan UMKM Dinas Perindustrian Ko-

perasi dan UMKM Kota Mataram, Leni Oktavia mengatakan, produksi tahu dan tempe di Mataram memang masih sangat tergantung terhadap kedelai impor.

Melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pengusaha agar tidak merugi.

Di antaranya adalah mengurangi jumlah produksi dan memperkecil ukurannya tanpa mengurangi harga. “Ada strategi yang kita lakukan, efektivitas kita lihat produksi tempe. Yang tadinya karyawannya lima orang bisa dikurangi jadi tiga misalnya. Artinya siasati dengan mengurangi pegawainya. Kemudian, efisiensi waktu. Dari yang volumenya besar itu jadi lebih kecil tanpa hilangkan kualitasnya tapi tempenya dikecilkan. Supaya pengusaha tetap dicari,” katanya.

Dia menilai tidak akan terjadi kelangkaan kedelai akibat dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, dia memandang bahwa kualitas kedelai lokal sebenarnya tidak kalah bagus dengan kedelai impor. Sehingga kedelai lokal semestinya bisa digunakan oleh para pengusaha sebagai bahan baku tempe dan tahu. Hanya saja, selama ini pengusaha berpandangan bahwa kualitas kedelai lokal tidak bisa digunakan.

Disebutkan, pusat produksi tahu dan tempe di Mataram berada di Kecamatan Sandubaya yakni di Lingkungan Abian Tubuh. Selain itu berada di Kecamatan Sekarbala, yakni di Lingkungan Kekalik. Di tempat itu, hampir 50 persen warganya merupakan pengusaha tahu dan tempe. (dha/azm/kmb)

Sabtu, 20 Oktober

Pemimpin Umum: Agus Talino Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Raka Akriyani Redaktur Pelaksana: Marham Koordinator Liputan : Akhmad Bulkaini Redaktur : Marham, Zainudin Syafari, Akhmad Bulkaini Staf Redaksi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Didik Maryadi, Jamaludin, I Nengah Mandri Wijaya Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 1 kali se-minggu. Penerbit: PT Suara NTB Pers. Percetakan: PT Bali Post.

Ekbis NTB

Wartawan

Ekbis NTB

selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 22 Oktober 2018

3

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Ekbis NTB

Ekbis NTB Senin, 22 Oktober 2018

4

Second Opinion Pembubaran PT DMB Gatot DH Wibowo

(Ekbis NTB/ist)

Pelepasan 20 alumni BLK NTB peserta program boarding ke BBPLK Bekasi di BIL kemarin.

20 Alumni BLK NTB Dikirim Khusus ke BBPLK Bekasi SEBANYAK 20 alumni Balai Latihan Kerja (BLK) NTB dikirim secara khusus ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalis para alumni.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melalui UPT-nya ini, BLK NTB terus membuka jalan agar SDM-SDM lokal siap dan mampu bersaing menghadapi tantangan dan peluang kerja yang kian kompetitif.

Dalam rangka ikhtiar mengupayakan terwujudnya tenaga kerja kompeten, beriman, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing, Disnakertrans NTB melalui BLK NTB telah menjalin kerjasama dengan BBPLK Bekasi, dalam program yang disebut boarding.

Pelatihan ini diperuntukkan bagi alumni BLK jurusan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (program pelatihan it software solution for business berupa aplikasi dekstop, mobile programming dengan bahasa pemrograman java). Diperuntukkan pula kejuruan teknik elektronika (program pelatihan teknisi v-sat yang merupakan

pelatihan memasang dan memprogram piring satelit/ instalasi v-sat, dan operator otomasi elektronika industri yang mengoprasikan peralatan kelistrikan).

Program ini merupakan program lanjutan yang bertujuan melahirkan tenaga-tenaga terampil secara lebih spesifik dengan tambahan latihan dua bulan sekaligus uji kompetensi.

Pelatihan ini bersifat boarding atau pendidikan khusus layaknya anak pesantren. Peserta diasramakan dengan ditanggung seluruh keperluannya selama mengikuti pelatihan.

“Fasilitas asrama, makan 3 x sehari, seragam pelatihan, ATK dan modul pelatihan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, transport pulang pergi, uang saku, dan asuransi pelatihan semua ditanggung, peserta tinggal belajar,” jelas H. Wildan.

Tak sebatas hanya dilatih, pascamengikuti program boarding, peserta pelatihan dapat langsung mengikuti seleksi rekruitmen karyawan untuk perusahaan mitra kerjasama dengan BBPLK Bekasi yaitu PT. Pasifik Satelit Nusantara.

“Mengingat peluang ini san-

gat terbatas maka seleksi peserta dilaksanakan cukup ketat. Dari 47 pendaftar (peminat) yang lulus hanya 20 orang,” jelas H. Wildan saat pemberangkatan peserta ke BBPLK Bekasi melalui Bandara Internasional Lombok, Minggu (21/ 10) kemarin.

BLK NTB tahun 2018 mulai dilirik sebagai daerah rekrut program boarding setelah PT. Pasifik Satelit Nusantara, melihat berbagai aspek kelebihan dan keunggulan yang dimiliki BLK NTB. H. Wildan di dampingi Kepala BLK NTB, Hj. Sri Wilujeng menjelaskan bahwa kegiatan rekrut kali ini boleh dikatakan sebagai rekrut perdana bagi BLK NTB. Untuk itu, guna menjaga kontinuitas keikutsertaan dan peluang program boarding, maka kualitas peserta harus benar-benar dijaga agar bisa tetap di ikutkan dalam mengisi slot tenaga tehnis lapangan berbagai perusahaan di kancah nasional. NTB merupakan salah satu dari yang diikutkan dalam program ini bersama dengan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bengkulu. (bul/*)

HASIL RUPS PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) sudah selesai. Hampir semua pemegang saham sepakat memilih opsi PT DMB bubar. Namun persoalannya belum berhenti sampai disitu, masih banyak PR yang harus diselesaikan sebelum sampai pada tingkat pembubaran perusahaan. Dari perspektif regulasi sekurangkurangnya ada empat hal yang perlu dicermati.

Pertama, terkait dengan status PT DMB. Kedua,mengenai dasar hukum pembubaran.

Ketiga menyangkut prosedur pembubaran, dan yang keempat, soal implikasi yuridis pembubaran PT DMB. Status PT DMB PT. DMB adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 23 Mei 2009 Nomor : 14 Tahun 2009 dan Disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-32640.AH.01.01.

Tahun 2010.

BUMD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Peseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Tebatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan. Apabila dalam PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut KPM). Sedangkan apabila dalam PERSERODA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, berkaitan dengan organ kepengurusan BUMD sehari-hari, dalam BUMD berbentuk PERUMDA, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD terdiri atas KPM, Dewan Pengawas dan Direksi. Sementara berdasarkan Pasal 29 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2017, organ BUMD berbentuk PERSERODA terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

PT. DMB merupakan Badan Usaha yang dirikan oleh Tiga Pemerintah Daerah yaitu Pemprop NTB (40%), KSB (40%) dan Kabupaten Sumbawa (20%), sehingga belum memenuhi unsur BUMD yang berbentuk Perseroan Daerah yaitu harus ada yang memiliki saham mayoritas (50 + 1). Sehingga status PT. DMB murni Perseroan Terbatas yang tunduk pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

Dasar Hukum Persoalan yang berkenaan dengan dasar hukum yang perlu dicermati adalah keberadaanPeraturan Daerah Nomor 4Tahun tahun 2010 tentang PT DMB. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) ditegaskan bahwa :”penggabungan, pemisahan, pengambil alihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS-LB setelah mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah”.

Jika merujuk kepada status PT DMB yang diliputi atau tunduk pada Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka rumusan dalam norma Peraturan Daerah di atas menunjukkan adanya pertentangan norma (conflict of norm). Disamping itu, ada beberapa pertanyaan kritis terkait dengan rumusan dalam peraturan daerah jika hendak diterapkan untuk pembubaran PT DMB. Pertama, Jika persetujuan DPRD menjadi dasar pelaksanaan RUPS Pembubaran PT.DMB, per-

tanyaannya, DPRD dan/atau Pemerintah Daerah mana dimaksud, mengingat PT. DMB dimiliki atau pemegang sahamnya tiga Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa (KS).Kedua, oleh karena yang disyaratkan adalah Persetujuan, maka pihak mana yang harusmengajukan permohonan (Pemprov. NTB, KSB atau KS).Ketiga, dengan ditetapkannya Persetujuan dan Peraturan Daerah sebagai syarat RUPS pembubaran PT. DMB, maka sepertinya yang menyebabkan bubarnya PT. DMB adalah Peraturan Daerah.Sementara berdasarkan UUPT, lahir dan berakhirnya badan hukum Perseroan terbatas merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencantuman ketentuan Pasal 34 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PT.DMB sepertinya dilandasi semangat atau terinspirasi oleh proses pembubaran Perusahaan Daerah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah yaitu pada Pasal 29 menentukan : “ Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuiditornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari daerah yang menidirikan Perusahaan daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasannya.”.

Ketentuan tersebut tentu lebih mudah untuk diiplementasikan, karena secara filosofi Perusahaan Daerah dimaksudkan bergerak dalam bidang pelayanan dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah, sehingga peran Dewan menjadi sangat penting dalam mengendalikan Perusahaan Daerah.Sedangkan Perseroan Terbatas lebih ditujukan pada mengejar keuntungan (profit oriented).

Jika asumsi ini benar maka ini sungguh kesalahan yang sangat fatal karena Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas sesungguhnya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda.

Prosedur Pembubaran Sebagai perusahaan yang berbentuk PT maka pembubaran PT.

DMB mengikuti tatacara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembubaran, pengumuman dalam surat kabar, RUPS pembagian Asset dan keuangan, pengumuman dalam surat kabar, penghapusan dalam lembaran Negara.

Setelah seluruh peroses yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan, maka langkah-langkah berikutnya Pencabutan Peraturan Daerah tentang PT DMB oleh DPRD Provinsi.

Kesimpulan 1. Pembubaran PT. DMB secara yuridis normative harus tetap mengacu pada Undang-undang Nomor40Tahun2007Tentang Perseroan Terbatas.

2. Pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Undang Undang PT, sehingga norma yang mengatur pembubaran PT berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PT.DMB bertentangan asas Lex Superior derogat legi inferiori).

3. Berdasarkan point 1 dan 2 di atas, maka Pembubaran PT DMB sebenarnya tidak perlu persetujuan Dewan karena itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tidak mengikat sepanjang menyangkut pembubaran PT DMB. 4. Keterlibatan Dewan dalam pembubaran PT DMB diperlukan setelah proses pembubaran PT DMB di Kementerian Hukum dan HAM sudah final. Selanjutnya DPRD Provinsi mencabut berlakunya Peraturan Daerah tentang PT DMB Demikian Pendapat hukum ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. (*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Halaman 7

Dispussip Dorong Adanya Direktori Desa

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejarah lahirnya nama sebuah desa atau kecamatan di Kabupaten Sumbawa belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan arsip (Dispussip) Kabupaten Sumbawa melalui bidang Kearsipan mendorong adanya direktori desa.

Kabid Kearsipan Dispussip Kabupaten Sumbawa, Salman, S.Sos mengatakan, melalui direktori desa bisa menggambarkan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah nama desa atau kecamatan. Umpamanya saja nama Kecamatan Empang dan Plampang. Bagaimana sejarah sehingga bisa diberikan nama tersebut.

“Direktori desa bisa menggambarkan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah desa atau kecamatan. Kenapa namanya Empang atau Plampang. Dan itu bukan fiksi, harus punya data yang kuat,” ujarnya.

Dijelaskannya, upaya ini harus dilakukan dengan segera.

Karena dikhawatirkan naskah yang ada hilang atau terbakar. “Jadi nanti bisa ada cerita mengenai sejarah nama desa tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya melaksanakan lomba penulisan sejarah lokal di Sumbawa. Dimana ada belasan naskah yang dilakukan penilaian untuk menentukan para juara, yang nantinya tulisannya akan dibuatkan buku. Melalui lomba ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi penulis lainnya untuk menulis tentang sejarah Sumbawa. Sehingga sejarah masa lalu bisa diceritakan kepada generasi sekarang maupun mendatang. Apalagi arsip sejarah yang ada masih sangat minim. (ind)

(Suara NTB/ist)

Fasum dan Fasos Rusak Harus Segera Dibangun Taliwang (Suara NTB) Presiden RI H. Joko Widodo mengungkapkan, jumlah fasilitas umum dan fasiltas sosial (fasum/fasos) rusak akibat gempa yang melanda NTB sangat banyak. Berdasarkan data yang diterima pihaknya, jumlah fasilitas publik baik sekolah, sarana kesehatan, pasar hingga rumah ibadah yang harus dibangun kembali pasca gempa Joko Widodo mencapai ratusan unit.

“Ini laporan BNPB kepada saya. Untuk sekolah yang rusak di NTB ini jumlahnya 830, rumah ibadah 334, rumak sakit dan puskesmas 61 unit dan pasar ada 12 unit. Jadi banyak sekali yang rusak fasilitas publik di NTB ini,” kata presiden dalam sabutan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis pekan lalu.

Menurutnya, seluruh fasum dan fasos itu harus segera dibangun kembali agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat normal seperti sedia kala. Hanya saja persoalannya, pemerintah perlu cermat membenahinya karena setiap pembangunan fasilitas-fasilitas itu membutuhkan anggaran.

“Ini yang kita pikirkan mana yang harus didahulukan, mana yang belakangan karena semuanya butuh biaya. Belum lagi untuk membangun rumah masyarakat yang kena gempa. Itu kan butuh biaya juga,” cetus presiden.

Jokowi menyatakan, secara bertahap pemerintah pusat sudah mulai melakukan pembenahan fasilitas-fasilitas tersebut. Sementara ini untuk fasilitas sekolah sudah ada 44 sekolah yang telah direhabilitasi dan sekitar 400 dalam proses pembangunan kembali.

“Kita salah satunya dahulukan sekolah supaya anak-anak kita bisa kembali belajar. Yang lain juga sedang diusahakan dan mudah-mudahan setelah anggarannya dihitung segera cair supaya bisa mulai dibangun,” timpalnya.

Presiden mengaku, bencana yang terjadi saat ini adalah agenda besar yang harus segera dituntaskan pemerintah.

Selain di NTB dan di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terkena gempa, beberapa bencana di daerah lain juga perlu mendapatkan bantuan. “Jadi harapan kami bapak ibu bersabar. Ini kegiatannya (penanganan) besar, selain perlu anggaran juga perlu waktu. Tapi yang pasti pemerintah akan memastikan semua masyarakat dibantu,” janjinya. (bug)

TERIMA LOGISTIK - Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, didampingi Komisioner Bawaslu, Hamdan Syafii saat menerima logistik perdana Pemilu 2019.

KPU Sumbawa Terima Logistik Perdana Pemilu 2019 dari KPU RI, ditambah stok yang tersedia di KPU Sumbawa sebanyak 3.060, maka tinggal tersisa 20 biji bilik suara yang dibutuhkan Sumbawa.

“Kekurangannya ini akan segera dikirimkan. Pada prin-

sipnya bilik suara kami nyatakan tidak ada persoalan,” terangnya.

Lahmuddin memperkirakan dalam waktu dekat, pengiriman logistik lainnya akan segera menyusul. Seperti ko-

tak suara yang akan tiba dalam beberapa hari kedepan.

Termasuk jenis jenis logistik logistik lainnya. “Kami nyatakan siap kami terima untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya,” tukasnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat, sedikitnya masih ada dua desa belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) terhadap penggunaan dana desa (DD) di triwulan pertama dan kedua tahun 2018.

desa lain akan terganggu.

Tentu pelaksanaan program yang ada di desa juga akan terganggu jika anggaran di triwulan ketiga tidak bisa dicairkan dan masyarakat yang akan dirugikan.

“Kita masih memberikan waktu hingga bulan ini berakhir. Jika lewat, maka pencairan DD tahap ketiga sebesar 40 persen tidak akan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya untuk pencairan DD tahap ketiga di bulan ini (oktober) sudah sangat molor dari jadwal yang ada. Dimana untuk tahap ketiga sudah harus dicairkan dari bulan Juni.

Tetapi karena faktanya masih ada desa yang belum maka Dinas terkait memberikan

batas waktu hingga akhir bulan Oktober. Jika tidak, maka dinas terkait akan membuat surat pernyataan untuk bisa mencairkan anggaran tahap ketiga. Bahkan dua desa ini juga akan tetap diberikan sanksi baik itu dengan upaya pemotongan besaran ADD di tahun 2019 maupun sanksi lain. Hal ini sengaja diterapkan agar desa tidak lagi molor mencairkan anggaran dan rutin melaporkan SPJnya.

“Tetap ada sanksi yang akan kita berikan jika dua desa ini enggan melaporkan SPJnya. Hanya saja untuk saat ini kita tetap meminta mereka untuk bisa menyelesaikan kewajiban dari anggaran yang telah dicairkan,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah menerima kiriman logistik perdana Pemilu 2019, Pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg) dari KPU RI. Berupa bilik suara sebanyak 2600 buah, Sabtu

(20/10).

Sebagaimana disampaikan Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin S.E, total kebutuhan Sumbawa untuk bilik suara Pemilu 2019 sebanyak 5.680. Dengan kiriman 2.600

Dua Desa Belum Serahkan SPJ Pengelolaan APBDes

Terkait dua desa tersebut, Dinas terkait masih memberikan waktu hingga akhir bulan ini (Oktober). Jika tidak, maka anggaran untuk triwulan terakhir terancam tidak akan bisa dicairkan oleh seluruh desa.

“Memang saat ini masih ada dua desa yang masih lelet menyerahkan SPJ-nya. Dua desa tersebut yakni, Desa Seteluk Atas dan Desa Seminar Salit. Terhadap dua desa ini, kami sudah mengirimkan surat untuk segera menyerah-

kan SPJ, tapi faktanya masih nihil. Makanya kita akan panggil kembali dua desa ini, jika sampai akhir bulan tidak ada progres terpaksa kita tinggalkan,” ujar Kadis PMD KSB, Kepada Suara NTB melalui Kabid Pemdes, Syaifullah S. STp belum lama ini.

Dikatakannya, dua desa ini merupakan desa yang dianggap masih bermasalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebut saja Desa Seteluk Atas yang sampai dengan

saat ini masih lumpuh karena perangkat desanya mundur. Hal tersebut terjadi karena adanya Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kades. Sementara yang terjadi di desa Seminar Salit, lebih kepada Disharmoni hubungan antara Kades dan BPDnya.

Terhadap dua desa ini, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk bisa mencari jalan keluar. Karena jika dua desa tidak kunjung menyerahkan SPJ, maka untuk pencairan DD tahap ketiga untuk

Dinas PUPRPP KSB Alihkan Dugaan Penyimpangan DD, Inspektorat Rumah Rehab ke Program Kedepankan Pembinaan dan Pencegahan Stimulan Pusat (Suara NTB/ist)

LAPORAN - Kepala BNPB Willem Rampangilei saat menyampaikan laporannya kepada Presiden RI, Joko Widodo di KSB, pekan lalu.

Minggu Ini, BNPB Janji Salurkan Bantuan Stimulan Tahap II Taliwang (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjanjikan pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah korban gempa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa (KS) akan mulai dicairkan minggu ini.

Janji ini disampaikan langsung oleh kepala BNPB, Willem Rampangilei ketika melaporkan progres kegiatan rehabilitasi gempa di hadapan Presiden RI, H. Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke KSB, Kamis pekan lalu.

“Kami sudah koordinasi dengan Menkeu untuk tahap 2 kami upayakan cair minggu depan pak presiden,” katanya.

Ia menyampaikan, untuk penerima bantuan stimulan tahap 2 nanti. Jumlah warga penerima di KSB sebanyak 3.845, terdiri dari 457 rumah kategori rusak berat, 1.318 rusak sedang dan 2.070 rumah rusak ringan.

Sementara untuk Sumbawa jumlahnya sebanyak 1.390 terdiri dari 574 rumah kategori rusak berat, 609 rusak sedang dan 207 unit rumah rusak ringan. “Untuk tahap selanjutnya yang diusulkan sedang kami proses,” ujarnya.

Ia berharap, proses pembangunan untuk tahap pertama di dua kabupaten (KSB dan KS) bisa berjalan lancar. Di KSB sendiri kata Willem, keorganisasian kelompok masyarakat (Pokmas) telah terbentuk dalam 193 Pokmas Plus. Sementara di Sumbawa Pokmas pembangunan tahap pertamanya juga telah terbentuk dan mulai bekerja.

“Kalau di KSB pak presiden semuanya sudah dibentuk Pokmasnya dengan hadirnya agen PDPGR itu. Jadi begitu anggarannya cair yang kedua mereka bisa langsung kerja.

Dan harapan kami juga di Sumbawa begitu,” paparnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, penyederhanaan persyaratan pencairan dana stimulan rehabilitasi rumah yang telah dibuat pemerintah pusat sangat membantu percepatan pelaksanaan program di tingkat lapangan. “Penyederhanaan syarat dari 17 hanya menjadi 1 itu sangat membantu kami,” akunya.

Willem berjanji, pihaknya bersama seluruh kementerian terkait akan bekerja keras menyelesaikan program tersebut. Mengingat masyarakat yang menjadi korban saat ini membutuhkan rumah-rumahnya bisa kembali ditempati seperti sedia kala. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, bagi penerima program rehab rumah yang dibiayai APBD tahun 2018 yang terdampak gempa akan dialihkan ke program stimulan pemerintah pusat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Rehab Rumah Pemda KSB, Karimuddin menjelaskan, ketentuan tersebut secara otomatis bagi rumah yang terdampak gempa. Mereka akan dialihkan untuk mendapat program dana stimulan rehabilitasi rumah dari pemerintah pusat.

Sementara program rehab yang dibayai Pemda KSB akan ditarik. “Karena tidak bisa satu rumah dapat program yang sama,” cetusnya.

Dana rehab dari APBD bagi rumah yang dialihkan ke program stimulan rehabilitasi pasca gempa, menurut Karimuddin, selanjutnya akan dialihkan ke penerima lainnya.

Sementara yang terlanjur membelanjakan dananya untuk membeli material akan dialihkan bahan-bahannya untuk memperbaiki jamban warga yang terdampak gempa.

“Kalau mereka belum membangun tapi terkena gempa langsung dialihkan ke program stimulan pusat. Tapi kalau sedang membangun dan langsung terdampak, sisa dananya atau material yang sudah dibeli akan kita alihkan memperbaiki jamban hasil program jambanisasi kita tahun sebelumnya,” papar Karimuddin.

Sementara ini diakuinya, pendataan terhadap rumahrumah penerima program re-

hab rumah Pemda KSB masih terus berjalan. Sehingga data keseluruhan rumah yang terdampak pasca gempa belum dapat ditetapkan pihaknya.

“Pendataan berjalan lambat karena para agen juga sekarang sedang sibuk membantu program stimulan dari pusat itu. Tapi kita akan upayakan segera supaya bisa tahu berapa rumah yang terdampak gempa untuk kita keluarkan dari data program rehab rumah,” urainya.

Pada tahun 2018 ini, Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP menetapkan sebanyak 1.004 unit rumah penerima program rehab rumah. Karimuddin sebelumnya sempat menyampaikan, dari jumlah tersebut sekitar 80 persen telah selesai dibangun sebelum terjadinya gempa 19 Agustus lalu. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa tetap menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa dengan turun melakukan pengecekan. Namun dari temuan yang ada, tidak lantas langsung diproses hukum, tetapi mengedepankan upaya pembinaan dan pencegahan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri mengakui laporan dugaan penyimpangan dana desa cukup banyak diterima dari masyarakat. Setiap laporan tersebut juga tetap ditindaklanjuti. Dari pengecekan, tidak semuanya benar seperti yang disampaikan, tetapi memang ada temuan-temuan di lapangan. Seperti halnya yang kekurangan volume pekerjaan, tidak sesuai spesifikasi dan tidak dikerjakan.

Terhadap pekerjaan yang kekurangan volume dan belum sempurna diminta diselesaikan.

Kemudian yang tidak dikerjakan diminta untuk dilakukan pengembalian uang.

“Tugas kami adalah pembinaan. Jadi bagaimana kita melakukan pembinaan dan pencegahan akan kerugian negara. Ketika ada temuan, kita berusaha menyelamatkan keuangan negara ataupun daerah untuk dikembalikan,” ujarnya.

Namun, upaya pembinaan yang dilakukan

ini terkadang dipertanyakan oleh masyarakat.

Keinginan masyarakat, supaya tidak dilakukan pengembalian uang. Tetapi langsung melakukan proses hukum terhadap oknum pejabat desa, lantaran adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan. Tetapi selaku APIP, pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan pencegahan.

“Jadi tugas kita sebagai pengawas internal itu adalah pembinaan dan pencegahan. Tidak kunjung langsung melakukan proses hukum.

Kalau ada yang tidak diselesaikan, kita minta diselesaikan. Kalau yang tidak menyelesaikan, diberhentikan sementara,” jelasnya.

Pihaknya tetap serius melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang ada. Sejauh ini sudah ada beberapa desa yang ditunda pencairan dana desanya karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Tentunya terhadap kades, diminta untuk menyelesaikan paling lama 60 hari.

Jika tidak diselesaikan, sesuai dengan waktu yang ditentukan dilakukan pemberhentian sementara. Bahkan juga sudah ada kades yang masuk penjara. “Sudah beberapa yang ditunda pencairan dana desanya. Ada beberapa kades yang diberhentikan sementara, ada yang sudah masuk penjara,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Halaman 8

Bendungan Kemudi akan Kembali Diperbaiki Melalui Tanggap Darurat Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran yang didampingi jajarannya, Jumat (19/10) mengungkapkan, akan membangun sistem galeri dalam pengambilan air baku PDAM pada daerah aliran sungai (DAS) Baka di Dusun Kamudi Desa Rababaka. Sistem galeri dengan membuat bak beton di

Imran

dalam sungai untuk menangkap air baku dan dari bak ditanam 3 pipa penghantar berdiameter 10 mili. Dua pipa penghantar ke bak pra sedimentasi di utara sungai dan satu pipa untuk irigasi lahan pertanian warga Kamudi.

“Jadi tidak akan tergerus oleh banjir, karena posisi bak rata dengan sungai dan bentuknya lonjong,” ungkapnya.

Kepala Seksi di BPBD Dompu, Wan Muhtajul, ST, menambahkan, perbaikan bendungan tidak semata untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi instalasi pengolahan air (IPA) di Selaparang milik PDAM, tapi juga untuk air irigasi lahan pertanian warga di Kamudi. “Kalau air irigasi ini tidak ditangani, maka PDAM akan dihadapkan dengan persoalan kebutuhan air bagi petani,” ungkapnya.

Kendati akan segera memperbaiki sumber pengambilan air baku PDAM di Kamudi, Imran kepala BPBD Dompu

mengaku, belum memperoleh RAB untuk rencana perbaikan bendungan sumber air baku di Kamudi. Desain gambar dan RAB disusun Bidang Cipta Karya Dinas PUPR bersama PDAM Dompu. BPBD hanya akan mengusulkan ke Bupati untuk mendapatkan alokasi anggaran tanggap daruratnya.

“Kita baru dapat gambar satu lembar saja, detailnya belum dapat. Makanya kita akan segera koordinasikan, sehingga Senin (22/10) ini bisa ajukan ke Bupati. Karena kita sudah berulang kali diminta oleh Sekda

dan ditanya oleh kepala BPKAD,” ungkap Imran.

Imran menyadari, bila pengerjaan sistem galeri ini tidak segera dilakukan. Maka akan turun hujan dan tidak mungkin dikerjakan karena berada dalam aliran sungai. Sehingga pasokan air untuk warga di Kecamatan Woja melalui IPA Selaparang tidak akan terpenuhi. Karena sumber air baku untuk IPA Selaparan mengandalkan sumber dari Kamudi. “Kalau ini tidak segera dikerjakan, warga di Kecamatan Woja sudah tidak menerima air PDAM,” katanya. (ula)

Harga Ayam Potong Tembus Rp85 Ribu per Ekor Dompu (Suara NTB) – Harga ayam potong di Dompu terus melambung tinggi.

Seekor ayam potong dengan berat 2 Kg harganya kini menembus Rp85 ribu. Hal itu lantas dikeluhkan sejumlah pedagang dan pengusaha warung makan. Rendahnya persediaan stok dari peternak dianggap pemicu utamanya.

Salah seorang pengusaha warung makan di komplek pertokoan Pasar Induk Dompu, Sulastri kepada Suara NTB mengaku, terpaksa beralih ke daging kerbau karena harganya masih tetap stabil, sementara ayam potong tidak saja harganya yang bermasalah tetapi stoknya juga sangat sulit diperoleh.

“Kalaupun ada dibawa itu langsung habis direbut pedagang, kadang ada yang tidak mau juga karena terlalu tinggi,” kata dia ditemui, Minggu (21/10).

Per ekor ayam potong yang masih hidup dengan berat 2 Kg kini dijajakan para pelele hingga Rp85 ribu, sementara yang sudah terpotong dan dibersihkan bisa mencapai Rp90Rp95 ribu per 2 Kg. Tingginya patokan harga tersebut memaksanya harus beralih ke daging kerbau atau sapi.

Jika tetap dipaksakan dengan ayam potong dan mengatur porsi untuk pembeli, diakui Sulatri sangat sulit, pun hal tersebut rawan menghilangkan pelanggannya yang sudah lama. “Makanya mendingan kita pakai daging daripada kita paksakan ayam potog,” jelasnya.

Gejolak harga ayam potong ini sudah berlangsung lama dan terus merangkak naik hingga tembus Rp85 ribu per ekor. Hal senada juga disampaikan pejual daging ayam potong, Asma.

Diungkapkan, lonjakan harga tersebut tidak saja dikeluhkan pelanggannya tetapi ia pun merasakan hal yang sama karena mulai jarang berjualan akibat stok ayam potong yang minim. Kalaupun ada, kebayakan pengusaha warung makan kini lebih memilih daging sapi atau kerbau lantaran tak berani dengan harga yang dipatok.

“Mau jual seperti harga biasa ndak bisa kan kita ambilnya tinggi, nanti kita yang rugi apalagi ini sedikit barangnya,” ujar dia.

Sementara itu, peternak ayam potong di Desa Bara, Soleh yang dikonfirmasi Suara NTB terkait persediaan stoknya mengatakan, saat ini memang kosong karena beberapa hari lalu sudah dikirim ke pihak perusahaan. Tetapi yang jelas stok 35000 ekor ayam di kandangnya tetap aman-aman saja.

Soal adanya kelangkaan yang memicu tingginya harga di pasaran tak diketahui penyebab pastinya.

“Di sini tetap ada stok tapi kalau panen kita kirim lagi ke perusahaan, nah masalah langka dan harganya tinggi di sini itu saya tidak tahu,” tandasnya. (jun)

Pembebasan Lahan Pelabuhan Kilo Ditargetkan Tuntas Desember Dompu (Suara NTB) – Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Dompu, H. Yuhasmin, M. Si., menargetkan pembebasan lahan untuk Pelabuhan Nusantara di Kilo tuntas Desember 2018 mendatang. Dari 14 orang yang belum menyetujui pembebasan sebelumnya kini tersisa empat orang dengan luasan lahan 6 Ha. Keempat orang tersebut masih enggan membebaskan lahannya karena tawaran pemerintah sebagaimana ketentuan appraisal dianggap terlalu kecil. “Pokoknya Desember ini target kita sudah tuntas,” kata dia menjawab wartawan di ruang kerjanya.

Rencana awalnya, pembebasan lahan ini rampung Agustus kemarin, tetapi karena dihadapkan berbagai kendala pihaknya pun tak bisa berbuat banyak. Kendati begitu, tegas Yuhasmin, mengingat Departemen Perhubungan Laut saat ini mendesak sesegera mungkin persoalan ini tuntaskan mau tidak mau Desember nanti sudah selesai.

Kalaupun upaya dua bulan kedepan yang akan menekankan pendekatan kekeluargaan tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, ia memastikan memakai langkah terakhir yakni penitipan uang pengganti di pengadilan.

Dan tanah yang sudah dibebaskan akan dihibahkan ke pusat untuk mulai proses pembangunan sambil menunggu penyelesaian masalah yang ada.

“Tanah yang sudah dibebaskan kita hibahkan dulu ke pusat untuk segera membangun, proses yang sisanya ini tetap berjalan jadi tidak akan menghambat karena disini nanti ada pemaksaan untuk orang-orang ini,” tegasnya.

Dengan total 6 Ha dari 34,5 Ha lahan yang dibutuhkan untuk Pelabuhan Nusantara tersebut pihaknya masih akan mengeluarkan anggaran 3 M untuk penggantinya. Tetapi kebutuhan angaran tersebut tidak menjadi soal asalkan masyarakat mau secara baik-baik membebaskan lahannya.

Baru-baru ini, terang Yuhasmin, aparatur desa setempat sudah dikerahkan untuk melakukan pendekatan pada pemilik tanah, namun sampai saat ini belum ada laporan tindak lanjutnya.

“Kemarin saya sudah utus kepala desa untuk lakukan pendekatan tapi sampai hari ini belum ada laporan, prinsispnya ini kita gunakan pendekatan dulu baru tegakkan aturan,” pungkasnya. (jun)

Yuhasmin (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/Uki)

MENUMPUK - Tumpukan sampah medis yang dibuang sembarang di pinggir jalan Lintas Waduwani-Keli atau tepatnya di tanjakan Doro Kaba’a Desa Waduwani Kecamatan Woha, Minggu (21/10).

Warga Keluhkan Sampah Medis Dibuang Sembarangan Bima (Suara NTB) – Warga mengeluhkan tumpukan sampah medis yang dibuang sembarangan di pinggir jalan Lintas Waduwani-Keli atau tepatnya di tanjakan Doro Kaba’a Desa Waduwani Kecamatan Woha.

Pasalnya, pembuangan sampah medis yang terdiri dari botol bekas obat-obatan, suntikan yang sudah terpakai serta pembalut bayi tersebut di sekitar jalan yang kerapkali dilalui warga setempat serta tidak jauh dari pemukiman warga.

“Tumpukan sampah ini telah ada sejak tiga hari yang lalu masih,” kata Ketua Karang Taruna Desa Waduwani Nur Sidik kepada Suara NTB, Minggu (21/10).

Menurutnya, tumpukan sampah medis tersebut baru terlihat dibuang di tempat tersebut karena selama ini yang banyak hanya tumpukan sampah organik dan kaca bekas yang kerap dibuang.

“Lagipula pembuangan sampah ini tidak di dalam area Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” katanya.

Nur Sidik sendiri tidak

mengetahui jelas siapa yang membuang sampah-sampah tersebut. Ia bersama warga lain terus mempertanyakan hingga saat ini dan meminta pihak terkait untuk memungutnya kembali.

“Kami heran di desa kami tidak ada klinik atau tempat pelayanan kesehatan yang menghasilkan sampah ini.

Untuk itu kami meminta pihak terkait untuk membersihkan,” katanya.

Tidak hanya itu, Ia mengaku sudah melaporkan adanya tumpukan sampah itu kepada Kepala Desa hingga Ca-

mat, hanya saja belum ada respon. Selain itu pihaknya juga berencana akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib.

“Karena pembuangan limbah ini merugikan kami. Baunya akan menganggu kesehatan warga,” katanya.

Sementara, Kepala Desa Waduwani, Ramli Junaid mengaku telah melaporkan hal itu kepada Camat dan telah diarahkan ke Dinas terkait untuk turun ke lapangan.

Selain itu Ia berharap pihak terkait segera membersihkannya karena dikwatirkan akan menggangu kesehatan warga,

terutama anak-anak. “Sudah kami laporkan agar bisa membersihkan ini secepatnya,” katanya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, dr. Ganis mengaku belum mengetahui adanya tumpukan sampah medis tersebut. Hanya saja pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas untuk menelusurinya.

“Belum tahu informasinya.

Tapi nanti saya akan berkoordinasi dengan Puskesmas Woha untuk mengecek ini ke lapangan,” pungkasnya. (uki)

Kapolres Bima Kota Hasil Seleksi Pendaftar CPNS Dimutasi ke Lotim di Dompu Urung Diumumkan

Terkendala Internet

Dompu (Suara NTB) Rencana pengumuman hasil seleksi administrasi penerimaan CPNS Kabupaten Dompu tahun 2018 pada 21 Oktober urung dilakukan. Jaringan internet yang sering bermasalah diduga menjadi pemicu keterlambatan seleksi administrasi yang dilakukan secara manual dan online.

Kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH kepada Suara NTB, Sabtu (20/ 10) kemarin mengaku, baru 50 persen seleksi administrasi secara online dilakukan pihaknya terhadap 4.574 berkas pelamar di Kabupaten Dompu.

Lambannya proses seleksi akibat jaringan internet yang lambat dan sering gangguan.

Apalagi tahapan seleksi secara on lin ini baru bisa dilakukan setelah masa pendaftaran ditutup. “Verifikasi online belum kelar, baru 50 persen.

Mudah – mudahan minggu depan kelar,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Asraruddin, tidak hanya terjadi di Kabupaten Dompu. Tapi hampir semua daerah di NTB mengalami kendala serupa, sehingga belum bisa diumumkan hasil seleksi administrasi sesuai jadwal perubahan tahapan penerimaan CPNS dari Panselnas tanggal 21 Oktober. “Kita masih minta perpanjangan waktu ke pusat, seluruh NTB belum kelar,” katanya.

Diakui Asraruddin, ada tahapan verifikasi dilakukan pihaknya terhadap berkas pel-

amar CPNS di Kabupaten Dompu. Yaitu verifikasi secara manual dan verifikasi secara online.

Verifikasi secara manual sudah rampung dilakukan dan tidak ada kendala karena dilakukan secara langsung. Berbeda secara online yang dibatasi oleh jaringan internet dan tim.

Terkait permohonan pengalihan formasi dokter gigi ke formasi dokter umum yang diajukan pansel daerah ke Kemen PAN RB, Asraruddin mengaku, sudah tidak bisa digeser. Sehingga formasi untuk 2 orang dokter gigi akan kosong. Begitu juga dengan formasi untuk guru honorer K2 yang hanya ada 10 pelamar dari 42 formasi yang disiapkan. “Itu sudah tidak bisa dialihkan (ke formasi lain),” ungkapnya. (ula)

Sisa Penjualan Saham PT DMB Belum Diterima Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sampai saat ini belum menerima sisa penjulan saham PT DMB sekitar Rp50 Miliar. Anggaran yang sudah masuk untuk pembiayaan APBD-P tahun 2018, diharapkan bisa segera terealisasi supaya pelaksanaan program tidak terganggu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) melalui Kabid Akuntansi Agus Purnawan S.Pi., MM, kepada Suara NTB tidak menampik masih belum adanya kepastian terkait sisa penjualan saham PT DMB tersebut. Dimana dari total jumlah jatah KSB di PT DMB Rp143 miliar yang sudah ditransfer baru

sekitar Rp93 miliar. Sementara untuk sisanya, sampai dengan saat ini masih belum ada kepastian. Untuk itu, pihak terkait tetap mencoba membangun koordinasi dan komunikasi dengan baik. Sehingga anggaran untuk digunakan di APBD-P bisa segera ditransfer untuk memastikan pelaksanaan program di daerah tidak akan terganggu.

“Sisanya masih belum ditransfer, kita berharap di bulan-bulan ini sudah masuk supaya pelaksanaan program tidak terganggu, “ ungkapnya.

Dikatakannya, terhadap sisa penjulan saham PT DMD pihaknya optimis tidak akan melewati akhir tahun anggaran.

Jika hal tersebut terjadi, maka

akan menjadi hutang ke Pemkab KSB. Tentu dampak lainnya yakni pelaksanaan program akan terganggu dan ada juga yang ditunda pelaksanaannya.

Terkait dengan kepastian masuk atau tidaknya sisa penjualan tersebut sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, pihaknya tetap akan mengkonfirmasi kembali ke DMB agar tidak lupa akan janji untuk membayar sisa jatah yang belum ditransfer.

“Kita masih tetap optimis sisa yang belum terbayar akan dibayarkan. Kita juga tidak akan diam melainkan tetap akan berupaya menagih janji yang ada untuk bisa direalisasikan,” tandasnya. (ils)

Kota Bima (Suara NTB) – Setelah setahun lebih bertugas di Kota Bima, Kapolres Bima Kota, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, akan dimutasi ke Lombok Timur menempati jabatan serupa dalam waktu dekat ini.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapolres saat dikonfirmasi wartawan Sabtu, (20/10) kemarin. Ia berharap masyarakat Kota Bima agar tetap meningkatkan soliditas dan selalu menjaga persaudaraan. “Ya benar kami diberikan amanah bertugas di Lombok Timur setelah kurang lebih 1 tahun bertugas di Kota Bima,” katanya.

Ia mengaku menjabat sebagai Kapolres Bima Kota merupakan suatu tantangan yang besar. Salahsatunya dihadapkan dengan dinamika proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima 2018. “Awalnya cukup was-was.

Sebab berdasarkan kacamata Mabes Polri, Kota Bima sangat rawan selama pelaksanan Pilkada,” katanya.

Hanya saja kondisi tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar.

Buktinya dari 171 Pemilihan Kepala Daerah se Indonesia, Kota Bima tidak terjadi

sengketa atau dilaporkan ke MK. “Alhamdulillah Kota Bima tidak tercoreng, karena proses Pilkada berjalan aman dan damai. Apa yang kita khawatirkan tidak terjadi,” katanya.

Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas peran dan dukungan seluruh elemen masyarakat di Kota Bima.

Serta pihaknya juga intens melakukan pendekatan emosional dengan masyarakat.

“Dari aspek peran Babinkabtibmas, kita sangat diapresiasi oleh Polda. Bima yang dari dulu cukup kental konfliknya, Tapi menurut Polda hampir jarang terjadi,” katanya.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada awak media massa, yang selama ini mengontrol kinerja dan membangun hubungan baik bersama pihaknya. (uki)

Ida Bagus Made Winarta

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Bendungan Kamudi yang berulang kali jebol akibat diterjang banjir, kini kembali akan ditangani melalui dana tanggap darurat. Sistem galeri yang direncanakan melalui dana tanggap darurat Kabupaten Dompu tahun 2018 ini diyakini tidak akan kembali jebol seperti bendungan tanggap darurat September 2017 lalu.

SUARA NTB

Senin, 22 Oktober 2018

Halaman 9

Perubahan Status STAHN Menjadi Institut

Tim Penilai Laksanakan Visitasi Mataram (Suara NTB) – Tim visitasi perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menjadi Institut melaksanakan sosialisasi dan visitasi pada Sabtu (20/10) lalu.

Kedatangan tim visitasi ke STAHN Gde Pudja sebagai tindak lanjut dari proses alih status STAHN Gde Pudja menjadi insitut yang sudah direstui oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin sebelumnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Tim Visitasi, Prof. Dr. Suwito, MA., Dirjen Bimas Hindu, Kemenag RI, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal

Kementerian Agama, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si., Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, I Made Santika, S.Sos., M.Si. serta pejabat dan civitas akademika STAHN Gde Pudja.

Ketua STAHN Gde Pudja, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sudah melaporkan proses kegiatan alih status ini termasuk kegiatan presentasi di Bali kepada Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. Laporan itu direspon baik oleh menteri saat datang berkunjung ke STAHN Gde Pudja beberapa waktu lalu.

“Hasil tim dari Denpasar, bahwa STAHN Gde Pudja Mataram dari persyaratan yang dijadikan Indikator oleh tim, itu sudah dianggap memenuhi syarat peningkatan status,” katanya.

Pihaknya dari civitas akademika memohon bantuan agar semua proses berjalan lancar.

Sekecil apapun yang dapat STAHN Gde Pudja buat sebagai entitas perguruan tinggi, bisa berbuat bagi nusa dan bangsa. Nyoman Wijana menyampaikan hampir semua fasilitas pendidikan tinggi dimiliki oleh STAHN. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim visitasi ke STAHN Gde Pudja seabgai tindak lanjut dari alih status.

Dirjen Bimas Hindu, Kemenag RI, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., dalam sambutannya mengatakan, kemarin dilakukan sosialisasi dan visitasi. Menurutnya, Menteri Agama berpesan bahwa peningkatan status adalah program Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk warisan kepada umat beragama.

“Setelah peningkatan status ini,

tidak hanya peningkatan akses, tapi juga kualitas. Tantangan kita peningkatan kualitas. Kalau sudah peningkatan kualitas, kita mampu bersaing,” ujarnya.

Pada peningkatan status, jumlah mahasiswa juga akan mengikuti.MenurutnyaKetutWidnya, STAHN Gde Pudja sudah memenuhi syarat menjadi Institut Hindu Dharma Negeri. Ia mengajak pihak STAHN Gde Pudja untuk mempercepat proses peningkatan status. Seluruh civitas akademika STAHN Gde Pudja harus mendukung.

“Apa yang dibutuhkan semua direspon. Tergantung kita, apakah memenuhi syarat atau tidak, mari kita tunjukkan kepada tim. Jangan sampai memberikan beban.

Ketika kita ajukan peningkatan status, tapi ada yang tidak memenuhi syatat, ini jadi beban bagi Kemenag,” ujarnya Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si., kehadiran visitasi ini utuk melihat apa saja

yang sudah dipaparkan di proposal. Tahapan visitasi merupakan tahap ketiga. Nantinya setelah dari Kemenag akan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).

“Setelah itu ada visitasi dari Kementarian Sekretariat Negara untuk disetujui Presiden,” katanya. Ia mengingatkan, jika satu tekad untuk perubahan status maka pihak kampus harus saling mendukung. Pihaknya berharap dengan perubahan bentuk, mutu bisa di-

jaga. “Dengan dukungan bersama, di Menpan nanti akan lebih mudah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Visitasi, Prof. Dr. Suwito, MA., saat penyampaian teknis lapangan oleh tim perubahan bentuk, mengatakan untuk bahan visitasi sebaiknya semua data sudah online.

Data itu antara lain status akreditasi, identitas dosen, jumlah mahasiswa dan pendaftar, serta berbagai data lainnya.

“Begitu klik, tampil SK BAN PT dan sertifikat BAN PT. Semuanya harus online. Di website bisa ditampilkan. Intinya kawan-

kawan mengikuti standar, ikuti saja borang BAN PT. Intinya semuanya harus online,” jelasnya.

Nantinya yang diminta oleh Kemenpan RB yaitu data yang bisa diakses melalui WEB STAHN. Lebih baik lagi kalau membuat video terkait semua fasilitas di STAHN Gde Pudja.

“Syukur ada akreditasi dari internasional. Usahakan banyak sertifikat, dan update peringkat internasional,” sarannya. Kegiatan visitasi itu dilanjutkan dengan kunjungan tim visitasi untuk melihat fasilitas perkuliahan di STAHN Gde Pudja Mataram. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

VISITASI - Ketua Tim Visitasi, Prof. Dr. Suwito, MA., (berdiri di podium) saat penyampaian teknis lapangan untuk visitasi perubahan bentuk STAHN Gde Pudja menjadi Institut, Sabtu (20/10) di kampus STAHN Gde Pudja.

HILANG

RUPA-RUPA

SALON

HLG STNK R2 HONDA DR6581CU NOKA/NOSIN : M H 1 T M 2 1 1 4 N K 489699IJM21E-1479019 AN. SAUSI HLG DSKTR JL. TRANSMIGRASI MAJELUK

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Kasus Bibit Kedelai Lombok Tengah

Penghitungan Kerugian Negara Belum Rampung Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus bibit kedelai Lombok Tengah tahun anggaran 2016/2017 belum beralih dari pendalaman alat bukti.

Satu diantaranya hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Auditnya masih berjalan di BPK RI Perwakilan NTB. Kepala Kejari Lombok Tengah, Ely Rahmawati mengungkapkan, hasil penghitungan kerugian negara belum diterima dari auditor.

“Masih di pendalaman saksi-saksi sambil menunggu. Hasil PKKN belum keluar,” ujarnya menjawab telepon, kemarin.

Dia mengatakan, PKKN dari auditor sangat penting karena akan dijadikan alat bukti unsur kerugian negara, seperti dalam konstruksi hukum UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999.

“Jadi kalau ada PKKN dulu, baru kita bisa tetapkan tersangka. Kerugian negara ini alat bukti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rp12 miliar yang bersumber dari APBN Tahun 2017 itu sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Namun dalam penyidikan ini masih berkutat pada tahap pengumpulan alat bukti. Ely menerangkan, dalam kasus ini banyak pihak yang keterangannya diperlukan.

“Kelompok taninya sudah diperiksa. Kepala UPTD kecamatan,” sebutnya. Dana bantuan dikirimkan ke masing-masing kelompok tani melalui rekening khusus. Yang kemudian dibelanjakan sesuai dengan rencana seperti proposal pengajuan.

Adapun para pihak yang turut diperiksa dalam kasus ini antara lain, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah, Kepala UPT, Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL), dan Kelompok Tani penerimaan bantuan dari lima Kecamatan, serta beberapa pejabat terkait lainya.

Sejauh ini penyidik menemukan bahwa bantuan dana kelompok tani diberikan melalui rekening bank. Dana di rekening dimaksud kemudian diamanahkan untuk membeli bibit kedelai berikut pupuk sesuai dengan spesifikasi seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

Lima kecamatan yang mendapat bantuan dalam bentuk benih kedelai ini antara lain, Kecamatan Janapria, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. (why)

Resahkan Masyarakat, Polisi Bubarkan Balap Liar di Korleko Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satlantas Polres Lotim membubarkan paksa aksi balap liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja di jalan Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Minggu malam.

Aksi balap liar ini kerap meresahkan masyarakat sekitar. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan lima kendaraan roda dua yang ditinggal kabur oleh pemiliknya.

Kepada Suara NTB, Kasatlantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faesal, SIK, mengatakan, penggerebekan balap liar di Jalan Korleko itu sudah lama meresahkan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa kali dilakukan pembubaran. Namun para pelaku balap liar yang didominasi oleh kalangan remaja itu terus melakukan aksi tersebut. “Pembubaran kita lakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas aksi balap liar itu,” jelasnya.

Para pelaku balap liar kocar-kacir melarikan diri saat petugas dari Satlantas Polres Lotim tiba di TKP untuk membubarkan aksi balap liar tersebut. Alhasil, petugas mengamankan lima unit kendaraan roda dua. Kendaraan itu, milik pelaku balap liar yang kabur meninggalkan kendaraannya saat petugas datang. Kendaraan tersebut dibawa petugas ke Satltantas Polres Lotim untuk dijadikan barang bukti.

“Tidak ada pelaku balap liar yang kita amankan. Hanya kendaraan saja sebanyak 5 unit. Pemilik dari kendaraan itu nantinya kita panggil dan akan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi kegiatan tersebut yang berdampak bagi orang lain maupun dirinya sendiri,”ujarnya.

Menyikapi adanya aksi balap liar di beberapa lokasi, Riyan mengungkapkan, Satlantas Polres Lotim akan menggencarkan patroli ke beberapa titik yang kerap dijadikan balap liar tersebut.

Ia berharap masyarakat aktif memberikan informasi kepada aparat kepolisian apabila ada balapan liar. “Setiap ada laporan akan terus kita tindaklanjuti. Untuk itu kita harapkan masyarakat aktif menginformasikannya ke kami, (Satlantas),” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

BUBARKAN - Satlantas Polres Lotim saat membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan Korleko Kecamatan Labuhan Haji.

Halaman 10

Dugaan Korupsi Alat Marching Band

Tersangka akan Dipanggil untuk Diperiksa Lagi Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band SMA/SMK pada Dinas Dikbud Provinsi NTB masih panjang. Sebab jaksa peneliti Kejati NTB mengembalikan lagi berkas dua tersangka ke penyidik Polda NTB. Perihal berkas yang belum memenuhi pembuktian material dan formal hukum.

Berkas dua tersangka, pejabat pada Dinas Dikbud Provinsi NTB, berinisial MI dan tersangka pihak rekanan proyek, LB sebelumnya dilimpahkan ke jaksa peneliti pada akhir September lalu.

“Dari jaksa berkasnya P-19 (dikembalikan). Disertai petunjuk jaksa yang sekarang sedang dilengkapi penyidik,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin, ditemui akhir

pekan lalu di ruang kerjanya.

Dia menyebutkan, jaksa meminta penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB mempertajam lagi keterangan saksi. Penyidik dimintai menguatkan pembuk-

tian perbuatan melawan hukum para tersangka.

“Kita melengkapinya dengan memeriksa lanjutan saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa.

Termasuk pemeriksaan lagi tersangkanya,” jelas Syamsudin.

Langkah lainnya untuk melengkapi berkas, sambung dia, penyidik mensinkronkan lagi keterangan saksi dengan barang bukti yang sudah disita.

“Terkait pekerjaan mereka (tersangka) dalam pelaksan-

aan proyek tersebut. Paling tidak minggu ini sudah kita limpahkan lagi ke jaksa,” ucap Syamsudin.

Dua proyek pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/ SMK negeri. Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta. (why)

Perwakilan Kades Gunungsari-Batulayar Tolak Pengesahan Raperda Desa

(Suara NTB/dok)

PASPOR - Petugas Kantor Imigrasi Mataram melayani pengurusan paspor.

Pengurusan Paspor Terintegrasi NIK Server Kemendagri Mataram (Suara NTB) Kurniadie akan memulai tutas dinasnya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pekan ini. Mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ini bakal menggantikan Dudi Iskandar yang pindah tugas ke KBRI Berlin Jerman.

Kurniadie mengaku adanya tantangan tugas di Mataram.

Seperti pemberangkatan TKI nonprosedural. Imigrasi Mataram punya peran sentral mencegah itu.

“Sistem kita yang baru dengan Kemendagri meminimalisasi pemalsuan data. Pelayanan paspor berbasis NIK,” kata Kurniadie dalam satu kesempatan berbincang pekan lalu usai pelantikan.

Dia akan mulai bertugas setelah serah terima jabatan pekan ini. Kantor Imigrasi Mataram merupakan salah satu pilot project sistem pelayanan paspor integrasi NIK dengan sistem server Kemendagri.

Kurniadie mengidentifikasi, kasus TKI nonprosedural memakai modus pemalsuan data administrasi kependudukan.

Misalnya pemalsuan tanggal lahir pada KTP. “Biasanya pemalsuan usia.

Ada yang masih di bawah umur dibuat cukup umur lalu diberangkatkan. Itu juga modus perdagangan orang,” bebernya.

Menurutnya, integrasi data NIK melalui server Kemendagri dapat mendeteksi data kepen-

dudukan dengan lebih cermat.

Sebab data diri penduduk tercatat dalam satu NIK. “NTB ini salah satu lumbung TKI. Kami tidak ingin menghambat mereka untuk mencari nafkah ke luar negeri, asalkan secara prosedural,” terangnya.

Cara lain yang bisa dipakainya, sambung Kurniadie, yakni mengetatkan fase wawancara pada tahapan pengurusan paspor. Dari wawancara dapat diketahui dengan teknik petugas imigrasi soal tujuan sebenarnya WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kita tempatkan lagi orang yang lebih kompeten untuk itu,” tutupnya. (why)

Giri Menang (Suara NTB) Perwakilan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar menolak penetapan Raperda tentang Perubahan Raperda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa menjadi perda yang rencananya bakal diparipurnakan Senin hari ini. Alasannya, pembahasan Raperda tak melibatkan perwakilan kades di Lobar.

Sehingga pembahasannya pun kurang subtansial menyangkut raperda tersebut. Para pihak yang diundang membahas Raperda ini kebanyakan tak berkompeten, bahkan diduga yang diundang warga yang menjadi tim sukses caleg petahana.

Hal ini ditegaskan Kades Jatisela Kecamatan Gunungsari, Zahar Mahmud kepada wartawan Minggu kemarin. Dijelaskan, ia mengaku diundang oleh salah seorang DPRD untuk ikut membahas Raperda tersebut.

Namun ia menolak dan mengkritisi dewan terkait undangan yang disampaikan kepada Kades. Sebab undangan tak melalui surat namun sebatas melalui telpon. Padahal, yang mengundang lembaga DPRD. Namun demikian ia tetap hadir bersama lima kades lainnya.

“Cuma pada saat itu kami menolak pembahasan Raperda ini, kenapa kita menolak pertama

undangannya via telepon tidak menggunakan surat resmi. Kedua yang diundang hanya yang mewakili beberapa kades, kebanyakan yang diundang bukan kades,” tegas Zahar.

Seharusnya, yang diundang para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Raperda ini terutama kades. Meskipun perwakilan kades namun paling tidak merepresentasikan para kades di masing-masing kecamatan. Ia juga mempertanyakan OPD terkait yang menangani persoalan ini seperti dinas PMD justru tidak diundang. Dengan dasar itulah ia pada saat itu menolak dan memberikan masukan seharusnya pihak Pemda dalam hal ini Dinas PMD dan bagian hukum juga diundang.

Pertemuan ini tetap berlanjut, akan tetapi yang dibahas tidak subtansial masalah Raperda.

Sementara itu ketua Pansus H. Zulkarnain yang berupaya dikonfirmasi melalui telpon tak menjawab. Sedangkan anggota pansus HL Muhammad Ismail mengatakan, pembahasan Raperda tengah berlangsung. Pansus sudah mengundang perwakilan kades, tokoh, mantan kades, BPD untuk meminta masukan. Semua masukan ini akan dipertimbangkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak kedepan. (her)

Bupati Tunjuk Camat Kediri Jadi Plt Kades Ombe Baru Giri Menang (suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) memediasi permasalahan sengketa Pilkades Ombe Baru, Sabtu (20/10) di Kantor Camat Kediri. Pemda menghadirkan kedua belah pihak, masingmasing perwakilan warga dari pihak Penggugat H. Mazni dan empat dusun di Desa Ombe Baru. Mediasi itu dipimpin Asisten I Setda Lobar H Ilham, didampingi Camat Kediri Humaidi dan Kasatpol PP. Hadir pula pihak Polres Lobar dan

Polsek Kediri.

Beberapa pendapat disampaikan kedua belah pihak saat mediasi itu berlangsung. Termasuk jika Pemkab sudah menujuk Camat Kediri Humaidi sabagai pelaksana tugas (Plt) Kades Ombe Baru. Hanya saja pengangkatan Plt itu, tidak sepenuhnya diterima pihak penggugat (H Mazni). Melalui Kuasa hukumnya Agus Kamarwan, tetap bersikeras meminta H. Mazni untuk diangkat sebagai Kades yang baru. Sesuai amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN). Bahkan keputusan Bupati mengangkat Plt itu justru dianggap cacat hukum.

Tak hanya itu saja, Agus bahkan akan menempuh jalur hukum dengan mempidanakan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. “Karena pengangkatan Plt itu artinya melanggar ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014, termasuk keputusan pengadilan itu dilanggar.

Keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan,” tegasnya.

Pihaknya sudah mengadukan persoalan ini ke presiden,

Kemendagri, KPK, serta beberapa lembaga terkait. Ia bahkan berencana melaporkan Bupati secara pidana sebab tidak melaksanakan putusan. Sebab sesuai UU nomor 30 tahun 2014, maka bupati bisa diberi sanksi diberhentikan selama setahun sebab seorang kepala daerah tak melaksanakan putusan semacam ini. “Kami juga akan tempuh pidana,” tegas Agus Kamarwan. Berbeda dengan pihak H Mazni, perwakilan empat dusun justru

menerima pengangkatan Plt tersebut. Sebab warga keempat dusun menginginkan agar pelayanan masyarakat bisa kembali pulih.

Pihak Pemkab Lobar juga tidak melarang pihak yang tidak puas dengan keputusan bupati, menempuh jalur hukum. “Kalau memang mereka merasa itu tidak sesuai dengan keputusan yang seharusnya dilaksanakan, maka mereka akan menempuh jalur hukum. Itu hak beliau,” beber asisten I. (her)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 22 Oktober 2018

Akan Dibangun Rumah Sakit Umum Provinsi di Kota Bima Dari Hal. 3 Gubernur dalam kunjungannya didampingi Ketua TP PPK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M.Sc melakukan kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Bima. Dalam kunjungannya, di Bandara Sultan Salahuddin Bima, gubernur yang didampingi sejumlah Kepala OPD dan staf ahli disambut Wakil Bupati Bima,Dr. Dahlan M. Nur, Sekda Kota Bima, H. Muhtar Landa.

Dalam kunjungan gubernur dan istri kemudian melanjutkan perjalan ke Sape dan Lambu Kabupaten Bima.

Mantan anggota DPR RI tiga periode itu menggelar silaturrahmi dan dialog dengan unsur Muspika Kecamatan, para guru dan Kepala SMU/ SMK di Halaman Kantor KUA Kecamatan Sape.

Silaturahmi tersebut untuk menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga, seluruh kebijakan yang nanti diambil benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Dr. Zul pada kesempatan itu menegaskan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan terus menggelar silaturahmi dan dialog dengan masyarakat yang ada di pelosok desa. Yaitu dengan cara merangkul dan memberikan solusi, sekaligus memastikan seluruh pembangunan di tingkat desa berjalan lancar dan sukses. ‘’Pemimpin itu harus punya kerelaan untuk menemui dan mendengar masyarakat,’’ ujarnya di hadapan Camat Sape, Lambu, Wawo, Wera dan Ambalawi, para Kepala Desa di lima wilayah Kecamatan tersebut Kepala Sekolah SMA/SMK serta ratusan warga. Selanjutnya, gubernur leb-

ih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Di antaranya terkait infrastruktur jalan, bangunan sekolah hingga penunjang sektor pertanian.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Rasabou Sape, Arifin HM Yusuf. Arifin berharap gubernur bisa membangun sarana atau fasilitas pendukung sektor pertanian dan perikanan.

Karena menurutnya sebagian besar masyarakat setempat banyak bergantung pada dua sektor itu.

Ia berpendapat, dengan adanya sarana dan prasarana itu mampu mengurangi berbagai persoalan dan permasalahan yang selama ini dirasakan oleh sebagian warga di wilayah bagian timur Kabupaten Bima tersebut. ‘’Mudah-mudah usulan ini dapat diterima dan direalisasikan,’’ harapnya.

Sementara Dr.Zul akan menampung aspirasi tersebut. Silaturahmi yang dilakukannya untuk menjaring aspirasi masyarakat, sehingga seluruh kebijakan yang nanti diambil benarbenar berbasis kebutuhan masyarakat. ‘’Selama memimpin, saya akan terus menggelar silaturahmi dan dialog dengan masyarakat yang ada di pelosok pelosok desa,” katanya. Kehadiran di tengah masyarakat lanjutnya untuk menjaring aspirasi dan persoalan yang diinginkan oleh masyarakat. Sekaligus memastikan seluruh pembangunan di tingkat desa berjalan lancar dan sukses. ‘’Pemimpin itu harus punya kerelaan untuk menemui dan mendengar masyarakat,’’ pungkasnya. (uki)

BRI Cabang Selong Persembahkan Dua Unit Mobil Dari Hal. 3 BRI Cabang Selong sejak 1984 lalu secara rutin dua kali dalam setahun menggelar kegiatan panen hadiah kepada para nasabah Simpedes BRI. Pemberian hadiah ini diharap bisa memotivasi masyarakat Lotim khususnya bisa terus menigkatkan tabungannya kepada para nasabah.

Kegiatan panen hadiah ini bisa memberikan motivasi kepada nasabah-nasabah untuk menyimpan uangnya di program Simpedes BRI. Sejauh ini di BRI nilai pinjaman ini terus meningkat. Hal ini teriring dengan banyaknya warga yang memanen tembakau. ‘’Trennya memang untuk bulan Oktober ini terjadi peningkatan tabungan karena musim tembakau,’’ ungkapnya.

Kondisi sebelumnya pernah 9

persen lebih besar pinjaman daripada simpanan.

Namun pada Oktober ini dihitung cenderung akan berimbang antara jumlah simpanan dengan pinjaman yang dikeluarkan BRI. Sementara, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Lalu Dami Ahyani menguraikan terima kasihnya kepada BRI Cabang Selong yang peduli pada para nasabahnya. Kehadiran BRI selama ini sangat besar manfaatnya bari masyarakat Lotim. Pemberian hadiah ini diyakini akan bisa memberikan motivasi kepada warga Lotim yang tengah dalam situasi musibah untuk bangkit kembali.

Masyarakat Lotim kembali tersenyum dan menatap masa depan yang lebih baik lagi. (rus/*)

Gubernur Larang Pengiriman Sapi Hidup ke Luar Daerah Dari Hal. 3 Diangkut menggunakan tiga kapal yakni Cemara Nusantara 4, Cemara Nusantara 5 dan Cemara Nusantara 6.

Dengan rincian kapal ternak Cemara Nusantara 4 sudah mengangkut ternak dari NTB sebanyak 2.990 ekor, Cemara Nusantara 5 sebanyak 600 ekor dan Cemara Nusantara 6 sebanyak 1.961 ekor.

Dengan tujuan Pare-Pare, Jakarta, dan Banjarmasin.

Lantas apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan industri olahan sapi?

Apakah akan mengoptimalkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang banyak tidak beroperasi optimal? Gubernur mengatakan pengoperasian RPH ternyata tidak sederhana yang dibayangkan.

“Pemotongan hewan seperti sembelih saja, ternyata bukan. Jadi RPH kita sampai hari kiamatpun tak akan jalan. Karena tak punya kaki,” tandasnya.

Pengembangan industri olahan berbasis produk unggulan lokal menjadi highlight dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023. Untuk meuwujudkan pengembangan dan pembangunan industri olahan di daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik hulu dan hilir harus punya target yang terukur.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan RPJMD NTB 2018-2023 saat ini masih dalam tahap penyusunan rancangan. Ia mengatakan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pengembangan industri olahan produk unggulan daerah menjadi higlight RPJMD lima tahun mendatang.

“Industri olahan ini belum banyak berkembang. Oleh karena itu dalam RPJMD ini

disebutkan secara tegas.

Bagaimana membangun industri olahan berbasis sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah,” kata Ridwan.

OPD hulu dan hilir akan berbagi tugas untuk meujudkan pengembangan industri olahan di NTB. Misalnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tugasnya memastikan produksi komoditas-komoditas unggulan daerah, seperti jagung, padi, kedelai dan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian (Disperin) mengajak investor, UMKM, koperasi untuk membangun industri olahan. Selanjutnya, Dinas Perdagangan (Disdag) bertugas mencarikan pasar. Sehingga, dari hulu ke hilir, hilirisasi produk unggulan ini tergambar dengan jelas dan masing-masing OPD tahu tugasnya.

Ridwan mengatakan pihaknya belum berbicara mengenai target pengembangan atau pembentukan industri olahan tiap tahun di NTB. Hal ini masih dilakukan pembahasan bersama OPD terkait. Ia menjelaskan NTB sebanarnya sudah punya embrio industri olahan yang sudah dirintis lima tahun sebelumnya.

Berbicara mengenai pengembangan industri olahan, Ridwan mengatakan tidak dalam skala besar. Tetapi industri olahan skala kecil yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, jika berbicara masalah kemiskinan maka harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian meningkatkan akses meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat melalui penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah. (nas)

Halaman 11

TNI International Marathon Siap Dihelat Mataram (Suara NTB) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar lomba lari berkelas internasional bertajuk ‘TNI International Marathon’ (TIM) pada 4 November 2018 di Mandalika, Lombok, NTB. Persiapan-persiapan menuju pelaksanaan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

Untuk menguji kematangan dan kesiapan penyelengaraan TIM tersebut, panitia lomba melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (18/10). TFG ini digelar dihadapan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., dengan tujuan

untuk memastikan seluruh rencana kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana termasuk upaya mengatasi bila terjadi insiden saat pelaksanaan TIM. TFG diawali dengan penjelasan singkat tapi terinci oleh Ketua Pelaksana yang juga Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat (Kadisjasad) Brigjen TNI Mochammad Hasan. TFG TIM ini diikuti oleh seluruh koordinator seksi-seksi baik tingkat Pusat di Jakarta maupun panitia di daerah dalam hal ini Kodam IX/Udayana, Pemda di Lombok dan instansi terkait lainnya.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Minggu (21/10), pelaksanaan TFG,

tiap-tiap koordinator memaparkan rencana kegiatan masing-masing dengan tujuan untuk memberikan gambaran kegiatan yang sebenarnya di atas peta besar, dengan menggunakan model replika miniatur sesuai yang akan digunakan.

Beberapa koreksi disampaikan Kasum TNI, terutama bagi para koordinator untuk merinci setiap kegiatan yang akan dilakukan. Penekanan mendasar yang disampaikan Kasum TNI antara lain tentang keamanan peserta lari dari kemungkinan terjadinya gangguan yang disebabkan oleh alam dalam hal ini air laut karena dilakukan di pinggir pantai ataupun yang disebabkan oleh binatang peli-

Lombok Bangkit Bersama ’’Kopi Ya Susu’’ Gebrak Selong Selong (Suara NTB) Ribuan orang memadati Lapangan Nasional Selong, Sabtu (13/10) lalu. Mereka berduyun - duyun datang menghadiri acara Lombok Bangkit Bersama Kopi Ya Susu yang dirangkai dengan pengundian program kopi Ya Berkah (Berangkat Umrah) Periode dua. Acara tersebut menghadirikan penyanyi dangdut ternama NTB, John Kursi Roda dan Erni Ayuningsih.

Dalam acara Lombok Bangkit bersama Kopi Ya Susu memberikan donasi yang dihimpun dari penjualan Kopi Ya Susu untuk korban bencana gempa bumi di Lombok.

Program kopi Ya Berkah merupakan program undian yang diselenggarakan oleh Kopi Ya Susu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada konsumen setia Kopi Ya Susu. Melalui program undian yang bertajuk Berkah ini, Kopi Ya Susu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berangkat Umroh bersama Kopi Ya Susu secara cumacuma bagi pemenangnya.

Selain itu, beberapa produk elektronik juga disiapkan sebagai hadiah tambahan dalam Lombok Bangkit Bersama Kopi Ya Susu dan BERKAH Kopi Ya Susu kali ini. Hadiah elektronik tersebut antara lain 10 Mag-

(Suara NTB/ist)

Penerima undian hadiah Umrah Kopi Ya Susu. ic Com, 10 Blender, 4 Mesin Cuci, 2 Lemari Es dan 2 LED TV 32 inch. Area Supervisor Kopi Ya Susu, Dedi Sitorus mengatakan antusiasme konsumen untuk mengikuti undian ini cukup tinggi terlihat dari banyaknya jumlah amplop yang terkumpul. ‘’Selain Lombok Timur, BERKAH Kopi Ya Susu ini juga diselenggarakan di Lombok Barat dan Lombok Tengah, ditunggu saja, mudah-mudahan anda yang menjadi pemenangnya,’’ terangnya.

Ditambahkan Dedi, Berkah Kopi Ya Susu ini berlangsung selama dua periode, yakni Periode Pertama di bulan April – Juni yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan saat ini adalah Periode yang kedua yakni di bu-

lan Juli hingga september 2018. ‘’Kami mencari total 10 pemenang untuk berangkat Umroh bersama dengan Kopi Ya Susu,’’ jelasnya.

Pada undian di periode dua titik pertama BERKAH Kopi Ya Susu, memunculkan dua nama pemenang undian dan berhak atas hadiah Umrah yakni, Emy Sudiamarti dari Banjar Kemuning Selong dan Suryani dari Pringgasela . ‘’Alhamdulillah, Syukur beleq-beleq, saya tidak menyangka, terima kasih Kopi Ya Susu,’’ ucap Emy Sudiamarti. Dirinya mengaku kalau sebelumnya dirinya tidak pernah mendapatkan firasat apa apa mendapatkan hadiah utama BERKAH Kopi Ya Susu. (ars/*)

Menyiapkan Mental Masyarakat Dari Hal. 1 Menurut Nurdin, wajar kemudian banyak keluarga yang tercerai berai ketika bencana terjadi.

Karena masyarakat menyelamatkan diri tanpa panduan. Ia mengatakan OPD teknis terkait tak punya panduan yang jelas, yang tersosialisasi kepada masyarakat. “Semangat memang besar tapi tak terarah,” imbuhnya.

Politisi PPP ini juga menyoroti anggaran untuk penanganan pascabencana yang dinilai minim dalam APBD Perubahan 2018. Dari total penambahan Rp400 miliar APBDP 2018, hanya sekitar Rp76 miliar teralokasi untuk penanganan dampak bencana.

Itupun lebih banyak terserap untuk rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan yang rusak. Bukan untuk perbaikan rumah-ru-

mah masyarakat. “Entahlah seberapa persen,” katanya.

Menurutnya, dari Rp400 miliar lebih yang tambahan anggaran yang dualokasikan dalam APBDP 2018, seharusnya sekitar Rp250 -300 miliar untuk penanganan bencana.

Tetapi ternyata tidak, hanya dialokasikan Rp76 miliar.

Nurdin mengapresiasi langkah Gubernur yang membuka pintu untuk organisasi-organisasi internasional masuk ke NTB. Desakan dewan agar bencana gempa bumi di NTB menjadi bencana nasional dapat direbut. Karena dengan demikian akan banyak uang untuk recovery dengan terbukanya pintu lembaga internasional masuk NTB. “Aceh dulu kalau tak dibuka mungkin akan tersendat-sendat. Bahkan Wapres, langit Aceh bisa diterbangi siap saja. Kita

justru tutup pintu. Padahal kalau pada momen itu kita buka pintu, kita tidak akan seperti ini.

Tapi dengan ditetapkannnya melalui Inpres ditambahkan kondisi Palu, sudah tertutup pintu itu,” jelas Nurdin.

Sekarang, ujar Nurdin, kita kembali kepada upaya swadaya untuk memulihkan diri. Beberapa hal yang jadi catatan, adalah pentingnya sosialisasi mitigasi bencana penting sampai ke tingkat desa. Upaya ini juga perlu diiringi peningkatan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana.

“Kita tak ingin masyarakat menghuni tenda. Arahkan semua bantuan ke huntara. Solidaritas bantuan internasional perlu segera diwujudkan. Saya berharap ada kebijakan lain, ada regulasi kepala daerah yang membuat organisasi internasional diberi pintu,” pungkasnya. (nas)

Rinjani Ditutup, Ribuan Pelaku Wisata Menganggur Dari Hal. 3 Harapan itu disampaikan Rapsanjani, pemilik Trekking Organizer (TO) Lombok Adventure. Ia mengakui, kondisi pelaku wisata dan pekerja seperti porter semakin gelisah karena kehilangan pekerjaan sejak gempa pertama Juli 2018 lalu.

Jalur Senaru dan Sembalun ditutup total, bahkan jalur tikus Torean juga tidak bisa dilewati. ‘’Kita sangat berharap secepatnya dibuka. April 2019 kan sudah masuk musim pendakian. D isitu kita harapkan mulai dibuka,” ujar Junot, sapaan Rapsanjani menjawab Suara NTB Minggu (19/10) kemarin. Ada ribuan orang yang selama ini menggantungkan hidup dari Rinjani, diantaranya TO, pengusaha travel, sopir, para porter juga guide.

Tapi di sisi lain ia memahami situasi di Rinjani saat ini, ditutup akibat longsor di banyak titik dan menimbun jalur pendakian. Hasil survei jalur baru baru ini, longsor pada jarak 200 meter sebelum Pelawangan. Jalur dari Pelawangan ke Danau Segara Anak juga longsor. Opsi jalur tikus Torean juga tidak bisa diharapkan. “Jalur ilegal ini juga longsor di dekat air terjun juga longsor,” ungkapnya.

Mereka tidak bisa memaksa agar jalur dibuka dalam situasi

masih berbahaya, sebelum ada jaminan dari pihak berkompeten bahwa Rinjani sudah aman.

Dia dan para TO lainnya siap membantu jika diperlukan oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) saat penataan ulang jalur trekking.

“Kami dan teman teman pelaku wisata Rinjanji siap. Kita gotong royong untuk melakukan penataan jalur. Karena di Rinjani ada ribuan jiwa menggantungkan harapan,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan TNGR untuk terusmemantauperkembangan,sembarimeyakinkanparapendakiagar tidak nekad mendaki. Para wisatawan yang selama ini menjadikan Rinjani sebagai pilihan utama dan alternatif untuk mendaki diminta bersabar. ‘’Mereka juga tidak berani naik lewat jalur ilegal.

Karena takut longsor. Ada petugas jugayangmenjaga,’’ujarnya.

Keinginan TO itu tidak mudah dipenuhi.Sebabhasilsurvei TNGR bersamatimgabunganmelakukan survei kondisi jalur pendakian pascagempa beruntun Juli – Agustus 2018, kesimpulan sementara, tiga jalur Sembalun, Senaru dan jalur budaya Torean masih berbahaya.

Sejumlah fasilitas rusak seperti pos TNGR Sembalun dan Senaru. Selain itu jalur trekking menuju Pelawangan, hingga menuju dan-

au juga tertutup akibat longsor.

Sepanjang jalur pendakian Sembalun terdapat 14 titik dalam kondisi longsor dan 11 titik tanah retak. Shelter di jalur pendakian Sembalun dalam kondisi baik 12 unit, namun satu unit rusak ringan,satuunitrusaksedang,satu unit rusak berat. Sementara kondisi mata air di Pos II Sembalun dalam kondisi baik.

Satu unit pos jaga di Pos II Sembalun dalam kondisi rusak ringan. Sebuah jembatan beton dengan rantai besi dalam kondisi rusak berat namun masih dapat dilewati Tim waktu melakukan survei sampai jarak kilometer 7.8.

Temuan lainnya, Jalur pendakian Sembalun terputus akibat longsor di Bukit Penyesalan, atau sekitar 120 meter sebelum Pelawangan Sembalun.

Sepanjang jalur pendakian Senaru terdapat 14 titik longsor dan retakan. Beberapa shelter di jalur pendakian Senaru dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Sedangkan kondisi ketersediaan mata air ada di Pos II, namun di Pos III dan Cemara Lima mongering.

Sedangkan kondisi Jalur Budaya Torean, terdapat 12 titik longsor dan retakan tanah. Jalur pendakian terputus di jalur sebelum Air Terjun Penimbungan akibat longsor. (ars)

Belum Maksimal Gaet Wisatawan Dari Hal. 3 “Kedua, termasuk kita membiayai, menyiapkan sertifikasi restoran halal, termasuk hotel. Ke tiga, hotel-hotel atau akomodasi sudahbanyakyangmoslemfriendly hotel dengan tingkatan hilal satu.

Artinya di kamar-kamar hotel sudah ada arah kiblat, kamar kecil

juga standar,’’ katanya.

Terakhir kata Sekda yang mungkin belum maksimal dilakukan. Dan ini tugasnya BPPD. “Makanya Pak Gubernur lama mengharuskan Ketua BPPD yang bisa berbahasa Arab. Supaya marketing kita lebih gencar lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan indikator ke-

berhasilan sudah terlihat. Banyak wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke NTB. ‘’Sekarang turis Malaysia meningkat. Setiap hari ratusan turis Malaysia salat Zuhur dan Ashar di Islamic Center.Yang belum dari Timur Tengah. Arab Saudi, Mesir, Turki, yang kaya-kaya itu juga datang kemari,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/pendamjaya)

TEKNIS - Suasana rapat teknis pembahasan TNI International Marathon di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018 lalu. haraan masyarakat yang dile- harus meyakinkan anggotapas bebas seperti kerbau, sapi nya, sehingga mengerti apa dan anjing. yang harus diperbuat sampai Selain itu, Kasum TNI juga hal yang terkecil dan harus memerintahkan semua pani- selalu dilakukan pengecekan,” tia melakukan cek and ricek tegas Kasum TNI. terhadap rencana yang sudah Usai melaksanakan TFG, dibuat, sehingga setiap kegia- masing-masing seksi menyusun tan tidak ada yang terlewat- kembali rencana kegiatan sesuai kan. “Semua koordinator koreksi Kasum TNI. (ars/*)

Tablig Akbar Satgas TMMD 103 untuk Generasi Muda Berkarakter Bima (Suara NTB) Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 tahun 2018 di wilayah Kabupaten Bima menggelar tablig akbar Sabtu (20/10) malam. Tema “Mewujudkan Generasi Muda Berkarakter dan Bertakwa, Menuju Desa Maju, Sejahtera dan Demokratis”, berlangsung di masjid Ar Rahman Desa Rai Oi Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

Tabliq akbar yang dihadiri Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Kapolres Bima Kota AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.IK, Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda dan masyarakat Kecamatan Sape dan Lambu.

Dandim 1608/Bima dalam sambutannya mengutip makna yang terkandung dalam Alquran Surat Al Asr. “Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali bagi mereka yang beriman dan kebajikan

serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran,” ucapnya.

Dandim berharap agar apa yang pernah terjadi di masa lalu dapat dijadikan pelajaran dalam mengambil langkah ke masa depan dengan mempersiapkan diri untuk mampu menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang.

Sementara Kapolres Bima menjelaskan, dengan adanya acara religi itu bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga Kamtibmas dan tidak melakukan tindakan pidana yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga.

Acara tabliq akbar dilanjutkan dengan pembacaan ikrar kebangsaan para pemuda yang diwakili Ketua Forum Karang Taruna Kecamatan Sape dan Lambu, ceramah agama yang disampaikan Ustadz H. Adnin, SQ., M.Pdi. dan ditutup dengan doa. (ars/*)

(penrem)

Suasana tablig akbar TMMD ke 103 Sabtu (20/10) malam.

298 Desa Terdampak Kekeringan Dari Hal. 3 Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kaupaten Bima dan Kota Bima.

Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, ada 529.011 jiwa terdampak kekeringan sejak beberapa bulan terakhir hingga Oktober. Jiwa terdampak itu tersebar di 298 desa dan 68 kecamatan. Daerah terparah terpapar kekeringan adalah Kabupaten Bima, dengan 15.580 jiwa terdampak. ‘’Untuk penanganan jangka pendek, kami bersama BPBD kabupaten dan kota, sudah mendistribusikan 12 juta liter air. Kalau untuk jangkdaria panjangnya, dilakukan pembangunan 50 unit sumur bor,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H.Mohammad Rum, MT didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Agung Pramuja kepada Suara NTB, Minggu (21/10).

Namun demikian, rencana pembuatan sumur bor itu masih dalam bentuk pengajuan. Rincian untuk 50 unit sumur bor itu, diajukan dari APBD Provinsi NTB secara bertahap. ‘’10 unit dari APBD murni, 10 unit,” sebutnya.

Selebihnya, dianggarkan melalui APBN dari pos BNPB. Sebagai upaya antisipasi terjadi krisis air bersih NTB, BPBD NTB telah menginstruksikan BPBD Kabupaten/ Kota untuk melakukan sejumlah langkah. Seperti mengi-

ventarisir dan memantau wilayah kekeringan terdampak. Pendataan lebih spesifik pada kecamatan atau desa dan dusun, termasuk mendata jumlah KK maupun jiwa terdampak.

Selain itu, mengambil langkah strategis dengan memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat akan air bersih, melakukan rapat koordinasi lingkup OPD terkait, BMKG, TNI dan Polri. Ini menurutnya dalam rangka membahas dampak yang ditimbulkan akibat bencana kekeringan.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, untuk HTH 30 hari terkategori kekeringan panjang, terjadi di Kabupaten Lombok Tengah di Batunyala, Kabupaten Lombok Utara yaitu di Pemenang dan Gangga, Kabupaten Lombok Timur di Sambelia, Sembalun, Sakra Barat dan Aikmel.

Sedangkan di Kabupaten Sumbawa yaitu Moyo Utara, Rhee, Buer, Lape, Plampang, Utan. Sedangkan Kabupaten Dompu, di Kilo, Calabai, Hu’u, Manggalewa. Terakhir, Kabupaten Bima, kekeringan di Madapangga, Lambu, Wawo, Wera, Sape, Soromandi.

Dari sembilan daerah itu, lebih spesifik dijelaskan, kekeringan eksrtim terjadi hingga ratusan hari. Seperti di Kecamatan Batunyala Lombok Tengah, hingga 181 HTH. Kecamatan Madapangga Bima, juga 181 hari kekeringan. Di Kecamatan Moyo Utara Sumbawa, terdapat 172 Hari Tanpa Hujan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 22 Oktober 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LEM Bagi-bagi Hadiah Mobil dan Motor Sport Mataram (Suara NTB) Malam puncak Epic Shop and Win berlangsung meriah dan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lombok. Pasalnya, di akhir rangkaian acara tahunan ini, Lombok Epicentrum Mall (LEM) bagi-bagi hadiah berupa mobil dan motor sport. Selain itu ada juga hadiah paket umroh, paket wisata dan voucher belanja.

“Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi custom-

er, dengan berbelanja di LEM mereka juga bisa bawa pulang hadiah. Semakin banyak berbelanja semakin besar peluang untuk menang,” kata General Manajer LEM, Salim Abdad, Sabtu (20/10).

Menurutnya, acara Epic Shop and Win tahun ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Hadiahnya di-upgrade, tahun ini ada tambahan hadiah berupa motor sport dan hadiah mobil. Kelasnya ditingkatkatkan. Kerena itu, jumlah minimal belanja untuk menda-

patakan satu kupon undian juga di tingkatkan dari Rp100 ribu menjadi Rp200 ribu.

Acara yang digelar di groundfloor LEM ini terlihat dipadati pengunjung. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap rangkaian acara pembagian hadiah.

Adapun pemenang yang beruntung mendapatkan grandprize motor sport Honda CBR250RR adalah Wisnu Maryanto asal Pagesangan, Mataram. Selain itu grandprize mobil Toyota Sienta diraih oleh Meiny Sutiknyo asal Cakranegara,

Mataram.

“Saya senang sekali dan tidak menyangka mendapatkan grandprize malam ini.

Saya ke Epicentrum sering berbelanja di Hypermart dan optik melawai,” ucap Meiny, senang. Meiny mengaku sudah ratusan kupon undian yang dikumpulnya selama setahun.

Dia tetap mengikuti acara undian setiap bulannya. Dan baru keluar jadi pemenang saat pengundian grandprize. Hal serupa juga di ungkapkan oleh peraih grandprize Honda

GM LEM, Salim Abdad foto bersama pemenang dan tamu undangan lainnya

Wisnu Maryanto berhasil bawa pulang Honda CBR250RR

CBR250RR, Wisnu Maryanto.

Ia terus berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin kupon agar keluar sebagai pemenang.

“Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hadiah ini. Terima kasih sekali kepada Lombok Epicentrum Mall atas penghargaan kepada kami para pelanggan setianya,” ujar Wisnu.

Sebelumnya, customer juga bisa membawa pulang hadiah yang diundi setiap bulannya.

Berupa Honda Beat Pop, TV LED 32 inc, AC, sepeda gu-

nung, lemari es, camera instax mini 9, vacum cleaner, teaster dan paket tupperware.

Dengan berbagai fasilitas dan event yang digelar, LEM saat ini selain sebagai pusat perbelanjaan yang lengkap dan berkualitas juga sebagai pusat hiburan dan wadah untuk edukasi. Seperti lomba mewarnai tingkat TK/PAUD dan SD yang digelar LEM bersamma Timezone, Sabtu (20/ 10). Acara tersebut juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

“Ratusan peserta mengikuti lomba mewarnai ini. Ini penting di lakukan di Lombok agar anakanak kita menjadi produktif. Bisa juga sebagai sarana untuk mereka bersosialisasi karena bisa bertemu dengan sekolah lainnya. Ini juga sebagai ajang berprestasi sehingga mental anak terbentuk, kalau ada event yang besar mereka sudah terbiasa dan mentalnya siap,” kata GM LEM, Salim Abdad. (*)

Meiny Sutiknyo berhasil meraih grandprize mobil Toyota Sienta

Antusias pengunjung LEM saat pengumuman pembagian hadiah

Lomba mewarnai tingkat TK/PAUD dan SD bersama Timezone

Mataram Butuh 240 Juta Telur Setahun Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mengakui adanya telur yang didatangkan dari luar daerah. Itu dilakukan untuk menutupi kebutuhan telur warga Kota Mataram. Pasalnya, dalam setahun telur yang dibutuhkan warga kota untuk dikonsumsi sebanyak 240 juta butir.

“Kita memang datangkan telur dari luar juga. Karena peternak lokal kita belum mampu memenuhi kebutuhan akan telur di Kota Mataram. Kita hanya mampu siapkan 30 persen dari 240 juta butir yang dibutuhkan warga,” kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli.

Pihaknya masih mencari tahu apakah ada telur tanpa izin edar di Kota Mataram. Pasalnya, beberapa waktu lalu, stok telur sangat melimpah. Bukan karena permintaan yang sedikit, namun ia menduga adanya

telur ilegal yang masuk. Ini merupakan ancaman yang cukup serius bagi peternak lokal. Sebab mengakibatkan stok telur yang berlebihan, sehingga harganya menjadi anjlok.

“Ini yang masih kita cari tahu, makanya kita perlu ada regulasi khusus mungkin bisa melalui Pergub. Ini mengatur soal pengepul dari luar yang memasarkan produknya di sini,” ujarnya.

Ia mengharapkan adanya peraturan khusus yang berkaitan dengan penyebaran telur dan daging ayam di semua daer-

ah di NTB. Misalnya, jika ada permintaan tiga truk telur atau ayam, ia berharap satu truknya bisa menggunakan telur lokal.

“Ini yang menjadi harapan kita. Nanti kita masukkan klausul pasalnya seperti itu,” ujarnya.

Kebutuhan akan telur ini tidak hanya untuk warga. Sektor perhotelan juga banyak menggunakan telur dalam olahannya. Hal inilah yang membuat Pemerintah Kota Mataram terpaksa harus mendatangkan telur dari luar. Demi memenuhi kebutuhan semua

elemen masyarakat.

“Yang konsumsi kan bukan hanya warga secara langsung.

Tapi setor lain seperti hotel, restoran, kafe itu semuanya butuh banyak telur. Jadi mau tidak mau kita harus datangkan dari luar,” ujarnya.

Ia berharap ada kesadaran dari para pengepul untuk tidak mendatangkan telur dari luar.

Sehingga peternak telur lokal ini tidak kehilangan pasar. Selain itu, harga telur juga bisa tetap stabil. Sebab semakin banyak telur di pasaran, semakin anjlok pula harganya. Dengan demikian terjadi ketidakstabilan harga telur di pasar. (lin)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Rombongan Master Program on Management of Innovation Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dipimpin Direktur Pasca Sarjana UTS, Dr.Arief Budi Witarto, M.Eng, Minggu (21/10) bersilaturahmi ke Redaksi Suara NTB. Rombongan yang diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H.Agus Talino, akan mengadakan ASEAN Capitols Study Visit Jakarta- Singapore-Kuala Lumpur.